Cerita tentang mafia peradilan bukan dongeng belaka. Gambaran karut-marutnya dunia hukum di Indonesia itu terjadi di banyak tempat dan berbagai tingkatan. Mulai pola yang sederhana hingga rumit, melibatkan recehan hingga uang miliaran rupiah. Tujuannya, keuntungan bagi pemain di dalamnya.

Tawaran permainan yang secara sederhana dikisahkan Nugroho kepada Kompas, Sabtu (21/11). Sekitar sembilan tahun lalu ibunya berprofesi sebagai pedagang diciduk polisi dengan tuduhan menadah barang curian.

Sri, ibu Nugroho, kebetulan mendapat tawaran sepatu dengan harga “cuci gudang” alias obral dari seorang sales. Namun, sepekan setelah transaksi terjadi, polisi datang ke rumah Sri bersama si sales. Ternyata sepatu yang dijual sales tersebut adalah sepatu curian !

Esoknya, Sri diminta datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan kemudian menandatangani surat berupa blangko yang diisi tulisan tangan.

Sri, sebagai masyarakat tidak paham hukum dan malu dikaitkan dengan persoalan hukum, ingin cepat-cepat menyelesaikan pemeriksaan. Akibatnyam tanpa dibaca, surat yang disodorkan polisi ditandatangani. Ternyata surat itu menyebutkan Sri sebagai tersangka, dikenai pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penadahan.

Sri mempertanyakan status tersangka itu hingga oknum polisi menawarinya untuk berdamai. Sri harus menyediakan uang Rp 20 juta agar statusnya dapat berubah menjadi saksi. Tanpa uang, Sri akan terus menjadi tersangka dan diseret ke pengadilan. Setelah melalui proses tawar-menawar yang alot, akhirnya tercapai “harga damai” Rp 7 juta.

Kenapa Sri memutuskan meladeni permintaan yang itu ? Alasannya, jika maju ke pengadilan, akan menghabiskan lebih banyak waktu, lebih banyak uang, dan lebih banyak malu.

Dipermainkan

Tak pernah terbayang dalam pikiran Wijaya – bukan nama sebenarnya – salah satu pimpinan perusahaan telekomunikasi swasta nasional, berhubungan dengan polisi.

Urusan ini bermula ketka laki-laki keturunan Tionghoa itu didatangi oleh calon investor yang mengaku memiliki uang Rp 80 milliar hingga Rp 100 milliar.

Calon investor itu ingin membeli perusahaan Wijaya. Lantas si calon investor itu bertanya-tanya tentang data perusahaan, termasuk pernah bersengketa atau tidak.

Wijaya mengakui, perusahaannya pernah terbelit sengketa yang sebenarnya sudah selesai secara substansi. Menanggapi hal itu, si calon investor – yang mengaku kenal pejabat tinggi di kepolisian dan di kejaksaan – menawarkan bantuan menyelesaikan sengketa itu. Wijaya tergoda sehingga menyerahkan pengurusan perkara sengketa tersebut ke calon invevstor.

Alih-alih perkara selesai, Wijaya malah dipusingkan dengan perkara pidana baru yang tiba-tiba saja muncul. Ia memercayakan pengurusan ini kepada calon invevstor. Wijaya terpaksa mengeluarkan uang Rp 4 milliar untuk si calon invvestor dan Rp 13 milliar untuk mengurus kasus.

Lama-lama Wijaya sadar bahwa dirinya dipermainkan. Si calon investor ini sebenarnya ingin mencaplok perusahaannya tanpa melalui proses jual beli. “ Dia ini canggoh sekali. Ia tidak hanya memfasilitasi penyelesaian kasus, tapi bisa membuat kasus, “  ujarnya.

Mengakar kemana-mana

Advokat Petrus Selestinus mengungkapkan, praktik-praktik semacam itu lazim terjadi di dunia penegakan hukum Indonesia. Bahkan, ada juga oknum pengacara yang dekat dengan jaksa dan polisi sehingga seolah-olah menjadi “rekanan” penegak hukum itu. Tersangka atau saksi yang diperiksa di kejaksaan atau kepolisian disarankan memakai jasa pengacara itu.

