ADVERTORIAL – Het platform voor de Meetings Industry in België en omringende landen, EMIF 2010 en Facts on Acts Event, wordt gehouden op woensdag 17 en donderdag 18 maart in Tour & Taxis te Brussel.
Continue reading …

Honda Luncurkan Absolute Revo 110
“The Powerful Style”

Jakarta, PT Astra Honda Motor (AHM) selaku produsen dan distributor sepeda motor Honda di Indonesia pada hari ini, Jumat, 30 Januari 2009 meluncurkan produk terbarunya Honda Absolute Revo 110 di 3degrees – FX, Sudirman, Indonesia. Acara ini dihadiri oleh Miki Yamamoto President Director, Siswanto Prawiroatmodjo Executive Vice President Director serta Johannes Loman dan Takashi Nakamura Marketing Director.

Pada peluncuran kali ini PT AHM kembali meluncurkan produk tipe bebek, hal ini karena pasar motor terbesar di Indonesia masih didominasi oleh tipe bebek dimana Honda memimpin pangsa pasar untuk semua tipe bebek. Khusus untuk tipe bebek di kelas motor dengan kapasitas < 125 cc Honda hingga saat ini meraih 47.7% pangsa pasar (Jan-Des 2008), dimana untuk kategori tersebut Revo 100cc memberikan kontribusi 56% (Jan-Des 2008).

Sejak diluncurkan pertama kali pada bulan April 2007, Honda Revo langsung terbukti dapat diterima dengan baik oleh konsumen dan masyarakat Indonesia melalui pencapaian penjualannya yang sangat sukses hingga lebih dari 1,2 juta unit sejak diluncurkan sampai sekarang. Untuk itu PT AHM memproduksi Honda Absolute Revo 110 dengan mesin baru berkapasitas 110 cc untuk memperkuat dominasi Honda di kelas tersebut.

Honda Absolute Revo 110 diluncurkan sebagai produk yang memiliki tampilan yang lebih fashionable dengan sentuhan modern-trendy organic design, kokoh dan lincah, menggunakan mesin 110 cc yang ekonomis namun bertenaga, ramah lingkungan dan dilengkapi pula dengan fitur-fitur terkini serta harga yang kompetitif. Sesuai untuk masyarakat Indonesia yang menginginkan sepeda motor dengan tampilan baru, ekonomis, dan powerfull.

Honda Absolute Revo 110 ini merupakan sepeda motor bebek yang mengusung konsep “Smart Stylish Cub”. Hal ini direpresentasikan dengan “Smart Styling”, “Smart Performance” dan “Smart Convenient”.

“Smart Styling” memberikan tampilan desain baru yang modern, bergaya lincah, kokoh dan dilengkapi dengan fitur-fitur terkini, seperti stylish head light, separate tail lamp, new design panel meter, new switch panel, new key shutter, new sporty muffler, dan frame mounted pillion step.

Desain warna body & stripe yang dinamis dan berkelas, tampil dalam 3 varian menawan. Untuk Smart Riding Experience, Honda Absolute Revo 110 menyuguhkan tipe pelek jari-jari (spoke type) dengan varian warna Black Red, Black Silver, dan Black Blue. Dan juga dengan tipe pelek racing (casting wheel) dengan varian warna Scarlet Red, Phantom Black, Anchor Grey, Digital Silver. Honda Absolute Revo 110 ini juga menawarkan Deluxe Riding Experience melalui tipe pelek racing deluxe (Deluxe Casting Wheel), dengan varian warna Evening Red, Affinity Black, Illusive Silver.

“Smart Performance” memberikan efisiensi mesin yang optimal, sehingga menghasilkan konsumsi bahan bakar lebih irit 5% dari Honda Revo 100cc. Dengan mesin 110 cc, SOHC, 4 tak memberikan performa yang tangguh, bertenaga, dan responsif 16% lebih dari Honda Revo 100cc. Honda Absolute Revo 110 ini pun juga telah memenuhi standar EURO 2 dengan diterapkannya teknologi canggih SASS (Secondary Air Supply System) & CECS (Crankcase Emission Control System) yang menghasilkan gas buang hasil pembakaran yang lebih rendah emisi dan aman bagi lingkungan.

Performance tinggi dapat dicapai dan juga dengan harga produk yang tetap kompetitif. Kunci keberhasilan ini adalah berkat pengembangan inovasi baik teknologi produk maupun metode produksi ber-effisiensi tinggi, yang tidak hanya dilakukan oleh AHM namun juga oleh vendornya.

“Smart Convenient” menyuguhkan sepeda motor desain baru yang memberikan paduan kehandalan mesin & kenyamanan bagi pengendara menjadikan Honda Absolute Revo 110 ini sebagai kendaraan yang dapat diandalkan di kelasnya. Desainnya pun telah dirancang agar dapat digunakan oleh semua kalangan, mudah & ringan dikendarai, baik untuk pemakaian dalam kota maupun perjalanan jarak jauh / luar kota.

Berbagai keunggulan utama dari Honda Absolute Revo 110 :
Stylish Head Light : Desain lampu depan dan lampu sein yang menyatu dilengkapi lampu senja yang modern & inovatif, tampil sebagai trend setter motor masa depan dengan lampu cerah dan terang sehingga memudahkan saat berkendara di malam hari.
New Key Shutter : Memiliki sistem penutup lubang kunci otomatis & dilengkapi lapisan phosfor / indiglow pada permukaan luar tulisan. Rumah kunci akan terlihat pada malam hari dan lubang anak kunci dapat menutup secara otomatis.
3Leg Shield : Desain innovative dan compact memberikan kesan tangguh dan gagah.
Separate Tail Combination Lamp : desain kompak dan modern dengan cover yang terpisah dari body cover. Single bulb dengan multy reflector, clear lens dilengkapi panel reflector.
New Switch Panel : Bentuk yang modern dan posisi yang ergonomis.
Easy to read Panel Indikator : Panel analog yang memiliki indikator fungsional lengkap, seperti adanya indikator sen terpisah dan indikator posisi gear yang lengkap, desain asimetris, aksen silver pada indikator memberi nuansa menarik.
Rear Grip : Besi forming dilapisi PVC kenyal seperti rubber yang bertekstur, sehingga memberi kenyamanan saat digenggam oleh pembonceng.
Sprocket Chain Stopper: Dilengkapi stopper berfungsi mencegah penguncian roda belakang bila rantai terlepas tidak akan terkunci

Keunggulan lainnya dari Honda Absolute Revo 110 :
Engine Heat Protector : Melindungi dan memberi keamanan bagi pengendara.
New Sporty Oval Muffler : Knalpot dengan model oval tampil keren dan gagah.
New Pillion Step; Posisi menempel langsung di rangka body memberikan keuntungan getaran bodi lebih kecil yang memberikan rasa nyaman untuk pembonceng.

Honda Absolute Revo 110 hadir dengan harga Rp 11.600.000,- (OTR DKI Jakarta) untuk tipe pelek jari-jari (spoke type), Rp 12.900.000,- (OTR DKI Jakarta) untuk tipe pelek racing (casting wheel), dan Rp 13.500.000,- (OTR DKI Jakarta) untuk tipe pelek racing deluxe (deluxe casting wheel). Kesemua varian tersebut mulai dipasarkan sejak bulan Februari 2009.

BERHAJI tidak berbeda dengan orang yang pergi ke luar negeri pada umumnya dalam soal dokumen. Perlu paspor yang sudah mendapatkan visa. Hanya dengan paspor yang masih berlaku serta dengan visa yang diberikan negara yang bersangkutan, seseorang dapat memasuki negara orang lain.

Tetapi orang Indonesia “berhasil memanfaatkan” fungsi paspor dan visa tersebut dalam soal berurusan dengan Arab Saudi. Selain menjadikan paspor dan visa sebagai tiket untuk ibadah, sebagian dari mereka menjadikannya sebagai alat untuk menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi.

Caranya, pada musim umrah, jemaah dari tanah air datang ke Kota Suci. Setelah selesai melakukan semua ritus umrah, mereka menghilang, dengan cara bersembunyi (disembunyikan) oleh orang Indonesia yang bermukim di Arab Saudi. Saat bersembunyi, jemaah umrah yang overstay visanya tersebut kerap dipekerjakan sebagai TKI ilegal.

Saat musim haji tiba, jemaah umrah tersebut muncul kembali di sekitar Masjidilharam dan mengikuti semua prosesi haji. Untuk biaya hidup, mereka menggelandang di sekitar masjid dan mengharapkan belas kasihan dari jemaah haji.

Setelah selesai musim haji, mereka berharap ditangkap oleh aparat keamanan Saudi. Meskipun mendapatkan sanksi masuk penjara, tetapi pada akhirnya, mereka akan dideportasi ke tanah air, baik dengan dibiayai oleh pemerintah Arab Saudi maupun oleh Kedubes RI di Arab Saudi.

Orang Indonesia di Arab Saudi sangat aneh. Orang lain takut ditangkap aparat karena visanya sudah kedaluwarsa. Tetapi orang Indonesia justru sengaja ingin ditangkap. Caranya, mereka sengaja tidur di bawah jembatan yang sangat mencolok mata. Sebagian bahkan mengejar-ngejak ’asykar yang tengah melakukan patroli. Dengan begitu, mereka akan ditangkap dipenjara, dan kemudian dipulangkan ke tanah air secara gratis.

Pergi ke Saudi dengan cara begitu “menguntungkan” mereka karena mereka dapat menikmati umrah sekaligus berhaji dengan ongkos umrah saja. Pengorbanan sebagai narapidana tidak pernah dihitung sebagai “biaya hidup”. Tahun 1990-an, jemaah umrah yang minggat seperti itu jumlahnya ribuan. Mereka kemudian hidup keleleran di sekitar Masjidilharam.

