Sebelum 2014 Garut Bisa Terlepas dari Status Kabupaten Tertinggal, katanya. Foto : Ist

susibudiani – (Garut, Jumat 4/5 ).

Deputi IV Bidang Pembinaan Lembaga Sosbud pada Kementerian “Pembangunan Daerah Tertinggal” (PDT), H. Kana Buchori, M.Si menegaskan, Kabupaten Garut memiliki beragam potensi kearifan lokal, yang patut semakin dikembangkan dan dikerjasamakan dengan daerah lain.

Selain itu, Kabupaten Garut juga merupakan wilayah rawan bencana, memerlukan pula implementasi “grand desain” upaya penanggulangan, diantaranya menjabarkan penyusunan penanggulangan bencana Provinsi Jawa Barat, katanya saat didesak pertanyaan Green Leaves FM, Kamis.

Dia mengingatkan, pentingnya pengembangan dan dikerjasamakannya beragam potensi kearifan lokal, serta upaya penanggulangan bencana alam, merupakan salah satu prioritas, yang sepatutnya mendapatkan atensi serius dari pelbagai pihak di Kabupaten Garut, tandasnya seusai membuka Workshop “Kajian Penguatan Kapasitas Kelembagaan Lokal di daerah Tertinggal”, berlangsung dua hari di Garut.

Sedangkan mengenai kebijakan eneregi daerah ini, menurutnya jangan terbelenggu pemanfaatan energi fosil, melainkan perlu terus mencari solusi pemanfaatan energi alternatif, antara lain memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam geothermal maupun panasbumi, katanya.

Dia sangat khawatir di masa mendatang, justru kita yang mengimporr atau menjadi importir energi, padahal Kabupaten Garut memiliki banyak potensi sumber daya alam, imbuh Kana Buchori.

Bappeda Garut. Foto : Ist

” Widiyana : Targetkan Percepatan Pengentasan Desa Tertinggal “

Kepala “Badan Perencanaan Pembangunan Daerah” (Bappeda) kabupaten setempat, Ir H. Widiyana, CES mengemukakan, penyusunan klaster dan kelompok wilayah, merupakan salah satu strategi maupun kebijakan prioritas pembangunan, yang menjadi target percepatan pengentasan daerah tertinggal.

Kelompok pertama, sembilan kecamatan yang di wilayahnya hanya terdapat satu desa tertinggal, yakni desa tertinggal di Kecamatan Wanaraja, Kadungora, Leuwigoong, Kersamanah, Karangtengah, Selaawi, Cigedug, Cihurip dan Kecamatan Pameungpeuk.

Kemudian kelompok kedua, tujuh kecamatan yang di wilayahnya terdapat dua desa tertinggal, yakni desa tertinggal di Kecamatan Leles, Cibatu, Limbangan, Cibiuk, Tarogong Kaler, Mekarmukti dan Kecamatan Caringin.

Disusul kelompok ketiga, 21 desa tertinggal terdapat di kawasan yang telah ditetapkan Menko Ekonomi, sebagai kawasan Agropolitan, katanya.

Kelompok keempat, desa tertinggal terdapat di wilayah kerja pertambangan (IUP PT. Aneka Tambang. TBK dan WKP Panasbumi PT Pertamina Geothermal Energi serta PT. Chevron Geothermal Indonesia, melalui program CSR.

Kelompok kelima, desa tertinggal terdapat di wilayah kerja perkebunan besar swasta (PT. Condong dan PT. Nusamba) serta Perekebunan Negara (PTPN).

Serta kelompok keenam, desa tertinggal di kawasan yang direncanakan Kementerian PDT, sebagai lokasi sasaran program unggulan kabupaten dan bedah desa, ungkap Widiyana.

Dikatakan, berdasar identifikasi ulang 2011, desa tertinggal di Kabupaten Garut berkurang menjadi 137 desa dari total 431 desa/kelurahan. Sebaran desa tertinggal tersebut proporsinya 24 desa Wilayah Garut Utara, 37 desa Wilayah Garut Tengah dan 76 desa di Wilayah Garut Selatan, katanya pula.

Padahal pada identifikasi 2007, terdapat 207 desa tertinggal dari 424 desa/kelurahan, merupakan desa tertinggal yang tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten Garut.

Keberhasilan pengentasan desa tertinggal, hasil kerja keras Pemkab setempat juga tak terlepas dukungan Pemprov Jabar, maupun pemerintah pusat melalui beragam program pembangunan, kata Widiyana.

