Sign up for Daily email and feed at etfdesk.com

Today’s market-moving headlines, macro trade ideas and more…

• Could sovereign debt be the new subprime?
• Mexico’s Credit Rating Cut by Fitch on Fiscal Outlook
• Utility players
• City of London’s Corporate Governance and Voting Policy for Closed-End Funds
• ETF Investing, With a Twist
• China Wants to Slow Credit Boom
• Citi Research: Nightmare on Commodity Street
• Rand firms as South Africa exits recession
• Gold stocks pricing in $940/oz long-term gold price
• Medtronic Profit Soars 59%, Boosts Forecast
• Now Chinese banks are under-capitalised
• Wave of Debt Payments Facing U.S. Government
• Forecasters See Dollar Decline Next Year
• Case-Shiller: Home Price Recovery Stumbles, Results Worse Than Expected
• A Mad Rush as Gold Bugs Get the Boot

Wo sind die Mrd. die die Metallwirtschaft jährlich generiert? Wohin verschwinden die Gelder die in ÖSterreich die Kaufkraft stärken sollen?

Heuer hat erstmals der Handel mehr Chancen einen KV – Verhandlungserfolg einzufahren als die Metaller. Das Problem wird sein das die Handelsgewerkschaft (gpa-djp) zu Schwach ist für konkrete Verhandlungen.

Um für alle so wenig wie möglich Schaden zu generieren müssen die Lohnverhandlungen schnellstmöglich zum Abschluss gebracht werden.

Hirnfreie Aussagen wie – Dann müssen halt mal die Wirtschafter Streiken – sind dem ganzen nicht förderlich.

MEINUNG:
Ich will am ende des Gehaltes kein Monat mehr übrig haben. Vor allem muss es sein für Arbeit einen FAIREN Gehalt zu erhalten. Welcher Manager arbeitet für 10.Mios im Monat? Ich kenne einige Familien die zusammen 10 mal mehr arbeiten und mit netto € 2.500,- ex. WHG auskommen müssen.

Ich fordere: Stützung der Firmen und Rekapitalisiserungsbeschränkung!

Der Rachen-Putzer

Rekening Wajib Pajak adalah pencatatan data kewajiban serta seluruh transaksi pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Semua transaksi perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak serta data yang berhubungan denngan kewajiban perpajakan akan dicatat dalam rekening ini.

ORANG PAJAK DIKASIH THR CUMA Rp8000,00

Sabtu, 19 September 2009

Waktu itu jelang maghrib, saya masih di depan televisi untuk melihat saluran mana yang memberitakan mengenai sidang isbat 1 Syawal 1430 H. Dus, cari saluran mana yang cepat dalam mengumandangkan adzan maghribnya. He…he…he…Kalau pembaca membaca tulisan saya terdahulu pada saat-saat itu juga saya sedang lemas-lemasnya karena habis menempuh perjalanan mudik yang panjang—berkisar 526 Km dalam 30 jam tempuh.

Tiba-tiba, saya didatangi Ayyasy—anak kedua saya—sambil menyodorkan kepada saya empat lembaran uang kertas bergambar Pangeran Antasari.

“Apaan nih Nak?” tanya saya. Dia diam saja sambil tersenyum-senyum.

Umminya yang sedang di dalam kamar menyahut, “Itu loh Bi, Ayyasy ulang tahun hari ini, jadi dia kasih uang traktiran. Ummi dikasih, Haqi dikasih, Kinan juga dikasih.”

“Subhanallah, Terima kasih ya Nak,” kata saya, “Ini THR-nya Abi nih…”

Uangnya Ayyas itu dari kita-kita juga yang dikumpulkannya sedikit demi sedikit. Pun, dari imbalan ataupun pemacu kalau puasanya bisa sehari penuh.

Yang menarik bagi saya dari peristiwa kecil itu bukan besar kecilnya uang itu yang cuma delapan ribu perak, tapi timbulnya rasa kepedulian pada anak tujuh tahunan —sekali lagi bagi saya—itu adalah hal yang teramat luar biasa. Juga timbulnya keinginan membahagiakan orang lain. Saya berharap sampai gede pun demikian.

Umminya pernah bilang dalam suatu kesempatan, “Ayyasy bilang nanti kalau setiap ulang tahun mau kasih duit. Itu juga kalau Ayyasy punya duit.”

“Ayyasy kalau sudah gede dapat gajian sepuluh juta, buat umminya berapa?” tanya Ummu Ayyasy iseng-iseng berhadiah.

“Buat Ummi semuanya,” kata Ayyasy.

“Kalau Haqi berapa?” tanya Ummi lagi.

“Sejuta saja, he…he…he…” kata Haqi.

“Alhamdulillah…”

(Ini dialog kayak di VCD Islami saja yah…tapi betulan loh…)

***

Segala puji bagi Allah, ramadhan telah mendidik mereka untuk bisa saling berbagi. Haqi dan Ayyasy selama dalam perjalanan mudik pun tidak bisa meninggalkan kota infak masjid yang kami singgahi tanpa mereka mengisi terlebih dahulu kotak itu dengan uang yang mereka miliki sendiri. Begitu pula dengan para peminta-minta. Insya Allah.

Saya meminta pada Allah agar kami dijauhi dari sikap bakhil, pelit, koret, medit. Allahumma inni a’udzubika minal jubni wal bukhl…

Begitu pula dengan anak-anak kami. Amin.

Riza Almanfaluthi

orang pajak

dedaunan di ranting cemara

07:27 24 September 2009

WASHINGTON, Sept. 4 (UPI) –

The United States could benefit from the plans of Japan’s newly elected DJP to forge closer ties with its neighbors, says Special Envoy Kurt Campbell.