Kelakuan mereka saat itu dinilai mempermalukan bangsa Indonesia, sekaligus merepotkan pemerintah. Itulah sebabnya, Pemerintah RI kemudian menyusun UU Perhajian yang menetapkan bahwa jemaah haji menggunakan paspor khusus berwarna cokelat. Cara ini diharapkan mampu mereduksi praktik larinya jemaah umrah atau jemaah haji menjadi TKI karena paspor yang sama dapat digunakan untuk kedua-duanya.

Namun, paspor cokelat yang telah berjalan lebih dari sepuluh tahun itu kini tidak berlaku lagi. Sebab, Ta’limatul Haj Arab Saudi menyatakan bahwa semua jemaah haji harus menggunakan paspor standar internasional.

Pemerintah Indonesia pun sempat dibuat bingung. Sebab, dengan menggunakan paspor hijau, tanpa mengubah UU Penyelenggaraan Haji, berarti pemerintah melanggar konstitusi. Namun tetap memberangkatkan haji menggunakan paspor cokelat, tentu tidak akan mendapatkan visa dari pemerintah Arab Saudi.

Sebagai jalan tercepat, Presiden Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang mengubah mengubah aturan menggunakan paspor cokelat dalam berhaji menjadi paspor hijau.

Namun, Perppu tersebut kemudian dikuatkan dengan amendeman UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji. Saat itu, seluruh fraksi dalam Komisi VIII DPR RI menyetujui perubahan beberapa pasal terkait penggunaan paspor untuk berhaji.

“Semua fraksi menyetujui Perpu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Haji menjadi undang undang,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Hasrul Azwal.

Istilah paspor haji dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 13/2008 yang sebelumnya ditujukan untuk paspor khusus haji bersampul cokelat dalam aturan perundangan yang baru diganti dengan istilah paspor biasa.

Persoalan di lapangan pun muncul. Sebelumnya, jemaah haji hanya menandatangani semua formulir dan dokumen yang berkaitan dengan paspor haji. Sementara itu, Departemen Agama yang menguruskan paspor cokelat bersama dengan proses visanya.

Namun dalam pembuatan paspor hijau, jemaah datang sendiri ke kantor imigrasi. Mereka yang sudah memiliki paspor dan digunakan ke luar negeri pun bisa digunakan lagi selama paspor tersebut masih memiliki masa berlaku.

Salah pengertian pun sempat terjadi. Pegawai kantor imigrasi tidak mau mengurus paspor tanpa biaya, meskipun untuk jemaah haji. Sebaliknya, jemaah haji telah membayar untuk pengurusan paspor. Maka, Menteri Agama dan Menteri Hukum dan HAM pun segera menandatangani MoU yang menyatakan bahwa paspor hijau bagi jemaah haji membayar, tapi ditanggung Departemen Agama yang berasal dari BPIH.

Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Depag Abdul Ghafur Djawahir mengakui bahwa pembuatan paspor hijau bagi jemaah haji masih menemui kendala. Transisi perubahan peraturan itu menyebabkan pola dan cara baru dalam mekanisme pembuatan paspor perlu dikenalkan. Selain itu, jumlah kantor imigrasi juga tidak sebanding dengan kantor Depag di seluruh Indonesia. Jumlah kantor Depag sebanyak 460 unit, sementara kantor imigrasi hanya sebanyak 108 unit. Ghafur mencontohkan, di Provinsi Banten hanya ada dua kantor imigrasi dari delapan kabupaten/kota yang ada. “Apalagi kantor imigrasi yang ada di luar Pulau Jawa, hanya sedikit,” jelas Ghafur.

Dalam proses pembuatan paspor di lapangan juga harus diikuti oleh satu kelompok jemaah dengan cara mobilisasi calon jemaah haji. Jadi, papar Ghafur, pembuatan paspor hijau untuk haji di kantor imigrasi dilakukan bersama-sama. “Kalau pembuatan paspor itu tidak berkelompok, maka sulit mendata calon jemaah haji yang sudah atau belum memiliki paspor,” ujarnya.

Paspor hijau yang sudah masuk ke kantor Depag, papar Ghafur, diserahkan kepada Kedutaan Besar Arab Saudi untuk diberi visa.

Wakil Kepala Kantor Imigrasi Bandung, Firmansyah mengatakan, penyelesaian paspor hijau untuk jemaah haji sudah mencapai 99 persen. Dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir tentang penyelesaian paspor hijau untuk haji itu.

“Saya pikir kekhawatiran masyarakat tidak terbukti. Kami bisa menyelesaikannya sekarang. Saya tidak bisa mengatakan sudah selesai 100 persen karena masih ada satu atau dua yang belum selesai. Tetapi saya bisa bisa katakan, paspor hijau untuk haji sudah selesai 99 persen,” kata Firmansyah, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (2/10).

Dia mengatakan, karena prosedur dan undang-undangnya sudah jelas, pembuatan paspor hijau untuk haji itu tidak rumit. Departemen Agama yang telah membayarnya, dengan tarif yang sama yang berlaku untuk umum. Dengan paspor hijau itu, jemaah haji tidak hanya bisa menggunakannya untuk pergi haji, tetapi juga bisa digunakan untuk bepergian ke negara lain.

Firman sendiri tidak bisa menjelaskan, apa keuntungannya bagi jemaah haji dengan menggunakan paspor hijau. Yang pasti, menurut dia, Kantor Imigrasi mendapatkan perintah untuk mengerjakan papor hijau itu sebagai amanat undang-undang.

“Permintaan menggunakan paspor hijau bagi jemaah haji bukan inisiatif dari negara kita. Yang menginginkan penggunaan paspor hijau bagi jemaah haji adalah pemerintah Arab Saudi,” kata Firmansyah.

Dijelaskannya, total paspor hijau yang harus dikerjakan oleh Kantor Imigrasi Bandung sekira 7.300 paspor. Seluruhnya bisa dipastikan akan selesai sebelum para jemaah haji berangkat ke Arab Saudi.

Jumlah calon haji dari Kota Bandung pada tahun ini mencapai 2.915 orang. Sedangkan dari Kab. Bandung dan Kab. Bandung Barat sebanyak 3.404 orang. Untuk pengerjaan paspor itu, para pegawai di Kanwil Depag Jabar dan Kantor Imigrasi bahkan harus merelakan waktu libur mereka, agar semua paspor bisa selesai pada waktunya.

Kasus TKI terulang?

Dengan amendemen UU Haji, anggota DPR berharap, perubahan aturan perundangan tersebut dapat menjadi perangkat untuk meningkatkan perlindungan dan memperbaiki pelayanan bagi jemaah haji Indonesia.

“Kami mengapresiasi upaya pemerintah ini. Harapan kami, selanjutnya pemerintah melakukan pembenahan supaya bisa memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah,” kata Syaiful Rahman, anggota Komisi VIII dari Fraksi PPP.

Saat menyampaikan pendapat mini fraksinya, anggota Komisi VIII dari Partai Golongan Karya Humaidi meminta pemerintah menyertai perubahan undang undang tersebut dengan pembenahan penanganan paspor untuk jemaah.

“Kami juga memberi catatan supaya pemerintah menyelesaikan pengurusan paspor calon jemaah haji selambat-lambatnya Oktober,” kata anggota Komisi VIII dari Fraksi PDIP, Widodo B. Wiryono.

Anggota DPR yang lainnya meminta pemerintah mempermudah dan mempercepat pengurusan dokumen yang dibutuhkan calon jemaah haji.

Dari sekian anggota DPR tidak ada yang mengingatkan tentang sejarah penerbitan paspor cokelat bagi jemaah haji, yaitu penyalahgunaan paspor untuk menjadi TKI.

Saat ini, justru pemerintah Arab Saudi yang meminta agar seluruh jemaah menggunakan paspor internasional. Bagaimana jika kasus lama terulang? Inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, baik Departemen Agama, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Luar, Negeri, dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Setiap departemen harus mengawasi setiap gerakan pemboncengan di balik ibadah haji dan umrah. Bahkan, departemen ini harus mengawasi kemungkinan karyawan dan pejabatnya terlibat dalam proses penistaan jemaah menjadi orang yang hidup keleleran di Kota Suci.

Mumpung segalanya belum terlanjur, dari saat ini harus diwaspadai. Kalau memang seseorang ingin menjadi TKI, maka menjadilah TKI yang profesional dan dilakukan secara legal. Kalau mau menjadi jemaah umrah atau haji, maka berumrahlah dan berhajilah sesuai ketentuan syar’i serta mengikuti aturan bermain internasional, terutama berkaitan dengan dokumen.

Sebab, mabrur berhaji atau umrah, bukan sekadar dilihat dari hasil, melainkan juga dari proses. Cara yang baik akan menghasilkan output yang baik. Sebaliknya, apakah cara ilegal memungkinkan menghasilkan jemaah haji yang mabrur. Hanya Allah Yang Mahatahu, tetapi kebaikan harus dilakukan dari A sampai dengan Z.

Pikiran Rakyat, 05 Oktober 2009

SEORANG kakek berjalan kaki di jalanan tanah berbatu di Desa Cikande, Kecamatan Batujajar, Kabupataen Bandung Barat, Sabtu (13/12). Desa Cikande adalah salah satu tempat yang dianggap cocok dijadikan ibu kota Kabupaten Bandung Barat, namun kondisi jalan ke wilayah itu masih buruk.* HARRY SURJANA/”PR”

UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2007, Pasal 7, secara tegas menyatakan bahwa ibu kota Kabupaten Bandung Barat berkedudukan di Kecamatan Ngamprah. Kendati demikian, perdebatan soal letak “ideal” ibu kota kabupaten anyar itu, hingga kini masih terus berlangsung. Dengan sejumlah alasan, Ngamprah dianggap tidak layak menjadi ibu kota.

Ketika masih menjabat gubernur Jawa Barat, Danny Setiawan sempat menyarankan agar ibu kota Kabupaten Bandung Barat dipindahkan dari Kecamatan Ngamprah. Alasannya, pembangunan kompleks Pemkab Bandung Barat di sana, bakal membutuhkan biaya yang sangat mahal.

