Sumber : Berita Harian 23 November 2009

SHAH ALAM: Naib Presiden Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS), Jais Abdul Karim menang tanpa bertanding bagi jawatan Presiden pada Persidangan Agung Tahunan Ke-55 pertubuhan itu di Dewan Seri Budiman, Universiti Teknologi Mara (UiTM), di sini, semalam.

Jais, 36, menggantikan Datuk Seri Reezal Merican Naina Merican yang mengumumkan tidak mempertahankan jawatan Presiden pada pemilihan itu, kelmarin.

Pengerusi GPMS Johor, Rosdi Amir dipilih Timbalan Presiden GPMS selepas menang tanpa bertanding bagi menggantikan Syed Anuar Syed Mohamad.

Tiga jawatan Naib Presiden yang dipertandingkan pula menyaksikan kerusi itu diisi oleh Hasnul Fairus Hushin Amri selepas mendapat 432 undi, Ezarudin Abdul Rahman (317 undi) dan Hishammuddin Abdul Rahman, 254 undi.

Jawatan Naib Presiden Wanita yang dilantik pula kekal milik Rafidah Mohd Ariffin.

Penolong Setiausaha Agung GPMS, Zambri Md Isa dilantik Setiausaha Agung pertubuhan itu, manakala Bendahari diisi Anas Ahmad. Mereka yang dilantik ke jawatan itu adalah dari GPMS Pulau Pinang.

Irmohizam Ibrahim dari GPMS Selangor dilantik Ketua Penerangan.

Bercakap kepada pemberita selepas diumumkan sebagai presiden, Jais berkata, GPMS selepas ini menjadi lebih lantang dalam menangani isu berkaitan pelajar Melayu dan orang Melayu secara amnya.

Katanya, GPMS adalah pertubuhan yang tidak berpihak kepada parti politik dan menjadi pertubuhan pertama tampil memperjuangkan apa saja isu berkaitan Melayu.

Keinginan Kapolri, Bambang Hendarso Danuri agar Direktorat Lalu Lintas Polri menjadi mitra kerja Komisi V DPR disambut baik oleh Anggota Komisi V DPR RI asal Fraksi PKS, Yudi Widiana Adia.

Menurut Yudi, pengelolaan lalu lintas jalan raya sangat terkait erat dengan kondisi infrastruktur jalan dan perencanaan pembangunan kota. Sehingga alangkah baiknya jika Ditlantas Polri menjadi mitra kerja Komisi V yang antara lain membidangi infrastruktur. Terlebih lagi Undang-Undang yang lalu lintas yang menjadi acuan kerja aparat Polisi lalu lintas di lapangan dihasilkan oleh Komisi V.

“Sosialisasi aturan baru lalu lintas harus dilakukan dengan lebih dan terencana. Banyaknya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di jalan raya, umumnya akibat sosialisasi dan pembinaan lalu lintas yang belum tepat,“ ujar Yudi.

Sosialisasi UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu dilakukan secara masif agar masyarakat pengguna jalan memahami dengan baik hak dan kewajiban mereka.

Tanpa mengerti dengan baik aturan lalu lintas hanya akan menjadikan jalan raya ibarat rimba belantara yang menguntungkan pihak terterntu saja, ujar Yudi.

Sumber : Site Resmi PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) segera menyerahkan surat pengunduran diri empat kadernya dari DPR karena telah terpilih menjadi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II. Surat pengunduran diri segera diberikan pada pimpinan DPR pada Senin (26/10). Saat ini, proses pengundiri itu sedang dalam tahap administrasi di DPP PKS.

“Sedang berlangsung proses administrasi di DPP,” kata Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta, di kantornya. Menurut dia, kader PKS yang menjadi menteri mutlak harus melepas jabatannya di parlemen. Anis mengatakan, hal itu sudah menjadi prinsip di dalam partai bahwa kader tidak boleh rangkap jabatan.

Tiga kader PKS yang menjadi menteri dan juga terpilih sebagai anggota DPR Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Suharna Surapranata.

Mengenai pengganti tiga kadernya itu, Anis mengatakan, pengganti Tifatul dan Suharna sudah dipastikan menggunakan suara terbanyak berikutnya. Namun, untuk pengganti Suswono masih dibahas di tingkat partai. Padahal, sesuai UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, Pengganti Antarwaktu (PAW) menggunakan tetap pakai suara terbanyak.

Sumber : Republika Online

Ketua Badan Hubungan Luar Negeri DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq diangkat sebagai Presiden PKS menggantikan Tifatul Sembiring yang mengundurkan diri karena diangkat menjadi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.

