Dengan meletusnya gerakan reformasi tahun 1989 dengan tuntutan antralain; amandemen UUD 1945, penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI, penegakan hukum, penegakan HAM, pemberantasan KKN, otonomi daerah, kebebasan pers, serta mewujudkan kehidupan demokrasi.

Sistematika UUD 1945 sebelum perubahan terdiri dari; Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan ), dan Penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

Adapun latar belakang perubahan UUD 1945 yaitu pada saat itu kekuasaan tertinggi di tangan MPR, adanya kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, pasal-pasal yang terlalui luwes sehingga dapat menimbulkan multi tafsir seperti pasal 7 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali” pasal ini ditafsirkan bahwa presiden atau wakil presiden itu dapat dipilih lebih dari satu kali sampai tak terhingga, adanya kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang, serta rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara Negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan dari perubahan UUD 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan Negara, kedaulatan rakyat, Hak Asasi Manusia, pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial, eksistensi Negara demokrasi dan Negara hukum, serta hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.

Dasar Yuridis dari perubahan UUD1945 adalah pasal 3 UUD 1945 yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan Negara”, pasal 37 UUD 1945 yang berbunyi “ ayat 1 Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir” dan ayat 2 Putusan diampbil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir”, TAP MPR No. IX/MPR/1999, TAP MPR No. IX/MPR/2000, TAP MPR No. XI/MPR/2001.  Kesepakatan dasar dalam perubahan itu adalah tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas system presidensiil, penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normative akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal, serta perubahan itu dilakukan secara addendum (menambahkan). Di dunia dikenal dua macam addendum, yang pertama langsung pada teks secara total dan banyak digunakan oleh Negara-negara eropa, continental, yang kedua rumusan awal dipertahankan dan baru tambahannya dan cara ini digunakan di Amerika Serikat dan Indonesia.

Amandemen UUD 1945 dilakuakn dalam empat kali masa sidang MPR yaitu pertama pada sidang umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999, kedua pada sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000, ketiga pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 Nopember 2001, dan yang keempat pada sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002.

Hasil dari perubahan itu adalah UUD 1945 memuat Pembukaan, Pasal-pasal yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan.

Download Bahan Tayang 1

Download bahan Tayang 2

1. Berapa kali UUD 1945 di-amandemen…
A. 1 kali B. 2 kali C. 3 kali D. 4 kali
JAWAB: D

2. Pasal berapa saja UUD 1945 pertama k ali di-amandemen…
A. Pas al 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21. B. Pas al 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 22. C. Pas al 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 23. D. Pas al 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 24.
JAWAB: A

3. Pasal berapa saja UUD 1945 kedua kali diamandemen…
A. Pas al 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 35. B. Pas al 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36. C. Pas al 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 37. D. Pas al 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 38. J jAWAB: B

4. Pasal berapa saja UUD 1945 ketiga kali diamandemen…
A. Pas al 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 24. B. Pas al 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 25. C. Pas al 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 26. D. Pas al 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 27.
JAWAB: A

5. Kapan amandemen pertama dilakukan…
A. 19 Oktober 1999 B. 19 Oktober 2000 C. 19 Oktober 2001 D. 19 Oktober 2002
JAWAB: A

6. Kapan amandemen kedua dilakukan…
A. 18 Agustus 2000 B. 18 Agustus 2001 C. 18 Agustus 2002 D. 18 Agustus 2003
JAWAB: A

0813-2074-9020
– 1 -

Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
7. Kapan amandemen ketiga dilakukan…
A. 9 November 2001 B. 9 November 2002 C. 9 November 2003 D. 9 November 2004
JAWAB: A

8. Kapan amandemen keempat dilakukan…
A. 11 Agustus 2002 B. 11 Agustus 2003 C. 11 Agustus 2004 D. Semua jawaban salah
JAWAB: A

9. Pasal berapa UUD 1945 keempat kali di-amandemen…
A. Pas al 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 35. B. Pas al 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 36. C. Pas al 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 37. D. Semua jawaban salah
JAWAB: C

10. Di bagian mana dalam UUD 1945, disebutkan tata cara pembetuk an Mahkamah Konstitusi…
A. Aturan Peralihan Pasal I B. Aturan Peralihan Pasal II C. Aturan Peralihan Pasal III D. Aturan Peralihan Pasal IV
JAWAB: C