Pemindahan itu, ujarnya, sebatas usulan demi menghindari pembiayaan yang lebih mahal. Namun, bila Pemkab Bandung Barat memiliki dana yang cukup, ia mempersilakan saja bila pembangunan akan dilaksanakan di sana. Hanya saja, pembangunan gedung di Kecamatan Ngamprah, dengan kontur yang berbukit-bukit, harus menerapkan ekoarsitektur yang sesuai dengan lingkungan.

“Itu lebih mahal. Biasanya, karena tidak semua lahan bisa dipakai dan struktur bangunannya pun harus disesuaikan dengan lingkungan. Tapi, kalau di daerah yang flat seperti di Cililin, saya kira lebih bagus,” ujarnya.

Di lain sisi, masyarakat menilai pemindahan ibu kota itu tidak efektif, karena harus mengubah dulu isi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007. “Itu kurang bijaksana. Mengubah undang-undang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh waktu yang lama,” ujar Bachrudin S. Brata, tokoh masyarakat Bandung Barat, belum lama ini.

Hal senada dikatakan Ketua Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) H. Endang Anwar. Pemkab Bandung Barat lebih baik tetap berpegang kepada ketentuan undang-undang. “Ibu kota tetap di Ngamprah. Tentu saja, pusat pemerintahan juga harus tetap di sana. Terima saja segala konsekuensinya,” ujarnya, ketika ditemui di Padalarang, pekan lalu.

Ia berharap, nantinya pembangunan kompleks pemerintahan Kabupaten Bandung Barat harus sesuai dengan kontur tanah yang berbukit-bukit. “Jadi, tidak ada yang namanya cut and field meski dengan konsekuensi pembengkakan biaya konstruksi. Rencananya, lahan untuk kompleks itu sudah tersedia pada 2009. Nantinya, tidak cuma pemkab yang menempati lahan itu, tetapi unsur muspida, seperti DPRD, kejaksaan negeri, pengadilan negeri, dan –bila perlu– Polres,” ujar Endang, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung Barat.

Bupati Bandung Barat Abubakar, dalam satu kesempatan mengakui bahwa perdebatan mengenai ibu kota tersebut, hingga kini terus menggelinding di masyarakat. “Hanya saja, dalam hal ini saya tidak dalam kapasitas untuk menanggapi hal itu. Kami –selaku pemerintah– tetap berpegang kepada UU yang sudah disahkan. Kalaupun ada aspirasi, silakan salurkan melalui DPRD,” ujarnya.

“KEMUNCULAN” Ngamprah menjadi ibu kota Kabupaten Bandung Barat, sesuai rekomendasi konsorsium perguruan tinggi menjelang pembentukannya, sebenarnya menimbulkan pertanyaan. Bahkan, berdasarkan gosip politik yang berkembang, penetapan Ngamprah itu dipengaruhi wacana kebutuhan perluasan wilayah Kota Cimahi.

Pertanyaan itulah yang muncul di benak Denny Zulkaidi, pakar tata kota Institut Teknologi Bandung. Ia menulis di surat elektronik, “Seingat saya, ada kajian kelayakan pemilihan ibu kota KBB secara objektif yang hasil awalnya bukan Ngamprah. Tapi, entah mengapa, pada akhirnya tim tersebut memutuskan untuk menetapkan Ngamprah sebagai ibu kota (silakan konfirmasi kepada pak Dede Mariana dari LPPM Unpad). Mungkin, ada pengaruh politis dalam penentuan hasil akhirnya”.

Secara terpisah, Dede Mariana, Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah pada Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran –bukan LPPM–, mengatakan, konsorsium perguruan tinggi mengusulkan tiga wilayah sebagai calon ibu kota Kabupaten Bandung Barat. “Yakni Ngamprah, Batujajar, dan Cililin. Ketika ditetapkan Ngamprah sebagai ibu kota –untuk dimasukkan ke dalam UU–, itu sudah keputusan politis. Soalnya, DPRD-lah yang memilih, bukan konsorsium,” ujarnya, via telefon seluler, Jumat (12/12) malam.

DALAM perdebatan, banyak wilayah –selain Ngamprah– yang dianggap lebih cocok untuk dijadikan ibu kota, dengan segala plus dan minusnya. Pertama, Kecamatan Padalarang. Wilayah ini dipandang sangat strategis untuk menjadi ibu kota. “Hanya saja, Padalarang memiliki masalah dengan daya dukungnya,” ujar Denny Zulkaidi.

Kedua, Batujajar. Wilayah ini pun dianggap strategis, karena tepat berada di tengah-tengah Kabupaten Bandung Barat. Salah satu lokasi yang dianggap sejumlah pihak, cocok untuk dijadikan pusat pemerintahan adalah Markas Pusat Pendidikan Komando Pasukan Khusus (Pusdikpassus). Markas tersebut sudah memiliki fasilitas lengkap untuk perkantoran. Apalagi, menurut seorang sumber, saat ini banyak fasilitas gedung di lokasi tersebut sudah tak lagi digunakan.

“Sebenarnya, Kopassus sendiri sudah memberikan lampu hijau agar Pemkab Bandung Barat berkantor di sana. Persoalannya, tinggal bagaimana pemkab melakukan pendekatan dengan Kopassus untuk mengurusi hal itu,” ujarnya.

Wilayah lain di Batujajar yang dinilai cocok adalah 6 desa di seberang waduk Saguling, terutama Desa Bojonghaleuang, Cikande, dan Cipangeran. Hanya saja, akses jalan ke wilayah itu masih sangat minim. Jika memilih berkantor di sana, konsekuensinya pemkab membutuhkan dana ekstra untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Ada lagi yang mengusulkan wilayah Cililin dan Cipongkor untuk dijadikan pusat pemerintahan. Hanya saja, kedua wilayah itu dianggap tak terlalu bagus. Akan sangat sulit untuk “menumbuhkan keramaian” di sana. Apalagi itu tadi, infrastruktur di kedua wilayah tersebut masih sangat terbatas.

Jika tak ingin beringsut dari Kecamatan Ngamprah, ada sejumlah pihak yang berpendapat, mengapa tak memilih Markas Pusat Pendidikan Teritorial (Pusdikter) TNI AD. Ya, secara administratif, markas tersebut berada di wilayah Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah. Tapi, wacana itu ditolak Endang Anwar. “Jangan mengusir orang yang lagi betah berada di rumahnya,” katanya.

DALAM wawancara, Endang Anwar mengatakan, ada tiga desa di Kecamatan Ngamprah yang dibidik, yakni Desa Tanimulya, Desa Cilame, dan Desa Bojongkoneng. “Untuk membangun kompleks itu, setidaknya dibutuhkan tanah seluas 50 hektare,” ujarnya.

Pada kesempatan lain, “PR” mencoba menelusuri ketiga wilayah yang disebutkan tadi. Ternyata, tak satu pun desa yang siap menyediakan tanah seluas itu. “Tentu, kami sangat senang jika Tanimulya dipilih jadi lokasi pusat pemerintahan. Tapi, kalau diperlukan 50 hektare lahan kosong, sepertinya, enggak ada tuh. Lahan yang tersisa paling-paling 30 hektare. Itu pun tidak ngompleks, tersebar di beberapa wilayah,” ujar Kepala Desa Tanimulya Suhaeli.

Hal senada dikatakan Sekretaris Desa Cilame Yayat Ruhiyat. Secara riil, masih banyak lahan kosong di wilayah tersebut. “Sebenarnya, lebih dari 50 hektare pun, ada. Hanya saja, 2/3 luas wilayah desa yang 480,5 hektare itu termasuk kawasan Bandung utara. Boleh dibangun enggak? Kalau kami di tataran bawah, nyanggakeun we ka nu di luhur,” katanya. Lantas, bagaimana?

Pikiran Rakyat, 15 Desember 2008

GELAR Khadimul Haramain pada Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz bukan sekadar tempelan. Julukan yang bermakna “Pelayan Dua Tanah Suci” itu menyebabkan para raja Saudi melakukan apa pun demi melayani jemaah haji, baik saat di Mekah Al-Mukaramah, Madinah Al-Munawarah, maupun di Masya’iril Muqadasah (Arafah, Muzdalifah dan Mina).

Upaya paling mutakhir adalah pembangunan dan perluasan Masjidilharam di Kota Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan pembangunan kemah permanen di Arafah serta pembangunan Jamarat di Mina. Pembangunan megaprojek tempat-tempat suci tersebut saat ini sedang berlangsung, dan menurut rencana akan berakhir tahun 2010.

Di antara pembangunan tempat suci yang paling spektakuler dan implikasinya besar adalah pembangunan dan perluasan Masjidilharam. Pembangunan dan perluasan Masjid Nabawi memang berdampak semakin jauhnya pemondokan jemaah hingga dua kilometer dari masjid, dari sebelumnya paling jauh satu kilometer. Saat ini, pemondokan bagi jemaah Indonesia terbagi ke dalam dua area, di pemondokan yang termasuk Markaziah dan non-Markaziah. Jemaah yang tinggal di Markaziah menempati rumah yang jaraknya sangat dekat ke masjid, dari 200 m hingga 500 M. Sedangkan yang tinggal di non-Markaziah, jaraknya antara satu hingga dua kilometer.

Jemaah yang tinggalnya jauh dari masjid sering merasa kesulitan saat hendak melaksanakan Salat Arba’in, karena mereka harus melaksanakan salat wajib berjamaah 40 waktu secara berturut-turut. Meski demikian, jarak ini relatif dekat dibandingkan dengan jemaah saat tinggal di Mekah yang jaraknya bisa sampai 10 km.

Lagi pula jumlah jemaah yang melaksanakan ibadah di Madinah tidak membeludak seperti di Masjidilharam. Jemaah di seluruh dunia pada umumnya berkunjung ke Madinah secara bergilir. Sebagian masuk ke Madinah, sebagian lainnya keluar. Akibatnya, jumlah jemaah relatif stabil, karena selain ada jemaah yang datang, ada juga jemaah yang keluar.

