Sejak pekan lalu Indonesia Corruption Watch alias ICW membuka lowongan untuk warga Indonesia yang peduli dengan pemberantasan korupsi.  Pekerjaan dan jabatan yang ditawarkan tak main-main: Jaksa Agung, dengan syarat sanggup memberantas korupsi dan membenahi birokrasi di kejaksaan.

oleh Rusdi Mathari
INISIATIF ICW itu memang bukan lowongan biasa. Mereka sebetulnya hanya mencoba menjaring masukan dari masyarakat tentang siapa yang layak menjabat Jaksa Agung di kabinet mendatang.  Setelah rekam jejaknya diteliti, nama-nama yang terjaring menurut ICW akan disodorkan kepada presiden dan akan disiarkan juga kepada publik.

Langkah itu ditempuh, karena menurut ICW, mereka sudah patah arang dengan Hendarman Supandji. Jaksa Agung itu oleh ICW bukan saja dinilai gagal melakukan reformasi di tubuh kejaksaan melainkan juga dianggap telah mengambil sejumlah tindakan kontroversial yang melawan arus pemberantasan korupsi.

Salah satunya ketika Kejaksaan Agung meneken surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi penjualan dua kapal Very Large Crude Carrier milik PT Pertamina.

Kebijakan Hendarman yang juga dianggap kontroversial oleh ICW, ketika dia memberikan sanksi ringan kepada dua jaksa yang pernah diduga terlibat dalam kasus suap US$ 660 ribu yang berhubungan dengan penyidikan perkara BLBI yang melibatkan jaksa Urip Tri Gunawan dan pengusaha Artalyta Suryani. Kemas Yahya Rahman dan M Salim, dua jaksa yang disebut-sebut terlibat itu, menurut ICW, kini bahkan sudah diberi posisi strategis di Kejaksaan Agung.

Kiemas adalah mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus yang dicopot dari jabatannya sebagai Koordinator Unit I Satuan Khusus Supervisi dan Bimbingan Teknis Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Perikanan dan Ekonomi. Ada pun  M Salim, mantan Direktur Penyidikan di bawah Kiemas yang dicopot sebagai Wakil Koordinator Unit I Satuan Khusus Supervisi dan Bimbingan Teknis Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Perikanan, dan Ekonomi.

Dengan semua daftar dosa itu, ICW mendesak presiden terpilih untuk tidak lagi memperpanjang masa jabatan Hendarman. Berbicara kepada wartawan awal Juli lalu, peneliti ICW Emerson F Yuntho meminta presiden sebisa mungkin untuk mengangkat Jaksa Agung dari luar institusi kejaksaan.

Soalnya sekarang, benar sudah begitu burukkah kinerja Hendarman?

Top Manajer
Hendarman adalah orang Jawa yang santun dan murah senyum. Ketika kasus suap Artalyta kepada Urip mencuat ke permukaan, Hendarman yang didesak meletakkan jabatan oleh banyak pihak termasuk ICW menyebut, mundur dari jabatan bukanlah falsafahnya sebagai orang Jawa. Mundur adalah falsafah orang Jepang, kata dia.

Benar, kasus suap Urip itu memang bukan saja mencoreng kejaksaan melainkan juga kinerja Hendarman. Urip ditangkap 2 Maret 2008. Itu hari Minggu sore atau berselang tiga hari setelah Kejaksaan Agung mengumumkan untuk penghentian penyelidikan kasus BLBI yang melibatkan obligor BCA dan BDNI. Waktu itu, Kejaksaan Agung mengaku tidak menemukan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi dalam kedua kasus BLBI tersebut.

Dengan pernyataan resmi “tidak menemukan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi…” itu,  sulit untuk tidak mengatakan keputusannya tidak  didahului dengan rapat pimpinan Kejaksaan Agung. Hendarman dengan kata lain, niscaya tahu tentang keputusan penghentian penyelidikan itu dan sebagai pimpinan tertinggi di Gedung Bundar, dia pula yang semestinya bertanggung jawab atas penghentian penyelidikan tersebut.