11. Apa dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi…
A. UU Nomor 21 tahun 2003 B. UU Nomor 22 tahun 2003 C. UU Nomor 23 tahun 2003 D. UU Nomor 24 tahun 2003
JAWAB: D

12. Di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Kons titusi, kecuali…
A. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
B. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
C. memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum.
D. memutus sengketa peradilan pidana dan perdata
JAWAB: D

13. Yang dimak sud dengan alat buk ti dalam UU no. 24 tahun 2003 adalah…
A. Surat atau tulisan B. Keterangan saksi C. Keterangan ahli D. Semua jawaban benar
JAWAB: D

14. Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal…
A. 23A B. 23B C. 23C D. 23D
JAWAB: B

0813-2074-9020
– 2 -

Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
15. Menurut Pasal 1 UUD 1945 amandemen, MPR tidak lagi melakukan sepenuhnya k edaulatan
rakyat, k arena… A. Kedaulatan berada di tangan rak yat B. Kedaulatan sepenuhnya dilakukan melalui pilpres langsung C. Kedaulatan berada ditangan legislatif dan presiden/wapres yang dilak ukan melalui
mekanisme pemilihan langsung
D. Kedaulatan berada di tangan Mahkamah Konstitusi
JAWAB: A

16. Setiap warga negara berhak mendapat pendidik an. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal…
A. 31 ayat 1 B. 31 ayat 2 C. 31 ayat 3 D. 31 ayat 4
JAWAB: A

17. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal… A. 31 ayat 1 B. 31 ayat 2 C. 31 ayat 3 D. 31 ayat 4
JAWAB: B

18. Bunyi pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan nasional Indonesia adalah…
A. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pengetahuan kebudayaan Indonesia. B. Negara Indonesia dilandasi oleh beragam budaya. C. Negara memajukan kebudayaan nas ional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan
menjamin k ebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
D. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
JAWAB: C

19. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Hal ini diatur dalam pasal… A. 20A B. 20B C. 20C D. 20D
JAWAB: A

20. Berik ut adalah hak -hak Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali…
A. Hak interplasi B. Hak angket C. Hak menyatakan pendapat D. Hak mosi tidak percaya JAWAB: D
21. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak
mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningk atkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, aturan ini dimuat dalam UUD 1945 pasal… A. 28A B. 28B C. 28C D. 28D
JAWAB: C

0813-2074-9020
– 3 -

Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
22. Menurut UUD 1945 amandemen, Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui… A. PEMILU B. Pemilihan oleh DPRD C. Pemilihan oleh Partai Politik D. Tidak ada jawaban yang benar
JAWAB: A

23. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,
kabupaten, dan k ota dipilih melalui…. A. Mekanis me demokratis B. Pemilihan langsung C. Pemilihan oleh parpol mayoritas D. Tidak ada jawaban yang benar
JAWAB: A

24. Siapa yang berwenang memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda k ehormatan…
A. Presiden B. DPR C. MPR D. Semua jawaban benar
JAWAB: A

25. Siapa yang berwenang memberi grasi dan rahabilitasi….
A. Presiden B. DPR C. MPR D. Semua jawaban benar JAWAB: A
26. Berkenaan dengan perubahan isi dari UUD 1945, sebenarnya telah diatur oleh TAP MPR No.
IV/MPR/1983 tentang… A. Interpelasi B. Budget C. Mosi tidak perc aya D. Referendum
JAWAB: D

27. Apa yang dimaks ud dengan referendum…
A. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang
menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945
B. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang
menyatakan setuju atau tidak setuju untuk menyatakan perang
C. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang
menyatakan setuju atau tidak setuju untuk meminjam bantuan ekonomi
D. Semua jawaban salah
JAWAB: A