Kondisi ini berbeda dengan Mekah. Saat menjelang pelaksanaan wukuf di Arafah, semua jemaah dari seluruh dunia datang ke Mekah Al-Mukaramah. Bahkan, semua jemaah yang ada di Madinah juga tinggal di Mekah. Akibatnya, jemaah di Madinah berkurang drastis, sedangkan jemaah di Mekah meluap hingga mencapai antara tiga hingga empat juta orang.

Itulah sebabnya, pembangunan Masjidilharam implikasinya banyak. Perluasan Masjidilharam hingga radius kurang lebih satu kilometer itu dengan sendirinya harus menggusur semua bangunan yang ada di sekeliling masjid.

Semua hotel mewah yang selama ini nyaris “menempel” ke Masjidilharam pun harus dirobohkan. Khadimul Haramain tidak peduli berapa pun harga gedung itu saat dibangun. Mungkin ratusan miliar dolar AS, bahkan triliun dolar, tapi semua harus digusur demi kenyamanan jemaah haji yang saban tahun jumlahnya terus bertambah. Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung, lebih dari 1.000 gedung, termasuk hotel mewah.

Semua bangunan secara memutar harus dibersihkan, kemudian bekas bangunan yang digusur ditata ulang dengan membangun penginapan yang jika dilihat dari maketnya mirip pembangunan Tugu Perjuangan di Gasibu Bandung. Bedanya, Tugu Perjuangan, betul-betul berupa tugu, sedangkan di Mekah merupakan hotel supermewah dalam jumlah yang banyak dan besar. Di antara hotel mewah tersebut terdapat empat menara kembar yang sangat mewah.

Akibat pembangunan besar-besaran Masjidilharam ini, wilayah yang selama ini menampung lebih dari sejuta orang jemaah ini pun hilang. Jemaah yang di masa lalu suka berbelanja atau sekadar makan sawarma (semacam burger) di Pasar Seng, saat ini dan di masa mendatang tidak mendapatkan lagi. Sebab, Pasar Seng kini tinggal kenangan. Jemaah yang biasanya tinggal di sekitar Masjidilharam atau dulu disebut Ring I harus mundur ke Ring II. Jemaah yang sebelumnya tinggal di Ring II kini menyebar ke Ring III.

Di masa lalu, jemaah haji paling jauh tinggal di wilayah Sulaimaniah, Dahnatul Jin, Jumaizah, Ma`abdah, Jabal Kabah, Jarwal, Jarwal Taysir, Jarwal Gaslah, Hafair, Misfalah, dan Jiad Sud. Belakangan, banyak juga jemaah yang tinggal di maktab Aziziah Janubiyah, dekat Mina. Dengan dibangunnya Masjidilharam, tempat-tempat di atas yang dulu disebut dengan Ring II, kini berubah menjadi Ring I.

Sedangkan Ring III disebut dengan Ring II. Wilayah itu di masa lalu tidak pernah menjadi tempat pemondokan jemaah. Karena jaraknya jauh dan kualitas pemondokannya juga tidak terlalu bagus. Pemondokan ini tersebar di wilayah Bakhutmah, Aziziah Syissah, Aziziah Janubiah, Aziziah Syimaliah, Aziziah Mahattah Bank, Awali, Hijrah, Khalidiah, Ka`kiah, Sauqiah, Nuzhah, Zahir, Syari’ Sitin dan Rusyaifah.

Keruwetan transportasi

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa semakin jauhnya lokasi pemondokan haji akan menimbulkan dampak yang tidak ringan bagi jemaah, terutama menyangkut soal transportasi. Itulah sebabnya, sebelum penyelenggaraan haji di Mekah digelar, Panitia Penyelenggaraan Haji Indonesia (PPHI) mematok, bahwa salah satu parameter sukses tidaknya haji 1429 H ini adalah jika transportasi di dalam Kota Mekah ini berhasil.

Maka, PPHI pun segera menyewa 600 bus kepada Naqabah. Bus ini diharapkan selalu standby di sekitar pemondokan dan setiap jam mengantar serta memulangkan mereka ke dan dari Masjidilharam. Pada saat awal, ketika jemaah masih sedikit, uji coba transportasi ini tidak mengalami masalah. Namun begitu jemaah Indonesia semakin banyak, kesulitan demi kesulitan pun ditemui.

Lihatlah apa yang terjadi di Sektor 7 Saukiyah, Kota Mekah. Satu unit komputer hancur akibat dirusak oknum jemaah asal Surabaya. Peristiwa tersebut terjadi Kamis (20/11) malam sekitar pukul 19.000 waktu Arab Saudi (WAS).

Pelaku dalam satu rombongan mendatangi Kantor Sektor 7 usai dari Masjidilharam, saat menunggu giliran pengantaran ke pemondokan. Perusakan komputer dilakukan dengan menggunakan kayu. Selain merusak komputer, jemaah juga menganiaya 6 orang yang sedang berada di Sektor 7.

Ahkam, salah seorang korban penganiayaan mengatakan, akibat pemukulan dengan kayu, lengan sebelah kanan dan kaki sebelah kiri mengalami luka. Saat kejadian, dirinya dipaksa oknum jemaah untuk segera mengantar mereka ke pemondokan. Sebab, jemaah ini merasa sudah menunggu terlalu lama.

Peristiwa perusakan dan pemukulan terhadap petugas termasuk peristiwa yang ekstrem, Ustaz Aceng, jemaah asal Majalaya yang tergabung dalam kloter 55 mengeluhkan perilaku sopir bus yang memungut 2 riyal kepada setiap jemaah saat mengantar-jemput meraka dari dan ke Masjidilharam. Jemaah haji akan dibiarkan dan ditelantarkan oleh para sopir ini, jika tidak membayar 1 riyal s.d. 2 riyal.

Yod Mintaraga, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, bersama rombongannya juga termasuk jemaah yang mengeluhkan jauhnya pemondokan haji ini. Mereka kesulitan saat hendak menuju ke Masjidilharam dan pulang ke pemondokan.

“Yang paling bikin pusing, tiadanya warung seperti di Indonesia. Kita dilempar ke tempat yang sangat jauh dari Masjidilharam. Mana warung yang dekat tidak ada, baik untuk makan maupun sekadar membeli rokok,” ujar Yod Mintaraga.

Ia sering mendengar bahwa saat jemaah Indonesia tinggal di Mekah banyak warga negara Indonesia, khususnya tenaga kerja wanita (TKW) yang berjualan makanan khas Indonesia, seperti nasi, sayur, tempe, tahu dan sebagainya. Di pemondokannya yang jauh ini tidak ditemukan TKW yang berjualan semecam itu. Baru setelah seminggu, para TKW yang mengenakan burdah hitam-hitam ini muncul.

Sejumlah jemaah yang tinggal di kawasan Aziziah, sekitar empat kilometer dari Masjidilharam juga mengeluhkan pelayanan transportasi yang diberikan perusahaan penyedia bus.

“Bus untuk maktab kami kelihatannya cuma satu, waktu kami ke posko seringnya bus tidak ada. Akhirnya pulang pergi ke masjid kami naik taksi. Lumayan bayarnya, sampai 20 riyal. Kalau seperti ini terus ya kasihan yang tidak bawa uang banyak,” kata Kamal Priyatna (47), anggota jemaah haji dari kelompok terbang 14 embarkasi Jawa Barat, ketika ditemui di rumah nomor 458 Maktab 28 yang berada di kawasan Aziziah Sabtu (22/11).

“Transportasinya belum lancar. Masih susah dapat bus. Jadi terpaksa harus naik taksi,” kata Supirmo (70) asal Gunung Kidul, Yogyakarta.

Menurut pensiunan Perum Peruri itu, pengemudi bus untuk jemaah sering tidak ada di tempat ketika dibutuhkan sehingga akhirnya jemaah berusaha mencari sarana transportasi lain seperti taksi atau bus reguler menuju ke Masjidilharam.

“Sopir kadang juga minta uang. Tadi pagi sopir bus yang saya tumpangi minta satu riyal kepada penumpang. Tapi saya tidak kasih,” tambah Nur Ikhwansyah, yang tiba di Mekah 16 November lalu.

Petugas Sektor Transportasi di Mahatat Bank Fuadi Hamah mengakui pelayanan transportasi bagi jemaah di kawasan tersebut saat ini belum optimal. “Sopirnya, terutama yang orang Mesir, susah sekali diatur. Kalau lagi tidur, mobil sampai sudah digedor juga tidak bangun juga, padahal jemaah sudah menunggu,” katanya.

Jemaah juga mengeluhkan jauhnya terminal bus dengan Masjidilharam. Setelah naik bus, mereka masih harus berjalan kaki sejauh dua kilometer ke arah masjid. Padahal, bus yang mengangkut jemaah Turki dan Iran dapat lebih mendekat ke masjid.

Menghadapi berbagai keluhan jemaah tentang transportasi ini, Kepala Daerah Kerja Mekah Zaenal Abidin Supi mengatakan pihaknya segera memperbaiki pelayanan fasilitas transportasi bagi jemaah dari dan ke Masjidilharam. Dalam hal ini, Kadaker Mekah telah melakukan pembicaraan dengan pengelola fasilitas transportasi (Ummul Qura). “Ummul Qura, juga setuju menempatkan petugas pengawas di setiap pos pelayanan transportasi dan hal itu rencananya segera dilakukan.

Abidin Supi juga mengungkapkan, jumlah pemandu yang bertugas mengarahkan bus menuju pemondokan jemaah ditambah. “Masih bisa ditambah 35 lagi. Saya sudah kontak dengan Kadaker Madinah untuk memindahkan petugas di bandara dan Bir Ali yang sekarang sudah tidak banyak kegiatan. Mereka sekarang diarahkan ke Mekah dulu,” katanya.

Pemandu tambahan, katanya, ditempatkan di kawasan pemondokan baru yang rawan karena jarak antarpemondokan yang jauh seperti di kawasan Saukiyah. “Sudah dipikirkan juga untuk membagi waktu kerja supir. Jadi satu bus dipegang dua sopir supaya bisa bergantian,” katanya.

