Gempa bumi yang mengguncang Alor dan Nabire baru saja reda. Tiba-tiba, hari Minggu (26/12) pagi, kita – bahkan dunia – dikejutkan oleh guncangan yang meluluhlantakan sebagian wilayah barat Indonesia. Kali ini kawasan Meulaboh dan sekitarnya di Nanggroe Aceh Darussalam yang menderita.

Catatan jaringan seismik dunia, di antaranya yang bersimpul di United States Geological Survey (USGS), seperti dikemukakan Dani Hilman Natawijaya – peneliti dari Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) – tergolong yang terbesar sepanjang sejarah.

Kekuatan gempa yang terjadi di Samudera Hindia atau berjarak 149 kilometer sebelah barat Meulaboh, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ; terpantau oleh Global Seismic Network sebesar 8,2 Mw (Moment Magnitude). Sementara itu, data seismograf di Pusat Gempa Nasional (PGN) Jakarta menunjukkan bahwa gempa hari itu berkekuatan 6,8 skala Richter. Namun, laporan CNN menyebutkan, kekuatan gempa tersebut mencapai 8,9 pada skala Richter, sedangkan jaringan televisi BBC merujuk angka 8,5 pada skala Richter.

Menurut Dr Prih Haryadi Kepala Pusat Sistem Data dan Informasi Geofisika Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), gempa tektonik pernah terjadi di Cile pada tahun 1960 dengan kekuatan 9,5 Mw. Setelah itu, pada tahun 1964 terjadi gempa berintensitas 8,5 Mw di Alaska.

Gempa berskala besar, kata Prih, menimbulkan patahan berdimensi ratusan kilometer jaraknya dari pusat gempa hingga memicu gempa lain. Gempa di Aceh menimbulkan dampak kegempaan hingga radius 200 kilometer. Di antaranya memicu gempa di Kepulauan Nicobar di sebelah utara pusat gempa pada jarak 550 kilometer serta mengguncang Pulau Andaman.

Selain menimbulkan getaran yang kuat, gempa kali ini juga menyebabkan timbulnya deformasi vertikal di sumber gempa. Deformasi berupa penurunan permukaan dasar laut tersebut mengakibatkan penjalaran energi kinetik menjadi gelombang tsunami di pantai. Daerah yang rawan tsunami adalah daerah yang berpantai landai dan berupa teluk. Pada daerah teluk, energi gelombang terperangkap hingga naik ke darat.

Ancaman gempa tsunami berada sepanjang pertemuan lempeng mulai dari timur Kepulauan Maluku, selatan Nusa Tenggara dan Jawa, hingga barat Sumatera. Umumnya, gempa subduksi di laut yang berkekuatan minimal 6,2 pada skala Richter sudah dapat menimbulkan gelombang tsunami. Namun, yang lebih kecil dari itu pun dapat mengakibatkan gelombang pasang, bergantung pada lokasinya dan pola subduksi serta topografi dasar laut.

Gempa di Meulaboh dilaporkan bukan saja telah menimbulkan tsunami di daerah barat NAD, tetapi juga menerjang Pulau Sabang. Gempa di Nicobar yang berkekuatan 7,3 pada skala Richter ini – yang dipicu oleh gempa Meulaboh – menurut perkiraan Prih, adalah yang menyebabkan timbulnya tsunami di Songla dan Phuket (Thailand).

Menurut Kepala Pusat Penelitian geoteknologi LIPI Dr Heri Haryono, gempa yang posisinya di dekat Pulau Simeulue (NAD) itu terjadi karena mekanisme kompresi atau subduksi, yaitu lempeng Samudera Hindia menujam bagian bawah lempeng Asia Tenggara (yang merupakan sublempeng Benua Eurasia). Karena yang terjadi adalah gempa subduksi yang menyebabkan menurunnya permukaan dasar laut di tempat pertemuan lempeng tersebut, maka akan timbul gelombang laut yang merambat dan menerjang pantai di dekatnya.

Sejak tiga tahun terakhir ini, papar Heri, peneliti LIPI melakukan penelitian di sekitar Pulau Siberut, yang menurut cacatan sejarah beberpa kali terjadi gempa berkekuatan besar di sana. Dalam rangka meneliti kegempaan, di lokasi itu dipasang sejumlah tiang untuk pemantauan global positioning system (GPS). Tujuannya adalah mengetahui deformasi permukaan tanah akibat gempa. Selain itu, tingkat dan pola kegempaan dipelajari dari adanya kerusakan dan pertumbuhan terumbu karang.

Munculnya Kepulauan Mentawai dan beberapa pulau di Samudera Hindia yang berada di barat Sumatera, di antaranya Pulau Batu, Siberut, Nias, hingga Simeulue, kata Heri lagi, tepat pada daerah pertemuan kedua lempeng tersebut.

Pulau-pulau yang menyembul ke permukaan laut itu merupakan hasil dari proses tabrakan atau interaksi dua lempeng yang berlangsung ribuan tahun hingga jutaan tahun lalu. “Pelepasan energi terjadi di situ. Hal itulah yang menyebabkan pulau-pulau tersebut rawan gempa besar,” ucap Heri.

Menurut catatan sejarah kegempaan, papar Dani Hilman, daerah barat Aceh hingga Bengkulu beberapa kali mengalami gempa besar. Pada tahun 1833, Pulau Pagai Utara dan Selatan diterjang gempa berkekuatan 8,9 Mw, dan pada tahun 1961 gempa di selatan Pulau Nias tercatat 8,9 Mw.

Gempa di Kepulauan Pagai dan Kepulauan Nias periode ulangnya 200 hingga 300 tahun. Karena itu, menurut dia, perlu diwaspadai munculnya gempa-gempa besar di pulau-pulau barat Sumatera. Tercatat pada wal tahun 2004 Pulau Simeuleu diguncang gempa berkekuatan 7,7 pada skala Richter.

Adanya gempa-gempa besar di daerah itu, lanjut Dani, perlu diperhatikan penduduk di daerah sekitarnya. Dalam membangun rumah dan gedung-gedung bertingkat, misalnya, haruslah yang berstruktur tahan gempa.

Dani juga mengingatkan bahwa setelah gempa 8,9 Mw di Meulaboh, penduduk di daerah itu perlu mewaspadai gempa susulan yang masih sekitar 7,5 pada skala Richetr selama dua minggu sejak gempa utama. Apabila rumah penduduk setempat telah retak-retak, sebaiknya tidak dihuni selama waktu itu.

Penelitian di lapangan perlu dilakukan untuk menganalisis apakah gempa di barat Meulaboh hanya menimbulkan efek tsunami ke sebelah utara saja atau juga ke selatan, yaitu ke Pulau Nias, Siberut, Batu, dan Pagai. Dia memperkirakan gempa di dekat Simeuleu akan memicu pulau-pulau di selatannya.

Sumber  :

Gempa Itu Terbesar Sepanjang Sejarah | Kompas, 27.12.2009
Grafis : Rianto / Bestari – Rangkaian Tiga Gempa Besar | Kompas, 28.12.2009

Wakil Panglima Komando Operasi Darurat Sipil Nanggroe Aceh Darussalam Brigjen Suroyo Gino hari Minggu (26/12) pagi itu mendapat tugas melepas kepulangan Batalyon 744 kembali ke Kupang setelah hampir setahun bertugas di daerah itu. Dengan menggunakan mobil dinasnya, Brigjen Gino menuju Pelabuhan Malahayati, Banda Aceh, tempat sekitar 700 prajurit hendak diberangkatkan pulang.

Menjelang mendekati arah pelabuhan, Gino sempat merasa takjub ketika sekelompok burung berbulu putih berarakan menuju kota. Namun, ketakjuban itu diikuti dengan tanda tanya besar, apa yang sedang terjadi dengan alam ini ?

Nalurinya segera mengatakan bahwa itu sebuah pertanda yang tidak baik. Ada sesuatu yang tidak biasanya dan ini berkaitan dengan pertanda yang tidak baik.

Segera Gino memerintahkan sopirnya untuk berbalik arah. Namun, keadaan jalan sudah agak padat pagi itu. Ia tidak mungkin bisa melaju lebih cepat untuk menghindar dari ancaman.

Tidak lama kemudian pertanda buruk itu benar-benar terjadi. Gelombang dahsyat tsunami menerjang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Ribuan, bahkan ada yang berani mengatakan ratusan ribu, warga Banda Aceh tewas akibat terjangan gelombang yang mematikan itu.

Gino sendiri bersyukur bisa selamat dari musibah yang memilukan itu. Prajurit Batalyon 744 yang akan kembali ke kampung halamannya pun pagi itu beruntung masih belum masuk ke dalam lambung kapal. Polisi Militer masih memeriksa satu per satu isi ransel yang dipanggul para prajurit.

Ketika tiba-tiba ombak dahsyat itu tiba, para prajurit masih mendengar suara peringatan dan segera berhamburan, berlari ke arah bukit yang ada di sekitar pelabuhan. Hanya lima prajurit yang terlambat untuk menghindar dan mereka harus menjadi korban gelombang tsunami.

Alam bukanlah sesuatu yang misterius. Bagi mereka yang akrab dan bersahabat dengan alam, justru alam itu adalah sahabat sejati. Ia selalu memberi pertanda mengenai apa yang sebenarnya akan terjadi.

Manusia kadang kalah dengan hewan untuk mengakrabi alam tempat tinggalnya. Hewan memiliki indera keenam yang lebih tajam sehingga bisa merasakan ketika alam akan matah.

Wakil Direktur Wildlife Sri Lanka HD Ratnayake mengaku takjub dengan kepekaan hewan. Ketika bencana tsunami menimpa negeri itu, tidak ada gajah yang mati. Demikian pula dengan kelinci. Sementara lebih dari 24.000 warga di negeri itu tewas akibat bencana alam yang mahadahsyat itu.

“Sepertinya mereka bisa mencium marabahaya. Binatang itu tahu bahwa ada sesuatu yang membahayakan yang akan datang,” kata Ratnayake.

Ahli binatang liar Clive Walker mendukung pandangan itu. Dari hasil pengamatannya selama ini, hewan mempunyai kemampuan untuk bisa menangkap fenomena alam. Salah satu hewan yang paling peka terhadap perubahan fenomena alam adalah burung.

“Ada banyak laporan yang menyebut tentang burung yang bisa mendeteksi bencana yang akan terjadi,” kata Walker.

Pengamatan Walker itu terbukti dengan apa yang dialami Brigjen Gino. Bukan hanya Gino yang melihat fenomena alam yang ganjil itu. Beberapa orang lainnya melihat hal yang sama, tetapi lebih banyak lagi yang tidak bisa membaca tanda-tanda alam itu.

Bagi masyarakat Aceh, gelombang tsunami memang baru pertama kali mereka alami. Oleh karena itu, sangat wajar apabila warga Serambi Mekkah itu tidak akrab dengan fenomena tsunami yang terjadi.

Itu terllihat ketika air laut tiba-tiba surut jauh ke tengan laut setelah gempa yang terjadi sekitar pukul 07.58 WIB. Banyak warga yang berada di tepi pantai begitu bersukacita ketika melihat banyak ikan yang menggelepar-gelepar di atas pasir sehingga begitu mudah untuk ditangkap.

Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terbiasa dengan gelombang tsunami sangat tahu bahwa ketika keadaan alam seperti itu terjadi artinya bencana besar akan datang. Biasanya mereka bukan berlari ke arah laut, tetapi justru menjauhi laut.

Sekitar 15 menit setelah gempa, gelombang tsunami yang sangat besar segera menerpa Aceh. Ketika gelombang itu datang, mustahil bagi setiap orang untuk bisa menyelamatkan diri karena tingginya bisa lebih dari 10 meter dan kecepatannya bisa mencapai 900 km per jam, sebuah kecepatan maksimal dari pesawat Boeing 747.

Manusia menjadi tidak berdaya karena mereka bukan hanya hanya tidak bisa bernafas, tetapi diempaskan oleh gelombang pasang itu. Kerasnya gempuran gelombang itu bisa terlihat dari rusaknya bangunan yang dilalui gelombang raksasa itu. Kompleks perumahan Batalyon 112 Banteng Hitam yang terletak di pinggir Pantai Lhok Nga, misalnya, praktis hanya tinggal lantai dasar perumahan saja yang tersisa. Selebihnya, tiang betin yang masih bisa berdiri.

Gelombang itu semakin mematikan ketika jauh memasuki kawasan perkotaan. Tiang-tiang kayu rumah, atap seng rumah, gelondong kayu pohon, sebuah barang yang berdiri di atas tanah ikut terbawa arus gelombang dan ketika menerpa orang yang berada di depannya, niscaya akan sangat fatal. Belum lagi lumpur yang ikut tercampur di dalamnya.

Seorang warga yang selamat dari bencana menuturkan, ia sempat heran ketika pertama kali gelombang pasang itu datang. Ia sempat bertanya-tanya dalam hati, benda apa yang sangat dan berwarna abu-abu yang ada di depan matanya.

Sepintas ia melihat seperti ada kapas berwarna putih yang ada di bagian atas benda raksasa tersebut.

Ia baru sadar ketika orang dari arah pantai berlarian mendekat dirinya sambil berteriak, “Laut … laut … “ Barulah ia tahu bahwa benda besar itu adalah gelombang tsunami dan benda putih yang ada di atasnya adalah buih ombak.

Dengan sekuattenaga ia berbalik badan dan berlari menjauhi benda itu. Namun, sekencang apa pun ia berlari, kecepatan air jauh lebih cepat sehingga ia ikut terempas dan mengikuti saja arus dari gelombang pasang itu.