Kumpulan soal cpns tatanegara + jawaban
kumpulan soal cpns falsafah dan ideologi negara + jawaban
kumpulan soal cpns bahasa inggris TOEFL based + jawaban
kumpulan soal cpns UUD 1945 dan amandemennya + jawaban
kumpulan soal cpns sejarah + jawaban
kumpulan soal cpns tes potensi akademik/tes bakat skolastik + jawaban

kumpulan soal cpns bahasa indonesia + jawaban
kumpulan soal cpns bahasa Inggris + jawaban
kontroversi kiamat 2012 ( antara ramalan dan fakta )
kontroversi kiamat 2012 ( antara ramalan dan fakta ) 2
transkrip rekaman rekayasa penahanan bibit dan chandra
kiamat 2012 : enam fakta yang membuktikan ketidak benarannya
Pertanyaan seputar ponsel
soal CPNS tes potensi akademik-logika angka+jawaban
soal cpns tes potensi akademik-tes lawan kata (antonim)
ponsel : apa itu EDGE,3G,WiFi,WiBro,WimaX
soal CPNS Bahasa Indonesia2 untuk s1/d2/d3 + jawaban

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens menilai ada rencana tersembunyi yang berbahaya terkait pemilihan orang-orang yang kontroversial dalam kabinet 2009-2014. Rencana itu menurut Boni, bisa terkait dengan pencitraan SBY setelah 2014.

“Nampaknya SBY memilih orang-orang yang tidak kredibel atau ada yang kredibel namun ditempatkan di tempat yang sama sekali bukan bidangnya itu bertujuan agar dirinya tetap menjadi yang terbaik di antara bawahannya,” papar Boni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2009).

Dengan begitu, sambung dia, maka pada 2014 nanti ada opini yang akan dikembangkan bahwa tidak ada anak bangsa yang lebih baik daripada SBY.

“Kepemimpinannya juga harus dilanjutkan pasca 2014 melalui amandemen kelima UUD 45,” ujar Boni.

Boni mencontohkan, ada tiga orang dari parpol dalam pemilu lalu yang gagal menjadi anggota DPR dan DPD. “Orang-orang yang tidak diinginkan rakyat ini diangkatnya menjadi menteri,” kata dia.

SBY, imbuh dia, tahu persis bahwa dengan memiliki bawahan-bawahan berkemampuan standar, maka dirinya saja yang bisa eksis dan dihormati sebagai pemimpin yang terbaik.

“Tengok saja ada Patrialis Akbar yang gagal menjadi anggota DPD, kemudian diplot menjadi menkum HAM. Terus ada Agung Laksono yang diangkat menjadi Menko Kesra. Ini kan aneh, orang yang gak disukai oleh rakyat disuruh ngurusin rakyat. Terus ada juga Wasekjen PKB, Helmy Faishal yang juga tidak terpilih pada pemilu lalu dan tidak jelas track recordnya, juga diangkat jadi menteri,” tambah Boni.

SBY kelihatannya tahu persis peta kader-kader potensial dari partai pendukung, sehingga hanya orang-orang “kacangan” yang diambil oleh SBY dan bukan kader terbaik partai. Boni pun menyayangkan sikap para petinggi partai yang tidak menyadari hal ini dan menjadi pion yang dimainkan tanpa sadar.

“Lihat saja ada banyak nama di tubuh PKS yang lebih memiliki kapasitas sebagai menteri dengan latar belakang pendidikan yang tinggi serta dari kalangan generasi muda, tapi ini tidak dilirik kan oleh SBY. SBY justru mengambil yang tua-tua karena yang tua-tua ini tidak akan menjadi saingannya kelak. Itu baru PKS, belum lagi dengan PKB, PAN, PPP serta Golkar yang terakhir. Seluruh kader yang diambil oleh SBY bukanlah kader terbaik,” imbuhnya.

Di kalangan internal PD atau para pendukung SBY pun sama. SBY menganggap kader terbaik dari Partai Demokrat akan berbahaya dan mengalahkan SBY jika diberi pos yang strategis.

“Contohnya adalah Andi Malarangeng yang ditempatkan menjadi Menteri Pemuda dan Olah Raga. SBY tahu dia harus memberi jatah bagi Andi, namun jatah itu janganlah posisi yang bisa membuatnya bersinar. Maka diletakkan lah Andi di Menpora, jadi hutangnya pada Andi lunas, sekaligus meredupkan sinar Andi. Kalau SBY memang mau menjadikan Andi salah satu tokoh, kan mestinya dia ditempatkan di posisi yang lebih pas, sebagai Mensesneg ataupun Sekab karena dia juga sudah berpengalaman di sana,” tegasnya.

