Salah satu tantangan utama dari penegakan hukum di Indonesia adalah masih kuat dan maraknya “kejahatan Korupsi” di semua level birokrasi dan stratifikasi sosial . Tidak ada istilah lain untuk mengidentifikasi perbuatan Korupsi selain sebagai sebuah Kejahatan. Dalam buku terbarunya, Koruptor, Go to Hell; mengupas anatomi Korupsi di Indonesia,   Bibit Samad Riyanto hendak meyakinkan bahwa Korupsi tidak sebatas dan tidak sederhana dimaknai sebagai sebuah Budaya, yakni budaya korupsi. Bagi Bibit, salah satu upaya untuk menumpas Korupsi, maka korupsi harus dimaknai sebagai sebuah kejahatan, yakni perbuatan Manusia yang melanggar suatu aturan hukum tertentu, merugikan diri sendiri, orang lain, masyarakat, bangsa, bahkan negara. Bahkan  Korupsi termasuk di dalam extraordinary crime atau kejahatan luar biasa

Seberapa parah sebenarnya kondisi korupsi di Indonesia? Menurut catatan Bibit Samad Riyanto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa catatan pelaporan Korupsi ke KPK sepanjang tahun 2004-2008, tercatat lebih dari 31.000 laporaan. Pada 2008 saja tercatat lebih dari 8000 laporan. Berarti dalam sebulan tidak kurang 660 laporaan dan seminggunya tidak  kurang 185 laporan. Dalam sehari berarti tidak kurang dari 37 laporan. Sementara dalam catatan Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada 2008 menduduki peringkat 126 dari 180 negara. Skor ini mengalami kenaikan 0,3 dari skor 2,3 (2007) dan peringkatnya 143 (2007) menjadi 2,6 (2008). Naiknya peringkat Indonesia lumayan signifikan jika kita cerminkan dengan penindakan korupsi di tahun ini. Namun sudah saatnya kah kita berbangga dengan unggulnya Indonesia di atas Philipina, Laos, Kamboja dan Myanmar?

Melihat sejenak ke belakang, nilai IPK Indonesia di mulai dari tahun 2000 sampai 2007 tidak pernah jauh dari angka 2 (dengan keterangan 0=sangat korup dan 10=sangat bersih). Iklim investasi di Indonesia juga dianggap sangat buruk dengan subindikator korupsi yang dinilai hanya 2,5 dari nilai maksimal 6.  Imej sarang koruptor masih melekat pada citra Indonesia di mata Internasional. Meskipun Indonesia sudah gencar melakukan penegakan hukum, keadaan korupsi di Indonesia masih belum banyak berubah, bahkan akhir-akhir ini yang terjadi justru adalah upaya yang secara sistematis melemahkan institusi KPK sebagai aktot utama dalam pemberatansan korupsi. Kejadian yang dialami Bibit – Chandra beberapa waktu yang lalu secara terang menunjukkan adanya proses kriminalisasi KPK dan sebagai bagian dari Serang balik sang koruptor.

Serangan Balik Koruptor

Buku Koruptor, Go to Hell; mengupas anatomi Korupsi di Indonesia ditulis Bibit S. Rianto    di sela-sela menjalani proses hukum atas tuduhan pemerasan terhadap Tersangka Anggoro dan penyalahgunaan wewenang, yang kesemuanya akhirnya tidak terbukti. Penulisan buku ini berawal dari kegelisahan bahkan sikap keprihatinan sang Bibit atas adanya fenomena serangan balik sang koruptor. Purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir sebagai Inspektur Jenderal Polisi ini mengawali tulisan bukunya dengan mencoba meyakinkan kepada pembaca bahwa kondisi korupsi di Indonesia semakin parah karena terjadinya gerakan sistematis oleh para koruptor untuk melemahkan KPK. Bahkan Pendahuluan  buku ini; Serangan Balik  Koruptor, mempertegas  keinginan Bibit untuk mengungkap fenomena Serangan Balik para koruptor. Kasus Antasari Azhar yang terdakwa dalam peristiwa penembakan Nasrudin dan Kriminalisasi dua Pimpinan KPK, Bibit dan Chandra diulas buku ini sebagai indikasi serangan balik para koruptor. Kedua persoalan tersebut dan  berbagai persoalan yang terjadi dan dialami oleh institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini dipengaruhi adanya upaya serangan balik dari para pelaku praktik korupsi, yang saling berkolaborasi lantaran sama-sama merasa kepentingannya terganggu akibat sepak terjang institusi tersebut.