“Luthfi Hasan diangkat sebagai Presiden PKS oleh Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin, dalam rapat majelis syuro di DPP PKS, Jumat (23/10) malam,” kata Sekjen DPP PKS, Anis Matta, Minggu (25/10).

Anis mengatakan, sesuai AD/ART PKS, pimpinan PKS yang mendapat amanah sebagai pejabat publik harus mengundurkan diri dari DPP PKS agar dapat berkonsentrasi menjalankan tugas-tugasnya. Dikatakan Anis Matta, selain Tifatul, ada 3 kader PKS yang mendapat amanah sebagai menteri, yakni Suharna Surapranata (Menristek), Suswono Menteri Pertanian, dan Salim Segaf Al Jufri (Mensos).

Menurut Anis, posisi Suharna sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS digantikan Untung Wahono, yang sebelumnya Ketua Bidang Polhukam DPP PKS. Jabatan Suswono sebagai Wakil Sekjen Bidang Organisasi serta Ketua Wilayah Dakwah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, masing-masing digantikan Budiyanto (wakil sekjen) dan Agus Purnomo (ketua wilayah dakwah).
Menurut Anis, satu kader PKS lainya Salim Segaf Al Jufri tidak menduduki jabatan struktural di kepengurusan partai, sehingga tidak ada kader lain yang menggantikannya.

Presiden PKS, Ketua MPP PKS dan pengurus DPP PKS lainnya yang baru diangkat, kata dia, akan segera dilantik oleh Ketua Majelis Syuro DPP PKS sebagai pejabat definitif.

Menurut Anis, proses pergantian pengurus berjalan cepat dan tenang, tidak ada gejolak, karena kriteria penggantiannya sudah jelas, sehingga figur yang akan menggantikannya juga sudah jelas.
Anis, meskipun saat ini menduduki pejabat publik,  yakni wakil Ketua DPR, namun tidak diganti. Ia dianggap masih layak untuk memegang posisi strategis ketiga setelah Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS. “Sekjennya tetap Ustad Anis Matta. Beliau dianggap masih paling layak menempati posisi itu,” kata sumber di DPP PKS. Menurut salah satu anggota DPR dari PKS ini, Anis tetap diposisikan sebagai Sekjen karena dianggap representasi anak muda PKS. Selain itu Anis juga dinilai cukup lincah dan dapat diterima semua kader PKS.

Eks Afghanistan
Anis Matta membantah keras isu yang menyebutkan bahwa Luthfi Hasan Ishaq merupakan alumnus perang Afghanistan. Yang benar, Luthfi lulusan program master di Pakistan.

“Nggak bener (veteran perang Afghanistan). Beliau kuliah di Pakistan, master di sana,” katanya.

Menurut Anis, selain pernah sekolah di Pakistan, Luthfi juga lama tinggal di Eropa. “Beliau pernah tinggal di Eropa cukup lama. Pernah tugas di Belanda beberapa tahun ketika diberi tugas supervisor pengembangan PKS di Eropa,” imbuhnya.

Sumber : Media Bisnis Online

Lepas dari posisi Ketua MPR, anggota Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid terpilih menjadi Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Rabu(21/10). Hidayat bersama tiga wakil Ketua akan memimpin badan kelengkapan yang mengurusi hubungan dengan parlemen negara-negara sahabat. Ketiga wakil BKSAP itu adalah Nur Hayati Ali Assegaf(F-Partai Demokrat), Sidarto Danusubroto(F-PDIP) dan Muhammad Najib(F-PAN).

Usai penyerahan pimpinan, Hidayat Nur Wahid tidak membuang waktu dan langsung mengadakan rapat pimpinan BKSAP. Rapat diantaranya mendengar laporan sekretariat tentang kegiatan BKSAP sebelumnya. Selain itu, Hidayat yang memimpin langsung rapat pimpinan pertama langsung mengagendakan pertemuan dengan para staf dan rapat pleno BKSAP.

Dalam rapat perdana itu, Hidayat berharap para pimpinan, biro dan anggota BKSAP dapat bekerjasama dengan baik. “Badan ini ibarat etalase di panggung dunia. Oleh karena itu, internal kita harus kompak dan hadir kerjasama yang baik,” katanya di rapat pimpinan BKSAP.

BKSAP merupakan salah satu alat kelengkapan tetap dewan di DPR RI. Tugas BKSAP antara lain membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dengan parlemen Negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen-parlemen dan/atau anggota-anggota parlemen.

