“Jadi saya yakin betul, ketika seseorang berpegang teguh pada nilai kebenaran, itu tidak akan dapat dipengaruhi oleh faktor yang lain.”

NETTY PRASETIYANI Istri Gubernur Jabar

Perjalanan hidup setiap orang pasti akan menemui tantangan, namun bila dihadapi dengan dasar keyakinan atas kebenaran yang kuat, segalanya akan berbuah kebahagiaan. Segala hambatan, hingga keprihatinan yang harus dijalani, menjadi seperti air yang mengalir. Sempat berkelok-kelok, tapi akhirnya sampai juga di muara sungai dengan hamparan laut yang luas.

Hal itu juga dialami Netty Prasetiyani, sebelum mendampingi suaminya, Ahmad Heryawan, menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013. Menurut Netty, jabatan orang nomor satu di Jawa Barat itu selayaknya lautan lepas, bahtera dan anginnya akan terasa lebih kencang dibandingkan ketika berada pada titian aliran sungai.

Titik utama perannya sebagai pendamping Ahmad Heryawan, dijalankan Netty sejak dilangsungkan pernikahannya pada Januari 1991. Proses pertemuannya Netty dan Heryawan tidak seperti kalangan anak muda sekarang yang melakukan pendekatan alias pedekate, lalu jalan bersama ke mal atau ke tempat lain sebagai upaya untuk saling mengenal. “Waktu itu kita masih sama-sama kuliah. Saya di semester 7 dan suami saya sudah semester akhir sedang menyusun skripsi. Kami dipertemukan pada November 1990 dan menikah 13 Januari 1991,” tutur Netty saat ditemui di Gedung Pakuan, Sabtu (20/12) malam. Awal pertemuannya, diakui Netty melalui sang mediator atau istilah kerennya mak comblang. Mediatorlah yang memaparkan profil dan figur calon suaminya. Netty yang saat itu sudah berusia 22 tahun memang sudah berniat untuk menikah dan sedang mencari calon. Kebetulan profil dan figur yang dipaparkan sang mediator itu dirasakan cocok, maka dilanjutkannya dengan upaya pemantapan untuk mengetahui lebih jauh soal sosok figur yang akan menjadi calon suaminya.

“Saya merasa cocok, karena figur calon suami terlihat mandiri. Dan memang sebelumnya, kita sama-sama mahasiswa yang aktif dengan kegiatan di organisasi rohani Islam, sehingga sering bertemu dalam berbagai kesempatan. Dan kegiatan itu juga dijadikan sebagai media melakukan pemantapan. Jadi kami sering bertemu, tapi selalu bareng-bareng dengan teman yang lain,” katanya.

Sebelum memasuki jenjang pernikahan, diakui Netty beberapa hambatan muncul, terutama dari soal restu pihak keluarganya. Berbagai alasan saat itu mencuat, seperti kondisi masih kuliah hingga soal kesukuan yang menyebutkan tidak baik perempuan keturunan Jawa menikah dengan laki-laki keturunan Sunda.

“Memang orangtua masih punya pandangan seperti itu, tapi tidak terlalu kental. Alhamdullillah, akhirnya mereka merestui juga,” ungkapnya.

Uniknya, semua hambatan yang muncul dari keluarganya itu tidak pernah diungkapkan kepada calon suaminya. Netty berupaya sendiri untuk meyakinkan keluarganya, bahwa calon suami yang akan dipilihnya memiliki kepribadian yang baik.

“Jadi saya yakin betul, ketika seseorang berpegang teguh pada nilai kebenaran, itu tidak akan dapat dipengaruhi oleh faktor yang lain. Itu yang membuat saya mantap. Kami punya keyakinan yang sama dan kecocokan kriteria calon pendamping,” jelasnya. Upaya meyakinkan keluarganya, diakui Netty hanya bermodalkan keyakinan dirinya atas kebenaran yang nyata yang terlihat pada calon suaminya. Netty melihat bahwa calon suaminya memiliki keyakinan yang sama dengan dirinya.

“Saya baru memberitahu suami soal hambatan keluarga itu, setelah menikah. Hambatan keluarga itu, saya anggap sebagai bentuk perlindungan keluarga kepada saya sebagai anak perempuan satu-satunya dari lima bersaudara,” jelasnya.

Setelah diberitahu soal adanya hambatan dari keluarga, menurut Netty, suaminya Ahmad Heryawan tidak merasa tersinggung atau tertekan. Kenyataan itu justru membangkitkan semangatnya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan warahmah. (ddh/*)

Sumber: Harian Tribun Jabar

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menuturkan, pihaknya bukan yang berwenang menentukan solusi mengatasi permasalahan banjir tahunan yang merendam kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.

Gubernur mencontohkan, pemangkasan yang dilakukan di Curug Jompong agar air mengalir lancar merupakan bagian dari keputusan pusat.

Menurut Heryawan, tidaklah mudah dalam menyelesaikan masalah banjir di kawasan Kabupaten Bandung, karena penyelesaian permasalahan tersebut terkait dana besar yang akan dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat atau provinsi.

Sponsor :

Anda ingin kaya sekaligus bermanfaat bagi orang banyak? Yuk bisnis bersama

.

Sekitar 6.100 calon jemaah haji Bekasi terancam gagal berangkat Haji tahun 2008 ini karena adanya SK Gubernur Jabar yang membatasi kuota haji Bekasi jadi hanya 1.900 orang. Padahal yang mendaftar 8.000 orang.

Sebelumnya kuota yang berlaku adalah 37.000 untuk propinsi Jabar. Tidak ada kuota per kota. Oleh karena itu meski di beberapa kota jumlah pendaftar justru di bawah kuota, namun untuk kota Bandung dan kota-kota dekat metropolitan Jabotabek seperti Bogor, Bekasi, dan Depok kuota itu kurang karena masyarakatnya lebih makmur di banding kota2 di Jabar lainnya. Akibatnya beberapa jemaah harus pindah kota meski mereka harus bayar untuk itu.

Haji adalah ibadah yang wajib dikerjakan bagi muslim yang mampu. Oleh karena itu saya prihatin jika ada ummat Islam yang mampu, tapi seperti dihalang-halangi.

Sebagai masukan, ada baiknya kuota per kota ditunda dulu hingga orang yang sudah terlanjur daftar dan bayar lunas tidak sampai gagal berangkat.

Kemudian untuk kuota per kota di lihat kemampuan masing-masing kota. Misalnya kota X hanya mampu memberangkatkan 500 jemaÔÇÖah pada tahun-tahun sebelumnya, tidak perlu diberi jatah sampai 2.000 atau lebih. Sedangkan bagi kota yang biasa memberangkatkan sampai 8.000 jema’ah, ya jangan dikurangi. Kecuali ada kota lain yang kekurangan kuota.