Sebaliknya, oknum pengacara itu melakukan lobi-lobi kasus, menawarkan ataupun diperalat oleh penegak hukum untuk mengatur yang dari klien. Model-moedl tawaran bantuan yang diberikan bermacam-macam. Ada paket menghentikan status tetap sebagai saksi dan tidak menjadi tersangka, tersangka tetapi tidak ditahan, upaya agar kasus tidak sampai ke penuntutan, dan sebagainya.

Tarifnya beragam, tergantung dari kemampuan orang yang terkena msalah hukum, mulai dari jutaan rupiah hingga puluhan miliar rupiah.

Menurut Petrus Selestinus, makelar kasus ini beroperasi hampir di semua lembaga penegak hukum, baik polisi, jaksa, pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun komisi hukum di DPR. “ Bahkan, jangan lupakan juga di Badan Pememriksa Keuangan terkait penenrbitan hasil audit tentang ada tidaknya kerugian negara, “ kata Petrus.

Tumpak Hatorangan Panggabean, Ketua Sementara KPK, membantah tudingan itu.

Satjipto Rahardjo, guru besar emeritus sosiologi hukum Diponegoro, Semarang, menyebutkan, salah satu peluang terciptanya mafia peradilan adalah banyaknya telinga di sekitar pengambil putusan dan proses pengambilan putusan. Misalnya, saat munculnya advis – yang bosa menunjukkan arah putusan – sesudah majelis hakim berunding tentang putusan. Para pemilik telinga, antara lain asisten, juru tulis, termasuk hakim sendiri, dapat menawarkan advis itu ke pihak yang berkepentingan.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy kepada wartawan, Jumat (20/11), mengakui, ada banyak cara yang digunakan makelar kasus untuk memengaruhi proses penanganan perkara, misalnya agar proses penyidikan diperlama. Namun, Marwan menjamin, ia telah menegaskan kepada anak buahnya agar mempercepat penanganan perkara.

Ketua Muda (MA) Pengawasan Mahkamah Agung Hatta Ali menyatakan, MA sudah serius mengawasihakim dan aparat pengadilan. Sepanjang tahun 2009, sebanyak 74 hakim dijatuhi sanksi.

Kini, kembali pada niat untuk membersihkan institusi hukum dari mafia peradilan. Bersihkan dan jangan menutup mata !

Kompas, 23.11.2009, merilis ilustrasi grafis praktik Pola-pola Dalam Praktik Mafia Peradilan untuk melengkapi wawasan kita tentang hal ini berdasarkan publikasi ICW (Indonesian Corruption Watch, 2002) untuk kita simak bersama dengan penuh rasa prihatin.

Kepolisian :

A.    Tahap Penyelidikan

1.    Permintaan yang jasa : Laporan ditindaklanjuti setelah menyerahkan uang jasa.
2.    Penggelapan perkara : Penanganan perkara dihentikan setelah ada kesepakatan membayar sejumlah uang kepada polisi.

B.    Tahap Penyidikan

1.    Negosiasi perkara :
a.    Tawar- menawar pasal yang dikenakan terhadap tersangka, dengan imbalan uang yang berbeda-beda.
b.    Menunda surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan.

2.    Pemerasan oleh polisi  :
a.    Tersangka dianiaya lebih dulu agar mau kooperatif dan menyerahkan uang.
b.    Mengarahkan kasus lalu menawarkan jalan damai.

C.    Pengaturan Ruang Tahanan

Penempatan di ruang tahanan menjadi alat tawar-menawar.

Kejaksaan :

1.    Pemerasan
a.    Penyidikan diperpanjang untuk merundingkan uang damai.
b.    Surat panggilan sengaja tanpa status “saksi” atau “tersangka”, pada ujungnya saat pemeriksaan dimintai uang agar statusnya tidak menjadi “tersangka”.

2.    Negosiasi status

Perubahan status tahanan seorang tersangka juga jadi alat tawar-menawat.

3.    Pelepasan tersangka

Melalui surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atau sengaja membuat dakwaan yang kabur (obscuur libel) sehingga terdakwa divonis bebas.

4.    Penggelapan perkara
a.    Berkas perkara dapat dihentikan jika memberikan sejumlah uang.
b.    Saat dilimpahkan ke kejaksaan/polisi menyebutkan “sudah ada yang mengurus” sehingga tidak tercatat dalam register.