Nasib serupa juga menimpa kedua adik Andi Mallarangeng. SBY membuat mereka seperti tokoh-tokoh politik yang dibenci rakyat, sehingga mereka yang dikenal sebagai pengkhianat ulung semakin dibenci oleh rakyat dan tidak mungkin bisa berkiprah jika tidak berada dibawah ketiak SBY.

SBY juga cerdas dalam berstrategi untuk menempatkan orang-orang tua di sekitarnya. “Dia jadikan Djoko Suyanto menjadi Menko Polhukam. Dia tahu nasib dan popularitas Djoko tidak akan jauh berbeda dengan Widodo AS yang redup begitu selesai menjabat. Jadi tidak mungkin Djoko kemudian menjadi saingannya kelak. Begitu juga Hatta Rajasa yang orang teknis. Jika dia ditempatkan di bidang teknis tentunya dia akan berkibar juga. Namun dia justru ditempatkan sebagai Menko Perekonomian, di mana dia tidak bisa bekerja maksimal,” paparnya.

Boni pun berani bertaruh, mantan ketua dewan pakar tim sukses SBY-Boediono yang juga pengamat politik yang cemerlang Bima Arya Sugiarto tidak akan mendapatkan porsi apapun dalam kabinet mendatang.

“Banyak orang mengira bahwa Bima akan ditempatkan menjadi juru bicara presiden karena penampilannya yang menarik, cerdas, lulusan luar negeri, dan santun dalam berbicara, tapi saya bertaruh justru karena kelebihan-kelebihannya itu Bima tidak akan mendapatkan posisi itu.

Jika Bima ditempatkan di posisi itu, maka akan berkibar kariernya dan itu yang tidak diingikan oleh SBY,” jelasnya.

Analisa lainnya menurut Boni, juga bisa dilihat dari dukungan kepada orang-orang yang menjadi ketua lembaga tinggi Negara seperti MPR, DPD, dan bahkan pada Partai Golkar. “MPR kita tahu TK melakukan blunder ketika menjadi ketua MPR, ini diketahui persis oleh SBY dan TK pun kemudian menjadi bulan-bulanan. Demikian juga dengan ketua DPD yang tidak akan bersinar dan biasa-biasa saja,” kata dia.

Sementara untuk Golkar, SBY lebih mendukung Aburizal Bakrie yang bermasalah dengan Lapindo. Jadi ini memang strategi yang sangat cerdas dengan mengunci semua simpul yang bisa menurunkan popularitasnya.

Jika SBY tidak mungkin lagi berkiprah pada 2014 karena mungkin kuatnya penolakan untuk mengamandemen UUD terutama yang terkait masa jabatan presiden, maka bisa jadi pula hal kemudian bisa dilimpahkan bagi keuntungan karier politik kedua putranya.

“Yah kalau diri sendiri tidak bisa, paling tidak hal itu akan berguna bagi kedua anaknya. SBY tentunya tidak menginginkan ada anak muda yang cerdas dan bersinar berada dalam pemerintahannya saat ini karena jika mereka dimasukkan maka nama mereka tentunya akan sangat popular dan justru kontraproduktif dan berdampak jelek bagi karier politik kedua putranya itu kelak. SBY tentunya menginginkan minimal salah satu putranya dapat mengikuti jejaknya kelak,” tandasnya.

sumber: http://news.okezone.com

Silahkan download Materi Dasar CPNS pada link – link berikut ini:

BAHASAINDONESIA.zip
http://www.ziddu.com/download/2632590/BAHASAINDONESIA.zip.html

UUD1945AMANDEMEN1.zip
http://www.ziddu.com/download/2632589/UUD1945AMANDEMEN1.zip.html

UUD1945AMANDEMEN2.zip
http://www.ziddu.com/download/2632623/UUD1945AMANDEMEN2.zip.html

SEJARAHNASIONALINDONESIA.zip
http://www.ziddu.com/download/2632588/SEJARAHNASIONALINDONESIA.zip.html