Ia baru tersadar ketika kemudian air menyurut dan ia merasa bersyukur bahwa dirinya selamat dari maut. Hanya pakaian yang basah kuyup dan badan yang memar-memar karena menabrak benda-benda yang ada di depannya.

Intelektual Komaruddin Hidayat menilai bencana tsunami merupakan sebuah peringatan betrapa kecilnya manusia di tengah alam semesta ini. Manusia sudah dibuat tidak berdaya ketika sebagian kecil dari air laut itu masuk ke daratan.

“Kita bisa bayangkan, apa yang akan terjadi apabila seperempat air laut yang ada ini yang naik ke daratan. Atau ketika Tuhan berkehendak untuk menaikkan suhu udara dua kali dari biasa,” kata Komaruddin. “Saya yakin bahwa manusia pasti akan semakin tidak berdaya. Bahkan, dinosaurus pun punah ketika suhu udara naik dua kali dari biasanya.”

Menurut Komaruddin, manusia selalu akan bersedih ketika menghadapi kenyataan pahit seperti itu. Manusia akan bersedih ketika harus kehilangan orang-orang yang dicintainya.

Namun, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Setelah kematian akan ada kehidupan yang lebih abadi.

“Karena itu, marilah kita pasrahkan kepergian saudara-saudara kita yang menjadi korban tsunami. Percayalah bahwa anak-anak yang meninggal akibat gelombang tsunami itu kini berada di tempat yang lebih baik, di surga sana. Demikian pula orang-orang yang meningal setelah berjuang untuk bisa bertahan hidup. Mereka itu mati dalam keadaan mati syahid,” kata tokoh pendidikan daru Paramadina itu.

Tantangan lebih berat justru harus dihadapai oleh mereka yang masih hidup. Peringatan yang diberikan Tuhan harus bisa diambil berkah dan hikmatnya agar bisa menjalani hidup yang lebih baik.

Berkah dan hikmah yang pertama bisa dipetik adalah bagaimana manusia bisa lebih akrab dan menyatu dengan alam. Merusak alam itu sama dengn mebocori perahu yang sedang ditumpangi.

Kedua adalah bagaimana manusia bisa mencintai sesamanya. Bahwa dari mana pun dia, dari suku mana pun, dari bangsa mana saja, dari agama mana saja, mereka adalah saudara-saudara kita juga.

Bagi bangsa Indonesia, bencana tsunami merupakan momentum yang baik untuk meningkatkan kesetiakwanan, membangun rasa solidaritas, serta menunjukkan ke-Indonesia-an bangsa Indonesia.

“Rasa solidaritas yangditunjuk warga masyarakat terhadap bencana tsunami di Aceh menunjukkan betapa peduli warga bangsa ini terhadap nasib sesama dan sekaligus menunjukkan ke-Indonesia-an dari bangsa ini,” kata Komaruddin.

Sumber  :

Ketika Kawanan Burung Putih Berarakan ke Tengah Banda Aceh, Suryapratomo
Kompas, 21.01.2005 | Foto : Reuters / Darren W.

Jumlah korban meninggal akibat gempa tektonik di pantai barat Sumatera, menurut perkiraan sementara mencapai sekitar 150.000 orang. Korban berjatuhan itu bukan hanya berasal dari penduduk di wilayah pesisir barat dan timur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara – kawasan paling parah terkena bencana itu – tetapi juga di India, Sri Lanka, Banglades, Thailand, dan Malaysia, yang jaraknya puluhan hingga ribuan kilometer dari sumber gempa.

Selain penduduk setempat, di antara korban bencana ini juga tercatat para turis, terutama wisatawan dari beberapa negara Eropa dan Jepang, yang tengah menikmati liburan akhir tahun di kawasan wisata di pesisir Teluk Andaman dan Selat Malaka, seperti Phuket (Thailand) dan Penang (Malaysia). Pantai di Asia Selatan diminati wisatawan karena landai dan berpasir putih dengan ombaknya yang besar untuk olahraga bahari.

Dampak gempa dahsyat berskala 8,7 pada skala Richter (data revisi dari Badan Meteorologi dan Geofisika yang sebelumnya menyebut 6,8 pada skala Richter) ini merupakan yang terbesar di kawasan tersebut, setelah gempa di Kepulauan Mentawai tahun 1833. Ketika itu kepulauan di Sumatera Barat ini diguncang gempa berkekuatan 9 pada skala Richter.

Sumber gempa tektonik di laut yang relatif dangkal itu mencakup areal yang luas yakni 1.000 x 150 kilometer, atau hampir seluas Pulau Jawa. Gempa dangkal yang berpusat di kedalaman 10 kilometer tersebut di daerah subduksi atau penujaman lempeng, dan karena itu juga menimbulkan efek tsunami yang luas.

Apabila sumber gempa hanya di perairan barat Meulaboh, tsunami yang terjadi hanya menerjang pantai kota itu dan beberapa daerah di dekatnya. Namun, gempa itu kenyatannya diikuti oleh gempa-gempa berkekuatan 6 pada skala Richter ke atas di wilayah utaranya hingga ke Kepulauan Andaman.

Tipe pertemuan lempeng merupakan subduksi dengan pergerakan yang lebih aktif dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal inilah yang menyebabkan munculnya pulau-pulau dari Kepulauan Andaman dan Nicobar di India hingga kepulauan sepanjang pesisir barat Sumatera hingga pulau di Nusa Tenggara.

Menurut Danny Hilman Natawijaya, peneliti Puslit Geoteknologi Lembaga Ilmi Pengetahuan Indonesia (LIPI), kekuatan gelombang kali ini sudah cukup kuat untuk menimbulkan gelombang pasang. Posisinya yang lebih ke barat daya membuatnya menerjang masuk Selat Malaka, ke pesisir di timur Aceh dan Sumatera Utara serta Thailand dan Malaysia.

Tsunami memberi dampak buruk di kawasan Andaman yang berbentuk teluk. Sebab pantai berbentuk teluk akan mengakumulasi energi gelombang yang sampai ke pantai. Tingginya terjangan ombak ke darat ketika tsunami itu terjadi juga ditunjang adanya laut pasang karena bulan purnama.

Tsunami yang terjadi hari Minggu (26/12) lalu memang menelan banyak korban di kawasan wisata Teluk Andaman yang diminati turis mancanegara. Kawasan Teluk Andaman merupakan daerah berpenduduk padat. Di seputaran kawasan ini antara lain terdapat negara India dan Indonesia, dua negara yang penduduknya tergolong terpadat di dunia. Penduduk di dua negara itu sebagian besar terkonsentrasi di kawasan pantai.

Di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sendiri yang dekat dengan pusat gempa pertama, banyaknya korban jatuh – selain oleh guncangan dahsyat yang meruntuhkan bangunan – juga akibat sapuan tsunami setinggi 10 meter lebih yang menerjang masuk daratan hingga beberapa kilometer.

Serbuan tsunami sejauh itu antara lain disebabkan oleh kurangnya jalur hijau atau vegetasi di pantai barat Aceh yang banyak terabrasi. Wilayah pantai itu banyak yang terkikis ombak Samudera Hindia karena tidak lagi memiliki hutan mangrove yang berfungsi untuk penahan gerusan ombak.

Padahal, beberapa wilayah pantai di Indonesia – terutama di bagian selatan yang berhadapan dengan jalur pertemuan lempeng – merpakan daerah yang rawan tsunami.

“Lebih disayangkan lagi mereka yang mendiami wilayah tersebut tidak mendapat informasi yang memadai tentang ancaman itu, dan upaya penylamatan bila bahaya datang,”  ungkap Dr Jan Sopaheluwakan, Deputi Ilmu Kebumian LIPI.

Belajar dari pengalaman ini, pihak pemerintah daerah yang memiliki wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami hendaknya menata kembali wilayahnya, dengan tidak membangun wilayah pemukiman, fasilitas ekonomi, dan industri di dekat pantai. Selain itu, menurut Jan, perlu dipersiapkan jalur evakuasi untuk penyelamatan penduduk dan dibangun lokasi pengungsian serta depo untuk bahan makanan dan obat-obatan bagi para pengungsi.

Aspek lain yang menyebabkan tingginya jumlah korban, menurut Dr Prih Haryadi dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), adalah karena di kawasan Teluk Andaman belum ada sistem jaringan pemantau tsunami dan sistem peringatan dini bencana tersebut. Lain halnya dengan di kawasan Pasifik.Adanya jaringan ini akan mempercepat penyampaian data pantauan gempa dan ancaman tsunami di suatu wilayah pantai.

Menurut Dr Hamza Latief dari Kelompok Penelitian dan Pengembangan Kelautan Institut Teknologi Bandung, selain membangun jaringan pemantau tsunami di kawasan pantai dan sistem peringatan dini, di wilayah yang rawan perlu dipasang tugu-tugu peringatan yang memberikan informasi tentang tsunami dan langkah yang harus dilakukan menghadapi bencana itu, seperti yang diterapkan Jepang.

Sumber  :

Mengapa Korban di Aceh Banyak ? | Kompas, 03.01.2005
Grafis : Jawa Pos / Muchtar – 29.12.2004 & Kompas, 06.01.2005

Setelah berkeliling daerah bencana di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menggunakan helikopter SH60 Sea Hawk dari kapal induk USS Abraham Lincoln, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Colin Powell spontan berucap bahwa dirinya belum pernah melihat kerusakan sehebat itu. “Saya pernah ikut perang, juga mengalami sejumlah topan, tornado, dan operasi bantuan lainnya, tetapi saya belum pernah melihat yang seperti ini,” ujar Powell.

Andrew Natsios dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) yang terbang bersama Powell dan Jeb Bush – Gubernur Florida yang juga adik Presiden AS George Walker Bush – lebih terpukul lagi setelah melihat kondisi di NAD. Dia sudah sering bersinggungan dengan bencana selama 15 tahun ini, tetapi dia tidak menyangka sedikit pun apa yang dia telah lihat di NAD. “Ini seperti sebuah bom nuklir kecil menghantam negeri ini,” ujarnya sebagaimana dikutip kantor berita Agence France Presse (AFP), Rabu (5/1) lalu.

Powell menambahkan, “Saya tidak bisa membayangkan bagaimana suasana mengerikan yang terjadi ketika keluarga dan para korban mendengarkan suara gemuruh air yang datang dan merengkuh seluruh kehidupan mereka.”  Ini karena tsunami pada 26 Desember 2004 itu praktis menghancurkan apa saja, rumah, pabrik, jembatan, mobil, dan pohon-pohon. “Seluruh negeri kini hanya penuh dengan lumpur,” ujar Powell lagi.

Apa yang diungkapkan Powell dan Natsios jelas bukan sekadar lip service. Gambar yang terlihat di televisi ataupun cerita sejumlah teman yang kembali dari lokasi bencana juga mempertegas apa yang diungkapkan tadi. Membayangkan kota Banda Aceh dengn Masjid Baiturrahman ketika berada di sana hampir sebalas tahun lalu dan apa yang terlihat di televisi pascatsunami, jelas (telah) terjadi bencana yang luar biasa.

Beberapa prajurit AS dari kapal induk USS Abraham Lincoln, yang ikut dalam misi kemanusiaan membantu korban gempa dan tsunami di NAD dan Sumatera Utara (Sumut), juga terkejut melihat apa yang telah terjadi di sana. Suatu kawasan yang tadinya kota dengan ribuan penduduknya kini seperti sirna dihapus begitu saja.

“Saya tak bisa berkata apa pun, dan hanya tertegun. Saya tidak tahu harus berbuat apa,” ujar Yeoman Kevin Ferguson (21), prajurit Angkatan Laut AS yang ikut ke Banda Aceh, sebagaimana dikutip AFP.

Ferguson bisa menggambarkan suasana yang begitu porak poranda di Aceh karena dia berasal dari Salem, Oregon, negara bagian di barat tengah AS yang sering kali dilanda dan diporakporandakan tornado. “Tetapi ini jauh lebih buruk,” ujarnya.

“Ini jelas sangat menggelisahkan, traumatis, suatu pengalaman yang mengubah hidup,” ujar Ferguson.

Dirinya berulang kali melihat kerusakan akibat badai dan tornado di kampung halamannya. “Tapi yang satu ini sulit untuk menjelaskannya,” ujarnya menambahkan.

Tak salah benar jika bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda NAD dan Sumut itu bagai sebuah hantaman bom nuklir kecil. Dari aspek jatuhnya korban dan kerusakan yang tampak, tak berbeda dengan Hiroshima dan Nagasaki saat dihantam bom atom. Semuanya hancur rata dengan tanah.

Korban tewas di NAD dan Sumut sejauh ini sedikitnya 94.000 orang, dengan sebagian besar kota di pantai utara dan barat Aceh hancur. Korban bom atom AS pada 6 Desember 1945 atas Hiroshima, sekitar 140.000 orang langsung tewas dengan seluruh kota industri itu berantakan. Tiga hari kemudian, 70.000 warga Nagasaki tewas akibat hal yang sama.

“Seluruh awak kapal hanya bisa terdiam tak bisa berbuat apa-apa. Tak ada reaksi. Semua terdiam. Begitu banyak mayat terapung di depan kapal kami,” ujar Derek Scott, salah satu awak USS Abraham Lincoln, ketika mereka berlayar memasuki perairan di lepas pantai kota Banda Aceh.

Jesse Cash, perwira senior USS Abraham Lincoln, mengaku smepat terpukul melihat para korban. Kapten Kendall Card, yang merupakan salah seorang perwira senior di USS Abraham Lincoln, mengaku trauma.

