Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil pemilihan umum 2009 telah melaksanakan reses pertama tahun ini. Namun, kontribusi dari reses masih kerap menjadi pertanyaan karena belum bisa memberi hasil nyata atas permasalahan.

“Dari pengalaman empiris selama ini, reses amat formalistik dan seremonial. Tidak ada persiapan khusus kelembagaan maupun pribadi Dewan,” kata pengamat sosial politik Shohibul Anshor Siregar saat dihubungi dari Medan, kemarin Senin (21/12).

Sebagai bukti, ujar Shohibul, belum ada kasus-kasus besar yang pernah terungkap dari hasil temuan Dewan saat reses. Padahal biasanya, salah satu agenda reses adalah melihat dan mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dia mencontohkan, kasus dugaan penyimpangan APBD Kabupaten Langkat yang saat ini diselidiki Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK).
Jika reses berjalan baik seperempat saja, kasus itu pasti sudah terungkap sejak awal. Dia juga mengungkapkan banyaknya tuntutan kelompok masyarakat ke Kepolisian Daerah Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumut yang meminta pengusutan kasus korupsi kepala daerah atau pejabat.
“Sudah disodori fakta begitu terbuka, legislatif malah tidak pernah merasa itu bagian dari tanggung jawabnya,” ujar dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini.

Shohibul juga mencontohkan kunjungan reses kesekian kalinya DPR ke lokasi sengketa lahan di Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia. Kasus berpuluh tahun ini terkait klaim Angkatan Udara atas lahan yg ditempati masyarakat. Badan Pertanahan Nasional Medan belum bisa menunjukkan dokumen kepemilikan lahan oleh Angkatan Udara dan juga Departemen Keuangan. Tetapi saling klaim sudah terjadi atas lahan di sekitar Bandara Polonia itu. Shohibul pun mempertanyakan kontribusi DPRD Sumut dan DPRD Medan atas tanah 260 hektare itu.

“Butakah mereka atas masalah yg menyangkut 4.500 kepala keluarga dengan 25.500 jiwa itu,” gugat Shohibul.
Padahal, anggaran yang dikeluarkan untuk reses tidak lah sedikit. Berdasarkan informasi, 99 anggota DPRD Sumut yang reses dua pekan lalu diberikan dana Rp 18 juta per orang untuk empat hari. Reses biasanya dilakukan paling tidak dua kali setahun. Belum lama ini, anggota DPRD Sumut juga mendapat dana kunjungan dinas luar provinsi sebesar Rp 8 juta per orang untuk kunjungan kerja lintas komisi. Di DPR RI, anggaran reses untuk tahun 2009 dialokasikan sebesar Rp 236,77 miliar.

Menurut Koordinator Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (’nBASIS) ini, keberhasilan wakil rakyat dalam memainkan perannya dipengaruhi faktor subjektif masing-masing anggota Dewan. Untuk DPRD Sumut dia mencontohkan, kebanyakan yang terpilih adalah tokoh-tokoh mapan yang amat nalar berkalkulasi. Dari sudut pandang kelas sosial perwakilan, kondisi ini menunjukkan kesenjangan yang lebar dengan rakyat. Oleh karena itu, sudah saatnya, menurut Shohibul, sebagian anggota Dewan mulai mengembalikan modal yang terpakai dan cenderung akan permisif atas segala macam ketentuan normative terkait fungsi lembaga. Sehingga, Dewan pun akan sepi dari kinerja aktif advokasi pemberdayaan masyarakat termasuk penyerapan aspirasi.

“Sia-sialah jika ada orang yang berharap perubahan drastis fungsi legislator saat ini. Apa yang terjadi adalah gambaran utuh dari pemerintahan buruk yang melukiskan pembagian tugas kelembagaan negara untuk keuntungan para elit politik bangsa dengan menekankan argumen-argumen umum dan prosedur-prosedur baku secara formal,” tegasnya. (Irnando)

• Posting ini bukan bahan baru, dipetik dari sebuah harin terbitan Sumatera Utara tanggal 23 Februari 2009 yang lalu yang adalah merupakan hasil perbincangan seorang wartawan dengan Idham;
• Dengan pertimbangan perkayaan bahan informasi bagi halayak tentang Idham, bahan ini dianggap tetap perlu dan masih aktual.