Gagal berangkat haji merupakan pukulan berat bagi jemaah haji. Oleh karena itu Gubernur Jabar sebagai pemimpin harus bisa mengayomi rakyatnya dengan bijak.

6.100 Calhaj Bekasi dibatalkan gubernur

Calon jamaah haji Kota Bekasi menolak pembatasan kuota haji yang ditetapkan gubernur Jawa Barat, Jumat (30/6) lalu. Ketetapan itu membatasi kuota haji setiap kota di wilayah Jabar hanya 1.900 orang.

Padahal Menurut Pembimbing Haji Kota Bekasi, Khasnul Kholid, untuk musim haji tahun ini jumlah calon jamaah haji Kota Bekasi sudah mencapai 8.000 orang. Berarti sekitar 6.100 calhaj kota Bekasi gagal haji tahun ini.

“Mereka sudah membayar biaya haji Rp 20 juta per orang dan dijadwalkan berangkat haji tahun ini karena sudah mendaftar sejak tiga tahun yang lalu. Bahkan mereka sudah latihan manasik haji nulai Juni ini. Makanya rencana mereka melakukan naik haji sangat riskan untuk dibatalkan begitu saja oleh ketetapan gubernur,” papar dia kepada wartawan, Rabu (4/6).

Dia terangkan, sebelumnya yang berlaku adalah kuota haji provinsi sebanyak 37.000 orang per provinsi.

“Makanya para calon jamaah haji menginginkan tetap menggunakan kuota haji provinsi bukan kota sehingga mereka tetap bisa berangkat,” katanya.

Khasnul juga menyarankan Gubernur Jabar agar melakukan sosialisasi sebelum memberlakukan pembatasan kuota haji.

“Jangan membuat pembatasan kuota haji secara tiba-tiba sebab merugikan para calon jamaah haji. Masak mereka batal berangkat karena terganjal peraturan yang dibuat dadakan. Itu tidak adil. Apalagi naik haji hanya setahun sekali,” katanya.

Terkait hal ini ratusan calon Jamaah haji dari Kota Bekasi, kemarin mendatangi kantor Gubernur Jabar. Mereka berdemo menuntut pembatasan kuota haji.

“Jika mau membatasi kuota haji, seharusnya diberlakukan untuk calon jamaah haji tahun 2009. Itu pun harus melalui sosialisasi yang optimal sampai masyarakat mengetahuinya,” imbuh Khasnul.

Sumber : Harian Terbit 5 Juni 2008

http://www.dprdbekasikota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=233&Itemid=77

Calhaj Ancam Blokir Asrama Haji

Rabu, 13 Agustus 2008

BEKASI (Suara Karya): Sedikitnya 6.000 calon haji (calhaj) Kota Bekasi mengancam akan memblokir asrama haji di Jalan Kemakmuran, Kota Bekasi, jika Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan tidak mencabut SK gubernur terdahulu tentang kuota haji.

Sekretaris Calhaj Kota Bekasi, Hasnul Kholid Pasaribu, Senin, di Bekasi, mengatakan, Gubernur Jabar harus melaksanakan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan gugatan calhaj Kota Bekasi pada 6 Agustus 2008.

“Jika Gubernur Jabar tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, jangan salahkan kalau ribuan calhaj Kota Bekasi memblokir asrama haji di Bekasi,” katanya.

Gubernur Jabar yang saat itu dijabat oleh Danny Setiawan menerbitkan SK Nomor 451.14/Kep.283-Yansos/2008 tertanggal 29 Mei 2008 tentang penetapan kuota haji kab/kota yang menetapkan kuota untuk Kota Bekasi sebanyak 1.974 calhaj, padahal pendaftar mencapai 8.000 orang.

Penerbitan SK itu memicu kemarahan calhaj yang telah membayar di bank untuk biaya perjalanan ibadah haji pada 2008. “Ancaman memblokir aktivitas di asrama haji Bekasi itu tidak main-main, tapi akan direalisasikan kalau Gubernur Jabar tidak segera mencabut SK tersebut,” kata Hasnul.

Puluhan calhaj juga mengadukan masalah itu kepada Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad. Dalam kesempatan itu, Mochtar Mohamad menyatakan kecewa dan prihatin terhadap keresahan ribuan calhaj Kota Bekasi karena SK Gubernur Jabar belum dicabut.

Semestinya, setelah gugatan dimenangkan di tingkat PTUN Jabar, kata dia, tidak ada alasan bagi Gubernur Jabar untuk tidak mencabut SK tersebut.

Terkait itu, Gubernur Jabar H Ahmad Heryawan menginstruksikan bank-bank penerima pelunasan ongkos naik haji (ONH) untuk menghentikan sementara penerimaan pembayaran pelunasan dari para calon haji di provinsi itu.

“Kami menginstruksikan bank-bank itu untuk sementara tidak menerima pelunasan ONH dari calon haji hingga ada ketetapan final dari PTUN,” kata Heryawan seusai menghadiri “Rapat Paripurna Pertanggungjawaban APBD Jabar 2008″, di Bandung, Senin (11/8).

Langkah penundaan itu, menurut Gubernur Jabar, dilakukan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi di kemudian hari terkait kuota haji Jawa Barat.

Gubernur meminta bank-bank penerima pembayaran ONH itu untuk menunggu keputusan akhir dari PTUN Bandung terkait kuota haji Jabar. “Sekarang baru putusan sela, jadi belum mengikat. Kami minta para jemaah haji tidak resah. Tunggu keputusan final dari kuota haji itu,” kata Heryawan. (Ant/LM Sinaga)

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=206806

http://202.155.15.208/koran_detail.asp?id=339011&kat_id=286&kat_id1=&kat_id2=

Kamis, 26 Juni 2008

‘Cabut SK Kuota Haji’

Republika. BEKASI — Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad, mendesak Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, segera mencabut surat keputusan (SK) kuota haji dari Kota Bekasi. Desakan itu disampaikan Mochtar melalui surat yang dilayangkan pada Rabu (25/6) lalu.

“Jika gubernur Jabar tidak merespon surat tersebut, Pemkot Bekasi, para ulama, serta pengurus calon haji Kota Bekasi akan mendesak gubernur Jabar untuk mengadakan pertemuan membahas pencabutan SK Gubernur tentang Pembatasan Kuota Haji,” katanya, kemarin (26/6).

SK dimaksud bernomor 451 Tahun 2008 tentang Pembatasan Kuota Haji yang ditandatangani Danny Setiawan, gubernur Jabar sebelumnya. Menurutnya, desakan melalui surat ke gubernur itu juga dimaksudkan untuk meredam ribuan calon jamaah haji asal Kota Bekasi berdemo ke Gedung Sate, Bandung. “Pemkot ingin masalah pembatasan kuota haji ini diselesaikan secara kekeluargaan. Jangan sampai ada korban akibat pembatasan kuota haji,” terangnya.