Yang harus dipikirkan pemerintah Indonesia, khususnya Departemen Agama sekarang tentu bukan bagaimana mendekatkan pemondokan jemaah dengan Masjidilharam, karena itu merupakan konsekuensi logis seiring dengan pembangunan masjid.

Memberikan pelayanan berupa gratis ternyata bukan solusi yang terbaik, karena banyak ditemukan kenakalan sopir, sementara jemaah tidak merasa nyaman karena masih jauh juga. Yang perlu dijajaki adalah kemungkinan membangun satu kompleks perumahan dalam satu titik yang memungkinkan digunakan secara terintegrasi oleh seluruh jemaah haji Indonesia.

Dengan tinggal dalam satu pemondokan, segala macam hal menyangkut akomodasi dan transportasi dapat dilakukan secara terintegrasi. Cara seperti ini diharapkan dapat diawasi secara baik pula.

Pikiran Rakyat, 24 November 2008

Di Kota Bandung, musim hujan atau musim kemarau tidak ada bedanya, air bersih sulit di dapat. Di beberapa daerah, seperti di Kelurahan Sindangjaya, Kecamatan Mekarmanik, warga terpaksa menggunakan air comberan yang diolah, untuk mandi dan mencuci pakaian.

Walau sangat terasa air bersih sulit diperoleh di Kota Bandung, PDAM Kota Bandung selalu mengklaim bahwa pihaknya telah melayani 65 persen dari total penduduk Kota Bandung. Dalam catatan “PR”, setidaknya sejak 12 Agustus 2006, PDAM telah menyatakan klaim tersebut. Dirut PDAM saat itu, Maman Suparman, mengatakan kepada wartawan, PDAM telah melayani 65 persen penduduk Kota Bandung.

Di masa kepemimpinan Dirut PDAM Jaja Sutarja, klaim serupa diutarakan lagi. Terakhir disampaikan di dalam makalah pada semiloka tentang PDAM, pada 12 Desember 2007. Kenyataannya, hingga saat ini jumlah pelanggan PDAM berada di angka 139.889 pelanggan, dengan jumlah pelanggan golongan rumah tangga sebanyak 117.668, 2.043 pelanggan sosial dan keran umum, 2.200 pelanggan dari instansi pemerintah, dan 17.978 pelanggan dari golongan niaga dan industri.

Dengan jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2.270.970 jiwa, jumlah rumah sebanyak 568.320 bangunan, (7.104 rumah di antaranya adalah rumah semi permanen yang beralaskan tanah), klaim pelayanan terhadap 65 persen dari total penduduk Kota Bandung itu tampak berlebihan.

Dengan membagi total jumlah penduduk dengan total jumlah rumah yang ada, kita bisa mengasumsikan bahwa setiap rumah yang ada di Kota Bandung rata-rata berisi empat anggota keluarga. Dengan demikian, PDAM baru bisa memberikan akses air bersih dan murah secara langsung kepada 470.672 penduduk atau baru 20,7 persen dari total penduduk Kota Bandung. Jika dilihat dari perbandingan jumlah rumah yang sudah terpasang pipa PDAM dengan yang belum terpasang, maka bisa kita lihat bahwa di Kota Bandung hanya 20,7 persen rumah yang sudah menjadi pelanggan PDAM.

Fasilitas tidak cukup

Pertanyaannya kemudian, air dari manakah yang dipakai oleh 1.800.298 penduduk Kota Bandung, yang bukan pelanggan PDAM?

Sudah sejak lama pemerintah berupaya menyediakan akses air bersih untuk warga, dengan membangun MCK umum, terminal air, dan program keran umum. Program-program tersebut diutamakan untuk menyediakan air bagi warga di permukiman miskin. Namun, lazimnya tempat untuk umum, banyak fasilitas itu yang tidak terawat, dan tidak terjaga dari limbah rumah tangga atau limbah industri. Selain itu, jumlah fasilitasnya pun tidak mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk.

Seperti diketahui, Kota Bandung terbagi menjadi enam wilayah, dengan 30 kecamatan. Rata-rata jumlah penduduk di setiap wilayah sebanyak 380.000 jiwa. Namun, berdasarkan data dari hasil penelitian Pusat Pengkajian Komunikasi dan Pembangunan (PPKP) Fikom, Universitas Padjadjaran, tahun 2006, jumlah MCK umum, terminal air, dan keran umum hingga tahun 2006 hanya 302 fasilitas (lihat tabel MCK).

Artinya, setiap fasilitas untuk air bersih itu rata-rata harus digunakan oleh 1.258 orang. Dengan perhitungan yang lebih adil, dengan membagi 1.800.298 (warga bukan pelanggan PDAM) ke dalam enam wilayah, kemudian hasilnya dibagi lagi dengan angka 302 (fasilitas air umum), maka akan kita temukan, rata-rata setiap fasilitas air umum itu harus digunakan oleh 993 orang.

Sebagian besar fasilitas publik itu berada di wilayah yang padat, dengan sanitasi yang buruk. Misalnya yang terlihat di daerah Jl. Komodor Supadio, di Kecamatan Andir, yang MCK di permukiman terlihat kotor, dipenuhi lumut, dan airnya berwarna kekuningan.

Syarif Amdar, warga Jln. Rajawali misalnya, sama sekali tidak memiliki akses air bersih. Syarif yang tinggal di situ sejak tahun 1970-an pernah berlangganan PDAM, tapi di sekitar tahun 1980-an dia berhenti menjadi pelanggan karena suplai air dai PDAM tidak lancar. Lalu dia menggali sumur, namun sejak 1990-an air sumur itu semakin surut. Sampai akhirnya pada awal 2000 sumurnya benar-benar kering.

“Sekarang setiap hari saya membeli sekitar 18 jeriken air bersih. Biaya yang harus saya keluarkan Rp 6000,00 setiap harinya, hanya untuk membeli air bersih. Menyediakan uang sebanyak itu cukup berat bagi saya karena sekarang saya tidak bekerja lagi,” kata Syarif.

Keluarga Syarif tentu bukan satu-satunya keluarga yang tidak mampu di Kota Bandung. Di dalam laporan ekonomi pemerintah kota ke DPRD pada tahun 2005, diketahui kota ini memiliki 84.287 keluarga miskin atau setara dengan 337.148 jiwa (14,8 persen dari total populasi), yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar. Angka tersebut berdasarkan pada jumlah warga yang berhak menerima dana bantuan langsung tunai untuk warga miskin.

Miskin lebih mahal

Di beberapa daerah, warga cukup beruntung karena disediakan fasilitas keran umum. Misalnya di daerah Cicadas, Sekejati, dan Kiaracondong. Dengan tersedianya fasilitas keran umum itu, warga bisa mendapatkan air dengan membayar antara Rp 200,00-Rp 500,00 per jeriken (sekitar 10 liter air).

Artinya, jika seorang penduduk menghabiskan seratus liter air setiap harinya, dia harus mengeluarkan uang antara Rp 2.000,00- Rp 5.000,00 per hari. Jika dihitung selama satu bulan, katakan saja rata-rata menghabiskan 3000 liter atau tiga meter kubik air, maka seorang penduduk miskin harus membayar antara Rp 60.000,00-Rp 150.000,00/bulan. Artinya, jika sebuah keluarga memiliki penghasilan antara Rp 300.000,00-Rp 600.000,00/bulan, maka sekitar 20 persen hingga 50 persen dari penghasilan itu harus dikeluarkan untuk membayar kebutuhan akan air. Namun demikian bagi warga, uang sebanyak itu tidak terasa besar karena mereka membeli air secara harian.

Sekarang, bandingkan dengan jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh pelanggan PDAM dari golongan rumah tangga, jika mereka menggunakan jumlah air yang sama setiap bulannya. Dengan tarif antara Rp 560,00 hingga Rp 1.600,00 per seribu liter air, maka untuk tiga ribu liter air, seorang pelanggan PDAM cukup membayar antara Rp 1.680,00 hingga Rp 4.800,00 saja. Angka ini dihitung hanya dengan menggunakan tarif dasar PDAM yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga yang berlangganan PDAM, tagihan bulanan bagi keluarga yang memiliki empat anggota keluarga rata-rata berkisar antara Rp 30.000,00 hingga Rp 50.000,00 per bulan, tergantung jumlah pemakaian.

Privatisasi sumber air

Ketidakmampuan Pemerintah Kota Bandung untuk menyediakan air bersih kepada setiap warganya telah membuka kesempatan bagi beberapa pihak untuk menjalankan bisnis air. Sampai saat ini, belum ada data resmi mengenai kapan bisnis air dimulai. Namun berdasarkan keterangan warga di lokasi-lokasi yang memiliki sumber air yang diprivatisasi, bisnis penjualan air dari mata air sudah dimulai antara lima hingga sepuluh tahun yang lalu.

Seperti di daerah Sindangjaya dan Sindanglaya, setidaknya ada empat mata air yang sudah diprivatisasi. Seorang pemilik usaha penjualan air Anas Nasrudin mengatakan, dirinya mulai terjun ke bisnis penjualan air pada tahun 2005. Dia telah menginvestasikan jutaan rupiah untuk bisnis itu, yang digunakan untuk membangun terminal penyaluran air, membangun saluran dan penampungan air, dan mesin pemompa air.

Dia menjual air dari mata air yang dikuasainya kepada pemilik truk tanki, seharga Rp 15.000,00 per 5.000 liter. Setiap hari tidak kurang dari tujuh truk yang datang untuk membeli air dari Nasrudin.

Dengan perhitungan sederhana, kita bisa menghitung, dari terminal Nasrudin saja, setidaknya 35.000 liter air diambil dan dijual setiap hari. Dalam satu bulan, jumlahnya bisa mencapai 1.050.000 liter atau 1.050 meter kubik.

Kita juga bisa menghitung bahwa penghasilan kotornya adalah Rp 45.000 per hari atau Rp 1.350.000,00 per bulan. Tetapi dalam wawancara, dia hanya mengaku mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp 300.000,00 per bulan.