It’s important that Japan feel confident and independent. And in fact, the United States supports that, the U.S. assistant secretary of state for East Asian and Pacific Affairs said at a Washington forum where he spoke about the landslide victory of the Democratic Party of Japan.

We don’t see any contradiction in terms of a close alliance and a greater independence in terms of doing business, he said, Voice of America reported.

There has been concern in Washington the new party, led by Yukio Hatoyama, may not be as close to the United States as the defeated Liberal Democratic Party, which was ousted after being in power for five decades.

However, since winning the election, the Stanford-educated Hatoyama, who is expected to become prime minister, has said his policies are not …

See the full post at U.S. welcomes DJP\’s plans

Pengembalian surat pemberitahuan tahunan (SPT) PPh untuk masa pajak 2008 per Juli 2009 tercatat baru mencapai 5,3 juta atau sekitar 40% dari total jumlah pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang wajib menyampaikan SPT 2008 yaitu sebanyak 12,7 juta.

Jumlah 12,7 juta NPWP tersebut merupakan hasil ekstensifikasi dari pelaksanaan program pengampunan sanksi administrasi perpajakan atau dikenal sunset policy yang telah berakhir pada Februari 2009. Saat ini, jumlah pemilik NPWP tercatat telah mencapai lebih dari 14 juta.

“Kalau tidak ada penambahan wajib pajak baru, SPT yang masuk sebenarnya sudah tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tapi karena ada tambahan NPWP baru di masa sunset policy, maka otomatis SPT yang masuk jadi kelihatan kecil,” kata Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo, akhir pekan lalu.

Sumber : Bisnis Indonesia

Komentar :
Salah satu indikasi jika para Wajib Pajak yang daftar pada waktu sunset policy tidak semuanya melaporkan SPT Tahunan. Bahkan mungkin sebagian besar. Ditengarai, banyak wajib pajak baru yang meminta NPWP karena terpaksa atau tidak mau dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif lebih besar.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya berhasil meraih penghargaan Caring Public Service Award, salah satu kategori penilaian pada Surabaya Public Service Award (SPSA) tahun 2009 yang diselenggarakan Universitas Kristen Petra Surabaya. SPSA sendiri merupakan ajang tahunan penganugerahan penghargaan terhadap layanan publik yang dianggap telah memberikan pelayanan bagus di Kota Surabaya selama periode survey.
Diantara 25 perusahaan/ instansi layanan publik yang disurvey pada bulan April hingga Juni 2009, Kantor Pelayanan Pajak Surabaya berhasil menjadi nominator pada semua kategori: Caring Public Service, Trust Public Service, Benefit Public Service dan Outstanding Public Service, serta berhasil meraih penghargaan pada kategori Caring Public Service.
Pemberian penghargaan diselenggarakan pada tanggal 11 Agustus 2009 di Hotel Singgasana Surabaya yang dihadiri para pimpinan dari perusahaan/ instansi layanan publik yang disurvey. Hadir pula peserta lomba penulisan esai Public Creative Voice (PCV) yang telah ikut urun rembuk memberikan ide kreatif dalam menyemangati peningkatan kualitas layanan publik di Kota Surabaya.
Perusahaan/ institusi layanan di Kota Surabaya yang dinilai dalam SPSA 2009 adalah Perpustakaan Daerah, Biro Pusat Statistik (BPS), TVRI, Radio Republik Indonesia (RRI), PT. Telkom, PT. Pos Indonesia, Polwiltabes, Pengadilan Negeri, Imigrasi, Kantor Pelayanan Pajak, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, PT. PLN, PDAM, Pertamina, PT. Kereta Api Indonesia, PT. Angkasa Pura, PT. Pelindo, PT. Damri, Samsat, PT. Jasa Marga, RSUD Dr. Soetomo, RSJ Menur, Palang Merah Indonesia (PMI), dan Pemadam Kebakaran.
Caring Public Service sendiri adalah kategori penghargaan yang diberikan terhadap layanan publik yang bagus dalam emphaty dan responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan. Kantor Pelayanan Pajak Surabaya meraih penghargaan dalam Caring Public Service Category karena dinilai mampu memberikan layanan publik yang memudahkan pengguna layanan, komunikasi yang baik, sikap ramah dan sopan, peduli dan perhatian terhadap pengguna layanan, serta mampu memahami kebutuhan pengguna layanan dengan rasa tanggap agar waktu layanan cepat dan tepat.

Konon kabarnya, suatu waktu Dit. Inteldik akan melakukan penyidikan terhadap satu Wajib Pajak. Sebelum proses penyidikan, tentu saja dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan. Tetapi sebelum dilakukan pemeriksaan, dikirimlah tim intelijen untuk mencari informasi:
[1] Gambaran dan peta lokasi Wajib Pajak,
[2] Aktivitas bisnis,
[3] Orang-orang yang dianggap “kunci”,
[4] Tempat dokumen disimpan

Pada waktu melakukan kegiatan intelijen, terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak tersebut sudah mengetahui bahwa dia akan diperiksa oleh kantor pajak. Dokumen-dokumen Wajib Pajak sudah “diamankan” di suatu tempat yang belum diketahui. Ini artinya, rencana pemeriksaan sudah bocor. Jika pemeriksaan Bukti Permulaan diteruskan, maka ada kekhawatiran dokumen yang penting tidak ditemukan [sekedar tambahan: dokumen sama dengan barang bukti]. Tanpa dokumen [barang bukti], tidak mungkin dilakukan penyidikan.

Rencana pemeriksaan sudah bocor? Ini berarti ada orang-orang yang memberikan informasi (informan) kepada Wajib Pajak tentang rencana pemeriksaan. Siapa mereka? Tidak perlu dicari karena yang pasti orang di sekitar kantor. Karena itu dibuatlah kegiatan kontra intelijen.