Seperti diketahui, KPK dalam menjalankan tugasnya memang kerap kali berbenturan dengan banyak pihak dan kepentingan, terutama ketika dalam sejumlah kesempatan mereka juga menangkap orang-orang berlatar belakang beragam, mulai dari anggota legislatif, aparat penegak hukum, hingga para pengusaha yang dekat dengan lingkar kekuasaan. Di dalam buku ini dan juga di dalam berbagai kesempatan diskusi, Bibit S. Riyanto mengungkapkan bahwa praktek Serangan Balik para koruptor setelah KPK mulai berani mengungkap kasus korupsi dalam tiga kelompok, yakni Kelompok Ekonomi (Para pengusaha Hitam), kelompok Politisi (Politisi Hitam) dan Kelompok Hukum (Penegak Hukum Hitam). Segenap elemen mafia yang berada dalam komunitas ini merasa terganggu dengan sepak terjang KPK.

Gurita yang menjadi Musuh Bersama

Berangkat dari adanya fenomena tersebut, Korupsi seharusnya menjadi musuh bersama bangsa ini, tidak cukup oleh hanya Komisi Pemberantasan Korupsi atau penegak hukum saja. Salah satu strategi untuk mengefektifkan kesadaran bahwa Korupsi adalah musuh bersama, yakni memberikan gambaran yang secara jelas dan nyata bahwa Korupsi sesungguhnya sudah menjadi Gurita dalam kehidupan bangsa ini. Di antara kita mungkin hanya memahami secara terbatas makna korupsi, yakni ketika pejabat mencuri  kekayaan milik negara. Namun kita tidak sadar bahwa kita juga merupakan bagian dari Gurita Korupsi ketika secara mudah cukup membayar oknum kepolisian dalam upaya pembuatan Surat Izin Mengendara (SIM) atau pembuatan KTP di kecamatan. Tegasnya, banyak prilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari yang kita tidak sadar bahwa sesungguhnya kita sedang melakukan korupsi!. Oleh karena itu semua pihak memiliki potensi melakukan korupsi. Potensi itu akan muncul apabila memenuhi empat unsur; Niat melakukan korupsi (Desire to act), Kemampuan untuk berbuat korupsi (ability to act), peluang atau kesempatan untuk berbuat korupsi (opportunity to do corruption ) dan target atau adanya sasaran yang bisa dikorupsi (Suitable target). Untuk membongkar korupsi sampai ke akar-akarnya, maka langka utama yang harus dilakukan adalah mengenal keempat unsur-unsur ini. (halaman 14)

Gurita mempunyai sistem saraf yang sangat kompleks dengan sebagian saja yang terlokalisir di bagian otak, selain itu, gurita bergerak dengan cara merangkak atau berenang, sehingga bisa menjalan ke semua arah. Korupsi juga demikian, cara bekerjanya sangat cepat dan kompleks. Kompleksitas korupsi akhirnya melahirkan persoalan korupsi ibarat Puncak Gunung Es. (Halaman 25). Fenomena korupsi di Indonesia diibaratkan bagai puncak gunung es, puncak gunung es itu adalah kejahatan korupsi yang tergambar dalam bentuk;  badannya adalah orang, barang, dan bentuk korupsi, dan akarnya adalah kelemahan bangsa yang meliputi sistem, budaya, mental, dan kesejahteraan. Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan dengan tindakan represif, karena masih belum menyentuh aspek lain yang menumbuhkan korupsi itu sendiri. Untuk mengantisipasi gunung es korupsi ini perlu dilakukan kegiatan penanggulangan yang disebut dengan Pola deteksi Aksi. Di sini deteksi bertujuan mendapatkan informasi tentang sasaran korupsi yang harus ditangani maupun kemungkinan korban atau kerugian. Hasil deteksi Tindak Pidana Korupsi diberikan kepada fungsi penindakan (represif melalui penagakan hukum), Kerawanan Korupsi (Corruption Hazard) kepada fungsi Pencegahan (preventif secara fisik dan administratif) dan Potensi Masalah penyebab Korupsi diserahkan kepada fungsi preemtif dengan menangani masalah pada hulu permasalahannya, dan kerugian atau korban disampaikan kepada fungsi rehabilitasi.