Selain BKSAP, kader PKS yang menjadi pimpinan komisi adalah Luthfi Hasan Ishaaq di Komisi I. Posisi ini dijabat Luthfi Hasan menggantikan Tifatul Sembiring setelah dipilih SBY menjadi Menkominfo. Posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan yang diisi oleh kader PKS adalah Wakil Ketua Komisi III(Fachri Hamzah), Wakil Ketua Komisi VIII(Yoyoh Yusroh), Wakil Ketua Komisi XI (M Sohibul Iman)dan Wakil Badan Anggaran (Refrizal).

Sumber : Site Resmi PKS

Serah terima jabatan (serijab) Menteri Sosial Dr. Bachtiar Chamsyah kepada DR. Salim Segaf Aljufri dilakukan sore tadi di aula Depsos, Jl. Salemba 28, Jakarta

Bachtiar mengatakan bawa Dulu Depsos dipandang istansi pinggiran dalam kabinet dengan anggaran ratusan milyar. Namun kini Depsos menjadi salah satu instansi andalan menanggulangi kemiskinan dengan budget 3,4 trilyun untuk program pemberdayaan dan perlindungan. Bachtiar Chamsyah sendiri menjabat sebagai Menteri Sosial selama dua periode.

“Fondasi yang telah diletakkan pak Bachtiar harus kita lanjutkan dengan membina SDM pekerja sosial yang tangguh” sahut Salim Segaf menanggapi pernyataan Bachtiar.

Salim juga menambahkan bahwa diatasny (harus) dibangun tiga pilar utama. Yaitu pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan sosial.

“Tugas seluruh jajaran Depsos untuk mewujudkan kesejahtraan demi tegaknya ketahanan sosial sebagai bagian ketahanan nasional” pungkasnya.

Sumber : Site Resmi PKS

Jabatan Ketua Komisi I DPR RI 2009-2014 yang baru satu minggu diduduki Tifatul Sembiring akan diserahkan kepada penggantinya, Luthfi Hasan Ishaq. Sebab, Tifatul Sembiring masuk dalam jajaran kabinet baru dan ditunjuk menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal kepada wartawan, Kamis (22/10), menjelaskan, pengganti Tifatul Sembiring sebagai Ketua Komisi I tetap berasal dari PKS.

Luthfi Hasan Ishaq adalah anggota DPR RI periode 2009-2014 yang diusung PKS di Dapil Jatim I.

Luthfi sebelumnya juga anggota DPR RI periode lalu, dan pernah menjabat Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP).

Sumber: Kompas Cyber Media

Tifatul Sembiring resmi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Alhasil, jabatannya sebagai Presiden PKS pun dicopot.

Hal itu diungkapkan ketua Dewan Pakar PKS, Soeripto kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (23/10). Selain Tifatul, Sekjen PKS Anis Matta juga dilengserkan dari jabatan. Menurutnya, pencopotan Kedua pimpinan DPP PKS itu dilakukan karena keduanya kini tengah memangku jabatan publik.

“Sesuai aturan di PKS, kalau menjadi pejabat publik harus meninggalkan jabatannya. Siapa penggantinya, nanti Majelis Syura yang memutuskan,” ujar mantan anggota Komisi III DPR itu.

Dia mengungkapkan, pada November mendatang PKS akan menggelar sidang Majelis Syura untuk menentukan siapa pengganti pengurus struktural DPP PKS yang kini memangku jabtan publik.

“Kalau Tifatul kan sekarang Menkominfo, Anis sudah jadi Wakil Ketua DPR dan Suharna juga dicopot dari jabatan Ketua MPP PKS karena kini menjadi Menristek,” paparnya.

Sumber: Inilah.Com

PKS kini mencari presiden. Partai kader ini akan segera mengumumkan nama pengganti Tifatul Sembiring yang telah menduduki posisi baru sebagai Menkominfo.

“Pengganti Tifatul akan segera diumumkan,” kata Juru Bicara PKS Mabruri melalui telepon, Jumat (23/10/2009).

Mabruri menjelaskan, dalam tradisi PKS setiap kader yang menjadi pejabat publik, maka otomatis menanggalkan jabatan struktural partai.

“Mudah-mudahan tradisi tidak rangkap jabatan ini bisa membuat kerja melayani publik menjadi lebih optimal. Insya Allah pekan-pekan ini sudah ada Pjs Presiden PKS,” tambahnya.