Tidakkah hanya berselang tiga hari setelah itu, KPK kemudian menangkap Urip di rumah Sjamsul Nursalim, salah satu obligor BLBI yang kasusnya dihentikan oleh Kejaksaan Agung itu? Atau telah berbohongkah Hendarman?

Dia mungkin jujur tapi integritasnya sebagai pimpinan sebetulnya sedang dipertaruhkan. Dalam persidangan Urip dan Artalyta yang mencuatkan rekaman pembicaraan pejabat teras Kejaksaan Agung memang tak terungkap, apakah KPK juga menyadap telepon Hendarman atau tidak dalam kasus suap itu. Tapi ada atau tidak ada penyadapan itu, sebetulnya sudah bukan hal yang penting lagi.

Sebagai Jaksa Agung, Hendarman mestinya juga sudah paham, dia bukan sekadar pimpinan kantor melainkan top manajer, penentu akhir setiap keputusan di lembaganya. Dia pula, orang terakhir yang seharusnya dan paling bertanggung jawab karena mustahil dia tidak mengetahui atau tidak diberitahukan tentang semua kebijakan yang diambil oleh para bawahannya.

Hendarman memang akan punya banyak argumen tentu saja, sebagai dalih bahwa dirinya memang tidak terlibat. Tapi persoalannya,  rekaman pembicaraan telepon antara Artalyta dengan pejabat tinggi di Kejaksaan Agung yang terungkap di pengadilan Tipikor sejak itu juga sudah telanjur menempatkan Kejaksaan Agung di bawah sorotan sinisme publik.

Raja Tega
Lalu pekan silam, sinisme itu niscaya kembali muncul ketika sekitar tujuh ribu jaksa dari seluruh Indonesia mengikuti apel ikrar kesetiaan, di Jakarta.  Ini kali pertama, ribuan jaksa berkumpul di Jakarta dan kemudian mengucapkan janji setia di depan bos mereka.

Hendarman sudah menepis anggapan ikrar semacam itu dimaksudkan untuk mendukung dirinya agar tetap menjabat sebagai Jaksa Agung. Kata dia, janji setia para jaksa itu lebih ditujukan untuk mengubah sikap atau tingkah laku dan budaya kerja. Namun  siapa yang tahu, jika Hendarman sebetulnya juga masih sangat berminat berkantor di Kejaksaan Agung?

Inisiatif ICW yang membuka kesempatan kepada publik untuk menyodorkan nama yang layak menjabat sebagai Jaksa Agung mendatang, karena itu mestinya didukung banyak orang. Anda dan kita semua yang peduli dengan kinerja kejaksaan dan usaha pemberantasan korupsi, meski syarat yang diminta ICW lumayan banyak.

Yang paling gampang: WNI berusia 40 tahun ke atas, sarjana hukum, percaya kepada Tuhan, dan sehat lahir batin. Syarat yang agak sulit: jujur, punya keberanian (bukan safety player), imparsial dan independen, tidak punya konflik kepentingan dan raja tega memberantas korupsi, bahkan jika itu misalnya terjadi di lingkungan Istana.

Memang belum tentu, sejumlah orang yang kemudian disodorkan oleh ICW kelak, lalu benar-benar akan diangkat menjadi Jaksa Agung oleh presiden. Namun itu semua bukan alasan untuk tidak mencoba dan mengusahakan.

Cara yang ditempuh ICW itu sekaligus bisa dijadikan salah satu ukuran untuk menilai, sejauh mana presiden terpilih memang serius menegakkan hukum dan memberantas korupsi, dan bukan sekadar basa-basi pada  saat kampanye pemilu.

RADAR PALEMBANG,-Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk kasus penyuapan jaksa Urip Tri Gunawan senilai USD 660.000 yang dilakukan Artalyta Suryani. Wanita paruh baya di setiap persidangan di Tipikor kerap berpakaian modis ini, diganjar hukuman 5 tahun penjara.

Menurut humas PT Madya Rahardja, Kamis (6/11), Artalyta juga dibebani membayar denda senilai Rp 250 juta subsider hukuman penjara selama 5 bulan. Putusan yang dibacakan tanggal 4 November tersebut merupakan hasil musyawarah majelis hakim diketuai Janto Kartono dibantu anggota Amien Sumindiyatmi,  Sudiro, Madya Suhardja, dan As’adi Al Ma’ruf.