Buku Kuroptor Go To Hell yang ditulis Bibit S. Rianto bersama Nurlis E. Meuko, seorang Jurnalis ini, cukup membantu kita untuk memetakan korupsi beserta persoalan yang melekat dalam pemberantasan korupsi. Pemetaan persoalan korupsi dalam buku ini menjadi menarik karena digunakan dengan bahasa yang lugas dan sederhana tapi otentik dan genuine. Hal ini mengingat kiprah Bibit yang selama ini di kepolisian sebagai penegak hukum sangat memahami kelemahan intenal kepolisian dalam menghadapi persoalan korupsi. Anatomi korupsi begitu mudah dipahami seperti tergambar ketika Bibit menuliskan berbagai pengalamannya di dunia penegak hukum di Bab 6 tentang Anatomi Korupsi di Indonesia. (halaman 73-145). Dalam Bab ini kita dengan mudah mendapat gambaran berbagai macam bentuk kecurangan dan kelicikan yang terjadi dalam dunia birokrasi dan penegakan hukum yang semakin memperkukuh gurita korupsi. Misalnya dalam penggunaan aset negara dan pengadaan barang dan Jasa. Selama ini kita hanya mendengar adanya hiruk pikuk korupsi dalam praktek ini. Namun buku ini mampu menjelaskan cara dan modus yang digunakan para koruptor dalam dua kesempatan tersebut.

Bibit S. Rianto, yang juga sempat mengajar di Akademi Kepolisian dan berbagai Perguruan Tinggi ini cukup berhasil membuka perspektif kita bahwa korupsi bukan sebuah persoalan yang sederhana. Dengan bahasa yang yang lugas dan penuh keberanian, sang Algojo-sapaan Bibit oleh koleganya ketika masih aktif di Kepolisian- mampu menyebut tantangan pemberantasan korupsi saat ini secara tegas. Bibit dengan lantang menyebut kelemahan kepemimpinan Presiden Republik Indonesia dalam pemberatansan korupsi karena berlindung dalam kalimat “tidak mau mengintevensi proses penegakan hukum” (halaman 151). Bibit juga menyebut persoalan personality Antasari Azhar akhirnya menjadikan beban tersendiri bagi kinerja KPK secara kelembagaan (hal 93).

Namun secara tekhnis, pengungkapan materi dalam buku ini menjadi tidak maksimal karena seringnya terjadi pengulangan materi atau isu. Misalnya contoh-contoh penyebab korupsi dan dinamika hambatannya, dibahas lebih dari dua kali pembahasan dengan aksentuasi yang hampir sama. Selain itu, dengan ditulis oleh dua orang penulis, membuat pembaca agak kebingungan menempatkan antara materi dengan sang penulis.  Selanjuntnya, penulis Buku ini cenderung gagal memperkaya perspektif serta agenda yang strategis ke depan untuk mengantisipasi semakin mengguritanya korupsi. Termasuk dalam hal upaya KPK menjalin kerjasama dengan berbagai multi stakeholders dan strategi dalam melawan serangan balik para koruptor. Secara substansi, buku ini mampu memperkaya referensi bahwa penegakan hukum termasuk korupsi masih menjadi gurita bangsa ini. Sehingga berbicara korupsi, maka buku ini menjadi salah satu  referensi yang wajib dimiliki dan dibaca. Mungkin itu.

Data Buku;

Judul : Koruptor, Go to Hell; mengupas anatomi Korupsi di Indonesia

Penulis: Bibit S.Rianto

Terbit : Desember 2009

Penerbit: Hikmah

ISBN: 978-979-37xxx

Ukuran: 13 x 18 Cover: SC Halaman: 202 /

Berat Buku: 240 gram

Baca juga di sini

KISRUH antara aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi) telah memancing gelombang reaksi yang besar dari masyarakat. Perlawanan publik yang dipicu oleh terkoyaknya rasa keadilan, menjalar dengan cepat melalui berbagai bentuk dan cara.