Sumber: DetikCom

Menteri Komunikasi dan Informasi Kabinet Indonesia Bersatu II Tifatul Sembiring membantah anggapan sejumlah kalangan bahwa dirinya akan mengeluarkan sejumlah pembatasan prihal akses informasi, khususnya situs-situs pertemanan di internet.

“Tidak seperti itu. Kita kan punya undang-undang,” katanya seusai pelantikan menteri kabinet Indonesia Bersatu di Istana Negara Jakarta, Kamis (22/10).

Tifatul kemudian menyampaikan slogannya sebagai Menkominfo adalah “komunikasi lancar, komunikasi benar”.

“Itu slogan saya. Facebook tidak bertentangan. Tidak akan dilarang. Nggak ada seperti itu. Tidak akan terjadi,” katanya.

Sumber: Kompas Cyber Media

Sesaat setelah dilantik dan menerima jabatan dari Menkominfo sebelumnya, Tifatul Sembiring langsung memaparkan langkah-langkah kongkrit yang akan dikerjakan. Ada beberapa poin yang ditekankan oleh Presiden untuk Menkominfo selama 2009 – 2014 mendatang.

Yang pertama, ucap Tifatul, adalah penggalakkan IT untuk masuk ke lembaga pendidikan secara merata. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi SDM dan daya saing.

Kedua, ICT masuk ke bidang bisnis. Dengan dengan keterlibatannya IT di dunia bisnis, diharapkan kesenjangan digital bisa lebih ditekan.

Ketiga, penetrasi IT ke lembaga pemerintahan juga diharapkan bisa lebih jauh. Harapannya, tidak ada lagi pegawai pemda yang menerima uang tunai atau pungutan di lapangan.

Keempat, untuk bangsa Indonesia yang informatif, Tifatul melihat perlu adanya pengadaan 10 ribu desa komputer dalam 5 tahun ke depan. Sementara itu, untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat, investasi 1% di IT dapat meningkatkan 3-5% ekonomi.

Kelima adalah program green BTS atau BTS ramah lingkungan, terutama di daerah-daerah yang masih menggunakan pasokan dari genset solar dan listrik.

“Dari pembicaraan di DPR, kita akan canangkan program ramah lingkungan dengan subtitusi energi pada 10 hingga 20 ekor sapi pada kelompok tani di sekitar BTS,” ucap Tifatul usai serah terima jabatan Menkominfo di Jakarta, 22 Oktober 2009. “Dengan begitu, substitusi energi bisa dikonversi ke kotoran sapi. Kotoran bisa dipakai untuk pasokan listrik,” ucapnya.

Sumber: vivanews

Salim Segaf Al Jufri sudah menyiapkan sejumlah misi yang akan dilakukan begitu dilantik menjadi Menteri Sosial siang ini. Salah satu yang akan dilakukan Pendiri Partai Keadilan Sejahtera ini adalah pemberdayaan anak-anak terlantar dan orang lanjut usia.

“Visi saya keadilan sosial untuk semua,” kata Salim ditemui di rumahnya di Kompleks Pejaten Residence Kav 12a, Jakarta Selatan, Kamis 22 Oktober 2009. “Akan menjadi fokus programnya, masalah anak-anak terlantar dan lansia terlantar,” ujar mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi itu.

Menurut Salim, ada sekitar 3 juta anak-anak terlantar di Indonesia. Kemudian ada 1,7 juta lansia terlantar. “Mudah-mudahan tidak lama, bisa lebih tertangani,” katanya. “Mereka sering terabaikan,” ujar Salim yang pernah memimpin lembaga sosial berskala internasional, Relief Foundation, itu.

Salim melihat dana sosial untuk anak-anak terlantar kurang tepat selama ini. Salah satu yang dilakukan Salim adalah memberikan anak-anak terlantar itu program pelatihan dan peningkatan kualitas. “Sehingga bisa mencari alternatif pekerjaan,” ujar Salim.

Fokus lain Salim adalah memperhatikan daerah gempa seperti Sumatera Barat, Jawa Barat, dan lain-lain. “Fokus ini akan bekerjasama dengan kementerian dan instansi terkait lainnya,” ujarnya.

Sumber: vivanews

Posisi Tifatul Sembiring sebagai Ketua Komisi I DPR akan diganti begitu Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini dikukuhkan menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika.

Hal itu dikemukakan Mabruri, juru bicara PKS, kepada VIVAnews, Kamis 22 Oktober 2009.

Mabruri melanjutkan PKS sudah  menyiapkan nama untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua Komisi I yang merupakan jatah untuk partai ini. Mereka adalah Al Muzzammil Yusuf (Dapil Lampung I) dan Luthfi Hasan Ishaaq (Dapil Jatim I).