Termasuk peningkatan ekonomi masyarakat pada daerah rawan bencana, program bedah desa serta “Produk Unggulan Kabupaten” (Prukab), dirasakan memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pengentasan desa tertinggal di Kabupaten Garut.

Widiyana menyatakan pula, mengakselerasi pengentsan desa tertinggal di kabupatennya, perlu memberikan prioritas terhadap program pembangunan infrastruktur perdesaan, khususnya kegiatan pembangunan pasar perdesaan ditunjang pula pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat lokal.

Selain itu, program yang perlu menjadi prioritas berupa pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu serta jaringannya, khususnya terkait dengan pembangunan Pustu/Puskesdes.

Mewujudkan keberhasilan prioritas pembangunan tersebut, perlu pula dukungan melalui kapasitas kelembagaan lokal guna meningkatkan peran dan fungsi lembaga lokal yang tumbuh, berkembang dan mengakar di masyarakat.

Dalam proses pembangunan partisipatif di tingkat desa. Selain itu peran lembaga birokrasi memberdayakan masyarakat, untuk membangun industri bertumpu produksi unggulan lokal.

Serta dukungan tokoh masyarakat, budayawan, perguruan tinggi dan pengusaha, diperlukan  dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal, demikian Kepala Bappeda, Widiyana.

Kepala Bidang Ekonomi Bappeda, Bambang Heri, M.Si kepada Green Leaves FM katakan, seluruh jajaran Bappeda Garut berobsesi dan berupaya agar sebelum 2014 Kabupaten Garut bisa keluar dari status daerah tertinggal, yang saat ini masih menjadi salah satu dari 50 kabupaten tertinggal Di Indonesia.

Salah satu upayanya, Workshop penguatan kapasitas kelembagaan lokal di daerah tertinggal, diikuti 30 peserta dari desa dan kecamatan juga SKPD lingkup ekonomi.

Perhelatan tersebut, terselenggara atas kerjasama Kementerian PDT, dengan Fakultas Pasca Sarjana Universitas Pasundan Bandung, ungkap Bambang Heri. *****(SB/John).

Terdapat Areal Tanaman Terindikasi Tercemar limbah kulit Garut (Foto:Ist)

susibudiani – (Garut, Kamis 3/5 ).

Terdapat banyak areal tanaman di Garut, Jawa Barat, terindikasi tercemar maupun terkontaminasi limbah penyamakan kulit Kampung Sukaregang, sehingga produk vegetasi tersebut terasa asin.

Kepala Badan Lingkungan Hidup kabupaten setempat, Drs Mlenik Maumeriadi di ruang kerjanya kepada Green Leaves FM, Rabu, mengakui hal itu dan mengemukakan, sangat diperlukannya kesadaran dan kebersamaan kalangan pengusaha penyamakan kulit tersebut.

Agar bisa bersama-sama menentukan lokasi pembuangan limbah serpihan penyamakan kulit, sesuai aturan dan secara permanen, sehingga dapat dikelola dan bisa mendatangkan uang.

Karena jenis limbah itu, dapat pula dijual kembali kepada pengumpul untuk di daur ulang atau dimanfaatkan kebutuhan lainnya. Sedangkan pemerintah mempasilitasinya.

Niat baik dan kekompakan kalangan pengusaha, bisa dijadikan solusi penanganan limbah ini, agar tidak dibuang pada sembarang tempat dan tidak justru mengganggu, karena antara lain aroma baunya sangat menyengat.

Bahkan jenis limbah ini pun, jika terus-menerus terguyur hujan serta terpanggang sinar matahari bisa menimbulkan racun, katanya.

Program jangka panjang, berupa kajian secara menyeluruh karena terdapat unsur limbah B3 atau beracun, termasuk rencana memungsikan kembali tiga Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Sehingga masih sangat diperlukan kesadaran pengusaha membangun jaringan pipa pembuangan limbah, dari rumah produksi pada masing-masing Unit IPAL terdekat.

Kalangan Pengusaha perlu pula bergotong royong dapat membiayai operasional IPAL tersebut, kata Mlenik Maumeriadi. ****(SB/John).

Illustrasi (Foto:Apit)

susibudiani – (Garut, Kamis 3/5 ).

Kabupaten Garut, Jawa Barat, sekurangnya memerlukan areal sawah abadi seluas 125 hektar, menyusul dari 2,4 juta lebih penduduknya mengonsumsi beras 300 gram/jiwa/hari.