Para prajurit AS ini berharap bisa membantu berbuat apa saja guna meringankan penderitaan korban. “Kami ingin terus membantu jika dibutuhkan,” ujar Card.

Soalnya, apa yang terjadi di Aceh ini trak ubahnya (bak) jatuhnya bom nuklir kecil. Entah siapa yang menjatuhkannya di sana.

Sumber  :

Bom “Nuklir” Kecil di Aceh | Kompas, 08.01.2005

Gelombang tsunami Aceh tergolong terbesar sepanjang sejarah dalam hal jumlah korban jiwa yang tewas. Sedangkan dilihat dari ketinggiannya, kesimpulan sementara menunjukkan gelombang pasang laut itu tertinggi setelah tsunami akibat letusan gunung Krakatau pada tahun 1883, yang mencapai 36 meter dari permukaan tanah.

Di Lhok Nga yang berada di tenggara Meulaboh diketahui tsunami mencapai ketinggian 34,5 meter. Ini merupakan yang tertinggi yang dapat dilihat dari terjangan tsunami pada pohon kelapa yang masih bertahan. Sementara itu di Meulabih – lokasi terdekat dengan pusat gempa di Samudera Hindia – belum ditemukan tanda-tanda yang menunjukkan ketinggian tsunami. Diduga kuat tsunami di daerah ini lebih tinggi daripada di Lhok Nga.

Inilah kesimpulan peneliri dari International Tsunami Survey Team (ITST) yang melakukan survei lapangan ke Banda Aceh dan Sumut, 19-30 Januari lalu. Ada 33 peneliti dari Turki, Jepang, Rusia, Amerika Serikat, Prancis, dan Indonesia yang memaparkan hasil penelitian di Jakarta, Senin (31/1).

Menurut Dr Ir Subandono Diposantono dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), tim yang dibagi dalam 3 kelompok menyisir pantai di Kabupaten Serdang Bedagai – Sumut, dan Pulau Simeulue, dan pantai barat Aceh dari Meulaboh (Aceh Barat) hingga Nagan Raya.

Di bagian lain survei dilakukan di Banda Aceh, Lhik Seumawe, Sibolga, dan Pulau Nias. Sementara kelompok lain melakukan pengukuran run-up dan penetrasi gelombang di Banda Aceh dan Sabang.

Secara keseluruhan tim telah mengukur detail seluruh daerah bencana tsunami, yang menyangkut karakteristik gelombang tsunami, tingkat kerusakan yang ditimbulkan, serta studi mengenai paleo tsunami melalui identifikasi tsunami deposit pada lapisan tanah.

Paleo tsunami

Para peneliti melakukan penggalian untuk melacak riwayat terjadinya tsunami atau paleo tsunami hingga ratusan sampai ribuan tahun lalu.

Pakar tsunami dari Turki Prof Dr Dogan Perincek, menjelaskan, dari lapisan sedimen yang tampak pada lubang yang digali 40 meter di Simeulue, diketahui pulau tersebut pernah mengalami tsunami sekitar 500 – 2000 tahun lalu.

Dari hasil pencatatan dan pengukuran yang dilakukan tim, di Simeulue, khususnya bagian utara, tinggi gelombang maksimum tercatat 15 meter, sementara tinggi gelombang di bagian selatan maksimum 3 – 4 meter.

Namun, jumlah korban jiwa hanya 8 orang dari 78.000 lebih penduduk Simeulue. Hal ini dimungkinkan karena penduduk Simeulue telah memiliki pengetahuan tentang tsunami dan memiliki standard operation procedure.

Di Simeulue, ujar Subandono, tim menemukan adanya perubahan geomorfologis pantai. Di bagian utara, yang berjarak sekitar 41 km dari episentrum terjadi kenaikan permukaan pantai 1 hingga 1,5 meter. Hal ini sangat jelas terlihat dengan tereksposnya terumbu karang dan juga mangrove. Sementara di bagian selatan dan timur pulau terjadi penurunan.

Tim mencatat adanya kenaikan air laut di pantai Sibolga (2,5 m), Sirombu Pulau Nias (5 m), Banda Aceh (20,3 m), Lhik Nga (34,5 m), dan Ule Lheu (15,6 m).

Tim melaporkan, dari garis-garis yang tampak pada tembok bangunan yang tersisa, diketahui bahwa gelombang tunami di beberapa lokasi di Aceh dan Sumut terjadi dua hingga lima kali.

Akibat gempa dan tsunami terjadi subsidensi atau penurunan pantai sejauh 57 meter di Banda Aceh. Hasil survei dari ITST akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sumber  :

Tsunami Aceh Terbesar Abad Ke-21 | Kompas, 01.02.2005

Satu gempa besar terjadi pukul 00:58:50 (UTC) atau pukul 06:58:50 waktu lokal  di episentrum, 26 Desember 2004. Peristiwa gempa dengan kekuatan 9,0 magnitude (USGS), menurut BMG 6,8 pada skala Richter, berlokasi di lepas pantai barat Sumatera bagian utara, 3,298 lintang utara, 95,779 bujur timur, pada kedalaman 10 km, berjarak 250 km selatan barat daya dari Banda Aceh dan 320 km barat dari Medan, Sumatera Utara.

Gempa bumi tanggal 26 Desember 2004, yang menghancurkan itu terjadi pada interface lempeng-lempeng tektonik India dan Myanmar, dan disebabkan oleh pelepasan stress yang berkembang ketika lempeng tektonik Myanmar yang menumpang di atasnya (Gambar 1).

Lempeng tektonik India memulai hunjamannya ke dalam lapisan “mantle” di palung Sunda yang terletak di sebelah barat episenter gempa bumi pada 26 Desember. Daerah ini memiliki pola tektonik yang begitu kompleks. Dia melibatkan interaksi lempeng-lempeng tektonik yang lebih besar, antara lain lempeng tektonik Australia, Sunda, dan Eurasia. Lempeng tektonik India dan Australia bergerak ke arah timur laut, membentur miring lempeng Myanmar pada kecepatan relatif 6 cm per tahun.

Gempa bumi megathrust seperti halnya di Aceh, sering kali menghasilkan tsunami besar yang bisa menghancurkan daerah yang jauh lebih luas daripada pengaruh langsung getaran tanah di dekat rekahan akibat gempa bumi itu sendiri.

Tsunami yang terbentuk akibat dari gempa ini melanda seluruh pantai barat Aceh, Sumatera bagian utara, bahkan pantai-pantai Sri Lanka, India, Thailand, Malaysia, Somalia, Banglades, Maladewa, dan Kepulauan Cocos. Ribuan jiwa manusia menjadi korban, banyak bangunan hancur dan rusak barat akibat keganasan tsunami Aceh tahun 2004 ini.

Sebetulnya, kata tsunami berasal dari satu kata bahasa Jepang yang memberikan arti “gelombang-panjang di pelabuhan”. Istilah ini kemudian secara lebih luas diartikan sebagai “gelombang laut periode panjang”, yang menjalar dengan kecepatan tinggi mencapai 800 km per jam pada laut yang dalam dan bisa membentuk gelombang tinggi serta menghancurkan ketika makin mendekati dan mencapai garis pantai.

Tsunami Aceh tahun 2004 terbentuk ketika massa air laut Samudera Hindia yang luar biasa besarnya secara tiba-tiba berubah dan terguncang akibat bergerak naiknya segmen lempeng Myanmar (bagian dari lempeng Eurasia) relatif terhadap hunjaman lempeng India di bawahnya (Gambar 2) di palung Sunda.

Dasar samudera yang naik di atas palung Sunda ini mengubah dan menaikkan permukaan air laut di atasnya sehingga permukaan datar air laut ke arah pantai barat Sumatera ikut terpengaruh berupa penurunan muka air laut.

Setelah itu, dalam upayanya mencari kesetimbangan alamiah, air laut kembali mendorong balik dirinya ke arah pantai dalam bentuk gelombang tinggi. Kejadian ini terjadi berulang dan susul-menyusul seiring dengan kemunculan gempa bumi susulan di sepanjang batas benturan tektonik lempeng sebagai akibat gempa utamanya.

Fenomena menurunnya muka laut di tepi pantai sesaat sebelum terjadinya tsunami dahsyat yang melanda pantai Sumatera inilah yang diungkapkan oleh para saksi mata.

Peramalan tsunami

Struktur tektonik Indonesia adalah sangat kompleks serta melibatkan paling tidak lempeng-lempeng Australia, Sunda, Eurasia, dan bahkan Pasifik, serta masih banyak lagi lempeng-lempeng tektonik kecil lainnya.

Sumber gempa bumi di Indonesia umumnya terjadi pada pertemuan lempeng-lempeng atau biasa disebut dengan zona subduksi, dan zona patahan aktif di daratan, seperti zona sesar besar Sumatera.

Pantai-pantai kepulauan Indonesia yang berhadapan langsung dengan palung-palung laut, sebagai jelmaan dari benturan lempeng-lempeng di dasar laut, merupakan kawasan yang memiliki potensi paling tinggi untuk terlanda tsunami manakala gempa bumi terjadi pada zona subduksi tersebut.

Hingga saat ini peramalan saatterjadinya gempa bumi masih belum bisa dilakukan. Negara-negara maju dan banyak pengalaman dengan gempa bumi tektonik, seperti di Amerika Serikat, Jepang, Rusia, dan China pun masih terus melakukan usaha ke arah itu.

Sebaliknya, dari uraian di depan, upaya peringatan dini tsunami sebetulnya masih bisa dilakukan walau masih dengan cara yang sederhana. Negara-negara yang berada di kedua sisi Samudera Pasifik, seperti Jepang, AS, beberapa Negara Amerika Latin, Korea, Taiwan, dan Rusia, telah memiliki sistem peringatan dini untuk tsunami bilamana saru gempa bumi terjadi di tengah punggungan Samudera Pasifik.

Melalui USGS-Pacific Tsunami Warning Center yang bertindak sebagai pusat pemberi informasi kejadian gempa tektonik berskala besar di Samudera Pasifik, peringatan dini terhadap kemungkinan munculnya tsunami telah bisa diberikan kepada negara-negara di kawasan pantai Samudera Pasifik yang saling berhadapan.

Dari kejadian gempa bumi di episenternya hingga kemunculan tsunami dan waktu tibanya di pantai, diperlukan waktu rambat gelombang tsunami antara 4 – 10 jam.

Tsunami 26 Desember

Lalu, bagaimana halnya dengan tsunami di Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004 ? Gempa bumi pada 26 Desember 2004 terjadi pada kedalaman dangkal 10 kilometer. Gempa-gempa susulan yang mengikuti gempa bumi megathrustnya saling meyusul di sepanjang bayas lempeng India dan segmen lempeng Myanmar, ke arah utara, sepanjang lebih kurang 1.000 km pada kedalaman dangkal pula. Gempa bumi susulan yang terus-menerus berlangsung itu pun memiliki kekuatan antara 5,7 dan 7,3 magnitude.

Terguncangnya air laut, akibat naiknya segmen lempeng Myanmar relatif terhadap lempeng India, terjadi susul menyusul. Akumulasi energi gelombang laut yang terbentuk sudah lebih dari cukup untuk menghasilkan tsunami Aceh yang dahsyat. Tsunami ini kemudian bergerak menyebar ke arah pantai-pantai yang berhadapan dengan palung Sunda. Jarak pantai Sumatera terdekat dengan episenter gempa bumi utama diperkirakan 125 km. Kecepatan rambat gelombang tsunami dapat mencapai 800 km per jam di samudera dalam dan bebas. Mendekati pantai yang dangkal dan dengan kecepatannya yang besar, gelombang tsunami menjadi tinggi (2-3 meter di Banda Aceh) dan kemudian terempas ke arah daratan dengan dahsyat.

Dalam waktu yang sedemikian singkat (10-15 menit, ini sudah termasuk saat kejadian surutnya permukaan air laut di pantai), untuk menyelamatkan diri dari kejaran gelombang tsunami tentunya bukanlah hal yang mudah. Banyaknya jatuh korban akibat tsunami Aceh 26 Desember tidak terlepas dari waktu kedatangan gelombang yang sangat cepat, juga karena sifat gempa buminya yang berepisenter dangkal.

Mitigasi tsunami

Ada dua peristiwa yang penting untuk diperhatikan ketika gelombang tsunami tiba di pantai Aceh.

Pertama, penduduk saksi mata, kebanyakan bermukim di tepi pantai, pada mulanya merasakan guncangan atau getaran tanah yang sangat kuat pada tanah yang mereka pijak. Begitu kuatnya sehingga beberapa bangunan ada yang runtuh, inilah yang disebut dengan getaran gempa bumi.

Kedua, setelah guncangan bumi yang sangat kuat dirasakan, terlihat suatu pemandangan yang tidak biasa, yakni surutnya permukaan air laut secara cepat mencapai lebih dari 50-100 meter dari garis pantai semula.

Barulah setelah itu mereka melihat gulungan tsunami mendekati pantai dan kemudian menerjang segala yang ada di hadapannya, seperti bangunan rumah berikut penghuninya, pertokoan, termasuk para penduduk dan saksi mata.

Kedua peristiwa itu memberikan kita pengetahuan dasar sederhana yang bisa kita pakai sebagai peringatan dini secara alamiah untuk mengetahui kedatangan gelombang tsunami yang berasal dari gempa tektonik di zona subduksi.

Bagi penduduk atau orang yang kebetulan berada di dan yang bermukim di kawasan pantai, yang berhadapan dengan zona subduksi atau palung laut tempat bertemunya lempeng-lempeng tektonik, dua peristiwa tersebut bisa dijadikan sebagai peringatan dini bagi kedatangan tsunami. Waktu yang sangat singkat untuk menyelamatkan diri harus menjadi perhatian.

