Rendahnya produktifitas garam menjadi salah satu penyebab produksi garam dalam negeri tidak mampu bersaing dengan garam impor. Untuk itu, pemerintah diminta merelokasi usaha tani garam ke wilayah Indonesia timur yang iklimnya lebih kering.

Menurut Dewan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudo Husodo di Jakarta (22/7), selain rendahnya harga jual garam di tingkat petani, produksi garam yang dihasilkan petani juga rendah.

“ Terus-menerus memproteksi garam dalam negeri juga tidak baik tanpa diimbangi dengan peningkatan produktifitas dan kualitas, “  katanya.

Siswono menjelaskan, hampir semua garam impor yang masuk ke Indonesia berasal dari Australia bagian barat. “ Di sana udaranya lebih kering, curah hujan tendah, sehingga kadar keasinan air laut tinggi. Karena itu, produktifitasnya sangat tinggi sehingga harganya bisa rendah, “ tutur Siswono.

Selain itu, lanjut Siswono di Australia juga terjadi industrialisasi garam. Untuk memproduksi 4 juta ton garam hanya butuh 5.000 tenaga kerja. Adapun di Indonesia, untuk memproduksi sekitar 1 juta ton garam butuh 40.000 tenaga kerja.

Di Indonesia, produksi garam dilakukan di daerah yang curah hujannya tinggi, seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat. Akibatnya, produktifitas per hektar rendah. “ Karena itu, relokasi usaha tani garam mendesak dilakukan, terutama ke daerah kering seperti di NTT, “ ujar Siswono.

Selain itu, harus dilakukan modernisasi. “ Sejak terjadi monopoli distribusi garam, pemerintah gagal melakukan modernisasi alat-alat produksi. Produksi garam masih menggunakan cara lama yang biasa dipakai nenek moyang kita, “ katanya.

Sementara dari potensi alamnya, pengembangan industri garam di Indonesia terbuka lebar. Masih menurut Siswono Yudo Husodo ; Indonesia punya garis pantai 80.000 kilometer, salah satu terpanjang di dunia. Jadi mestinya Indonesia menjadi pengekspor garam. Atau setidaknya bisa mencukupi kebutuhan sendiri. Tapi pada kenyataannya impor garam Indonesia 1,63 juta ton per tahun, yakni 60 persen dari total kebutuhan nasional.

Menurut Direktur Lembaga Pengembangan Bisnis Harmoni Idrus Zen, Departemen Perindustrian seharusnya membenahi pergaraman nasional, yakni dengan mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk menolong petani garam.

Garam termasuk komoditas bahan pokok. Karena itu, kata Idrus, pemerintah bisa memanfaatkan Perum Bulog guna membeli garam petani agar harga garam petani terangkat dan stabil. “ Tingginya deviasi harga di tingkat petani dan konsumen menunjukan sistem perdagangan garam lemah, “ katanya.

Jika kita mencoba mengidentifikasikan faktor penyebab permasalahan pada pergaraman nasional ini ; Hermas E Prabowo dalam tulisannya yang menarik dengan judul Asin-Pahitnya Petani Garam (Kompas, 29/7) memaparkan sebagai berikut :

Pertama, karena terlalu panjangnya rantai perdagangan garam yang menjadi salah satu penyebab harga garam di tingkat petani rendah.

Kedua, pascakrisis moneter pemerintah membuat kebijakan impor bebas dengan bea masuk 0 persen. Harga garam pun jatuh. Pernah Rp 25 per kilogram.

Ketiga, masih terkait kebijakan impor garam. Lemahnya kontrol kebijakan pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2005 tertanggal 30.09.2005 yang mewajibkan importir produsen (IP) beryodium dan pedagang sebagai importir terdaftar (IT) menyerap garam petani untuk mendapatkan alokasi impor. Karena kontrol pemerintah lemah dalam pelaksanaan peraturan ini, maka manipulasi terjadi sehingga akibatnya timbul oversupply garam yang menyebabkan jatuhnya harga.