Sehingga perlu dukungan nyata atau tak hanya sebatas retorika, program pemerintah pusat tertuang dalam Undang-Undang No.41/2009 tentang sawah abadi. Ditegaskan, sawah produktif tidak boleh dialih fungsikan keperluan lain.

“Kami sangat mendukung program pemerintah pusat, agar areal produksi tak terganggu sehingga upaya mempertahankan ketahanan pangan nasional bisa tercapai,” kata Bupati Garut, Aceng H.M Fikri saat panen raya, Rabu.

Pihaknya segera menyusun Perda tentang tata ruang, mengatur dan melindungi persawahan produktif agar tak beralih fungsi, juga mengatur insfrastruktur, khususnya tata letak bangunan atau kepentingan pelayanan publik lain supaya lebih tertata sesuai fungsinya masing-masing.

“Adanya perlindungan sawah produktif, diharapkan bisa mempertahankan surplus saat ini mencapai 300 ribu ton per tahun. Kondisi itu diperkuat hasil panen raya padi saat ini menghasilkan sekitar 11 ton per hektar,” katanya.

Penduduk Indonesia paling banyak mengonsumsi beras, sekitar 139 kg/per orang, terpaut jauh dari bangsa lain seperti Jepang hanya mengonsumsi sekitar 60 kg/orang/tahun. Sedangkan Thailand antara 70 hingga 75 kg/orang/tahun.

Panen raya padi pada persawahan seluas 500 hektare di Blok Rancamaya Sukabakti  Tarogong Kidul antara lain dihadiri Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura setempat, Tatang Hidayat, MP.******(AJ/John/SB).

Suasana panas dan gerah menyebabkan murid belajar tidak nyaman (Foto:Ist)

susibudiani – (Garut, Kamis 3/5 ).

Momentum Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2012 ini bervisikan Mencerdaskan Anak Bangsa, digelar dimana pun termasuk di kota Kabupaten Garut, bersamaan masih banyaknya sarana sekolah rusak bahkan tak layak pakai.

Masih banyak murid terpaksa belajar di tenda darurat, termasuk yang juga terpaksa mengungsi jika kondisi cuaca tak mendukung berlangsungnya proses belajar-mengajar, demikian pemantauan di lapangan, Rabu (2/5).

Peringatan Hardiknas 2012 di Garut, sarat pula diwarnai aktivitas serimonial, di tengah saratnya infrastruktur sekolah di sejumlah daerah tak layak pakai.

Diantaranya SDN Sukamukti 1 di Kecamatan Banyuresmi, terdapat ratusan muridnya terpaksa belajar di tenda darurat akibat bangunan sekolah rubuh ditelan usia tua.

Sehingga para siswa, juga terpaksa harus belajar dengan menahan panas terik matahari termasuk semburan air hujan setiap diguyur hujan deras.

Hanya sisa bangunan berupa pondasi kayu, terpalnya robek, mereka tak bisa menyelenggarakan upacara bendera akibat tiang bendera pun tak ada lagi.

Seorang gurunya, Yayat mengaku, peringatan Hardiknas tahun ini sangat tak berkesan bagi murid serta seluruh rekan gurunya, kondisi enam ruang kelas, dua diantaranya tak lagi bisa terpakai akibat rata dengan tanah.

Para siswa terpaksa belajar di tenda darurat, jika hujan deras terpaksa pula diungsikan ke kelas lain dengan syarat siswa lain dipulangkan sebelum jam sekolah selesai, juga diakui seorang murid, Dinda.

Pemkab Garut juga Dinas Pendidikan setempat, mereka nilai sangat lamban melakukan perbaikan  kerusakan sarana sekolah, semula dijanjikan diperbaiki pada April 2012, namun hingga kini masih belum terealisasi.

Padahal kebutuhan pembangunan ruang kelas baru, sangat mendesak bisa segera dipenuhi, ungkap para guru serta murid sekolah tersebut. ****(Taufiq Hidayah/ John/SB).

Kekeringan (Illustrasi Foto:Ist)

susibudiani – (Surabaya, Rabu 2/5)

Oleh: Dr Ir Amien Widodo MSi *
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa bencana kekeringan saat ini mengancam penurunan produksi pangan nasional.