Bila dua peristiwa tersebut dialami, hindarilah kawasan pantai secepat mungkin dengan berlari menghindar menuju bukit-bukit sekitar yang lebih tinggi. Keselamatan diri menjadi prioritas utama. Getaran gempa bumi yang sangat kuat dan menyusutnya permukaan air laut di pantai dengan sangat cepat merupakan salah sati karakter pemunculan tsunami.

Identifikasi daerah-daerah panta rawan tsunami sudah dilakukan oleh institusi pemerintah, seperti oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, dan Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam bentuk peta.

Peta-peta tersebut bisa diperoleh masyarakat luas maupun pemerintah daerah untuk didistribusikan, antara lain Peta Bahaya Guncangan Gempa Bumi Indonesia, Peta Seismotektonik Indonesia, Peta Sesar Aktif dan Sebaran Gempa Bumi Merusak Wilayah Indonesia, Peta Rawan Tsunami Indonesia, dan Peta Wilayah Rawan Gempa Bumi Indonesia.

Sebagai contoh, berdasarkan sejarah kejadian dan tectonic setting-nya, Indonesia memiliki 28 wilayah rawan tsunami, seperti wilayah pantai-panti Aceh, Sumatera Utara bagian barat, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung Selatan, Banten barat dan selatan, Jawa Tengah bagian selatan, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku Selatan, Biak-Yapen, Fak-fak, dan Balikpapan. Bersama dengan itu, Indonesia pun memiliki 25 wilayah rawan gempa bumi.

Peta-peta itu dapat digunakan untuk penyusunan rencana pengelolaan tata ruang wilayah pantai. Rekomendasi bangunan tahan gempa dan desain bangunan tahan tsunami perlu diberikan untuk wilayah-wilayah pantai seperti tersebut di atas.

Upaya penanggulangan

Pertanyaan berikut yang muncul adalah apakah akan muncul gempa bumi susulan dengan tsunami berikutnya ?

Bila melihat gempa utama dengan kekuatan 9,0 magnitude telah terjadi, maka magnitude hempa susulan berikutnya akan makin menurun. Dari gempa bumi susulan yang masih terjadi sampai saat ini, tetapi dengan magnitude yang lebih kecil sekitar 5,4 – 6 pada skala Richter, dan akan terus menurun seiring dengan perjalanan waktu, maka kemungkinan adanya gelombang tsunami susulan akan sangat kecil.

Penduduk yang rumahnya di pesosor pantai dan kondisinya masih utuh sudah bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Tetapi, bila bangunan rumahnya sudah tidak utuh lagi, sebaiknya dihindari sebagai tempat tinggal.

Bencana yang diakibatkan oleh tsunami dan gempa bumi di bumi Serambi Mekkah Aceh sangatlah luar biasa dan telah menyentuh rasa keprihatinan bangsa Indonesia yang sangat dalam. Masyarakat dan pemerintah Indonesia secara bersama harus berupaya meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita di Aceh.

Langkah penguburan jasad para syuhada tsunami merupakan prioritas pertama, yang kemudiaan diikuti oleh pemberian bantuan pangan, obat-obatan, air dan pakaian bersih, tenda tempat tinggal sementara, serta dukungan rohani.

Peralatan berat, seperti buldoser, diperlukan untuk membersihkan semua muatan yang terangkut oleh tsunami, memperbaiki jalur transportasi yang banyak yterputus.

Penyediaan bahan bakar untuk transportasi maupun rumah tangga dan pemulihan saluran telekomunikasi adalah sangat perlu dilakukan segera. Fasilitas umum, seperti pasar tradisional, puskesmas, dan sekolah, segera dipulihkan agar kehidupan normal bisa dimulai kembali. Bangunan temoat tinggal yang hancur dan rusak berat perlu dibantu perbaikannya.

Kini saatnya kita melaksanakan komitmen untuk membangun kembali Aceh. Pemerintah pusat bersama seluruh masyarakat Indonesia harus fokus dan teguh dalam melaksanakan komitmen ini. Sukarelawan pramuka, pemuda, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, serta organisasi sosial lainnya sangat diperlukan untuk membantu saudara-saudara kita di Aceh agar segera keluar dari derita bencana tsunami ini.
Sumber  :

Tsunami Dahsyat di Serambi Mekkah | Dr Mas Atje Purbawinata, Ahli Bencana Geologi pada Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen ESDM
Kompas, 08.01.2005 | Grafis : USGS, 2004 & Istimewa

Mundur nyaris 24 jam dari jadwal karena pembahasan yang alot, Konferensi Perubahan Iklim PBB 2009 akhirnya mengakui naskah keputusan “Copenhagen Accord” bukan perjanjian yang mengikat secara hukum. Hasil itu dinilai “tinggal seinci” dari kegagalan. Sejumlah pihak menilai hasil itu diambil untuk (tujuan) menghindari proses negosiasi bernilai triliunan rupiah itu (agar) tanpa hasil.

Wartawan Kompas Gesit Ariyanto semalam melaporkan , Sidang COP-15 sepakat mengakui naskah Persetujuan Kopenhagen (Copenhagen Accord) yang berisi 12 butir catatan. Namun, sidang tidak mengakui persetujuan itu dalam arti mengadopsi, yang dalam pengertian negosiasi nilainya jauh di atas sekadar “mencatat hasil” (take note).

“Hasil ini memang tidak mengikat secara hukum (legally binding) seperti harapan beberapa negara. Namun, ini juga bukan berarti bencana,” kata Sekretaris Eksekutif Kerangka Kerja Sama Konvensi Perubahan Iklim PBB Yvo de Boer saat jumpa pers terakhirnya, Sabtu (19/12) sore.

Ketika transit di Dubai semalam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pers mengatakan, meskipun saat ini pleno perumusan Persetujuan Kopenhagen belum selesai dan masih disinkronkan dengan hasil kelompok kerja, bagi Indonesia ini melegakan. Sebab, yang ditolak dalam pleno bukan substansi, tetapi prosedur dan proses. “Padahal, inisiatif ini diambil para pemimpin negara untuk menghindari kebuntuan dan dibawa ke jalur resmi. Memang belum memuaskan, tetapi lebih baik daripada gagal,” kata Yudhoyono seperti dilaporkan wartawan Kompas Nur Hidayati.

Persetujuan Kopenhagen disusun 2 negara, termasuk AS, Inggris, China, Indonesia, Banglades, dan Lesotho, yang disusun hingga lewat tengah malam Jumat, setelah negosiasi buntu. Kepala negara atau pemerintahan ke-2 negara langsung membahas butir demi butir.

“(Ini) Sebuah negosiasi yang belum pernah saya alami sebelumnya, lebih dari 120 kepala pemerintahan berkumpul. Bahkan terlibat langsung menyusun. Saya tak tahu lagi apakah ini akan berulang di lain kesempatan,” kata Yvo. Toga haro terakhir, para negosiator nyaris tak pernag istirahat karena alotnya negosiasi.

Sebelum akhrnya disetujui sebagai hasil COP-15, keberatan muncul dari beberapa negara seperti Bolivia, Sudan, dan Venezuela. Alasannya, selain persoalan prosedur dan transparansi, butir Persetujuan Kopenhagn kurang ambisius karena tidak mencantumkan target penurunan emisi dari setiap negara dan waktu pencapaiannya.

Yvo mengatakan, sekalipun kurang memuaskan, keputusan itu menjadi pijakan penting bagi upaya mencegah dampak perubahan iklim global. “Butuh kerja sangat keras untuk memastikan adanya perjanjian yang mengikat secara hukum pada 2010,” ujarnya. Ia tidak menjamin pertemuan COP-16 di Meksiko tahun 2010 memenuhi harapan, sesuai kesepakatan di Bali dua tahun lalu, yang mestinya dicapai di Kopenhagen.

Presiden Maladewa Mohamed Nasheed mengatakan, seburuk apa pun hasil di Kopenhagen tetap lebih baik daripada tidak ada hasil sama sekali. Maladewa merupakan salah satu dari 42 negara kepulauan kecil yang terancam tenggelam akibat kenaikan muka air laut karena pemanasan global.

Direktur Inisiatif Iklim Global WWF Kim Carstensen menyebut konferensi Kopenhagen tinggal beberapa inci dari “gagal”. Persetujuan itu terlalu lemah untuk mengatasi dampak mengerikan perubahan iklim. “Kopenhagen berada di tepi kegagalan akibat kepemimpunan yang lemah dikombinasikan dengan ambisi yang tak meyakinkan,” ujarnya.

Fitrian Ardiansyah dari WWF Indonesia, yang mengikuti persidangan dua pekan, menilai hasil itu tidak maksimal dan sulit mencegah dampak perubahan iklim. Padahal, Indonesia punya kesempatan menunjukkan kepemimpinan untuk mengubahnya menjadi kesepakatan lebih kuat sekaligus membuktikan bahwa komitmen Presiden RI dapat ditransformasi dan diterapkan secara domestik.

Koordinator Civil Society Forum  for Climate Justice Giorgio B Indiarto yang baru pulang dari Kopenhagen mengatakan, “Itu kemunduran signifikan untuk rezim perubahan iklim. Persetujuan itu tidak disepakati semua negara dan cenderung menyimplifikasi masalah. Itu hanya pengisi celah, daripada tanpa hasil.

Di lain pihak, secara umum kepentingan Indonesia terwakili dalam semua butir keputusan yang dihasilkan. “Semua tertampung didalamnya,” kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Marty mengakui, keputusan politis Persetujuan Kopenhagen tidak seambisius harapan beberapa negara. “Tanpa keputusan disini, tak ada momentum politis sebelum COP-16,” katanya.

Di sisi pendanaan, negara maju setuju pendanaan Rp 300 triliun (sekitar 30 miliar dollar AS) untuk 2010 – 2012 bagi mitigasi dan adaptasi, termasuk kehutanan. Jumlah itu akan bertambah menjadi 100 miliar dollar AS per tahun pada tahun 2020.

Sumber  :

Hasil Kopenhagen Belum Memuaskan | Kompas, 20.12.2009

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, dalam penyusunan draf teks baru yang mengakomodasi masukan para kepala negara pada pertemuan Konferensi Perubahan Iklim PBB harus dicantumkan keseimbangan kemitraan yang adil antara negara maju dan negara berkembang dalam pengelolaan hutan.

Demikian disampaikan Presiden Yudhoyono dalam pidatonya di hadapan delegasi dari 193 negara peserta Konferensi Perubahan Iklim 2009, Kamis (17/12) waktu setempat. Sebelumnya berlangsung perundingan para pemimpin sejak pukul 08.00.

Presiden juga menegaskan, Indonesia ingin menjadi bagian dari solusi global, khususnya dalam isu perubahan iklim, di antaranya dengan menurunkan sukarela emisi gas rumah kaca 26 persen pada 2020 atau menjadi 41 persen jika dengan bantuan asing.

Terkait draf bahwa negara berkembang mempunyai obligasi dan kewajiban untuk mencegah deforestation dan melakukan reforestation, “Saya minta itu diperbaiki. Saya jelaskan sebenarnya inisiatif agar hutan dikelola lebih baik justru datang dari negara-negara yang masih mempunyai hutan. Harus ada fair partnership antara negara-negara yang mempunyai hutan dan negara maju,” kata Presiden. Indonesia meminta negara maju menurunkan emisinya sebesar 40 persen pada tahun 2020.

Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal menjelaskan, dalam pertemuan Kamis malam hingga Jumat (18/12) dini hari dihasilkan draf baru yang menjadi bahan perundingan tingkat kepala negara sejak Jumat pagi.

Hasil penelitian menyatakan, petaka iklim hanya dapat dihindari bila kenaikan suhu global tidak melampaui 2 derajat celsius dari level abad industri (250 tahun lalu) dan emisi global harus dikurangi 25-40 persen pada tahun 2020 dari level tahun 1990.

“Indonesia berkehendak semua rencana yang kami miliki dan kembangkan terbuka bagi MRV, sebuah mekanisme multilateral yang disepakati internasional,” kata Presiden. Hal yang sama diharapkan diterapkan bagi semua pihak, termasuk negara maju yang target penurunan emisinya di bawah Protokol Kyoto tidak tercapai, bahkan justru meningkat.

Oleh karena itu, Indonesia meminta ada upaya internasional agar ada penghitungan pengurangan emisi karbon yang kredibel.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menyebutkan, semua pembicaraan soal mitigasi, adaptasi, dan kerja sama internasional tidak berarti tanpa pendanaan konkret. Menurut Indonesia, angka idealnya 25 miliar – 35 miliar dollar AS per tahun hingga tahun 2012.

Sumber  :

Perlu Keseimbangan dan Kemitraan Adil | Gesit Ariyanto dari Kopenhagen, Denmark
Kompas, 19.12.2009 | Grafis : Buyung

Kurang sehari Konferensi Perubahan Iklim 2009 berakhir, Indonesia membuka rincian program penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen tahun 2020, sekaligus membuka kemungkinan audit pelaksanaan di lapangan oleh pihak asing.

Untuk penurunan emisi sukarela itu, Indonesia akan turunkan 0,7 miliar ton CO2, dengan kebutuhan dana Rp 83,3 triliun untuk lima tahun.

