Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang selama ini banyak mencitrakan diri sebagai pemimpin yang antikorupsi dan prodemokrasi mulai dipertanyakan berbagai elemen masyarakat.

Keraguan itu muncul setelah melihat sikap Presiden Yudhoyono yang tidak betindak cepat dan tegas dalam menangani kasus penahanan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, skandal Century, dan terakhir pernyataannya soal perayaan Hari Antikorupsi Sedunia, 9 Desember 2009. Presiden menyatakan ada motivasi politik di balik perayaan itu untuk menjatuhkan pemerintahannya.

Pandangan itu mengemuka dalam konferensi pers sejumlah aktivis yang tergabung dalam “Petisi 28”, Minggu (6/12). Petisi 28 dideklarasikan oleh 30 organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemahasiswaan pada 28 Oktober 2009.

“Saya heran reaksi dari Bapak Presiden yang begitu takut. Kalau beliau antikorupsi, seharusnya justru memimpin gerakan moral pada 9 Desember itu,” kata Sekretaris Jenderal Mahasiswa Islam (PB-HMI) Nasi Seregar, Minggu di Jakarta.

Sekjen Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ton Abdillah juga menegaskan, gerakan moral dan politik harus dilakukan masyarakat karena saat ini eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak berfungsi dengan baik. “Makelar kasus itu ada dalam kekuasaan itu sendiri,” tegasnya.

Dosen Universitas Indonesia, Boni Hargens, juga menyesalkan Presiden yang menuduh gerakan moral sebagai gerakan poltik untuk menjatuhkan kekuasaan. Dia juga meminta Presiden untuk bertanggung jawab karena mengeluarkan pernyataan yang provokatif.

Dia juga merasa geram, Yudhoyono yang dipilih oleh sekitar 62 persen oleh rakyat justru sekarang takut pada gerakan moral 9 Desember mendatang. “Hal ini kontradiktif,” ujarnya.

Agus Jabo Priono dari Partai Demokratik (PRD) bahkan menantang Presiden, apabila memang tidak terlibat, untuk segera mengaktifkan Bibit dan Chandra di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan membongkar skandal Bank Century.

“Orang yang takut dengan gerakan 9 Desember adalah orang yang diduga punya keterlibatan korupsi,” tegasnya.

Intimidasi aparat

Aktivis juga mengakui bahwa saat ini berbagai intimidasi mulai dilakukan aparat untuk menggagalkan gerakan moral pemberantasan korupsi itu.

Lalu Hilman Afriandi dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi mencontohkan, saat organisasinya membuat pertemuan di kampung, seperti di Makassar ada aparat kepolisian yang mendatangi dan menyebarkan informasi bahwa akan ada provokasi oleh mahasiswa. “Intel juga banyak mengintimidasi masyarakat,” ungkapnya.

Boni menambahkan, saat ini juga ada kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sengaja dibentuk justru untuk memecah belah atau membenturkan dengan kekuatan masyarakat sipil.

Haris Rusly dari Forum Kepemimpinan Pemuda Indoensia juga mengingatkan, dalam negara demokrasi, gerakan apa pun asal tak menggunakan kekerasan adalah sah. Gerakan untuk menjatuhkan kekuasaan pun sama sahnya dengan gerakan untuk memilih presiden. Karena itu, seharusnya Presiden tidak boleh menakut-nakuti gerakan 9 Desember.

Gerakan moral pemberantasan korupsi ini juga dilakukan oleh masyarakat karena gerakan parlemen telah dikuasai kekuasaan.

Andin Jawaludin dari Pergerakan Mahasiswa Islam Inndonesia (PMII) juga meminta semua elemen masyarakat untuk tidak gentar memberantas korupsi di tingkat mana pun. Dia pun menegaskan, PMII akan membongkar siapa pun yang terlibat dalam kasus Century.

“Siapa pun yang terlibat harus dibasmi tanpa terkecuali,” tegasnya.

Sumber  :

Aktivis Mulai Pertanyakan | Kompas, 07.12.2009

Di negeri ini, yang namanya aparat keamanan seolah jadi dewa atau menduduki kelas tersendiri. Kalau Anda sedikit mau memperhatikan, semasa Orde Baru berkuasa banyak tindakan yang mencerminkan hal ini. Misalnya saja apabila naik angkutan umum banyak yang merasa tidak perlu membayar. Bahkan di daerah banyak pula yang tidak membayar seusai makan di warung atau mengambil sesuatu di toko. Petantang-petenteng bak centeng banyak mereka lakoni dalam kehidupan sehari-hari. Malah, tayangan televisi terutama komedi tidak diperbolehkan menampilkan aparat keamanan dalam citra negatif bahkan sekedar jadi bahan guyonan sekali pun. Aparat keamanan di sini tidak hanya ketiga matra TNI dan Polri yang waktu itu tergabung dalam ABRI, tapi juga aparat keamanan sipil seperti Satpam atau unsur pertahanan sipil seperti Hansip, Menwa, Kamra dan Ratih.