Seperti diketahui, Artalyta menyuap Urip karena ingin mengetahui proses penyelidikan penyimpangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang dilakukan bos Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim.

Kasus ini mencuat setelah KPK menangkap basah Urip tengah menerima uang suap dalam bentuk dolar AS itu di rumah Sjamsul di Jl Terusan Hang Lekir II W 9, Jakarta Selatan tanggal 2 Maret 2008. Dalam proses penyedikan dan persidangan Tipikor terungkap keterlibatan 3 petinggi Kejagung lain yakni Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kemas Yahya Rahman, Direktur Penyidikan M Salim, dan JAM Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) Untung Udji Santoso Kemas dan Salim dinonaktifkan oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Sedangkan Untung mengundurkan diri karena terungkap menerima telepon dari Artalyta, sebelum ditangkap KPK. Urip akhirnya diganjar hukuman 20 tahun penjara oleh Tipikor. Putusan ini merupakan rekor tertinggi hukuman sejak Tipikor berdiri. (pra/JPNN)

Jakarta – Meski berulangkali gagal, Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa Artalyta Suryani, terdakwa kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan. Surat izin untuk memeriksa Artalyta alias Ayin itu dilayangkan pekan depan ke hakim Pengadilan Tipikor.

“Surat ini sudah kami siapkan. Saya harapkan minggu depan sudah mulai jalan,” kata Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung Darmono, di Gedung Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2008).

Darmono menjelaskan, jika diizinkan, Ayin akan diperiksa di Kejagung. “Tapi tergantung yang memberikan izin. Apa di rutan atau di sini. Kita kan yang minta,” kata mantan Kapusdiklat Kejagung itus.

Menurutnya, keterangan Ayin untuk membuktikan keterlibatan pihak lain dalam kasus suap jaksa Urip. Fakta di persidangan terungkap tindakan itu hanya melibatkan Urip dan Ayin semata.

“Kita akan periksa Artalyta sejauh mana peranan orang lain selain Urip, kaitannya dengan tindak pidana ini. Apa ada yang ikut merencanakan, atau ada pembicaraan duit itu akan dibagikan jaksa-jaksa lain misalnya. Misalnya ya,” pungkas mantan Kajati DKI itu

Jaksa Urip ngotot uang 6 M dari Artalyta untuk buka bengkel

Seenak perutnya sendiri ya? mempermainkan hukum, dulu ngotot untuk bisnis permata,

eeee…..

sekarang ngotot bisnis bengkel.

Lebih keterlaluan lagi, alasan untuk bisnis bengkel sudah diatur melalui skenario yg untungnya ketauan (disadap) oleh KPK.

Bener-bener keterlaluan, hukum dipermainkan oleh penegak hukum itu sendiri.

Aneh banget….

Nggak punya malu, asal ngemeng.

KPK memunculkan gagasan memakaikan baju seragam bagi para tersangka atau terdakwa kasus korupsi. Tujuannya untuk memberikan shock therapy dan efek jera pada yang bersangkutan dan masyarakat luas. Setujukan anda?

Dengan bergaya bak peragawati, Artalyta Suryani menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Baginya penampilan adalah nomor wahid. Lihat saja, bajunya selalu ‘jreng’, berkelas dan dipadu tas jinjing yang berganti-ganti menyesuaikan baju. Penampilanya makin mencolok dengan gincu merah terang, bedak tebal plus rambutnya di kriwil-kriwil. Sepertinya si ratu lobby ini tidak menghadiri sidang, tetapi lebih tepatnya sedang jalan-jalan ke Mall.

Melihat penampilan Artalyta, banyak yang bertanya-tanya ”bagaimana mungkin dia bisa mempersiapkan semua dandanan itu seorang diri? Apakah memanggil ahli kecantikan khusus ke tahanan? Tasnya selalu berganti-ganti, apakah dia membawa semua koleksinya? Atau ada peñata busana khusus buatnya?” Hmmm…

Pada diri Artalyta memang tidak tampak sedikitpun bahwa dia adalah seorang tahanan atau terdakwa kasus korupsi yang sangat serius. Pada beberapa kali kesempatan sidang, dia tampak ceria dan sering terlihat berfoto-foto ria dengan kerabatnya, koleganya, ‘suporternya’ atau dengan terdakwa kasus korupsi lain seperti mantan Sekda Bintan Azirwan. Saat difoto, tak lupa senyum renyah juga disungggingkan.