“Putra Jawa Siantar pemilik suara berat dan merdu enak didengar pemaparannya.  Sebagai kader PDIP Idham bangga kepada mantan Presiden RI Megawati Sukarno Puteri yang pernah menginjakkan kaki di Tojo Unauna. Pada pemerintahnya srikandi bangsa tersebut telah menoreh tinta mas dalam perjalanan sejarah perjuangan masyarakat Tojo Unauna untuk memperolah otonom daerah, selama empat puluhan tahun. Akhirnya Amanat presiden ditanda tangani Megawati Sukarno Puteri sebelum diputuskan pada sidang DPR-RI yang melahirkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembentukan Kabupaten Tojo Unauna.”

Kehadiran Dr. Idham, SH, MKn dalam rangka mesosialisasikan UUD 45 tan Tap MPR-RI. Jika Idham dikatakan sebagai putera Kebanggaan Bangsa, itu tidak dapat disangkali menilik percakapan singkat dengan tokoh Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) Rabu dinihari (18/2) di Marina Cottage Ampana. Tokoh yang perlu dibanggakan oleh masyarakat Kota Pematang Siantar yang banyak melahirkan banyak tokoh, diantaranya Dr. Idham SH. MKn.

Menarik penuturan tokoh yang memiliki kumir yang tertatah rapih. Mengakui dirinya pernah menitih kehidupan sebagai tukang loper dalam menyelesaikan studinya hingga tingkat SMA. Lugas diceriterakan pengalamannya tanpa menutupi jejang kehidupan sebagai seorang tokoh yang kini bergelut di gedung parlemen. Pada artikel lain kuperoleh sedikit refrensi tentang Dr Idham. Ia sebagai penduduk keturunan suku Jawa yang lahir di Sei Bamban 7 April 1961. Memang putra bangsa itu lahir di luar Kota Siantar tetapi masa bermain kelereng dan petak umpet semasa kecil dengan teman-temannya kanak-kanak Siantar tepatnya di Jalan Padang Sidimpuan No 45, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat. Kehidupan di Kota Siantar masih dilakoni hingga hingga menginjak usia dewasa. Anggota DPR-RI Komisi IV dari Fraksi PDIP, memiliki kisah kehidupan yang perlu menjadi contoh bagi anak bangsa. Kota Siantar merupakan sebuah kota yang tidak begitu besar luas wilayahnya tapi sangat nyaman dan sangat damai untuk dihuni. Hal inilah sebagai penyebab utama beliau betah untuk bertempat tinggal lebih lama lagi di kota ini meskipun kota ini bukanlah sebuah kota yang menjadi lokasi tempat lahirnya. Alasan yang diberikan Idham merasa betah tinggal lama di Kota Siantar yakni karena menurutnya Kota Siantar merupakan sebuah penjelmaan miniatur Indonesia.

Dikatakan demikian sebab Siantar yang terdiri dari multi etnis tetapi tiap penduduk sudah memiliki kesadaran yang sangat tinggi akan pentingnya sikap saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lainnya sehingga denagn sikap yang telah dimiliki tiap warga itu di kota ini tidak pernah terjadi sebuah peristiwa keributan yang menghebohkan yang menggangu kedamaian dan ketentraman. Malah sebaliknya menurutnya sebaiknya kehidupan penduduk Kota Siantar perlu ditiru daerah lain terutama di bidang keamanan dan ketertiban. Lebih lanjut beliau mengutarakan adanya pernyataan yang menyatakan Kota Siantar merupakan kota preman itu sama sekali tidak ada benarnya, karena tidak ada sedikitpun bukti dan fakta yang menyatakan kota ini sebagai kota preman, tetapi di lain pihak beliau mengungkapkan pernyataan itu mungkin saja dikemukakan kepermukaan karena mayoritas warga kota merupakan suku Batak yang memiliki volume suara yang keras.

