chandra « WordPress.com Tag Feed

TAK ADA YANG KALAH DAN MENANG

hagemman — Sat, 28 Nov 2009 02:35:23 +0000

Jika ada negara di muka bumi yang paling enak ditonton dalam arti runyam dan remuk dalam proses penegakan hukum, Indonesia adalah salah satu di antaranya yang berada di baris paling depan.

Lembaga Komisi Pemberantasan Krosupsi (KPK) yang sengaja dibentuk dalam semangat reformasi untuk membantu tugas-tugas kepolisian dan kejaksaan, khususnya dalam memerangi korupsi karena dua institusi negara itu setengah lumpuh dalam menjalankan tugas dan kewajibannya – sekarang justeru sedang adu jotos. Bukankah ini adalah sebuah pertunjukan dari bangsa yang tunamalu ?

Presiden bertindak cepat

Saya tidak tahu, bagaimana pilunya arwah tokoh seperti Bung Hatta dan Jenderal Hoegeng menyaksikan tontonan gratis yang setengah biadab ini. Petinggi polisi dan Kejaksaan Agung telah sama-sama pasang badan dalam upaya menegakkan benang basah, dengan merekayasa bukti hukum untuk melumpuhkan KPK dengan mengorbankan Bibit dan Chandra. Namun, tanpa dikomando, rakyat dari berbagai lapisan yang masih berfungsi nuraninya bangkit serentak melawan segala kepalsuan ini.

Syukurlah, kali ini Presiden bertindak cepat dengan membentuk Tim Delapan pada 2 Nopember lalu. Temuanya telah diserahkan kepada Presiden pada 16 Nopember, sesuai jangka waktu yang diberikan kepada tim ini.

Kini publik sudah tahu apa isi laporan tim setebal 31 halaman itu. Dari salah seorang anggota tim, saya diberi tahu bahwa Presiden cukup puas dengan hasil kerja Tim Delapan ini. Salah satu indikator kepuasan itu adalah agar temuan investigasi itu dibagikan kepada publik, segera setelah dilaporkan kepada Presiden.

Bagi saya, yang selama ini bersikap kritis kepada kepemimpinan Presiden SBY, kejadian ini sungguh luar biasa. Keluarbiasaan semacam ini jangan hanya berhenti pada titik awal ini.

Kini bagaimana selanjutnya ? Bola sepenuhnya berada di tangan Presiden. Jika ingin Program 100 Hari-nya dihargai publik, saya mohon agar saran dan rekomendasi Tim Delapan dilaksanakan dengan berani dan penuh tanggung jawab sekalipun akan membawa korban.

Menghargai hasil Tim Delapan

Tidak ada jalan yang paling bijak bagi Presiden, kecuali menghargai dan melaksanakan hasil kerja tim yang dibentuknya sendiri. Untuk sementara waktu, agar semua pihak tidak kehilangan muka, bisa saja dicari formula dalam format “tak ada yang menang dan kalah” (win-win solution) agar tidak menyulut keguncangan dahsyat seketika.

Namun, untuk jangka panjang, reformasi total pada semua institusi penegakan hukum wajib dilaksanakan. Untuk tujuan ini perlu dibentuk komisi/tim independen yang terdiri dari mereka yang punya rekam jejak yang telah teruji selama ini dengan integritas moral yang tahan banting, baik dari warga biasa, perguruan tinggi, kepolisian, maupun kejaksaan masih cukup tersedia. Tim Delapan adalah satu contoh teruji untuk itu sekalipun saya semula agak skeptis.

Berharap kepada Presiden

Kemudian, untuk jangka lebih panjang lagi, reformasi birokrasi secara keseluruhan – yang selama ini hanya berkutat dalam teori dan wacana – harus dilakukan mulai sekarang. Birokrasi kita tetap buruk dan rapuh seperti sediakala, tidak banyak berbeda dengan keadaan sebelum era reformasi. Jika ada perbedaan, bukan dalam bentuk perubahan fundamental. Segi positifnya sekarang adalah borok menahun itu lebih mudah dibongkar berkat pers sebagai salai satu pilar demokrasi dibandingkan dengan masa sebelumnya yang selalu ditutup rapat, sesuai dengan watak utama sebuah rezim otoritarian.

Sekiranya SBY gagal membaca tanda-tanda zaman saat ini untuk bertindak cepat dan tepat, pemerintahannya mungkin saja bertahan sampai tahun 2014 dengan legitimasi konstitusional yang dimiliki.

Namun, terkait legitimasi moral dan sosial, kita semua tidak perlu bertanya karena berangsur-angsur akan runtuh. Kita belum dapat membayangkan akibat buruknya jika semua itu berlaku.

Pembentulan Tim Delapan melalui gerak cepat yang tangkas itu harus diikuti gerak cepat selanjutnya jika memang kita tidak rela melihat Indonesia tercinta ini seperti kampung tak bertuan.

Kita semua masih berharap, semoga Presiden SBY mampu membawa negara dan bangsa ini ke keadaan yang lebih baik.

Sumber :

Tak Ada yang Kalah dan Menang, Ahmad Syafii Maarif | Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah
Kompas, 20.11.2009

LEGALISTIK DAN MENGAMBANG

hagemman — Sat, 28 Nov 2009 02:14:46 +0000

Dua hal saya sampaikan dalam dialog Presiden dan para pemimpin media di Istana Negara, Minggu (22/11) malam, yaitu pola pikir legalistik formal yuridis dan sikap mengambang.

Sejak kasus “cicak lawan buaya” menjadi isu nasional, amat jelas kita telah disandera pikiran legalistik. Kita menjadi tawanan legalistic mind. Sikap dan tindakan kita dipengaruhi secara kaku dan berlebihan.

Akibatnya, kecil ruangan bagi hal yang lebih utama, yakni kehidupan dengan nilai-nilainya yang lebih berharga seperti keadilan dan kebenaran. Makin jelas nila mengamati perseteruan di kalangan lembaga penegakan hukum, bagaimana pikiran legalistik dinomorsatukan atas kerugian keadilan sosial. Kebenaran menjadi korban.

Mengapa sampai begitu ? Bangsa Indonesia sebetulnya kurang bakat untuk legalistic mind, dibandingkan dengan bangsa Jerman atau Jepang yang memperlihatkan sifat legalistiknya dalam urusan dagang, investasi, kontrak, dan sebagainya. Bukti gejala legalistik kita ialah ramainya diucapkan istlah seperti : supremasi hukum, fakta hukum, proses hukum, koridor hukum, prosedur, mekanisme, sistem, dan lain-lain. Kita menafsirkannya dengan subur dan keadaan ini menyesakan dada.

Mengambang

Ada pemeo berbunyi, “12 ahli hukum (pengacara), 13 pendapat (opini)“. Apabila gejala legalistik dibiarkan berlanjut, kita bisa masuk jalan buntu, suatu cul-de-sac. Karena itu, perlu ada orang yang muncul untuk mengucapkan kata yang membebaskan kita dari penyanderaan legalistik.

Belakangan, istilah yang banyak digunakan adalah mengambang. Media menulis misalnya : Presiden SBY mengambang. Setelah rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengn Kepala Polri, media memberitakan : Kepolisian mengambang. Menyusul Kejaksaan mengambang. Kemudian DPR mengambang. KPK mengambang. Setelah Tim Delapan menyelesaikan perumusan yang berkata : Ya, juga media mengambang ! Kalau ini terus berjalan demikian, sampailah kita pada keterangan : Indonesia mengambang.

Gejala ini jelas tidak bagus dan harus dihentikan. Maka, perlu dibuat jangkar, dimana bahtera bangsa berteduh saat ombak besar untuk kemudian melanjutkan pelayaran bila badai berlalu.

Harapan

Siapakah orang yang akan mengucapkan kata yang memerdekakan kita dari penyanderaan legalistik ? Siapakah yang bisa menghentikan gejala mengambang, membuat kita terapung-apung tanpa arah, pasrah pada tiupan angin musim ? Jawabnya, Presiden. Tidak ada orang lain yang bisa mengatasi gejala pola pikir legalistik kaku serta gejala mengambang itu, tetapi Presiden Yudhoyono.

Harapan inilah yang saya sampaikan dalam pertemuan silaturahim Presiden dengan para pemimpin redaksi media, Minggu malam. Keesokan malamnya (23/11), Presiden memberi respons atas rekomendasi Tim Delapan dalam sebuah tayangan TV secara nasional. Reaksi publik beragam. Mulai dari kecewa, sebagaimana dikatakan generasi muda yang menonton bareng pidato SBY, melalui penilaian pidato jurus tanpa bentuk menurut pendapat para aktivis, terus melalui ketua Tim Delapan yang mengatakan, meski berputar-putar, tetapi arahnya jelas, sampai kepada advokat penguasa hukum yang bilang masih bingung, atau kata Chandra tunggu satu dua hari lagi bagaimana pelaksanaannya oleh pihak Polri dan Kejaksaan Agung, atau pernyataan Bibit yang jelas, yaitu kembalikan kami ke pimpinan KPK.

Pertanyaan timbul, apakah masih relevan kesan pengamatan saya mengenai tersanderanya kita oleh pikiran legalistik berlebihan dan sikap mengambang setelah respons Presiden tadi ?

Kendati bisa timbul kesan bahwa Presiden tidak berbicara secara eksplisit, tidak menyebutkan tegas tentang beberapa hal yang tertera dalam rekomendasi Tim Delapan, saya belum kecewa dan saya tetap punya kepercayaan terhadap Presiden. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig (Orang yang pandai memahami, membutuhkan separuh perkataan), artinya tahu berbuat apa yang diharapkan dari dia.

Di dalam ini termasuk mengambil aneka tindakan sanksi, memberkahi keadaan internal institusi masing-masing, membasmi mafia hukum di peradilan dan para makelar kasus yang berkeliaran, demi meningkatkan usaha pemberantasan korupsi dan memperkokoh daya gempur KPK, bahkan secara bertaat asas kalau perlu melaksanakan pembersihan terhadap diri serta posisi sendiri, demi mengembalikan kepercayaan rakyat kepada lembaga-lembaga yang telah dipandang rendah.

Semua itu untuk melaksanakan creative destruction, sebuah istilah dari Prof Muladi dalam seminar hukum The Habibie Center yang saya tidak tahu apa maknanya, tetapi secara harfiah saya artikan “penghancuran yang kreatif”.

Demikianlah adanya bila kita ingin menghancurkan isu “cicak lawan buaya”.

Sumber :

Legalistik dan Mengambang, Rosihan Anwar | Wartawan Senior
Kompas, 25.11.2009

Europa ,Giove e Creta nel mito di Minosse e del Toro

Meryluise Astrologa — Fri, 27 Nov 2009 14:44:16 +0000

Europa ,Giove e Creta nel mito di Minosse e del Toro

Giove pianeta del Toro lo fa rinascere Sagittario

Atlantide e Creta e l’acqua universale

Nelle icone in alto sono rispettivamente rappresentati degli affreschi ritrovati nel palazzo cretese di Cnosso e lo stesso palazzo reale di Cnosso, sede dei re cretesi il più conosciuto dei quali era Minosse , si voglia perchè era ritenuto figlio di Europa e di Zeus si voglia per la narrazione mitologica del Minotauro, figlio questi di un toro bianco, regalato da Poseidon a Minosse in sacrificio come protezione di Creta , e la moglie stessa di Minosse che invaghitasi del toro ne rimase incinta e diete alla luce un essere metà toro e metà uomo, per l’appunto il Minotauro.

Nell’introdurci al mito di Europa ,figlia del re fenicio di Tiro; Agenor, e del suo rapimento da parte di Zeus si doveva in qual modo fare una piccola introduzione cronologica per evidenziare la commistione esistente tra varie culture e vari miti dell’antichità.

La principessa Europa stava giocando sulle spiagge di Tiro con altre ancelle e raccoglieva fiori vicino al mare, quando Zeus la vide da lontano e se ne innamorò.

Il padre di Europa soleva portare a pascolo i buoi e Zeus pensò di poter sedurre la ragazza ,facendosi aiutare da Hermes nella metamorfosi, acquistando le sembianze di un Toro bianco, così fece, trasmormatosi nell’animale si indrodusse nelle mandrie di Agenor,grazie anche ad Hermes, e da lì ,se ne allontò per arrivare vicino alla riva dove c’era Europa, con l’espediente di mostrarsi alla fanciulla pacifico e docile al fine che la stessa non ne avesse timore.

La fanciulla dapprima alla vista del toro ne ebbe timore ma poi saggiatone la mansuetudine con carezze e avvicinamenti ne montò in groppa fiduciosa, fu lì che Zeus la rapì e attraversando il mare Mediterraneo approdò a Creta , sua isola adottiva.

La ragazza durante tutto il tragitto emise urla e per non cadere in acqua si aggrappò saldamente alle corna del toro.

Secondo me ,non a caso Zeus portò Europa a Creta, quest’isola era la sua patria adottiva, ne aveva consacrato la nascita, quando sua madre Rea con uno stratagemma, lo salvò da essere divorato dal padre Cronos, sorte che invece era toccata agli altri suoi fratelli.

La nascita di Zeus ,inoltre, fu dovuta soprattutto all’appoggio complice dei suoi nonni Gea e Urano ,che aiutarono Rea a trovare un posto adatto a nasconderlo, per inciso una grotta di Creta.

In questa grotta ricevette il nutrimento dalla capra Amaltea che lo allattò e dalla ninfa Melissa che lo nutrì con il miele .

E’ storia poi che quando Zeus divenne grande diede da bere un veleno al padre Cronos che vomitò tutti i fratelli ingoiati e anche la pietra datagli in sostituzione del corpo di Zeus , da Rea ,per simularne la nascita.

Ritorniamo a Europa una volta sull’isola cretese Zeus riacquistò la sue sembianze divine e possedette la fanciulla disteso vicino ad un Platano, per alcuni, per altri autori ,vicino ad un Cipresso, da questa unione nacquero tre figli il più importante era appunto Minosse che sarebbe succeduto al padre adottivo Asterio, quest’ultimo dato come marito a Europa al fine di divenire regina di Creta.

Rimasta a Creta e sposatane il re, alla fanciulla furono fatti tre doni da Zeus, allo scopo di proteggerne la permanenza, uno era un cane che proteggeva l’sola, un altro era un robot meccanico di bronzo sempre regalato per lo stesso scopo, e il terzo era un giavellotto che se lanciato mirava con precisione infallibile il bersaglio da colpire.

In questo lasso di tempo ,nel frattempo, i tre fratelli di Europa la cercarono invano, il più famoso dei quali Cadmo ,nella stessa ricerca si stanziò a Tebe e ne fu re e fondatore, nonchè sposo di Armonia e padre di Semele madre a sua volta di Dioniso.

Zeus per onorare l’animale che gli permise di possedere Europa lo immortalò nel firmamento e da lì nacque la costellazione del Toro.

La storia di Europa oltre alle connotazioni dell’inganno e della violenza ci riporta anche al significato e alla possibile leggenda di come sia nato il nostro continente.

Quindi si presume, che dalle coste egiziane o fenicee , una popolazione si sia addendrata ad esplorare altre terre attraverso la traversata del mare mediterraneo con mezzi anfibi, o velieri, o navi o qualsivoglia mezzo che potesse solcare le acque , e che abbia trovato, lungo il viaggio marino, molto probabilmente , un tornado e mare agitato e turbolento.

Infatti Europa resta attaccata alle corna del toro,durante lo spostamento, corna che in questo caso simboleggiano la mezzaluna, il bianco del toro , è simbolo della stessa colorazione lunare e della schiuma marina quando il mare è agitato, e sappiamo che le maree sono determinate anche dalla Luna.

Zeus inoltre è sempre stato rappresentato come un Dio che aveva caratteristiche di scatenare fulmini,tuoni e saette e di provocare anche tempeste,quindi secondo me questo racconto della genitura della stanzialità europea ne connatura la posizione geografica che dall’Africa, attraverso il mediterraneo delle coste sicule, non dimentichiamo che Zeus era chiamato anche con l’appellativo Etneo, quindi residente sul vulcano Etna ,in Sicilia, si era propagata in analogia, naufragando sulle coste cretesi e dando vita ad altre comunità in espansione territoriale.

Il nostro continente nacque partendo dalla Sicilia, e incontrando la civiltà cretese avamposto tra l’Africa e l’Asia ,ne abbia demarcato e configurato l’assetto del propio territorio geografico come terzo continente terrestre.

Sappiamo dall’osservazione di Giove come pianeta e della sua Luna Europa ,come questa sia un satellite dove si trova acqua,elemento che è ormai stato avvistato anche sul nostro satellite.

Platone nel racconto del suo mito di Atlantide ha quasi sempre ipotizzato che questi si trovasse ubicato dalle parti di Creta e che la stessa Creta fosse un’isola dove ne erano rimaste le vestigia ormai sepolte da continui terremoti e maremoti a cui l’isola è stata soggetta.

Certo che una cosa a dir poco quasi indecifrabile e che ancora è avvolto dal mistero è l’alfabeto cretese il quale non si riesce a decodificare, e l’altro mistero è la forma dei suoi palazzi ed edifici costruiti come se fossero labirinti, almeno parte di essi

Si narra inoltre che il marito nonchè re di Creta sposo di Europa ,Asterio, fosse il discendente di quinta generazione di Deucalione,dell’unico sopravvisuto al diluvio universale.

Ancora acqua ,la Luna stavolta quella di Zeus o Giove, Europa, e il mito di Atlantide e del diluvio universale.

Nella costellazione del Toro e nel mito a lui consacrato da Zeus o Giove, nonchè del toro bianco dato dal Dio del mare Poseidon, a cui la società atlantidea aveva eretto un tempio di venerazione, si intrecciano leggende storie e manifestazioni della spiegazione primordiale della nascita del nostro pianeta e dei continenti dello stesso.

Un comun denominatore nell’intreccio della tradizione orale greca traslata attraverso i dialoghi successivamente trasportati anche in forma scritta, e le altre civiltà del passato esiste, in molte lingue e antiche religioni Zeus o Giove assume quasi sempre la connotazione di colui che presiede ai tuoni ai fulmini e alla giustizia riequilibrando e ridefinendo assetti geografici e comunitari come Dio del cielo e generatore di tutte le cose.

Andando a leggere in sommaria decifrazione della teogonia di Esiodo, Zeus nelle sue scappatelle, chiamiamole così, soprattutto quelle con donne mortali,imprime un nuovo ordine divino sulla terra trasformandola in mescolanza anche di genie eterogenee, si pensi al suo rapporto con Semele da cui deve nascere la vegetazione e la fauna, associata a Dionisio, il quale per potersi riprodurre deve purificare la zolla della terra ,terra trasformata attraverso il fuoco, solo così il terreno potrà cambiare coltura e attraverso la confusione ,che dapprima avviene ,riunirsi al disegno divino della liberazione di nuovi frutti e fiori, ciò si compie attraverso lo smembramento e la vivisezione di tutte le parti del corpo terrestre che dovranno essere poi ricomposte nel compimento dell’opera della riunificazione tra l’uomo e il creato.

Questo è Dionisio, l’orgiastica liberazione attraverso dei riti folli e insensati degli istinti nascosti della natura divoratrice e generatrice.

Infatti lo stesso Dionisio viene fatto a pezzi e gettato nelle acque, cosa che avviene anche per Orfeo, l’unico pezzo del corpo che rimane è la testa, e se si pensa alle Gorgone Medusa, Perseo ne riporta la vittoria tagliandole la testa.

La testa dove è contenuto il centro del nostro pensare, dove è contenuto il cervello, già gli antichi conoscevano la morte celebrale e la simboleggiavano attraverso la mascherata della testa, le maschere indossate durante i riti dionisiaci per unirsi al Dio e divenirne espressione reale di unione erano proprio questo, la reincarnazione, la resurrezione.