“Keuntungan yang lebih besar diperoleh oleh pengusaha truk tanki,” katanya.

Seorang pemilik truk tanki, Rully, mengaku biasa membeli air dari pengusaha terminal air dengan harga Rp 12.000,00 hingga Rp 15.000,00 per 5.000 liter. Air itu kemudian dia jual lagi ke penjual air galon isi ulang dengan harga Rp 120.000,00 per 5.000 liter. Artinya, dari setiap tanki dia bisa memperoleh keuntungan kotor Rp 108.000,00 atau sekitar 900 persen dari modal yang dia keluarkan untuk membeli air.

Setiap hari dia menjual air kepada empat depot air isi ulang. Dari penjelasan itu, kita bisa menghitung, setiap hari dia bisa mendapatkan keuntungan kotor Rp 540.000 atau Rp 16.200.000 per bulan. Tentu saja keuntungan bersihnya tidak sebesar itu karena dia harus menggaji sopir, membiayai pemeliharaan truk, membeli bahan bakar, dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan petugas penarik retribusi truk di Sindangjaya, setiap hari antara 25 sampai 30 truk dengan tangki ukuran 5.000 liter membeli air dari wilayah tersebut. Artinya, setiap hari sekitar 125.000 liter hingga 150.000 liter air yang diambil dan dijual dari wilayah itu. Dalam sebulan, jumlahnya bisa mencapai 3.750.000 liter hingga 4.500.000 liter.

Jika setiap pengusaha air di Pasirwangi bisa menjual air kepada sepuluh pemilik truk tanki setiap hari, artinya air yang diambil dan dijual dari wilayah itu bisa mencapai 450.000 liter setiap hari. Dalam sebulan, jumlahnya bisa mencapai 13,5 juta liter air yang diambil dan dijual.

Kenyataan eksploitasi air ini akan semakin mengerikan jika kita melihat bahwa Sindangjaya, Sindanglaya, dan Pasirwangi, hanyalah sebagian kecil dari 80 mata air yang ada di Bandung dan sekitarnya. Dari jumlah tersebut, hanya sepuluh persen yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung, sedangkan sisanya milik privat.

Pikiran Rakyat, 17 Maret 2008

MASALAH banjir kini kembali hangat dibicarakan. Apa itu banjir, mengapa terjadi banjir, apakah hujan lebat dalam waktu hitungan jam selalu identik dengan banjir, adakah pengaruh fenomena global ikut berperan di sana, dan masih banyak lagi pertanyaan yang kiranya perlu kita telaah dengan baik dan sempurna.

Definisi banjir dalam tinjauan atau ulasan ini adalah banjir besar seperti peristiwa yang hampir melumpuhkan kota Jakarta pada minggu pertama Februari 2007. Kejadian itu merupakan ulangan peristiwa pada bulan yang sama tahun 1996 dan 2002. Di luar tahun tersebut, Jakarta tentu saja mengalami banjir tetapi dengan skala, dampak, dan eskalasi kerugian yang relatif jauh lebih kecil.

Menarik sekali mencermati adanya kecenderungan periode 5-6 tahun pada peristiwa banjir besar Jakarta tahun 1996, 2002, dan 2007. Apabila diamati, terdapat kesamaan pola pada hadirnya cold surge, yaitu massa udara dingin yang terbawa oleh sirkulasi angin utara-selatan (meridional) akibat gangguan tekanan tinggi (high pressure disturbance) di daerah Siberia. Kemudian melewati ekuator di Selat Karimata, dan mencapai laut dan pesisir utara Jawa dengan kecepatan yang konsisten, lebih dari 10 meter/detik (m/det) dan berlangsung antara 12 hingga 24 hari.

Selain faktor hadirnya cold surge, banjir Jakarta 1996, 2002, dan 2007, diduga juga memiliki korelasi dengan gangguan atmosfer dalam bentuk osilasi gelombang Maden-Julian Oscillation (MJO) yang memiliki periode 30-50 harian, dan kondisi iklim regional El Niño/La Niña Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD) dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

Banjir Februari 1996 terjadi pada saat kondisi iklim regional mengalami La Niña lemah bersamaan dengan datangnya fase aktif MJO. Banjir Februari 2002 terjadi pada saat kondisi iklim regional normal dan juga fase aktif MJO. Banjir Februari 2007 terjadi saat kondisi iklim regional El Niño di Samudra Pasifik dan IOD di Samudra Hindia baru saja meluruh, tetapi MJO pada fase tidak aktif. MJO menjadi faktor dominan kedua selain cold surge yang menyebabkan banjir Jakarta 1996 dan 2002.

Fenomena MJO terkait langsung dengan pembentukan kolam panas di Samudra Hindia bagian timur dan Samudra Pasifik di bagian barat sehingga pergerakan MJO ke arah timur bersama angin baratan (westerly wind) sepanjang ekuator selalu diikuti dengan konveksi awan kumulus tebal. Kumpulan awan konvektif yang kemudian dikenal sebagai Super Cloud Cluster (SCCs) inilah yang diduga kuat menyebabkan hujan dengan intensitas tinggi sepanjang penjalarannya yang menempuh jarak 100 kilometer dalam sehari di Samudra Hindia dan 500 kilometer per hari ketika berada di Indonesia.

Selain meningkatkan curah hujan, terutama ketika kondisi iklim regional mengalami La Niña seperti saat ini, MJO juga menyebabkan munculnya siklon tropis dan gangguan instabilitas atmosfer, seperti depresi atau tekanan rendah seperti terlihat pada akhir Desember 2007, ketika MJO dalam fase matang. Intensitas curah hujan tinggi dan dalam waktu cukup lama (torrential rains) terjadi di laut dan pantai utara Jawa menyebabkan wilayah Jawa Tengah mengalami longsor akibat hujan deras yang terus-terusan mengguyur yang menimbulkan korban jiwa dan menyebabkan instabilitas atmosfer di perairan selatan Bali (Kompas, 26 Desember 2007).

Selain itu, siklon tropis Melanie terbentuk di perairan barat laut Australia pada 30 Desember 2007 dan beberapa hari kemudian siklon tropis Helen muncul di perairan utara Australia (sekitar Darwin) pada 4 Januari 2008. Wilayah Jakarta beruntung terhindar dari curah hujan dengan intensitas tinggi saat berlangsungnya fase matang MJO tersebut. Instabilitas atmosfer hanya terjadi di perairan selatan Jawa dalam bentuk depresi (tekanan rendah) pada 1 Januari 2008 akibat pergerakan siklon tropis Melanie. Kondisi tak kondusif terjadinya banjir besar di Jakarta disebabkan tak hadirnya faktor cold surge saat itu.

Menarik saat mencermati banjir Jakarta Februari 2007 yang terjadi saat MJO tidak aktif. Kondisi iklim regional IOD yang meluruh di Samudra Hindia bagian timur dianalisis sebagai faktor kondusif meningkatnya intensitas curah hujan harian secara lokal di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Cold surge yang membawa uap air hangat dari Laut Cina Selatan dan Selat Karimata mencapai wilayah Jakarta menyebabkan konvergensi angin (datang dari arah barat daya) bertekanan rendah di permukaan (0-3 km) yang secara intensif dan berlangsung cukup lama sejak akhir Januari sampai minggu pertama Februari 2007. Sebaliknya di lapisan menengah (lebih dari 3 kilometer) berembus angin tenggara yang berlawanan dengan arah angin di lapisan bawahnya dan membawa massa udara kering akibat proses depresi di Samudra Hindia bagian timur pada saat meluruhnya IOD.

Kondisi ini menyebabkan gaya gesekan angin secara menegak (wind vertical shear) yang besar di permukaan dan menjadi kondisi sangat kondusif untuk intensifikasi pembentukan awan kumulus dalam waktu lama dan berulang dalam sehari. Kondisi ini pula dapat dilihat saat cold surge hadir dalam waktu cukup lama (12 hari) pada kasus banjir Jakarta 2007 dan meningkatkan durasi curah hujan harian di wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan pola hujan yang terjadi sepanjang malam (pukul 20.00-22.00) selama 4-5 jam, berhenti sebentar pada dini hari, dan hujan lagi pada pagi hari (pukul 8.00-10.00) selama 3-4 jam. Bahkan pada kondisi cold surge memiliki kecepatan maksimum (15 m/det) yang terjadi pada 31 Januari hingga 1 Februari 2007, hujan pada malam hari terus berlangsung sampai pagi, 8-9 jam.

Dari uraian di atas tampak paling tidak ada 3 faktor dominan yang menyebabkan banjir Jakarta 1996, 2002, dan 2007, yaitu kehadiran cold surge dengan kecepatan angin dari arah barat daya lebih besar 10 m/det dan berlangsung dalam waktu cukup lama (12-24 hari); fase aktif osilasi gelombang MJO dalam periode 30-50 hari; dan kondisi lokal adanya massa udara kering pada lapisan menengah (lebih dari 3 km) yang menyebabkan meningkatnya instabilitas angin secara menegak yang pada gilirannya menjadi kondisi kondusif pembentukan awan kumulus melalui proses konveksi pada saat cold surge berada di lapisan permukaan (0-3 km).

Selain ketiga faktor di atas, kondisi iklim regional La Niña dapat memicu naiknya curah hujan di atas normal di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Namun, hal itu bukan faktor utama penyebab banjir besar di Jakarta tanpa kehadiran cold surge dengan periode 12-24 hari. Rangkaian gambar berikut ini menyajikan kondisi intensitas curah hujan di wilayah Indonesia selama Februari 2008.

Dari rangkaian gambar di atas terlihat bahwa kawasan Indonesia barat, khususnya DKI Jakarta dan sekitarnya, umumnya akan menerima curah hujan dengan intensitas tinggi pada bulan Februari terkait dengan adanya siklus tahunan yang dikenal dengan istilah AO (annual oscillation). Yang menarik di sini adalah apakah banjir serupa akan berulang pada Februari tahun 2009 mendatang ?Apakah Jawa Barat, khususnya Bandung dan kawasan di sekitarnya, juga berpeluang besar menerima curah hujan dengan intensitas tinggi pada saat itu. Sangat sulit menjawabnya karena belum ada metode dan model cukup akurat dengan tepat meramalkan kehadiran cold surge dan MJO. Yang dapat kita lakukan saat ini adalah meramalkan peluang terjadinya kedua faktor dominan itu.