Bahkan, hingga kini, kita masih bisa menyaksikan banyaknya perlakuan istimewa atau privilege yang mereka nikmati. Misalnya saja potongan harga tiket saat akan naik kereta api atau pesawat terbang. Dalam berlalu-lintas kendaraan berplat TNI/Polri bebas 3-in-1 yang memang dibolehkan dalam Perda DKI, akan tetapi yang dilarang seperti melintas di jalur khusus busway pun tak ditindak.

Walau begitu, ada upaya perbaikan yang dilakukan pasca reformasi 1998. Pemisahan Polri dari TNI dalam wadah ABRI membuahkan dilakukannya reformasi internal di kedua lembaga aparat keamanan negara itu. Pencabutan doktrin Dwifungsi ABRI membuat TNI/Polri secara bertahap menarik diri dari politik praktis yang diwujudkan dengan meniadakan keterwakilannya di MPR. Demikian pula langkah reformasi termasuk upaya lebih mengedepankan peran Polri dalam menangani masalah keamanan dalam negeri. Acara televisi pun kini sudah bisa menampilkan aparat keamanan non TNI/Polri dalam citra negatif atau dijadikan bahan lawakan.

Namun saya sungguh menyayangkan masih minimnya tindakan perlindungan hukum untuk warga negara dari kewenangan besar aparat keamanan. Dengan alasan menjaga keamanan, aparat keamanan seakan berhak melakukan apa saja kepada siapa saja. Di awal masa SBY berkuasa tahun 2004, tepatnya pada 17 November 2004 jam 07.50 WIB kalau Anda ingat sempat terjadi kecelakaan lalu-lintas berupa tabrakan beruntun di jalan tol Jagorawi yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 7 luka-luka. Gara-garanya polisi lalu-lintas tiba-tiba menyetop arus lalu-lintas di jalan tol yang akan dilalui konvoi kepresidenan SBY. Namun alih-alih menghukum polisi lalu-lintas yang telah menyetop lalu-lintas di jalan tol (yang mestinya bebas hambatan itu), malah korban kecelakaan yang dihukum. (arsip berita di sini). Polisi dikatakan telah memenuhi Protap (Prosedur Tetap) yang saya yakin sama dengan masa Soeharto berkuasa. Bedanya, selama 32 tahun Presiden kedua Indonesia berkuasa, tidak pernah terjadi kecelakaan semacam itu. Terus-terang saya merasa terusik rasa keadilannya atas “kasus kecil” itu, yang mungkin sudah dilupakan banyak orang -kecuali kerabat korban tentunya- karena banyaknya hal-hal lain mendominasi pemberitaan media massa.

Kasus “Cicak vs Buaya” yang tengah hangat ini juga menunjukkan hal dan pola serupa. Adanya tindakan menafsirkan hukum sesuai kepentingan aparat keamanan sendiri. Meski untuk kasus ini SBY bertindak untuk menenangkan rasa keadilan yang diinginkan rakyat.

Dan hari ini saya geram membaca berita di harian Sinar Harapan (p.10) yang menyebutkan adanya tindakan pelecehan oleh aparat keamanan yang bukan TNI/Polri, tapi cuma Satpam di Carrefour Mal Emporium Pluit Junction, Penjaringan-Jakarta Utara. Cuma gara-gara dituduh mencuri, gadis belia DM (21)  digelandang dan diperiksa badannya dengan cara dibuka pakaiannya hingga terlihat pakaian dalamnya di depan Satpam pria. Padahal, kedua orangtuanya ada di tempat dan sudah membantah tuduhan dan memang tuduhan itu tidak terbukti sama sekali.

Tindakan macam ini seharusnya bisa dihukum berat dengan pemecatan, karena seperti slogan Kopassus “kehormatan adalah segala-galanya”, maka tindakan sewenang-wenang macam itu sebenarnya menodai kehormatan korps. Seperti halnya tindakan main mata antara petinggi Kejagung dan Polri dengan Anggodo, seharusnya paradigmanya lebih baik amputasi satu kaki daripada seluruh badan jadi rusak karena penyakitnya menjalar. Karena bila tidak kehormatan korps Polri dan Kejagung akan ternoda. Maka, sebenarnya reformasi belum selesai, kita harus lebih dalam lagi menjadikan semua orang sama di muka hukum. Bahkan bagi aparat keamanan yang seharusnya menegakkan hukum, bukan malah mengangkangi dan mengakalinya.

Nawiązując do ostatniej tendencji powrotu aparatów dalmierzowych (rangefinder) oraz po pozazdroszczeniu Remkowi jego Cannonetki, stałem się dzisiaj posiadaczem Voigtländer VF135. Jednak nie był to oczywiście główny powód zakupu. Zmotywował mnie brak czegoś małego, poręcznego, nie rzucającego się w oczy w tłumie turystów… Czegoś co bym mógł mieć przy sobie w czasie chodzenia na uczelnie czy podczas tułaczki po zakątkach miasta, gdzie wychodzi się na pole. Ostatnio właśnie zaniedbałem jakiekolwiek robienie zdjęć. Motywem jest po prostu brak czasu, który w pełni przeznaczam na schematy blokowe, liczby zespolone, twierdzenia Banacha i innych. Lekiem na tą sytuacje ma być VF135.