Seharusnya gubernur Jabar, kata Mochtar, mendengarkan aspirasi para calon haji Kota Bekasi. Pasalnya, mereka juga warga Jabar. “Para calon jamaah haji mendesak Bekasi keluar dari Provinsi Jabar, jika SK Gubenur tentang Pembatasan Kuota Haji tidak dicabut,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Tim Calon Haji Kota Bekasi, Hasnul Kholid, mengatakan wali kota dan wakil wali kota mendukung perjuangan calon jamaah haji Kota Bekasi. “Kami tidak mungkin membatalkan pemberangkatan 8.000 calon jamaah haji Kota Bekasi, meskipun berdasarkan SK Gubenur tentang Pembatasan Kuota Haji. Kuota jamaah haji bagi Kota Bekasi hanya 1.900 orang. Masa, 6.100 calon jamaah haji harus menunggu pemberangkatan hingga empat tahun ke depan,” ujarnya.

Kekecewaan terhadap pemberlakuan pembatasan kuota haji, kata Hasnul, tidak hanya dialami oleh calon jamaah haji dari Kota Bekasi, tetapi juga dari kota lain, seperti Depok, Bogor, bahkan Bandung. “Pasalnya, kota-kota tersebut penduduknya memiliki tingkat kesejahteraannya tinggi. Sehingga, banyak orang yang mampu naik haji. Seharusnya gubernur Jabar mendengarkan aspirasi mereka,” katanya.

Jika gubernur Jabar tidak mencabut SK Gubenur tentang Pembatasan Kuota Haji, lanjut Hasnul, calon jamaah haji mengancam akan menduduki Asrama Haji Jabar di Kota Bekasi dan memboikot pemberangkatan haji tahun 2008. “Yang jelas, kami berharap gubernur Jabar mencabut SK tersebut,” katanya.

Ditemui secara terpisah, salah seorang anggota DPRD Kota Bekasi, Safril, mengatakan, jika gubernur Jabar tidak mencabut SK tersebut, Jabar bisa melepaskan diri membentuk provinsi baru. “Pasalnya, aspirasi ribuan jamaah haji Kota Bekasi harus didengarkan, jika gubernur Jabar merasa mereka adalah warganya,” katanya. c65( )

Jika benar sumbangan Khofifah berasal dari harta pribadi maka hartanya yang sebesar Rp 3,6 miliar logikanya sudah habis karena sumbangannya kepada NU Jawa Timur bisa mencapai Rp 6 miliar.

oleh Rusdi Mathari

KHOFIFAH Indar Parawansa memberikan sumbangan Rp 1 miliar kepada Pengurus Wilayah NU dan Pengurus Cabang NU se-Jawa Timur, Rabu kemarin. Di luar uang tunai calon gubernur Jawa Timur itu juga menyumbangkan 50 unit mobil Suzuki APV. Jika satu mobil harganya Rp 100 juta, maka Khofifah total mengeluarkan Rp 6 miliar untuk kepentingan “sosial” itu. Meskipun orang lain bisa saja berdebat soal nilai sumbangan itu, sumbangan Khofifah sungguhlah besar. Untuk mendapatkan uang sebesar itu, seorang manajer bergaji Rp 50 juta membutuhkan waktu 10 tahun kerja, mungkin lebih.

Dari semua calon gubernur Jawa Timur dan wakilnya, harta Khofifah sebetulnya termasuk yang paling sedikit. Kekayaan Khofifah menempati urutan kesembilan dari 10 orang calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Kandidat terkaya adalah Ridwan Hisjam calon wakil gubernur yang diusung PDI Perjuangan yang berpasangan dengan Sutjipto. Kekayaan Hisjam mencapai Rp 15,1 miliar sementara kekayaan Sutjipto Rp 7,9 miliar. Di bawah mereka berdua ada Soenaryo dengan harta Rp 10,9 miliar, Soekarwo Rp 9,2 miliar, Mudjiono Rp 7,7 miliar, Saifullah Yusuf Rp 6 miliar 7 Ali Maschan Moesa Rp 5,6 miliar dan Achmady Rp 4,2 miliar. Sementara Khofifah “hanya” memiliki kekayaan sebesar Rp 3,6 miliar.

Jika penghasilan Khofifah selama menjadi anggota parlemen (1999-2004) adalah Rp 40 juta maka dalam lima tahun Khofifah mengantongi Rp 2,4 miliar. Itu pun jika tidak dipotong oleh PKB, partai tempat Khofifah dulu bernaung sebagai anggota dewan. Dalam catatan KPUD Jawa Timur, harta Khofifah meliputi tanah dan bangunan seharga Rp 2,8 miliar. Tanah Khofifah antara lain berada di Gowa, Sulawesi Selatan seluas 19.970 meter persegi.

Sungguh merendahkan Khofifah jika sumbangan kepada pengurus NU Jawa Timur itu disebut tak punya maksud. Khofifah pantas memiliki maksud dengan memberikan sumbangan itu, selain niat karena Allah. Mungkin dia bermaksud mengambil hati warga NU di Jawa Timur untuk mendongkrak perolehan suara pasangan Khofifah- Mudjiono pada Pilkada Jatim 23 Juli mendatang. Khofifah sangat mungkin pula hanya bermaksud memakmurkan NU.

Namun apa pun maksud dari sumbangan Khofifah, sebetulnya sudah tidak lagi menjadi penting ketika dihadapkan kepada pertanyaan, dari mana Khofifah mendapatkan uang sebanyak itu dan kemudian disumbangkan secara sukarela kepada NU Jawa Timur? Atau jika benar sumbangan Khofifah berasal dari harta pribadi maka hartanya yang sebesar Rp 3,6 miliar logikanya sudah harus berkurang atau bahkan sudah habis karena sumbangannya mencapai Rp 6 miliar.

Pertanyaan tadi bisa tidak penting untuk dijawab namun sumbangan Khofifah telah membukakan mata banyak orang bahwa para calon kepala daerah memang mewakili kelas masyarakat yang kaya, yang hartanya melebihi kebanyakan kelaikan hidup warga Indonesia. Dalam dua pemilu gubernur di Jawa (Jawa Barat dan Jawa Timur), kemudian bisa disaksikan bahwa para kandidat memang mengantongi harta yang sangat banyak.