Tapi ada opsi lain yang kemungkinan dapat ditempuh, yaitu mengangkat anggota dewan di luar kedua nama itu.

Tifatul Sembiring baru dikukuhkan menjadi Ketua Komisi I pada Rabu 21 Oktober 2009 siang. Tetapi semalam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan namanya masuk struktur kabinet pemerintahan 2009-2014.

PKS merupakan partai mitra koalisi pemerintahan SBY-Boediono. Partai ini diberi jatah empat kursi kementerian.

Sumber: vivanews

Gempa yang mengguncang Sumatera Barat di penghujung September lalu, masih banyak menyisakan reruntuhan. Bangunan gedung perkantoran, rumah, sekolah bahkan fasilitas umum lainnya banyak yang belum bisa berfungsi seperti sediakala. Tim Crisis Centre Gempa Sumatra Barat (CCGS) bentukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta, bekerjasama dengan relawan DPW Sumatera Barat, hingga Jum’at (16/10) masih terus menyelesaikan pembangunan rumah tinggal sederhana dan sekolah darurat bagi para pengungsi korban gempa Sumbar. Perlu diketahui, bahwa DPW PKS DKI Jakarta telah memberangkatkan dua puluh lima orang relawan gelombang pertama, sebagai Tim Perintis ke Padang Sumatera Barat dua pekan silam.

Segala aktifitas relawan CCGS terpusat di Jalan Pasar Sungai Geringging, Kecamatan Sungai (Sei) Geringging, Kabupaten Padang Pariaman. Sebagaimana diketahui, bahwa kecamatan ini merupakan wilayah yang mengalami kerusakan terparah. “Setelah menyelusuri berbagai wilayah, maka Kami putuskan memilih Kecamatan Geringging. Karena kerusakan sangat parah, namun bantuan baik dari pemerintah maupun swasta belum mencukupi kebutuhan para korban”, ujar Sigit Sugito Koordinator Tim CCGS. Sigit menambahkan, jarak wilayah yang cukup jauh dari kota menjadi salah satu kemungkinan penyebab kurang tercukupinya bantuan yang disalurkan. Penyaluran bantuan yang tidak merata membuat para korban di Kecamatan Geringging hanya tinggal di tenda-tenda yang tidak layak dengan makanan ala kadarnya. Gorsidah, salah seorang warga korban gempa, mengapresiasi turunnya Tim relawan PKS di lokasi terparah ini. “Terimakasih kepada PKS yang telah membantu, karena hingga saat ini hanya PKS (satu-satunya partai politik –red) yang turun langsung untuk membantu kami,” ujarnya.

Saat ini tim relawan telah membangun beberapa rumah tinggal sederhana bagi para pengungsi dan sebuah sekolah darurat. Tim Relawan PKS juga menyelenggarakan kegiatan lain, seperti pelayanan kesehatan gratis, penyaluran bantuan logistik, hingga pembenahan sarana ibadah agar layak digunakan kembali. “Alhamdulillah, sekolah darurat sudah beroperasi sejak dua hari lalu. Pelayanan kesehatan masyarakat juga terus berlangsung, bahkan mendapat tambahan tenaga medis dari Jawa Timur dan Malaysia ,” terang Yohanes Wempi selaku ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Padang Pariaman. Yohanes Wempi juga tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman periode 2009-2014.

Program selanjutnya, CCGS akan kembali mengirimkan tim relawannya. Rencananya, tiga puluh orang relawan gelombang kedua akan diberangkatkan pada Hari Rabu (21/10) mendatang. “Tim ini juga sekaligus akan menggantikan Tim Perintis yang saat ini masih di Sumatra Barat”, terang Koordinator CCGS, Agus Sudjatmiko saat evaluasi tim di Jakarta . Agus menambahkan tentang rencana pelaksanaan program berkesinambungan CCGS. “Insya Allah kami akan terus mengevaluasi program relawan, serta mengoptimalkan bantuan”, kata Agus. Mewakili DPW PKS DKI Jakarta, Agus juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader dan masyarakat, yang telah menyalurkan segala bentuk bantuan kepada korban gempa melalui tim CCGS. “Terima kasih atas segala partisipasinya. Bantuan dapat terus disalurkan melalui tim kami (CCGS-red), dan semoga saudara-saudara kita di sana (Sumbar-red) segera pulih kembali kondisinya”, tutup Agus.