“Perhitungan data emisi ini sesuai standar global (Panel Ahli Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim/IPCC) yang melibatkan sejumlah departemen,” kata Deputi III Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Perlindungan Lingkungan Masnellyarti Hilman dalam jumpa pers delegasi RI di Kopenhagen, Denmark, Kamis (17/12) malam waktu setempat.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan, Indonesia terbuka pada kemungkinan audit pihak asing sesuai asas terukur, terlaporkan, dan terverifikasi (MRV). Pernyataan ini meluruskan sikap sebelumnya yang menutup permintaan audit program 26 persen karena sukarela.

Menurut Masnellyarti, terdapat tujuh sektor penurunan emisi, yakni energi, transportasi, proses industri, pertanian, kehutanan, limbah/persampahan, dan lahan gambut. Sebelumnya, sektor transportasi dan pertanian tidak masuk dalam rencana.

Target penurunan emisi sektor kehutanan adalah tertinggi (13%) disusul sektor lahan gambut (9,5%). “Selain penanaman pohon, penurunan akan dicapai melalui pencegahan penggundulan hutan,”  kata Ketua Kelompok Kerja Perubahan Iklim Departemen Kehutanan, juga negosiator REDD, Wandojo Siswanto.

Dari sektor lahan gambut, selain penegakan hukum bagi pembakar hutan, pemerintah akan mendekati warga sekitar lahan gambut – ada di 250 kampung – untuk diberi pelatihan dan peralatan untuk meninggalkan praktik pembakaran lahan.

Potensi penurunan emisi hingga 41 perseb pada 2020 jika didukung pendanaan asing. Berdasarkan perhitungan bersama, dikoordinasi Departemen Keuangan, perlu dana Rp 168,3 triliun untuk penurunan emisi gas rumah kaca 15% (untuk 41%). “Sudah ada perhitungannya secara jelas,” kata Masnellyarti.

Sumber  :

Indonesia Siap Diaudit Asing | Gesit Ariyanto dari Kopenhagen, Denmark
Kompas, 19.12.2009 | Grafis : Septa

Hingga tiga hari menjelang penutupan Konferensi Perubahan Iklim 2009 para negosiator belum menyepakati perjanjian bersama yang akan diambil. Hingga Rabu (16/12) malam waktu Indonesia masih terdapat jurang lebar antara negara maju dan negara berkembang.

Jurang itu terkait persoalan Protokol Kyoto. Pihak negara berkembang menilai ada agenda tersembunyi yang dimainkan negara maju, di antaranya ditunjukkan dengan pergantian Presiden COP-15 dari Connie Hedegaard kepada Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen saat para negosiator memulai sidang setelah malam sebelumnya begadang hingga pukul 07.00 pagi.

“Hasilnya bisa jadi mengarah pada pernyataan politis dari para kepala negara dan pemerintahan,” kata Ketua Negosiator RI Rachmat Witoelar kepada wartawan, Rabu (16/12).

Apabila benar terjadi, seluruh pembahasan yang ada akan menjadi status quo hingga disepakati ada pertemuan lanjutan – kemungkinan paling cepat diadakan Juni 2010. Hal itu bertentangan dengan kemauan negara-negara berkembang dan negara-negara pulau kecil bahwa hasil COP-15 harus adil, ambisius, dan mengikat di Kopenhagen.

Bersikukuh

Sebaliknya, negara maju kukuh pada sikapnya mewajibkan negara yang berkembang pesat, seperti China dan India, turut diwajibkan menurunkan emisi. Sikap ini bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat di Bali dua tahun lalu.

Di luar persidangan, ribuan pendemo berseru agar negara maju membayar utang iklim mereka, yakni dengan menanggung beban terbesar secara finansial ataupun komitmen lain.

Tudingan negara berkembang mengenai agenda tersembunyi muncul dari Brasil, China, India, Sudan, dan Ekuador ketika Rasmussen menyatakan, sudah ada draf teks dari Kelolompok Kerja Adhoc Aksi Kerja Sama Jangka Panjang (AWG-LCA) pada sesi sidang sebelum mendengar pernyataan para pemimpin negara. Protes muncul karena draf teks sebelumnya (itu) belum jelas.

“Kami tidak bermaksud menghalangi persidangan, tetapi kami datang ke sini dengan tujuan jelas, yakni kesepakatan yang mengikat negara maju yang diputuskan secara terbuka,” kata wakil delegasi China. China meminta agar ada penjelasan lebih lanjut mengenai draf teks itu.

Meskipun begitu, Lars memutuskan melanjutkan persidangan untuk mendengar pandangan para pemimpin negara dan pemerintahan. Pada sesi ini(lah) Presiden Venezuela Hugo Chavez mendapat tepuk tangan meriah saat dengan tegas menyebut “Kekayaan sebagai penyebab kehancuran planet,”  yang diarahkan kepada sistem ekonomi kapitalis.

Masih ada optimisme

Sebelumnya, dalam siaran pers yang digelar pukul sembilan malam waktu Kopenhagen (dini hari waktu Indonesia). Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyerukan optimismenya bahwa akan ada keputusan yang adil, ambisius, dan komprehensif.

Kesepakatan mengurangi emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar, melindungi kelompok yang paling rentan, yang ditunjukkan dengn pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan.

Di Kopenhagen, ia percaya 130 pemimpin negara lebih akan mengesahkan perjanjian yang kuat. Perjanjian yang akan mengikat seluruh pihak pada 2010.

Berkaca pada sisa waktu yang mepet, ia mengingatkan para delegasi untuk fleksibel, tidak terus-menerus ngotot pada posisi awalnya atau menekan pihak lain, tanpa membuka kemungkinan solusi lebih cepat. “Ini waktunya konsensus,” katanya.

Ia juga meminta agar para pihak, baik negara maupun kelompok negara, tidak saling menuding atau menyalahkan kelompok lain. Hingga kemarin hal ini masih terjadi. “Semua pihak tahu apa yang harus dilakukan saat ini dan diharapkan dunia. Untuk itu, kenapa saya optimistis akan ada perjanjian yang disepakati di sini,” ujarnya.

Pada pembukaan pertemuan tingkat menteri, Sekretaris Eksekutif Yvo de Boer menyatakan dunia menunggu perjanjian yang ambisius, dari anak-anak hingga orang dewasa. Ratusan lembar surat dari Jerman, 1.000 burung kertas lipat tanda harapan anal-anak di Australia, dan 350 lukisan anak dari AS ia terima sebagai tanda harapan.

Di lapangan, berbagai proyek persiapan terkait skema pendanaan iklim sudah dijalankan dan terus dikembangkan. “Semua bergantung pada Anda semua untuk mewujudkan haraoan. Mari mengambil langkah nyata,” ujar Yvo.

Secara khusus, Rachmat Witoelar mengatakan, delegasi RI diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi penengah atas perbedaan lebar antara negara berkembang dan maju. “Saya secara pribadi diminta sidang untuk menjadi fasilitator pertemuan,” ujarnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan berpidato di forum pertemuan tingkat tinggi pada hari Kamis pukul 16.00 – 20.00 waktu Indonesia.

Sumber   :

Hari Jumat Akan Kritis | Gesit Ariyanto dari Kopenhagen, Denmark
Kompas, 17.12.2009

Kantor dan badan-badan PBB setiap tahun mengemisikan 1,7 juta ton karbon dioksida – Indonesia mengemisikan 1,4 miliar ton pada tahun 2000. Sekitar 770.000 ton karbon dioksida diemisikan dari operasi menjaga perdamaian di sejumlah negara, dengan lebih dari separuhnya berasal dari penerbangan.

Sebanyak 3,3 persen dari seluruh emisi di salah satu organisasi terbesar di dunia tersebut dihasilkan dari aktivitas di Kantor Pusat PNN di New York, AS. Demikian disampaikan Direktrur Eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP) Achim Steiner dalam peluncuran buku Moving Towards a Climate Neutral UN di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim 2009 di Kopenhagen, Denmark, Rabu (16/12).

Kajian dilakukan Kelompok Manajemen Lingkungan PBB (EMG). Mulai tahun 2010, EMG akan mendata dan melaporkan perkembangan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca di bawah sistem yang mereka kembangkan.

Menurut Achim, PBB sebagai badan internasional yang mendorong pembangunan berkelanjutan perlu mengambil langkah nyata mengurangi dampak perubahan iklim. Laporan tersebut berisi kajian sumber-sumber pelepasan emisi gas rumah kaca, metodologi pengelolaan jejak karbon, dan tindakan yang perlu dilakukan untuk menghilangkan jejak karbon tersebut.

“Adalah kewajiban setiap negara dan organisasi, termasuk PBB, untuk mengukur dan mengurangi dampak (emisi karbon) terhadap lingkungan,” kata Achim. Akumulasi sejumlah gas di armosfer – di antaranya karbon dioksida (CO2) dan metana, yang disebut sebagai gas rumah kaca – menyebabkan suhu Bumi meningkat karena ultraviolet yang dipantulkan Bumi terjebak.

Pada bagian pembuka, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan, kajian yang mereka lakukan adalah langkah ptaktis dan dorongan moral yang penting diikuti demi penghormatan terhadap kemanusiaan, pembangunan berkelanjutan,kemjuan sosial, perdamaian, dan stabilitas.

Organisasi PBB menjadikan laporan ilmiah yang dikaji ribuan ahli dari seluruh dunia (IPCC) sebagai dasar pendapat bahwa dunia memiliki waktu 10 tahun untuk mencegah petaka, yang disebabkan perubahan iklim karena ulah manusia yang tidak ramah lingkungan.

Emisi COP-15

Di tempat yang sama diumumkan emisi karbon dioksida dari kegiatan Konferensi Perubahan Iklim PBB 7 – 18 Desember 2008. Menurut perkiraan, konferensi yang dihadiri daeri 193 negara, 23.000 peserta, serta lebih dari 130 kepala negara dan pemerintahan itu mengemisikan sekitar 40.500 ton CO2.

Jan-Christoph Napierski dari Denmark menyebutkan, emisi itu akan “ditebus” (offset) melalui program Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) di Banglades. Program CDM merupakan skema penurunan emisi negara-negara maju dengan membantu negara berkembang melalui pendanaan teknologi, dan pembangunan kapasitas.

Sumber  :

Emisi PBB 1,7 Juta Ton | Kompas, 17.12.2009

Dari hasil penelitian di beberapa lokasi, laju kenaikan paras muka laut Indonesia mencapai 5-10 milimeter per tahun, jauh di atas perkiraan kenaikan paras muka laut global yang diperkirakan 1,5 milimeter per tahun.

Laju kenaikan rata-rata paras muka laut Indonesia itu dipengaruhi oleh enam faktor, tetapi tidak didominasi perubahan iklim. Demikian diungkapkan Kepala Subdirektorat Mitigasi Bencana dan Pencemaran Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Subandono Diposaptono, Selasa (15/12).

Menurut dia, data kenaikan paras muka laut di Indonesia diambil beberapa instansi. Dari pemantauan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional diperoleh data di Jakarta, Semarang, Jepara, Batam, Kupang, Biak, dan Sorong yang angkanya 5-10 mm pertahun.

Hasil penerilitian Institut Teknologi Bandung memperlihatkan laju kenaikan paras laut di Belawan 7,83 mm per tahun, Jakarta 4,38 mm, Semarang 9,27 mm, dan Surabaya 5,47 mm per tahun. Pemantauan Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk Panjang, Lampung, menunjukkan laju kenaikan 4,15 mm per tahun.

Enam faktor

Menurut Subandono, kenaikan paras muka laut sebagai dampak perubahan iklim hanya dipengaruhi dua proses, yaitu pencairan es di kutub dan proses pemuaian air laut akibat pemanasan global. “Seluruhnya ada enam faktor penyebab,” katanya.

Faktor-faktor lainnya, lanjutnya, adalah meliputi dampak perubahan kerak bumi akibat aktivitas tektonik – penurunan tanah akibat gempa atau aktivitas seismik dan pemampatan tanah akibat kondisi tanah yang labil.

Selain itu, ada penurunan tanah akibat aktivitas manusia, misal pengambilan air tanah, ekstraksi gas dan minyak, atau pembebanan dengan bangunan.

“Faktor keenam, yaitu adanya variasi akibat fluktuasi iklim seperti fenomena La Nina yang membawa aliran air hangat dari Samudera Pasifik ke Indonesia,” kata Subandono. Menurut dia, enam faktor penyebab kenaikan paras muka laut itu penting diketahui untuk menetapkan agenda adaptasi dan mitigasi.

Indonesia terus mendorong perhatian dunia terhadap dampak perubahan iklim di laut. Ini ditengarai dengan makin rusaknya terumbu karang dunia atau pun ekosistem kelautan lainnya. Delegasi Indonesia untuk Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmar, melalui surat elektronik menyampaikan telah menggagas kegiatan paralel Hari kelautan (The Ocean Day) pada 14 Desember 2009, dibuka Pangeran HSH Prince Albert II.

Mantan Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan DKP Indonesia Indroyono Soesilo dalam kegiatan paralel itu menekankan pentingnya pengarusutamaan dimensi kelautan dalam proses negosiasi perubahan iklim global.

Menurut Indroyono, program mengatasi dampak perubahan iklim dalam kaitan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) perlu diwujudkan secara nyata. Kegiatan paralel dihadiri sekitar 150 peserta dari 39 negara yang menaruh perhatian terhadap isu kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang perlu segera ditangani.

Sumber  :

Kenaikan Paras Muka Laut 5-10 Milimeter Per Tahun | Kompas, 17.12.2009

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sedang merancang bangun sistem telemetri atau pemantauan jarak jauh pasang surut air laut. Selain itu, juga sedang dirancang pemantau tinggi  permukaan air sungai serta sistem peringatan dini banjir.