Kekayaan Para Calon

KPUD Jawa Barat mencatat, kekayaan Gubernur Jawa Barat terpilih Ahmad Heryawan mencapai Rp 1,8 miliar dan US$ 72 ribu. Dede Yusuf yang menjadi wakilnya, dengan kekayaan Rp 13,3 miliar dan uang US$ 10 ribu. Kekayaan mereka masih jauh di bawah Agum Gumelar yang pernah menjadi pesaing dalam pemilu gubernur Jawa Barat. Mantan Menteri Perhubungan itu memiliki harta kekayaan senilai Rp 27,073 miliar dan uang tunai lebih dari US$ 510 ribu. Agum

Dari Jawa Tengah, gubernur terpilih pensiunan jenderal Bibit Waluyo mencatatkan harta kekayaan hingga Rp 2,6 miliar meliputi tanah dan bangunan yang total nilainya mencapai Rp 721 juta. Tanah dan bangunan itu berada di sejumlah tempat, antara lain di Magelang, dua tempat di Kabupaten Sleman, dan dua tempat di Kabupaten Karanganyar. Purnawirawan TNI yang juga mantan Pangdam IV/Diponegoro dan mantan Pangdam Jaya ini juga memiliki sejumlah lahan pertanian yang diakui senilai Rp 182 juta. Sedangkan rekening giro Bibit diakui senilai Rp 973 juta. Nilai ini tidak banyak ’’bergeser’’ dari laporan rekening giro Bibit pada 2001 yakni sebesar Rp 902 juta.

Bibit juga memiliki sederet alat transportasi, baik mobil maupun motor gede merk Harley Davidson. Satu jenis mobil yang tergolong mewah dimiliki Bibit yakni Mercedez Benz tahun 2004 senilai Rp 400 juta. Selebihnya, sebagian data alat transportasi yang dimiliki Bibit pada 2001 dihapus karena dijual.

Dalam daftar alat transportasi yang dimiliki Bibit, tidak dicantumkan Toyota Alphard yang sering dia pergunakan di berbagai kesempatan. Mobil berwarna hitam dengan plat nomor B 131 T itu tidak ada dalam daftar alat transportasi yang dimiliki Bibit. Total kekayaan yang dimiliki Bibit berdasarkan laporan 2008, sebesar Rp 2,6 miliar. Nilai ini tidak jauh dari laporan harta kekayaan Bibit di tahun 2001 yang bernilai sekitar Rp 2 miliar.

Dari Bali, Cok Budi Suryawan calon Gubernur Bali dari Partai Golongan Karya tercatat memiliki kekayaan senilai Rp 18,1 miliar. Kekayaan Cok merupakan yang terbesar dari semua calon gubernur Bali. Harta Cok meliputi harta bergerak (mobil, tanah pertanian, peternakan) yang diakui berasal dari warisan senilai Rp 8, 3 milyar. Harta tak bergerak (tanah dan bangunan) sebanyak 10 bidang senilai Rp 8, 4 miliar dan logam mulia Rp 110 juta.

Di bawah Cok, ada Gede Winasa dengan kekayaan Rp 14, 3 miliar. Harta Winasa sebagian besar berupa tanah yang tersebar di Jembrana, Banyuwangi, Malang, Surabaya dan Denpasar senilai Rp 12, 3 miliar. Lalu Calon gubernur dari PDI Perjuangan, Made Mangku Pastika memiliki kekayaan Rp 6, 2 miliar. Kekayaan Patika berupa tanah dan bangunan 20 bidang tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bogor, Tangerang, Bangli dan Buleleng senilai Rp 5, 7 miliar. Pastika itu juga punya tiga buah mobil senilai Rp 70 juta, memiliki perkebunan dan pertanian seharga Rp 201 juta dan surat berharga Rp 87 juta serta giro US$ 10 ribu.

Audit oleh Publik

Para kepala daerah dan para calon kepala daerah adalah pemimpin daerah yang seharusnya memiliki kapabilitas, integritas, kejujuran hidup, etika, dana moral yang tinggi. Langkah KPUD yang menggandeng KPK dalam pengumuman harta kekayaan para calon karena itu menjadi langkah awal yang harus terus diikuti dan diamati. Dengan kata lain, pengungkapan harta kekayaan itu tidak berhenti hanya pada pengumuman melainkan harus ditindaklanjuti, terutama untuk mengetahui asal-usul harta kekayaan mereka.

Harta atau kekayaan itu, tentu saja adalah wilayah privat. Namun seperti halnya presiden dan wakil presiden, jabatan kepala daerah dan juga wakilnya adalah jabatan publik. Dengan demikian, harus ada kejujuran dari mereka atas pencatatan harta kekayaan itu sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik. Mereka antara lain harus bersedia, kekayaan mereka dilacak bahkan diaudit untuk memenuhi amanat tanggung jawab publik yang menghendaki pemimpin yang terbebas dari KKN. Transparansi, begitulah bahasa sederhananya.

Jika tidak, maka kita memang patut bertanya, dari mana asal muasal harta para kepala daerah dan para calon kepala daerah itu, sehingga mereka memiliki harta dengan jumlah 0 sembilan buah, selain dari warisan nenek moyang mereka? Apalagi kemudian, bisa menyumbang melebihi jumlah harta pribadinya.

KEBETULAN atau tidak, Danny Setiawan – Nu’man Abdul Hakim, dan Ahmad Heryawan – Dede Yusuf, dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada hari dan tanggal yang sama, di tempat yang sama, pada jam yang juga hampir sama.

Jumat 13 Juni 2003, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, melantik Danny-Nu’man di Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika Bandung, sekitar pukul 09.00. Lima tahun kemudian, Jumat 13 Juni 2008 Ahmad-Dede dilantik Mendagri Mardiyanto, pada pukul 09.13, juga di Gedung Merdeka.

Saya masih ingat betul, saat melantik Danny-Nu’man, Mendagri sempat berkelakar dalam pidatonya. Kala itu ia menyampaikan terima kasih kepada tiga wakil gubernur (boleh jadi cuma Jabar yang wagubnya sampai tiga!) yang habis masa jabatannya dan digantikan oleh satu wakil gubernur satu paket dengan gubernrur pilihan rakyat, eh pilihan DPRD setempat.

Kepada wagub yang berasal dari sipil, ia sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Khusus kepada wagub yang berasal dari angkatan darat, katanya, dia ucapkan terima kasih yang seluas-luasnya.

Lho, kok?

“Ya, angkatan darat kan semangatanya teritorial. Jadi, seluas-luasnya. Kalau kepada angkatan udara, saya akan ucapkan terima kasih setinggi-tingginya. Kalau untuk angkatan laut, terima kasih sedalam-dalamnya,” kata dia.

Kalau polisi? “Ya, terima kasih sebesar-besarnya. Kalau nggak ada, ya… seadanya saja deh,” katanya sambil terkekeh, disambut tawa hadirin.

Betul, mungkin ia cuma bercanda. Tapi canda politik itu sangat boleh jadi menyiratkan realitas yang diam-diam terjadi, atau setidaknya menggejala, di dalam pelaksanaan politik kekuasaan di negara kita.

Di balik candanya itu, tersirat pembenaran, pengakuan, sekaligus mungkin megingatkan bahwa semangat keterkotak-kotakan seperti itulah yang selama ini terjadi. Saking perseginya kotak itu, bahkan ucapan terima kasih pun harus berbeda.