BAHASAINGGRIS.zip
http://www.ziddu.com/download/2632587/BAHASAINGGRIS.zip.html

Setiap tindakan yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok ataupun lembaga tentu mempunyai motivasi. Jarang sekali suatu motivasi dinyatakan secara terbuka. Walau terselubung, motivasi dapat diketahui dari apa yang tersirat dalam suatu keputusan atau tindakan. Namun kita perlu berhati-hati dalam memahami pengertian motivasi yang jauh berbeda dengan motif. Motivasi atau motivation berasal dari kata motive yang berarti alasan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motif adalah pola atau ragam. Misalnya : motif batik, motif ukiran Jepara/Bali, motif klasik, motif kembang-kembang dsb.
Orang yang ahli memotivasi terhadap orang lain disebut motivator. Pasca reformasi (1998), di Indonesia banyak bermunculan motivator dengan gaya khas masing-masing dan cenderung komersial. Umumnya mereka mengambil tema sosial/kepribadian dan ekonomi/keuangan. Yang cukup menonjol diantaranya adalah Gede Prama, Andre Wongso, Mario Teguh, Tung Desem Waringin, James Gwee. Di Amerika Serikat (AS), motivator paling terkenal adalah Anthony (Tony) Robins yang diaku sebagai guru oleh Tung Desem Waringin. Banyak tokoh politik dan pejabat negara AS pernah dimotivasi oleh Tony Robins. Para Ustad, Da’i dan Pendeta adalah juga motivator.

Setiap keputusan apapun tingkatannya, selalu didasari oleh motivasi. Pada keputusan dalam bentuk tertulis, motivasi bisa ditilik dari diktum konsideran menimbang/ mengingat. Dalam keputusan yang dibuat secara lisan, motivasi terlihat dari kepiawaian (aptitude) atau olah sikap (gesture) dari pengambil keputusan. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, tentu ada motivasi. Kebijakan pemerintah tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga miskin, tidak terlepas dari motivasi. Gencarnya usaha pemerintah untuk menggalang investasi, niscaya dilandasi motivasi. Sebuah perusahaan didirikan atau membuka cabang di suatu tempat atau negara, tentu dengan motivasi tertentu. Suatu universitas membuka cabang di tempat atau negara lain, karena ada motivasi. Semua bentuk kerjasama termasuk hubungan bilateral antar negara, juga karena dorongan motivasi. Latihan militer bersama antara dua negara atau lebih, diperkuat oleh motivasi. Banyak contoh lain yang bisa disebut, sepanjang masih ada kehidupan serta hubungan antar manusia di dunia ini. Tidak ubahnya bagi setiap orang yang secara sadar memilih suatu perguruan tinggi, profesi, jenis kegiatan, tempat tinggal, jodoh dsb., pada umumnya dilandasi oleh motivasi.

Motivasi bagaikan “akar” yang akan menumbuh-kembangkan proses berkelanjutan (sustainable processed) atas pelaksanaan dari suatu keputusan. Motivasi akan mendasari validitas suatu keputusan apakah akan bertahan lama atau tidak. Nilai (value) dan ketangguhan (strength) suatu keputusan akan diuji oleh perjalanan waktu. Salah satu contoh adalah kredibilitas UUD 1945. Motivasi yang ditunjukkan oleh para pendiri negara (founding fathers) kita dapat disimpulkan dari Pembukaan UUD itu sendiri.

Meski sudah diamandemen empat kali, sekarang ada wacana baru untuk amandemen UUD 1945 lagi. Berarti, UUD yang sudah diamandemen ulang tersebut dalam waktu relatif singkat sudah dianggap tidak solid. Latar belakang MPR (reformasi) melakukan amandemen terhadap UUD 1945, antara lain adalah karena konstitusi tersebut dinilai memberi kekuasaan terlalu besar kepada presiden. Dalam perjalanan berikut, kedudukan DPR hasil reformasi dianggap lebih kuat dari Presiden. Padahal UUD 1945 sendiri sejak awal dalam penjelasannya telah menegaskan bahwa kedudukan Presiden dan DPR sama kuat dan tidak dalam posisi saling menjatuhkan. Di tengah kemelut tersebut, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) termotivasi untuk mendapat peran lebih besar lagi. Jadi apa sebenarnya motivasi dari upaya amandemen kembali itu?