Dalam lima tahun terakhir, lahan yang terkena kekeringan mencapai 228.095 hektare dengan potensi puso mencapai 50.068 hektare.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan kekeringan sudah mencapai 95.851 hektare per Agustus 2011. Dari jumlah itu, lahan yang mengalami gagal panen atau puso sudah sebesar 3.713 hektare.

Jawa Barat menjadi provinsi terluas kedua yang kekeringan yakni seluas 25.949 hektare dengan puso 37 hektare. Urutan pertama adalah Sulawesi Selatan dengan kekeringan 27.889 hektare dengan puso 1.490 hektare, lalu Aceh (10.403 ha dan puso 143 ha).

Peringkat kekeringan keempat adalah Jawa Timur dengan tingkat kekeringan mencapai lahan seluas 3.842 ha dengan puso 623 ha, lalu Jawa Tengah (3.648 ha dan puso 39 ha).

Jika dikalkulasi dalam lima tahun terakhir, maka lahan kekeringan melanda lahan seluas 228.095 hektare dengan puso 50.068 ha.

Sungai yang harus dijaga ketersediaan airnya (Foto:Ist)

DPR (FPG) juga mendesak pemerintah agar segera memperbaiki manajemen persediaan pangan nasional, khususnya beras.

Ketersediaan pangan merupakan tanggung jawab dari negara, maka pemerintah harus memiliki kontrol yang dominan, sebab pangan merupakan sektor paling fundamental.

Pemerintah juga siap mengucurkan dana sebesar Rp3 triliun untuk mengantisipasi bencana kekeringan akibat perubahan cuaca yang melanda Indonesia.

Untuk jangka pendek, pemerintah akan melakukan langkah sosialisasi dan efisiensi penggunaan air di seluruh Tanah Air melalui Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Pemerintah juga akan meminta masyarakat untuk mencari sumber mata air baru dengan menggali sumur di beberapa tempat serta memanfaatkan teknologi modifikasi cuaca (hujan buatan).
Sementara untuk jangka panjang, pemerintah mencanangkan program diversifikasi pangan, perencanaan pengelolaan air yang memanfaatkan debit air sungai, serta kerja sama dengan gerakan penghijauan.

Khusus Jawa Timur, Pemerintah Provinsi setempat akan menyiagakan dana Rp4 miliar dari total Rp13 miliar yang diambil dari pos dana bencana untuk mengatasi masalah kekeringan di Jawa Timur.

Saat ini, musibah kekeringan di Jawa Timur meliputi 651 desa dari seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Dari 651 desa terbagi 483 desa menjadi tanggung jawab Pemprov Jatim, sedangkan 168 desa menjadi tanggung jawab kabupaten/kota.

Penebangan besar-besaran hutan yang menyebabkan berkurangnya resapan air (Foto:Ist)

Dana bantuan kekeringan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur sampai saat ini sudah digunakan selama 27 hari hingga kini (27/4), yang diserahkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat yaitu untuk pembelian air, jeriken, tandon penampungan, serta 120 truk yang mobile.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menangani masalah kekeringan, untuk antisipasi, dan pencegahan pada tahun-tahun mendatang.

Kekeringan hampir melanda seluruh Indonesia pada bulan September- Oktober 2012, padahal bulan September-Oktober memang kemarau dan selama ini dilalui tanpa bencana kekeringan.

Kekeringan ini terjadi karena mata air dan air sumur yang selama ini mereka pakai mulai hilang airnya, bahkan dulunya di saat kemarau ada mata air yang jumlahnya ratusan, tapi saat ini tinggal puluhan saja dengan debit kecil.

Kehilangan mata air akan diikuti berkurangnya jumlah sungai yang mengalir. Kekeringan atau kehilangan sejumlah besar mata air di pegunungan merupakan konsekuensi logis dari tingkah laku manusia selama ini terhadap kawasan tangkapan air dan penggunaan air yang melebihi kapasitasnya.
Efek Kerusakan Lingkungan

Bermula dari kebijakan pengembangan kawasan wisata pegunungan dan kawasan permukiman terpadu di pegunungan yang diikuti permukiman di sekitarnya, ibarat pepatah “ada gula ada semut”, mulailah perubahan kawasan lindung menjadi kawasan permukiman padat dan penebangan hutan untuk pelebaran kawasan semakin luas.

Pada tahun 1998, hampir seluruh rakyat seluruh negeri ini menuntut hak atas pegunungan sehingga terjadi pengambilan (penggundulan) sumber daya hutan besar-besaran di seluruh Indonesia atas nama rakyat, atas nama kemiskinan dan atas nama kerakusan.