5.    Negosiasi perkara
a.    Proses penyidikan yang diulur-ulur merupakan isyarat agar keluarga tersangka menghubungi jaksa.
b.    Dapat melibatkan calo, antara lain dari kejaksaan, anak pejabat, pengacara rekanan jaksa.
c.    Berat atau kecilnya dakwaan menjadi alat tawar-menawar.

6.    Pengurangan tuntutan
a.    Tuntutan dapat dikurangi apabila tersangka memberikan uang.
b.    Berita acara pemeriksaan dibocorkan saat penyidikan.
c.    Pasal yang disangkakan juga dapat diperdagangkan.

Persidangan

1.    Permintaan uang jasa

Pengacara harus menyiapkan uang ekstra untuk bagian registrasi pengadilan.

2.    Penentuan majelis hakim

Dapat dilakukan sendiri atau menggunakan jasa panitera pengadilan.

3.    Negosiasi putusan
a.    Sudah ada koordinasi sebelumnya mengenai tuntutan jaksa, yang berujung pada vonis hakim.
b.    Tawar-menawar antara hakim, jaksa, dan pengacara mengenai besarnya hukuman serta uang yang harus dibayarkan.

Tahap Banding Perkara

1.    Negosiasi putusan

Pengacara menghubungi hakim yang mengadili, lalu tawar-menawar hukuman.

2.    Penundaan eksekusi

Pelaksanaan putusan dapat ditunda dengan membayar sejumlah uang kepada jaksa   melalui calo perkara atau pelaksana eksekusi.

Lembaga Pemasyarakatan

1.    Pungutan bagi pengunjung.
2.    Uang cuti.
3.    Menggunakan orang lain yang identitasnya disesuaikan dengan identitas terpidana.
4.    Perlakuan istimewa

Sumber  :

Dari Recehan sampai Miliaran – Susana Rita / Dewi Indriastuti
Pola-pola Dalam Praktik Mafia Peradilan – Grafis : Septa
Kompas, 23.11.2009