Certo che nel leggerne il simbolismo del Dio Dionisio si potrebbe anche interpretarlo come fonte di alleviare le sofferenze del corpo e della mente usando sostanze psicogene o quanto meno inebrianti, come il vino, per poter sopportare meglio le fatiche del vivere e le avversità che la stessa natura animalesca umana pone a detrimento dello spirito divino.

Tutto il racconto della mitologia greca attraverso anche le allegorie filosofiche e astrali ci porta a cercare di raccogliere quei pezzi smembrati durante i secoli e le ere ,che si trovano sparsi sul nostro pianeta e nell’universo.

Io sto cercando di farlo con Giove e la sua figliolanza e con Giove e i segni zodiacali a cui il suo mito si confà

Giove arciere nel Sagittario, Giove Chirone che insegna che accoglie le sofferenze e fa guarire, Giove che rende immortali nello spirito che ha dovuto sopportare fatiche e ostacoli da parte di chi non conosce la dottrina della natura.

Giove che esilia il tempo ma che non lo fa morire, lo nasconde, lo mette da parte affinchè non divori tutto e tutti,Giove misericordioso nel far nascere Dionisio ,il portatore di estasi e di effetti anestetici,Giove benevolo con il diverso di sembianze, Giove che accoglie l’estraneo,lo straniero, Giove maestro di ospitalità e di disciplina, Giove che attraverso le sue figlie le Muse vuole donare gaudio e felicità, Giove che deve compiere anche atti prevaricatori….Zeus che però si assoggetta solo a Themis e a Demeter e alle loro richieste, guardando anche ad Athena , come alla parte femminile del suo essere più capace ad esprimere valori di coraggio e audacia, anche con un assoggettamento aggressivo.

Zeus è e rappresenta per il segno del Toro la rinascita e lo scettro della vittoria conquistata con pazienza e maestria che sottace l’impossessamento e la conoscenza delle leggi naturali e l’uso degli strumenti per farle funzionare, i ruoli e le vegetazioni a cui il segno del Toro sente di appartenere anima e corpo, un segno che trova nel Sagittario la sua morte ma la sua rinascita toccando le sfere anche degli eccessi degli appetiti sessuali e della godereccia lassività, incontrando Dionisio, dove nel ritornare ,questo segno di terra alla sua natura divina, deve portare con se nuove prospettive e nuove terre da conquistare, oltrepassato questo confine, cicrcoscritto nel mare, il toro può spogliato dalla sua falsa identità regnare tranquillo e beato vicino al volgere della natura e dei suoi cicli.

Il segno del Toro governato da Lucifero ovvero Venere chiamata stella del mattino e da Giove ossia da Zeus portatore di seme nuovo su terre conosciute e floride, come Creta, può attraverso l’esaltazione della Luna Selene, colei che risplende e che guida il carro della luce del Sole ,prima del tramonto, far nascere la c.d. età aurea, identificata come oltraggio, nella bibbia ,nell’adorazione del vitello d’oro.

L’età dell’oro del Toro è la consacrazione tra Demeter della Virgo, il settore zodiacale che è per questo segno espressione del suo modo di amare e di procreare, e Zeus settore sagittariano dove il Toro si ricongiunge al suo lato spirituale e divino spogliandosi proprio della maschera animalesca e istintiva a cui assoggetta la sua esistenza.

Demeter madre natura, la prosperità del seme raccolto e conservato e Zeus lo spirito divino e colui che giudica e si ripropone di far trionfare anche la parte benefica e paterna della natura.

Venere incontra la fortuna trasportando la chiarezza del Sole oltrepassando la simbolica intrigante e nascosta natura scorpionica, opponendosi al possesso finalizzato solo all’orgasmo ma cercando nel Saggitario la libertà sublime dei sensi dell’eros estiatico.

Europa rapita dal Toro bianco

- Acqua sulla Luna foto Nasa and Water on the Moon
- Info Astrologia Scuola
- FEED DI ASTROLOGIA SCUOLA

CALENDARIO

Novembre: 2009
L	M	M	G	V	S	D

	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30

Europa Giove e Creta nel mito del Toro, Giove pianeta del Toro lo fa rinascere Sagittario

Meryluise Astrologa — Fri, 27 Nov 2009 14:22:52 +0000

Europa Giove e Creta nel mito del segno del Toro

Giove pianeta del Toro lo fa rinascere Sagittario

Atlantide e Creta e l’acqua universale

Nelle icone in alto sono rispettivamente rappresentati degli affreschi ritrovati nel palazzo cretese di Cnosso e lo stesso palazzo reale di Cnosso, sede dei re cretesi ,il più conosciuto dei quali era Minosse , si voglia perchè era ritenuto figlio di Europa e di Zeus si voglia per la narrazione mitologica del Minotauro, figlio questi di un toro bianco, regalato da Poseidon a Minosse in sacrificio come protezione di Creta , e la moglie stessa di Minosse, che invaghitasi del toro ne rimase incinta e diete alla luce un essere metà toro e metà uomo, per l’appunto il Minotauro.

La principessa Europa stava giocando sulle spiagge di Tiro con altre ancelle e raccoglieva fiori vicino al mare, quando Zeus la vide da lontano e se ne innamorò.

Il padre di Europa soleva portare a pascolo i buoi e Zeus pensò di poter sedurre la ragazza ,facendosi aiutare da Hermes ,nella metamorfosi, acquistando le sembianze di un Toro bianco, così fece ,trasmormatosi nell’animale si indrodusse nelle mandrie di Agenor,grazie anche ad Hermes e, da lì se ne allontò ,per arrivare vicino alla riva dove c’era Europa, con l’espediente di mostrarsi alla fanciulla pacifico e docile al fine che la stessa non ne avesse timore.

La fanciulla dapprima alla vista del toro ne ebbe timore ma poi saggiatone la mansuetudine con carezze e avvicinamenti ne montò in groppa fiduciosa, fu lì ,che Zeus la rapì ,e attraversando il mare ,approdò a Creta sua isola adottiva.

La ragazza durante tutto il tragitto emise urla e per non cadere in acqua si aggrappò saldamente alle corna del toro.

Secondo me non a caso Zeus portò Europa a Creta, quest’isola era la sua patria adottiva, ne aveva consacrato la nascita, quando sua madre Rea con uno stratagemma, lo salvò da essere divorato dal padre Cronos, sorte che invece era toccata agli altri suoi fratelli.

La nascita di Zeus ,inoltre, fu dovuta soprattutto all’appoggio complice dei suoi nonni Gea e Urano ,che aiutarono Rea a trovare un posto adatto a nasconderlo, per inciso, una grotta di Creta.

In questa grotta ricevette il nutrimento dalla capra Amaltea che lo allatò e dalla ninfa Melissa che lo nutrì con il miele .

Rimasta a Creta e sposatane il re, alla fanciulla furono fatti tre doni da Zeus, allo scopo di proteggerne la permanenza, uno era un cane che proteggeva l’isola, un altro era un robot meccanico di bronzo sempre regalato per lo stesso scopo, e il terzo era un giavellotto che se lanciato mirava con precisione infallibile il bersaglio da colpire.

In questo lasso di tempo ,nel frattempo, i tre frateli di Europa la cercarono invano, il più famoso dei quali Cadmo ,che nella stessa ricerca si stanziò a Tebe ,e ne fu re e fondatore, nonchè sposo di Armonia e padre di Semele madre a sua volta di Dioniso.

Zeus per onorare l’animale che gli permise di possedere Europa lo immortalò nel firmamento e da lì nacque la costellazione del Toro.

La storia di Europa oltre alle connoazioni dell’inganno e della violenza ci riporta anche al significato e alla possibile leggenda di come sia nato il nostro continente.

Europa rapita da Toro

Quindi si presume che dalle coste egiziane o fenicee una popolazione si sia addendrata ad esplorare altre terre attraverso la traversata del mare mediterraneo con mezzi anfibi, o velieri, o navi o qualsivoglia mezzo che potesse solcare le acque , e che abbia trovato, lungo il viaggio marino, molto probabilmente , un tornado e mare agitato e turbolento.

Infatti Europa resta attaccata alle corna del toro,durante lo spostamento, corna che in questo caso simboleggiano la mezzaluna, il bianco del toro , è simbolo della stessa colorazione lunare e della schiuma marina quando il mare è agitato, e sappaimo che le maree sono determinate anche dalla Luna.

Zeus inoltre è sempre stato rappresentato come un Dio che aveva caratteristiche di scatenare fulmini,tuoni e saette e di provocare anche tempeste,quindi ,secondo me, questo racconto della genitura e della stanzialità europea ,ne connatura la posizione geografica che dall’Africa, attraverso il mediterraneo delle coste sicule, non dimentichiamo che Zeus era chiamato anche con l’appellativo Etneo, quindi residente sul vulcano Etna ,in Sicilia, si era propagata ,in analogia, naufragando sulle coste cretesi e dando vita ad altre comunità in espansione territoriale.

Il nostro continente nacque partendo dalla Sicilia e incontrando la civiltà cretese, avamposto tra l’Africa e l’Asia ,abbia demarcato e configurato l’assetto del propio territorio geografico come terzo continente terrestre.

Sappiamo dall’osservazione di Giove come pianeta e della sua Luna Europa come questa sia un satellite dove si trova acqua,elemento che è ormai stato avvistato anche sul nostro satellite.

Si narra inoltre che il marito nonchè re di Creta sposo di Europa ,Asterio, fosse il discendente di quinta generazione di Deucalione,dell’unico sopravvisuto al diluvio universale.

Ancora acqua ,la Luna stavolta quella di Zeus o Giove, Europa, e il mito di Atlantide e del diluvio universale.

Nella costellazione del Toro e nel mito a lui consacrato da Zeus o Giove, nonchè del toro bianco dato dal Dio del mare Poseidon, a cui la società atlantidea aveva eretto un tempio di venerazione, si intrecciano leggende ,storie e manifestazioni della spiegazione primordiale della nascita del nostro pianeta e dei continenti dello stesso.

Un comun denominatore ,nell’intreccio della tradizione orale greca traslata attraverso i dialoghi successivamente trasportati anche in forma scritta, e le altre civiltà del passato, esiste, in molte lingue e antiche religioni Zeus o Giove assume quasi sempre la connotazione di colui che presiede ai tuoni ,ai fulmini e alla giustizia riequilibrando e ridefinendo assetti geografici e comunitari come Dio del cielo e generatore di tutte le cose.

Andando a leggere in sommaria decifrazione della teogonia di Esiodo, Zeus nelle sue scappatelle, chiamiamole così, soprattutto quelle con donne mortali,imprime un nuovo ordine divino sulla terra trasformandola in mescolanza anche di genie eterogenee, si pensi al suo rapporto con Semele, da cui deve nascere la vegetazione e la fauna, associata a Dionisio, il quale per potersi riprodurre deve purificare la zolla della terra ,terra trasformata attraverso il fuoco, solo così il terreno potrà cambiare coltura e attraverso la confusione che dapprima avviene ,riunirsi al disegno divino della liberazione di nuovi frutti e fiori, ciò si compie con lo smembramento e la vivisezione di tutte le parti del corpo terrestre che dovranno essere poi ricomposte nel compimento dell’opera della riunificazione tra l’uomo e il creato.

Questo è Dionisio, l’orgiastica liberazione attraverso dei riti folli e insensati degli istinti nascosti della natura divoratrice e generatrice.

La testa dove è contenuto il centro del nostro pensare, dove è contenuto il cervello, già gli antichi conoscevano la morte celebrale e la simboleggiavano attraverso la mascherata della testa, le maschere indossate ,durante i riti dionisiaci per unirsi al Dio e divenirne espressione reale di unione, erano proprio questo, la reincarnazione, la resurrezione.

Certo che nel leggerne il simbolismo del Dio Dionisio si potrebbe anche interpretarlo come fonte di alleviare le sofferenze del corpo e delle mente usando sostanze psicogene o quanto meno inebrianti, come il vino, per poter sopportare meglio le fatiche del vivere e le avversità che la stessa natura animalesca umana pone a detrimento dello spirito divino.

Tutto il racconto della mitologia greca attraverso anche le allegorie filosofiche e astrali ci porta a cercare di raccogliere quei pezzi smembrati durante i secoli e le ere che si trovano sparsi sul nostro pianeta e nell’universo.

Io sto cercando di farlo con Giove e la sua figliolanza e con Giove e i segni zodiacali a cui il suo mito si confà

Giove che esilia il tempo ma che non lo fa morire, lo nasconde, lo mette da parte ,affinchè non divori tutto e tutti,Giove misericordioso nel far nascere Dionisio ,il portatore di estasi e di effetti anestetici,Giove benevolo con il diverso di sembianze, Giove che accoglie l’estraneo,lo straniero, Giove maestro di ospitalità e di disciplina, Giove che attraverso le sue figlie le Muse vuole donare gaudio e felicità, Giove che deve compiere anche atti prevaricatori….Zeus che però si assoggetta solo a Themis e a Demeter e alle loro richieste, guardando anche ad Athena come alla parte femminile del suo essere più capace ad esprimere valori di coraggio e audacia, anche con un assoggettamento aggressivo.

Zeus è e rappresenta per il segno del Toro la rinascita e lo scettro della vittoria conquistata con pazienza e maestria che sottace l’impossessamento e la conoscenza delle leggi naturali e l’uso degli strumenti per farle funzionare, i ruoli e le vegetazioni a cui il segno del Toro sente di appartenere anima e corpo, un segno che trova nel Sagittario la sua morte ma la sua rinascita toccando le sfere anche degli eccessi degli appetiti sessuali e della godereccia lassività, incontrando Dionisio, dove nel ritornare ,questo segno di terra alla sua natura divina, deve portare con se nuove prospettive e nuove terre da conquistare, oltrepassato questo confine, ciorcoscritto nel mare, il toro può ,spogliato dalla sua falsa identità ,regnare tranquillo e beato vicino al volgere della natura e dei suoi cicli.

L’età dell’oro del Toro è la consacrazione tra Demeter della Virgo, il settore zodiacale per questo segno espressione del suo modo di amare e di procreare, e Zeus settore sagittariano dove il Toro si ricongiunge al suo lato spirituale e divino spogliandosi proprio della maschera animalesca e istintiva a cui assoggetta la sua esistenza.

Demeter madre natura, la prosperità del seme raccolto e conservato e Zeus lo spirito divino e colui che giudica e si riprone di far trionfare anche la parte benefica e paterna della natura.

Venere incontra la fortuna trasportando la chiarezza del Sole oltrepassando la simbolica intrigante e nascosta natura scorpionica, opponendosi al possesso finalizzato solo all’orgasmo ma cercando nel Sagittario la libertà sublime dei sensi dell’eros estiatico.

Palazzo di Cnosso a Creta

Amore poesia...UN COCCHIO TRAINATO DA CENTO TI AMO

Meryluise Astrologa — Fri, 27 Nov 2009 01:25:46 +0000

UN COCCHIO TRAINATO DA CENTO TI AMO
Un cocchio trainato
da cento ti amo,
una biga nell’arena
vittoriosa sul traguardo
si perde…
nel mio sguardo,
fisso e imperscrutabile
al mellifluo tuo aspirar.
Lontani ormai i nostri richiami
scoppiettano scintillanti
vicino a falò accesi
da candele di processioni,
nostre peregrine in destini
di ardite concessioni.
Alimenti vitali
in pasti mortali
cuociono, lentamente
su vivida fiamma,
il saziar dell’eros
come divina manna.
Fiamme memoniche,
bracieri di passione
nostri roghi mai spenti,
si attizzano nei camini
coi nostri cuori vicini

Pernyataan Aktivis Gerakan ‘77/’78 : PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TIDAK LAYAK SEBAGAI PEMIMPIN NASIONAL

nbasis — Thu, 26 Nov 2009 18:17:17 +0000

Berikut ini adalah pernyataan ketiga yang dikirim oleh Grup Diskusi Aktivis Gerakan 77/78 kepada ’nB

Youtube Meryluise Astrologa alcuni video del mio canale

Meryluise Astrologa — Thu, 26 Nov 2009 16:19:58 +0000

Un video che mi emoziona sempre anche perchè è il mio primo video prodotto per ringraziare i miei primi 23 fansens su Facebook,l’audio non è eccezionale ma gli U2 e Pavarotti sono unici.

Prima parte di circa un minuto declamazione della poesia sapore di bacio ma poi note di Miss Saraievo buona visione a tutti con il fiore del cactus cliccare sulle immagini per vedere i videos

http://www.youtube.com/user/meryluiseastrologa#

ASTROLOGIA DELLA BELLEZZA MERYLUISE ASTROLOGA FANS

meryluise… – 123 visualizzazioni

Halloween SORSEGGIANDO LA LUNA NOTTE MAGIA DI HALLOWEEN 0001

164 visualizzazioni

Sapore di bacio Taste of kiss Sabor de beso Meryluise Astrologa e fans

meryluise… – 160 visualizzazioni

http://www.addthis.com/bookmark.php

Meryluise Astrologa Channel Youtube

astrologia della bellezza i fans Meryluise Astrologa

meryluise… – 51 visualizzazion

FAQ SPIEGAZIONE MAPPA ASTRALE

meryluise… – 32 visualizzazioni

meryluise… -

La violenza di medusa 0003 traduzione alla fine del video alla fine del video

meryluise… – 150 visualizzazioni

La violenza di medusa 0001

meryluise… – 361 visualizzazioni

Bellezza

meryluisedeclamazione della poesia sb 0001 meryluise… – 45 visualizzazioni

LA faq che cos’è la mappa di nascita 0001

meryluise… – 32 visualizzazioni

Sapore di bacio Taste of kiss Sabor de beso Meryluise Astrologa e fans

meryluise… – 160 visualizzazioni

ASTROLOGIA DELLA BELLEZZA MERYLUISE ASTROLOGA FANS

meryluise… – 123 visualizzazioni

gea 0002

meryluise… – 95 visualizzazioni

NASA tra cielo e terra

_m-M37vc-m0

NASA | Arctic Sea Ice 101

NASAexplorer – 13610 visualizzazioni

NASA | Earth Science Week 2009: Trailer 2

NASAexplorer – 1438 visualizzazioni

NASA | Take a “Swift” Tour of the Andromeda Galaxy

NASAexplorer – 11186 visualizzazioni

http://www.addthis.com/bookmark.php

ACQUA SULLA LUNA SCOPERTA ATLANTIDE ?FANTASIA O REALTA’?

Meryluise Astrologa — Thu, 26 Nov 2009 13:08:20 +0000

ACQUA SULLA LUNA SCOPERTA ATLANTIDE ?FANTASIA O REALTA’?

IL MITO DI ATLANTIDE LA SCOPERTA DELL’ACQUA SULLA LUNA POTREBBE RIPROPORNE IL MITO…CIVILTA’ Sconosciuta

Nella foto in alto Luna Venere e Giove

- In questo Articolo di Meryluise Astrologa

-Ipotesi fantascientifica sulla civiltà atlantidea abitante la Luna

-Foto della Nasa che pongono in luce il ritrovamento dell’acqua sulla Luna

-Foto e traduzione della morte di una stella della Costellazione del Toro una Supernova

Acqua sulla Luna per me che sono una fantasiosa è il ritrovamento della mitica Atlantide, che secondo Platone scomparve proprio per un maremoto.

Il famoso diluvio universale presente nelle leggende di antichissime civiltà , potrebbe essere un resoconto di avvistamenti notturni da parte dei primi abitanti della terra, che guardando al cielo come ad un sistema da decifrare , lo scrutavano con molto interesse ed attenzione, magari soffermandosi a scoprire i misteri della Luna ,qualcuno ha visto una sera ,proprio sul nostro satellite , delle comete cadere sulla Luna e produrre nell’impatto una massa d’acqua enorme che poi sparite le stesse comete ha fatto supporre che una civiltà di benessere fosse scomparsa senza lasciarne più traccia.