Kepala Bidang Pelayanan Teknis dan Pengembangan Masyarakat Pengguna di Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Momon Sadiyatmo menyampaikan hal tersebut di Jakarta, Rabu (16/12).

Sistem pemanauan pasang surut itu diaplikasikan di empat lokasi pesisir bekerja sama dengan Badan Riset kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) serta pemerintah daerah setempat. Keempat lokasi itu adalah pesisir Kabupaten Pacitan (Jawa Timur), Pulau Pramuka (DKI Jakarta), Perancak (Bali), dan Pantai Sekotong Lombok (Nusa Tenggara Barat). Pada tahun-tahun mendatang alat ini akan dipasang di Sulawesi Utara, Kupang (Nusa Tenggara Timur), Kendari (Sulawesi tengah), dan Natuna (Kepulauan Riau).

Selain memiliki sensor pengukur pasang surut air laut, tutur Momon, sistem ini juga terdiri dari komponen pengukur kecepatan angin dan arah angin serta pengukur turbiditas air laut. Dilengkapi dengan alat radio telemetri, data hasil pengukuran dapat diterima setiap lima menit di stasiun pengawas lokal.

Adapun dengan sistem komunikasi telemetri GSM-GPRS, data dapat dikirim ke stasiun pengawas pusat, tempat server data. Sistem-sistem tersebut saat ini dalam proses untuk kalibrasi dan mendapat sertifikasi nasional.

Sistem pemantau ini diharapkan dapat menjadi bagian dari Simpul Lokal Tsunami Early Warning System (TEWS), yang dapat menampilkan data verifikasi bagi pemerintah daerah.

Kepala Pusat Pemenfaatan Teknologi Dirgantara Lapan Ignatius Loyola Arisdiyo mengatakan, dengan adanya sistem ini, pihaknya mengharapkan kerja sama lebih lanjut dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Koordinasi Survei dan Pementaan Nasional).

Pemantauan air sungai

Selain merancang Sistem Data Kelautan Online, Lapan juga mengembangkan automatic water level, yaitu sistem yang digunakan untuk memantau ketinggian permukaan suatu perairan, bukan hanya laut, melainkan juga sungai, danau, dan waduk.

Fasilitas pemantau itu disebut Sistem Pemantau Aliran Sungai Terpadu, yang terdiri dari sensor pemantau ketinggian air sungai dan endapan sungai. Adanya fasilitas pemantauan ini memungkinkan pengembangannya untuk mendukung sistem peringatan dini bahaya banjir.

Uji coba alat ini bekerja sama dengan Departemen Kehutanan dilakukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo, yaitu di daerah Keduang dan Sragen.

Sumber  :

Dibangun, Sistem Pemantauan Laut | Kompas, 19.12.2009

Dari semua bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2009, lebih dari tiga perempatnya terkait dengan cuaca ekstrem. Cuaca ekstrem juga bertanggung jawab atas penderitaan 55 juta jiwa di seluruh dunia.

Demikian laporan yang diluncurkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Belgia bekerja sama dengan Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) berdasarkan data 1 Januari 2009 hingga November 2009.

“Cuaca ekstrem menjadi isu penting yang harus diperhatikan,” kata Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana Margaretha Wahlstrom dalam jumpa pers, Senin (14/12).

Dari 245 bencana pada tahun 2009, 224 di antaranya terkait cuaca ekstrem. Cuaca ekstrem bertanggung jawab atas 55 juta jiwa dari 58 juta korban bencana alam, di mana 7.000 orang (dari 8.900 jiwa) di antaranya tewas.

Cuaca ekstrem juga menyebabkan kerugian sebesar 15 miliar dollar AS dari total kerugian akibat bencana alam sebesar 19 miliar dollar AS.

Dari banjir, 11 juta jiwa terkena dampak sepanjang tahun 2009 – turun dibandingkan dengan tahun 2008 (45 juta) dan tahun 2007 (178 juta). “Dari sisi jumlah menurun. Namun, cuaca ekstrem akan tetap menjadi ancaman serous. Lebih dari setengah mengancam penduduk kawasan pesisir,” katanya.

Menurut Direktur CRED Debarati Guha Sapir, data cuaca ekstrem itu belum memasukkan angka korban yang disebabkan kekeringan. “Secara statistik sulit ditemukan,” katanya. Di Afrika, jumlah dampak kekeringan sangat besar, belum lagi dampak ikutannya. Di Kenya, misalnya, 3,8 juta jiwa butuh bantuan makanan. Dampak tidak kalah serius menerjang kawasan Amerika Tengah, Kolombia, dan Sahel Barat yang terserang kekeringan.

Tidak bisa dicegah

Sekretaris Jenderal Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) Michael Jarraud mengatakan, badai tropis, hujan ekstrem, dan kekeringan tidak dapat dicegah oleh siapa pun. “Yang bisa dilakukan adalah memprediksikan datangnya sehingga bisa mengurangi dampak buruknya,” katanya. Namun, tidak semua negara memiliki kemampuan teknologi dan ahli untuk itu. Berdasarkan data WMO tahun 2006, sekitar 60 persen dari 189 anggota WMO kemampuannya terbatas.

Dari berbagai kawasan, Asia adalah kawasan yang paling rentan banjir dan badai. Antara Januari dan November 2009, 48 juta jiwa terkena dampak cuaca ekstrem. Sebagian besar penduduk Asia tinggal di kawasan pesisir.

Sumber  :

Cuaca Ekstrim Bencana 2009, Gesit Ariyanto
Kompas, 15.12.2009

Negara-negara Eropa mendesak negara berkembang berjanji menurunkan emisi, sementara Indonesia menginginkan pendanaan dari luar ditambah.

Indonesia yang masih disebut sebagai pengemisi gas rumah kaca terbesar di dunia, setelah China dan Amerika Serikat, 80 persen emisinya adalah dari kerusakan hutan dan lahan.

Pemimpin Komisi Eropa Jose Manuel Barroso mendesak Indonesia memperkuat kampanye dua jalur untuk merangkul negara maju dan negara berkembang berbuat lebih untuk menyelamatkan kesepakatan.

Demikian ujar Barroso dalam konferensi pers bersama seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Brussels, Belgia, Senin (14/12).

“Indonesia bisa memberi tahu negara berkembang lain, termasuk negara berkembang yang pesat ekonominya, bahwa mereka harus berbuat lebih,” ujar Barroso tanpa menyebut India dan China. “Kami juga akan mengatakan hal sama kepada negara-negara maju,” ujarnya. Dengan kekisruhan negosiasi saat ini, dia mengingatkan kemungkinan gagal ada kesepakatan berarti. Untuk menembus kebuntuan, solusinya adalah “bertanya kepada setiap orang sebagai upaya mencari kemungkinan lain”.

Presiden COP-15 Connie Hedegaard minta bantuan Rachmat Witoelar dan Menteri Jerman memfasilitasi pertemuan agar terus berjalan. Pasalnya, sidang pleno terancam buntu karena negara berkembang terus menekan negara maju berkomitmen dengan angka penurunan emisi.

Penundaan pleno

Pada Senin sore di Kopenhagen terjadi penundaan sidang pleno. Delegasi Afrika menolak melanjutkan persidangan bila Presiden Pertemuan Para Pihak Ke-15 tidak mendahulukan pembahasan berkelanjutan Protokol Kyoto – sudah krusial sejak awal.

Protokol itu merupakan satu-satunya kesepakatan berkekuatan hukum yang mewajibkan negara maju menurunkan emisi gas rumah kacam penyebab pemanasan global, dalam jumlah besar. “Kami datang dengan posisi jelas, yakni ada kesepakatan mengikat dan melanjutkan Protokol Kyoto seperti kesepakatan di Bali,” kata salah satu wakil kelompok Afrika, Victor, kepada wartawan. Periode pertama Protokol Kyoto berakhir pada 2012.

Ada upaya negara maju “membunuh” Protokol Kyoto karena sejumlah negara maju mendorong negosiasi ke satu hasil keputusan yang menggabungkan dua jalur pembahasan, berarti menggantikan Protokol Kyoto.

Dalam persidangan, menurut wakil delegasi RI, Presiden COP-15 mendahulukan pembahasan draf teks soal Aksi Kerja Sama Jangka Panjang (LCA), yang banyak membahas kepentingan negara-negara maju. Ada pun pembahasan Protokol Kyoto memberi peluang bagi negara berkembang menekan negara maju dengan komitmennya.

“Sikap Indonesia sama, kedua jalur harus berjalan bersamaan dengan dua hasil. Bukan penggabungan atau menggantikan Protokol Kyoto,” kata juru bicara delegasi RI, Tri Tharyat. Posisi Indonesia sama dengan Afrika dan kelompok G-77 plus China.

Dukungan kepada Afrika bermunculan. “Ini bukan soal menghalangi persidangan. Ini soal kesiapan negara maju menjamin akan berbuat sesuatu untuk membantu keberlanjutan Afrika dan seluruh dunia,” kata Direktur Eksekutif Oxfam International Jeremy Hobbs.

Sumber :

Negara Afrika Desak Hasil Mengikat | Kompas, 15.12.2009

Tanpa menghitung emisi dari sektor kehutanan dan kerusakan lahan, Indonesia tidak masuk dalam 10 besar negara pengemisi gas rumah kaca terbanyak di dunia. Organisasi nonpemerintah Germanwatch menyebutkan hal itu dalam laporan Climate Change Performance Index 2009 di Kopenhagen, Denmark.

Negara-negara pengemisi sepuluh teratas berturut-turut adalah China (20,96%), AS (19,92%), Rusia (5,48%), India (4,57%), Jepang (4,27%), Jerman (2,76%), Kanada (1,96%), Inggris (1,81%), Korea Selatan (1,69%), dan Iran (1,61%). Ke-10 negara itu menyumbang emisi karbon dioksida sebesar 60 persen dari emisi global saat ini. Laporan tersebut diungkapkan Senin (14/12).

Analisis didasarkan atas emisi dari sektor energi, industri, dan transportasi. “Kami tidak memiliki data emisi yang cukup dari hutan dari negara-negara yang kami analisis. Barangkali tahun depan bisa kami masukkan,” kata penulis laporan dari Germanwatch, Jan Burck, di sela-sela persidangan Konferensi Perubahan Iklim PBB 2009.

Sejauh ini komunitas global masih menempatkan Indonesia sebagai pengemisi terbesar ketiga di bawah China dan AS, seperti laporan Wetlands International. Untuk itu, emisi dari kebakaran lahan tahun 1997 dimasukkan.

Pada tahun 2008 Indonesia juga tidak masuk dalam 10 besar pengemisi versi Germanwatch. Namun, sejumlah negara peserta negosiasi masih menyebut Indonesia sebagai pengemisi besar.

Peringkat ke-23

Untuk indeks prestasi perubahan iklim 2009, Indonesia berada di urutan ke-23 dari 57 negara maju dan berkembang pesat yang dianalisis. Ini naik empat tingkat dari urutan tahun lalu.

Meski tergolong baik, posisi ke-23 dinilai masih bisa meningkat. “Sebagai sebuah negara berkembang, posisi itu lumayan. Tetapi, di tingkat Asia masih di bawah India,” kata Jan Burck.

Indeks tersebut didasarkan atas pengukuran 12 indikator yang terbagi dalam tiga kategori besarm yaitu tren emisi per sektor (energi, transportasi, rumah tangga, dan industri), level emisi (dari energi saja), dan kebijakan iklim setiap negara. Semakin tinggi posisi negara, hal itu menunjukkan prestasi mereka menahan laju perubahan iklim.

Namun, tidak ada satu pun negara pada posisi tiga besar yang menunjukkan niat yang sungguh-sungguh dalam mencegah laju perubahan iklim. Brasil merupakan negara dengan posisi teratas dari sisi indeks prestasinya, menggusur Swedia.

Kanada, Australia, dan Arab Saudi masuk dalam daftar negara dengan sumbangan emisi gas rumah kaca yang mencemaskan.

Sebagian data yang dipakai merupakan data dari International Energy Agency (IEA) dan data-data survei di luar itu. Analisis melibatkan 130 pakar organisasi nonpemerintah sehingga layak dipercaya.

Salah satu poin positif Indonesia adalah komitmen menurunkan emisi 26 persen dari level perencanaan semula (business as usual) pada tahun 2020 secara sukarela dan menjadi 41 persen bila ada bantuan negara maju. “Ini sebuah kemajuan dari sisi kebijakan,” kata Mathias Duwe dari Climate Action Network Eropa.

Indeks prestasi perubahan iklim dan penetapan 10 besar negara pengemisi karbon dioksida merupakan kegiatan tahunan bersamaan dengan konferensi perubahan ikoim. Salah satu tujuannya, mengingatkan negara-negara dengan tingkat emisi tinggi agar mengubah pola pembangunannya.

Sumber  :

Indonesia Tidak Masuk 10 Besar Terbanyak, Gesit Ariyanto
Kompas, 15.12.2009

Terjangan radiasi Matahari lebih dari 60 tahun lalu telah menyebabkan lapisan es di puncak gunung di Swiss meleleh lebih cepat dari pada saat ini, walaupun sekarang terekam ada kenaikan temperatur. Demikian hasil penelitian sejumlah ilmuwan yang dipaparkan pada Senin (14/12).

Penelitian mereka tentang dampak radiasi matahari pada gletser Alpen membawa pada “penemuan mengejutkan”. Penemuan tersebut adalah pada tahun 1940-an, terutama pada musim panas, 1947, volume es yang meleleh adalah terbanyak sejak diukur dari 95 tahun lalu.