Dari catatan di atas, terbukti bahwa nilai motivasi adalah lebih tinggi dan kuat dari apa yang menjadi keputusan. Dapat dikatakan bahwa motivasi adalah “jiwa” dari sebuah keputusan. Suatu keputusan dapat berumur lama adalah dikarenakan motivasi yang solid dan bukan demi untuk memenuhi kepentingan sesaat. Mengapa hukum pidana, hukum perdata dan hukum dagang Hindia Belanda dalam teori dan praktek masih melekat pada hukum yang berlaku di Indonesia sekarang? Ini membuktikan bahwa produk hukum jaman Belanda betul-betul dilandasi motivasi yang kuat untuk menegakkan hukum negara agar dipatuhi oleh masyarakat, seakan-akan Belanda hendak menjajah Indonesia sepanjang jaman.

Sudah tiba saatnya bagi penyelenggara negara kita termasuk para wakil rakyat untuk menyiapkan masa depan bangsa yang lebih baik dan langgeng sebagai motivasi dalam membuat undang-undang dan peraturan, agar kelak bangsa ini terhindar dari konsep kenegaraan yang compang-camping. Pihak pemerintah yang menjalankan undang-undang harus bijak membuat aturan pelaksanaan secara cepat dan tepat agar nasib bangsa tidak terlantar. Di negeri ini terlalu banyak undang-undang perubahan, dibarengi pula dengan peraturan yang sering berubah-ubah. Merubah dan mengganti adalah dua hal yang berbeda.

Melakukan tambal sulam dalam sistim perundangan nasional merupakan kebiasaan kurang arif, karena cenderung memaksakan kehendak dengan cara lebih mudah. Apalagi terkesan hanya karena “kejar tayang” demi memenuhi kepentingan sektoral tertentu. Melalui perubahan yang hanya bersifat tambal sulam, hampir tidak pernah kita bisa berubah. Semoga sesudah Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional, produk hukum di negeri ini dengan motivasi niat luhur serta rasa kebangsaan yang kuat menjadi lebih solid, efektif dan dapat berumur panjang. [6]

Setiap tindakan yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok ataupun lembaga tentu mempunyai motivasi. Jarang sekali suatu motivasi dinyatakan secara terbuka. Walau terselubung, motivasi dapat diketahui dari apa yang tersirat dalam suatu keputusan atau tindakan. Namun kita perlu berhati-hati dalam memahami pengertian motivasi yang jauh berbeda dengan motif. Motivasi atau motivation berasal dari kata motive yang berarti alasan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motif adalah pola atau ragam. Misalnya : motif batik, motif ukiran Jepara/Bali, motif klasik, motif kembang-kembang dsb.
Orang yang ahli memotivasi terhadap orang lain disebut motivator. Pasca reformasi (1998), di Indonesia banyak bermunculan motivator dengan gaya khas masing-masing dan cenderung komersial. Umumnya mereka mengambil tema sosial/kepribadian dan ekonomi/keuangan. Yang cukup menonjol diantaranya adalah Gede Prama, Andre Wongso, Mario Teguh, Tung Desem Waringin, James Gwee. Di Amerika Serikat (AS), motivator paling terkenal adalah Anthony (Tony) Robins yang diaku sebagai guru oleh Tung Desem Waringin. Banyak tokoh politik dan pejabat negara AS pernah dimotivasi oleh Tony Robins. Para Ustad, Da’i dan Pendeta adalah juga motivator.

Setiap keputusan apapun tingkatannya, selalu didasari oleh motivasi. Pada keputusan dalam bentuk tertulis, motivasi bisa ditilik dari diktum konsideran menimbang/ mengingat. Dalam keputusan yang dibuat secara lisan, motivasi terlihat dari kepiawaian (aptitude) atau olah sikap (gesture) dari pengambil keputusan. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, tentu ada motivasi. Kebijakan pemerintah tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga miskin, tidak terlepas dari motivasi. Gencarnya usaha pemerintah untuk menggalang investasi, niscaya dilandasi motivasi. Sebuah perusahaan didirikan atau membuka cabang di suatu tempat atau negara, tentu dengan motivasi tertentu. Suatu universitas membuka cabang di tempat atau negara lain, karena ada motivasi. Semua bentuk kerjasama termasuk hubungan bilateral antar negara, juga karena dorongan motivasi. Latihan militer bersama antara dua negara atau lebih, diperkuat oleh motivasi. Banyak contoh lain yang bisa disebut, sepanjang masih ada kehidupan serta hubungan antar manusia di dunia ini. Tidak ubahnya bagi setiap orang yang secara sadar memilih suatu perguruan tinggi, profesi, jenis kegiatan, tempat tinggal, jodoh dsb., pada umumnya dilandasi oleh motivasi.