Pemeriksaan dibatalkan! Ini adalah issu yang dihembuskan dalam kegiatan kontra intelijen. Issu ini kemudian “diteruskan” kepada Wajib Pajak oleh informan tersebut. Karena sudah ada informasi “valid” tentang pembatalan pemeriksaan, maka Wajib Pajak merasa aman.

Kegiatan intelijen tetap berlanjut. Suatu saat, Wajib Pajak tersebut ternyata “mengembalikan” dokumen-dokumen yang dulu diumpetin! Mungkin karena si Wajib Pajak tersebut sudah yakin bahwa pemeriksaan batal. Informasi ini langsung disampaikan ke pejabat yang berwenang dan langsung dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan!

Kena dech…

Konon kabarnya, suatu waktu di awal tahun 2000an, Dirjen Pajak “kena” sentil para politisi di Senayan. Saya yakin politisi tersebut tidak mengerti perpajakan. Tetapi supaya tetap dapat mengeluarkan kritikan kepada DJP, maka “ditembaklah” masalah jumlah NPWP. Waktu itu memang NPWP yang sudah terdaftar masih sekitar dua jutaan.

Angka dua juta tentu sangat kecil dibandingkan dengan jumlah pendudukan Indonesia. Sehingga “ditembaklah” Pak Dirjen Pajak. Kira-kira begini kritikan yang dilontarkan anggota dewan yang terhormat, “Ngapain saja sih kerja DJP? Masa Wajib Pajak yang terdaftar cuma 1% dari jumlah penduduk?”

Ya, tentu saja yang dimunculkan adalah angka 1% dibandingkan dengan jumlah pegawai DJP yang mencapai tiga puluh ribuan. Karena itu, kemudian DJP memiliki “proyek” jumlah Wajib Pajak terdaftar [yang memiliki NPWP] sebanyak sepuluh juta. Bahkan untuk mencapai target tersebut, NPWP ditetapkan secara jabatan. Penetapan NPWP tersebut tidak dilakukan di tingkat KPP tapi langsung dari kantor pusat. Akibatnya, seorang tetangga saya yang bekerja dengan penghasilan sebesar UMR dikirimi NPWP.

Pada hari Selasa kemarin, Dirjen Pajak yang baru telah berjanji untuk menambah jumlah Wajib Pajak baru sebanyak delapan juta. Padahal, tahun 2008 yang lalu, DJP justru baru selesai mengadakan “hajatan” berupa sunset policy. Dan pada akhir tahun terbukti orang berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Saking antusiasnya, program sunset policy kemudian diperpanjang. Dan Wajib Pajak yang terdaftar di Januari 2009 dianggap sama dengan orang yang terdaftar di Desember 2008 sehingga diperbolehkan membuat SPT Sunset Policy.

Berita yang muncul kemudian kesuksesan program Sunset Policy. Tidak ada yang mempertanyakan [setidaknya saya belum menemukan] korelasi antara penambahan NPWP dengan penambahan penerimaan. Pada program Sunset Policy, adakah korelasi penambahan NPWP dengan peningkatan penerimaan pajak? Jika ada, seberapa besar?

Sebenarnya, jika kita berpatokan kepada efesiensi atau “berkacamata” dengan teori administrasi, bahwa Wajib Pajak yang sedikit tapi membayar pajak akan lebih disukai daripada Wajib Pajak banyak tetapi tidak membayar pajak. Contoh : pegawai tetap yang bekerja di satu pemberi kerja, sebenarnya tidak perlu diberi atau diwajibkan memiliki NPWP. Mengapa? Karena kewajiban perpajakan para pekerja tersebut telah dilakukan oleh para majikan.

Jadi, menurut saya, target penambahan NPWP selalu bernuansa politik.
Cag.

Akhirnya mulai nge-blog lagi. Setelah hampir 5 bulan (atau lebih bahkan!!) ga ngeblog.

Cukup banyak yang dialami selama beberapa bulan ini. Akhirnya aq udah selesai diklat, dan tidak lulus 2 mata kuliah (Akuntansi Pajak dan Penagihan Pajak). Tentu saja karena latar belakang pendidikan tidak ada akuntansi dan pajaknya sama sekali (pembelaan mode : ON). Tapi tanggal 27-30 Juli ini akan ada remedial di BDK Cimahi (jauh ya ^_^). Pengennya sih mulai belajar, tapi niatnya belum ada. Soalnya jangan sampai ga lulus lagi deh.

Di samping itu juga lagi ngerjain tugas laporan, baik laporan akhir dan laporan individual. Belum lagi seharusnya ada workshop di kantor. Wah, banyak lah, intinya harus pintar-pintar ngebagi waktu.

Udah ah ngblognya, mau ngerjain tugas lagi

Pertama mendengar istilah “reformasi jilid dua”, saya mengira hanya gurauan dalam perbincangan. Ya, kenapa harus disebut jilid dua padahal sebelumnya tidak ada istilah jilid satu? Atau sebuah istilah untuk reformasi DJP pasca Pak Darmin? Apa perbedaan jilid satu dan jilid dua? Kira-kira begitu pertanyaan yang ada dibenak.

Dan ternyata istilah reformasi jilid dua bukan istilah informal tapi sudah formal. Bahkan DJP telah melakukan pencanangan [mungkin istilah yang tepat peresmian?] program reformasi jilid dua dengan mengundang perwakilan dari masing-masing kantor se Indonesia. Acara pencanangan dilakukan pada tanggal 23 Juli 2009 di Taman Budaya Sentul City Bogor. Salah satu beritanya ada di laman KPP Madya Palembang.

Majalah Berita Pajak edisi 1 Juli 2009 juga berjudul “Reformasi Jilid Dua”. Ternyata reformasi jilid dua sudah dicanangkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 22 Juni 2009. Bahkan DJP sudah membuat siaran pers tentang reformasi jilid dua. Saya justru baru memperhatikan setelah baca Majalah Berita Pajak yang diterima selalu terlambat he .. he … he ….