Oppure dallo stesso impatto di caduta d’acqua nella collisione tra le comete e la Luna siano effettivamente scomparsi degli esseri viventi che abitavano il nostro satellite magari con un’atmosfera climatica meno fredda ed impervia alla sopravvivenza di organismi viventi, si vuole perchè nella sua rotazione e nel suo moto la stessa Luna venisse irradiata dal calore solare e quindi con temperature climatiche più soggette alla riproduzione di vita. In fondo il famoso big bang è stato generato da un’esplosione di calore.

Riporto citazioni estrapolate da Wikipedia sulle ipotesi di Atlantide

Rudolf Steiner scrisse dell’evoluzione culturale di Mu o Atlantide.

Il sensitivo americano Edgar Cayce menzionò per la prima volta Atlantide nel 1923,[14] ed in seguitò asserì che era collocata nei Caraibi, proponendo che Atlantide fosse un’antica civiltà, altamente evoluta, ora sommersa, dotata di forze navali e aeree mosse da una misteriosa forma di cristallo di energia.

Egli predisse inoltre che delle parti di Atlantide sarebbero riemerse nel 1968 o 1969. (guarda caso ,nota di Meryluise,le date dello sbarco sulla Luna)

La Bimini Road una formazione rocciosa sommersa con pietre rettangolari appena al largo di North Bimini Island è stata descritta come una possibile prova di questa civiltà. Il concetto di Atlantide attrasse i teorici nazisti.

La teoria del ghiaccio cosmico(1913] di Hanns Hörbiger (1860-1931) aveva infatti conquistato un vasto appoggio popolare e venne promossa dal regime nazista per le sue implicazioni razziali Hörbiger riteneva che la Terra fosse soggetta a periodici cataclismi provocati della caduta di una serie corpi celesti che da comete erano diventati satelliti; la sommersione di Atlantide e di Lemuria sarebbero state provocate dalla cattura dell’attuale satellite della Terra, la Luna I periodi di avvicinamento dei satelliti avrebbero provocato (per diminuzione della gravità) la nascita di stirpi di giganti di cui parlano la varie mitologie. Alfred Rosenberg (Mito del XX secolo 1930 parlò di una razza dominante “nordico-atlantiana” o “ariano-nordica”.

Nel 1938 l’alto ufficiale Heinrich Himmler (allora capo supremo delle forze dell’ordine del Terzo Reich) organizzò una ricerca in Tibet allo scopo di trovare le spoglie degli Atlantidei bianchi.

Secondo Julius Evola (Rivolta contro il mondo moderno 1934 gli Atlantiani erano Iperborei: superuomini nordici originari del Polo Nord (vedi Thule).

Acqua sulla Luna immagini e commenti riprodotti dal sito Nasa Immagini prese direttamente dal sito della Nasa che proiettano la visione dell’impatto del Centuaro un proiettile sparato di notevole peso in tonnellate per verificare l’esistenza dell’acqua sulla Luna.

Le ipotesi di questo ritrovamento eccezionale sul nostro satellite sono svariate la più accreditata sembra quella che alcune comete siano cadute sulla Luna e abbiamo prodotto acqua dovuta alla loro stessa composizione idrica, altre ipotizzano la possibilità che l’acqua,sotto forma di ghiaccio, presente sulla Luna sia stata generata dal vento solare, che penetrandone la superficie ha formato crateri di ghiaccio , anche perchè la zona dove è stata individuata l’acqua è quella meno irradiata dal Sole, quindi l’acqua stessa si è conservata grazie alla zona di raffreddamento.

Il proiettile Centauaro lanciato dalla missione LCROSS nell’impatto di penetrazione ha prodotto una deflagrazione di massa gassosa che ha generato un surriscaldamento facendone evaporare parte del liquido presente nell’impatto di superficie.

Questo è quello che ho capito io leggendo la cronaca del ritrovamento.

Di seguito ho riportato alcune foto del cratere lunare bersaglio del proiettile Centauro e poi una foto della morte di una stella della costellazione del Toro una nebulosa distante miliardi di anni luce dalla terra.

Nella prima foto del cratere presa a 10 km: L’immagine visibile della fotocamera mostra la plume ejecta a circa 20 secondi dopo l’impatto. Il campo di vista degli spettrometri sono indicate dal cerchio rosso. Credit: NASA Clicca l’immagine a piena risoluzione.

A sinistra: Il punto di vista del piano di Cabeo come si è visto attraverso le LCROSS vicino-telecamera a raggi infrarossi. Il cratere fresca fatta per l’impatto centauro è indicato. Credit: NASA Clicca l’immagine a piena risoluzione.

A sinistra: A zoom-in di effetti Centauro fresco come visto nel LCROSS vicino telecamera a raggi infrarossi. Credit: NASA Clicca l’immagine a piena risoluzione.

La stella della costella zione del Toro

Spettacolare la morte di una stella nella costellazione del Toro è stato osservato sulla Terra come la supernova del 1054 dC Ora, a quasi un migliaio di anni più tardi, un oggetto super denso – ha chiesto una stella di neutroni – lasciato dall’esplosione è visto vomitando una valanga di particelle di alta energia nel campo di detriti in espansione conosciuta come la Nebulosa del Granchio. X-ray da dati di Chandra fornire indizi importanti per il funzionamento di questa potente cosmica “generatore”, che è la produzione di energia al ritmo di 100.000 soli. Questa immagine composita utilizza dati provenienti da tre dei grandi osservatori della NASA.

Il Chandra X-ray immagine viene visualizzata in blu, l’Hubble Space Telescope immagini ottiche sono in giallo e rosso, e di immagini a infrarossi del telescopio spaziale Spitzer è in viola. L’immagine a raggi X è più piccolo degli altri, perché gli elettroni estremamente energetici che emettono raggi X irradiano via la loro energia più rapidamente di quanto in basso a elettroni emettono luce ottici e infrarossi.

Insieme a molti altri telescopi, Chandra ha più volte rilevato la Nebulosa del Granchio nel corso della durata della missione. La Nebulosa del Granchio è uno degli oggetti più studiati nel cielo, rendendo veramente una icona cosmica.

↑ Grab this Headline Animator

RSS – Posts

RSS – Comments

CALENDARIO

Novembre: 2009
L	M	M	G	V	S	D

	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30

ACQUA SULLA LUNA SCOPERTA ATLANTIDE ?FANTASIA O REALTA'?

Meryluise Astrologa — Wed, 25 Nov 2009 11:54:05 +0000

IL MITO DI ATLANTIDE LA SCOPERTA DELL’ACQUA SULLA LUNA POTREBBE RIPROPORNE IL MITO…CIVILTA’ Sconosciuta

Nella foto in alto Luna Venere e Giove -

In questo Articolo

-Ipotesi fantascientifica sulla civiltà atlantidea abitante la Luna

-Foto della Nasa che pongono in luce il ritrovamento dell’acqua sulla Luna

-Foto e traduzione della morte di una stella della Costellazione del Toro una Supernova

Acqua sulla Luna per me che sono una fantasiosa è il ritrovamento della mitica Atlantide, che secondo Platone scomparve proprio per un maremoto.

In fondo il famoso big bang è stato generato da un’esplosione di calore.

Riporto citazioni estrapolate da Wikipedia sulle ipotesi di Atlantide

Rudolf Steiner scrisse dell’evoluzione culturale di Mu o Atlantide. Il sensitivo americano Edgar Cayce menzionò per la prima volta Atlantide nel 1923,^[14] ed in seguitò asserì che era collocata nei Caraibi, proponendo che Atlantide fosse un’antica civiltà, altamente evoluta, ora sommersa, dotata di forze navali e aeree mosse da una misteriosa forma di cristallo di energia. Egli predisse inoltre che delle parti di Atlantide sarebbero riemerse nel 1968 o 1969. La Bimini Road una formazione rocciosa sommersa con pietre rettangolari appena al largo di North Bimini Island è stata descritta come una possibile prova di questa civiltà.

Il concetto di Atlantide attrasse i teorici nazisti. La teoria del ghiaccio cosmico(1913^] di Hanns Hörbiger (1860-1931) aveva infatti conquistato un vasto appoggio popolare e venne promossa dal regime nazista per le sue implicazioni razziali Hörbiger riteneva che la Terra fosse soggetta a periodici cataclismi provocati della caduta di una serie corpi celesti che da comete erano diventati satelliti; la sommersione di Atlantide e di Lemuria sarebbero state provocate dalla cattura dell’attuale satellite della Terra, la Luna I periodi di avvicinamento dei satelliti avrebbero provocato (per diminuzione della gravità) la nascita di stirpi di giganti di cui parlano la varie mitologie. Alfred Rosenberg (Mito del XX secolo 1930parlò di una razza dominante “nordico-atlantiana” o “ariano-nordica”.

Nel 1938 l’alto ufficiale Heinrich Himmler (allora capo supremo delle forze dell’ordine del Terzo Reich) organizzò una ricerca in Tibetallo scopo di trovare le spoglie degli Atlantidei bianchi.

Secondo Julius Evola (Rivolta contro il mondo moderno 1934 gli Atlantiani erano Iperborei: superuomini nordici originari del Polo Nord (vedi Thule).

Le ipotesi di questo ritrovamento eccezionale sul nostro satellite sono svariate la più accreditata sembra quella che alcune comete siano cadute sulla Luna e abbiamo prodotto acqua dovuta alla loro stessa composizione idrica, altre ipotizzano la possibilità che l’acqua,sotto forma di ghiaccio, presente sulla Luna sia stata generata dal vento solare, che penetrandone la superficie ha formato crateri di ghiaccio , anche perchè la zona dove è stata individuata l’acqua è quella meno irradiata dal Sole, quindi l’acqua stessa si è conservata grazie alla zona di raffreddamento.

Il proiettile Centauaro lanciato dalla missione LCROSS nell’impatto di penetrazione ha prodotto una deflagrazione di massa gassosa che ha generato un surriscaldamento facendone evaporare parte del liquido presente nell’impatto di superficie.

Questo è quello che ho capito io leggendo la cronaca del ritrovamento.

La traduzione in italiana è stata offerta direttamente dal sito e quindi risulta seguire canoni letterali pedisequamente riproducenti parole nella loro accezione normale

Si ringrazia il sito Nasa http://www.nasa.gov/mission_pages/chandra/multimedia/photo09-096.html

A sinistra: A zoom-in di effetti Centauro fresco come visto nel LCROSS vicino telecamera a raggi infrarossi. Credit: NASA Clicca l’immagine a piena risoluzione.

La stella della costella zione del Toro

Pidato mengambang - Selamat jalan SBY

kelzen — Tue, 24 Nov 2009 01:38:31 +0000

Pengamat politik dari Reform Institute, Yudhi Latief, menyerukan agar semua rakyat Indonesia bersatu

NASA's composite image of the Crab Nebula

eideard — Tue, 24 Nov 2009 01:00:59 +0000

A star’s spectacular death in the constellation Taurus was observed on Earth as the supernova

Nasib Negara dalam balutan Political Will Kerdil: INDONESIA

nbasis — Mon, 23 Nov 2009 11:00:06 +0000

Setelah membaca hasil survey terakhir dari sebuah lembaga survey terpercaya, setelah berkonsultasi d

It's Damned Hard to Find Justice in Indonesia

Hana — Sun, 22 Nov 2009 16:01:51 +0000

As soon as the Bibit-Chandra seek struggle in the search for justice, pointed to the fact that the e

Kronologi Chandra & Bibit Dikenakan Pasal Penyalahgunaan Wewenang dan Pemerasan

holistikasaya — Fri, 20 Nov 2009 03:29:27 +0000

Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, dua pimpinan KPK nonaktif, ditahan Mabes Polri kemudian dilepaskan lagi atas desakan rakyat. Keduanya disangkakan tindak pidana pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Bagaimana kisah hukum ini dimulai? Kisah ini berawal dari kabar bocornya penyadapan terhadap dugaan kasus penyuapan nasabah Bank Century. Dalam proses penyadapan itu, nomor handphone Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji ikut tersadap, karena berhubungan dengan pihak nasabah Bank Century.

Lantas bagaimana selanjutnya? Berikut kronologi hingga keduanya dikenakan pasal 23 UU No 31/1999 jo pasal 15 UU No 20/2001 jo ps 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang dan pasal 12 (e) UU 31/1999, jo UU No 20/2001 tentang pemerasan, sebagaimana dilansir Detik.com

4 Agustus 2009

Testimoni Antasari Azhar beredar. Isinya menyudutkan para komisioner KPK lainnya. Antasari dalam testimoninya menuding ada dugaan suap terkait kasus yang ditangani KPK. Antasari diketahui menemui tersangka korupsi SKRT Anggoro Widjojo di Singapura

11 Agustus 2009

KPK melaporkan pembuatan surat pencabutan cekal palsu ke Polda Metro Jaya. Ini berkaitan dengan beredarnya surat cekal palsu itu

19 Agustus 2009

Polisi menahan Ari Muladi terkait penerimaan dana dari PT Masaro. Dia dikenai pasal penipuan dan penggelapan. Ari awalnya mengaku sebagai orang yang memberikan suap ke pimpinan KPK. Ini dia sebut dalam dokumen 15 Juli. Namun kemudian dia mencabutnya, dan mengaku tidak kenal pimpinan KPK

11 September 2009

Polisi memeriksa 4 pimpinan KPK atas laporan Antasari Azhar. Mereka yakni Chandra M Hamzah, Bibit Samad Rianto, M Jasin dan Haryono Umar.

15 September 2009

Polisi menetapkan Bibit dan Chandra sebagai tersangka. Pasal penyalahgunaan wewenang dan pemerasan disangkakan pada keduanya

16 September 2009

Chandra dan Bibit dikenakan wajib lapor, tidak ditahan

2-5 Oktober 2009

Tim pengacara KPK melaporkan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duaji ke Presiden SBY dan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. Susno dinilai melanggar etika profesi karena menemui Anggoro Widjaja pada 10 Juli 2009 di Singapura, padahal Anggoro resmi ditetapkan buron KPK pada 7 Juli 2009

9 Oktober 2009

Berkas Chandra dikembalikan Kejagung ke Polri, dianggap belum lengkap

16 Oktober 2009

Ari Muladi dibebaskan, masa penahanannya habis. Sebelumnya, pada 14 Oktober berkas Ari dikembalikan Kejagung ke Polri

20 Oktober 2009

Berkas Bibit dan Chandra dikembalikan Kejagung ke polisi karena belum lengkap

23 Oktober 2009

Transkrip rekaman rekayasa kriminalisasi KPK beredar. Isinya percakapan orang yang diduga adik buron KPK, Anggodo Widjojo dengan petinggi di Kejagung yang diduga suara eks Jamintel Wisnu Subroto dan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga. Percakapan pada Juli-Agustus 2009 itu disebut-sebut merancang kriminalisasi KPK. Nama petinggi kepolisian juga disebut, dan nama SBY ikut dicatut

26 Oktober 2009

Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengakui bila rekaman itu benar-benar ada

27 dan 28 Oktober 2009

Juru bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal menyebut bila nama SBY dicatut. Presiden juga memerintahkan pengusutan. Sedang Wakil Jaksa Agung AH Ritonga juga menggelar jumpa pers, dia merasa di dalam rekaman bukan suaranya. Mantan Jamintel Wisnu Subroto mengaku rekaman itu.

29 Oktober 2009

Mabes Polri mengumumkan penahanan Chandra dan Bibit, dengan alasan dikhawatirkan menggalang opini dengan menggelar jumpa pers

29 Oktober 2009

Chandra dan Bibit ditahan di Rutan Bareskrim Polri, saat melakukan wajib lapor. Sebelumnya mereka mengikuti sidang uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi.

Kenapa tidak dimulai dari Anggodo??

terow — Thu, 19 Nov 2009 23:11:44 +0000

Ada satu hal yg janggal dr pernyataan Mr. Normative akhir-akhir ini, yaitu mengenai ‘ancaman

Glimpsing into the Galactic Center

metousiosis — Thu, 19 Nov 2009 20:08:54 +0000

The following is a recently obtained composite image of the center of the Milky Way obtained from the Hubble Telescope, the Spitzer Space Telescope, and the Chandra X-ray Observatory.

From NASA:

Each telescope’s contribution is presented in a different color:

- Yellow represents the near-infrared observations of Hubble. These observations outline the energetic regions where stars are being born as well as reveal hundreds of thousands of stars.

- Red represents the infrared observations of Spitzer. The radiation and winds from stars create glowing dust clouds that exhibit complex structures from compact, spherical globules to long, stringy filaments.

- Blue and violet represent the X-ray observations of Chandra. X-rays are emitted by gas heated to millions of degrees by stellar explosions and by outflows from the supermassive black hole in the galaxy’s center. The bright blue blob on the left side is emission from a double star system containing either a neutron star or a black hole.

When these views are brought together, this composite image provides one of the most detailed views ever of our galaxy’s mysterious core.