PENGUMUMAN
NOMOR : 810/ 1566 /BKD
TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PELAMAR UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI
FORMASI TAHUN 2009
BERDASARKAN SURAT MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 129.P./M.PAN/9/2009 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2009 PERIHAL RINCIAN FORMASI CPNS DAERAH TAHUN 2009 UNTUK PELAMAR UMUM, DAN KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 436 TANGGAL 23 OKTOBER 2009 TENTANG PENETAPAN FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2009. BERSAMA INI DIUMUMKAN BAHWA PEMERINTAH KOTA JAMBI AKAN MENERIMA CPNS DAERAH YANG BERASAL DARI PELAMAR UMUM SEBANYAK 379 (TIGA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN) ORANG SEBAGAI TENAGA GURU, TENAGA KESEHATAN SERTA TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI YANG TERDIRI ATAS :
1. TENAGA GURU : 157 ORANG
2. TENAGA KESEHATAN : 84 ORANG
3. TENAGA TEKNIS : 138 ORANG
SYARAT DAN KETENTUAN CALON PESERTA SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DIMAKSUD ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
I. SYARAT-SYARAT UMUM
1. WARGA NEGARA INDONESIA
2. USIA SERENDAH-RENDAHNYA 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN DAN SETINGGI-TINGGINYA 35 (TIGA PULUH LIMA) TAHUN TMT 1 JANUARI 2010, ATAU 40 (EMPAT PULUH) TAHUN BAGI YANG BEKERJA PADA INSTANSI ATAU LEMBAGA SWASTA YANG BERBADAN HUKUM YANG MENUNJANG KEPENTINGAN NASIONAL PALING KURANG 5 (LIMA) TAHUN PADA TANGGAL 17 APRIL 2002.
3. TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA ATAU KURUNGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP, KARENA MELAKUKAN SUATU TINDAK PIDANA KEJAHATAN.
4. TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAU TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI SWASTA.
5. TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CALON / PEGAWAI NEGERI SIPIL.
1
6. MEMPUNYAI PENDIDIKAN, KECAKAPAN, KEAHLIAN, DAN KETERAMPILAN YANG DIPERLUKAN.
7. BERKELAKUAN BAIK.
8. SEHAT JASMANI DAN ROHANI.
9. BERSEDIA DITEMPATKAN DISELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ATAU NEGARA LAIN YANG DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH.
II. SYARAT KHUSUS UNTUK MENGAJUKAN LAMARAN
1. SURAT LAMARAN DITULIS TANGAN SENDIRI, HURUF KAPITAL (BALOK) TINTA HITAM DI ATAS KERTAS HVS (TIDAK BERGARIS) DIBUBUHI MATERAI Rp. 6000,- DITUJUKAN KEPADA BAPAK WALIKOTA JAMBI.( SEPERTI CONTOH TERLAMPIR ).
2. PHOTO COPY IJAZAH TERAKHIR DAN TRANSKRIP NILAI YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG.
3. PHOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) YANG MASIH BERLAKU.
4. PAS FOTO HITAM PUTIH UKURAN 3 x 4 CM SEBANYAK 4 (EMPAT) LEMBAR.
5. PELAMAR PENYANDANG CACAT MENCANTUMKAN TINGKAT DAN JENIS KECACATANNYA SERTA TUGAS/PEKERJAAN YANG AKAN DILAMAR PADA PERMOHONAN PELAMAR.
6. PERSYARATAN NOMOR 1 S/D 4 DIBUAT DALAM RANGKAP 1 (SATU).
III. JUMLAH FORMASI, JABATAN, DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DILAMAR ADALAH SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI NOMOR : 436 TANGGAL 23 OKTOBER 2009 TENTANG PENETAPAN FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2009. ( LIHAT LAMPIRAN PENGUMUMAN INI )
IV. JADUAL DAN TATA CARA PENDAFTARAN
A. PENDAFTARAN/ PENGIRIMAN/PENERIMAAN LAMARAN :
MULAI TANGGAL 28 OKTOBER S/D 11 NOVEMBER 2009 (STEMPEL POS).
1. BERKAS LAMARAN DIKIRIM MELALUI KANTOR POS YANG DITUJUKAN KEPADA :
KEPADA YTH :
WALIKOTA JAMBI
CQ. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA JAMBI
JLN. JEND. BASUKI RAHMAT KOTA BARU KOTA JAMBI 36128.
BAGI PELAMAR YANG MENGIRIMKAN BERKAS LAMARAN SEBELUM ATAU SESUDAH TANGGAL JADUAL PENDAFTARAN/PENGIRIMAN/ PENERIMAAN BERKAS LAMARAN YANG DITETAPKAN, DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT ATAU GUGUR.
2
2. PADA SUDUT KIRI AMPLOP DITULIS JABATAN LAMARAN BESERTA PENDIDIKAN TERAKHIR PELAMAR (TENAGA GURU, TENAGA KESEHATAN, TENAGA TEKNIS LAINNYA)
CONTOH :
- TENAGA GURU : GURU KELAS : D.II PGSD
- TENAGA KESEHATAN : ASISTEN APOTEKER : SMF
- TENAGA TEKNIS : PRANATA KOMPUTER : S.1 KOMPUTER
3. BAHAN YANG DIPERLUKAN UNTUK PENDAFTARAN ANGKA 2, SYARAT KHUSUS 1 S/D 5 DIMASUKKAN KE DALAM MAP SNELHECTER KERTAS (BERTULANG) :
- SMF, SPPH, SPK, SPRG, SMAK WARNA MERAH
- D.II / D.III WARNA HIJAU
- SARJANA S.I WARNA BIRU
- SARJANA S.2 / DOKTER SPESIALIS WARNA KUNING
B. PENGUMUMAN SELEKSI ADMINISTRASI :
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2009
TEMPAT : KANTOR WALIKOTA JAMBI
C. PENGAMBILAN NOMOR UJIAN :
TANGGAL : 23 S/D 24 NOVEMBER 2009
TEMPAT : KANTOR WALIKOTA JAMBI
D. PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS :
HARI : MINGGU
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2009
WAKTU : 0800 WIB S.D SELESAI
TEMPAT : DITENTUKAN KEMUDIAN
KELENGKAPAN : PAKAIAN BEBAS, SOPAN DAN RAPI
MEMBAWA PENSIL 2B, PENGHAPUS, PENA DAN PAPAN ALAS.
E. PENGUMUMAN KELULUSAN :
TANGGAL : 9 DESEMBER 2009
TEMPAT : KANTOR WALIKOTA JAMBI
3
V. MATERI UJIAN :
TES KOMPETENSI DASAR (TKD) TERDIRI DARI :
1. TES PENGETAHUAN UMUM (TPU);
2. TES BAKAT SKOLASTIK (TBS);
3. TES SKALA KEMATANGAN (TSK).
VI. BERKAS LAMARAN YANG TELAH DITERIMA PANITIA TIDAK DAPAT DIAMBIL KEMBALI.
VII. KETENTUAN PANITIA DALAM HAL PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2009 INI TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT DAN SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH SESUAI PETUNJUK DARI PEMERINTAH.
VIII. SETIAP PELAMAR TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.
DEMIKIAN UNTUK DIMAKLUMI
TERIMA KASIH.
JAMBI, 26 NOVEMBER 2009
An. WALIKOTA JAMBI
Sekretaris Daerah
KAILANI, SH. M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19601023 198903 1 002