Namun, catatan selama banjir Jakarta 1996, 2002, 2007, dan 2008 mensyaratkan adanya cold surge kuat sebagai faktor utama terjadinya banjir besar di Jakarta. Dengan demikian, meskipun fase aktif MJO diasumsikan memasuki wilayah Indonesia pada minggu ke-2 atau ke-3 bulan Februari 2009 mendatang, peluang berulangnya banjir 2009 akan kecil. Apalagi faktor lokal kontribusi massa udara kering di lapisan menengah akibat kondisi regional Indian Ocean Dipole yang meluruh tidak terjadi selama tahun 2008 lalu.

Namun, kita hendaknya tetap waspada mencermati perubahan cuaca dan iklim. Meskipun peluang berulangnya banjir 2008 akan kecil, gangguan dalam bentuk instabilitas atmosfer akibat depresi, siklon tropis, dan curah hujan yang meningkat secara regional pada saat fase puncak MJO dan La Nina berlangsung harus tetap diwaspadai saat memasuki akhir Februari dan sepanjang Maret 2009 nanti.

Pikiran Rakyat, 30 Oktober 2008

DUA di antara tiga ilmuwan Eropa yang mendapat penghargaan Nobel Kedokteran 2008 adalah Francoise Barre-Sinoussi dan Luc Montagnier. Barre-Sinoussi bekerja dan meneliti di Regulation of Retroviral Infections Unit, Virology Department, Institute Pasteur Paris, sedangkan rekannya Luc Montagnier saat ini bekerja di World Foundation for AIDS Research and Prevention Paris.

Dua peneliti Prancis ini dinilai besar dalam kontribusinya mendeteksi penyebaran virus penyakit mematikan yang menyerang manusia saat ini. Francoise Barre-Sinoussi dan Luc Montagnier adalah penemu virus HIV (human immunodeficiency virus). Penemuan Barre-Sinoussi dan Montegnier merupakan landasan utama untuk memahami sifat biologi penyakit AIDS dan cara pengobatannya.

Kini pengembangan vaksin anti HIV-AIDS terus dilakukan, tentunya dengan modifikasi metode yang terus diperbarui. Salah satu maksud pengembangan vaksinasi tersebut adalah bahwa vaksin dapat menginduksi antibodi yang merupakan agen prinsipal dari proteksi imun terhadap kebanyakan virus dan bakteri patogen. Akan tetapi, ada pengecualian untuk mikroba intraseluler yang kita bicarakan saat ini yakni human immunodeficiency virus atau HIV. Hal ini disebabkan pada kenyataan bahwa terhadap HIV, proteksi bergantung pada imunitas berperantara sel atau imunitas seluler daripada induksi antibodi imunitas humoral.

Pada Mei 1983, Luc Montagnier dan timnya sudah memublikasikan keberhasilan mereka dalm mengisolasi lymphadenopathy-associated virus (LAV )yang diduga menjadi penyebab AIDS di jurnal bergengsi: Science. Istilah LAV merupakan nama awal HIV versi Montagnier. Hingga kini, setelah lebih dari 2 dekade penemuan virus mematikan ini, vaksin efektif penangkal virus yang bekerja memperlemah sistem pertahanan tubuh ini belum juga berhasil dikembangkan. Banyak persoalan mendasar yang muncul, terutama yang berhubungan dengan perjalanan penyakit dan respons imunologis inang terhadap virus. Hal ini menguatkan dugaan bahwa upaya menemukan vaksin tampaknya masih jauh dari harapan.

Beberapa hasil penelitian untuk membuat vaksin menunjukkan pada kesimpulan yang mengecewakan. Salah satu contohnya adalah perusahaan Amerika, VaxGen, mengumumkan kegagalan pada fase uji klinis atau fase 3 terhadap kandidat vaksin pada tahun 2003. Vaksin rekombinan yang diberi kode AIDSVAX B/E diracik dengan protein selubung virus atau gp120 setelah diujikan pada kurang lebih 3.000 sukarelawan yang berisiko terjangkit HIV-AIDS di Thailand. Hasil uji coba tersebut ternyata sama sekali tidak memberikan efek protektif.

Hasil yang sama juga dialami oleh kandidat vaksin sebelumnya yang dikembangkan oleh VaxGen yakni AIDSVAX B/B. Uji coba terhadap kandidat vaksin yang diberi kode AIDSVAX B/B ini gagal menekan tingkat infeksi HIV pada populasi 5 ribuan lebih kaum homoseksual di Amerika Utara.

Namun, kenyataan mengecewakan yang dialami oleh VaxGen tersebut tidak membuat semangat para ilmuwan menciut, masih banyak harapan yang tengah dan akan dilalui oleh para ahli kelas dunia tersebut. Salah satunya adalah masih banyak lagi kandidat vaksin yang berpotensi dikembangkan di laboratorium-laboratorium. Hingga pengujung tahun 2004, diestimasi kurang lebih 30 kandidat vaksin telah atau sedang memasuki tahap uji preklinis dan uji klinis. Hal yang tetap membuat optimis lainnya adalah tersedianya hewan model (transgenic) dan teknologi maju bidang virologi dan biologi molekuler yang mendukung dipelajarinya tingkat respons imun sel inang yang spesifik terhadap HIV. Hal-hal ini tentu saja menjadi modal penting dalam mendesain strategi pengembangan vaksin di masa mendatang.

Jenis vaksin yang dikembangkan hingga saat ini, apakah dipreparasi dari sel mikroorganisme utuh yang dimatikan (diinaktivasi), protein rekombinan, atau mikroorganisme hidup yang diatenuasi, semua akan menginduksi produksi antibodi. Terkecuali vaksin yang diproparasi dari organisme hidup yang diatenuasi, semua vaksin yang ada hingga kini, tidak menginduksi imunitas seluler. Dengan demikian, kemungkinan dari penggunaan vaksin hidup yang diatenuasi terhadap virus yang sangat berbahaya telah meningkatkan perhatian terhadap prosedur produksinya dan risiko yang akan diterima bila vaksin hidup digunakan untuk imunisasi populasi yang besar.

Ada begitu banyak permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembangan vaksin HIV-AIDS. Permasalahan utama dalam pengembangan vaksin HIV-AIDS saat ini adalah bagaimana menginduksi antibodi netralisasi yang tidak saja reaktif terhadap varian-varian yang terdapat dalam masing-masing subtipe, tetapi juga reaktif terhadap semua subtipe yang ada. Pada kasus infeksi virus, antibodi netralisasi adalah ujung tombak perlindungan terhadap virus karena antibodi jenis ini dapat menetralkan virus sebelum sempat masuk dalam sel. Berdasarkan pengetahuan yang didapat dari hasil riset adalah bahwa virus HIV menginfeksi berbagai jenis sel imun seperti makrofag dan limfosit T, semisal sel T CD4+. Hal ini dilakukannya dengan terlebih dahulu menempel pada tempat pelekatannya yakni reseptor yang disebut CD4 melalui glikoprotein selubung virus atau gp120. Kemudian setelah menempel, gp120 mengubah konformasinya untuk memperantarai interaksi virus dengan koreseptor.

Upaya menginduksi antibodi netralisasi ini tidaklah mudah . Meskipun bisa, jumlahnya sangat rendah. Berdasarkan prediksi bahwa mudah pula kemudian diakali virus dengan memanfaatkan kemampuan mutasinya. Kesulitan utamanya terletak pada kompleksitas struktur protein selubung yang dimiliki virus. Daerah (epitop) pada protein selubung virus yang bertanggung jawab menginduksi antibodi tertutup sedemikian rupa sehingga akses sistem imun mencapai situs pelekatan reseptor menjadi sangat sempit. Kenyataan ini akan berimplikasi pada kesimpulan bahwa antibodi yang berpotensi menangkal virus tidak terbentuk. Permasalahan lainnya adalah CD4 ternyata bukan satu-satunya tempat pelekatan (reseptor) yang dapat digunakan virus untuk menempel pada sel. Hasil riset bidang virologi dan biologi molekuler mengungkapkan bahwa ada reseptor alternatif yang dapat dimanfaatkan virus seperti CD8. Ini dibuktikan dengan kemampuan virus menginfeksi jenis limfosit T lain seperti sel T CD8+ yang memiliki (mengekspresikan) reseptor CD8 ini. Yang lebih fatal lagi yakni ada indikasi bahwa virus dapat tidak membutuhkan reseptor sama sekali untuk masuk dalam sel. Sebuah studi terbaru memperlihatkan bahwa sel-sel progenitor atau sel-sel induk yang notabene tidak memiliki kedua jenis reseptor di atas dapat pula diinfeksi virus.

Masalah lain yang sangat krusial adalah kesukaan terhadap reseptor pembantu yang berbeda-beda antar-strain virus. Dalam artian bahwa untuk dapat masuk (entry) ke sel, antara kelompok virus satu dan lain tidak menggunakan reseptor pembantu yang sama. Sampai saat ini telah diidentifikasi empat reseptor pembantu yang dapat digunakan virus. Namun demikian, beragam kendala yang muncul dari perilaku virus “aneh bin ajaib” ini tidak berarti menutup harapan bagi dikembangkannya vaksin yang berbasis antibodi netralisasi. Memang dengan banyaknya permasalahan fundamental yang muncul tersebut tidak pernah menciutkan nyali para ahli dalam penelitian. Harapan itu tecermin dari studi-studi terbaru yang berhasil mengidentifikasi beberapa jenis antibodi yang dapat menetralisasi isolat-isolat HIV-1 khususnya dari subtipe B.