Ketika partai politik dianggap mandul dan parlemen dirasakan tidak lagi peka menyerap dan memperjuangkan aspirasi, rakyat menyuarakan getaran hatinya melalui media massa. Dan, ketika beragam media massa hanya menyajikan informasi yang seragam, rakyat pun berpaling ke media alternatif: Parlemen jalanan!

Kini, saluran baru untuk menyampaikan aspirasi itu bertambah lagi ketika ruang maya publik (public cyberspace) memberi peluang lebih besar untuk membangun jejaring dalam tempo singkat. Tak sampai dua pekan, lebih sejuta pengguna ‘bukumuka’ (facebook) telah terhubung dan bersekutu dalam sebuah aksi perlawanan. Belum lagi mereka yang menggunakan twitter, blog, dan milis, untuk tujuan sama.

Demokrasi ala ruang maya ini dengan sendirinya telah melengkapi dan memperkuat kecenderungan parlemen jalanan yang sebelumnya sudah jadi wahana penyalur aspirasi ketika saluran-saluran formal dianggap mampat. Ia terbebas dari berbagai tekanan pemerintah, ekonomi, dan partisan politik tertentu lantaran tidak ada yang dapat mengendalikannya.

Ruang maya publik ini telah menunjukkan perannya dalam mengambil alih fungsi-fungsi yang selama ini ini diemban oleh ruang nyata publik seperti gedung parlemen, pasar, toko buku, mal, pusat informasi, galeri, museum serta taman bermain. Dalam kasus Bibit- Chandra dan kisruh seputar penanganannya ini kita melihat bahwa ‘parlemen online’ tidak bisa lagi diabaikan.

Kemampuan dan kecepatannya membangun jejaring, telah memungkinkan aksi-aksi perwalanan dan dukungan terhadap suatu persoalan masyarakat secara lebih besar dan serentak, karena “ruang sidang maya” ini menerobos batas-batas administratif geografis. Ia bisa membuat sebuah gerakan menjadi jauh lebih besar dan meluas dalam tempo yang serentak.

Ya, ruang maya publik telah memungkinklan bertemunya berbagai pihak untuk saling berkomunikasi, menjadi pilihan wacana yang ideal tatkala ketersediaan ruang nyata publik kian menghilang oleh berbagai sebab. Persoalannya kemudian adalah sejauhmana dan bagaimana sebaiknya kita melihat, dan sekaligus terlibat sebagai bagian dari masyarakat ruang maya?

Dalam wacana politik, hal ini mungkin memunculkan optimisme akan peran besarnya sebagai alternatif kekuatan baru yang dapat menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik. Optimisme itu tidak berlebihan karena dari sudut pandang komunikasi politik, internet merupakan saluran komunikasi yang potensial dalam menyalurkan berbagai opini dan gagasan politik yang selama ini tersumbat.

Jika digunakan secara dewasa dan proporsional ia bisa menjadi obat yang mujarab bagi penyembuhan kembali sistem demokrasi yang sedang sakit dalam masyarakat kita. Tentu saja dengan sejumlah persyaratan, di antaranya membangun sikap politik
yang matang dan budaya politik yang dewasa.

Komunikasi politik itu tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek budaya politik seperti sikap mental, etika politik, dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Namun berbagai peristiwa yang kita lihat akhir-akhir ini, seringkali menunjukkan bahwa budaya politik para elite masyarakat kita masih jauh dari kata matang dan dewasa.

Dalam kondisi seperti ini bila ruang maya digunakan oleh kelompok masyarakat yang masih sering menafsirkan kata demokrasi sebagai kebebasan mutlak (anarchic democracy) dan boleh melakukan apapun, maka kekuatan alternatif itu bisa berubah wujud menjadi sosok yang mengerikan.

Mengapa? karena wacana alternatif itu akan berubah fungsi menjadi neraka elektronik, tempat orang saling memaki, mengutuk, mengumpat, menghujat, menuduh, dan memfitnah, seperti halnya neraka politik yang telah melanda dunia politik kita sejak tiga dekade silam.

Dalam konteks inilah sebaiknya kita melihat bagaimana seharusnya memanfaatkan ruang maya publik itu dengan lebih bijak, agar betul-betul menjadi saluran alternatif masyarakat dalam proses pencariaannya akan makna kehidupan demokrasi yang lebih baik. (*)