Dlaczego zdecydowałem się na ten model? Ponieważ jest to odpowiednik Rollei 35, z tym, że pod inną nazwą, a dostępność RF w Polsce jest raczej mała. Jednak głównym powodem były prace, które zobaczyłem w Internecie wykonane tym aparatem. Szczególnie urzekło mnie to, czarno białe zdjęci:

fot. mr phillip’s

Jest po prostu piękne! Zachęcam do zapoznania się z resztą zdjęć tego autora!

Nie będę się rozpisywać nad zaletami i wadami dalmierzy. Kto jest zainteresowany tematem, wyszpera sobie w google wszytko. Ze swojej strony, jeżeli vf135 będzie sprawny, to postaram się napisać małą recenzję tego, na pierwszy rzut oka bardzo przyjaznego i specyficznego aparatu

Apan

Tidak ada yang lebih jahat ketimbang penegakan hukum tanpa keadilan. Hukum tanpa keadilan ibarat tubuh tak bernyawa. Pasal-pasal pada secarik kertas tidak bermakna apa-apa. Pasal-pasal mati.

Patut dicatat, keadilan lebih dari sekadar nyawa bagi dokumen hukum. Institusi penegak hukum pun sepatutnya bernyawakan keadilan. Semua proses yang terjadi pada institusi itu harus bernapaskan keadilan. Proses yang terjadi bukan sekadar memenuhi proseduralitas dan formalitas legal. Kita harus berani mengatakan ini. Formalitas dan proseduralitas legal sekadar sarana bagi keadilan. Apabila sarana itu dipakai untuk melukai rasa keadilan, tidak ada pilihan lain : keputusan politik dijatuhkan berdasar doktrin kedaruratan.

Luka keadilan

Di negeri ini keadilan dilukai berkali-kali. Kriminalisasi KPK baru pemanasan saja. Belum lagi kasus itu terselesaikan, pers mendapat perlakuan sama. Dua unsur pimpinan redaksi dipanggil berdasar laporan pencemaran nama baik oleh Anggodo Widjojo. Sosok satu ini sepertinya berkeliaran di ruang hampa hukum, ikut mengendalikan hukum tanpa dia terjerat hukum.

Dari dua peristiwa itu, kita saksikan luka keadilan lain. Minah, seorang ibu tua, dikenai hukuman percobaan akibat mengambil tiga buah kakao untuk dijadikan bibit. Rasa keadilan kembali terkoyak. Sang hakim tahu, dia memutus berdasar hukum tertulis, bukan rasa keadilan. Dia menjadi hamba secarik kertas, bukan dewi keadilan yang mulia dan sublim.

Compang-camping praktik penegakan hukum berujung pada ketidakpercayaan publik. Ini fatal. Ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum dipicu absennya keadilan sebagai prinsip dasar sebuah tertib sosial. Keadilan adalah prinsip hidup bersama dalam sebuah tertib sosial bernama negara. Keadilan adalah maksud suci kelahiran negara itu sendiri. Jika maksud suci itu dikhianati aparat negara, alasan keberadaan negara bisa jadi tak ada lagi. Maka, perilaku institusional yang melukai keadilan dapat berakibat hilangnya tertib sosial, bernama negara.

Mungkin hal itu terdengar radikal. Namun, imajinasi kita harus dapat menerobos rezim aktualitas guna menemukan alasan politik. Apalagi kita sudah diingatkan filsuf Prancis, Louis Althusser. Rezim boleh berganti, tetapi aparat ideologis dan represif negara bergeming. Reformasi boleh berjalan lama, tetapi pengkhianatan terhadap keadilan berulang kali dilakukan tanpa punitas. Institusi penegak hukum tetap sama. Itu adalah alat kekuasaan untuk mengamankan diri secara ideologis dan represif dengan memutarbalikkan rasa keadilan masyarakat.

Lalu apa ?

Luka keadilan amat sulit disembuhkan. Politik pencitraan pasti tumpul saat berhadapan dengan rakyat yang terluka rasa keadilannya. Tim 8 sudah selesai bekerja. Rekomendasinya amat komprehensif dan untuk sementara meredam amuk politik rakyat. Namun, kita semua masih berharap, Presiden akan bertindak. Jika tidak (bertindak) dan pasif, dapat membuat kredibilitas Tim 8 rusak. Tim 8 akan dipersepsi rakyat sebagai bagian politik pencitraan.

Luka keadilan sudah cukup dalam. Kita ada di pengujung gerakan sosial yang masif. Rakyat bukan anak kecil yang terdiam setelag diberi baju baru. Hampir di semua media, rakyat yang anonim menjadi subyek lugas dan beridentitas. Rakyat bukan lagi ruang kosong dalam demokrasi. Dia muncul nyata di berbagai forum publik. Rakyat yang nyata memiliki kekuatan yang tidak kalah nyatanya.

Kita sudah menyaksikan bagaimana kriminalisasi tidak hany menyentuh pejabat negara atau pimpinan media. Ketidakadilan sudah dirasakan rakyat jelata bernama Minah. Minah lebih mudah dijadikan ikon guna mengidentifikasikan diri. Kejelataan Minah mampu memompa solidaritas dalam skala besar yang (dapat saja) memiliki konsekuensi politik serius.