Ternyata reformasi jilid dua ini berdasarkan program Pintar yang saya posting pada tanggal 5 Nopember 2008. PINTAR merupakan program penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk mendukung reformasi administrasi yang dilakukan DJP. Program ini mengadopsi “best practice” sistem administrasi perpajakan di dunia baik dalam aspek pelayanan perpajakan maupun pengawasan kepatuhan. Yang mengherankan, program ini dananya berasal dari pinjaman dari Bank Dunia. Padahal DJP boleh disebut collector penerimaan negara dan “menyumbangkan” lebih dari tujuh puluh persen APBN. Kenapa DPR tidak menyisihkan anggaran upah pungut yang sebagian dananya untuk program Pintar? Tanya kenapa ???????

rp83wujnik

Dua hari setelah saya posting tentang intelijen pajak ternyata ada berita tentang intelijen di Bisnis Indonesia yang disalin oleh www.pajak.go.id pada tanggal 10 Juli 2009. Pada posting kali ini saya akan mengomentari praktisi perpajakan yaitu paragrap berikut :

Vaudy Starworld, praktisi pajak dari kantoi konsultan Vaudy Starworld, mengatakan selain ditugaskan untuk memata-matai wajib pajak, seharusnya petugas intelijen pajak juga ditugaskan untuk memata-matai petugas pajak (fiskus). “Ini tujuannya membersihkan diri Ditjen Pajak sendiri dari praktik-praktik under table masa lalu,” katanya.

Saya kira Inteldik tidak akan kekurangan pekerjaan dengan memata-matai pegawai DJP sendiri. Ada unit khusus yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mengawasi kepatuhan internal yaitu Sub Dit Kepatuhan Internal yang berada di bawah KITSDA. Dan yang saya dengar direktur KITSDA juga pernah mengirim pegawai ke BIN untuk pendidikan intelijen. Hanya saja mungkin tidak sebanyak yang dikirim oleh Inteldik. Karena itu, saya yakin ada juga intelijen yang mengawasi pegawai DJP (fiskus).

Selain itu, Pusdiklat Umum juga pernah mengadakan kerjasama dengan BIN mengadakan pendidikan dasar intelijen khusus untuk pegawai Itjen Departemen Keuangan. Artinya, saya menduga bahwa pegawai DJP sudah diawasi oleh dua unit intelijen di Departemen Keuangan, yaitu KITSDA dan ITJEN. Berikut kutipan berita diklat ini :

DTSS Analisa Intelijen dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis analisa Intelijen bagi para pegawai/pejabat Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan untuk membuat produk intelijen dari sumber terbuka dan tertutup secara akurat. Selasa, 10 maret 2009 oleh Inspektur Bidang Investigasi Departemen Keuangan R.I Bapak Hadi Rudjito, S.H. didampingi Kapusdiklat Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kapusdiklat Keuangan Umum , diklat ini secara resmi dibuka.
Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan mampu melakukan analisa intelijen dan membuat produk intelijen, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Itjen. Diklat bertempat di Asrama BIN dimulai tanggal 10 s.d. 24 Maret 2009 ini diikuti oleh 24 pegawai auditor.

Melengkapi berita di media masa bahwa DJP akan mengirim intelijen ekonomi ke luar negeri maka saya mendapat informasi bahwa hal ini memang menjadi program DJP. Hanya saja realisasi untuk hal ini sangat-sangat hati-hati karena yang namanya pejabat intelijen sangat sensitif terutama bagi negara yang ditempatkan. Malah kabarnya, jika ada informasi ada pejabat intelijen datang ke satu negara, maka pejabat intelijen tersebut justru akan menjadi objek intelijen negara tersebut sejak pejabat tersebut menginjakkan kakinya di bandar udara. Karena itu, tidak mudah menempatkan pejabat intelijen ekonomi di negara lain.

Melangkapi kegiatan intelijen, sebenarnya DJP juga sudah mempersiapkan tenaga pengamat. Kalau dahulu pengamatan bisa dilakukan oleh semua pegawai DJP, maka sekarang ada Diklat Pengamatan sehingga kegiatan pengamatan oleh pejabat yang memiliki sedikit ilmu tentang intelijen. Petugas pengamat tentu bukan intelijen tapi dia melakukan sebagian kegiatan intelijen. Karena itu, ke depan pasti akan banyak petugas DJP yang melakukan penyamaran untuk menggali informasi dari Wajib Pajak tanpa disadari oleh Wajib Pajak itu sendiri

salaam

Saya tengah mengikuti Diklat Teknis Substantive Dasar Pajak I (DTSD Pajak I) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan (Pusdiklat Pajak) di Jakarta. Sehari-hari belajar hal-hal seputar Pajak sekitar 8-10 sks dari Senin-Jum’at selama sekitar dua bulan ke depan. Agak menjenuhkan memang. Tapi ini adalah jalan hidup yang mesti ditempuh setiap alumni STAN yang ditempatkan di Direktorat Jenderal Pajak. Semacam penyesuaian karena sebelumnya kami lebih focus pada seluk-beluk akuntansi semasa di kampus. Beda dengan teman-teman yang semasa kuliahnya memang mengambil Spesialisasi Administrasi Perpajakan.

Berbicara Pajak sama dengan berbicara banyak hal. Berbicara hukum dan undang-undang. Hukum pajak memiliki kaitan erat dengan hukum privat dan hukum public, bahkan ada juga sarjana hukum yang memasukkannya ke dalam hukum tata usaha Negara. Namun demikian, lebih banyak para ahli hukum yang menempatkan pajak sebagai suatu disiplin hukum tersendiri terlepas dari hukum tata usaha Negara meski mereka ini juga menyatakan bahwa pajak tidak terpisah secara mutlak dari hukum tata usaha Negara. Pengelompokan yang umum adalah, hukum pajak dimasukkan ke dalam hukum public, dimana di dalam hukum public itu terdapat hukum tata Negara, hukum tata usaha Negara, hukum pajak, dan hukum pidana.