Tetapi meskipun suku Batak memiliki volume suara yang keras itu hanya merupakan sebuah ciri khas saja karena sudah terbawa sejak lahir, sehingga bukan malah suara suku Batak yang keras itu menandakan suku itu merupakan oknum preman tapi suku Batak itu merupakan suku yang berjiwa setia dalam pergaulan dan tidak ada di dalam suku Batak itu untuk saling menjelekkan satu dengan yang lain.

Idham menambahkan, demikian nikmatnya bergaul dengan penduduk suku Batak Kota Siantar karena kebaikan dari temannya suku Batak sudah terjadi berkali-kali baginya dimana temannya satu permainan di masa remaja yang bersuku Batak selalu memberikan pertolongan dikala dirinya mengalami kesulitan dana maupun dalam pergaulan terutama saat menjalankan pendidikan waktu sekolah di Siantar.

Melihat sosok Idham seharusnya Kota Siantar menjadi bangga karena putra daerah kota ini telah berhasil mengukir sebuah prestasi yang mengharumkan kota ini, tetapi di waktu depan kota ini masih mengharapkan agar sosok seperti Idham muncul lebih banyak lagi.

Waktu jua yang harus memisahkan percakapnku dengan Dr.Idham karena besok akan kembali ke Jakarta via bandara Luwuk. Besok Idham dan dua kawannya harus menempuh jalan panjang dan perlu istirahat dalam sisa dentang waktu hanya beberapa jam sebelum kembali ke Ibu Kota. Sebelum aku beranjak pulang, Aku menitipkan sebuah pesan kepada Dr. Idham, tolong didorong penganggaran Bandara Tojo Unauna. Aku katakan padanya, sebenarnya ada yang berpendapat bahwa bandara belum penting, karena yang dapat menggunakan fasilitas sebatas orang berduit saja. Tetapi kukatakan lagi padanya, itu sebuah padangan sempit, sebab manakala Bandara Tojo Unauna sudah beroperasi, akan mempermuda datangnya investor yang dapat mengerakkan potensi SDA yang dapat memberi ruang bagi tenaga kerja di Tojo Unauna nanti.

Beberapa investor mengakui hal itu, datang ke Ampana butuh waktu panjang dan melelahkan. Sementara waktu bagi seorang pengusaha dalam setiap menit cukup diperhitungkan.”Tolong pak Idham bandara Touna diperjuangkan nanti di DPR-RI. Bapak sudah rasakan sendiri bagaimana capeknya bapak datang dan kembali dari Ampana. “Saya akan berusaha menghubungi teman-teman di komisi DPR-RI. Ujarnya sebagai penutup pertemuan. (Sam Asiku)

Tak seorang pun menyangka bahwa Idham anak petani miskin akhirnya mampu meraih Gelar tertinggi dalam dunia Akademik. Dia adalah penyandang gelar Doktor dari Fakultas Hukum USU dengan disertasi berjudul Kajian Kritis Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah. Dia kini menjadi ahli hukum agraria/pertanahan, Pejabat Negara yang bekerja sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) dan berkedudukan di Jakarta.

Sebelumnya ia pernah bertugas sebagai pegawai PT Telkom Divre I Regional Sumatera di Medan, dan pada tahun 1995 berhenti dari perusahaan Negara ini karena ingin mengabdi kepada masyarakat secara mandiri melalui profesi Notaris dan PPAT di Kabupaten Dairi-Sidikalang. Karena panggilan nurani sempat pula terjun ke dunia politik dan berhasil menjadi Anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan Sumut III (Kab Pak-pak Bharat, Kab Dairi, Kab Karo, Kota Binjai, Kab Langkat, Kota Pematangsiantar, Kab Simalungun, Kab Asahan, Kab Batubara dan Kota Tanjungbalai).

Semua sepak terjang itu dimaksudkannya sebagai perjuangan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat khususnya bagi para kaum dhuafa yang tinggal di perdesaan, yaitu buruh, petani dan nelayan.