Sumber : Site Resmi PKS

Mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid awalnya enggan mengomentari sejumlah kesalahan pengucapan yang dilakukan oleh Ketua MPR terpilih, Taufik Kiemas, dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah presiden dan wapres terpilih di Gedung MPR/DPR RI, Selasa (20/10).

Sambil berseloroh, Hidayat mengatakan, “Sesama Ketua MPR tak boleh saling mengomentari.” Namun, berdasarkan pengalamannya ketika duduk di kursi tersebut, Hidayat mengatakan, persiapan pidato khususnya script pidato sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya.

“Dulu saya yang membuat sendiri, menyiapkannya, dan dipelajari lagi. Tapi bisa saja diberi Sekjen. Nah, tadi menurut Sekjen, (script) sudah diberi (kepada TK), sudah diajari oleh Sekjen juga,” tuturnya.

Tadi pagi, suami Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri ini beberapa kali salah mengucapkan atribut nama, gelar, dan jabatan sejumlah tokoh penting yang hadir. Mulai dari melupakan nama BJ Habibie dan Jusuf Kalla, bahkan salah mengucapkan nama SBY sendiri.

Sumber: Kompas Cyber Media

Hidayat Nur Wahid belum juga muncul di Cikeas meski sebelumnya dia digadang-gadang bakal masuk ke kabinet SBY sebagai representasi Partai Keadilan Sejahtera.

Ketua MPR periode 2004-2009 ini enggan berkomentar banyak soal nasibnya di bursa calon menteri di mana namanya tidak masuk di antara 36 orang yang sudah dipanggil SBY untuk diuji.

“Soal kabinet dipanggil atau tidak tanyakan  kepada yang memiliki hak prerogatif untuk memanggil. Kalau ada asap ada api, tanyakan ke apinya dulu,” jawab Hidayat usai pelantikan Presiden di Gedung DPR, Selasa (20/10/2009).

Lalu apa langkah setelah tidak jadi ketua MPR dan misalnya tak masuk dalam kabinet?”Saya dipilih oleh warga di dapil V Jateng menjadi wakil rakyat. Saya akan melaksanakan amanah mereka sebaik-baiknya,” kata Hidayat.

Mengenai rumor dirinya menjadi Ketua BKSAP, dia menegaskan dirinya menyerahkannya kepada partai termasuk kemungkinan dirinya bakal menjadi ketua komisi I jika Tifatul Sembiring menjadi menteri.

“Itu partai yang akan menentukan saya belum tahu posisinya tapi yang jelas saya akan di komisi I bersama-sama dengan kawan-kawan lainnya.(Soal jadi ketua komisi I) Itu yang menentukan partai mungkin dalam dua hari depan,” jelas dia.

Sumber: Okezone.Com

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suharna Surapranata, tiba di Puri Cikeas (Minggu, 18/10). Suharna didampingi Kepala Humas PKS, Mabruri. Suharna dikabarkan diplot untuk menjadi Menteri Riset dan Teknologi menggantikan Kusmayanto Kadiman. Tak lama berselang, muncul Linda Agum Gumelar. Linda diprediksi menggantikan posisi Meutia Hatta sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan.

Sumber : Site Resmi PKS

Audisi para calon menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) mulai dilakukan hari ini, Sabtu (17/10/2009). Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mendapat jadwal audisi pukul 11.00 WIB. “Insya Allah pukul 11.00 WIB,” kata Tifatul singkat saat dihubungi detikcom. Audisi dilakukan di kediaman SBY di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor.

Presiden terpilih, SBY, akan melakukan wawancara terhadap para calon menteri dan meminta calon menteri menandatangani pakta integritas. Belum diketahui secara pasti Tifatul akan mendapat pos menteri apa. Disebut-sebut Tifatul akan mendapat posisi Menkominfo. Yang jelas, Tifatul sudah dihubungi pihak SBY dan dipanggil ke Cikeas pukul 11.00 WIB.

Dari berbagai informasi, PKS yang merupakan parpol yang sejak awal mendukung SBY-Boediono, akan mendapat jatah 4 kursi kabinet. Ada empat nama yang sudah diusulkan sebagai calon menteri, yaitu Tifatul Sembiring, Suharna Suraprawinata, Salim Segaf Al Jufri, dan Suswono.

Sumber : Site Resmi PKS

Detik-detik menunggu informasi mengenai siapa yang akan siapa dipilih Presiden SBY untuk menjadi menteri membuat elit PKS siaga. Meski telah ditetapkan calon-calonnya, internal PKS masih mengalami kendala. Sebab calon-calon diusulkan tergolong dari kelompok tua.