Dari studi terbaru, para ahli berhasil mendapatkan dua jenis antibodi yang berperan dalam perubahan konformasi gp120. Secara teoretis, apabila kedua jenis antibodi ini bekerja, meskipun virus dapat menempel pada tempat pelekatannya (reseptor) di permukaan sel, perubahan konformasinya dapat dihambat sehingga virus tidak dapat menjangkau reseptor pembantunya (koreseptornya). Jika hal ini terbukti, virus tidak dapat masuk ke sel target. Jenis antibodi netralisasi lain yang berhasil diidentifikasi di antaranya terkait daerah pelekatan CD4 pada selubung virus. Antibodi ini telah diujikan pada tikus transgenik yang dipapar dengan HIV. Juga pada monyet model yang diinfeksi dengan hibrid HIV/SIV (simian immunodeficiency virus/sejenis HIV yang menginfeksi monyet). Hasilnya, antibodi ini mampu memproteksi hewal model tersebut dari infeksi virus.

Bagaimana mendesain vaksin yang dapat menstimulasi beragam jenis antibodi netralisasi ini dengan jumlah yang tinggi sehingga mampu melindungi sel dari infeksi virus adalah prioritas penelitian yang perlu dipecahkan. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan terobosan konseptual dalam rekayasa protein dan pemahaman imunologi tentang bagaimana sel B dapat dengan mudah distimulasi dan dipilih sesuai dengan yang diinginkan. Seperti diketahui bahwa sel adalah sel imun yang bertanggung jawab dalam menghasilkan antibodi. Dibandingkan dengan infeksi virus lain, infeksi HIV sangat unik yakni pertama, target HIV adalah sel-sel imun itu sendiri yang menjadi jantung pertahanan tubuh terhadap penyakit infeksi. Penurunan imunitas yang perlahan-lahan berujung pada tahap imunodefisiensi menyebabkan mudahnya muncul infeksi oportunis. Kedua, sebagian genom HIV dapat menyisip pada kromosom sel inang sebagai provirus dan menyebabkan infeksi laten atau diam yang bisa bermanifes. Provirus ini sama sekali tidak terjamah oleh sistem imun. Ketiga, virus HIV memiliki tingkat mutasi yang tinggi, yang tentu saja memberikannya kemampuan berkelit dari sistem imun. Kesimpulan yang dapat diambil adalah HIV tidak sepenuhnya dapat dibersihkan oleh sistem imun namun menjadi menetap untuk selamanya.

HIV-1 mampu berkembang cepat menjadi belasan subtipe (clade) hanya dalam beberapa dekade. Bila ditelusuri silsilah genetiknya seperti yang terdapat dalam jurnal yang ditulis oleh para ahli, menyatakan bahwa subtipe virus ini terpisah dalam tiga kelompok utama: M (mayority), O (outliers), dan N (non-M/non-O). Dua kelompok terakhir terbatas dijumpai di Afrika Barat. Sementara itu, kelompok M yang terdiri dari 10 subtipe (A sampai J) bertanggung jawab atas pandemi global HIV-AIDS. Selain itu berkembang pula rekombinan antarsubtipe, semisal rekombinan antara subtipe A dan E yang disebut CRF01 AE. Ini menandakan tingginya variasi genetik virus yang tentunya berimplikasi pada upaya pengembangan vaksin.

Akhirnya, sejumlah pertanyaan yang bernada skeptis pun bermunculan di kalangan ilmuwan, yakni : (1) apakah ada probability mengembangkan vaksin HIV-AIDS yang efektif ? (2) dengan sifatnya yang mudah bermutasi, apakah desain vaksin suatu saat dapat mengatasi sifat unik tersebut ? (3) apakah efek proteksinya bersifat menyeluruh atau parsial saja? dan yang terakhir adalah (4) adakah pendekatan alternatif untuk menstimulasi antibodi netralisasi yang reaktif terhadap semua subtipe virus yang ada sekarang ini? Rupanya, kita perlu menunggu beberapa tahun mendatang lagi.

Pikiran Rakyat, 16 Oktober 2008

BANYAK sekali bintang tercipta di jagad raya ini, mungkin lebih dari yang kita perkirakan. Para astronom yang merasa terpesona dengan hal ini melaporkan. Teleskop optik jarang digunakan untuk menyaksikan kelahiran bintang-bintang di antariksa yang jauh. Para astronom mencari dalam bentuk radiasi, yang disebut emisi H-alpha, yang mengeluarkan cahaya bila sebuah bintang besar meladak dari bola gas yang padat. Pemberi petunjuk H-alpha hanya terjadi di sekitar bintang-bintang yang berat sekali, bukan bintang yang ringan. Bintang-bintang ringan jauh lebih banyak, namun tidak memiliki massa yang cukup besar untuk memancarkan cahaya. Jadi, untuk memeroleh gambaran kasar jumlah bintang ringan, para pengamat langit memperkirakan jika satu bintang berat tercipta maka ada 230 bintang ringan baru. Perhitungan ini didasarkan pada perkiraan bahwa berbagai galaksi yang berbentuk seperti piringan, seperti galaksi kita sendiri Bima Sakti (Milky Way), zona pembuat bintang besar berada di inti yang lebih padat dari sebuah galaksi. Di tepian galaksi, berbagai sinyal H-alpha jauh lebih langka. Sampai kini, hal ini telah dianggap sebagai konfirmasi bahwa hanya ada sedikit bintang dibuat di sana, akibat begitu sedikitnya gas.Namun demikian, sebuah pengkajian yang dirilis Nature, menyatakan bahwa rasio 230 berbanding satu boleh jadi hanya seperempat jumlah yang sebenarnya di berbagai kawasan bagian luar. Sebuah misi satelit telah memperlihatkan bahwa sejumlah besar bintang tercipta di kawasan yang terabaikan ini. Di berbagai pusat galaksi, tempat beradanya kelompok-kelompok besar bintang bermassa tinggi, acuan 230 berbanding satu mungkin masih tepat, kata para penyusun pengkajian dari Universitas Bonn, Jerman, sebagaimana dilaporkan AFP. Akan tetapi, di pinggiran galaktika, tempat berbagai kelompok bintang jumlahnya lebih kecil, acuan kasarnya menjadi sekitar 1.000 bintang ringan lahir untuk setiap bintang berat.

Pikiran Rakyat, 09 Oktober 2008

Minggu lalu saya menghadiri undangan launching sesuatu yang unik dan memancing rasa ingin tahu, yaitu peluncuran Kartu Tanda Fesbuker (KTF) di Blitz Megaplex, Grand Indonesia.

Fenomena Facebook di Indonesia memang dahsyat. Saat ini tercatat sudah 12 juta penggunanya di Indonesia, sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu pengguna terbanyak dan pertumbuhan tercepat di seluruh dunia. Sebuah angka yang besar dan punya potensi besar dalam hal apa pun, termasuk bisnis.

Peluang ini ditangkap dengan cerdas oleh Naomi Susan, yang dikenal sebagai ratu diskon itu dengan meluncurkan Kartu Tanda Fesbuker yang dikombinasikan dengan donasi untuk korban gempa di Sumatera Barat plus manfaat diskon di ribuan merchant di seluruh dunia. Jadi kartu ini punya fungsi 3 in 1.

Kartu ini dijual khusus secara LIMITED EDITION yang hanya akan diluncurkan dalam kurun waktu 3 bulan saja sejumlah 1.000.000 keping dengan emboss di kartu sebagai ” DONATUR SUMATERA ” untuk sebagian dananya diberikan kepada beberapa pihak yang mengkoordinasikan pemulihan paska Gempa Sumatera, khususnya Sumatera Barat, salah satu yayasannya adalah yang dibina oleh Letnan Jendral ( Purn ) TNI-AD Ir. H. Azwar Anas ( Gubernur Sumbar periode 1977-1987, Mantan Menteri Perhubungan periode 1988-1993 dan Mantan Menkokesra s/d 1998 ), konsep ” Donation is Fun ! ” adalah dengan berdonasi, kami memberikan fasilitas priviledges seperti nonton gratis dan diskon network di 43.000 merchants diseluruh dunia.

Dengan membeli kartu membership seharga Rp. 120.000 per tahun ini, pemegang kartu sekaligus menjadi donatur bagi korban gempa senilah Rp. 25.000.

Program ini diprakarsai oleh salah satu dari 50 wanita paling berpengaruh di Indonesia ( versi majalah SWA tahun 2002 ) yaitu Pebisnis muda Naomi Susan yang telah memiliki kekuatan networking di 43.000.000 merchants di seluruh dunia dengan membina 8.700.000 anggota di Indonesia dan pondasi SMS Gate Away yang dapat memenuhi berbagai kemudahan di dalam menjalankan program ini dibantu oleh beberapa pengusaha Indonesia lainnya.

Cara mendaftar sangat mudah, hanya melalui SMS ke 3910 ( ketik : Fesbuker namalengkap alamat email, atau ke Hotline service di 021-95500911 atau online registration di Fesbuker.com

Seluruh donasi yang terkumpul akan diserahkan langsung kepada Korban Gempa Sumatera, sebagian akan di serahkan pengelolaannya melalui yayasan penanggulangan pasca bencana yang dikelola oleh Bapak Ir.H Azwar Anas

Apa kata Bob Sadino mengenai kartu ini?

” Banyak sekali upaya berbagai pihak untuk hal ini, salah satunya adalah Naomi Susan yang berinisiatif untuk meluncurkan produk dengan memanfaatkan infra structure yang dimilikinya, bila wanita semuda dia mau mengambil langkah ini, bukankah selayaknya kita harus mendukung dan memberikan contoh kepada semua masyarakat untuk turut berpartisipasi? Memberikan identitas kepada para Donatur, tidak harus diukur dengan jumlah berapa besarnya yang didonasikan, namun inovasi ini sudah menunjukkan berapapun usaha dan upaya Anda, dengan cara sekreatif apapun untuk menggalang dana, akan sangat membantu saudara-saudara kita di dalam pemulihan infra stucture di paska gempa Sumatera ini, khususnya Sumatera Barat”.