Menyaksikan kegetiran hidup para buruh, petani dan nelayan serta ketidak-becusan birokrasi dalam memberi pelayanan prima yang merupakah hak normatif rakyat, Idham yang kini masih bertani kecil-kecilan bersama saudara-saudara kandungnya di kampung halamannya di dusun Brohol, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kab.Serdang Bedagai itu tergerak hatinya mengajukan diri untuk menjadi Bupati.

Tekad itu semakin kuat terutama setelah adanya dorongan dari banyak kawan masa kecil dan kolega Idham yang tinggal di kampung halaman maupun yang ada di perantauan yang merindukan peningkatan kesejahteraan masyarakat wong ndeso dan yang masih percaya bahwa pemerintahan sesungguhnya dapat berbuat sesautu untuk itu.

Insyaa Allah, dengan bismillahirrahmanirrahim, dan dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat, Idham akan mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Serdang Bedagai untuk Periode 2010-2015.

Idham alias ANDOL lahir di dusun Brohol, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, pada tanggal 7 April 1961 dari pasangan suami isteri Haji Ilyas Lubis dan Hajjah Sabikem. Kedua orangtuanya adalah wong ndeso petani miskin. Dalam pergaulan sehari-hari ayahnya lebih dikenal dengan panggilan Lobe Lias. Almarhum pernah bekerja sebagai bilal di Perkebunan Paya Mabar. Sampai akhir hayatnya kedua orangtua Idham hidup sebagai petani yang tidak beruntung.

Idham adalah anak ragil (bungsu) dari 9 orang bersaudara. Saat ini dari 9 bersaudara itu yang masih hidup tinggal 5 orang, 4 orang di antaranya tinggal di dusun Brohol dan Tebing tinggi, masih bergelut di kubangan lumpur sebagai petani.

Sekolah Setinggi-tingginya

Menyaksikan kenyataan pahitnya hidup sebagai anak petani miskin, diam-diam Idham mempunyai niat untuk melanjutkan sekolah SMA di ibukota negara Jakarta. Niat ini dijalankannya tanpa pamit kepada keluarga, meninggalkan dusun Brohol pada tahun 1977. Menyadari kondisi Jakarta yang begitu tak bersahabat, Idham pun membatalkan niat melanjutkan sekolah di Jakarta itu. Mungkin satu di antaranya karena kepergian tanpa restu kedua orangtua, kenang Idham. Idham kembali pulang kampung.

Pada tahun 1978 Idham pamit kepada kedua orangtuanya untuk melanjutkan sekolah di Medan. Menyaksikan kehidupan kedua orangtua sebagai petani miskin dengan keihlasan yang tinggi kehidupan sekolah di Medan dijalani dengan hidup mandiri. Sebelum dan sepulang sekolah Idham menjajakan koran di pasar Sambu. Pekerjaan ini ditekuninya sampai tahun 1981. Tidak ada waktu yang tersisa bagi seorang Idham. Malam hari Idham menyempatkan diri memberikan privat less kepada siswa SMP, antara lain di Gang Mas Kampung Baru Medan. Pada hari-hari tertentu, terutama hari libur, Idham menjadi agen ticket pesawat di Bandara Polonia, yang modalnya dibantu oleh Trophy Travel yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Medan.

Bagi seorang Idham tiada hari tanpa menabung. Demikianlah motto hidupnya. Oleh karenanya setamat SMA Idham sudah mampu membeli sepeda motor butut merk Honda GL tahun 1981. Selain itu ia masih memiliki sejumlah uang tabungan yang dipersiapkannya untuk melanjutkan sekolah. Setamat SMA Idham diterima sebagai Pegawai di PT Telkom dan diterima pula sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum USU.

Semboyan kemandirian Idham memang sudah dibuktikan dan dijalaninya sejak kecil. Seluruh jenjang pendidikannya dilaksanakan belajar dan sambil bekerja. Masa SD dan SMP sebagai buruh tani dan membantu orangtua di sawah. Ketika SMA berjualan koran, mengajar privat less dan menjual ticket pesawat. Ketika masuk jenjang perguruan tinggi di Fakultas Hukum USU juga sambil bekerja di PT Telkom.