Rencananya, pada Senin (19/10), Presiden dan Wapres terpilih SBY-Boediono masih akan memanggil sejumlah calon menteri untuk menduduki jabatan di kabinet yang masih tersisa.

Dari nama-nama yang sudah dipanggil SBY-Boediono, sejumlah posisi nampaknya masih belum terisi, antara lain posisi Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Sekretaris Kabinet. baca selengkapnya,..

Rencananya, pada Senin (19/10), Presiden dan Wapres terpilih SBY-Boediono masih akan memanggil sejumlah calon menteri untuk menduduki jabatan di kabinet yang masih tersisa.

Dari nama-nama yang sudah dipanggil SBY-Boediono, sejumlah posisi nampaknya masih belum terisi, antara lain posisi Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Sekretaris Kabinet. baca selengkapnya,..

Rencananya, pada Senin (19/10), Presiden dan Wapres terpilih SBY-Boediono masih akan memanggil sejumlah calon menteri untuk menduduki jabatan di kabinet yang masih tersisa.

Dari nama-nama yang sudah dipanggil SBY-Boediono, sejumlah posisi nampaknya masih belum terisi, antara lain posisi Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Sekretaris Kabinet. baca selengkapnya,..

Rencananya, pada Senin (19/10), Presiden dan Wapres terpilih SBY-Boediono masih akan memanggil sejumlah calon menteri untuk menduduki jabatan di kabinet yang masih tersisa.

Dari nama-nama yang sudah dipanggil SBY-Boediono, sejumlah posisi nampaknya masih belum terisi, antara lain posisi Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Sekretaris Kabinet. baca selengkapnya,..

Rencananya, pada Senin (19/10), Presiden dan Wapres terpilih SBY-Boediono masih akan memanggil sejumlah calon menteri untuk menduduki jabatan di kabinet yang masih tersisa.

Dari nama-nama yang sudah dipanggil SBY-Boediono, sejumlah posisi nampaknya masih belum terisi, antara lain posisi Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Sekretaris Kabinet. baca selengkapnya,..

Rencananya, pada Senin (19/10), Presiden dan Wapres terpilih SBY-Boediono masih akan memanggil sejumlah calon menteri untuk menduduki jabatan di kabinet yang masih tersisa.

Dari nama-nama yang sudah dipanggil SBY-Boediono, sejumlah posisi nampaknya masih belum terisi, antara lain posisi Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Sekretaris Kabinet. baca selengkapnya,..

Rencananya, pada Senin (19/10), Presiden dan Wapres terpilih SBY-Boediono masih akan memanggil sejumlah calon menteri untuk menduduki jabatan di kabinet yang masih tersisa.

Dari nama-nama yang sudah dipanggil SBY-Boediono, sejumlah posisi nampaknya masih belum terisi, antara lain posisi Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Sekretaris Kabinet. baca selengkapnya,..

Berikut ini adalah link  koleksi soal-soal tes CPNS yang saya miliki.

http://www.ziddu.com/download/6386878/cpns.rar.html

Tan Sri Isa Samad diumumkan sebagai calon BN dalam pilihanraya kecil DUN Bagan Pinang 11 Oktober depan.