Dan, sangat boleh jadi, sebagai wakil dari pemerintah pusat, hari-hari itu Hari Sabarno menyampaikan ucapan terima kasih kepada banyak orang yang telah menjabat –setidaknya dalam lima tahun terakhir– sebagai kepala daerah.

Maklum, saat itu adalah ‘musim’ pergantian kepala daerah, tingkat satu, maupun tingkat dua. Mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara (Barat dan Timur).

Iklim politik di berbagai daerah kini sedang panas-panasnya oleh aneka manuver dan taktik para politisi mulai pencalonan sampai pengegolannya pada pemilihan. Bersamaan dengan itu publik bisa pula menilai dengan cermat, partai mana sajakah yang tampak siap dan canggih bermain politik.

Mencuatnya isu-isu politik duit di beberapa tempat, tampaknya boleh dikelompokkan ke dalam salah satu dari aneka macam taktik politik itu. Penyelesaiannya pun, kadang merupakan jurus lain yang dipraktekkan para pendekar politik, entah di daerah entah di pusat. Nyaris sama.

Akibatnya, ada ketua DPRD yang dijebolskan ke penjara. Ada gubernrur terpilih yang dicokok dan diadili. Ada juga yang ramai- ramai dilengeserkan oleh DPRD-nya, namun ternyata para wakil rakyat itu kalah awu, dan sang gubernur tetap pada singgasananya.

Di Jawa Barat, irama politik lokal sempat gonjang-ganjing -belum sampai tahap ngebor, heh!– oleh meledaknya skandal pembagian dana kavling bagi 100 anggota dewan.

Orang jadi ribut karena DPRD sudah punya 100 lebih rumah dinas bagi para anggotanya. Belakangan ujug-ujug ada lagi dana kavling masing-masing 250 juta rupiah per kepala. Yang lebih parah lagi, duit itu digelontorkan dari pos anggaran dana APBD yang dicadangkan untuk bencana alam, kegiatan sosial, dan sejenisnya.

Nah, saat itu calon gubernur yang kemudian terpilih –dan akhirnya dilantik juga oleh Mendagri–  disebut-sebut ikut berperan dalam pencairan dana tersebut. Maklum, saat itu yang bersangkutan masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda).

Ada atau tidak keterkaitan antara terpilihnya yang bersangkutan dengan proses pencairan dana –yang mulai dikucurkan sejak tahun 2000– itu? Entahlah. Yang jelas, urusannya kemudian ditangani Kejaksaan Tinggi. Yang pasti, gubernur dan wakilnya sudah terpilih dan sudah dilantik dan sudah pula menyelesaikan masa baktinya. Ia sempat mencalonkan lagi sebagai gubernur pada Pilkada 2008, tapi kalah.

Kini, kasus itu sudah berlalu. Tak begitu jelas, apakah memang dianggap sudah berlalu dan tidak ada masalah lagi, atau tergilas oleh isu-isu lain yang lebih panas dan lebih menyita perhatian publik.

Yang jelas, sejak 13 Juni 2008, Jawa Barat dipimpin dua tokoh muda yang dipilih langsung pada 13 April 2008. Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf. Keduanya baru saja melewati usia 40.  (*)

SELANG sehari menjelang pelantikan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf sebagai Gubernur Jawa Barat, Tribun Jabar merilis berita mengenai kasak-kusuk orang-orang di lingkaran Dede Yusuf tentang fasilitas rumah dinas yang “layak” bagi wakil gubernur baru ini:

SEBUAH rumah besar di kawasan Rancabentang dikabarkan tengah disiapkan untuk rumah jabatan (rujab) wakil gubernur Jabar terpilih, Dede Yusuf. Rumah itu aset Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, yang selama ini ditempati para kepala Disdik.

Dari penelusuran Tribun, Kepala Disdik Jabar Dadang Dally pekan lalu sudah boyongan dari bangunan berarsitektur modern itu ke rumah jabatan baru di kawasan Cilaki. Dadang tak membantah atau mengiyakan jika rumah di Rancabentang akan didiami wagub.

“Itu kan milik pemprov, jadi terserah pemerintah, dan mungkin saja akan ditempati beliau (Dede Yusuf, Red),” kata Dadang saat dihubungi via telepon, Rabu (11/6). Dia pun enggan membicarakan lebih jauh tentang status rumah itu setelah dia tinggalkan.

“Coba tanyakan ke biro umum, jangan ke saya. Karena saya hanya pindah saja,” tegas Dadang. Kepala Biro Umum Setda Jabar Daud Ahmad, Senin (9/6) mengaku belum menerima perintah menyiapkan rumah dinas wagub, selain di Dago 148 yang selama ini disediakan untuk Nu’man Abdul Hakim.

Ihwal rumah dinas Kadisdik di Rancabentang yang telah dikosongkan dan disiapkan untuk Dede Yusuf, Daud pun mengaku tak tahu menahu. “Justru saya juga ingin menanyakan siapa yang mengatakan Pak Dede tidak bersedia ditempatkan di Dago,” imbuhnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Lex Laksamana kemarin juga mengaku belum tahu rencana itu. “Nggak bener itu. Masih pakai yang di Dago,” kata Lex sambil berlalu.

Kakak kandung Dede Yusuf, Bob Sulaiman yang ikut berperan di balik layar ketika adiknya bertempur merebut kursi wagub dalam pilgub Jabar menyebutkan rumah jabatan di Rancabentang merupakan opsi pemerintah (provinsi). Tribun Jabar 12 Juni 2008.

AKHIRNYA saling berpelukan. Air mata haru pun menitik menghiasi kebahagiaan anggota dan staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyusul selesainya penghitungan hasil pemilihan gubernur secara manual.

Padahal di luar gedung KPU Jabar di Jalan Garut Bandung, suasananya penuh gejolak. Massa pendukung Agum Gumelar-Nu’man Abdul Hakim (Aman) berdemo memprotes hasil pemilihan yang dimenangkan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade).

Terhitung mulai Selasa (22/4), duet Hade bukan lagi sekadar gubernur dan wakil gubernur quick count. Jago Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) ini dinyatakan resmi memenangi pemilihan gubernur yang digelar 13 April lalu.

Dalam pengumuman yang disampaikan Ketua KPU Jabar, Setia Permana, pasangan Hade meraup 7.287.647 suara. Sementara dua pesaingnya, Aman meraih 6.217.557 suara, dan pasangan Danny Setiawan dan Iwan Sulandjana (Dai) hanya mendapat 4.490.901 suara.

Total suara pesaing tak bisa mengalahkan Hade. Namun Hade harus mengakui keunggulan jumlah pemilih yang tak menggunakan hak pilihnya, biasa disebut golput. Golongan ini mencapai 9.130.594 dari total jumlah pemilih hampir 28 juta orang.