Berbicara pajak juga akan membawa kita pada pembicaraan tentang sejarah masa lampau. Kerajaan-kerajaan pada masa lalu belum mengenal istilah pajak. Upeti! Rakyat dipungut aneka upeti untuk menopang tiang kerajaan, untuk mengokohkan tahta sang Raja yang mulia, dan untuk membiayai aneka kemegahan yang melekat pada istana. Upeti juga dimaksudkan sebagai modal awal dalam menjalankan roda pemerintahan, menjalankan aktivitas pelayanan public di segala bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, social, keamanan, pertahanan, dll. Dengan upeti, aneka pembangunan fasilitas public digalakkan, sebut saja jalan, jembatan, rel, bandara, transportasi public, rumah sakit, sekolah-sekolah, dll. Pada masa itu, tidak diragukan lagi, upeti lebih menonjol dipungut untuk membiayai perang!!!

Jargon, “Bayar Pajaknya, Awasi Penggunannya”, yang kini didengung-dengungkan Direktorat Jenderal Pajak di sana-sini bisa dimaklumi. Selama ini, sudah bukan rahasia lagi, Pajak identik dengan korupsi dan perampokan keuangan Negara secara tidak bertanggung jawab oleh oknum-oknum tertentu. Bahkan di beberapa tempat, korupsi dan penyelewengan ini berlangsung secara amat lihai seakan-akan memang sudah didesain by system. Aparat sendiri memaknai era kelam tersebut sebagai era jahiliah. Pasca modernisasi lewat silent revolution, praktek KKN kian jauh dari institusi Direktorat Jenderal Pajak. Kini, lewat jargon tersebut, DJP meminta rakyat proporsional dalam mengamati kemana uang yang mereka bayarkan itu digunakan. Ini akan sangat mendorong pemberantasan korupsi, bukan saja di lingkungan DJP, melainkan juga di lingkungan instansi pemerintah lainnya. Rakyat memang harus kritis, karena pada hakekatnya, merekalah yang menggaji para aparat public dan merekalah yang memodali pelayanan public oleh Negara.

Kalau dirunut perlahan-lahan, akan kita temui aneka temuan yang sangat luar biasa menyentak kesadaran kita. Ada banyak warna pendapat dan pandangan tentang pajak. Ada yang tegak dan banyak pula yang miring. Ada yang lurus dan ada juga yang bengkok. Ada yang pro dan ada banyak lagi yang kontra. Ada banyak hal yang bisa digamblangkan secara jelas ke permukaan. Namun pada akhirnya, semua orang pun sudah sama-sama tahu bahwa  pada dasarnya, tidak ada manusia waras yang mencintai pajak. Hal ini pun berulang-ulang dipaparkan secara sangat jelas di dalam Diklat ini.

Inilah agaknya yang banyak “dibongkar” oleh Pak Zaim Saidi lewat ILUSI DEMOKRASI-nya. Memang benar, nation state yang berdemokrasi, dimanapun, tidak bisa dipisahkan dari ANEKA PAJAK. Ini sesuatu yang mudah ditemui di dalam realitas nation state itu sendiri meski secara teori demokrasi dan pajak adalah dua disiplin yang berbeda. Secara tidak langsung, demokrasi berperan penting dalam pelegalan pajak lewat kolaborasi legalitas antara pemerintah dengan lembaga legislative. ANEKA PAJAK merujuk pada banyak dan beragamnya pajak yang dipungut oleh suatu nation state. Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Fiskal Luar Negeri, Bea Masuk, Cukai, Bea Materai, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, Aneka Pajak Daerah, dll.

Bahwa tidak ada manusia yang mencintai pajak di atas bumi ini bukanlah sesuatu yang aneh dan baru. Bukan sesuatu yang mengejutkan. Manusiawi. Bisa dicerna dengan nalar dan rasioanalitas kita. Namun, lagi-lagi, pajak akan tetap pajak. Anda tau apa itu pajak?

Secara terus terang, terbuka dan tanpa basa-basi, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (biasa disebut UU KUP), dalam pasal 1, disebutkan bahwa  “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sangat jelas disebutkan bahwa Pajak itu adalah sesuatu yang wajib dan memaksa!!!

Pasal 39 (1) UU KUP mempertegas ancaman bagi warga Negara yang antara lain dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok  Wajib Pajak (NPWP) dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan maksimal 6 tahun ditambah denda paling sedikit dua kali pajak terutang atau kurang bayar dan maksimal empat kali lipatnya. Hal ini semakin memperjelas dan mempertegas kewajiban perpajakan bagi rakyat Indonesia. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, wakil Anda di DPR RI sudah menyetujui Undang-Undang ini, maka Anda pun harus setuju. Kira-kira demikian jurus pamungkas aparatur Negara dalam mempertegas posisi pajak di hadapan khalayak. Namun, dalam prakteknya, Pajak lebih mengedepankan fungsi budgeter dibandingkan memenjarakan orang. Oleh karena itu, Pasal ini bisa dikatakan sangat sulit diimplementasikan dengan pertimbangan-pertimbangan fiscal.