Dalam kondisi abnormal seperti ini bukan saatnya berdebat tentang hukum tata negara. Konstitusi adalah dokumen yang dihidupkan keadilan. Konstitusi adalah sarana, bukan keadilan itu sendiri. Kehendak politik yang menciptakan konstitusi harus diperhatikan. Apa kehendak politik itu ? Kehendak politik adalah penciptaan sebuah tertib sosial berkeadilan. Kekuasaan terikat pada kehendak politik itu, bukan pasal-pasal mati konstitusi.

Saat keadulan terluka, kekuasaan dapat mengambil bentuk mistisnya. Kekuasaan eksekutif dapat melepas iktanan konstitusionalnya saat keadilan dalam bahaya. Presiden dapat melepaskan diri dari batas-batas konstitusional dan melakukan intervensi yang diperlukan atas yudikatif. Dengan demikian, Presiden melakukan dua hal sekaligus. Pertama, mengembalikan kepercayaan rakyat. Kedua, meletakkan batu pertama reformasi institusi penegak hukum. Intervensi yudikatif adalah langkah kongkret pertama dalam upaya pemberantasan mafia peradilan.

Presiden Soekarno keras menerabas prinsip Trias Politica saat membubarkan konstituante. Dekrot Presiden 5 Juli 1959 memang menjadi perdebatan hukum tata negara tanpa henti. Namun, dekrit itu, tak dapat disangkal, adalah monumen politik yang menunjukkan kepekaan dan ketegasan Presiden terhadao abnormalitas politik yang sedang terjadi.

Presiden memang tidak perlu bertindak sejauh itu, cukup melakukan dua hal. Pertama, memberhentikan proses hukum Bibit-Chandra. Ledua, mencopot pejabat yang terlibat persekongkolan jahat itu. Setelah itu, proses reformasi institusional berkelanjutan dilakukan. Tanpa itu semua, pemerintahan akan dihantui ketidakpercayaan rakyat yang kian menggumpal. Keadilan mungkin buta, tetapi dia dapat melihat di kegelapan.

Sumber   :

Hukum Tanpa Detak Keadilan, Donny Gahral Adian | Dosen Filsafat Hukum UI
Kompas, 23.11.2009

Używanie głośnika na koncercie jako statyw daje rewelacyjne efekty.

fot.Batman

Dari Catatan (Facebook) seorang Sahabat 8dk…semoga bermanfaat….

Teror Isme 0000003 Menunggu Marsinah dan Munir-Munir Baru…

Sedih, bukan kepalang, di saat reformasi genap sepuluh usia

Ternyata…Korupsi menjadi Raja, Aparat dijadikan Keparat…Keparat menjadi Pejabat

Penjahat dan Keparat…bergantian…gonta-ganti Jabatan…gonta-ganti tempat…

…kini..sUPErBody itu telah Hadir…entah Bernama LembAgA KEPresidenan…atau cukup Diwakili oleh POLRI dan  atau KejakSaan …

SelAmat UNtuk KIta…Semoga Kita Tetap Selamat di Indonesia…dari Jeratan Subversif..Tabrak LAri Tengah Malam…Atau Pencurian dengan Penghilangan Nyawa…duh….Akhirnya…SEtelAh NOordin M.Top dan Dr Azahari Tamat…Kini Aparat Memang BUtuh ….MUSUH BARU…dan itu …boleh jadi …kITa Semua …MAsyarakat Indonesia…..sedihnya…kita tidak bersenjata…Kecuali Akal Sehat dan OTak (Amin, Alhamdulillah..Puji TUHAN!!!)…

Akhirnya…Pemanggilan KOmpas dan SIndo serta bOleh jadi AKan merambat ke Media massa lain bahkan iNDividu…tinggal menunggu waktu

PENCEMARAN NAMA BAIK (Buktikan Dulu kalau NAMA ANDA BAIK…BANGSAT……!!!!)
SUBVERSIF (LALU ANDA MENGKHIANATI KAMI, PEMBAYAR PAJAK…itu bukan SUBVERSIF???)

Akhirnya..Smoga…Kita …mereka yang kritis..tidak di MUNIR-kan…di-MARSINAH-kan atau juga di SELESAIKAN seperti pejabat KPU yang sempat dipenjara….(ini rumour, kebenarannya, tanya Kejaksaan Agung, Depkumham, dan Kepolisian Sendiri….)

Sedihnya…saat ini…TUHAN sudah selesai di INDONESIA…ia telah menitipkan AKAL, TANGAN, SUARA (Sekalipun TANPA SENJATA dan BEDIL) …saat nya kita memilih…BERDIAM DIRI atau BERSUARA..

Mari…Saya percaya…teman2 di JARINGAN saya adalah PARA CENDEKIA…TUliskan PENDAPAT Anda…Suarakan PEndapat ANda…atau ANDA SUDI, SENANG, IKHLAS, RELA dan BANGGA…INDOnEsia..akan kehilangan GENERASI PARA PEMIKIR EMASNYA…hanya karena MEREKA dihilangkan NYAWA….DISUBVERSIFKan…di PIDANAKAN dengAN JERATAN NAMA BAIk….