Ketua KPU Jabar Setia Permana mengaku bangga atas kinerja anggota dan stafnya. “Saya tahu betul bagaimana mereka bekerja. Tidak sedikit mereka yang harus tidur di kantor kelurahan. Ini tidak pantas kalau diganti dengan materi. Ini sangat membuat saya terharu, dan saya senang akhirnya penghitungan suara selesai,” tutur Setia.

Menanggapi adanya pasangan calon yang tidak mau menandatangani berita acara penghitungan suara, Setia mengatakan hal ini menjadi koreksi bagi pihaknya agar ke depannya tidak lagi terjadi.

“Yang jelas, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja. Memang dalam setiap pilkada, kalau ada yang salah, pasti KPU yang dijadikan sasaran. Kalau mau protes silakan lapor ke panwas, dan mengenai suara, silakan melapor ke Mahkamah Agung,” ujar Setia, sembari mengatakan hasil penghitungan selanjutnya akan disampaikan ke DPRD Jawa Barat.

Di luar gedung, ratusan pendukung Aman mendesak agar KPU Jabar menetapkan jago koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai pemenang.

Koordinator demonstran, Setyowekti dari Forum Penyelamat Lingkungan Hidup Jawa Barat menyatakan menolak hasil rapat pleno terbuka KPU tersebut.

Para demonstran tetap bersikukuh bahwa pasangan Aman sebagai pemenang. Perwakilan ormas diikuti massa pendukung Aman lainnya dengan tangan mengepal mengacungkan tangan sambil mendeklarasikan bahwa gubernur dan wakil gubernur Jabar adalah Agum Gumelar dan Nu’man Abdul Hakim.

“Kami tidak akan pernah menganggap Hade sebagai gubernur dan wakil gubernur, kami tetap akan patuh pada Agum dan Nu’man sebagai gubernur dan wakil gubernur,” seru Setyo.

Dalam orasinya Setyo pun menyerukan akan membawa pasangan Aman ke Gedung Sate. “Mari kita bawa Agum dan Nu’man ke Gedung Sate sekarang,” tegas Setyo.

http://www.banjarmasinpost.co.id

Pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade) dinyatakan meraih suara terbanyak dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 13 April lalu.

Dalam pengumuman yang disampaikan Ketua KPU Jawa Barat Setia Permana menyebutkan, pasangan yang diusung Partai Keadilan Sejahteran (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) itu meraup 7.287.647 suara.

Pengumuman disampaikan Setia di kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Bandung, Selasa (22/4/2008). Sementara pasangan Agum Gumelar-Nu’man Abdul Hakim (Aman) mendapat urutan kedua dengan meraih 6.217.557 suara, dan pasangan Danny Setiawan dan Iwan Sulandjana (Dai) dengan 4.490.901 suara.

Dikatakan Setia, total suara sah dalam pemilihan tersebut adalah 17.986.105 pemilih, sedangkan suara tidak sah sebanyak 806.560 suara. Adapun total warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekira 27 juta orang.

Hasil tersebut merupakan rekapitulasi penghitungan dari KPU di tingkat kabupaten dan kota. Penghitungan dilakukan sejak pukul 09.30 WIB.

Turut hadir tim sukses dari tiga pasangan gubernur, Kapolda Jawa Barat, anggota Panwaslu, serta jajaran Muspida Jawa Barat.

Sempat terjadi interupsi yang banyak dilakukan oleh tim Aman. Tim Aman menilai hasil rekapitulasi dari kabupaten dan kota tidak sama dengan penghitungan yang dilakukan pihaknya.

Ketua dan Anggota KPUD Jabar Menangis

Selesainya proses pemilihan gubernur membuat para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar) senang. Mereka meluapkan kegembiraan dengan saling berpelukan satu sama lain. Air mata pun mengalir di pipi mereka.

Di kantor KPU Jabar yang berlokasi di Jalan Garut, Bandung, Jawa Barat itu, sesama anggota dan staf di KPU saling bersalaman dan berpelukan satu sama lain, Selasa (22/4/2008). Panitia penyelenggara pun mendapatkan ucapan selamat dari tim sukses calon maupun jajaran muspida.

Suasana haru semakin terasa saat Ketua KPU Jabar Setia Permana berpelukan dengan anggota KPU Feri Kurnia Rizkiansyah. Keduanya menangis selama beberapa menit. Setia mengatakan dirinya terharu, gembira, dan bangga dengan kinerja anggotanya.

“Saya tahu betul bagaimana mereka bekerja. Tidak sedikit mereka yang harus tidur di kantor kelurahan. Ini tidak pantas kalau diganti dengan materi. Ini sangat membuat saya terharu, dan saya senang akhirnya penghitungan suara selesai,” tutur dia.

Menanggapi adanya pasangan calon yang tidak mau menandatangani berita acara penghitungan suara, Setia mengatakan hal ini menjadi koreksi bagi pihaknya agar ke depannya tidak lagi terjadi.

“Yang jelas, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja. Memang dalam setiap pilkada, kalau ada yang salah, pasti KPU yang dijadikan sasaran. Kalau mau protes silakan lapor ke panwas, dan mengenai suara, silakan melapor ke Mahkamah Agung,” pungkas Setia, sembari mengatakan hasil penghitungan selanjutnya akan disampaikan ke DPRD Jawa Barat.

Sumber: Okezone

RIAK mulai muncul. Seseorang hendak membakar Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Katapang Kabupaten Bandung, Senin lalu. Bersama Partai Amanat Nasional. partai ini mengusung Ahmad Heryawan dengan Dede Yusuf ke arena pemilihan gubernur.

Hari Selasa, sekelompok orang menurunkan dan membakar spanduk-spanduk pro-Hade. Spanduk itu berisi ucapan selamat atas hasil sementara penghitungan suara atas Pemilihan Gubernur Jawa Barat, 13 April lalu.

Hingga Selasa malam, perolehan suara untuk pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf (Hade) –yang hari-hari ini masih dalam penghitungan– lebih unggul dibanding dua pasang pesaingnya, yakni Agum Gumelar – Nu’man Abdul Hakim, dan Danny Setiawan – Iwan Sulanjana.

Pemberian suara kepada para calon gubernur dan wakil gubernur itu dilakukan di bilik-bilik tempat pemungutan suara (TPS). Caranya, pemilih tinggal menusuk satu di antara gambar tiga pasangan.
Kalau dua gambar atau ketiga-tiganya yang ditusuk, tidak sah. Tidak menggunakan paku yang tersedia di bilik itu untuk menusuk, juga dianggap tidak sah.

Ya, paku. Cuma sebatang pula (di tiap bilik). Bagi para kontraktor dan tukang bangunan, benda ini biasanya digunakan untuk menguatkan sesuatu, menyambungkan tiang, dan sebagainya. Di tangan narapidana, paku bisa ditempa dan jadi sebilah pisau yang bisa digunakannya untuk macam-macam hal. Di TPS, benda ini bisa mengubah sejarah.