Ummat Islam sebagai rakyat mayoritas di negeri ini merupakan subjek sekaligus wajib pajak terbesar pula tentunya. Ternyata, di dalam ummat Islam sendiri masih terbelah pendapat dan pandangan soal pajak. Jangan dikira semua sepakat dengan pajak. Ada pula rupanya yang tidak sepakat dengan pajak di bawah “fatwa haram pajak”. Fatwa ini memang belum dipublikasikan secara luas. Namun ini mudah ditemukan dalam beberapa kelompok pengajian di negeri ini. Salah satunya saya peroleh informasi dari seorang pelaksan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama XXX di Kota Medan, bahwa ada salah seorang seniornya yang kini bekerja di salah satu Direktorat dalam lingkungan Departemen Keuangan yang sangat ngotot menyatakan bahwa pajak itu haram. Maka dengan sendirinya, bekerja di kantor pajak pun haram. Sebuah “fatwa” yang  menarik di tengah kebungkaman banyak pihak dalam hal ini. Meski demikian, pendapat ini masih pendapat minoritas dari mayoritas ummat Islam yang mesti dicermati juga oleh berbagai pihak. Karena jika pajak itu haram, maka uang yang digunakan Negara untuk membayar gaji seluruh pegawai negeri sipil tentunya juga adalah uang haram. Hal ini berdasarkan fakta bahwa lebih dari 70 persen penerimaan Negara itu berasal dari aneka pajak. Nah, ini akan sangat serius jadinya.

Bahwa riba uang hukumnya haram, tidak ada ummat Islam yang menyoal. Hal ini termaktub dalam ayat Al-Qur’an dalam bentuk nash yang Qoth’i. Sesuatu dalil yang nyata-nyata qoth’i tsubut dan qoth’i dilalah tidak menyisakan ruang lagi untuk berijtihad. Maka dari itu, riba merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah swt. Bahwa di dalam undang-undang pajak masih terdapat pasal-pasal yang memuat unsur riba (meski ini masih harus dikaji secara mendalam apakah detail-detail dalam pasal tersebut memenuhi unsur riba sebagaimana dimaksud dalam definisi fiqh) dalam bentuk sanksi administrasi dalam hal adanya Pajak Kurang Bayar dan adanya imbalan bunga dalam hal terjadi Pajak Lebih Bayar, merupakan persoalan urgen yang harus dipecahkan.

Wallohu a’lam bishshowaab…

Jakarta, 30 Mei 2009

Ikhwan Muslim Nasution

Hej,

Det är turbulenta tider i Japan, inte bara inom ekonomin utan också inom politiken. I det här inlägget berättar jag kort om de senaste årens regeringsskiften och det sjunkande förtroendet för Japans politiker.

Just nu är Taro Aso preiäminister i Japan, han är den tredje premiärministern på två år. Taro Aso tillhör det liberaldemokratiska partiet (LDP), som är Japans största parti. Enligt Wikipedias engelska version har LDP suttit vid makten större delen av tiden sedan de bildades för över 50 år sedan, något som gör dem till ett av de mest genomgående framgångsrika partierna i den demokratiska världen.

Efter solsken kommer regn: Japans politiker tappar i förtroende

Fram till 2006 satt Junichiro Koizumi vid makten. Han var väldigt populär och ledde, år 2005, enligt brittiska BBC News LDP till den största seger som partiet någonsin skådat. Men som A.A. Milnes figur Nalle Puh säger: “Allt som kommer upp måste komma ner”. Efter Koizumi har premiärministrarna bytts ut på löpande band:

• Shinzo Abe (2006-2007), Japans yngste premiärminister någonsin avgick på grund av skandaler, katastrofval till överhuset och en personlig kollaps berättar Svenska Dagbladets ledare “Ännu en regeringschef avgår“.
• Yasuo Fukuda (2007-2008), “lyckades sedan varken ingjuta framtidstro hos väljarna eller hantera de oppositionella demokraterna” berättar samma artikel. Fukuda och hans regering hamnade i ett parlamentariskt dödläge: de flesta av deras lagförslag röstades ner eftersom oppositionen hade majoritet i överhuset. De tappade stödet hos opinionen snabbt och även Fukuda avgick, efter ett knappt år vid makten.

Taro Aso – ännu en impopulär premiärminister

Nuvarande premiärministern Taro Aso tillträdde sin post i september förra året, och redan har hans populäritet minskat kraftigt. Endast 9,7 % av de tillfrågade i en opinionsundersökning utförd av en privat tv-kanal stödjer honom, uppger nyhetssajten Nyheter24.se. Anledningar till det sjunkande folkliga stödet kan vara:

• Trots de fyra stödpaket på miljontals yen som Asos regering lagt fram sedan i somras, så sjunker BNP-tillväxten kan vi läsa i Svenska Dagbladets artikel “Rekordsvagt år i Japan“.
• I artikeln “Bumbling Taro Aso becomes Japan’s answer to George Bush” på brittiska tidningen Sunday Times webbsida, kan vi läsa om en del av de grodor Aso har gjort. Det låter kanske inte så farligt att säga fel ibland, men Aso har inte råd med onödiga misstag och i alltför många tal har det smugit sig in fel som ändrat hela innebörden – vilket grodor ofta gör.
• Dessutom har Aso svårt att hålla ihop sitt parti. Aktie- och ränteinformationssajten Morningstars redaktör Jonas Lindmark skriver att det är stora splittringar inom LDP: de konservativa och de reformvänliga drar åt olika håll.

Blir det kanske bättre om oppositionen får ta över?

Nyval kommer att hållas någon gång i höst, och då kanske det bli totalt maktskifte. Men frågan är om det blir bättre om det största oppositionspartiet, Japans demokratiska parti (DJP), skulle vinna valet? Svaret är inte ett tungandet ja. Morningstars redaktör Jonas Lindmark skriver i  artikeln “Ny politik krävs i Tokyo” att DJP har samma splittringsproblem som LDP och att det bästa kanske vore att båda partierna delade sig och började om på nytt. Det skulle ge väljarna klarhet i vad de varkligen röstar på, men å andra sidan är det kanske inte den bästa tidpunkten med tanke på den ekonomiska situationen.