LAPORAN DAN REKOMENDASI Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto

diancahyadi — Thu, 19 Nov 2009 11:52:40 +0000

LAPORAN DAN REKOMENDASI
Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum
atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah
dan Sdr. Bibit Samad Rianto

Ketua : Adnan Buyung Nasution
Wakil Ketua : Koesparmono Irsan
Sekretaris : Denny Indrayana
Anggota : Todung Mulya Lubis
Amir Syamsudin
Hikmahanto Juwana
Anies Baswedan
Komaruddin Hidayat
Jakarta
16 November 2009
————-
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI hal.2
EXECUTIVE SUMMARY hal.3
BAB I PENDAHULUAN hal.6
A. Latar Belakang hal.6
B. Ruang Lingkup hal.7
BAB II KEGIATAN TIM 8 hal.8
A. Mendengarkan Rekaman Sadapan KPK di Mahkamah Konstitusi hal.8
B. Menyampaikan Rekomendasi Interim Guna Menenangkan Masyarakat hal.8
C. Mendengarkan dan Mendalami Keterangan hal.9
D. Verifikasi Melalui Gelar Perkara hal.15
BAB III TEMUAN TIM 8 hal.16
A. Dugaan Makelar Kasus hal.16
B. Dasar Penyidikan Polri hal.17
C. Terkait Sangkaan Pemerasan Oleh Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto hal.20
D. Terkait Penyalahgunaan Wewenang hal.23
BAB IV HASIL VERIFIKASI MELALUI GELAR PERKARA hal.25
A. Atas Sangkaan Pasal 12 huruf e juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi hal.25
B. Atas Sangkaan Pasal 421 KUHP juncto Pasal 23 UU Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi hal.26
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI hal.29
A. Kesimpulan hal.29
B. Rekomendasi hal.30
—————–
EXECUTIVE SUMMARY
Proses hukum terhadap Chandra M. Hamzah (selanjutnya disebut “Chandra”) dan Bibit Samad Rianto
(selanjutnya disebut “Bibit”) menjadi isu strategis di masyarakat karena menimbulkan kecurigaan adanya
rekayasa terhadap proses hukum tersebut. Untuk menjawab kecurigaan tersebut, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, pada tanggal 2 November 2009, menerbitkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun
2009 tentang Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra
M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto (selanjutnya disebut “Tim 8”). Tim 8 bertugas untuk melakukan
verifikasi fakta dan proses hukum atas Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Jangka waktu
yang diberikan untuk mengumpulkan fakta dan melakukan verifikasi adalah 14 hari kerja, dan dapat
diperpanjang jika diperlukan. Tim 8 juga berwenang untuk berkoordinasi dengan berbagai instansi
pemerintah dan memanggil pihak-pihak yang dianggap terkait dengan penanganan kasus ini.
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim 8 memverifikasi pihak-pihak yang terkait kasus Chandra dan Bibit,
serta melakukan gelar perkara atas kasus tersebut. Terdapat beberapa temuan yang pada intinya
menyangkut:
a. dugaan adanya praktik mafia hukum, sebagaimana terindikasi dalam rekaman penyadapan
pembicaraan Anggodo Widjojo dengan pihak-pihak tertentu yang diputar dalam sidang di Mahkamah
Konstitusi pada tanggal 3 November 2009;
b. Antasari Azhar berinisiatif untuk membuka dugaan suap terhadap pimpinan KPK, melalui testimoni
yang dibuatnya dan membuat Laporan Pengaduan kepada polisi;
c. Adanya potensi benturan kepentingan pada tahap penyidikan perkara Chandra dan Bibit, antara Susno
Duadji sebagai pribadi yang tersadap KPK, dengan jabatannya selaku Kabareskrim. Hasil sadapan
telepon tersebut antara lain pembicaraan Susno Duadji dengan Lucas, terkait upaya pencairan dana
milik Budi Sampoerna di Bank Century.
Berdasarkan verifikasi tersebut, Tim 8 menyimpulkan dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
A. KESIMPULAN
1. Proses Hukum Chandra dan Bibit
a. Pada awalnya, proses pemeriksaan terhadap dugaan adanya penyuapan dan/atau pemerasan
dalam kasus Chandra dan Bibit adalah wajar (tidak ada rekayasa) berdasarkan alasan-alasan:
1) Testimoni Antasari Azhar
2) Laporan Polisi oleh Antasari Azhar
3) Rekaman pembicaraan Antasari Azhar dengan Anggoro di Singapura di Laptop Antasari Azhar
di KPK
4) Keterangan Anggodo tanggal 7 Juli 2009
5) Keterangan Anggoro tanggal 10 Juli 2009 di Singapura
6) Keterangan Ari Muladi.
b. Dalam perkembangannya Polisi tidak menemukan adanya bukti penyuapan dan/atau pemerasan,
namun demikian Polisi terlihat memaksakan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Chandra
dan Bibit dengan menggunakan:
1) Surat pencegahan ke luar negeri terhadap Anggoro;
4
2) Surat pencegahan dan pencabutan cegah keluar negeri terhadap Djoko Tjandra.
c. Polri tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendakwa Chandra dan Bibit atas dasar
penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 23 UU Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP
dan pemerasan berdasarkan Pasal 12 (e) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi serta
percobaannya berdasarkan Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi.
d. Dalam gelar perkara tanggal 7 Nopember 2009, Jaksa Peneliti Kasus Chandra dan Bibit juga
menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh penyidik masih lemah.
e. Aliran dana dari Anggodo Widjojo ke Ari Muladi terputus dan tidak ada bukti yang menyatakan
uang tersebut sampai ke tangan pimpinan KPK.
2. Profesionalisme Penyidik dan Penuntut
Tim 8 berkesimpulan profesionalisme penyidik dari Kepolisian dan penuntut dari Kejaksaan sangat
lemah mengingat sangkaan dan dakwaan tidak didukung oleh fakta dan bukti yang kuat. Fenomena
mengikuti ‘apa yang diinginkan oleh atasan’ dikalangan penyidik dan penuntut umum masih kuat,
sehingga penyidik dan penuntut umum tidak bebas mengembangkan temuannya secara obyektif dan
adil. Sehingga terkesan adanya rekayasa. Munculnya intruksi dari atasan tersebut, tidak terlepas dari
adanya benturan kepentingan pada atasan yang bersangkutan.
3. Makelar Kasus
Dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim 8, ditemukan dugaan kuat atas terjadinya fenomena
Makelar Kasus (Markus). Fenomena ini tidak hanya ada di Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Advokat,
tetapi juga di KPK dan LPSK. Bahkan pada kasus lainnya, mafia hukum juga menjangkiti profesi
notaris dan Pengadilan.
4. Institutional Reform
Tim 8 juga menemukan adanya permasalahan institusional dan personal di dalam tubuh kepolisian,
kejaksaan, KPK, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sehingga menimbulkan
disharmoni dan tidak efektifnya institusi-institusi tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
B. REKOMENDASI
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, Tim 8 merekomendasikan kepada Presiden untuk:
1. Setelah mempelajari fakta-fakta, lemahnya bukti-bukti materil maupun formil dari penyidik, dan demi
kredibilitas sistem hukum, dan tegaknya penegakan hukum yang jujur dan obyektif, serta memenuhi
rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, maka proses hukum terhadap Chandra M. Hamzah
dan Bibit S. Rianto sebaiknya dihentikan. Dalam hal ini Tim 8 merekomendasikan agar:
a. Kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam hal perkara ini masih
di tangan kepolisian;
b. Kejaksaan menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam hal perkara ini
sudah dilimpahkan ke kejaksaan; atau
5
c. Jika kejaksaan berpendapat bahwa demi kepentingan umum, perkara perlu dihentikan, maka
berdasarkan asas opportunitas, Jaksa Agung dapat mendeponir perkara ini.
2. Setelah menelaah problematika institusional dan personel lembaga-lembaga penegak hukum dimana
ditemukan berbagai kelemahan mendasar maka Tim 8 merekomendasikan agar Presiden melakukan:
a. Untuk memenuhi rasa keadilan, menjatuhkan sanksi kepada pejabat-pejabat yang bertanggung
jawab dalam proses hukum yang dipaksakan dan sekaligus melakukan reformasi institusional
pada tubuh lembaga kepolisian dan kejaksaan;
b. Melanjutkan reformasi institusional dan reposisi personel pada tubuh Kepolisian, Kejaksaan,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK) –
tentu dengan tetap menghormati independensi lembaga-lembaga tersebut, utamanya KPK.
Untuk mereformasi lembaga-lembaga penegak hukum tersebut diatas maka Presiden dapat
menginstruksikan dilakukannya ‘governance audit’ oleh suatu lembaga independen, yang bersifat
diagnostic untuk mengidentifikasi persoalan dan kelemahan mendasar di tubuh lembaga-lembaga
penegak hukum tersebut.
3. Setelah mendalami betapa penegakan hukum telah dirusak oleh merajalelanya makelar kasus
(markus) yang beroperasi di semua lembaga penegak hukum maka sebagai ‘shock therapy’ Presiden
perlu memprioritaskan operasi pemberantasan makelar kasus (markus) di dalam semua lembaga
penegak hukum termasuk di lembaga peradilan dan profesi advokat; dimulai dengan pemeriksaan
secara tuntas dugaan praktik mafia hukum yang melibatkan Anggodo Widjojo dan Ari Muladi oleh
aparat terkait.
4. Kasus-kasus lainnya yang terkait seperti kasus korupsi Masaro; proses hukum terhadap Susno Duadji
dan Lucas terkait dana Budi Sampoerna di Bank Century; serta kasus pengadaaan SKRT Departemen
Kehutanan; hendaknya dituntaskan.
5. Setelah mempelajari semua kritik dan input yang diberikan tentang lemahnya strategi dan
implementasi penegakan hukum serta lemahnya koordinasi di antara lembaga–lembaga penegak
hukum maka Presiden disarankan membentuk Komisi Negara yang akan membuat program
menyeluruh dengan arah dan tahapan-tahapan yang jelas untuk pembenahan lembaga-lembaga
hukum, termasuk organisasi profesi Advokat, serta sekaligus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga
hukum lainnya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, due proccess of law, hak-hak asasi
manusia dan keadilan.
6
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
1. Proses hukum terhadap Chandra M. Hamzah (selanjutnya disebut “Chandra”) dan Bibit
Samad Rianto (selanjutnya disebut “Bibit”) menjadi isu strategis di masyarakat karena
menimbulkan kecurigaan adanya rekayasa terhadap proses hukum tersebut.
2. Kecurigaan masyarakat timbul karena sejumlah alasan, di antaranya:
a. Beredarnya transkrip rekaman pembicaraan Antasari Azhar dengan Anggoro Widjojo di
Singapura di berbagai media massa;
b. Beredarnya rumor penyadapan terhadap Susno Duadji terkait pencairan dana dari Bank
Century, yang kemudian memunculkan istilah “Cicak vs. Buaya” oleh Susno Duadji dalam
wawancara dengan Majalah Tempo;
c. Penetapan Chandra dan Bibit sebagai Tersangka oleh Kepolisian pada tanggal 15
September 2009 dengan sangkaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang jabatan;
d. Beredarnya transkrip rekaman penyadapan telpon Anggodo yang menyebut-nyebut RI 1;
e. Dilakukannya penahanan Chandra dan Bibit pada tanggal 29 Oktober 2009 oleh
Kepolisian meski dasar hukum dianggap masih lemah yang mengakibatkan beberapa
tokoh nasional, praktisi serta akademisi menjaminkan dirinya, agar polisi menangguhkan
penahanan Chandra dan Bibit.
3. Untuk menepis kecurigaan masyarakat yang berimbas pada suasana tidak kondusif pada
stabilitas sosial dan politik, Presiden mengundang sejumlah tokoh yaitu Anies Baswedan
(Rektor Universitas Paramadina), Komaruddin Hidayat (Rektor UIN Syarif Hidayatullah), Teten
Masduki (Sekjen Transparansi Internasional Indonesia), dan Hikmahanto Juwana (Guru Besar
Ilmu Hukum UI) untuk membicarakan kondisi yang terjadi dan usulan bagi penyelesaian
permasalahan.
4. Pada pertemuan tersebut diusulkan agar Presiden membentuk Tim Pencari Fakta yang
independen untuk menepis kecurigaan dan ketidak-percayaan (mistrust and distrust)
masyarakat atas proses hukum terhadap Chandra dan Bibit.
5. Usulan ini disampaikan mengingat proses hukum atas Chandra dan Bibit tidak sekedar
masalah formal legal melainkan sudah berdampak pada masalah sosial, politik dan ekonomi.
6. Suasana ketika itu ditandai dengan memuncaknya ketegangan antara masyarakat yang
mendukung Chandra dan Bibit di satu pihak dengan Kepolisian di lain pihak yang berkeras
untuk melakukan proses hukum. Dukungan masyarakat terhadap Chandra dan Bibit berbentuk
jaminan untuk penangguhan hingga dukungan dalam dunia maya berupa akun facebook.
7. Pada tanggal 2 November 2009, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun
2009 tentang Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus
Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto (selanjutnya disebut “Tim 8”).
7
B. RUANG LINGKUP
1. Tim 8 berdasarkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2009, Tim 8 bertugas untuk melakukan
verifikasi fakta dan proses hukum atas Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto.
2. Jangka waktu yang diberikan untuk mengumpulkan fakta dan melakukan verifikasi adalah 14
hari kerja.
3. Tim 8 diberi kewenangan untuk berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah dan
memanggil pihak-pihak yang dianggap terkait dengan penanganan kasus ini.
8
BAB II
KEGIATAN TIM 8
Dalam melaksanakan tugas yang dibebankan pada Tim 8, Tim 8 telah melakukan berbagai kegiatan
yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta terkait proses hukum atas Chandra dan Bibit, serta
melakukan proses verifikasi melalui gelar perkara oleh para penyidik Kepolisian yang dihadiri oleh
peneliti perkara dari Kejaksaan Agung.
Dalam bab ini akan diuraikan sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh Tim 8.
A. MENDENGARKAN REKAMAN SADAPAN KPK DI MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Sehari setelah terbentuk, Tim 8 melakukan rapat konsolidasi dilanjutkan dengan turut
mendengarkan pemutaran rekaman penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
terhadap telepon Anggodo Widjojo dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
2. Adapun rekaman penyadapan yang diperdengarkan adalah sebagai berikut:
a. Kasus Masaro oleh Anggodo;
b. Perincian uang dari Anggodo kepada Ari Muladi;
c. Rekaman minta bantuan ke Kejaksaan;
d. Pencatutan nama RI 1;
e. Minta bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
f. Menyusun strategi dari suap menjadi pemerasan;
g. Lapor menang komitmen tinggi dan ancaman terhadap Chandra;
h. Penghitungan fee pihak terkait;
i. Untuk mempengaruhi AM (Ari Muladi) kembali ke BAP awal.
B. MENYAMPAIKAN REKOMENDASI INTERIM GUNA MENENANGKAN MASYARAKAT
1. Pasca diperdengarkannya rekaman sadapan KPK di Mahkamah Konstitusi, masyarakat
bereaksi sangat luar biasa. Untuk menenangkan reaksi masyarakat agar terhindar hal-hal
yang tidak diinginkan maka Tiim 8 mengeluarkan Rekomendasi Interim pada tanggal 3
November 2009 kepada Presiden dan melakukan koordinasi langkah-langkah yang perlu
diambil oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Kapolri”).
2. Adapun rekomendasi kepada Presiden adalah sebagai berikut:
a. perlu diambil langkah-langkah yang cepat dan antisipatif dengan membebastugaskan
(menonaktifkan) Pejabat Tinggi Kepolisian dan Kejaksaan yaitu: Susno Duadji
(Kabareskrim) dan Abdul Hakim Ritonga (Wakil Jaksa Agung) yang disebut dalam
rekaman sadapan. Pembebastugasan tersebut diperlukan agar dapat dilakukan
pemeriksaan yang lebih efektif, obyektif dan terhindar dari benturan kepentingan;
b. tindakan yang cepat tersebut perlu dilakukan untuk memberikan pesan yang jelas kepada
masyarakat bahwa Pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menegakan hukum secara
obyektif, jujur dan adil; dan
9
c. persoalan yang mengemuka tidak semata-mata dilihat sebagai persoalan individu
(oknum), akan tetapi sebagai sebuah persoalan institusional dan sistemik dimana
Presiden perlu mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk melakukan reformasi
menyeluruh terhadap semua aparatur penegak hukum.
3. Sementara, koordinasi yang dilakukan kepada Kapolri dalam bentuk menyampaikan
rekomendasi sebagai berikut:
a. Mengabulkan permintaan penangguhan penahanan kepada Chandra dan Bibit agar
penahanan tidak dipersepsikan oleh masyarakat sebagai simbol kesewenang-wenangan
Polri dan upaya Polri melawan KPK;
b. Melakukan penangkapan terhadap Anggodo Widjojo yang menjadi simbol keresahan
masyarakat pasca didengarkannya rekaman sadapan secara nasional oleh sejumlah
media; dan
c. Menonaktifkan Susno Duadji yang disebut-sebut dalam rekaman dan menjadi simbol dari
Kepolisian.
C. MENDENGARKAN DAN MENDALAMI KETERANGAN
1. Dalam melakukan pengumpulan fakta, Tim 8 memulai dengan mendengarkan dan mendalami
keterangan dari berbagai pihak, yaitu:
a. Civil Society
Pertemuan dilakukan pada hari Rabu, 4 November 2009 yang dihadiri oleh perwakilan 15
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yakni KRHN, LBH Jakarta, Transparency
International Indonesia, Indonesia Police Watch, Imparsial, Elsam, ICJR, Pusat Studi
Hukum dan Kebijakan (PSHK), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), LeIP, Dompet
Dhuafa Republika, Pro Patria Institute, P2D, PB HMI, LIPI.
Tujuan dari pertemuan ini adalah mengetahui apa yang menjadi concern masyarakat
terhadap proses hukum Chandra dan Bibit.
Dalam pertemuan juga didengar aspirasi LSM. Aspirasi ini antara lain adalah penyelesaian
kasus PT. Masaro dan kasus Bank Century; perlunya transparansi dan akuntabilitas tim
dalam menyampaikan substansi rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden kepada
publik; perlunya Presiden melakukan bureaucratic reform yang menyeluruh terhadap
semua institusi penegak hukum; dan meminta supaya tim membuat rekomendasi kepada
Presiden untuk memberhentikan Kapolri dan Jaksa Agung.
b. Pemimpin Redaksi Media Massa
Pertemuan dengan pemimpin Redaksi Media Massa diadakan di Hotel Nikko pada hari
Rabu, 4 November 2009. Pertemuan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan
masukan dari media terkait dengan masalah ini. Disamping itu, Tim 8 memanfaatkan
pertemuan ini untuk menjelaskan alasan dibentuknya Tim 8 dan apa yang menjadi tugas.
Ini penting agar pers mengetahui persis keberadaan dari Tim 8 agar tidak terjadi distorsi
pemberitaan.
10
c. Kapolri dan Jajarannya
Pertemuan dengan Kapolri dan jajarannya dilakukan pada hari Kamis, 5 November 2009.
Dalam pertemuan, Kapolri mengikutsertakan tim penyidik kasus Chandra dan Bibit.
Pertemuan ini tidak dihadiri oleh Susno Duadji.
Dalam keterangan Kapolri menyampaikan kronologis penyelidikan dan penyidikan yang
dilakukan oleh Polri terhadap Chandra dan Bibit. Kapolri juga menyampaikan pasal-pasal
yang menjadi dasar sangkaan atas Chandra dan Bibit. Kapolri juga membeberkan
beberapa alat bukti yang dipergunakan oleh penyidik.
Pada kesempatan tersebut disepakati penyidik Polri akan melakukan gelar perkara
dihadapan Tim 8 dengan dihadiri pihak Kejaksaan.
Setelah Kapolri memberikan keterangan dan meninggalkan tempat, Kapolri