Hasil secara keseluruhan tusukan itu, di samping menentukan pasangan calon mana yang diamanati untuk memimpin, juga menunjukkan perilaku dan partisipasi politik masyarakat daerah ini.

Boleh jadi, para pemilih puas karena sudah menggunakan suaranya. Atau malah bangga karena melepaskan haknya, tapi satu suara terbuang sudah. Padahal, suara itu turut memberi warna dan ikut menentukan sejarah warga ini dalam berdemokrasi. Sejuta suara tak akan genap jika kekurangan satu coblosan paku pada kertas suara.

Ternyata, paku –apa sih arti sebatang paku– jadi alat pengubah jalannya pemerintahan. Di pusat maupun di daerah. Dengan sebatang paku, empat tahun lalu, rakyat memilih wakil-wakilnya. Dengan tusukan paku pula, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat.

Sangat boleh jadi, hanya sedikit orang yang pernah membayangkan bahwa sebatang paku mampu melemparkan calon-calon presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubenur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, ke luar arena pemilihan meski sebelumnya mereka merupakan tokoh-tokoh yang dianggap –atau menganggap diri– mampu memimpin.

Kini suara yang dinyatakan melalui tusukan paku itu masih terus dihitung. Para pemilih sudah kembali menjalani agenda kehidupannya seperti sedia kala sambil –ada yang berharap-harap cemas– menanti dan mengikuti hasil akhir penghitungan.

Untuk ukuran warga yang baru pertama pertama kali melaksanakan pemilihan gubernur secara langsung, bolehlah kita bangga karena ternyata bisa melakukannya dengan baik tanpa ada gejolak berarti.

Bahwa ada sedikit riak, tentu saja harus dilihat sebagai ungkapan ketakpuasan yang seseorang atau sekelompok orang, sepanjang ia masih dalam koridor kepatutan. secara umum sudah tampak bahwa rakyat sudah cukup dewasa dan menunjukkan kedewasaannya dengan melaksanakan pemilihan secara aman serta damai.

Hasilnya? Perhitungan sementara menunjukkan Pasangan Ahmad Heryawan – Dede Yusuf masih unggul. Jika tak ada aral melintang, Juni nanti warga Jawa Barat akan mencatat sejarah, yakni untuk pertama kali ini punya gubernur hasil pilihan sendiri.

Dan, warga memilihnya dengan sebatang paku! ***

yusran pare

Saya sedih… dan kecewa… mendengar adanya tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang…, bersamaan dengan diumumkannnya Kemenangan sementara pasangan HA-DE (H. Ahmad Heryawan dan H. Dede Yusuf) dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat

Hmmm emang si… untuk saya sendiri….ada saatnya.. saya akan begitu “bersikeras” untuk mencapai sesuatu.. tapi… ada masanya… saya harus.. belajar “diam” dan “legawa”… Apalagi bila ini adalah kesepakatan yang diambil bersama..

Dirumah saja… yang isinya cuma 3 anak dan saya seorang… saya suka.. “repot” bila masing-masing sudah gak mau kompromi.. Ya.. kadang kala masih bisa dicarikan jalan tengah… misalnya ni… Aini, mau makan Ayam goreng Tepung.., putraku mintanya pizza.. dan si sulung bosan dengan makanan fast food pengennya… gado-gado… Ya.. kadang kala.. bisa juga dengan minta yang 2 beli dulu makanan yang diinginkannya di counter masing-masing, setelah itu makanan tersebut dibawa ke counter ayam goreng tepung.

Tapi… ada kalanya… gak bisa… karena ada tulisan….”tidak diperkenankan membawa makanan atau dan minuman dari luar restoran” heh… ya udah.. memang.. harus ada saling ngalah…(ha ha ha… sambil dengan “muka ditekuk”…) kami makan juga di salah satu conter. gitu de… belajar demokrasi… kecil-kecilan.

Begitulah… siapapun yang (akhirnya) akan menjadi pemimpin, itu karena ada dalam skenario Allah… Allah Maha Penentu, Allah Maha Tahu…
Lalu… apakah kita akan merasa “marah” jika Allah memberi kita sesuatu yang tidak baik? Apakah Allah merencanakan kita akan mendapat keburukan????

Hmmm sekali lagi…saya banyak belajar… menjadi ibu dari putri bungsuku Ainiyah Khairunnisa (he he.. saya beri nama itu, karena saya ingin anak ini akan menjadi wanita utama.. yang akan melindungi setiap orang yang ada disekelilingnya seperti halnya… pohon yang rimbun… Amin Amin)

Bahwa… Allah ingin kita jadi hambaNYA yang ridho.. Ridho pada setiap apa yang diberikanNYA. Tidak peduli itu baik atau buruk dimata kita.

“Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadapNYA”
QS Al Maidah (5) : 119

Keridhaan menghasilkan banyak buah yang diberkahi, lebih dari apapun. Dengan bersikan ridha atas segala sesuatu yang telah diputuskan, seseorang mampu mencapai tingkat keimanan dan kebenaran yang paling tinggi. Amin…
Insya Allah kita semua pasti akan mencoba…

Kata orang … ada orang yang hanya berharap kebaikaaaan saja yang menimpa mereka dan hanya keseeeennnaaangan yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi kenyataannya… tidak demikian ya… ada masanya… kita jadi sangat kecewa, sangat marah, sangat nelangsa, sangat sedih,…sangat hopeleesss…. dsb

(He he ada cerita dari ibu-ibu yang nungguin terapi… bagaimana ketika saat hopeless itu..mereka (termasuk saya) suka melakukan hal-hal yang “gak masuk akal” seperti… menggaruk lidah menggunakan “cincin emas” dihari jum’at tepat setelah orang pulang jum’atan, supaya bisa ngomong… dan… (ini nyata looo) “nyabet kaki anak dengan belut” supaya bisa jalan… Aini sampai di gigit belut kakinya… heh… untuk cuman luka kecil dan gak infeksi, ada lagi… makan brutu ayam + lubang keluar kotorannya, biar cepet ngomong…. Yah, insya Allah sekarang kami…udah gak lagi… he he he “mata gelap” dalam mengobati anak-anak kami )

Jadi… saya berharap… siapapun itu… yang jadi pemimpin… terimalah dengan lapang dada… Nanti tetap akan terbukti… siapa yang benar (bila memang ada kecurangan).. siapa yang benar-benar “tulus” dan bagaimana kwalitas kepemimpinannya…

Mungkin Allah ingin kita semua “melek mata” dan “belajar” untuk bisa memilih pemimpin yang tepat.. dari semua rangkaian panjang pemilihan-pemilihan ini.
Hmmmmmm..