Penggundulan tersebut berlanjut sampai sekarang dan sebagian besar dikembangkan sebagai lahan pertanian musiman, padahal secara topografis tidak cocok, tapi mereka tidak peduli.

Penebangan yang dilakukan umumnya penebangan yang brutal karena ditebang ke akar-akarnya karena akarnya ada yang membeli. Saat ini, kerusakan hutan sudah sangat parah dan sudah sangat luas.

Selain itu, air yang tersimpan di bawah akar juga akan ditransfer ke seluruh tubuh pohon dan diuapkan lewat daun (evapotranspirasi) bersamaan dengan proses fotosintesis. Fotosintesis berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi.

Akar pohon dalam upayanya mencari makanan mempunyai kemampuan untuk menerobos, memecahkan dan melapukkan batuan yang ada di dalam tanah sehingga unsur-unsur hara tanah yang ada dalam batuan bisa diserap oleh akar dan didistribusikan ke seluruh badan pohon sampai ke daun-daun.

Makin lapuk batuan makin banyak tersedia hara makanan yang dibutuhkan vegetasi sehingga karena bertambahnya waktu maka tanah hasil pelapukan akan menebal.

Akar tunggang pohon berfungsi sebagai pancang (anker) yang memaku tanah pada batuan dasarnya, sedangkan akar serabutnya berfungsi mengikat butiran tanah agar tidak longsor.
Bersamaan dengan berkurangnya luasan kawasan resapan air bersamaan dengan itu pula terjadi pengambilan air tanah secara besar-besaran, baik untuk keperluan rumah tangga, industri dan pertanian sehingga terjadi pengurangan jumlah air bersih yang tersimpan dalam tanah.

Konsekuensi lain khususnya di kawasan pantai terjadi perluasan pencemaran akibat intrusi air laut.

Penebangan hutan besar-besaran menyebabkan tanah di lereng semakin lama tidak terlindungi.

Awalnya, dimulai dengan kekeringan, berkurangnya mata air dan terjadi peningkatan aliran air permukaan yang akan diikuti peningkatan intensitas erosi tanah permukaan yang bisa mencapai ribuan kali lipat.

Air permukaan mengerosi tanah dan akan membawa tanah ini masuk ke badan sungai sehingga terjadi sedimentasi. Sedimentasi akan mendangkalkan sungai sehingga saat turun hujan berikutnya alur sungai tidak muat dan air akan meluap sebagai banjir.

Dampak penggundulan hutan yang paling mengerikan adalah terjadi longsor dan diikuti banjir bandang.

Pada tahun 2002, terjadi hujan dengan intensitas sangat tinggi di Indonesia sehingga terjadi longsor dan banjir bandang dengan intensitas sangat besar di beberapa tempat di Indonesia.

Tahun-tahun berikutnya terjadi pengurangan separoh lebih dari jumlah sumber air (mata air) dan peningkatan intensitas bencana erosi, longsor, banjir, banjir bandang dan angin puting beliung.

Penggundulan hutan juga mengakibatkan berkurangnya habitat bagi fauna-fauna yang dulunya tercukupi makanannya menjadi berkurang sehingga untuk kelangsungan hidup fauna-fauna tersebut, “mereka” pun bermigrasi mencari habitat baru yang saat ini sudah digunakan sebagai permukiman.

Ingat beberapa tahun lalu, di Sumatera ada gajah, babi hutan masuk ke permukiman, ada pula monyet, kelelawar (kalong), burung, dan lain-lain.

Beberapa waktu yang lalu, habitat kupu-kupu mulai terganggu sehingga berpindah ke vegetasi di permukiman dengan jumlah yang lebih besar dari biasanya.

Berita terakhir, terjadi penyerangan segerombolan kera terhadap perkebunan dan penduduk seperti yang terjdi di Sidoarjo (Jatim) dan Lampung.

Sebetulnya, penghuni hutan itu sangat banyak dan beragam, baik yang berukuran makro maupun yang berukuran mikro.

Kalau tidak segera dilakukan tindakan-tindakan bijak maka dikhawatirkan penghuni berukuran mikro seperti bakteri dan atau virus akan turun mencari habitat baru di permukiman, sehingga akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Contohnya, tomcat dan ulat bulu.