Anda MEmuTUSkan…Saya Hanya MEnyAmpaikan…Apabila Guru Kencing Berdiri …MAka MuriD Kencing Berlari…Kini…Wadah atau TEMPAT PIPIS itu…bernama kita SEMUA…Rakyat INDONESia…Sudikah ANda????

BerSUARALAH….MENUlislAH…dan Insya ALLAH itu akan menjadi SELEMAH-LEMAHNYA iman kita…dihadapan PArA PENGUASA (Baca : CUkong, POLRI, Kejaksaan, LPSK, PResiden, dll)

bagi Mereka Yang Tersinggung..GURATkan TUlisan Anda..kelUArkan Pikiran Anda…TertuLIS atau VERBAL ..Saya Nantikan…jangan dengan Bedil…kecuali Anda Mau meminjamkan kepada saya Bedil Anda….lalu kita berpesta seperti Cowboy memperebutkan wanita….???…

Selamat Datang SUPERBODY …selaMAT JALan (Entah Kapan Anda akan Pergi…) MUNIR-MUNIR BARU…MARSINAH-MARSINAH BARU….

Smoga TUHAN melindungi kita dari POLRI, KEJAKSAAN AGUNG, LPSK dan PRESIDEN RI Periode 2009 – 2014…(atau minimal melindungi saya…) ….AMin…

Se zice ca daca vrei, poti. In cat la suta din cazuri? Este chiar irelevant daca te afli in multimea fara succes. In cazul in care vrei sa te apuci de un business pe cont propriu inseamna ca cel putin ambitia o ai. Iti mai trebuiesc insa multe altele. Ca sa afli ce anume si daca le ai, fa-ti un SWOT personal. Iti va spune, la un nivel e drept nu detaliat, daca vei fi capabil sa razbati.

Ia in calcul cel putin urmatoarele aspecte si pozitioneaza-te fata de ele. Analiza te va ajuta sa decizi daca esti facut pentru antreprenoriat, daca ai cunostintele si abilitatile necesare sau daca e mai bine ca la sfarsitul lunii sa stii ca iei bani, nu dai.
- furnizorii de produse: vei face si productie, cum ar fi ornamente pentru care trebuie sa cumperi partile componente sau materia prima sau vei vinde produse finite pe care le iei de la alte firme?
- concurentii: cat de multi sunt, cat de mari sunt, ce resurse au si ce interes iti vor arata in momentul in care vei aparea drept concurent. Au puterea sa te scoata din joc?
- piata: ai loc sa te desfasori? Teoretic poate ai concurenti dar daca va adresati unor segmente de clienti diferite, joci singur, cum ar fi in vanzarea intr-un oras diferit sau catre varste diferite.
- promovarea: vei avea nevoie de asa ceva cu siguranta. Care sunt modalitatile si costurile aferente fiecarei variante?
- logistica: cum vor ajunge produsele sau serviciile tale la clienti? Printr-un chiosc, website, magazin stradal.. le livrezi la domiciliu sau prin curier? Fiecare inseamna niste investitii.
- infrastructura: calculatoare sau aparate de sudura, bancuri de lucru sau sevalete, de ceva vei avea nevoie. In cat timp iti scoti banii?

Celelalte functiuni ale firmei am presupus ca sunt externalizate: contabilitatea, crearea unui website, PR-ul, etc. Pentru aspectele de mai sus, pe langa intrebarile date ca exemplu si pentru care recomand o intrare mai in amanunt, pune-ti si intrebarea: stiu sa fac chestia asta? stiu sa lucrez cu un astfel de partener sau client? Cel putin pentru faza in care business-ul e doar in stadiul de idee, ar trebui sa fie suficient. Daca analiza spune ca poti s-o faci, atunci vezi ce-ai invatat pana in momentul respectiv apoi pune-te pe invatat inainte sa te apuci de lucru. Nu vrei sa te trezesti si in strada si nu banii dati.

http://www.dansor.ro/coltul specialistului/fotografii bune.pdf

Microscopul este un aparat de neînlocuit pentru studierea sângelui şi a altor celule atunci când vrem să identificăm boli precum anemia, tuberculoza sau malaria. Scumpe şi mătăhăloase, aceste maşinării de laborator vor putea fi înlocuite cu telefoane mobile.

Un inginer american a utilizat un software dezvoltat de el şi a reuşit să adapteze telefoanele mobile pentru a le transforma în microscoape. “Am transformat telefoanele în aparate care diagnostichează boli”, declară pentru New York Times Aydogan Ozcan, profesor la University of California.

Telefoanele adaptate pot fi folosite pentru scanare în zonele în care nu există spitale, tehnicieni sau laboratoare de diagnostic. O demonstraţie făcută cu un prototip al telefonului arată că o lamă de microscop pe care se află o picătură de sânge poate fi îndreptată asupra senzorului de la camera telefonului mobil.

Acest senzor detectează conţinutul aflat pe lamă şi trimite informaţia spre un spital sau spre un centru medical din zonă. De exemplu, telefonul poate detecta o formă asimetrică a unei celule bolnave sau o creştere a numărului de leucocite, care reprezintă semnul unei infecţii.