Semua merasa surprise dengan kemenangan HADE di pilkada jabar.  Gubernur (dan wakil gubernur) terpilih relatif muda, relatif jauh dari kesalahan pemimpin masa lalu.  Sebuah harapan baru di negeri ini .  Walaupun kemenangan ini belum resmi, tapi hampir bisa dipastikan HADE pemenangnya.

Kita semua tahu Ahmad Heryawan adalah kader PKS, dan PKS juga telah merebut hati masyarakat DKI saat pilkada yang lalu (walaupun kalah….tapi kalah tipis/terhormat).  Apakah kemenangan ini merupakan indikasi PKS makin menarik simpati publik terdidik di negeri ini ? Ataukah hanya ekspresi sesaat atas kebosanan pada wajah pemimpin dan partai lama ? mari kita saksikan terus drama baru panggung politik kita menjelang pemilu 2009

Saya bukanlah pengamat politik..apalagi politikus…. tapi saya termasuk golongan yang menginginkan adanya pembaharuan di negeri ini.  Boleh kan …. orang awam bicara politik hehehe

Tentu saja saya (dan mungkin anda juga) masih harap-harap cemas …..

Penuh harap karena dengan munculnya/bangkitnya partai yang relatif agak jauh dari ORBA ini, diharapkan perbaikan yang lebih nyata dan jelas tanpa harus kikuk pada dosa-dosa masa lalu. 

Cemas karena hal ini belum pernah terjadi… yang sudah-sudah … yang diharapkan pada akhirnya kikuk lagi dan bahkan terseret hingga menjadi bagian dari dosa masa lalu ….

Semoga saja harapan akan adanya semangat pembaharuan ini akan jadi kenyataan….

Namun saat saya menonton ulasan hasil sementara Pilkada jabar di TV one minggu sore kemarin….. dimana pasangan HADE ini diwawancara langsung….

HADE sepertinya tidak atau belum siap akan menang ! Keduanya kelihatannya tidak pernah menyangka akan memenangkan pemilihan ini … at least ini persepsi saya saat menonton tayangan tsb.  Kenapa ?

Saat ditanya apa yang akan dilakukan, hal apa yang akan menjadi perhatian saat memimpin jabar ? mereka tidak punya jawaban yang lugas …. hanya jawaban-jawaban yang terkesan normatif …. Jawabannya yang saya ingat pada intinya sbb : (ingat, pertanyaannya sangat jelas… program apa yang akan dilakukan segera setelah memimpin jabar), begini jawabannya :

1.  Saya akan bersyukur atas kemenangan ini….. (lho kok kurang nyambung sama pertanyaan)

2.  Mengumpulkan dan mengajak seluruh stakeholder memberi inputan….(kok baru sekarang ???)

Waduh..waduh… jadi mereka belum ada program yang jelas.  Dede Yusuf malah menjawab dengan resep keberhasilan kampanyenya yang lebih down to earth … tidak menjawab pertanyaan sesungguhnya !

Tapi, saya tetap berharap … saat ini mereka dan partai pendukungnya segera bekerja keras untuk menyusun program.  Jangan buang waktu … jangan mabuk pesta pora kemenangan…. ini ibadah …. ini tanggung jawab … ini amanah (sesuai sama nama partai amanat yang diusung Dede Yusuf)…..

Saya belum menyaksikan kembali wawancara-wawancara berikutnya …semoga jawabannya dalam wawancara berikut tidak segugup saat pertamakali TVone mewawancara atas hasil quick count yang sangat mengejutkan semua pihak.

Ayo HADE … buktikan bahwa anda memang HADE (Huebat buanget) …. Amanah yang diterima manfaatkan sebaik-baiknya….. menurut kabar kan biaya kampanye anda yang paling kecil … jadi nggak usah sibuk bayar hutang kampanye ….. mudah-mudahan….

catatan : judul ini sudah berubah 3 kali… karena banyaknya postingan mirip dan rada sensitif

Minggu 13 April 2008 untuk pertama kalinya warga Jawa Barat memilih langsung gubernurnya. Perhitungan cepat menunjukkan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf mengungguli dua pasang pesaingnya. Sehari kemudian, Senin, Heryawan bersama timnya tiba-tiba singgah ke kator kami, Tribun Jabar, di Jalan Malabar Bandung.

“Kami ingin ada perubahan di berbagai hal, khususnya konsep Jawa Barat 25 tahun ke depan,” ujar Ahmad Heryawan.

Hari itu, Kamis 24 Januari 2008. Heryawan datang ke Tribun Jabar sebagai calon gubernur Jawa Barat (yang berpasangan dengan Dede Yusuf, aktor yang kini jadi anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional – PAN)

Ahmad Heryawan mengaku sudah siap berkompetisi dengan para kandidat lain yang lebih senior usianya. Kurang dari tiga bulan kemudian, ia datang lagi persis sehari setelah pemilihan gubernur, dan hasil penghitungan cepat (sementara) menempatkannya sebagai calon yang paling banyak dipilih.

Senin, 14 April 2008 Heryawan dan istri bersama jajaran pengurus PKS datang lagi ke Tribun Jabar dengan suka cita. Demikian pula beberapa orang anggota rim suksesnya. Ia datang untuk memenuhi agendanya bersilaturahmi kepada jajaran media massa di Bandung sambil mengucapkan terima kasih atas pemberitaan selama Pilgub-wagub Jabar 2008.

Ahmad Heryawan mendatangi Tribun sekitar pukul 13.30, diterima Pemimpin Redaksi Yusran Pare, dan jajaran kerabat kerja Tribun. Ahmad pun terlibat perbincangan hangat terkait kesan-kesannya selama menjalani proses pemilihan ini.

“Saat kampanye, saya terus dihantui kebingungan. Karena saat saya turun ke masyarakat di beberapa lokasi pasar, sambutannya sangat baik. Tapi hasil semua survei dari lembaga survei menempatkan saya pada posisi terakhir. Saya dan Dede mendapat posisi nomor satu hanya berdasarkan hasil survei internal partai PAN dan PKS. Jadi saya terus bertanya-tanya, yang benar yang mana. Kebingungan itu baru terjawab setelah hari pencoblosan pada siang harinya,” tutur Heryawan.

Heryawan juga mengakui dari gambar ketiga pasangan dalam surat suara hanya pasangan nomor tiga yang tidak memakai peci. Soal tidak pakai peci, diakui Heryawan banyak mendapat protes dari kalangan ulama. Bahkan ia pernah disindir, masa calon gubernur tidak bisa beli peci.

Namun Ahmad saat itu tetap yakin akan membawa pengaruh dalam menarik calon pemilih, karena keputusan itu dilakukan berdasarkan hasil survei timnya yang menyebutkan masyarakat Indonesia itu yang suka pakai peci hanya 10 persen.

“Jadi acuan itu, tetap kami coba dan dijalankan. Selain itu kami juga melihat dengan tidak berpeci tambah kelihatan sebagai tokoh mudanya,” ungkap Heryawan sambil senyum. (*)