Habitatnya terganggu menyebabkan tomcat merambah pemukiman penduduk (Foto:Ist)

Untuk itu, kepada Presiden RI, Gubernur, Bupati, Wali Kota, penulis mengusulkan untuk secepatnya menetapkan Ketahanan Air sebagaimana Ketahanan Energi dan Ketahanan Pangan, sehingga bisa diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Penulis berharap, penetapan itu segera diikuti dengan rencana aksi. Salah satunya penetapan kawasan Resapan Mutlak yang hanya digunakan hutan, hutan, dan hutan.
Pilihan ‘kita’ adalah hutankan gunung, selamatkan air, selamatkan tanah, selamatkan biomassa, dan selamatkan ekosistem… sekarang atau masa depan ‘kita’ tidak akan terselamatkan akibat kekeringan di mana-mana.
*) Kepala Pusat Studi Kebumian, Bencana, dan Perubahan Iklim LPPM ITS Surabaya.
*) Dosen Tetap Jurusan Teknik Sipil FTSP ITS Surabaya.
*) Anggota Dewan Pakar Provinsi Jawa Timur (2007-2009).

(Sumber : Republika / Editing : SB)

Illustrai (Foto :Ist)

susibudiani – (Garut , Minggu 29/4 ).

Sebuah mini bus jenis Toyota Kijang bernopol D 1175 EO terjun bebas ke pesawahan di bawah jalan raya Bayongbong-Garut tepatnya Kampung Sipon Desa/Kecamatan Bayongbong Garut, Sabtu.

Akibat kecelakaan tunggal tersebut, dua penumpangnya dilarikan ke Rumah Sakit Guntur Garut karena luka cukup parah pada beberapa bagian tubuhnya. Selain itu kendaraan mereka juga mengalami kerusakan parah.

Berdasarkan informasi di lapangan, kedua korban yakni Rahmat, warga Margahayu Raya, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung dan Iman (31), warga Sekeloa Tengah, Kelurahan Lebak Gede Coblong, Kota Bandung.

Menurut seorang saksi mata, Dedi(59) warga setempat, sebelum melihat mobil melaju kencang dari arah Garut menuju Bayongbong itu terjun ke sawah di bawah jalan, sempat mendengar suara hantaman cukup keras.

Ia mengaku saat itu tengah mengobrol bersama beberapa rekannya, posisinya tak terlalu jauh dengan lokasi kecelakaan. Selain itu, situasi di daerah tersebut cukup sepi sehingga suara hantaman terdengar sangat jelas.

Dedi menduga mobil dikemudikan Rahmat tidak mengetahui kondisi jalan di wilayah tersebut, berkelok-kelok dan sepanjang jalan terdapat banyak sawah serta tebing.

Hal senada diungkapkan Syarif, warga lainnya. Menurut dia, wilayah ini memang dikenal daerah rawan kecelakaan. Tak terhitung kecelakaan di tikungan itu, katanya.

“Setiap bulannya selalu ada kecelakaan di tempat sama,” ungkapnya.

Dikatakannya, sebelum memasuki tikungan, kondisi jalan yang agak lurus sering membuat para pengendara seolah berlomba menggeber gas kendaraan mereka.

Namun, kata dia, banyak pengendara tak mengetahui bahwa setelah jalan lurus tersebut terdapat sebuah tikungan cukup tajam berbahaya sehingga banyak terjadi kecelakaan di wilayah tersebut.

Selain itu, kata dia, meski rawan terjadi kecelakaan, hingga kini tak ada satu pun rambu-rambu lalu lintas untuk mengingatkan para pengendara terutama bagi para pengendara yang pertama kali melewati wilayah tersebut.

“Apalagi malam hari, wilayah ini sangat gelap karena tak ada lampu penerangan jalan. Seharusnya dipasang lampu beserta rambu lalu lintas agar mengurangi kecepatan karena sangat rawan kecelakaan,” jelasnya.

Kapolsek Bayongbong, Kompol A Kustia mengatakan mini bus itu terperosok ke dalam sawah sedalam empat meter. “Dua penumpangnya selamat, tapi mereka mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit,” katanya.***** (zeny/john/SB).

Foto:Ist

susibudiani – (Jakarta, Kamis 26/4)

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr dr Sugiri Syarief mengatakan ledakan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Jumlah penduduk yang besar dan tidak berkualitas tentunya berpengaruh terhadap rendahnya sumber daya manusia (SDM) serta menjadi beban pembangunan,” kata Sugiri Syarief di Balikpapan, Selasa.