Bukan hanya Artalyta yang menjaga penampilannya tetap oke. Selama ini, hampir semua tersangka atau terdakwa KPK melakukannya. Sebut saja para tersangka atau terdakwa lain seperti Al Amin Nasution. Penampilannya selalu terjaga dengan baju, sepatu bermerek plus wangi parfum yang jelas bukan dibeli dari kaki lima. ‘Peragaan Busana’ ini tentu tak akan terjadi bila nanti seorang terdakwa harus memakai seragam khusus ‘koruptor’ ke ruang sidang. Semua akan berpenampilan sama saat diadili.

Penampilan berderet nama tahanan KPK itu jelas kontras dengan para tersangka kriminal biasa. Tengok saja tahanan di kepolisian. Untuk pelaku pidana kelas teri atau kejahatan biasa saja, begitu masuk tahanan langsung diberi seragam misalnya warna biru tua dengan tulisan dibelakang ‘Tahanan Polres XXX”. Pada saat sidang, mereka juga tidak bias seenaknya memilih warna baju. Tengok saja di Pengadilan-pengadilan umum, para pesakitan itu harus memakai baju atasan putih dan bawahan hitam saat duduk di depan meja hijau.

Pemberian seragam bagi koruptor perlu digaris bawahi hanya sebagai bagian kecil saja upaya penjeraan. Tetapi pembenahan lain harus dilakukan, seperti tidak adanya pemberian-pemberian ‘kenikmatan’ lebih pada koruptor. Misalnya saja obral remisi atau pemotongan hukukan, pembebasan bersyarat atau cuti mejelang bebas sehingga mereka tidak harus menjalani semua hukumannya.

Berkaca pada fakta bahwa kasus korupsi dinyatakan sebagai extra ordinary crime/ kejahatan luar biasa, maka tidak seharusnya para tersangka/terdakwa/terpidana diberikan ‘kenikmatan’ lebih. Untuk bangsa yang sedang ada dalam krisis multidimensi akibat kejahatan korupsi yang dilakukan orang-orang yang tidak punya hati, maka sudah seharusnya pemberian seragam diberlakukan. ————–

Artalyta and Urip Conversation in Prison

This is a couple of days late, nevertheless, it still funny.

This is the latest ringtone from Artalyta. I got the source from youtube uploaded by tvku1000. This time she tries to orchestrate Urip’s arrest and create a background on the bribe money.

This is unusual, but the record I got is actually longer than the one in the transcript.

I’ll try to get the full transcript later. This one I snatch from detiknews.

U (Urip): Halo
A (Artalyta): Pak Guru
U: Iya, Bu Guru

A: Jadi gini ya, intinya besok itu sesuai dengan keterangan beliau-beliau sama yang itu yang kemarin, itukan beliau sudah membantu Anda dengan dia mengatakan dari itu awal yang kesatu, kedua, ketiga, itu tidak ada indikasi.
U: He eh, he eh.

A: Jadi besok, seperti begitu saja. Seperti keterangan yang itu, yang Bapak dua itu, kan dibaca di-BAP saya. Itu bagus.
U: He eh.

A: Intinya kita tetap konsisten dengan jumlah itu lho. Pokoknya perbengkelan yang sudah ada, kan. Pokoknya perbengkelan. Sudah adakan? Ininya apa?
U: Tapi kan sudah saya kasihkan itu.

A: Tapi ininya, proposal bengkelnya.
U: O ya ya.

A: Jadi itu bengkel kan juga logis itu. Itu kan dulu ada tanah di situ. Minta inilah gitu. Nanti pasti ditanyain. Dari mana saudara keteranganya. Nanti saya bilang, ya sudah cukup, begitu memang ceritanya.

I know people hate those cat in rapidshare. Sadly, its the only file upload site that’s not blocked from my office :p

Download it here.