“Saat ini PKS tetap ngotot mengusung empat nama yaitu Tifatul Sembiring, (Menkominfo), Suharna (Menristek), Salim Aljufri (Mensos), Suwono (Mentan). Padahal PKS kan partainya anak muda,” kata sumber detikcom di lingkungan Istana, Sabtu (17/10/2009).

Menurut sumber tersebut, jika PKS memaksakan keempat nama ini, bisa saja SBY tidak mengakomodir sepenuhnya. Karena SBY memiliki ketentuan dan prasyarat khusus untuk calon menteri yang akan membantu pemerintahan SBY 5 tahun mendatang.

“Pembagian menteri kan bukan bagi-bagi hadiah, tapi harus berdasarkan kapasitas dan kemampuannya. Kalau dipaksakan tanpa kompromi bisa tidak ketemu nanti,” ujar sumber tersebut.

Malam ini semua elit politik sedang menunggu telepon dari tim SBY. Hal ini disebabkan karena SBY berjanji akan menghubungi para calon menterinya dalam waktu 2 hari terakhir ini. Hal inilah yang membuat para politisi menjadi siaga, terutama yang namanya sering disebut di media sebagai kandidat menteri.

Sementara informasi yang dihimpun detikcom, masing-masing elit partai koalisi dikabarkan melakukan pertemuan dengan para ketua umumnya. Mereka menunggu detik-detik menegangkan soal siapa yang akan diminta SBY untuk membantu kabinetnya.

Sumber : DetikNews

Beredarnya pin bergambar Nabi Muhammad SAW di Makassar, Sulawesi Selatan, dinilai dapat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu aparat keamanan diminta untuk segera mengambil tindakan.

“Aparat harus segera memeriksa dan menghentikan peredaran pin itu,” ujar Ketua DPP PKS Muzammil Yusuf kepada detikcom, Rabu (14/10/2009) malam.

Menurut Muzammil, ulama seluruh dunia sudah sepakat untuk melarang melukis gambar Nabi Muhammad karena takut akan disalahgunakan. Apabila maksud dari perederan pin tersebut untuk memprovokasi kemarahan masyarakat, maka aparat diminta mengambil langkah hukum tegas.

“Kalau ada motif memprovokasi harus ada tindakan hukum, pelaku bisa dikenakan pelecehan agama. Kalau itu kealpaan atau kebodohan pelaku, segera dihentikan peredarannya dan segera ditarik,” terang anggota DPR yang terpilih untuk kedua kalinya tersebut.

Pin bergambar orang bersorban berlatar belakang hijau dengan tulisan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Alihi Wassalam dijual seharga Rp 20 ribu

Sumber: DetikCom

Menjelang pengumuman kabinet, spekulasi soal menteri terus bergulir, termasuk di PKS. Meski sebelumnya santer disebut-sebut sebagai kandidat menteri, Presiden PKS Tiffatul Sembiring dan Mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid malah diberi jatah di pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR. Apa ini tanda mereka terdepak di kabinet?

Sumber detikcom di DPP PKS menyebutkan, hasil rapat di internal DPP PKS memutuskan beberapa pos penting di DPR untuk diduduki kader-kader terbaik PKS. Pos-pos itu adalah sebagai berikut:

Ketua komisi 1: Tifatul Sembiring
Ketua BKSAP: M Hidayat Nur Wahid
Wk ketua komisi 3: Fahri Hamzah
Wk ketua komisi 8: yoyoh yusroh
Wk ketua komisi 11: M Sohibul Iman
Wk Badan Anggaran: Tamsil Linrung
Wk BURT: Refrizal

“Ini sudah diputuskan tadi. Di PKS kalau sudah diputus begini ya tidak mungkin dipindah ke pos yang lain,” papar sumber tersebut, Rabu (4/10/2009).

Benarkah penempatan Tiffatul di Komisi I dan Hidayat di Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai sinyal keduanya tidak di kabinet?

Sumber: DetikCom

Spekulasi siapa yang akan duduk di kabinet SBY-Boediono lebih baik dihentikan. Presiden SBY dijamin akan memilih figur-figur terbaik untuk menjabat sebagai menterinya.

“Itu bagus kalau tidak direpotkan dengan wacana publik. Kita hormati hak beliau,” kata mantan Ketua MPR Hidayat Nurwahid di Jakarta, Senin (12/10) malam.