Motivasi bagaikan “akar” yang akan menumbuh-kembangkan proses berkelanjutan (sustainable processed) atas pelaksanaan dari suatu keputusan. Motivasi akan mendasari validitas suatu keputusan apakah akan bertahan lama atau tidak. Nilai (value) dan ketangguhan (strength) suatu keputusan akan diuji oleh perjalanan waktu. Salah satu contoh adalah kredibilitas UUD 1945. Motivasi yang ditunjukkan oleh para pendiri negara (founding fathers) kita dapat disimpulkan dari Pembukaan UUD itu sendiri.

Meski sudah diamandemen empat kali, sekarang ada wacana baru untuk amandemen UUD 1945 lagi. Berarti, UUD yang sudah diamandemen ulang tersebut dalam waktu relatif singkat sudah dianggap tidak solid. Latar belakang MPR (reformasi) melakukan amandemen terhadap UUD 1945, antara lain adalah karena konstitusi tersebut dinilai memberi kekuasaan terlalu besar kepada presiden. Dalam perjalanan berikut, kedudukan DPR hasil reformasi dianggap lebih kuat dari Presiden. Padahal UUD 1945 sendiri sejak awal dalam penjelasannya telah menegaskan bahwa kedudukan Presiden dan DPR sama kuat dan tidak dalam posisi saling menjatuhkan. Di tengah kemelut tersebut, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) termotivasi untuk mendapat peran lebih besar lagi. Jadi apa sebenarnya motivasi dari upaya amandemen kembali itu?

Dari catatan di atas, terbukti bahwa nilai motivasi adalah lebih tinggi dan kuat dari apa yang menjadi keputusan. Dapat dikatakan bahwa motivasi adalah “jiwa” dari sebuah keputusan. Suatu keputusan dapat berumur lama adalah dikarenakan motivasi yang solid dan bukan demi untuk memenuhi kepentingan sesaat. Mengapa hukum pidana, hukum perdata dan hukum dagang Hindia Belanda dalam teori dan praktek masih melekat pada hukum yang berlaku di Indonesia sekarang? Ini membuktikan bahwa produk hukum jaman Belanda betul-betul dilandasi motivasi yang kuat untuk menegakkan hukum negara agar dipatuhi oleh masyarakat, seakan-akan Belanda hendak menjajah Indonesia sepanjang jaman.

Sudah tiba saatnya bagi penyelenggara negara kita termasuk para wakil rakyat untuk menyiapkan masa depan bangsa yang lebih baik dan langgeng sebagai motivasi dalam membuat undang-undang dan peraturan, agar kelak bangsa ini terhindar dari konsep kenegaraan yang compang-camping. Pihak pemerintah yang menjalankan undang-undang harus bijak membuat aturan pelaksanaan secara cepat dan tepat agar nasib bangsa tidak terlantar. Di negeri ini terlalu banyak undang-undang perubahan, dibarengi pula dengan peraturan yang sering berubah-ubah. Merubah dan mengganti adalah dua hal yang berbeda.

Melakukan tambal sulam dalam sistim perundangan nasional merupakan kebiasaan kurang arif, karena cenderung memaksakan kehendak dengan cara lebih mudah. Apalagi terkesan hanya karena “kejar tayang” demi memenuhi kepentingan sektoral tertentu. Melalui perubahan yang hanya bersifat tambal sulam, hampir tidak pernah kita bisa berubah. Semoga sesudah Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional, produk hukum di negeri ini dengan motivasi niat luhur serta rasa kebangsaan yang kuat menjadi lebih solid, efektif dan dapat berumur panjang. [6]