Motivul pentru care scriu acest articol este acela ca, multa lume cu probleme ale danturii se fereste de dentisti. Acest lucru se datoreaza in special lipsei de informare, asa cum s-a intamplat in cazul meu. Problema dintilor mei este ca nu sunt drepti. Desi am crescut intr-o familie in care ideea de aparat nu era usor acceptata(idei preconcepute), mama a fost deschisa la nou, iar  la varsta de 10 ani am purtat aparat mobil. Am intrerupt tratamentul dupa 2 ani. Ideea e ca dintii mei s-au indreptat cat de cat prin aceasta metoda, insa muscatura (care este mult mai importanta decat aspectul dintilor) nu este corecta. In plus maxilarul de sus este inca putin mare pentru fizionomia mea, iar  cativa dinti de sus si jos sunt inca strambi.De ce spun ca lipsa de informare a dus la situatia asta…pentru ca la varsta la care am incheiat tratamentul cu aparat mobil, doctorita putea sa-mi puna aparat fix, iar acum sa am o dantura perfecta. Acum un an, deranjata de aspectul dintilor mei(in special de sus) am inceput sa citesc despre ortodontie si cum pot rezolva problema mea. Ceea ce ma speria cel mai tare era faptul ca aparatul se va vedea. Iar dupa ce, la 10 ani, am suportat sa port aparatul acela care nu numai ca arata urat, dar ingreuna foarte tare vorbirea, am zis ca trebuie sa gasesc o metoda de mijloc. Asa ca am luat in calcul ideea unui aparat ceramic, si cea a aparatului Incognito. La cel din urma apare insa problema banilor( este scump). Bun, am mers la un ortodont care mi-a spus ca problema mea poate fi rezolvata prin ambele metode mentionate mai sus. Am mers si la un al doilea medic, care mi-a zis aproximativ aceleasi lucruri ca si primul. Am ales sa-mi pun aparat la primul. Ideea e ca trebuie sa-mi extrag pana atunci toate maselele de minte, deoarece nu au loc sa iasa; iar daca imi pun aparat si pe ele le apuca iesitul, vor strica tot ce am realizat pana atunci:(. Deci trebuie sa trec prin chin, insa din cate am citit rezultatele sunt extraordinare, iar eu zic ca o sa merite:).

Tot cautand am gasit ceva interesant pentru cei care vor sa surprinda momente inedite chiar si atunci cand nu au camera foto langa ei.

Este vorba de un gadget pentru telefoanele mobile.Deocamdata implementat pentru Nokia 6230 si 6680 obiectivul minune este foarte folositor atunci cand vreti sa va transformati intr-un mic papparazzi. Pentru a putea atasa obiectivul va trebui sa schimbati “spatele” telefonului cu unul special conceput pentru a se putea atasa micul monstru.

Obiectivul se poate cumpara de la brando.com si va costa doar 19 $. Asteptam adaptarea si pentru alt tip de telefoane. Va bagati?

W tym roku okazji, by świętować rocznicę odzyskania niepodległości jest w Bydgoszczy i okolicach wiele.

Tradycyjnie, zachęcamy do publikowania zdjęć w wieściach i na blogach na MM. Najbardziej udane fotografie opublikujemy w piątkowej “Gazecie Pomorskiej”.

Czy Święto Niepodległości może być inspirujące dla pasjonata fotografii?

Przedstawiamy listę wydarzeń, na których można to sprawdzić: Moje Miasto Bydgoszcz

http://www.photoxels.com/digital-photography-tutorials.html

http://www.fotomircea.ro/reguli-si-greseli-in-fotografie/

Potret hukum kita tercoreng dengan tingkah laku aparat penegak hukum yang memalukan. Terbayang kira-kira mau jadi apa bangsa ini dengan mental aparat yang bobrok. Mempermainkan hukum sepertinya sudah menjadi hal lumrah. Hukum hanya berpihak pada kalangan berpunya (the haves).

Dari rekaman hasil sadapan KPK terungkap mafia hukum sudah demikian mengakar. Ibarat penyakit kanker tak mempan lagi jika hanya melalui obat resep. Jalan satu-satunya adalah melalui “amputasi” sebelum menjalar kemana-mana.

Ketua MK Mahfud, MD dalam wawancara TV One, tidak mempersoalkan upaya Anggodo Wijaya cs melobi kiri kanan atas kasusnya. Yang jadi persoalan menurutnya terletak pada mental korup para penegak hukum sehingga demikian mudahnya “dibeli” oleh para makelar kasus.

Inilah yang harus dibersihkan hingga ke akar-akarnya. Presiden SBY seharusnya bertindak tegas dengan mengganti para pucuk pimpinan yang tidak becus mengawal jalannya refomasi penegakan hukum.
Reformasi birokrasi khususnya dilembaga kepolisian dan kejaksaan adalah agenda penting dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu jika kita ingin melihat supremasi hukum ditegakkan. Citra pemerintahan SBY-Boediono dalam penegakan hukum belum menggembirakan. Bahkan kalau mau jujur, hampir semua departemen mempunyai penyakit yang sama, korupsi. Bukan hanya dipusat tapi menjalar sampai ketingkat provinsi dan kabupaten.