Menurut mantan Presiden PKS ini, SBY memiliki keleluasaan untuk menentukan menteri-menteri yang akan mengisi kabinet. Sebab, lanjutnya, hal tersebut adalah hak prerogatif presiden yang harus dihormati.

Selama penentuan figur yang akan menjadi menteri ini, ujar Hidayat, wajar jika Presiden berkomunikasi dengan partai dan itu tidak perlu disalahartikan. “Pada saatnya nanti Presiden akan mengumumkan,” kata Nurwahid.

Sumber: Inilah.Com

Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, membeberkan partainya mendapat jatah lebih dari tiga kursi menteri dalam kabinet Susilo Bambang Yudhoyono. Namun kepastian itu tentu saja menunggu pengumuman sang presiden terpilih.

“Kalau Pak Tifatul (Presiden PKS) pernah mengisyaratkan tiga, maka perkembangan terbaru lebih dari itu,” kata Mahfudz di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 12 Oktober 2009.

Namun perkembangan baru ini masih dibicarakan, “meski hak prerogatif di Presiden SBY,” kata Mahfudz.

Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri juga melansir PKS akan mendapat lebih dari tiga kursi menteri. Pada kabinet Indonesia Bersatu saja, terdapat tiga menteri yang berafiliasi ke PKS yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, Menteri Pertanian Anton Apriyantono dan Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asyari.

Penambahan kursi menteri dari PKS diduga terjadi karena Hidayat Nur Wahid tak didukung menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta pernah mengungkap Hidayat akan diplot menjadi menteri.

Sumber: vivanews

JAKARTA (Suara Karya) Senin, 15 September 2008: Warga Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, menolak kembalinya pasar narkoba “Tenda Biru” yang sudah dibasmi aparat Polda Metro Jaya bersama masyarakat sejak 2007.

Untuk itu, sekarang digalakkan pos-pos informasi yang dilakukan oleh ibu-ibu kader PKK, terutama di RW 07. Lurah Kebon Pala Drs Panangaran Ritonga mengatakan hal itu usai pemilihan Dewan Kota Jakarta Timur di kantor kelurahan setempat, Sabtu (13/9).

“Di sana ada delapan pos untuk mendeteksi dan melapor dini apabila ada pelaku-pelaku narkoba. Warga sudah kami berikan pendampingan dan motivasi untuk tetap berani menolaknya,” kata Ritonga. Sebab, para tahanan narkoba asal Kebon Pala yang dulu ditangkap polisi kini banyak yang sudah keluar.

Ritonga menandaskan, keberhasilan polisi dan masyarakat membubarkan pasar narkoba di RW 07 Kebon Pala tidak lepas dari rahmat Allah. Sebab, penetrasi pengedar narkoba di wilayah itu kuat sekali. Namun, sejak Kapolri dijabat Jenderal Pol Sutanto, daerah itu dinyatakan sebagai percontohan pemberantasan narkoba.

“Kini kerja sama warga dengan Polda maupun Polres Jakarta Timur, terutama dengan Pak Gembong Yudha (Kasatserse Narkoba-Red), terus dipertahankan,” katanya.

Ketua TP PKK Kebon Pala Ny Zakiyah Ritonga, Ketua Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Keluarga RW 07 Ny Nurhayati, serta Ketua PKK RW 07 Ny Mimi Suroyo membenarkan keterangan Pak Lurah. Mereka mengaku para ibu PKK aktif mengantisipasi jangan sampai pasar narkoba itu dibuka lagi. Caranya, mereka menempati pos-pos tersebut dan berkoordinasi dengan warga dan aparat keamanan.

Sebelum “Tenda Biru” digerebek polisi, masyarakat dan ibu-ibu di situ sempat mengalami krisis kepercayaan kepada aparat dan polisi di wilayah itu. Sebab, kata Nurhayati, ada beberapa dari mereka yang menerima setoran dari bisnis haram tersebut. “Tenda Biru” dikenal sampai ke Badan Narkotika Nasional karena waktu jayanya tahun 2005-2006 omzetnya mencapai Rp 300 juta per hari.

Dengan keberhasilan RW 07 dan PKK-nya itu, Kelurahan Kebon Pala menyabet dua penghargaan pada puncak acara Hari Keluarga Nasional tingkat DKI bulan Juli 2008, yaitu juara I lomba PIK Keluarga RW dan juara II Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor. Bahkan Kelompok UPPKA Sri Rejeki Kebon Pala ini pada 10 September lalu mendapat bantuan modal Rp 3 juta dari Pokja V PKK Jaktim dan dana bergulir Rp 5 juta dari BKKB Jaktim. (Dwi Putro AA)