Ia mengatakan, BKKBN sebelumnya memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sebesar 234 juta jiwa. Namun berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 berjumlah 238 juta jiwa. Hingga 2012 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 245 juta jiwa.

Sedangkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) periode 2000-2010 sebesar 1,49 persen, meningkat jika dibanding tahun 1990-2000 yang hanya 1,47 persen. Namun diharapkan LPP pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 1,27 persen.

“Jumlah penduduk dunia pada 2011 sudah mencapai tujuh miliar dan dari 1000 penduduk dunia, 35 orang adalah penduduk Indonesia,” katanya.

Menurut Sugiri, di sisi lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia juga mengalami menurun. Posisi Indonesia berada di urutan 124 dari 187 negara. Padahal sebelumnya Indonesia di posisi 108.

Penurunan IPM, ujarnya, dilandasi tingginya angka “unmet need” KB atau tidak terpenuhinya kebutuhan layanan KB sebesar 9,1 persen, ditambah rendahnya kesadaran para suami yang ber-KB dengan total  hanya 1,5 persen.

Dijelaskan  bahwa program KB berperan terhadap peningkatan IPM dibidang kesehatan yakni  menurunkan angka kematian ibu (MMR) dan bayi (IMR), meningkatkan gizi anak, dan kemudian peningkatan di bidang pendidikan dan ekonomi.

Sedangkan peran KB dalam peningkatan SDM, katanya, yaitu memutus “lingkaran setan” kemiskinan.

“Kenyataan yang terjadi biasanya orang miskin yang banyak anak , akan  kawin dengan orang miskin juga. Jadi kemiskinan akan terus bertambah, untuk itu perlu diputus lingkaran kemiskinan itu,” kata Sugiri Syarief. ***** (SB/Sehatnews)

Obat - Illustrasi (Foto:Ist)

susibudiani – (Jakarta, Kamis 26/4)

Penyakit malaria yang banyak terdapat di daerah tropis yang menjadi habitat bagi nyamuk sebagai vektor penular menghadapi permasalahan baru terkait mulai munculnya resistensi terhadap obat malaria tertentu.

“Obat-obat malaria yang lama sudah tidak dipakai karena sudah ada gejala resistensi, jadi harus dihentikan. Sekarang kita menggunakan obat baru, Artemisinin based Combination Therapy (ACT) yang pemberiannya harus dilakukan dokter dengan dikonfirmasi oleh laboratorium,” kata Direktur Penyakit Bersumber Binatang Ditjen P2PL Kementerian Kesehatan Rita Kusriastuti dalam press briefing memperingati Hari Malaria Sedunia di Jakarta, Selasa.

Rita mengingatkan bahwa obat-obat tersebut tersedia di Puskesmas dan RS pemerintah dan diberikan secara gratis sehingga masyarakat diharapkan untuk tidak lagi mengkonsumsi obat yang dijual bebas tanpa konsultasi dengan petugas kesehatan.

Resistensi terhadap obat merupakan permasalahan baru yang muncul terkait penyakit malaria yang masih mengancam hingga setengah penduduk dunia dan menjangkiti 216 juta orang per tahunnya.

Dengan menggunakan ACT atas rekomendasi dokter dan dosis yang tepat, Rita mengatakan penyakit malaria diharapkan untuk dapat ditangani secepatnya dan menghindarkan kematian yang masih terjadi hingga 655 ribu orang tiap tahunnya. ****(SB/Sehatnews)

Nyamuk Malaria (Foto:Ist)

susibudiani – (Jakarta, Kamis 26/4)

Robert Newman, Direktur WHO untuk Program Malaria Sedunia, mengatakan bahwa program baru PBB yang dikenal dengan T3 atau test, treat and track (periksa, rawat dan lacak), bertujuan untuk mendorong negara endemis malaria dan rekannya untuk menyukseskan upaya pencegahan malaria selama lebih dari satu dekade terakhir.

“Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi kemajuan pesat dalam perkembangan peralatan diagnosa baru dan obat-obatan anti malaria yang efektif. Yang menjadi tantangan saat ini adalah menjamin bahwa peralatan itu dapat digunakan dan semua negara endemis malaria dapat mengukur dampak kesehatan masyarakatnya,” kata Newman.

Meskipun sudah ada kemajuan dalam memerangi malaria, penularan penyakit tersebut masih terjadi pada 99 negara di seluruh dunia dan penyakit itu terus melumpuhkan sistem kesehatan di banyak negara di Afrika.