mempersilahkan Tim 8 untuk mendapat keterangan mendalam dari penyidik kasus
Chandra dan Bibit. Tim 8 melakukan penggalian untuk mendapatkan sejumlah fakta dari
penyidik Polri.
d. Anggodo Widjojo
Pertemuan dengan Anggodo Widjojo diadakan pada hari Kamis, 5 November 2009.
Anggodo merupakan adik dari Anggoro Widjojo dan menjadi tokoh yang disadap oleh
KPK.
Kehadirian Anggodo didampingi oleh beberapa advokatnya, antara lain, Indra Sahnun
Lubis (ketua tim) dan Bonaran Situmeang.
Anggodo memberikan keterangan mengenai: penanganan kasus PT. Masaro Radiokom
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); penyerahan uang beserta jumahnya kepada
Ari Muladi yang ditujukan kepada kepada sejumlah pimpinan KPK dan deputi serta
direktur; pembuatan kronologis bersama Ari Muladi; larangan pencegahan oleh KPK
terhadap Anggoro; pembicaraan antara Anggodo dengan beberapa orang yang disadap
oleh KPK; serta klarifikasi ‘ancaman’ pembunuhan terhadap Chandra.
e. Chandra dan Bibit
Pertemuan dilakukan pada hari Kamis, 5 November 2009 dengan tujuan memperoleh
fakta melalui keterangan yang disampaikan. Kehadiran Chandra dan Bibit didampingi oleh
advokat para advokatnya, antara lain, Luhut Pangaribuan, Alexander Lay dan Taufik
Basari.
Chandra dan Bibit memberi keterangan yang bertujuan untuk menangkis dugaan
penerimaan uang dari Anggoro maupun Anggodo. Dalam keterangan disampaikan
sejumlah fakta, antara lain, ketidakbenaran hubungan emosional antara Chandra dengan
M.S. Ka’ban sebagaimana ditenggarai oleh Polri; kronologis penanganan kasus PT.
Masaro Radiokom; penjelasan atas tidak segera dilimpahkannya kasus PT Masaro ke
pengadilan.
Dalam pertemuan Tim Pembela juga menyampaikan perihal konstruksi hukum yang
janggal terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh Polri.
11
f. Komisi Pemberantasan Korupsi
Pertemuan diadakan pada hari Kamis, 5 November 2009. Dalam pertemuan, semua
pimpinan KPK hadir didampingi Deputi Penindakan Ade Rahardja.
KPK menyampaikan sejumlah keterangan diantaranya kewenangan penetapan
pencegahan seseorang bepergian ke luar negeri; penanganan kasus PT. Masaro
Radiokom dan kasus alih fungsi hutan lindung dengan terdakwa Yusuf E. Faisal; dugaan
keterlibatan Ade Rahardja dalam transaksi pemberian uang kepada sejumlah pimpinan
KPK; surat pencabutan pencegahan palsu; mekanisme tentang pelaksanaan musyawarah
antar pimpinan sebagai wujud dari keputusan pimpinan KPK yang bersifat kolegial; dan
perihal penyadapan atas Lucas yang melibatkan Susno Duadji.
g. Jaksa Agung dan Jajarannya
Pertemuan dengan Jaksa Agung beserta jajarannya dilakukan pada hari Jumat, 6
November 2009. Jaksa Agung didampingi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
(Jampidsus), pejabat teras Kejaksaan Agung, serta sejumlah jaksa peneliti yang akan
menangani kasus Chandra dan Bibit.
Jaksa Agung terlebih dahulu menyampaikan keterangan terkait pengunduran diri Wakil
Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga beserta alasannya. Setelah itu Jaksa Agung
menyampaikan berbagai hal seputar rekaman pembicaraan yang disadap oleh KPK
dimana disebut nama AH Ritonga (ketika itu menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak
Pidana Umum, Wisnu Subroto yang mantan Jaksa Agung Muda Intelijen.
Jaksa Agung juga memberi penegasan tentang independensi Kejaksaan dalam
penanganan kasus Chandra dan Bibit. Kejaksaan tidak bisa membuka secara rinci terkait
dengan penuntutan yang akan dilakukan oleh Chandra dan Bibit karena terikat dengan
sumpah jabatan.
Jaksa Agung juga sudah menyampaikan pihak Kejaksaan yang memberi petunjuk kepada
penyidik Polri guna melengkapi berkas perkara, diantaranya, dengan memasukkan delik
pemerasan.
Jaksa Agung juga menyampaikan keterangan secara sekilas tentang posisi kasus dan
proses penanganannya oleh Kejaksaan Agung. Namun penjelasan secara terperinci
disampaikan oleh Jampidsus dan jaksa peneliti yang masing-masing terdiri dari 4 orang
untuk satu berkas perkara.
h. Susno Duadji (Kabareskrim Polri/Non Aktif)
Pertemuan dengan Susno Duadji dilakukan pada hari Jumat, 6 November 2009. Susno
Duadji menemui Tim 8 dengan didampingi oleh M. Panggabean, Wakadiv hukum Mabes
Polri.
Susno Duadji memberikan keterangan perihal alasan pengunduran dirinya dari jabatan
Kabareskrim; penegasan bahwa dirinya tidak menerima uang dari siapapun dalam kasus
Bank Century; perihal surat keterangan dari Kabareskrim tentang status dana milik Budi
Sampurno guna kepentingan pencairan dana; kemunculan dirinya dalam rekaman
12
penyadapan pembicaraan yang dilakukan KPK; tujuan kunjungan ke Singapura untuk
menemui Anggoro Widjojo; tindakan Susno Duadji yang tersadap untuk mengesankan
seolah-olah akan menerima sebuah tas, meski sebenarnya kosong sebagai bentuk kontra
intelijen; istilah Cicak versus Buaya yang dimunculkannya; dan perannya dalam proses
hukum atas Chandra dan Bibit.
i. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Pertemuan dengan PPATK diadakan pada hari Jumat, 6 November 2009 yang dihadiri
oleh Kepala PPATK, Yunus Hussein.
Dalam keterangannya disampaikan hal-hal yang terkait dengan informasi rekening
Chandra dan Bibit. PPATK menyampaikan bahwa tidak terdapat aliran dana yang masuk
terkait kasus PT. Masaro kepada Chandra ataupun Bibit.
Selain itu, PPATK juga memberikan informasi secara lisan tentang arus keluar masuk
dana ke rekening Ari Muladi, Anggodo. Demi keamanan semua pihak, PPATK meminta
permohonan informasi rekening dilakukan secara tertulis oleh Tim 8 dan PPATK akan
memberi jawaban secara tertulis juga. Selain itu, PPATK juga memberikan penjelasan
seputar modus pencucian uang.
j. Ari Muladi
Pertemuan dengan tokoh sentral penyerahan uang dari Anggodo ke sejumlah Pimpinan
KPK, Ari Muladi dilakukan pada hari Sabtu, 7 November 2009. Kehadiran Ari Muladi
didampingi oleh beberapa advokat, diantaranya, Sugeng Teguh Santoso.
Peran Ari Muladi dalam kasus ini adalah sebagai orang kepercayaan Anggodo yang
diberikan tugas untuk menyerahkan uang kepada pimpinan KPK.
Secara terperinci Ari Muladi memberikan keterangan, antara lain: seputar perkenalannya
dengan Anggodo; kronologis penyerahan uang dari Anggodo kepada Ari; pencabutan
keterangan Ari Muladi atas Berita Acara Pemeriksaan yang pertama di Mabes Polri;
pertemuannya dengan Kabareskrim Susno Duadji di Mabes Polri; seputar pemeriksaan
dirinya yang dilakukan secara marathon; dan penegasan bahwa Ari tidak pernah
menyerahkan sendiri uang dari Anggodo kepada pimpinan KPK, melainkan melalui
seseorang yang bernama Yulianto.
k. Eddy Sumarsono
Pertemuan dengan Eddy Sumarsono diadakan pada hari Sabtu, 7 November 2009.
Pertemuan tidak dilakukan atas dasar undangan Tim 8, melainkan Eddy Sumarsono yang
meminta waktu kepada Tim 8.
Peran Eddy Sumarsono dalam kaitan dengan perkara Chandra dan Bibit adalah sebagai
pihak yang memberi informasi kepada Antasri Azhar sebagai Ketua KPK saat itu terkait
dengan adanya pimpinan KPK yang menerima uang dari Anggoro. Atas dasar informasi
inilah Antasari Azhar difasilitasi untuk bertemu dengan Anggoro di Singapura dan Ari
Muladi di Malang.
Eddy Sumarsono juga memberi keterangan seputar perkenalannya dengan Antasari
Azhar, melalui seorang jaksa yang bernama Irwan Nasution.
13
Tim 8 mempertanyakan motivasi kedatangan Eddy dalam kasus ini. Dalam pertemuan
terungkap bahwa sebenarnya Eddy memberikan keterangan tentang informasi yang tidak
dialami, didengar atau dilihat sendiri. Tetapi mendengar cerita dari orang lain (testimonium
de auditu).
l. Antasari Azhar
Pertemuan dengan Antasari Azhar diadakan sebanyak 2 kali yaitu pada hari Sabtu dan
Minggu, 7-8 November 2009. Antasari Azhar didampingi sejumlah advokatnya, antara lain,
Juniver Girsang, Hotma Sitompul dan lain-lain.
Antasari Azhar memberikan keterangan perihal pembuatan testimoni yang menjadi dasar
bagi Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas Chandra dan Bibit;
hubungan antara kasus tuduhan pembunuhan atas Antasari Azhar dengan kasus Chandra
dan Bibit; pertemuan dengan Anggoro di Singapura; proses penyelidikan dan penyidikan
atas kasus PT. Masaro; kasus korupsi alih fungsi hutan lindung di Sumatera Selatan
dengan terdakwa Yusuf E. Faisal; dan dugaan pimpinan KPK menerima uang dari
Anggodo berikut tindakan yang diambil oleh Antasari Azhar.
m. Tim Majalah Tempo
Pertemuan dengan Tim Majalah Tempo dilakukan pada hari Senin, 9 November 2009,
bertempat di Hotel Nikko. Tim Tempo diwakili oleh Pemimpin redaksi majalah Tempo,
Toriq Haddad yang didampingi oleh beberapa redaktur/wartawan.
Tempo memberikan keterangan perihal hasil investigasi wartawannya terkait proses
pencairan dana Budi Sampoerna di Bank Century; peranan Robert Tantular dalam kasus
Bank Century; peranan Lucas sebagai pengacara Budi Sampoerna dalam pencairan dana
di Bank Century; komunikasi-komunikasi yang terjadi antara Lucas dengan Kabareskrim,
Susno Duadji; serta temuan-temuan lain seputar penanganan kasus Bank Century yang
terkait dana Budi Sampoerna yang diupayakan pencairannya oleh Lucas dengan bantuan
Susno Duadji.
n. Ade Rahardja (Deputi Bidang Penindakan KPK)
Pertemuan dengan Ade Rahardja diadakan pada hari Rabu, 11 November 2009. Ade
Rahardja merupakan pihak yang penting dalam penyampaian uang dari Ari Muladi ke
sejumlah Pimpinan KPK sebagaimana tertuang dalam BAP Polisi pertama atas Ari Muladi.
Dalam keterangannya Ade Rahardja menyampaikan fakta bahwa dirinya tidak mengenal
Anggoro, Ari Muladi ataupun Yulianto. Tim 8 juga mempertanyakan keterkaitan kasus
SKRT dengan kasus alih fungsi hutan lindung Tanjung Api-Api.
o. Bambang Widaryatmo (Mantan Direktur Penindakan KPK)
Pertemuan dengan Bambang Widaryatmo diadakan pada hari Rabu, 11 November 2009.
Kehadiran Bambang didampingi oleh Kombes Pol Dr. Iza Fadri, S.Ik., S.H., M.H. dari Divisi
Hukum Mabes Polri.
Dalam keterangannya Bambang membantah bahwa dirinya mengenal dan berhubungan
ataupun menerima uang dari Ari Muladi, Anggoro, Anggodo, maupun Yulianto.
14
Selain itu, Bambang juga mengungkapkan sejumlah kelemahan sistem dalam KPK
diantaranya berupa penyimpangan administrasi dan konflik antar pimpinan yang terdapat
dalam institusi KPK, khususnya dalam proses penyidikan kasus korupsi. Pengalaman
tersebut dialami Bambang selama menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK. Bambang
juga menceritakan latar belakang kepentingan pribadi pimpinan dibalik perpindahan
tempat tugasnya dari KPK ke Mabes Polri.
p. Abdul Hakim Ritonga (Mantan Wakil Jaksa Agung)
Pertemuan dengan Abdul Hakim Ritonga diadakan pada hari Rabu, 11 November 2009.
Kehadiran Ritonga diserta dengan sejumlah pihak dari Kejaksaan dan pengacaranya.
Ritonga memberikan keterangan antara lain tentang hubungan perkenalannya dengan
Yuliana Ong; seputar penyakit yang dialaminya sehingga dikenalkan pada Yuliana
sebagai tukang pijat.
Tim 8 mempertanyakan kepada Ritonga tentang rekaman pembicaraan KPK terkait
dengan pernyataan Yuliana bahwa dirinya didukung oleh RI 1; posisi Jampidum dalam
kasus Chandra dan Bibit; maksud ‘kata duren’, dan pijat yang dilakukan oleh Yuliana
kepada Ritonga.
q. Wisnu Subroto (Mantan JamIntel Kejaksaan Agung)
Pertemuan dengan Wisnu Subroto diadakan pada hari Rabu, 11 November 2009. Wisnu
memberikan keterangan antara lain tentang perkenalannya dengan Anggodo serta
mempunyai hubungan usaha dalam jual beli cincin dan paket kayu jati; penegasan bahwa
dirinya tidak mengenal Anggoro, Yuliana dan Ari Muladi; dan klarifikasi tentang
pembicaraan dirinya yang disadap oleh KPK.
r. Kombes Pol M. Iriawan (Wakil Direktur I Bareskrim Polri)
Pertemuan dengan Kombes Pol M. Iriawan diadakan pada hari Kamis, 12 November
2009. Pertemuan dilakukan atas permintaan dari Polri yang disampaikan secara resmi
oleh Iza Fadri sehari sebelumnya pada pertemuan dengan Bambang Widaryatmo.
Kombes Iriawan di dampingi oleh beberapa penyidik dari Bareskrim yang menangani
kasus Antasari Azhar.
Dalam keterangannya disampaikan, antara lain, tentang penanganan kasus pembunuhan
atas Nasrudin dengan tersangka Antasari; penggeledahan ruangan dan penyitaan Laptop
Antasari; perihal waktu pembuatan dan penyerahan testimoni Antasari; perihal pembuatan
Laporan Polisi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyuapan yang dilakukan
oleh pimpinan KPK; dan perihal pencabutan BAP Williardi Wizard.
s. Edy Widjaya (Pemilik Show Room Duta Motor)
Pertemuan dengan Edy Widjaya diadakan pada hari Minggu, 15 November 2009.
Pertemuan dilakukan atas permintaan yang bersangkutan terkait dugaan pemberian mobil
Mercy kepada Wisnu Subroto oleh Anggodo – sebagaimana terekam dalam pembicaraan
15
telepon yang disadap oleh KPK. Dalam keterangannya, Edy Widjaya menyatakan
Anggodo membeli dua mobil mercy seri S 300 yang diatasnamakan dua anak Anggodo.
Harga satu mobil mercy tersebut, menurut Edy Widjaya adalah Rp 1,6 miliar. Pembelian
salah satu mobil mercy tersebut, pembayarannya dengan cara menukar mobil BMW milik
Wisnu Subroto, yang dihargai Rp 500 juta, dan kekurangannya (Rp 1,1 miliar)
ditambahkan oleh Anggodo.
D. VERIFIKASI MELALUI GELAR PERKARA
1. Tugas tim 8 setelah mendapatkan fakta atas proses hukum terhadap Chandra dan Bibit dari
sejumlah pihak, menggunakan fakta tersebut sebagai dasar dalam gelar perkara yang
dilakukan oleh penyidik Polri dan dihadiri oleh peneliti dari Kejaksaan.
2. Gelar perkara dilakukan pada hari Sabtu, 7 November 2009, pukul 19.00.
3. Untuk memperkuat verifikasi, Tim 8 mengundang 2 orang ahli di bidang Kepolisian dan
Kejaksaan, yakni Prof. Farouk Muhammad (mantan Gubernur PTIK) dan Dr. Ramelan, S.H.,
M.H (mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus).
4. Dalam gelar perkara, Tim 8 melakukan proses tanya jawab guna mendalami fakta, bukti dan
pasal yang digunakan oleh penyidik Polri. Tim 8 memposisikan sebagai Jaksa peneliti yang
harus membuat dakwaan dan menyertakan fakta dan bukti-bukti di persidangan.
5. Dalam gelar perkara, terungkap penyidik Polri berpatokan pada keterangan dalam BAP
pertama oleh Ari Muladi dan untuk memperkuat keterangan tersebut digunakan petunjukpetunjuk
bahwa telah terjadi penyerahan uang kepada Chandra dan Bibit.
16
BAB III
TEMUAN TIM 8
A. DUGAAN MAKELAR KASUS
Berdasarkan rekaman pembicaraan yang telah diperdengarkan di sidang MK dimana terdapat
nama dan penyebutan nama-nama sebagai berikut:
a. Anggoro Widjojo yang merupakan Tersangka KPK dalam kasus korupsi PT. Masaro
Radiokom, yang berperan sebagai penyedia dana yang bertujuan agar kasusnya dapat
dihentikan.
b. Anggodo Widjojo yang merupakan adik dari Anggoro, yang berperan besar dalam
kemungkinan proses rekayasa dan mengatur proses hukum Chandra M. Hamzah dan Bibit S.
Rianto dengan para oknum pejabat Kepolisian, Kejaksaan, KPK, LPSK dan Pengacara.
c. Susno Duadji yang merupakan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri – disebutkan
berulangkali dengan istilah Truno 3 – yang meskipun tidak terlibat pembicaraan telepon hasil
sadapan, namun berdasarkan pernyataan Anggodo, Susno Duadji memiliki peran sentral
dalam penetapan tersangka terhadap Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto dan memiliki
komitmen tinggi terhadap Anggodo.
d. Abdul Hakim Ritonga yang merupakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum)
ketika penyadapan dilakukan, disebut sebanyak 24 kali dalam rekaman sebagai oknum yang
memiliki peran penting dalam rencana yang disiapkan oleh Anggodo, serta diklaim memiliki
dukungan dari RI 1, sebagaimana diungkapkan oleh rekan Anggodo, Yuliana Gunawan.
e. Wisnu Subroto yang merupakan mantan Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel). Berperan
aktif dalam merancang dan berkomunikasi dengan Anggodo khususnya dalam proses
penyidikan Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto.
f. Irwan Nasution yang merupakan Jaksa pada Jamintel. Disebut dalam rekaman sebanyak 9
kali;
g. Farman yang merupakan Penyidik pada Mabes Polri, disebut dalam rekaman sebanyak 8 kali
dan memiliki peran penting dalam penyusunan BAP Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit S.
Rianto;
h. Ketut [Sudiarsa] dan Mira [Diarsih] yang merupakan komisioner Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban.
i. Bonaran Situmeang, Kosasih dan Alex yang merupakan pengacara dari Anggodo.
j. Eddy Sumarsono
k. Ari Muladi
l. Yuliana Gunawan
terdapat dugaan terjadinya ‘permainan’ antara aparat penegak hukum dengan pihak-pihak
masyarakat biasa. Permainan ini yang memunculkan kesan adanya masyarakat biasa yang dapat
menyelesaikan atau mengatur perkara dengan imbalan sejumlah uang yang disebut sebagai
makelar kasus (markus).
17
B. DASAR PENYIDIKAN POLRI
1. Inisiatif dari Antasari Azhar terkait Testimoni
Terkait testimoni Antasari Azhar berdasarkan rekaman pembicaraannya dengan Anggoro
Widjojo, serta Laporan kasus penyuapan Masaro yang kemudian dijadikan dasar untuk
menyangka Chandra dan Bibit, Tim 8 menemukan perbedaan keterangan dari Antasari Azhar
sendiri maupun antara keterangan Antasari Azhar dengan penyidik.
Pada pertemuan pertama dengan Tim 8 tanggal 7 November 2009, Antasari Azhar
menyatakan bahwa testimoni dibuat tanggal 16 Mei 2009. Namun, pada pertemuan kedua
dengan tim 8 tanggal 8 November 2009, Antasari menyatakan bahwa testimoni itu dibuat
tanggal 16 Juni 2009. Ini berbeda dengan keterangan penyidik Polri bahwa mereka baru
mengetahui adanya kasus pemerasan Anggoro setelah adanya penyitaan laptop KPK pada 11
Juni 2009. Antasari Azhar kemudian membuat laporan resmi perihal dugaan suap pimpinan
KPK kepada Kepolisian yang disampaikan tanggal 6 Juli 2009.
Perbedaan keterangan tersebut berimplikasi pada Laporan Polisi (LP) di atas apakah
berdasarkan permintaan Antasari Azhar ataukah permintaan dari penyidik.
Perbedaan ini berpotensi menjadi masalah ketika kasus Chandra dan Bibit masuk ke
persidangan. Antasari Azhar sebagai Saksi Pelapor akan menyampaikan keterangan yang
digunakan oleh penyidik dan Jaksa Penutut Umum.
Ini menjadi salah satu faktor tidak kuatnya proses hukum atas Chandra dan Bibit di
persidangan.
Dari hasil verifikasi, Tim 8 berpandangan – utamanya setelah melihat rekaman video
penyitaan barang bukti di ruang kerja Antasari Azhar di KPK – bahwa inisiatif awal
pengungkapan kasus dugaan suap terkait PT Masaro ini sebenarnyalah dilakukan oleh
Antasari Azhar. Di dalam rekaman video jelas tergambar bahwa Antasari memang datang ke
kantornya untuk mengambil rekaman pembicaraan dirinya dengan Anggoro yang tersimpan di
dalam komputer jinjingnya. Antasari kemungkinan berupaya mengalihkan isu hukum yang