Keempat, lemahnya posisi tawar petani garam membuat mereka tidak berdaya saat harga beli ditekan. Apalagi industri memanfaatkan para tengkulak untuk mendapatkan harga garam murah. Petani pun tidak berdaya karena terdesak kebutuhan hidup.

Selain empat hal di atas, masalah yang tak kalah pentingnya seperti yang dipaparkan di atas, yakni (a)  lambatnya restrukturisasi dan modernisasi usaha tani garam dan (b)  pemilihan lokasi sentra produksi garam yang tidak tepat, karena berada di daerah dengan curah hujan tinggi seperti di Jawa.

Berkaca pada gula

Lebih lanjut Hermas E. Prabowo menulis bahwa apa yang menimpa petani garam sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan petani tebu pada tahun lalu. Namun, pemerintah bisa menyelesaikan kisruh pergulaan nasional setelah punya kemauan politik yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan petani tebu dan membangun industri gula dalam negeri.

Bukan tidak mungkin pola serupa diterapkan pada komoditas garam. Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian Achmad Mangga Barani yang juga Sekretaris Dewan Gula mengatakan, stabilitas harga gula pada tingkat petani pada posisi menguntungkan tercapai setelah tata niaga gula diperbaiki.

Jadi pola yang sama sesungguhnya bisa diimplementasikan pada komoditas garam. Selain mengontrol impor agar ada keseimbangan supply and demand, pemerintah juga perlu melakukan langkah modernisasi hingga relokasi lahan budidaya garam.

Bila pilihan itu yang dilakukan pemerintah, garam pasti tak terasa “pahit” bagi petani.

Sumber : Kompas, 28 & 29.07.2009

Liputan6.com, Solo: Para kepala desa se-Kota Solo, Jawa Tengah, menolak dilibatkan dalam proses verifikasi data bantuan langsung tunai (BLT). Mereka khawatir akan menjadi sasaran protes warga miskin di wilayahnya. Penolakan para kepala desa tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pelaksanaan BLT di Solo, belum lama ini.

Menurut para lurah, waktu verifikasi sangat pendek yaitu dua hari sangat beresiko. Apalagi data Badan Pusat Statistik 2005 yang digunakan sebagai dasar pemberian BLT dianggap sudah tidak sesuai. Para lurah menuntut BPS dan PT Pos Indonesia melakukan verifikasi sendiri tanpa melibatkan mereka.

Sementara itu, warga miskin yang tidak mendapat BLT kian menderita karena harga barang-barang naik. Penderitaan mereka makin lengkap karena juga tak mendapat kompor dan tabung gas gratis dari pemerintah. Padahal minyak tanah mulai sulit didapat.

Itulah yang dialami Susanti, ibu lima anak yang tinggal di Kampung Sumur, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Lantaran tak mendapat pembagian kompor dan tabung gas gratis, Susanti harus memasak menggunakan kayu bakar yang dipungut dari tempat sampah di depan rumahnya.

Susanti sebenarnya memiliki kartu keluarga dan KTP. Namun tak pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Padahal gaji suaminya sebagai penjaga pintu palang kereta api yang hanya Rp 20 ribu per hari hanya cukup untuk membeli beras dan lauk seadanya. Untuk membayar kontrakan sebesar Rp 150 ribu per bulan, Susanti jelas sangat kesulitan. Belum lagi membeli buku sekolah bagi dua anaknya yang masih di bangku sekolah dasar.(TOZ/Tim Liputan 6 SCTV)

saat ini hampir semua harga barang baik pokok maupun bukan menjadi meroket . bagaimana ini?

krisis ekonomi tahgun 97 dimulai dengan kenaikan harga yang diawali dengan krisis nilai tukar yang melambung dan tidak bisa lagi dikendalikan.  saat ini harga minyak mentah dunia yang bearda di kisaran100 Dollar per barrel juga dapat memicu krisis finansial dan kenaikan harga di indonesia. mestinya tidak tetapi ketersambungan alur transaksi dan keuangan negara serta perekonomian global tidak bisa kita hindari.