Japans har alltså inte bara ekonomiska problem, utan helt klar även politiska. Nu fär vi se vad vi kan få ut av det här…
Godnatt, vi ses imorgon

/Camilla

Informasi terbaru tentang daftar nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimili kantor Direktorat Jenderal Pajak di Surabaya meliputi Kantor Wilayah, KPP Madya Surabaya dan KPP Pratama Surabaya lengkap dengan wilayah kerjanya.

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
Jl. Jagir Wonokromo No.104 Surabaya
Telp. 031 8482480, 8481131 Fax. 8481127
Wilayah Kerja : Kota Surabaya

KPP Madya Surabaya (Kode KPP 631)
Jl. Jagir Wonokromo No.104 Surabaya
Telp. 031 8497200, 8482651 Fax. 8482557
Wilayah Kerja : Kota Surabaya ( khusus melayani Wajib Pajak Besar )

KPP Pratama Surabaya Rungkut (Kode KPP 615)
Jl. Jagir Wonokromo No.104 Surabaya
Telp. 031 8483196 Fax. 8483197
Wilayah Kerja : Kecamatan Rungkut, Tenggilis Mejoyo, Gunung Anyar

KPP Pratama Surabaya Wonocolo (Kode KPP 609)
Jl. Jagir Wonokromo No.104 Surabaya
Telp. 031 8417629, 8417628 Fax. 8411692
Wilayah Kerja : Kecamatan Wonocolo, Wonokromo, Jambangan, Gayungan

KPP Pratama Surabaya Karangpilang (Kode KPP 618)
Jl. Jagir Wonokromo No.100 Surabaya
Telp. 031 8483911-16 Fax. 8483914
Wilayah Kerja : Kecamatan Wiyung, Karangpilang, Dukuh Pakis

KPP Pratama Surabaya Mulyorejo (Kode KPP 619)
Jl. Jagir Wonokromo No.100 Surabaya
Telp. 031 8483906-09 Fax. 8483905
Wilayah Kerja : Kecamatan Tambaksari, Mulyorejo, Kenjeran, Bulak

KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan (Kode KPP 613)
Gedung GKN I, Jl. Indrapura No.5 Surabaya
Telp. 031 3523093-7 Fax. 3571156
Wilayah Kerja : Kecamatan Pabean Cantikan

KPP Pratama Surabaya Krembangan (Kode KPP 605)
Gedung GKN I, Jl. Indrapura No.5 Surabaya
Telp. 031 3556879, 3556883 Fax. 3556880
Wilayah Kerja : Kecamatan Krembangan

KPP Pratama Surabaya Sawahan (Kode KPP 614)
Gedung GKN II, Jl. Dinoyo No.111 Surabaya
Telp. 031 5665231-33 Fax. 5665230
Wilayah Kerja : Kecamatan Sawahan, Bubutan, Asemrowo

KPP Pratama Surabaya Tegalsari (Kode KPP 607)
Gedung GKN II, Jl. Dinoyo No.111 Surabaya
Telp. 031 5615369, 5689218 Fax. 5615367
Wilayah Kerja : Kecamatan Tegalsari

KPP Pratama Surabaya Simokerto (Kode KPP 616)
Gedung GKN II, Jl. Dinoyo No.111 Surabaya
Telp. 031 5688245, 5615558 Fax. 5687765
Wilayah Kerja : Kecamatan Simokerto, Semampir

KPP Pratama Surabaya Gubeng (Kode KPP 606)
Jl. Sumatera No.22-24 Surabaya
Telp. 031 5031905, 5038188 Fax. 5031566
Wilayah Kerja : Kecamatan Gubeng, Sukolilo

KPP Pratama Surabaya Genteng (Kode KPP 611)
Jl. Kayoon No.28 Surabaya
Telp. 031 5473293, 5344613 Fax. 5473302
Wilayah Kerja : Kecamatan Genteng

KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal (Kode KPP 604)
Jl. Bukit Darmo Golf No.1 Surabaya
Telp. 031 7347231-35 Fax. 7347232
Wilayah Kerja : Kecamatan Sambikerep, Tandes, Sukomanunggal, Lakarsantri, Benowo, Pakal

Semoga Bermanfaat!

Akhir Maret gini pastinya semua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lagi rame-ramenya. Walaupun ruang tunggu KPP sudah dibuat nyaman tapi dipenuhi Wajib Pajak yang mau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun 2008. SPT Orang Pribadi memang harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2009 dan SPT PPh Badan paling lambat 30 April 2009. (orang kita memang suka mepet-mepet waktu yah?). Jika antri dirasa sangat menyita waktu Anda, coba manfaatkan alternatif lain dalam menyampaikan SPT tahunan. Cara paling kuno adalah mengirimkan SPT tersebut lewat jasa pengiriman/ kantor pos yang ada bukti kirimnya (jangan pakai perangko). Simpan bukti pengiriman ini sebagai tanda bahwa Anda sudah mengirimkan SPT. Cara paling mutakhir adalah lewat drop box yang tersedia di tempat-tempat umum/ mal tertentu pada bulan Maret ini. Wah bisa sambil belanja dong…
Bagi Anda yang berdomisili di Kota Surabaya, klik disini untuk mengetahui nama, alamat, nomor telepon, dan wilayah kerja KPP sehingga Anda bisa mengirim SPT. Semoga bermanfaat!

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, jajaran Kanwil DJP Jawa Barat I mulai tanggal 10 Maret 2009 sampai dengan 27 Maret 2009 mengadakan konsultasi pajak gratis bertempat di Kanwil DJP Jabar I, Gedung Keuangan Negara Bandung [lebih terkenal dengan nama gedung "ckc"].