Penelitian yang dilakukan Zurich’s Federal Institute of Technlogy (ETHZ) ini juga mencatat kenaikan temperatur yang mempercepat proses melelehnya es pada tingkat yang tak terduga sebagai akibat pemanasan global. “Yang baru adalah paradoks tersebut dapat dijelaskan dengan adanya radiasi,” kata Matthias Huss, salah seorang peneliti.

Penelitian tersebut dipublikasikan dalam Geophysical Research Letters sebagai laporan dari penelitian besar yang dilakukan terkait dampak perubahan iklim dan peran radiasi Matahari dalam model iklim.

Dari penelitian ditemukan bahwa level radiasi Matahari pada tahun 1940-an adalah 8 persen lebih tinggi daripada radiasi rata-rata. Hal itu mengakibatkan salju meleleh sekitar 4 persen.

Sumber  :

Matahari dan Pemanasan Bumi Saling Menguatkan | Kompas, 15.12.2009

Setelah melewati pembahasan alot selama lima hari, panduan metodologi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan atau REDD disepakati di tingkat Badan Pembantu untuk Advis Teknologi dan Sains Pertemuan Para Pihak Ke-15, Sabtu (12/12) malam.

Pembahasan menyisakan aspek pendanaan dan pendekatan ke kelompok lain. Pencapaian itu dinilai sebagai kemajuan berarti delegasi meski belum selesai.

“Tanpa pencapaian di tahap metodologi, REDD plus tidak dapat diterapkan,” kata negosiator delegasi RI untuk REDD, Wandojo Siswanto, di Kopenhagen, Denmark, Minggu. Indonesia menargetkan, panduan metodologi, pendanaan, dan kebijakan bersama REDD plus yang dapat masuk dalam Kesepakatan Pasca-2012 bersifat jangka panjang.

Kelompok Indigenous Environmental Network menolak REDD dan menyebutnya “CO2lonialism of forests”. Skema itu hanya akan merampas kontrol hutan adat dari masyarakat adat kepada pemilik modal dan pengemisi CO2 melalui negara.

Melalui mekanisme carbon offset, emisi industri di negara-negara makmur dapat berlanjut dengan membeli sertifikat reduksi emisi melalui konservasi hutan di negara berkembang.

Fitrian Ardiansyah dari WWF Indonesia menyebutkan, keputusan itu merupakan awal yang baik. Dengan kerja sama solid di antara negara berkembang, pendanaan REDD yang terpisah dari dana adaptasi lebih mudah dicapai.

REDD plus adalah skema mitigasi yang memungkinkan negara berkembang pemilik hutan, seperti Indonesia, Brasil, Kongo, dan Tanzania, mendapat pendanaan dari negara maju dengan mengurangi pembukaan hutan dan degradasi lahan.

Beberapa kewajiban yang disepakti termasuk pengakuan keterlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengawasan dan pelaporan. Di antaranya, identifikasi penyebab perusakan dan degradasi lahan, berbagai aktivitas penstabil stok CO2 dalam hutan, dan menggunakan pedoman Panel Ahli Antarnegara untuk Perubahan Iklim (IPCC).

“Kami sedang mengembangkan penerapan metodologi bekerja sama dengan Jerman dan Australia di Kalimantan, Sumatera, dan Jawa Timur,” kata negosiator RI, Koordinator Substansi REDD Nur Masripatin.

Menurut IPCC, ada beberapa kewajiban teknis yang harus diikuti terkait transparansi sistem pemantauan nasional, yakni perpaduan data penginderaan jauh dan pengecekan di lapangan. Kalkulasi harus transparan, konsisten, akurat, dan mengurangi ketidakpastian.

Kalimat “penelitian penuh dan efektif” dikhawatirkan melemahkan posisi tawar masyarakat adat. Pada draf awal, masyarakat adat mengusulkan pengakuan hak-hak kemerdekaan masyarakat adat sesuai dengan asas free, prior, and informed consent (bebas, diinformasikan dulu, dan disetujui) yang dilindungi Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat.

Di Yogyakarta, Sabtu, belasan orang asal Jepara dan Madura berunjuk rasa di depan Kantor Badan Tenaga Nuklir Nasional, Sleman. Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Majelis Petumbangan Tenaga Nuklir itu menolak usulan penggunaan tenaga nuklir sebagai solusi bidang energi pada konferensi di Kopenhagen.

Sumber  :

Skema Kehutanan Disepakati, Gesit Ariyanto
Kompas, 14.12.2009

Delegasi RI boleh bangga dengan pencapaian target Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dalam Konferensi Perubahan Iklim 2009. Namun, pencapaian itu menyisakan persoalan besar. Setidaknya, ini menurut pendapat Forum Masyarakat Sipil (CSF) untuk Keadilan Iklim.

Skema Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) yang menjadikan hutan sebagai “alat tukar” penurunan emisi dengan sejumlah uang dan teknologi dinilai CSF (gabungan sejumlah LSM dari Indonesia yang memantau negosiasi iklim) terlalu murah. Murah tidak hanya dalam artian nilai uang, tetapi juga risiko jangka panjang yang menyangkut hak hidup dan budaya masyarakat lokal dan masyarakat adat.

Pendanaan konservasi hutan dalam arti tertentu, dalam skema REDD, diyakini akan meminggirkan kontrol masyarakat terhadap hutan yang secara turun-temurun mereka hidupi. Sebaliknya, memberikan keleluasaan bagi industri, seperti industri bubur kertas dan kertas untuk menambah konversi hutan alam bila definisi hutan memasukkan tegakan hijau perkebunan monokultur.

Atas nama komitmen mitigasi perubahan iklim di negara berkembang, masyarakat dalam posisi rentan dijadikan “kambing hitam” perusakan hutan. “Indonesia terjebak dalam negosiasi pola negara maju dan tidak mementingkan kepentingan nasionalnya sendiri,” kata Teguh Surya dari Walhi yang hadir di Kopenhagen.

Hal yang sama diungkaokan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang menilai penerapan di lapangan justru akan memicu konflik kepentingan antara masyarakat dan pemerintah.

Dari data CSF, sepanjang tahun 2008 setidaknya tercatat 500 konflik terkait pengelolaan perkebunan sawit. Konflik itu akan terus bertambah selama pengakuan hak-hak masyarakat adat tidak dipandang sebagai sebuah hal yang penting.

Tekan negara maju

Koordinator CSF Giorgio Budi Indarto menilai, Indonesia seharusnya menekan negara-negara maju dalam negosiasi iklim. Khusus terkait hutan, tekanan diarahkan kepada tanggung jawab negara maju agar mengurangi permintaan produk hasil sumber daya alam.

“Tingginya permintaan negara maju itulah akar masalah kerusakan hutan dan degradasi lahan akibat pertambangan. Sayangnya, itu tidak menjadi titik pijak posisi Indonesia,” katanya.

Ketidakjelasan sikap delegasi RI juga disorot pada awal negosiasi, khususnya ketika Denmark mengeluarkan Danish Accord yang mengancam kepentingan nasional. Pasalnya, di dalamnya ada klausul mewajibkan negara berkembang menurunkan emisi gas rumah kaca yang jelas-jelas tidak diwajibkan sesuai dengan keputusan di Bali 2007.

Tidak seperti beberapa negara berkembang lain yang tegas menolak tawaran itu, Indonesia cenderung diam. Menurut delegasi RI, sikapnya sudah terwakili (oleh) pendapat negara lain.

Ketidaksiapan lain adalah soal data jumlah dana bantuan asing yang dibutuhkan Indonesia untuk menurunkan emisi sebesar 41 persen pada 2020. Begitupun penerapan di lapangan yang hingga kini belum jelas.

Berdasarkan data resmi di sekretariat konferensi, jumlah anggota delegasi RI 188 orang, termasuk beberapa pejabat dalam rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dari jumlah itu, negosiator inti yang memantau 16 sesi persidangan kurang dari 30 orang.

Secara perseorangan, beberapa anggota delegasi menduduki posisi penting sidang, seperti mengetuai atau co-chair grup kontak pembahasan sebuah isu. Mengikuti sidang dengan keseriusan tinggi bukanlah hal mudah. Mengenai jumlah delegasi, total jumlah Indonesia di bawah Brasil dan China. “Tidak semuanya datang karena persoalan visa,” kata anggota delegasi, Ghafur Dharmaputra.

Sepekan tersisa, kemampuan bernegosiasi tim delegasi RI dipertaruhkan. Mengutip kata Ketua Negosiator RI Rachmat Witoelar, Indonesia fokus pada kepentingan nasional.

Sumber  :

Negosiasi Kurang Cerminkan Kepentingan, Gesit Ariyanto
Kompas, 14.12.2009

Author : YULIANA, DEWI

Latar belakang dalam pembuatan software pembelajaran mamalia ini dikarenakan pembelajaran bagi anak-anak kurang menggugah minat belajarnya sehingga anak-anak akan cepat bosan di dalam belajar dan mamalia merupakan suatu kingdom terbesar dan sering dijumpai. Software ini dibuat dengan tujuan untuk membantu sistem pembelajaran dengan metode visualisasi yang menggugah minat belajar khususnya anak-anak karena animasi, video dan suara yang telah dihasilkan. Software ini menggunakan software penunjang seperti Macromedia Flash MX untuk mengolah animasinya, Firebird sebagai databasenya, dan Borland Delphi 7 sebagai software penengah yang mengubah data dari database sehingga dapat diakses oleh Macromedia Flash MX. Untuk informasi tentang mamalia didapat dari ensiklopedi berupa buku-buku maupun internet. Software pembelajaran ini dibuat untuk membantu pembelajaran mamalia untuk anak SMP. Software ini memberikan informasi tentang contoh-contoh hewan mamalia berdasarkan ordo dilengkapi fitur animasi, suara, dan video. Terdapat juga permainan berupa puzzle dan memory yang digunakan untuk mengisi waktu luang. Ada juga fitur berupa kuis untuk menguji seberapa besar materi pembelajaran yang diberikan dapat ditangkap oleh anak SMP.

Keyword : software study of mammal, software supporter, fitur

Sumber : http://repository.petra.ac.id/3337/

Setelah sepekan berlangsung Konferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen, Denmark, belum mencapai kemajuan berarti. Sebaliknya, menjelang kedatangan lebih dari 100 kepala negara / pemerintahan ini situasi di luar ruang konferensi mulai memanas.

Negosiasi pada Pertemuan Para Pihak Ke-15 (COP-15) pada Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) terkait dengan upaya mengatasi tantangan perubahan iklim dan dampaknya belum menampakkan hasil memadai hingga Sabtu (12/12). Kini semua kelompok negara menumpukan harapan kepada dua raksasa dunia, AS dan China, untuk mengatasinya. Keduanya adalah emiter gas rumah kaca dua terbesar di dunia.

Kedua negara tersebut amat dinantikan komitmennya mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan jika dunia ingin mempertahankan kenaikan suhu Bumi di bawah 2 derajat celsius. Kenaikan suhu di atas 2 derajat celsius, menurut para ahli, akan membawa Bumi kepada kehancuran karena akan terjadi berbagai bencana iklim : banjir, badai, kekeringan, pulau tenggelam, gelombang tinggi, dan kepunahan spesies mahluk hidup dalam skala besar.

Menteri Lingkungan Swedia Andreas Carlgren (12/12) mengatakan, “Jika jalannya negosiasi tetap seperti ini, mereka tak akan mencapai hasil akhir memuaskan.” Swedia menjadi Presiden Uni Eropa (UE) hingga akhir tahun ini. Kelompok UE terdiri atas 27 negara. “Sejauh ini kita tak akan bisa mencapai target 2 derajat,” lanjutnya.

“AS dan China yang seharusnya menawarkan (pengurangan emisi) lebih besar,” tegasnya. Menurut dia, janji yang diberikan kedua negara tersebut sampai sekarang belum mencukupi kebutuhan, sementara UE menambah komitmennya mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 30 persen pada tahun 2020, dari janji sebelumnya 20 persen. Pengurangan diukur dari level emisi tahun 1990 sesuai dengan Protokol Kyoto.

Saat ini China menjanjikan pengurangan emisi 40 – 45 persen dari efisiensi, sementara AS berjanji mengurangi 3 persen emisinya pada tahun 2020 dari level 1990. Sesuai rancangan hasil negosiasi yang beredar, Jumat (11/12), memuat komitmen negara-negara maju, untuk wajib menurunkan emisinya. Negara berkembang ekonomi maju, seperti China dan India, tidak dituntut membuat komitmen wajib, tetapi mereka “bisa melakukan tindakan mitigasi otonom” untuk menahan peningkatan emisi gas rumah kaca.

Demonstrasi besar

Kemarin siang, di Kopenhagen, puluhan ribu orang berunjuk rasa dengan berjalan kaki 6 kilometer dari Kopenhagen menuju Bella Center di tengah suhu dingin tapi cerah. Mereka menyerukan, negosiasi harus memastikan adanya kesepakatan 9seal the deal) yang adil, ambisius, dan mengikat. Unjuk rasa diikuti 500-an organisasi dari 67 negara.

Sejumlah tokoh, mulai dari artis hingga tokoh agama, seperti mantan Uskup Agung Anglikan dari Afrika Selatan, Desmond Tutu, turut dalam barisan itu.

Adapun sekitar 30.000 orang berpakaian serba hitam yang berunjuk rasa di ibu kota melakukan keributan dengan memecahkan beberapa kaca bangunan. Beberapa orang ditangkap polisi.

Desmond Tutu dijadwalkan memimpin renungan dengan penyalaan lilin dekat Bella Center. Namun, sejumlah polisi telah berjaga-jaga memamstikan keamanan konferensi yang akan dihadiri 113 pemimpin dunia.