Pada tahun 1986 Idham berumah tangga dengan Hajjah Haneda Lubis, S.Sos dan sekarang dikaruniai 3 orang anak 2 puteri dan 1 putera. Kedua puteri Idham sekarang sedang menyelesaikan pendidikan mereka sebagai calon dokter di Fakultas Kedokteran USU dan si bungsu Mhd Noer Ibrahim Lubis duduk di Kelas II SMA Negeri I Medan.

Pada tahun 1989 keinginan untuk kermbali ke kampus semakin menggelora, sambil bekerja di PT Telkom pada tahun itu Idham melanjutkan sekolah spesialis Notariat di Fakultas Hukum USU Medan dan lulus pada tahun 1993. Berhenti dari PT Telkom tahun 1995 adalah merupakan pertanggungjawaban seorang Idham dengan hidup mandiri yaitu. Ia beralih menjadi Notaris dan PPAT dan mendapat penempatan pertama di Kabupaten Dairi (Sidikalang). Pada akhir tahun 1998 di saat usainya gelombang reformasi, negara memutasikan Idham sebagai Notaris PPAT ke Kota Medan.

Dalam upaya mempertanggungjawabkan kemandirian itu pada medio tahun 2002 Idham melanjutkan penyetaraan program S-2 Ilmu Hukum dengan mengikuti pendidikan Magister Kenotariatan pada Sekolah Pascasarjana USU. Semangat ini terus berlanjut dan pada akhir tahun 2002 Idham diterima sebagai salah seorang mahasiswa Program S-3 Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana USU. Program doktor ini berhasil diselesaikannya dengan predikat lulus Cum Laude.

Pada tahun 2004 tepatnya pada tanggal 1 Oktober, demikianlah garis tangan yang ditorehkan oleh Gusti Allah seorang Idham anak petani miskin wong ndeso dari Kabupaten Sergai mendapat amanah dan kepercayaan dari masyarakat Sumut III untuk menjadi anggota DPR-RI periode 2004-2009. Terakhir Idham dipercaya untuk duduk sebagai salah seorang anggota Komisi IV DPR-RI yang membidangi Pertanian/perkebunan, Kelautan/perikanan, Kehutanan dan Bulog dan di samping itu Idham mendapat kepercayaan selama 5 tahun pengabdian di DPR-RI sebagai salah seorang anggota Badan Legislasi (Baleg) sebagai pusat pembentukan UU (Law Centre) di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

23-Nov-2009

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso mengatakan, hasil audit investigasi BPK terhadap bailout Bank Century akan di buka kepada masyarakat luas. Hal tersebut dikatakan Priyo sesaat sebelum mendampingi Ketua DPR menerima Pimpinan BPK yang akan menyerahkan hasil audit investigasi terhadap Bank Century, di DPR, Senin (23/11).

"Setelah kami menerima laporan audit BPK kami akan rapat pimpinan. Kami akan rapat pimpinan tapi kami usahakan di-publish. Karena ini permintaan khusus BPK dengan berbagai pertimbangan untuk kepentingan bersama bisa kita publish," ujar Priyo Budi Santoso.

Priyo menambahkan, pihaknya juga akan bertanya kepada pimpinan BPK untuk mengetahui apakah laporan ini sudah final atau baru progress report sementara.

"Kami akan segera mengundang pihak-pihak terkait agar dalam waktu yang tidak terlalu lama kami dapat mengambil sikap. Memang semua depend on hasil audit BPK. Kalau ada indikasi tindak pidana, itu akan dilakukan langkah-langkah yang menurut kami tepat. Kalau hasil audit BPK tidak bermasalah ya mohon maaf harus ditutup buku," tambahnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR lainnya dari F-PDIP, Pramono Anung. Menurutnya, setelah laporan tersebut masuk ke DPR, maka setiap anggota DPR boleh mendapatkannya. "Dan itu tidak bersifat rahasia," tambahnya.

Terkait pernyataan Presiden SBY yang meminta agar masalah bailout Bank Century ini dibuka ke publik, baik Pramono maupun Priyo mengapresiasinya.