Penyebabnya karena fungsi pengawasan internal tidak berjalan maksimal. Untuk itu pengawasan external serta ditunjang peraturan perundang-undangan yang jelas sangat dibutuhkan. Dengan sendirinya menciptakan sebuah pemerintahan yang betul-betul bebas dari korupsi dan berpihak pada rakyat.

Saat ini lembaga pengawas aparatur negara (Komnas Waspan) yang diberikan wewenang dalam menjalankan fungsi pengawasan dan tetap berkoordinasi dengan lembaga atau komisi lainnya misalkan KPK, Komnas HAM, KPA dan lain-lain. Masyarakat berharap dengan keberadaan komisi ini bisa mengerem prilaku korup dalam diri aparatur negara.

Peristiwa ini terjadi saat petugas gabungan melakukan razia terhadap penambang pasir ilegal di sepanjang Bengawan Solo yang berada di Kecamatan Rengel, Tuban. Sayangnya, kedatangan petugas gabungan itu seperti sudah tercium oleh para penambang liar hingga mereka kabur saat petugas sampai di lokasi.

Alhasil, petugas hanya menemukan penambang tradisional dan sejumlah alat penambangan mekanik liar yang ditinggalkan pemiliknya di pinggir sungai. Alat-alat penambang pasir itu pun diamankan petugas.baca selanjutnya,..

Peristiwa ini terjadi saat petugas gabungan melakukan razia terhadap penambang pasir ilegal di sepanjang Bengawan Solo yang berada di Kecamatan Rengel, Tuban. Sayangnya, kedatangan petugas gabungan itu seperti sudah tercium oleh para penambang liar hingga mereka kabur saat petugas sampai di lokasi.

Alhasil, petugas hanya menemukan penambang tradisional dan sejumlah alat penambangan mekanik liar yang ditinggalkan pemiliknya di pinggir sungai. Alat-alat penambang pasir itu pun diamankan petugas.baca selanjutnya,..

Sedikit pengalaman aja ketika berurusan dengan polisi. Polisi dalam sistem negara ini, merupakan satu satunya institusi yang menjaga tegaknya undang undang dan aturan. Berbeda dengan militer yang lebih bersifat expansif terhadap kedaulatan wilayah dan menangkal serangan bersifat external. Namun dikarenakan banyaknya kerusakan sumber daya manusia, maka penegakan yang dilakukan di lapangan tidak seperti yang diharapkan.

Beberapa kali ane berdiskusi kepada aparat terkait penegakan hukum, sering mereka tidak dibekali pemahaman undang undang secara tepat. Bahkan terkesan asal-asalan, dan sok tau. Sesuatu yang bukan menjadi bidangnya, diurusinnya. Hingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pastilah ujung-ujungnya duit. Berikut bila anda berurusan dengan aparat :

1. Minta Surat Tugas/ Penangkapan
Aparat bukanlah pihak yang menampilkan kebesaran seragam dan pangkat. Tiap pelaksanaan tugas, tentulah aparat dibekali dengan surat tugas. Apalagi tindak penangkalan yang disertai penangkapan terhadap tersangka pelaku kriminal. Dan harus memberikan surat penangkapan terhadap tersangka dan keluarganya.

Dasar hukum dari hal tsb dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bab V tentang penangkapan, penahanan, penggeledalahan badan, pemasukkan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat. (Pasal 16, 17, 18, dan 19). Khusus tentang ketentuan penangkapan dapat dilihat pada pasal 18, ayat 1, 2, dan 3 seperti uraian berikut ini:

(1) Pelaksanaan tugas penangkapan, dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana di maksud ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

2. Pelajari Undang-Undang
Undang-undang kita memiliki banyak sekali multitafsir, oleh karenanya ada beberapa celah hukum yang bisa dimanfaatin. Oleh karenanyalah mempelajarai undang undang merupakan sebuah skill untuk memperkuat argumentasi hukum terhadap aparat. Terlebih pada prinsipnya, ketika melakukan sesuatu perbuatan bilamana belum melanggar hukum dan belum ada laporan hukum (pengaduan). Maka ‘pelanggaran’ tersebut masihlah belum bisa diproses secara hukum.

Definisi Laporan menurut Pasal 1 ayat 24 KUHAP menyebutkan:
” Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”

Definisi Pengaduan menurut Pasal 1 ayat 25 KUHAP menyebutkan:
” Adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”

Dari kedua hakekat pengertian Laporan dengan Pengaduan, terlihat makna yang sama mengenai “Pemberitahuan” yang dilakukan oleh Subyek Hukum kepada Aparat Hukum. Dalam konteks ini yang dimaksud Aparat Hukum adalah polisi setempat. Pengaduan karena sifatnya terikat pada jenis jenis delik aduan, maka orang yang menyampaikan pemberitahuan haruslah orang “Tertentu”. Artinya, pengaduan dapat berhasil apabila dilakukan oleh Pihak yang menjadi korban atau Pihak yang dirugikan dalam peristiwa pidana, barulah Polisi dapat melanjutkan proses penyidikan dan penuntutan.