Kelompok “Roule ma Frite” (Roll on Fries) dari Prancis yang berkendara ke Denmark dengan bus berbahan bakar minyak goreng nabati bekas mendapai minyaknya disita polisi Denmark, karena minyak tersebut bisa menjadi salah satu bahan pembuat bom.

Sumber  :

Situasi Mulai Memanas, Gesit Ariyanto dari Kopenhagen, Denmark
Kompas, 13.12.2009

China bereaksi keras terhadap janji yang diberikan kelompok negara Uni Eropa yang akan memberikan dana bantuan jangka pendek untuk perubahan iklim. Mereka berpendapat, negosiasi perubahan ikllim akan tidak mencapai hasil jika negara kaya tak mau memberikan komitmen jangka panjang.

Pihak Uni Eropa (UE) pada pertemuan di Brussels, Belgia, memutuskan akan mengucurkan dana adaptasi 3,6 miliar dollar AS per tahun hingga tahun 2012.

“Ini bukan kunci jawaban. Sungguh mudah bagi negara maju memberikan janji untuk bantuan jangka pendek selama tiga tahun. Namun, apa yang akan bisa kita perbuat setelah tiga tahun ?” ujar Wakil Menteri Luar Negeri China He Yafei di sela-sela Pertemuan Para Pihak Ke-15 (COP-15) Konferensi Perubahan Iklim PBB (UNCCC) di Kopenhagen, Denmark.”Padahal, orang mengatakan kita harus membuat komitmen dengan target 2050.”

Komitmen itu adalah pengurangan target emisi yang disepakati G-20, yaitu pengurangan emisi 50 persen pada tahun 2050 dari level emisi gas rumah kaca tahun 1990. Bantuan pendanaan itu untuk program adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang seperti yang tergabung pada Aliansi Negara Pulau-pulau Kecil (AOSIS).

Negara-negara dalam AOSIS mengusulkan adanya komite adaptasi dalam sebuah protokol baru. Komite itu di antaranya bertugas melaporkan program adaptasi dan pendanaan yang dibutuhkan negara berkembang.

Menteri Lingkungan dan Energi Denmark yang juga Presiden COP-15 Connie Hedegaard mengatakan, “Secara psikologis, komitmen itu akan mendorong negara maju lainnya. Komitmen itu menunjukkan, negara maju datang dengan kemauan baik.”

Negara maju dalam Protokol Kyoto dikenai kewajiban mengurangi emisinya secara agregat 5,2 persen hingga tahun 2012 – tahun berakhirnya periode pertama Protokol Kyoto. Hingga tahun 2020, untuk mempertahankan agar suhu Bumi tidak meningkat 2 derajat celsius, negara maju diminta untuk mengurangi emisi 20 persen – 45 persen dari level 1990.

Dipertanyakan

Penasihat organisasi nonpemerintah Oxfam EU Climate Change Policy Advisor, Tim Gore, mengecam komitmen pendanaan jangka pendek tersebut.

“Di Kopenhagen, negara-negara miskin meminta komitmen pendanaan jangka panjang untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Di Brussels, hari ini para pemimpin UE hanya menjanjikan jumlah bantuan yang amat kecil untuk jangka pendek. Lebih parah lagi, dana itu adalah daur ulang dari janji masa lalu yang sudah mereka berikan (yang belum mereka penuhi).

Sumber  :

Dana Jangka Pendek Bukan Solusi, Gesit Ariyanto dari Kopenhagen, Denmark
Kompas, 12.12.2009

Setelah diwarnai sejumlah usulan dari negara dan kelompok negara tertentu, yang mengarah kepada kebuntuan negosiasi, arah negosiasi kembali ke jalur yang diharapkan. Presiden Pertemuan Para Pihak Ke-15 Connie Hedegaard, Jumat (11/12) malam, mengeluarkan draf negosiasi yang akan menjadi panduan pembahasan di kelompok kerja Protokol Kyoto dan Kerja Sama Jangka Panjang.

Namun,  usul yang baru akan dibahas Jumat tengah malam (waktu Indonesia) masih bisa ditolak para delegasi, yang berpotensi kebuntuan lagi. “Semua dikembalikan kepada kemauan politik paradelegasi di persidangan,” kata Connie di Bella Center, Kopenhagen, Denmark, Jumat (11/12).

Salah satu poin penting yang menjadi pokok persoalan adalah adanya penetapan target penurunan emisi negara maju sebesar 50 persen pada tahun 2050 dari level 1990. Namun, target tersebut masih merupakan usulan.

Menurut Connie, berbagai kemungkinan masih bisa terjadi terkait jalannya persidangan. “Memerhatikan perkembangan, ada sinyal bagus bahwa seluruh delegasi siap berperan secara konstruktif mencapai satu tujuan bersama,” katanya. Apabila draf usulan disepakati untuk diteruskan, pertemuan tingkat menteri yang dimulai pekan depan akan mudah mencapai kesepakatan.

Sikap Indonesia

Delegasi Indonesia menyatakan mendukung usul tersebut, selama pada prinsip negara maju sebagai pihak penanggung beban ongkos mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terbesar. Sebaliknya, Indonesia akan menolak bila mewajibkan negara berkembang turut menurunkan emisinya.

“Selama tetap pada dua jalur, melanjutkan Protokol Kyoto dan ada rencana kerja sama jangka panjang sesuai kesepakatan di Bali, Indonesia akan mendukung,” kata juru bicara delegasi RI, Tri Tharyat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada sikap resmi dari kelompok negara-negara, seperti G-77 yang beranggotakan negara berkembang. Demikian halnya dengan kelompok negara maju di luar Eropa (Umbrella Group) dan Uni Eropa (EU).

Sebelumnya, negara pulau-pulau kecil (AOSIS) menyerukan kepastian jalannya negosiasi tetap dua jalur dan menolak kemungkinan  penggabungan antara Protokol Kyoto dan aksi kerja sama jangka panjang.

“ Anggota-anggota AOSIS ada di garis depan dampak perubahan iklim yang menghancurkan. Kami mengusulkan adanya kesepakatan mengikat untuk memastikan keberlanjutan Protokol Kyoto dan memperkuat UNFCCC dengan ‘Protokol Kopenhagen’ yang diadopsi di sini,” kata Duta Besar Grenada Dessima Williams.

Komentar datang dari WWF International, yang melihat draf usulan Presiden COP-15 secara positif. “Teks itu menyediakan dasar untuk keputusan politis yang benar. Memang masih ada perbedaan, tetapi teks itu akan membuka celah bahwa kesepakatan itu mungkin,” kata Kim Carstensen dari WWF Global Climate Initiative.

Yang dibutuhkan adalah kemauan dan kemampuan politik delegasi untuk mengisi celah-celah perbedaan negosiasi agar ditemukan jalan kesepakatan.

Sementara itu, kemarin 60 orang ditangkap karena melakukan protes kepada kelompok bisnis. Demonstran dari kelompok “Our Climate – Not Your Business” menyerukan, “Kami ingin menyatakan tidak pada penjahat bisnis untuk perubahan iklim karena ini akan dijadikan kepentingan bisnis,” ujar Thomas, salah seorang peserta protes. “Jangan sampai kelompok bisnis memengaruhi negosiasi di sini,” katanya.

Sumber  :

Arah Negosiasi Diharapkan Kian Jelas | Kompas, 12.12.2009

Sejumlah pihak mendesak agar kesepakatan yang dihasilkan dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB 2009 menonjolkan pengakuan atas hak asasi manusia. Pengakuan itu diminta sampai pada pelaksanaan di lapangan terkait dengan mitigasi dan adaptasi.

Adanya kesepakatan berdimensi HAM dinilai penting. “Jangan sampai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim justru meminggirkan masyarakat lokal dan masyarakat adat,” kata Josephole Simel dari  Mainyoto Pastoralist Integrated Development Organization.

Ia meminta agar para negosiator tidak terjebak dalam teknis negosiasi dan membicarakan uang belaka serta hanya terpaku pada huruf dan kalimat. Ada persoalan kemanusiaan di sana, yang akan terkena langsung dampak perubahan iklim.

“Bagi kami di Afrika, dampak perubahan iklim adalah persoalan keseharian, yaitu air semakin sulit. Perempuan berjalan kian jauh untuk itu. Masyarakat lokal tidak tahu perubahan iklim, tetapi mereka butuh solusi,” kata Jospeh, yang berasal dari Kenya.

Dari Indonesia, pekan lalu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) juga menyerukan hal yang sama. Mereka meminta pengetahuan lokal masyarakat adat dilindungi ketika diterapkan program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD). Banyak pula testimoni menyebutkan, hari melaut nelayan Indonesia telah berkurang hingga lebih dari 100 hari setahun akibat perubahan iklim.

Perwakilan dari negara-negara pulau kecil (AOSIS), Seychelles, menyoroti peran negara-negara maju sebagai emiter terbesar gas rumah kaca, yang perlu lebih serius mengurangi emisinya. “Sebesar apa pun upaya kami mengurangi emisi dan beradaptasi akan sia-sia tanpa komitmen negara maju,” kata Ronny Jumeau.

Bagi 43 negara pulau-pulau kecil, relokasi karena kenaikan muka laut berarti berpindah jauh ke luar pulau. Tak cukup banyak dan luas dataran tinggi di negara mereka yang bisa menampung kepindahan mereka.

“Kalau itu terjadi, kami bukan pengungsi. Pengungsi tahu kapan akan pulang, tetapi dampak perubahan iklim bersifat selamanya. Bagi kami, itu bisa berarti sebagai imigran. Bagaimana dunia menjamin keberadaan kami sebagai warga dunia ?” katanya.

Ronny, yang juga Wakil Tetap Seychelles untuk PBB, menilai konvensi perubahan iklim belum mengadopsi persoalan pengungsian dengan serius. Di satu sisi membahas pengungsian sebagai dampak perubahan iklim, tetapi di sisi lain tak ada satu pun panel global yang menangani persoalan terkini dan antisipasinya. Draf proposal dinilai belum banyak mengakomodasi sisi HAM, terutama prinsip partisipasi komunitas lokal dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Padahal mereka menjadi kelompok paling rentan dampak perubahan iklim.

Sumber  :

Kesepakatan Didesak Perkuat HAM, Gesit Ariyano dari Kopenhagen, Denmark
Kompas, 12.12.2009

Delegasi Indonesia menolak usul negara-negara maju mengaudit pelaksanaan progra, penurunan emisi 26 persen, sebagai bahan analisis rencana pemberian bantuan untuk target 41 persen. Alasannya, proyek itu bersifat sukarela dan pada persoalan kedaulatan.

Juru bicara delegasi RI, Tri Tharyat, di sela-sela sidang hari keempat Konferensi Perubahan Iklim 2009 mengungkapkan hal itu. “Bagaimana bisa konsultan asing datang lalu meminta data dan informasi yang tidak seharusnya,” katanya, Kamis (10/12).

Namun, Indonesia terbuka apabila negara maju bermaksud mengaudit rencana penurunan emisi 15 persen, yang merupakan selisih antara 41 persen dan 28 persen. Poin ini belum ada pemecahannya karena negara maju menginginkan ada kejelasan terhadap pencapaian 26 persen.

Sebelumnya, kelompok negara payung atau Umbrella Group (di antaranya AS, Australia, Norwegia, Jepang, Rusia, dan Eslandia) menegaskan perlunya target penurunan emisi gas rumah kaca penyebab pemanasan global dengan prinsip terukur, dilaporkan, dan bisa diverifikasi (MRV). Bukan hanya negara-negara maju yang diwajibkan, melainkan juga terhadap negara berkembang, sekalipun bersifat sukarela.

Langkah itu dinilai diperlukan untuk mencapai pembangunan yang rendah emisi karbon.

“Indonesia dalam posisi berbeda terhadap kewajiban yang diusulkan diterapkan bagi negara berkembang,” kata Tri. Sesuai Rencana Aksi Bali (BAP) yang disepakati pada COP-13 di Bali, Desember 2007 lalu, negara maju yang wajib melap[orkan emisi dan rencana penurunan targetnya.

Pada jumpa pers pertama Indonesia, Ketua Negosiator RI Rachmat Witoelar mengungkapkan, penurunan emisi secara sukarela sebesar 26 persen pada 2020 dari posisi saat ini besarnya sekitar 0,7 gigaton karbon dioksida (CO2). Namun, Indonesia tak menjawab detail pertanyaan media asing mengenai perincian data dan anggaran yang dibutuhkan untuk rencana tersebut.

Informasi dari anggota delegasi, keengganan Indonesia mengeluarkan cara pencapaian target itu karena belum dikonsultasikan resmi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

MRV jadi ganjalan

Perdebatan soal audit (MRV) program mitigasi di negara berkembang semakin tajam setelah muncul usul Denmark yang menyebutkan, negara berkembang wajib menurunkan emisi sebatas mereka mampu. Namun, hal itu tidak berlaku bagi negara-negara miskin dan negara pulau-pulau kecil yang tergabung pada Aliansi Negara-negara Pulau kecil (AOSIS) sebanyak 43 negara.

China, sebagai salah satu negara berkembang sangat pesat, menolak usulan wajib menurunkan emisi. Mereka sukarela menyampaikan program penurunan emisinya. Menurut Tri, posisi kelompok G-77 adalah menolak usulan yang mewajibkan penurunan emisi nasional.

Sumber  :

Indonesia Tolak Audit dari Luar, Gesit Ariyanto dari Kopenhagen, Denmark
Kompas, 11.12.2009