sedang dihadapinya, terkait pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, dengan menarik pula
pimpinan KPK ke dalam kasus hukum PT. Masaro, melalui testimoni yang dibuatnya
berdasarkan rekaman pembicaraan Antasari dengan Anggoro Widjojo.
2. Inisiatif Pertemuan Susno Duadji dengan Anggoro Widjojo
Pada tanggal 7 Juli 2009 KPK telah mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada
Anggoro Widjojo. Surat dikirim KPK ke Kabareskrim dengan nomor Sprindik 25/01/VI/2009
tanggal 19 Juni tahun 2009 dan disertai surat perintah penangkapan no. KEP-
04/P6KPK/VII/2009 bertanggal 7 Juli 2009. Namun demikian pada tanggal 10 Juli 2009, Susno
Duadji melakukan pertemuan dengan Anggoro di Singapura dengan alasan Anggoro hanya
mau bertemu dengan Kabareskrim untuk menyampaikan keterangan (BAP) terkait dugaan
penyuapan/pemerasan oleh pimpinan KPK. Pertemuan di Singapura tersebut dilakukan
dengan sepengetahuan Kapolri.
18
Pada saat itu tidak diketahui apakah penyidik melakukan pemeriksaan atas Anggoro untuk
kemudian dibuatkan BAP. Dalam keterangan penyidik BAP atas Anggoro yang intinya
menyatakan Anggoro diperas oleh sejumlah pimpinan KPK.
Hanya saja Tim 8 menemukan fakta bahwa BAP dibuat di luar negeri (di Singapura) dan tidak
di Kedutaan Besar Republik Indonesia, Singapura. Secara yuridis formal BAP oleh Kepolisian
di luar negeri hanya dapat dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia.
Oleh karenanya BAP atas Anggoro yang menjadi dasar bagi sangkaan terhadap Chandra dan
Bibit dapat dipertanyakan oleh Tim Pembela Chandra dan Bibit keabsahannya.
BAP yang dibuat di luar negeri namun tidak di Kedutaan Besar Republik Indonesia merupakan
faktor yang tidak kuat bagi sangkaan dan dakwaan atas Chandra dan Bibit.
3. Kronologi 15 Juli (Ditandatangani Anggodo Widjojo dan Ari Muladi)
Penyidik dalam melakukan proses hukum atas Chandra dan Bibit mendasarkan pada
Kronologi yang dibuat oleh Anggodo Widjojo dan Ari Muladi. BAP Ari Muladi didasarkan pada
kronologi ini. Dalam kronologi disebutkan sejumlah tanggal dimana Ari Muladi menyerahkan
uang kepada Ade Rahardja yang untuk selanjutnya Ade Rahardja menyerahkan uang tersebut
kepada sejumlah Pimpinan KPK.
Untuk diketahui Kronologi tersebut dibuat setelah pertemuan Susno Duadji dan Anggoro di
Singapura pada tanggal 10 Juli 2009.
Kronologi yang dijadikan dasar oleh penyidik oleh Ari Muladi telah dicabut. Ari Muladi
menyampaikan bahwa uang diserahkan kepada Yulianto.
Dengan pencabutan maka Kronologi tidak dapat dijadikan dasar yang kuat. Pencabutan tidak
berarti pengakuan pertama Ari Muladi tidak dapat dipercaya, tetapi Ari Muladi sendiri sebagai
pihak yang tidak dapat dipercaya.
Penggunaan Kronologi oleh penyidik sebagai dasar untuk menyangka adalah lemah
mengingat kredibilitas Ari Muladi. Penyidik kelihatannya bersikukuh pada urutan kejadian
sesuai dengan Kronologi Anggodo.
4. Petunjuk
Penyidik menggunakan petunjuk untuk membuktikan bahwa Kronologi sudah benar. Petunjuk
yang dimiliki oleh penyidik adalah sejumlah mobil KPK yang memasuki area Bellagio dan
Pasar Festival pada tanggal-tanggal yang disebutkan dalam Kronologi. Penyidik telah
mendapatkan bukti berupa foto masuknya mobil-mobil KPK.
Hanya saja ketika Tim 8 bertanya apakah mobil-mobil tersebut adalah mobil yang digunakan
oleh Bibit ataupun Chandra maka penyidik tidak dapat memberi konfirmasi. Disamping itu,
jumlah mobil yang disebutkan berjumlah banyak yang ditandai dengan plat nomor berbedabeda.
19
Oleh karenanya petunjuk ini tidak dapat memperkuat BAP Ari Muladi yang didasarkan pada
Kronologi. Petunjuk ini tidak sama dengan petunjuk yang digunakan untuk menyangka dan
mendakwa Polycarpus dalam kasus kematian Munir.
Ini merupakan bukti tidak kuatnya dasar yang digunakan oleh penyidik untuk menyangka
Chandra dan Bibit menerima uang dari Ari Muladi sebagai bentuk pemerasan.
5. BAP Ade Rahardja
Ade Rahardja sebagai tokoh sentral yang menghubungkan uang yang diterima oleh Ari Muladi
dari Anggodo ke sejumlah pimpinan KPK dalam BAP menyatakan tidak mengenal Ari Muladi.
Ade Rahardja juga melakukan sangkalan bahwa pada waktu-waktu yang ada dalam kronologi
ia berada di Bellagio atau Pasar Festival.
Kalaupun benar bahwa Chandra dan Bibit menerima uang dari Ari Muladi berdasarkan
kronologi maka Ade Rahardja harus ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Namun
hingga kedatangan Ade Rahardja ke Tim 8, Ade Rahardja tidak dalam status sebagai
tersangka.
Oleh karenanya ini merupakan tidak kuatnya proses hukum yang dilakukan oleh penyidik
maupun penuntut umum bila dilimpahkan ke pengadilan.
6. BAP Bambang Widaryatmo
Meskipun dalam Kronologi disebutkan bahwa Bambang Widaryatmo menerima uang namun
hingga kedatangan Bambang Widaryatmo ke Tim 8, tidak ada permintaan BAP oleh penyidik
terhadap hal ini.
Bambang Widaryatmo dimintai keterangan yang telah dibuatkan BAPnya oleh penyidik dalam
pasal penyalahgunaan wewenang.
Oleh karenanya proses hukum terhadap Chandra dan Bibit sangat lemah bila dibawa ke
pengadilan karena Kronologi yang digunakan oleh penyidik ternyata tidak diikuti secara
konsisten. Kronologi seolah digunakan sepanjang ada keterkaitannya dengan Chandra dan
Bibit dalam melakukan pemerasan.
7. Rekaman Penyadapan Telpon Anggodo Widjojo oleh KPK
Sebagian besar materi pembicaraan Anggodo berdasarkan hasil penyadapan KPK yang telah
diperdengarkan secara umum dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada 3 November 2009,
menunjukkan keterangan dan infomasi adanya alur atau proses penyesuaian BAP yang
disusun oleh Penyidik dengan kronologi yang dibuat Anggodo. Kurun waktu pembicaraan
Anggodo dalam rekaman tersebut adalah periode Juli-September 2009, jika bandingkan
dengan penyusunan BAP dan perumusan sangkaan terhadap Chandra dan Bibit maka
terdapat kesamaan periode waktu.
Terdapat beberapa kalimat dalam rekaman yang menunjukkan infomasi bahwa Anggodo
mempengaruhi dan berkoordinasi dengan oknum penyidik, kejaksaan dan pengacara untuk
memastikan bahwa BAP Saksi semuanya sesuai dengan kronologi yang dibuatnya.
20
8. Rekaman Penyadapan KPK terkait Lucas dan Susno Duadji
KPK mulai menyelidiki dugaan suap terkait Bank Century sejak 25 November 2008. Terkait
penyelidikan, KPK mengakui memiliki rekaman penyadapan pembicaraan di antaranya antara
Lucas dan Susno Duadji. Pembicaraan terkait upaya pencairan dana Budi Sampoerna. Dalam
upaya pencairan tersebut, Susno Duadji mengeluarkan dua surat klarifikasi tertanggal 7 April
dan 17 April 2009.
Dalam pertemuan dengan Tim 8, Susno Duadji membantah menerima suap dalam pencairan
dana Budi Sampoerna tersebut. Dia mengatakan, sengaja menyusun skenario pembicaraan
seolah-olah akan menerima suap. Maksudnya untuk melakukan latihan penyadapan bagi
KPK, dan sekaligus latihan “kontra intelijen”. Hanya ketika ditanya apakah pihak ketiga (Lucas)
mengetahui bahwa tindakan ini merupakan kontra intelijen diketahui, jawabannya adalah tidak.
Meski membantah, Susno Duadji mengakui ada pertemuan di Hotel Ambhara dan sempat
mendesain suatu rencana penyerahan dengan menggunakan tas, yang diakuinya kosong.
Keterangan dan bantahan Susno Duadji terkait pura-pura akan menerima suap demikian,
diragukan oleh Tim 8.
Selanjutnya, adanya rekaman penyadapan KPK tersebut, sempat membuat Susno Duadji
tidak berkenan dan salah satunya memunculkan istilah “Cicak vs Buaya” dalam wawancara
dengan Majalah Tempo.
C. TERKAIT SANGKAAN PEMERASAN OLEH CHANDRA M. HAMZAH DAN BIBIT S. RIANTO
1. Perumusan Dan Perubahan Sangkaan Yang Janggal
Pada awalnya Penyidik memulai proses hukum berdasarkan testimoni dan laporan resmi dari
Antasari Azhar yang pada pokoknya terdapat dugaan penyuapan atau pemerasan. Namun
pada tanggal 7 Agustus 2009 melalui proses gelar perkara dengan Kejaksaan diperoleh fakta
adanya tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh dua tersangka yang melanggar pasal
21 ayat 5 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Sedangkan perumusan sangkaan pemerasan (Pasal 12 b dan 15 UU 31/1999 tentang
penyuapan dan pemerasan) diperoleh setelah adanya petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum
(P16) yang menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang tersebut dalam kaitannya untuk
melakukan pemerasan. Pada tanggal 15 September 2009, Chandra M. Hamzah dan Bibit S.
Rianto ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pemerasan dan penyalahgunaan
wewenang jabatan
2. Unsur Pemerasan yang Lemah
Penyidik hanya berpegang pada keterangan Ari Muladi bahwa pimpinan KPK-lah yang
berinisiatif awal untuk meminta sejumlah dana (atensi) kepada Anggoro. Faktanya: Ari Muladi,
sesuai dengan BAP pertama tanggal 11 Juli 2009, menyatakan hanya berhubungan dengan
Ade Rahardja, bukan pimpinan KPK. Menurut Ari Muladi, permintaan atensi dari pimpinan KPK
tersebut hanya dia dengar dari Ade Rahardja. Bahkan keterangan Ari Muladi tersebut pada
akhirnya dicabut (BAP tanggal 18 Agustus 2009 dan BAP Lanjutan tanggal 26 Agustus 2009)
21
dengan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah bertemu dengan Ade Rahardja maupun
pimpinan KPK.
Ade Rahardja dalam kesaksiannya juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bertemu
dengan Ari Muladi terkait dengan dugaan suap atau pemerasan oleh pimpinan KPK. Ade juga
membatah telah menerima sejumlah uang dari Ari Muladi serta membantah semua keterangan
sebagaimana tertuang dalam kronologi Anggodo.
Dengan demikian, Penyidik dihadapan Tim 8 tidak dapat menunjukkan bukti adanya unsur
permintaan atensi (pemerasan) dari pimpinan KPK. Penyidik harus membuktikan bahwa
keterangan dari Ari Muladi dan Ade Rahardja tidak benar, disisi lain Penyidik dihadapan Tim 8
menyatakan tidak memiliki saksi fakta atau bukti lain yang menunjukkan adanya permintaan
atensi dari pimpinan KPK. Penyidik hanya memiliki petunjuk-petunjuk, yang petunjuk itu sendiri
telah dicabut oleh yang bersangkutan.
Masih terkait dengan inisiatif untuk meminta uang, fakta menunjukkan bahwa Anggodo
sebagaimana tertuang dalam kronologi yang dibuatnya sendiri tanggal 15 juli 2009, pernah
menyatakan bahwa meminta bantuan Ari Muladi yang memiliki teman di KPK untuk
“mengurus” kasus PT Masaro Radiokom setelah penggeledahan terhadap perusahaan
tersebut oleh KPK tanggal 29 Juli 2008, hal tersebut dibenarkan oleh Ari Muladi bahwa
Anggodo meminta tolong kepada dirinya untuk menyelesaikan kasus PT Masaro Radiokom.
Dengan demikian, inisiatif awal pertama kali untuk melakukan suap justru muncul dari
Anggoro/Anggodo.
3. Penyerahan Uang Kepada Pimpinan KPK Tidak Didukung Bukti Hukum yang Kuat
Polisi mendasarkan pada kesaksian Ari Muladi yang pada keterangan BAP pertama tanggal
11 Juli 2009 yang menyatakan bahwa uang tersebut diserahkan kepada Pimpinan KPK
melalui Ade Rahardja.
Keterangan lain yang digunakan Penyidik adalah pernyataan Edy Sumarsono yang mengaku
mendengarkan pernyataan Ari Muladi saat pertemuan dengan Antasari Azhar di Malang pada
29 November 2008 yang pada pokoknya Ari Muladi mengaku telah menyerahkan sejumlah
uang kepada M. Yasin bersama-sama dengan Ade Rahardja.
Padahal, akhirnya Ari Muladi merubah BAP pertamanya tanggal 11 Juli 2009, dan menyatakan
dalam BAP Perubahan (BAP tanggal 18 Agustus 2009 dan BAP Lanjutan tanggal 26 Agustus
2009) bahwa dia tidak menyerahkan sejumlah uang kepada Ade Rahardja. Uang yang dia
terima dari Anggodo digunakan sebagian untuk keperluan hidupnya dan sebagian diserahkan
kepada orang yang bernama Yulianto.
Ade Rahardja juga membantah semua keterangan Ari Muladi dan menyatakan tidak pernah
bertemu dengan Ari Muladi. Orang yang disebut sebagai Yulianto, hingga saat ini belum
diketahui keberadaannya. Ari Muladi bahkan tidak mengetahui alamat, nomor telepon maupun
segala hal terkait dengan identitas Yulianto.
Bibit Samad Rianto sebagaimana disebut dalam kronologi yang dibuat Ari Muladi dan
Anggodo bahwa yang bersangkutan telah menerima uang pada 15 Agustus 2008 di Belaggio
Residence adalah tidak benar karena pada saat itu Bibit Samad Rianto berada di Peru.
Begitupun dengan Chandra M. Hamzah menyatakan bahwa pada tanggal penyerahan uang
22
tanggal 27 Februari 2009 sebagaimana disebut dalam kronologi Anggodo, yang bersangkutan
tidak berada di Pasar Festival.
Terhadap keterangan-keterangan tersebut, Penyidik tetap bersikukuh pada kesaksian Ari
Muladi sesuai BAP pertama meskipun BAP tersebut telah dirubah (dicabut sebagian). Penyidik
hanya menggunakan petunjuk-petunjuk berupa keberadaan sejumlah mobil KPK di Pasar
Festival dan Hotel Bellagio pada waktu yang bersamaan sesuai kronologi, karcis parkir a.n.
mobil KPK di Pasar Festival dan Hotel Bellagio, lie detector untuk membuktikan bahwa
pencabutan keterangan oleh Ari Muladi adalah bohong, Surat keterangan dari suatu
Kelurahan di Surabaya yang menyatakan bahwa benar tidak ada warga yang bernama
Yulianto, dan petunjuk lainnya yang mengarah pada keberadaan Ade Rahardja, Chandra M.
Hamzah dan Bibit S. Rianto pada waktu dan tempat sesuai dengan kronologi Anggodo.
4. Ketidakyakinan Antasari Azhar Terhadap Suap Kepada Chandra M. Hamzah dan Bibit S.
Rianto
Antasari Azhar menyatakan tidak yakin dengan bahwa Chandra M. Hamzah dan Bibit S.
Rianto menerima sejumlah uang dari Anggoro. Antasari Azhar juga menegaskan bahwa
testimoni yang dibuatnya adalah testimoni Anggoro, sehingga tidak ada satupun urutan
kejadian dalam kronologi kasus ini yang disaksikan atau diketahui secara langsung oleh
Antasari Azhar.
5. Ari Muladi Sebagai Saksi Sekaligus Tersangka
Ari Muladi dijadikan tersangka oleh Kepolisian pada tanggal 18 Agustus 2009 dengan tuduhan
penipuan dan atau penggelapan terhadap Anggodo serta pemalsuan surat.
Penipuan dan atau penggelapan disangkakan kepada Ari Muladi terkait dengan penggunaan
uang yang diberikan Anggodo, yang pada awalnya ditujukan untuk pimpinan KPK namun
kemudian digunakan sendiri oleh Ari Muladi dan sebagian diserahkan kepada Yulianto. Uang
yang diterima Ari Muladi dari Anggodo, menurut pengakuan Ari, adalah:
· US$ 404.600 (setara dengan Rp. 3.750.000.000,-) pada 11 Agustus 2008.
· Rp 400.000.000 pada 13 November 2008.
· Dolar Singapur $ 124.920 (setara dengan Rp. 1.000.000.000,-) pada 13 Februari 2009.
Sedangkan pemalsuan surat disangkakan terhadap Ari Muladi terkait dengan pemalsuan
Surat Pencabutan Pencegahan ke Luar Negeri a.n. Anggoro Widjojo Cs. Kepada Dirjen
Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Nomor: R-85/22/VI/2009
tanggal 5 Juni 2009 yang didalamnya terdapat tanda tangan Chandra M. Hamzah dan Bibit S
Rianto.
6. Anggodo Widjojo Tidak Dijadikan Tersangka
Dalam pengumpulan fakta, diketahui bahwa Kepolisian tidak menetapkan Anggodo sebagai
tersangka dalam kasus ini. Sesuai dengan kronologi yang dibuatnya sendiri tanggal 15 Juli
2009, secara jelas menunjukkan bahwa inisiatif untuk “mengurus” kasus PT Masaro
Radiokom, pertama kali muncul dari Anggodo dengan meminta bantuan Ari Muladi yang
dianggap memiliki teman di KPK.
23
Dalam BAP Ari Muladi tanggal 18 Agustus 2009 juga dinyatakan bahwa Anggodo meminta
tolong kepada Ari Muladi untuk menyelesaikan perkara yang terjadi di PT. Masaro Radiokom.
Dengan demikian semestinya orang yang memiliki inisiatif awal dan menyediakan dana untuk
melakukan penyuapan dapat dianggap terlibat dalam kasus ini sehingga sudah selayaknya
untuk dijadikan tersangka.
7. Perubahan BAP Ari Muladi
Ari Muladi telah merubah BAP pertama dengan menyatakan bahwa dia tidak pernah bertemu
dan tidak pernah berkomunikasi dengan Ade Rahardja. Ari Muladi juga menyatakan bahwa dia
tidak pernah mendengar Ade Rahardja meminta sejumlah uang untuk pengurusan PT Masaro
serta tidak pernah menyerahkan uang kepada Ade Rahardja. Ari Muladi menyatakan pula
bahwa uang yang diperolehnya dari Anggodo, dia pakai sendiri dan sebagian dia serahkan
kepada seseorang bernama Yulianto.
Ari Muladi juga menyatakan bahwa Surat Pencabutan Pencegahan ke Luar Negeri a.n.
Anggoro Widjojo Cs. adalah palsu dan dibuat oleh Ari Muladi beserta Yulianto pada 6 Juni
2009 di daerah Matraman.
Atas perubahan BAP dan keterangan tersebut, Penyidik tetap bersikukuh dengan BAP
sebelum perubahan (11 Juli 2009) dan memilih untuk menggunakan lie detector untuk
membuktikan bahwa BAP kedua dari Ari Muladi adalah bohong.
Penggunaan lie detector juga menjadi catatan Tim 8, khususnya keakuratan dan proses
penggunanaan mesin tersebut.
D. TERKAIT PENYALAHGUNAAN WEWENANG
1. Prosedur Penerbitan Dan Pencabutan Surat Larangan Bepergian Ke Luar Negeri (Cegah)
Tidak Melanggar Standard Operating Procedure KPK
Proses penerbitan dan pencabutan surat telah sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP)
KPK. Hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-447/01/XII/2008 tentang
Perubahan Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-33/01/I/2008 tentang Pembagian Tugas Pimpinan
KPK Periode tahun 2007-2011. Dalam UU KPK juga mengatur bahwa KPK diberikan kewenangan
mengatur sendiri mekanisme dalam menetapkan kebijakan sebagaimana yang diatur dalam pasal
25 ayat (2) UU KPK, sehingga jikalau terjadi kekeliruan dalam penerapan wewenang, maka hal
tersebut bukan masuk dalam ranah pidana, namun masuk dalam ranah Pengadilan Tata Usaha
Negara. Namun demikian, Penyidik tetap bersikukuh menganggap SOP KPK bertentangan
dengan UU KPK.
2. Tidak Terpenuhinya Unsur Pemaksaan dalam Penerbitan Dan Pencabutan Surat Larangan
Bepergian Ke Luar Negeri
Tumpak Hatorangan Panggabean, Ketua KPK sementara, menyatakan bahwa tidak ada unsur
pemaksaan dan tidak ada seorangpun termasuk Dirjen Imigrasi yang dipaksa dalam penerbitan
dan pencabutan Surat larangan Bepergian ke Luar Negeri yang ditandatangani oleh Chandra M
Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Padahal Pasal yang dituduhkan kepada Chandra dan Bibit
mengharuskan adanya pembuktian unsur pemaksaan dengan kewenangan.
24
Namun penyidik tetap bersikukuh bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang dengan hanya
mendasarkan pada penafsiran UU KPK dan tidak terpenuhinya bukti formil terkait persetujuan
kolektif dalam penerbitan surat tersebut.
3. Pimpinan-Pimpinan KPK Terdahulu Melakukan Prosedur Yang Sama
Terdapat konvensi atau kesepakatan di internal KPK sejak periode pertama hingga periode saat ini
bahwa dalam menerbitkan atau mencabut Surat Larangan Bepergian Ke Luar Negeri (Cegah)
tidak perlu melalui rapat pimpinan kolektif, namun cukup ditandatangani oleh pimpinan KPK yang
menangani kasus tersebut dan menyampaikan salinan surat tersebut kepada pimpinan KPK
lainnya. Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan beberapa mantan pimpinan KPK.