Isa, 59, merupakan ketua Umno bahagian Teluk Kemang dan bekas naib presiden Umno.

Pengumuman tersebut dibuat oleh Timbalan Presiden Umno, Tan Sri Muhyiddin Yassin di bilik operasi BN di Port Dickson hari ini.

Kerusi DUN Bagan Pinang kosong ekoran kematian penyandangnya, Azman Mohamad Noor dari BN yang menang dengan majoriti 2,333 dalam pilihanraya umum Mac tahun lalu.

Azman yang juga naib ketua bahagian Teluk Kemang menewaskan Ramli Ismail dari PAS yang mendapat 4,097 undi.

PAS pula akan mengumumkan calonnya malam ini.

Sebelum mengumumkan nama calon BN, Muhyiddin bertanya kepada para hadirin siapa yang mereka mahu, dan mereka menjawab: “Isa”.

Sambil memetik slogan 1Malaysia yang diilhamkan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak, Muhyiddin berkata “sebab rakyat didahulukan, rakyat nak?” disambut dengan laungan kuat “Isa”.

Najib tiba sejurus selepas Muhyiddin mengumumkan calon BN itu pada jam 5.15 petang.

Isa digantung selama tiga tahun sejak 24 Jun 2005 kerana rasuah politik ketika pemilihan Umno 2004.

Isa memenangi jawatan naib presiden Umno bagi penggal
2004-2007 dengan memperoleh 1,507 undi, iaitu undi tertinggi mengatasi Ketua
Menteri Melaka Datuk Seri Mohd Ali Rustam (1,329 undi) dan Menteri Perdagangan
Antarabangsa dan Industri ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin (1,234 undi).

Bagaimanapun kemenangannya itu kemudiannya dibatalkan selepas didapati bersalah terhadap tuduhan amalan politik wang dalam pemilihan tersebut.

Pada mulanya, dia digantung selama enam tahun atau dua penggal tetapi dikurangkan selepas beliau membuat rayuan.

Ekoran itu, mantan Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad berpendapat bahawa Isa tidak seharusnya menjadi calon BN dalam pilihanraya kecil tersebut.

Jika tidak, kata Dr Mahathir, imej Umno akan terjejas kerana dianggap tidak serius dalam memerangi politik wang sekiranya masih meletakkan mereka yang sudah didapati bersalah dalam rasuah politik sebagai calon.

Dewan Harian PAS bermesyuarat petang tadi untuk memuktamad pemilihan calonnya bagi pilihanraya kecil DUN Bagan Pinang pada 11 Oktober depan.

Nama calon tersebut akan diumumkan malam ini bertempat di markas PAS Batu 9, Jalan Pantai Teluk Kemang oleh presiden parti, Datuk Seri Abdul Had Awang.

Manakala Timbalan Presiden Umno, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan pemilihan bekas menteri besar Negeri Sembilan, Tan Sri Isa Samad sebagai calon BN.

Kerusi DUN Bagan Pinang kosong ekoran kematian penyandangnya, Azman Mohamad Noor dari BN yang menang dengan majoriti 2,333 dalam pilihanraya umum Mac tahun lalu.

Azman yang juga naib ketua bahagian Teluk Kemang, menewaskan Ramli Ismail dari PAS yang mendapat 4,097 undi.

Menurut sumber, dalam mesyuarat petang tadi, dua nama disebut untuk dipilih sebagai calon PAS.

Mereka ialah Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan, Zulkefly Mohamad Omar dan bekas ketua Dewan Ulama PAS negeri itu, Kassim Tahir.

Bagaimanapun, dipercayai PAS akan memilih calon yang lebih muda, iaitu Zulkefly untuk bertanding dalam pilihanraya kecil DUN Bagan Pinang itu.

Apa yang diperhatikan konsumen ketika mengincar suatu barang ? Mayoritas hanya memelototi label harga dan mengabaikan komposisi bahan. Fakta itu membuat Dara O’Rourke, pakar lingkungan dari Universitas California gencar mengampanyekan belanja cerdas.