Gedung Keuangan Negara [GKN] berada di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung, dan tepat berada di 0 KM [Nol Kilo Meter]. Ini dia salah satu pengumumannya :

So, jangan ragu untuk datang ke kantor pajak!

berikut disampaikan peraturan DJP nomor 29 tahun 2008.

peraturan DJP nomor 29 tahun 2008

Well, akhirnya DJP berani mengeluarkan aturan yang diharapkan memperjelas aturan mengenai pekerja Indonesia di LN apakah subjek pajak dalam negeri ataukah subjek pajak luar negeri. PERDIRJEN PER-2/PJ./2009 tanggal 12 Januari 2009 menjawab hal itu.
Dalam PERDIRJEN tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah WNI yang bekerja di Luar Negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Pekerja Indonesia sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pekerja Indonesia di Luar Negeri sehubungan dengan pekerjaannya di Luar Negeri dan telah dikenai pajak di Luar Negeri tidak dikenakan pajak di Indonesia.
Alih-alih menjelaskan, PERDIRJEN ini malah akan menambah masalah.
1. Yang di atur adalah WNI yang Bekerja di Luar Negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Bukan WNI yang berada di LN lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Akan menimbulkan multitafsir karena WNI yang bekerja di Luar Negeri tapi lebih sering berada di Indonesia karena cuti besar sehingga jika dihitung keberadaan di LN kurang dari 183 hari namun jika dihitung lamanya bekerja lebih dari 183 hari. Apakah dikategorikan subjek pajak LN ataukah DN?
2. Kata-kata atas penghasilan yang diterima di LN sehubungan dengan pekerjaannya dan telah dikenakan pajak di LN tidak dikenakan pajak di INA. Kalimat ini menggunakan kata penghubung dan yang bersifat kumulatif. Artinya harus ada dua-duanya. Jika dia hanya mendapat penghasilan tapi tidak dipotong pajak? Bagaimana? Tidak diatur…

Sebagian besar dari kita punya sederet kisah traumatik akan perlakuan oknum instansi pajak, baik dari jaman orang tua kita bahkan jaman jepang yang menyengsarakan. Sehingga apapun yang ditawarkan membuat kita curiga. Ada apa dibalik ‘kebaikan hati’ dari Sunset Policy yang akan berakhir 31 desember ini? Tetapi setelah membaca, memperhatikan dan mendengar penjelasan pak Sayuti Ghazali, konsultan pajak yang dengan panjang lebar menceritakan ’semangat pembaharuan’ yang ada di DJP (Direktorat Jendral Pajak) semalam, saya menangkap adanya semangat pertobatan dan percaya bahwa DJP bisa menjadi lebih baik melayani masyarakat.

Pertobatan ini juga ditunjukkan dengan memberi surat penghargaan dan terima kasih bagi wajib pajak (WP) yang memanfaatkan Sunset Policy. Bahkan setiap WP yang telah memiliki NPWP akan dilayani dan harus mengenal AR nya, Account Representatif, yang menjadi konsultan pajak pribadi kita. Anda bisa cek ke KPP setempat siapa AR anda dan dapatkan nomor HPnya. Tanpa biaya tambahan dan mereka dilarang memeras dan menipu WP, karena berat hukumannya. Laporkan saja ke KRING PAJAK 500200 atau email ke  pusat.pengaduan.pajak@gmail.com Tanyakan segala sesuatu pada mereka karena mereka pun dilatih untuk melayani dengan senyum. Sungguh tindakan yang simpatik.

Maka bila Sunset Policy ini nanti berakhir,  yang paling  menyesal justru mereka yang tidak memanfaatkan kesempatan ‘pertobatan’ DJP ini. Kalau para pemimpin agama tidak memiliki NPWP maka deposito uang umat atas namanya akan dipotong bunga 100% alias 40 % atau 2 kali lebih besar dari saat ini. Pengurus rumah ibadah pun tidak dapat melakukan transaksi pembelian atau penjualan tanah dan bangunan bila pengurusnya tidak memiliki NPWP. Nah untuk yang bandel inilah nantinya para AR akan memerintahkan untuk memeriksa kita. Konsep “we know everything” yang diadopsi dari negara maju juga diberlakukan. DJP memiliki akses untuk mendapatkan data-data pribadi kita termasuk keluarga, harta kekayaan bahkan rekening listrik dan telpon selular kita.

Maka konsekwensi pertobatan  DJP dan kembali membangun kepercayaan  bahwa semua akan menjadi lebih baik  antara kedua belah pihak (WP dan DJP) sungguh perlu disikapi dengan bijaksana. Kalau instansi pajak bertobat dan merubah kebiasaan buruknya dengan mengutamakan pelayanan dan transparansi, tentu kita para wajib pajak inilah yang nantinya menikmati kemurahan hati ini. Pertobatan yang ditanggapi dengan positif pasti membawa perubahan baik. Baik untuk diri sendiri, baik juga untuk negara karena rakyatnya berperan aktif dalam APBN yang dapat diandalkan serta instansi pajaknya pun punya komitmen pada GCG Good Corporate Governance. Well, one step at a time… we will be there !

Sebaliknya bila kita tetap mengeraskan hati, dengan tetap curiga, tidak merasa bersalah tidak memiliki NPWP atau tidak melaporkan keadaan kekayaan dan harta kita sebenarnya, maka kita harus siap menanggung konsekwensinya. Bukan hanya diri kita tapi seluruh ahli waris kita akan menanggung akibat sanksi denda yang berat dikemudian hari.

Tawaran pertobatan selalu tersedia, tapi ada batas waktunya. Mari kita neges-neges dengan hati tulus dan terbuka,  memilih keputusan yang terbaik bagi kehidupan kita selanjutnya, mumpung masih ada waktu.