4. Pencabutan Surat Larangan Bepergian Ke Luar Negeri a.n. Djoko Chandra Terkait Dengan
Kasus Arthalita Suryani
KPK sedang menyelidiki keterkaitan antara aliran uang dari PT. Mulia Graha Tatalestari sebesar 1
US$ kepada Urip Tri Gunawan-Artalyta Suryani. KPK mendapatkan informasi bahwa aliran dana di
rekening Joko Chandra diduga terkait dengan dana yang digunakan Arthalita Suryani dalam kasus
suap Urip Tri Gunawan, namun ternyata dugaan tersebut tidak benar setelah KPK mendapatkan
informasi yang akurat bahwa dana tersebut ternyata mengalir ke Yayasan Kesetiakawanan dan
Kepedulian Sosial. Saat itu pula kasus Arthalita dan Jaksa Urip Tri Gunawan sudah selesai
diperiksa dan diputus di Pengadilan, sehingga KPK menganggap tidak cukup alasan lagi untuk
melakukan ”larangan bepergian ke luar negeri” terhadap Joko Chandra.
5. Penundaan Pelaksanaan Penyidikan Anggoro Widjojo dan Kasus MS Ka’ban Yang Belum
Disidik Karena Menunggu Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht)
Kasus SKRT
Dugaan polisi yang mengarahkan pada adanya hubungan antara penundaan pelaksanaan
penyidikan PT. Masaro Radiokom dengan aliran dana dari Anggoro ke Pimpinan KPK dibantah
dengan fakta yang disampaikan KPK bahwa penundaan penyidikan dilakukan karena KPK
menunggu adanya putusan in kracht oleh Pengadilan Tipikor atas perkara Yusuf Erwin Faisal
dalam kasus Tanjung Siapi-Api yaitu tanggal 23 Maret 2009 dimana Anggoro terbukti menyuap
Yusuf Erwin Faisal. Menurut KPK, penundaan penyidikan hingga adanya putusan pengadilan
tersebut adalah salah satu strategi penyidikan untuk memudahkan proses pembuktian terhadap
Anggoro dalam kasus PT. Masaro Radiokom.
Chandra M. Hamzah menyatakan bahwa tidak ada hubungan emosional antara dirinya dengan MS
Ka’ban. Chandra hanya beberapa kali bertemu dengan MS Ka’ban dan hanya dalam acara resmi.
25
BAB IV
HASIL VERIFIKASI MELALUI GELAR PERKARA
A. Atas Sangkaan Pasal 12 huruf e juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
1. Kekurangan Fakta dari Penyidik
a. Tidak ada fakta yang diperoleh penyidik dalam mengkonstruksikan bahwa Chandra M.
Hamzah dan Bibit S. Rianto telah melakukan pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan percobaan, pembantuan, atau
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
b. Ketiadaan fakta tersebut nampak pada ketidakmampuan penyidik di hadapan Tim 8 pada
acara gelar perkara untuk menjelaskan alur penyerahan uang dari Ari Muladi kepada Bibit
Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah maupun kepada Ade Raharja serta berdasarkan
keterangan Antasari Azhar, keterangan Ari Muladi, dan BAP Ari Muladi tertanggal 18 Agustus
2009 (BAP Kedua), dan keterangan Edy Soemarsono, serta bantahan Chandra M. Hamzah
dan Bibit S. Rianto
c. Dalam hal Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto sebagai tersangka membantah telah
menerima uang tersebut, mereka tidak berkewajiban membuktikan bahwa mereka tidak
menerima (karena dalam hukum pembuktian, tidak dikenal pembuktian secara negatif). Justru
sebaliknya, beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan adanya sangkaan itu,
dalam hal ini penyidik. Namun ternyata penyidik hanya memiliki keterangan Ari Muladi dan
bahan petunjuk yang sangat lemah atau tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
d. Bahan petunjuk yang sangat lemah itu hanya berupa adanya mobil KPK yang keluar masuk di
Pasar Festifal dan Hotel Bellagio, yang kemudian dijadikan bukti petunjuk. Bukti petunjuk
demikian adalah sangat lemah karena baru merupakan sebuah bahan untuk membentuk
sebuah bukti. Keterangan tentang mobil KPK itu harus disesuaikan dengan bahan pembentuk
bukti petunjuk yang lain (keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa). Kalau keterangan Ari
Muladi digunakan sebagai bahan, maka jelas sangat lemah atau tidak dapat digunakan karena
keterangan Ari Muladi merupakan upaya pembelaan diri bagi Ari Muladi.
2. Lemahnya Bukti yang digunakan oleh Penyidik
a. Untuk menentukan seseorang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang
harus dibuktikan adalah apakah unsur-unsur Pasal 12 huruf e dan Pasal 15 itu terpenuhi atau
tidak. Unsur-unsur pasal tersebut adalah:
1) Pegawai negeri atau penyelenggara;
2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya;
3) Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran
dengan potongan; atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
Sedangkan unsur-unsur Pasal 15 adalah:
26
1) Setiap orang;
2) Melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak
pidana korupsi;
b. Dalam pemeriksaan oleh Tim 8, ternyata penyidik tidak memiliki cukup bukti untuk
membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
Karena alat bukti yang dimiliki penyidik tentang aliran uang dari Anggoro Widjojo terhenti di Ari
Muladi (missing link). Alat bukti untuk membuktikan unsur percobaan, pembantuan, atau
permufakatan jahat juga tidak dimiliki penyidik.
c. Keterangan Edi Soemarsono dan Antasari Azhar merupakan keterangan yang diperoleh dari
orang lain (testimonium de auditu), oleh karenanya tidak dapat dipakai sebagai alat bukti (185
ayat (1) KUHAP) juncto Pasal 1 angka 27 KUHAP. Disamping itu juga, keterangan Edy
Soemarsono merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dari pemikiran sendiri,
berdasarkan cerita orang lain yang tidak dapat digunakan sebagai keterangan saksi (Pasal
185 ayat (5) KUHAP).
d. Keterangan Ari Muladi mengenai penyerahan uang itu, kalaupun benar, juga merupakan
keterangan yang berdiri sendiri, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti (unus testis
nullus testis), satu saksi bukanlah saksi; terlebih keterangan tersebut sudah dicabut. Alat bukti
berupa petunjuk yang dimiliki penyidik juga tidak berdasar karena hanya berdasarkan asumsi
saja, tidak berdasarkan pada rangkaian keterangan dari saksi-saksi yang ada.
e. Hal yang terungkap di hadapan Tim 8 justru inisiatif pemberian uang berasal dari Anggoro
Widjojo yang kemudian meminta bantuan Anggodo Widjojo menghubungi KPK terkait
penggeledahan PT. Masaro. Dengan demikian, yang terjadi adalah percobaan penyuapan,
bukan pemerasan sebagaimana didalilkan oleh Anggoro Widjojo/Anggodo Widjojo. Oleh
karena itu Anggoro Widjojo, Anggodo Widjojo dan Ari Muladi harus dijadikan tersangka karena
mencoba menyuap kedua tersangka. Ari Muladi juga dapat dikenai pasal penipuan dan/atau
penggelapan (kumulatif).
Berdasarkan uraian di atas, maka tidak ada pidana bagi Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto,
karena yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan pidana (nulla poena sine crimine).
B. Atas Sangkaan atas Pasal 421 KUHP juncto Pasal 23 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
1. Kekurangan Fakta dari Penyidik
a. Tidak ada fakta yang diperoleh penyidik dalam mengkonstuksikan bahwa Chandra M. Hamzah
dan Bibit S. Rianto telah melakukan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 KUHP juncto Pasal 23 UU Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
b. Di hadapan Tim 8, pada acara gelar perkara, penyidik tidak memiliki cukup bukti yang
membuktikan Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto memaksa pejabat imigrasi untuk
mencegah Anggoro Widjojo berpergian keluar negeri dan memaksa pejabat imigrasi untuk
mencabut pencegahan berpergian ke luar negeri atas nama Joko S. Tjandra.
27
c. Pimpinan KPK di hadapan Tim 8 menjelaskan bahwa pencegahan Anggoro Widjojo dan
pencabutan pencegahan Joko S. Tjandra telah sesuai dengan mekanisme yang ada dan telah
berlangsung sejak pimpinan KPK periode pertama.
2. Lemahnya Bukti yang digunakan oleh Penyidik
a. Dalam membuktikan apakah seseorang telah melakukan perbuatan pidana penyalahgunaan
kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 KUHP juncto Pasal 23 UU
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang harus dibktikan adalah unsur-unsur dalam
pasa-pasal tersebut. Unsur-unsur Pasal 421 KUHP adalah:
1) Pejabat;
2) Menyalahgunakan kekuasaan;
3) Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.
Sedangkan pasal 23 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan pidana
minimal dan pidana maksimal bagi yang melanggar Pasal 421 KUHP. Dengan demikian, yang
harus penyidik/penuntut umum buktikan adalah unsur-unsur Pasal 421 KUHP.
b. Alat bukti yang dimiliki penyidik dalam menjerat Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto atas
dugaan penyalahgunaan kekuasaan sangat lemah karena tidak ada saksi-saksi yang
menerangkan bahwa ada unsur “memaksa” dalam pencegahan perpergian keluar negeri atas
nama Anggoro Widjojo dan pencabutan pencegahan berpergian keluar negeri atas nama Joko
S. Tjandra.
c. Dalam memeriksa Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto, Penyidik hanya mendasarkan
pada penilaian bahwa pencegahan bepergian keluar negeri atas nama Anggoro Widjojo dan
pencabutan pelarangan perpergian keluar negeri atas nama Joko S. Tjandra melanggar
prinsip kolektif kolegial; status Anggoro Widjojo belum tersangka; dan terhadap Anggoro
Widjojo belum dilakukan penyelidikan/penyidikan terlebih dulu, sehingga dirumuskan telah
terjadi penyalahgunaan kekuasaan/wewenang.
Terhadap prinsip pengambilan keputusan yang bersifat kolektif-kolegial, pimpian KPK pada 5
November 2009 telah menjelaskan kepada Tim 8 antara lain bahwa KPK telah memiliki
mekanisme yang ditetapkan secara internal tentang pelaksanaan musyawarah antar pimpinan
sebagai realisasi kepada putusan yang sifatnya kolektif itu. Karena KPK diberikan
kewenangan juga mengatur sendiri mekanisme dalam menetapkan kebijakan sebagaimana
yang diatur dalam pasal 25 ayat (2) UU KPK.
Hal tersebut telah berlangsung sejak pimpinan KPK pada periode pertama. Selain itu, ada
konvensi atau kesepakatan di internal KPK bahwa pencegahan berpergian cukup dilakukan
oleh komisioner yang membawahi tugas tersebut. Dan itu sudah diatur pula dalam Surat
Keputusan Pimpian KPK No. KEP-447/01/XII/2008 tentang Perubahan Keputusan Pimpinan
KPK No. KEP-33/01/I/2008 tentang Pembagian Tugas Pimpinan KPK Periode tahun 2007-
2011.
d. Terhadap pelarangan perpergian keluar negeri atas nama Anggoro Widjojo yang berstatus
sebagai tersangka. Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK tegas menyatakan bahwa “dalam
melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6 huruf c, KPK berwenang memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang
28
seseorang berpergian ke luar negeri.” Kata “penyelidikan” dan “seseorang” pada rumusan
pasal tersebut menunjukan bahwa KPK berwenang memerintahkan instansi terkait (imigrasi)
untuk mencegah seseorang berpergian ke luar negeri apapun status orang itu, asalkan terkait
dengan perkara korupsi yang sedang diselidiki KPK. Oleh karena itu, pencegahan seseorang
oleh KPK tidak harus berstatus tersangka.
e. Terkait dengan Anggoro Widjojo, pencegahan yang bersangkutan berpergian ke luar negeri
karena KPK sedang menangani perkara lain yakni, kasus Yusuf Erwin Faisal dan sudah
incracht). Dalam perkara itu, Anggoro menyuap Yusuf Erwin Faisal dan pejabat di Departemen
Kehutan (MS Kaban). Tindakan penyidik mengkaitkan keterlambatan penanganan kasus
Masoro dengan utang jasa Chandra M. Hamzah terhadap MS Kaban sangat tidak berdasar.
f. Pencabutan pencegahan atas nama Joko S. Tjandra juga tidak menyalahi ketentuan karena
KPK sedang menyelidiki keterkaitan antara aliran uang dari PT. Mulia Graha Tatalestari
sebesar 1 US$ kepada Urip Tri Gunawan-Artalyta Suryani. Dalam persidangan, tidak
ditemukan keterlibatan Joko S. Tjandra dalam perkara suap Artalyta Susryani kepada Urip Tri
Gunawan sehingga KPK mencabut pencegahan berpergian ke luar negeri tersebut.
Berdasarkan hal-hal di atas, tidak cukup bukti bahwa kedua tersangka melakukan
penyalahgunaan kekuasaan/wewenang sebagaimana yang dituduhkan oleh Penyidik.
29
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan verifikasi tersebut, Tim 8 menyimpulkan dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
A. KESIMPULAN
1. Proses Hukum Chandra dan Bibit
a. Pada awalnya, proses pemeriksaan terhadap dugaan adanya penyuapan dan/atau pemerasan
dalam kasus Chandra dan Bibit adalah wajar (tidak ada rekayasa) berdasarkan alasan-alasan:
1) Testimoni Antasari Azhar
2) Laporan Polisi oleh Antasari Azhar
3) Rekaman pembicaraan Antasari Azhar dengan Anggoro di Singapura di Laptop Antasari Azhar
di KPK
4) Keterangan Anggodo tanggal 7 Juli 2009
5) Keterangan Anggoro tanggal 10 Juli 2009 di Singapura
6) Keterangan Ari Muladi.
b. Dalam perkembangannya Polisi tidak menemukan adanya bukti penyuapan dan/atau pemerasan,
namun demikian Polisi terlihat memaksakan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Chandra
dan Bibit dengan menggunakan:
1) Surat pencegahan ke luar negeri terhadap Anggoro;
2) Surat pencegahan dan pencabutan cegah keluar negeri terhadap Djoko Tjandra.
c. Polri tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendakwa Chandra dan Bibit atas dasar
penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 23 UU Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP
dan pemerasan berdasarkan Pasal 12 (e) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi serta
percobaannya berdasarkan Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi.
d. Dalam gelar perkara tanggal 7 Nopember 2009, Jaksa Peneliti Kasus Chandra dan Bibit juga
menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh penyidik masih lemah.
e. Aliran dana dari Anggodo Widjojo ke Ari Muladi terputus dan tidak ada bukti yang menyatakan
uang tersebut sampai ke tangan pimpinan KPK.
2. Profesionalisme Penyidik dan Penuntut
Tim 8 berkesimpulan profesionalisme penyidik dari Kepolisian dan penuntut dari Kejaksaan sangat
lemah mengingat sangkaan dan dakwaan tidak didukung oleh fakta dan bukti yang kuat. Fenomena
mengikuti ‘apa yang diinginkan oleh atasan’ dikalangan penyidik dan penuntut umum masih kuat,
sehingga penyidik dan penuntut umum tidak bebas mengembangkan temuannya secara obyektif dan
adil. Sehingga terkesan adanya rekayasa. Munculnya intruksi dari atasan tersebut, tidak terlepas dari
adanya benturan kepentingan pada atasan yang bersangkutan.
3. Makelar Kasus
Dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim 8, ditemukan dugaan kuat atas terjadinya fenomena
Makelar Kasus (Markus). Fenomena ini tidak hanya ada di Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Advokat,
30
tetapi juga di KPK dan LPSK. Bahkan pada kasus lainnya, mafia hukum juga menjangkiti profesi
notaris dan Pengadilan.
4. Institutional Reform
Tim 8 juga menemukan adanya permasalahan institusional dan personal di dalam tubuh kepolisian,
kejaksaan, KPK, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sehingga menimbulkan
disharmoni dan tidak efektifnya institusi-institusi tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
B. REKOMENDASI
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, Tim 8 merekomendasikan kepada Presiden untuk:
1. Setelah mempelajari fakta-fakta, lemahnya bukti-bukti materil maupun formil dari penyidik, dan demi
kredibilitas sistem hukum, dan tegaknya penegakan hukum yang jujur dan obyektif, serta memenuhi
rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, maka proses hukum terhadap Chandra M. Hamzah
dan Bibit S. Rianto sebaiknya dihentikan. Dalam hal ini Tim 8 merekomendasikan agar:
a. Kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam hal perkara ini masih
di tangan kepolisian;
b. Kejaksaan menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam hal perkara ini
sudah dilimpahkan ke kejaksaan; atau
c. Jika kejaksaan berpendapat bahwa demi kepentingan umum, perkara perlu dihentikan, maka
berdasarkan asas opportunitas, Jaksa Agung dapat mendeponir perkara ini.
2. Setelah menelaah problematika institusional dan personel lembaga-lembaga penegak hukum dimana
ditemukan berbagai kelemahan mendasar maka Tim 8 merekomendasikan agar Presiden melakukan:
a. Untuk memenuhi rasa keadilan, menjatuhkan sanksi kepada pejabat-pejabat yang bertanggung
jawab dalam proses hukum yang dipaksakan dan sekaligus melakukan reformasi institusional
pada tubuh lembaga kepolisian dan kejaksaan;
b. Melanjutkan reformasi institusional dan reposisi personel pada tubuh Kepolisian, Kejaksaan,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK) –
tentu dengan tetap menghormati independensi lembaga-lembaga tersebut, utamanya KPK.
Untuk mereformasi lembaga-lembaga penegak hukum tersebut diatas maka Presiden dapat
menginstruksikan dilakukannya ‘governance audit’ oleh suatu lembaga independen, yang bersifat
diagnostic untuk mengidentifikasi persoalan dan kelemahan mendasar di tubuh lembaga-lembaga
penegak hukum tersebut.
3. Setelah mendalami betapa penegakan hukum telah dirusak oleh merajalelanya makelar kasus
(markus) yang beroperasi di semua lembaga penegak hukum maka sebagai ‘shock therapy’ Presiden
perlu memprioritaskan operasi pemberantasan makelar kasus (markus) di dalam semua lembaga
penegak hukum termasuk di lembaga peradilan dan profesi advokat; dimulai dengan pemeriksaan
secara tuntas dugaan praktik mafia hukum yang melibatkan Anggodo Widjojo dan Ari Muladi oleh
aparat terkait.
31
4. Kasus-kasus lainnya yang terkait seperti kasus korupsi Masaro; proses hukum terhadap Susno Duadji
dan Lucas terkait dana Budi Sampoerna di Bank Century; serta kasus pengadaaan SKRT Departemen
Kehutanan; hendaknya dituntaskan.
5. Setelah mempelajari semua kritik dan input yang diberikan tentang lemahnya strategi dan
implementasi penegakan hukum serta lemahnya koordinasi di antara lembaga–lembaga penegak
hukum maka Presiden disarankan membentuk Komisi Negara yang akan membuat program
menyeluruh dengan arah dan tahapan-tahapan yang jelas untuk pembenahan lembaga-lembaga
hukum, termasuk organisasi profesi Advokat, serta sekaligus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga
hukum lainnya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, due proccess of law, hak-hak asasi
manusia dan keadilan.
Jakarta, 16 November 2009
Ketua Tim 8,
Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution
Wakil Ketua Tim 8,
Irjen Pol (Purn) Prof. Drs. Koesparmono Irsan
Sekretaris Tim 8,
Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph. D.
Anggota Tim 8,
Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M.
Anggota Tim 8,
Dr. Amir Syamsuddin, S.H., M.H.
Anggota Tim 8,
Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph. D.
Anggota Tim 8,
Dr. Anies Baswedan
Anggota Tim 8,
Prof. Dr. Komaruddin Hidayat