Kerapkali calon pembeli tidak peduli apakah berbahaya bagi lingkungan ataupun kesehatan diri sendiri. Dia lantas tergerak membuat GoodGuide, situs panduan yang berisi mengenai analisa dan pringkat terhadap suatu produk.

“ Kami (hanya) ingin membantu orang menemukan produk (bagus) yang juga memiliki nilai yang baik. Pada dasarnya kita tidak tahu apapun mengenai produk yang kita beli. Kita (seperti) hidup di era kegelapan saat sedang berbelanja, “ tutur Dara O’Rourke, penggagas dan pencipta GoodGuide seperti dikutip The Christian Science Monitor.

Hanya dalam waktu kurang dari seminggu Dara O’Rourke beserta tim-nya menganalisa lebih dari 75.000 produk yang beredar di pasaran AS. Sebagai hasilnya mereka memberikan peringkat 0 – 10 berdasarkan dampak lingkungan, kesehatan, dan sosial yang ditimbulkan dari masing-masing produk. Produk yang menempati peringkat 6 – 8 terbilang bagus. Sedangkan yang berada di posisi 3 – 5 merupakan produk yang dinilai tidak begitu baik. Setidaknya 600 kriteria digunakan untuk mengevaluasi seluruh produk yang ada.

Kriteria yang dipakai diantaranya adalah potensi terhadap dampak lingkungan. Dalam hal ini tim GoodGuide melihat pada kemampuan daur ulang produk tersebut. Mulai dari proses pembuatan hingga pembusukan di tanah.

Juga faktor sosial dari perusahaan yang memproduksi barang itu. Seperti jumlah bayaran pekerja, transparansi kebijakan dan tanggung jawab sosial yang bisa berupa kontribusi amal dari pendapatan mereka.

Nah, dari beberapa produk yang diteliti ada salah satu yang mendapatkan nilai sempurna dan berada di peringkattertinggi. Sebut saja produk Lip Balm madu bermerk Burt. Burt mendapatkan nilai 10 untuk kesehatan. Tetapi hanya mendapat  nilai 7,6 dalam hal dampak lingkungan yang bisa ditimbulkan. Sedangkan rata-rata keseluruhannya Burt mendapat nilai 8,6.

“ Dengan panduan GoodGuide publik akan membuat pilihan yang lebih baik tentang apa yang akan mereka beli. Konsumen juga bisa memutuskan sendiri produk mana yang lebih bernilai (baik untuk kesehatan dan lingkungan).”

Terobosan sang profesor itu mendapat sambutan hangat. “ Perangkat dari GoodGuide menciptakan kesadaran pada konsumen, “ ungkap Drummond Lawson, ahli strategi lingkungan berdasarkan produk buatan industri rumah tangga San Francisco.

Ke depan, O’Rourke juga memimpikan panduan ciptaannya bisa diakses melalui iPhone. Tentunya setelah dilengkapi dengan perangkat lunak khusus. Dia berharap bisa suatu saat ada perangkat lunak yang memungkinkan iPhone bisa mengenali barang yang tergolong bagus ketika mereka masuk ke dalam toko. Misalkan bisa memberitahu produk pasta dan sampo apa yang bagus untuk dibeli.

Ide awal kemunculan GoodGuide itu berawal dari pertanyaan dalam diri O’Rourke untuk mengetahui komposisi yang ada dalam produk yang dipakai keluarganya sehari-hari. Maka, pemeriksaan pertama pun dulakukannya terhadap pelindung matahari dan sampo yang sering dia beli untuk putrinya. Hasilnya, dia terkejut dengan apa yang ditemukannya.

Kedua produk itu mengandung bahan yng bisa menimbulkan alergi terhadap kulit dan karsinogen, zat yang bisa memicu kanker. Baru setelah itu dia bersama-sama dengan mahasiswanya di Berkeley memulai penelitian produk yang lebih banyak lagi.

O’Rourke selama ini lebih banyak menghabiskan waktunya dalam berkarir untuk menganalisa dampak lingkungn dan sosial dari rantai penyaluran produk global.

Sumber  :

Gara-gara Kaget Sabun Favorit sang Anak Rawan Picu Kanker – Jawa Pos, 03.09.2009
Foto : The Christian Science Monitor