"Presiden tadi malam sudah mendukung untuk segera membuka ke publik hasil audit BPK, dan ini merupakan momentum yang baik," ujar Pramono.

"Pernyataan presiden harus kita apresiasi, bahwa jangan ada ikhtiar untuk menutup-nutupi. Kalau Bapak Presiden sudah progresif, tentu seluruh elemen masyarakat harus mendukung," imbuh Priyo.

Dalam kesempatan tersebut, Priyo juga mengungkapkan bahwa pimpinan BPK sempat mengeluhkan sulitnya menembus Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Ada keluhan kecil, pimpinan BPK bahwa agak sulit menembus PPATK. Kita support penuh kepada pihak BPK agar semua lembaga mau bekerjasama dengan BPK. Kita serahkan dulu agar mereka melalui mekanisme yang ada. Apabila ada kesengajaan PPATK untuk menutupi, nanti kita akan telusuri masalah ini. Saya yakin ini persoalan UU yang membuat mereka memasang rambu-rambu," ungkap Priyo.(ol)

Sumber: http://www.dpr.go.id

19 November 2009

JAKARTA (RP) – Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN) EE Mangindaan mengakui adanya praktik mafia dalam penerimaan CPNS. Mangindaan mengatakan, meski reformasi birokrasi terus digalakkan namun mafia CPNS masih banyak ditemui terutama di daerah-daerah.

“Tidak bisa saya pungkiri, setiap ada seleksi CPNS pasti mafia bermunculan. Bahkan mereka mulai bergerak sebelum seleksi CPNS digelar,” ungkap Mangindaan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (18/11).

Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini pun membeberkan laporan dari daerah-daerah tentang praktik mafia CPNS. Polanya, tak hanya sekadar titip menitip calon tetapi juga transaksi uang. “Ada laporan yang masuk, oknum A minta Rp100 juta untuk sarjana dan Rp50-75 juta untuk SMA. Nah ini kalau dibiarkan akan merusak tatanan birokrasi yang sedang digalakkan,” ulasnya.
Pernyataan Menneg PAN soal makelar CPNS ini bukan sebatas isu, tapi sudah menjadi rahasia umum dan menjadi perbincangan sehari-hari, saat ada penerimaan CPNS.
Di Riau pun masalah ini memang sudah sejak lama terdengar. Untuk penerimaan CPNS malah angkanya lebih dari yang disebut menteri. Makelar CPNS disebut-sebut mematok harga Rp150-200 juta untuk sarjana. Sementara, di kabupaten kota angkanya bervariasi.
Hasil investigasi Riau Pos, beberapa orang tua CPNS yang ikut ujian tahun 2009 ini malah sudah menyatakan kesanggupan asal anaknya bisa jadi PNS. ‘’Saya sanggup bayar Rp150 juta asal anak saya lulus. Siapa ya, yang bisa menolong supaya tembus,’’ ujar seorang lelaki setengah baya, kepada Riau Pos, pekan lalu.
Sayangnya, kepastian soal makelar CPNS ini tidak bisa dikonfirmasi. Meski sebelumnya, beberapa kasus sempat mencuat saat penerimaan pegawai Honorer Satpol PP dan penerimaan siswa IPDN.
Secara nasional, Mangindaan yang juga mantan Ketua Komisi II DPR RI ini, mengakui bahwa hal tersebut sudah lama terjadi sehingga sulit diberantas. Akibatnya, banyak masyarakat berpikir bahwa untuk jadi PNS harus bermodal besar. Untuk menghindari hal itu berlanjut, Mangindaan tengah membuat formulasi agar seleksi CPNS bisa transparan.
“Sistem rekrutmennya akan kita ubah. Hanya saja ini harus didukung dengan perubahan sikap aparatur. Meski sistemnya bagus, tapi aparaturnya jelek, transpransi tetap tidak bisa tercapai,” ujarnya.
Dalam raker itu, anggota Komisi II DPR Basuki Tjahaya Purnama, menyatakan, hasil tes diminta harus dibuka setransparan mungkin. Pasalnya, sistem komputerisasi dipandang tidak 100 persen menjamin hasil seleksinya murni, serta masih bisa dimainkan oknum-oknum tertentu. “Saya tahu benar kalau komputerisasi tidak menjamin kemurnian hasil seleksi. Itu saya alami sendiri ketika menjadi Bupati Bangka-Belitung,” ungkap Basuki.
Diceritakannya, saat hasil seleksi lewat komputerisasi akan diumumkan, beberapa stafnya waktu itu meminta diumumkan yang lulus saja. Hanya saja, dia mengaku menolak dan memutuskan untuk memampangkan seluruh hasil tes.
“Apa yang terjadi? Ternyata yang lulus itu sebagian nilainya di bawah (rendah). Sedangkan yang nilainya 80 atau 90, justru ditaruh di bawah. Rupanya, ada oknum yang sengaja men-delete hasil komputernya, karena ada titipan dari pejabat A atau B,” tutur Basuki.
Dari pengalamannya itu, makanya dia meminta agar sistem pemeriksaan serta pengumuman CPNS diubah dan dibuat setransparan mungkin. Demikian juga hasil ujian CPNS, supaya dikembalikan kepada pelamar, agar bisa dilihat hasil pemeriksaannya. “Jangan lagi yang diumumkan yang lulus. Kalau mau transparan, semuanya dipampang. Biar pelamar bisa tahu mengapa sampai tidak lulus,” cetusnya.
Menanggapi ini, Mangindaan mengaku mendukung penuh transparansi dalam seleksi CPNS tersebut. Dia berjanji untuk mengubah sistem seleksi, mulai dari administrasi, tes akademik, pemeriksaan, sampai kepada pengumuman, untuk dilaksanakan setransparan mungkin.
“Saya akan buat aturan baru tentang itu, dan akan berlaku mulai seleksi CPNS tahun ini. Di mana pengumumannya harus terbuka dan dipampangkan hasil tesnya,” ujarnya.
Lima Persen Peserta Tidak Hadir
Di Riau, ujian tulis Rabu (18/11), sekitar lima persen dari 5.725 peserta yang berhak ikut ujian tulis seleksi CPNS 2009 di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tidak mengikuti ujian. Sementara peserta yang mengikuti ujian, kebanyakan mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal skolastik.
Direktur Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto SE Ak MM mengatakan, dari pendataan absensi para peserta yang mengikuti ujian tes tertulis CPNS di lingkungan Pemprov Riau sebanyak lima persen peserta tidak hadir. ‘’Dari data kita ada sekitar lima persen peserta tidak hadir pada pelaksanaan tes tertulis CPNS Pemprov Riau tahun 2009 ini,’’ ujar pria yang menjadi Tim Independen dalam seleksi CPNS 2009.