Pasal 108 KUHAP menyatakan :
(1). Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

3. Jangan Sembarangan Tanda Tangani berkas apapun.
Penandatanganan berkas merupakan suatu ketetatapan dalam Undang Undang. KUHP menjamin hak tersangka yang menolak menanda tangani berkas sebagai bentuk keadilan hukum, bilamana ditemuka laporan yang tidak sesuai fakta. Dalam hal pemeriksaanpun, seorang tersangka dilindungi oleh undang-undang terhadap tindak kekerasan yang dialaminya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) 25 tahun yang lalu diyakini sebagai karya agung produk hukum Indonesia yang bernuansa perlindungan Hak Asasi Manusia, ternyata belum sepenuhnya menjadi instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan yuridis dan Hak-hak Asasi Manusia terhadap tersangka, korban dan saksi korban kejahatan dalam proses penyidikan.

PBB dalam hal ini Mahkamah internasional telah mengeluarkan resolusi 39/46 mengesahkan sebuah konvensi telah mengkategorikan penyiksaan sebagai :

(1) Setiap perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga mengakibatkan kesakitan atau penderitaan atau penderitaan yang hebat, jasmani dan rohani, pada seorang untuk tujuan-tujuan seperti mendapatkan informasi atau pengakuan dari orang itu atau dari orang ketiga.

(2) Menghukumnya atas perbuatan yang dilakukan atau diduga dilakukan olehnya atau orang ketiga.

(3) Mengintimidasi atau memaksa orang itu atau orang ketiga.

(4) Apapun yang didasarkan pada segala jenis diskriminasi; apabila kesakitan atau penderitaan yang hebat seperti itu dilimpahkan oleh orang atas hasutan, atau dengan persetujuan, atau dibiarkan oleh seorang pejabat atau pegawai pemerintah.

Sedang yang dimaksud dengan penyidikan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHAP diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Demi tegak dan terlindunginya hak-hak asasi manusia, maka KUHAP sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyidikan telah mengkemas hak-hak tersangka antara lain hak memberikan keterangan secara bebas, hak di dampingi penasehat hukum pada tiap tingkat pemeriksaan, hak dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap, hak diberitahukan tentang kejahatan yang disangkakan kepadanya. Pengemasan hak-hak tersebut dimaksudkan untuk meluruskan proses penyidikan, yang sering diwarnai penyiksaan.

4. Dampingi Penasehat Hukum
Tindakan kekerasan dalam penyidikan terjadi karena tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum. Walaupun dalam KUHAP telah dikemas hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum, tetapi hak itu dapat dilepaskan, artinya tersangka boleh tidak memanfaatkan haknya. Celah inilah yang sering dimasuki penyidik dengan mengintimidasi tersangka agar tidak menggunakan haknya didampingi penasehat hukum. Kehadiran penasehat hukum sering dinilai penghambat pemeriksaan. Adalah hal yang aneh jika seseorang yang disangka melakukan kejahatan dengan hukumannya berat, menolak didampingi penasehat hukum.

Oleh karenanya, alasan penahanan (pasal 21 KUHAP) hanya dapat dilakukan terhadap Tersangka/Terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan melakukan tindak pidana, atau yang memberi bantuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, dalam hal:

* Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
* Atau terhadap orang yang melakukan tindak pidana, misalnya penganiayaan (pasal 351 ayat 1 dan pasal 353 ayat 1), penggelapan, penipuan (pasal 372, 378 dan 379a), mencari nafkah dengan memudahkan orang melakukan percabulan (germo/mucikari) pasal 296, mucikari yang melakukan eksploitasi pelacur (pasal 506) dan berbagai tindak pidana lainnya. Serta pelanggaran peraturan Bea & Cukai (pasal 25 dan pasal 26 Ordonansi Bea & Cukai), juga pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Imigrasi (UU No.8 Drt 1955) sebagaimana diatur dalam pasal 1,2 dan pasal 4. Penggunaan Narkotika pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 UU No. 9 Tahun 1976.

5. Bawa Beking
Ini yang lebih asyik lagi. Kezaliman aparat hukum dalam menerapkan aturan yang sesuai dengan penafsirannya, sering berdampak kezaliman yang luar biasa terhadap tersangka. Meski antar aparat sendiri memiliki beberapa kesepakatan (hukum dan etika), bisa dipastikan beking memiliki dampak psikologis terhadap penegakan hukum yang dilakukannya. Tujuan penggunaan beking agar proses penyidikan dan penegakan hukum bisa berjalan adil dan obyektif. Beking disini bisa dimaksudkan :
a. Pejabat/ aparat yang lebih tinggi kedudukannya
b. Media massa/ wartawan
c. LSM yang memiliki pengaruh luas terhadap pejabat dan media massa

Dalam dunia kriminalitas, beking (pejabat aparat yang lebih tinggi kedudukannya) sering dimanfaatkan sebagai cara untuk membebaskan dirinya dari jeratan apapun. Tentu dengan imbal balik yang tidak sedikit. Dalam aktifitas kita, tentu beking digunakan dengan tujuan lain.

http://revolusidamai.multiply.com/journal/item/561/Ketika_Berurusan_Dengan_Aparat