Enjoy

Mungkin ini sudah basi, tapi biarlah. Khususnya bagi yang belum mendengar langsung, atau cuma nonton gosip rekaman percakapan Artalyta dan Kemas Yahya di acara infotainment, sekarang waktunya untuk membuktikan. Download berita heboh ini untuk telinga kesayangan Anda. Downloaaddd!

Semenjak mencuatnya kasus penyuapan Urip Tri Gunawan oleh Artalyta Suryani, profesi jaksa mendapatkan sorotan. Hingga kini, kasus itu masih menyita perhatian masyarakat dan menjadi berita utama di media massa.
Saya tidak hendak masuk ke pokok perkara atau membahas persoalan itu, melainkan menyoroti profesi jaksa itu sendiri. Salah seorang teman dekat saya bercerita, profesi itu memang basah. Malah saking basahnya bisa dibilang banjir! Salah satu dari tripartit penegak hukum yang justru sering mengangkangi hukum itu memang sudah lama dikenal sebagai biangnya banjir.
Kerabat dari rekan saya itu seorang jaksa di pengadilan negeri. Tapi kekayaannya bak direktur perusahaan swasta papan atas. Ia memiliki perkebunan kelapa sawit. Masing-masing anaknya mendapatkan rumah di kawasan strategis di ibukota dengan nilai jual tak kurang dari 1 milyar. Rumah si jaksa sendiri berharga lebih dari 5 milyar.
Bayangkan bagaimana kekayaan seorang hakim agung di MA kalau seorang jaksa di tingkat PN saja sudah sekaya itu. Sebenarnya, tidak sulit membuktikan adanya tindakan korupsi. Gunakan saja pembuktian terbalik. Cek saja berapa penghasilan resmi yang bersangkutan dan dikalikan sekian tahun masa kerjanya. Tentu saja tidak mungkin gajinya utuh bukan? Karena dipakai untuk biaya hidup, hampir pasti tabungan tidak mungkin lebih dari 30 % -menurut para perencana keuangan- dari penghasilannya.
Dengan dua anak sesuai anjuran KB, paling banter setelah 20 tahun masa kerja ia bisa punya rumah seluas 300-600 meter persegi dan dua mobil saja. Mungkin ditambah tabungan dan investasi dalam aneka bentuk tak lebih dari 200 jutaan saja. Tapi bagaimana kalau lebih? Itulah yang seharusnya mudah dilacak. Karena sulit diterima akal bagaimana bisa seorang bergaji pokok resmi 1 juta dengan istri dan 1 anak dengan masa kerja 5 tahun misalnya, bisa punya HP Nokia Communicator? Logika serupa bisa diterapkan pada jaksa atau siapa pun juga.
Masalahnya ada pada istilah bernama gratifikasi dan hibah. Yang pertama adalah penghalusan dari penyuapan, yang kedua adalah penghalusan dari pemberian gratisan. Dua-duanya jelas bisa menambah tebal kocek yang menerimanya. Yang sulit adalah keduanya biasanya diberikan tanpa bukti apa pun. Tidak ada kwitansi atau catatan pembukuan apa pun. Satu cara termudah adalah dengan pembuktian terbalik, yang sayangnya sulit diterapkan di hukum kita.
Adapun profesi tripartit penegak hukum, jelas banjir karena orang umumnya takut atau malas berurusan dengan hukum. Jika tegak seperti di negara maju saja sudah ribet, apalagi seperti di Negara kita yang bak menegakkan benang basah. Bukan cuma ribet, tapi ruiiibeeet. Untuk itulah para penegak hukum itu ‘membantu’ mereka yang berperkara secara hukum agar ‘memudahkan’ dalam penanganan kasusnya. Aneka modus bisa ditempuh. Minta penangguhan penahanan oleh polisi, minta dikeluarkan SP-3 oleh kejaksaan, atau hakim yang menolak karena berkas tak kunjung P-1. Oleh karena itu dikenal adanya uang perkara. Bukan resmi untuk biaya administrasi, tapi masuk ke kantong pribadi. Itulah penyebab jaksa bersama polisi dan hakim amat rentan potensi penyalahgunaan jabatan.