Untuk diketahui, Tes Bakat Skolastik (TBS) adalah sebuah tes yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang di bidang keilmuan. Tes ini juga dapat mencerminkan tingkat kecerdasan intelektual (IQ) seseorang. Tes bakat skolastik ini sebenarnya adalah adopsi dari tes SAT (Scholastic Aptitude Test) yang sudah menjadi standar ujian masuk perguruan tinggi di Amerika dan dunia. Tes bakat skolastik ini umumnya memiliki empat jenis soal. Yaitu, tes verbal atau bahasa, tes numerik atau angka, tes logika, dan tes spasial atau gambar.
Sementara di soal-soal umum kebanyakan peserta tidak mengalami kendala. Sebanyak 100 soal yang terdiri dari soal skolastik dan pengetahuan umum harus diselesaikan dalam waktu dua jam.
“Soal pengetahuan umum saja paling banyak mengenai perkembangan berita terkini nasional. Dalam soal ditanyakan nama Gubernur Riau. Tentulah bisa dijawab. Kemudian dalam soal ada ditanya berapa jumlah kabupaten/kota di Riau sekarang. Jawabannya tentu sangat mudah sekali,’’ ungkap Sarifah Sabila Anggilina kepada Riau Pos usai ujian kemarin.
Hak itu juga diamini oleh peserta lainnya, Welly. Menurutnya, soal paling sulit terkait dengan skolastik. ‘’Yang sulit kebanyakan dari tes skolastik. Tapi, kalau pengetahuan umum allhamdulillah gampang dikerjakan,’’ ungkapnya.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Wan Syamsir Yus menyampaikan, lembar jawaban dititipkan di Polda Riau Jalan Sudirman Pekanbaru. Pengumpulan lebar jawaban untuk menjaga keamanan dan menjamin seluruh lembaran jawaban dalam keadaan baik. Dijadwalkan Kamis (19/11), lembar jawaban dibawa ke Jakarta.
“Lembaran jawaban ini nantinya akan dibawa langsung Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi UI untuk dilakukan pemeriksaan secara komputer­isasi,’’ ungkap Sekdaprov kepada wartawan di sela-sela meninjau ujian kemarin.
Toto Pranoto menambahkan, pemeriksaan lembar jawaban akan dilakukan di Jakarta. “Daerah hanya menyerahkan seluruh lembar jawaban hasil tertulis ke BKD Riau. Setelah itu kita akan bawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut,’’ jelasnya.
Diperkirakan 28-29 November 2009 pemeriksaan soal bakal dila­kukan tim independen. Tanggal 27 November 2009 dilakukan validasi data terlebih dahulu seluruh lembar jawaban yang masuk.
Kemarin, Sekdaprov memantau sejumlah lokasi pelaksanaan tes. Ikut serta Kepala Badan Kepega­waian (BKD) Riau Zaini Ismail, Kepala Bagian (Kabag) Penerangan Humas Setdaprov Riau, Chairul Riski dan Direktur Lembaga Manaje­men FE UI Toto Pranoto. Rombongan ini mengunjungi tiga lokasi yakni di Balai Dang Merdu, Balai Diklat Provinsi Riau di Jalan Ronggowarsito dan berakhir di Hall A Sport Center Rumbai.
Peninjauan berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB saat peser­ta sudah mengerjakan soal-soal ujian tes tertulis. Wan Syamsr Yus sempat mengunjungi salah seorang peserta ujian yang mempergunakan kursi roda bernama Budi. Secara umum pelaksanaan tes CPNS berjalan dengan lancar.
“Saya rasa pelaksanaan tes tertulis ujian CPNS tahun 2009 ini berjalan lancar dan aman. Tidak ada permasalahan,’’ terang Wan Syamsir Yus.
Wan juga menyebutkan, pada pelaksanaan ujian tes tertulis peserta CPNS Pemprov Riau pengawasannya dilakukan dengan ketat. Bersama dengan aparat kepolisian dan tim independen dari UI. ‘’Transparasi dalam melakukan penilaian hasil ujian tes tertulis menjadi tujuan kita dalam penerimaan CPNS tahun 2009 ini,’’ un­gkapnya.
Terkait dengan penyimpanan kunci jawaban ujian di Bank Riau, Wan Syamsir menegaskan, itu sesuai dengan mekanisme dan kesepaka­tan setelah kunci jawaban diserahkan Tim Independen ke Pemprov Riau
Kepala BKD Riau, Zaini Ismail menambahkan, tim independen yang ditunjuk itu akan melakukan penilaian seluruh hasil ujian peserta tes. Kepala Bidang Kepegawaian, Kaharuddin menambahkan, hasil tes tertulis yang akan diumumkan adalah rangking yang tertinggi dan dinyatakan lulus ujian.
‘’Sama seperti tahun lalu, rangking tertinggi tes tertulis diumumkan hanya yang lulus saja. Karena, tim independen sudah melakukan pemeriksaannya secara ketat. Jadi tidak ada masalah lagi,’’ ujarnya.(esy/fla/jpnn/new)

Sumber: www.riaupos.com

title : Ratusan Mahasiswa Yogya Geruduk Jakarta Saat Pelantikan SBY-Boediono
summary : Ratusan mahasiswa dari Yogyakarta akan mendatangi gedung DPR RI saat pelantikan SBY – Boediono sebagai Presiden dan Wapres periode 2009-2014. Mereka akan menggelar \’Aksi Tugu Rakyat\’ di gedung rakyat tersebut. (read more)