Peraturan Terkait

• UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
• UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
• UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 45/PMK.02/2006 tentang Pedoman Pemantauan Defisit APBD dan Pinjaman Daerah;
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 95/PMK.07/2007 tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, Batas Maksimal Defisit APBD Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah untuk Tahun Anggaran 2008.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Prinsip Umum

• Pinjaman Daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD dan/atau untuk menutup kekurangan kas;
• Pinjaman Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
• Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri;
• Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah yang dananya berasal dari luar negeri (ON-LENDING);
• Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
• Pendapatan Daerah dan/atau barang milik Daerah tidak boleh dijadikan jaminan Pemerintah Daerah;
  • Kecuali proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat, dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah;
• Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang dilakukan dengan Persetujuan DPRD.

Selengkapnya Download disini

Kerangka Pemaparan

• Pengajuan Usulan:
  • Pengajuan Usulan Kegiatan;
  • Pengajuan Rencana Pinjaman.
• Penilaian Rencana Pinjaman
  • Penilaian Kelengkapan Dokumen;
  • Penilaian Rencana Pinjaman.
• Persyaratan Pinjaman
  • Rumus DSCR;
  • Rumus Jumlah Pinjaman.
• Simulasi Pinjaman.

Pengajuan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman:

• Pemerintah Daerah mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman daerah yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri disampaikan kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas untuk dimasukkan ke dalam Daftar Rencana Pinjaman/Hibah Luar Negeri Jangka Menengah (DRPHLN-JM).
• DRPHLN-JM merupakan daftar kegiatan yang layak untuk dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri untuk 5 (lima) tahun.
• Selanjutnya, setiap tahunnya Meneg PPN/Kepala Bappenas akan menerbitkan Daftar Rencana Prioritas Pinjaman/Hibah Luar Negeri (DRPPHLN).
• Dalam rangka penyusunan DRPPHLN, Meneg PPN/Kepala Bappenas menyampaikan permintaan informasi indikasi kemampuan keuangan daerah kepada Menteri Keuangan.
• Indikasi kemampuan keuangan Daerah dimaksud, meliputi:
  • Indikasi proyeksi perhitungan tentang kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR);
  • Informasi jumlah pinjaman Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  • Kinerja pinjaman Daerah.
• Berdasarkan DRPPHLN yang telah disusun, Meneg PPN/Kepala Bappenas menyusun Daftar Kegiatan yang dapat dibiayai dengan pinjaman luar negeri, yang selanjutnya Daftar Kegiatan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Selengkapnya Download disini

Hallo readers….. Kira-kira awal bulan April yang lalu, aku punya inisiatif ngadain acara sosialisasi Forkas, alumni Pramuka di SMAku, kepada para Pleton Inti/Tonti (sebutan anggota Pramuka kelas X).

Waktu itu aku menyampaikan presentasi melalui LCD Proyektor, nah kali ini aku ingin berbagai isi presentasi itu. Presentasi ini berbentuk PPT dan berukuran sekitar 300KB, kecil banget kan.

Buat kalian para Tonti, sangat disarankan untuk mendownload file ini, untuk referensi kalian agar mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang Forkas. Ingat kata-kataku dulu saat presetasi, bahwa Forkas itu hakekatnya sangat care sama Pramuka Ambalan Ganesha, dan akan sangat berguna jika tercipta hubungan yang baik antara Forkas dan anggota aktif Ambalan Ganesha.

To the point, file presentasi itu bisa kalian download di sini.

Okey, segitu aja pmberitahuan dariku. Sebagai Humas Forkas, aku punya kewajiban menginformasikan segala tentang Forkas kepada para Tonti dan Bantara/Laksana kelas XI. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa kalian hubungi aku di emailku: prad654@yahoo.co.id, atau langsung ke ketua Forkas sekarang, mas Arya. Kalau kalian butuh omor HP mas Arya,bisa hubungi aku.

Maju terus Ambalan Ganesha! Hidup Forkas! (^^)