(Naskah ini saya dapatkan via e-mail dari Sdr. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph. D., sekretaris Tim

Fakta di Balik Kriminalisasi KPK, dan Keterlibatan SBY

adewinahyu — Wed, 18 Nov 2009 04:31:41 +0000

kpk

Apa yang terjadi selama ini sebetulnya bukanlah kasus yang sebenarnya, tetapi hanya sebuah ujung dari konspirasi besar yang memang bertujuan mengkriminalisasi institusi KPK. Dengan cara terlebih dahulu mengkriminalisasi pimpinan, kemudian menggantinya sesuai dengan orang-orang yang sudah dipilih oleh “sang sutradara”, akibatnya, meskipun nanti lembaga ini masih ada namun tetap akan dimandulkan.

Agar Anda semua bisa melihat persoalan ini lebih jernih, mari kita telusuri mulai dari kasus Antasari Azhar. Sebagai pimpinan KPK yang baru, menggantikan Taufiqurahman Ruqi, gerakan Antasari memang luar biasa. Dia main tabrak kanan dan kiri, siapa pun dibabat, termasuk besan Presiden SBY.

Antasari yang disebut-sebut sebagai orangnya Megawati (PDIP), ini tidak pandang bulu karena siapapun yang terkait korupsi langsung disikat. Bahkan, beberapa konglomerat hitam — yang kasusnya masih menggantung pada era sebelum era Antasari, sudah masuk dalam agenda pemeriksaaanya.

Tindakan Antasari yang hajar kanan-kiri, dinilai Jaksa Agung Hendarman sebagai bentuk balasan dari sikap Kejaksaan Agung yang tebang pilih, dimana waktu Hendraman jadi Jampindsus, dialah yang paling rajin menangkapi Kepala Daerah dari Fraksi PDIP. Bahkan atas sukses menjebloskan Kepala Daerah dari PDIP, dan orang-orang yang dianggap orangnya Megawati, seperti ECW Neloe, maka Hendarman pun dihadiahi jabatan sebagai Jaksa Agung.

Setelah menjadi Jaksa Agung, Hendarman makin resah, karena waktu itu banyak pihak termasuk DPR menghendaki agar kasus BLBI yang melibatkan banyak konglomerat hitam dan kasusnya masih terkatung –katung di Kejaksaan dan Kepolisian untuk dilimpahkan atau diambilalih KPK. Tentu saja hal ini sangat tidak diterima kalangan kejaksaan, dan Bareskrim, karena selama ini para pengusaha ini adalah tambang duit dari para aparat Kejaksaan dan Kepolisian, khususnya Bareskrim. Sekedar diketahui Bareskrim adalah supplier keungan untuk Kapolri dan jajaran perwira polisi lainnya.

Sikap Antasari yang berani menahan besan SBY, sebetulnya membuat SBY sangat marah kala itu. Hanya, waktu itu ia harus menahan diri, karena dia harus menjaga citra, apalagi moment penahanan besannya mendekati Pemilu, dimana dia akan mencalonkan lagi. SBY juga dinasehati oleh orang-orang dekatnya agar moment itu nantinya dapat dipakai untuk bahan kampanye, bahwa seorang SBY tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi. SBY terus mendendam apalagi, setiap ketemu menantunya Anisa Pohan , suka menangis sambil menanyakan nasib ayahnya.

Dendam SBY yang membara inilah yang dimanfaatkan oleh Kapolri dan Jaksa Agung untuk mendekati SBY, dan menyusun rencana untuk “melenyapkan” Antasari. Tak hanya itu, Jaksa Agung dan Kapolri juga membawa konglomerat hitam pengemplang BLBI [seperti Syamsul Nursalim, Agus Anwar, Liem Sioe Liong, dan lain-lainnya), dan konglomerat yang tersandung kasus lainnya seperti James Riyadi (kasus penyuapan yang melibatkan salah satu putra mahkota Lippo, Billy Sindoro terhadap oknun KPPU dalam masalah Lipo-enet/Astro, dimana waktu itu Billy langsung ditangkap KPK dan ditahan), Harry Tanoe (kasus NCD Bodong dan Sisminbakum yang selama masih mengantung di KPK), Tommy Winata (kasus perusahaan ikan di Kendari, Tommy baru sekali diperiksa KPK), Sukanto Tanoto (penggelapan pajak Asian Agri), dan beberapa konglomerat lainnya].

Para konglomerat hitam itu berjanji akan membiayai pemilu SBY, namun mereka minta agar kasus BLBI , dan kasus-kasus lainnya tidak ditangani KPK. Jalur pintas yang mereka tempuh untuk “menghabisi Antasari “ adalah lewat media. Waktu itu sekitar bulan Februari- Maret 2008 semua wartawan Kepolisian dan juga Kejaksaan (sebagian besar adalah wartawan brodex – wartawan yang juga doyan suap) diajak rapat di Hotel Bellagio Kuningan. Ada dana yang sangat besar untuk membayar media, di mana tugas media mencari sekecil apapun kesalahan Antasari. Intinya media harus mengkriminalisasi Antasari, sehingga ada alasan menggusur Antasari.

Nyatanya, tidak semua wartawan itu “hitam”, namun ada juga wartawan yang masih putih, sehingga gerakan mengkriminalisaai Antasari lewat media tidak berhasil.

Antasari sendiri bukan tidak tahu gerakan-gerakan yang dilakukan Kapolri dan Jaksa Agung yang di back up SBY untuk menjatuhkannya. Antasari bukannya malah nurut atau takut, justeru malah menjadi-hadi dan terkesan melawan SBY. Misalnya Antasari yang mengetahui Bank Century telah dijadikan “alat” untuk mengeluarkan duit negara untuk membiayai kampanye SBY, justru berkoar akan membongkar skandal bank itu. Antasari sangat tahu siapa saja operator –operator Century, dimana Sri Mulyani dan Budiono bertugas mengucurkan duit dari kas negara, kemudian Hartati Mudaya, dan Budi Sampurna, (adik Putra Sanpurna) bertindak sebagai nasabah besar yang seolah-olah menyimpan dana di Century, sehingga dapat ganti rugi, dan uang inilah yang digunakan untuk biaya kampanye SBY.

Tentu saja, dana tersebut dijalankan oleh Hartati Murdaya, dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Paratai Demokrat, dan diawasi oleh Eddy Baskoro plus Djoko Sujanto (Menkolhukam) yang waktu itu jadi Bendahara Tim Sukses SBY. Modus penggerogotan duit Negara ini biar rapi maka harus melibatkan orang bank (agar terkesan Bank Century diselamatkan pemerintah), maka ditugaskan lah Agus Martowardoyo (Dirut Bank Mandiri), yang kabarnya akan dijadikan Gubernur BI ini. Agus Marto lalu menyuruh Sumaryono (pejabat Bank Mandiri yang terkenal lici dan korup) untuk memimpin Bank Century saat pemerintah mulai mengalirkan duit 6,7 T ke Bank Century.

Antasari bukan hanya akan membongkar Century, tetapi dia juga mengancam akan membongkar proyek IT di KPU, dimana dalam tendernya dimenangkan oleh perusahaannya Hartati Murdaya (Bendahara Demokrat). Antasari sudah menjadi bola liar, ia membahayakan bukan hanya SBY tetapi juga Kepolisian, Kejaksaan, dan para konglomerat , serta para innercycle SBY. Akhirnya Kapolri dan Kejaksaan Agung membungkam Antasari. Melalui para intel akhirnya diketahui orang-orang dekat Antasari untuk menggunakan menjerat Antasari.

Orang pertama yang digunakan adalah Nasrudin Zulkarnaen. Nasrudin memang cukup dekat Antasari sejak Antasari menjadi Kajari, dan Nasrudin masih menjadi pegawai. Maklum Nasrudin ini memang dikenal sebagai Markus (Makelar Kasus). Dan ketika Antasari menjadi Ketua KPK, Nasrudin melaporkan kalau ada korupsi di tubuh PT Rajawali Nusantara Indonesia (induk Rajawali Putra Banjaran). Antasari minta data-data tersebut, Nasrudin menyanggupi, tetapi dengan catatan Antasari harus menjerat seluruh jajaran direksi PT Rajawali, dan merekomendasarkan ke Menteri BUMN agar ia yang dipilih menjadi dirut PT RNI, begitu jajaran direksi PT RNI ditangkap KPK.

Antasari tadinya menyanggupi transaksi ini, namun data yang diberikan Nasrudin ternyata tidak cukup bukti untuk menyeret direksi RNI, sehingga Antasari belum bisa memenuhi permintaan Nasrudin. Seorang intel polsi yang mencium kekecewaan Nasrudin, akhirnya mengajak Nasrudin untuk bergabung untuk melindas Antasari. Dengan iming-iming, jasanya akan dilaporkan ke Presiden SBY dan akan diberi uang yang banyak, maka skenario pun disusun, dimana Nasrudin disuruh mengumpan Rani Yulianti untuk menjebak Antasari.

Rupanya dalam rapat antara Kapolri dan Kejaksaan, yang diikuti Kabareskrim. melihat kalau skenario menurunkan Antasari hanya dengan umpan perempuan, maka alasan untuk mengganti Antasari sangat lemah. Oleh karena itu tercetuslah ide untuk melenyapkan Nasrudin, dimana dibuat skenario seolah yang melakukan Antasari. Agar lebih sempurna, maka dilibatkanlah pengusaha Sigit Hario Wibisono. Mengapa polisi dan kejaksaan memilih Sigit, karena seperti Nasrudin, Sigit adalah kawan Antasari, yang kebetulan juga akan dibidik oleh Antasari dalam kasus penggelapan dana di Departemen Sosial sebasar Rp 400 miliar.

Sigit yang pernah menjadi staf ahli di Depsos ini ternyata menggelapakan dana bantuan tsunami sebesar Rp 400 miliar. Sebagai teman, Antasari, mengingatkan agar Sigit lebih baik mengaku, sehingga tidak harus “dipaksa KPK”. Nah Sigit yang juga punya hubungan dekat dengan Polisi dan Kejaksaan, mengaku merasa ditekan Antasari. Di situlah kemudian Polisi dan Kejaksaan melibatkan Sigit dengan meminta untuk memancing Antasari ke rumahnya, dan diajak ngobrol seputar tekana-tekanan yang dilakukan oleh Nasrudin. Terutama, yang berkait dengan “terjebaknya: Antasari di sebuah hotel dengan istri ketiga Nasrudin.

Nasrudin yang sudah berbunga-bunga, tidak pernah menyangka, bahwa akhirnya dirinyalah yang dijadikan korban, untuk melengserkan Antasari selama-laamnya dari KPK. Dan akhirnya disusun skenario yang sekarang seperti diajukan polisi dalam BAP-nya. Kalau mau jujur, eksekutor Nasrudin buknalah tiga orang yangs sekarang ditahan polisi, tetapi seorang polisi (Brimob ) yang terlatih.

Bibit dan Chandra. Lalu bagaimana dengan Bibit dan Chandra? Kepolisian dan Kejaksaan berpikir dengan dibuinya Antasari, maka KPK akan melemah. Dalam kenyataannya, tidak demikian. Bibit dan Chandra , termasuk yang rajin meneruskan pekerjaan Antasari. Seminggu sebelum Antasari ditangkap, Antasari pesan wanti-wanti agar apabila terjadi apa-apa pada dirinya, maka penelusuran Bank Century dan IT KPU harus diteruskan.

Itulah sebabnya KPK terus akan menyelidiki Bank Century, dengan terus melakukan penyadapan-penyadapan. Nah saat melakukan berbagai penyadapan, nyangkutlah Susno yang lagi terima duit dari Budi Sammpoerna sebesar Rp 10 miliar, saat Budi mencairkan tahap pertama sebasar US $ 18 juta atau 180 miliar dari Bank Century. Sebetulnya ini bukan berkait dengan peran Susno yang telah membuat surat ke Bank Century (itu dibuat seperti itu biar seolah–olah duit komisi), duit itu merupakan pembagian dari hasil jarahan Bank Century untuk para perwira Polri. Hal ini bisa dipahami, soalnya polisi kan tahu modus operansi pembobolan duit negara melalui Century oleh inner cycle SBY.

Bibit dan Chandra adalah dua pimpinan KPK yang intens akan membuka skandal bank Bank Century. Nah, karena dua orang ini membahayakan, Susno pun ditugasi untuk mencari-cari kesalahan Bibit dan Chandra. Melalui seorang Markus (Eddy Sumarsono) diketahui, bahwa Bibit dan Chandra mengeluarkan surat cekal untuk Anggoro. Maka dari situlah kemudian dibuat Bibit dan Chandra melakukan penyalahgunaan wewenang.

Nah, saat masih dituduh menyalahgunakan wewenang, rupanya Bibit dan Chandra bersama para pengacara terus melawan, karena alibi itu sangat lemah, maka disusunlah skenario terjadinya pemerasan. Di sinilah Antasari dibujuk dengan iming-iming, ia akan dibebaskan dengan bertahap (dihukum tapi tidak berat), namun dia harus membuat testimony, bahwa Bibit dan Chandra melakukan pemerasan.

Berbagai cara dilakukan, Anggoro yang memang dibidik KPK, dijanjikan akan diselsaikan masalahnya Kepolisian dan Jaksa, maka disusunlah berbagai skenario yang melibatkanAnggodo, karena Angodo juga selama ini sudah biasa menjadi Markus. Persoalan menjadi runyam, ketika media mulai mengeluarkan sedikir rekaman yang ada kalimat R1-nya. Saat dimuat media, SBY konon sangat gusar, juga orang-orang dekatnya, apalagi Bibit dan Chandra sangat tahu kasus Bank Century. Kapolri dan Jaksa Agung konon ditegur habis Presiden SBY agar persoalan tidak meluas, maka ditahanlah Bibit dan Chandra ditahan. Tanpa diduga, rupanya penahaan Bibit dan Chandra mendapat reaksi yang luar biasa dari publik maka Presiden pun sempat keder dan menugaskan Denny Indrayana untuk menghubungi para pakar hokum untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF).

Demikian, sebetulnya bahwa ujung persoalan adalah SBY, Jaksa Agung, Kapolri, Joko Suyanto, dan para kongloemrat hitam, serta innercycle SBY (pengumpul duit untk pemilu legislative dan presiden). RASANYA ENDING PERSOALAN INI AKAN PANJANG, KARENA SBY PASTI TIDAK AKAN BERANI BERSIKAP. Satu catatan, Anggoro dan Anggodo, termasuk penyumbang Pemilu yang paling besar.

Jadi mana mungkin Polisi atau Jaksa, bahkan Presiden SBY sekalipun berani menagkap Anggodo!

Oleh : Rina Dewreight

Inilah Dokumen Lengkap Rekomendasi Tim Delapan (5)

Widya Wicaksana — Wed, 18 Nov 2009 03:38:53 +0000

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Berdasarkan verifikasi tersebut, Tim 8 menyimpulkan dan merekomend

Inilah Dokumen Lengkap Rekomendasi Tim Delapan (2)

Widya Wicaksana — Wed, 18 Nov 2009 02:42:34 +0000

BAB II. KEGIATAN TIM 8 Dalam melaksanakan tugas yang dibebankan pada Tim 8, Tim 8 telah melakukan be

Don't Eat Here

beerdude — Tue, 17 Nov 2009 15:48:33 +0000

Chandra’s Takeout Restaurant and Catering
201 Markham Rd., Scarborough, Ontario.

Heavy cockroach infestation. The place has already been fined $20,000 for health violations. How badly do you want that samosa?

Rekomendasi Final Tim 8 kepada SBY

creativesimo — Tue, 17 Nov 2009 10:46:03 +0000

Versi lengkap dalam bentuk pdf rekomendasi dan laporan tim 8 kepada SBY dapat didownload disini.

Inilah Langkah SBY Tanggapi Rekomendasi Tim 8

jasadh — Tue, 17 Nov 2009 10:02:12 +0000

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto mengatakan, Presiden Yudhoyono malam ini akan fokus mempelajari rekomendasi tim 8 pada kasus rekayasa dugaan kriminalisasi dua pimpinan KPK non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Selengkapnya….

Abolisi Kasus Bibit dan Chandra?

marsel afredo rezky tampubolon — Tue, 17 Nov 2009 04:34:51 +0000

Kasus Bibit dan Chandra yang melibatkan oknum kepolisian dan kejaksaan sudah hampir memuncak. Kasus ini mencoreng nama para penegak hukum di tanah air kita. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, abolisi adalah salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah ini dan menyelamatkan semua pihak.

Abolisi merupakan hak yang dimiliki Presiden untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara. Presiden bisa mengeluarkan meski belum ada keputusan dari pengadilan terhadap kasus itu. (sumber: detik.com)

Abolisi yang dilakukan presiden bukanlah bentuk dari intervensi kekuasaan eksekutif tehadap ranah yudikatif karena abolisi adalah hak dari presiden. Presiden bisa menggunakan rekomendasi tim 8 yang sampai saat ini masih menyatakan bahwa kasus bibit dan chandra tidak cukup bukti.

Alternatif ini adalah alternatif yang diusulkan oleh banyak pihak, bahkan ketua mahkamah konstitusi. Indonesia tinggal menunggu gerakan pemerintah dan presiden. Apakah tetap menyerahkan mekanisme ini pada pengadilan, atau mengeluarkan abolisi?