Menurut data WHO pada 2010, penyakit yang dapat dicegah dan diobati itu telah mengakibatkan sekitar 655.000 kematian warga di seluruh dunia, yang 560.000 orang di antaranya adalah anak-anak di bawah usia lima tahun.

Hari Malaria Dunia dibentuk oleh Majelis Kesehatan Dunia pada sidang ke-60, Mei 2007, guna mengakui upaya dunia dalam memberikan penanganan efektif terhadap penyakit malaria. Perayaan itu diperingati setiap 25 April. ***** (SB/Sehatnews)

Siklus penularan malaria (Foto:Ist)

susibudiani – (Jakarta, Kamis 26/4)

Di Indonesia, secara statistik jumlah penderita malaria tidak terlalu banyak dibandingkan dengan negara-negara Afrika, meskipun jumlahnya masih cukup besar.

Jumlah pasien malaria tahun 2011 tercatat sebanyak 256.592 orang dengan jumlah kematian 388 orang, menurun dari 2010 yang berjumlah 432 kematian.

Indonesia sebagai salah satu negara tropis dikatakan oleh ahli malaria dari RS Tomohon Sulawesi Utara Paul Heryanto tidak akan dapat menghilangkan nyamuk anopheles sebagai penular penyakit secara total.

“Kita hidup di daerah tropis, malaria itu sebenarnya biasa. Masalahnya adalah di nyamuk, jika anda tidak digigit nyamuk, anda tidak akan tertular malaria,” ujarnya.

Oleh karena itu, pencegahan utama bagi terjangkit penyakit malaria disebut Paul adalah dengan menghindari gigitan nyamuk yang dapat dilakukan dengan berbagai hal, misalnya menggunakan kelambu jika tidur, menggunakan semprotan serangga atau lotion penolak nyamuk pada kulit.

“Tidak mungkin menghilangkan nyamuk di Indonesia, yang bisa dilakukan adalah berhati-hati terhadap nyamuk,” ujarnya.

Director CDC Unicef William Hawley mengungkapkan di Indonesia ada sekitar 25 spesies nyamuk anopheles yang menyebarkan malaria, dibandingkan dengan Afrika yang hanya memiliki dua jenis spesies.

“Tiap spesies punya cara masing-masing untuk menularkan malaria dan punya perilaku khusus. Yang berbahaya adalah nyamuk yang makan darah manusia dan memiliki siklus hidup yang panjang, lebih dari 10 hari,” ujarnya.

Meskipun demikian, pemerintah menargetkan untuk melakukan pengurangan atau eliminasi malaria mulai tahun 2015 di beberapa pulau dan tahun 2030 untuk eliminasi malaria total di seluruh Indonesia.

Secara rinci, pada tahun 2015 diharapkan eliminasi malaria dapat dilakukan di Pulau Jawa, Provinsi Aceh, dan Kepri sedangkan eliminasi tahun 2020 ditargetkan dilakukan di Pulau Sumatera, Provinsi NTB, Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi serta tahun 2030 di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, NTT dan Maluku Utara. ****(Sehatnews/SB)

Wagub Jabar Dede Yusuf (Foto:Ist)

susibudiani – (Pangandaran, Kamis 26/4 ).

Saat ini sekurangnya terdapat dua persen dari Penduduk Provinsi Jawa Barat, atau sekitar 850 ribu terkait permasalahan Narkoba.

Sehingga provinsi ini, berpredikat peringkat kedua Di Indonesia terkait permasalahan barang haram tersebut termasuk HIV/AIDS, ungkap Wakil Gubernur Jabar, Dede Yusuf selaku Ketua Umum Badan Narkotika Provinsi Jabar di Nusantara Beach Hotel, Pangandaran, Rabu malam.

Peringatan tersebut kembali dikemukakan Wagub Dede Yusuf diwakili Kepala Bidang Pengendalian Operasi BNP Jabar, Drs Muhammad Nizar, MM. Pd saat membuka pelatihan diteksi dini penanggulangan penyalahgunaan Narkoba Jabar angkatan I dan II/2012.

Sehingga menurutnya, permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, merupakan masalah bersama, yang bisa menimpa siapa saja, tanpa menganal batas.

Narkoba, katanya dahulu dianggap mahal, namun kini banyak alternatifnya bisa diperoleh dengan harga murah.

Peredaran gelap Narkoba, memanfaatkan tempat-tempat tertentu, karena itu terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas juga perluasan penyebarannya, akibat tingginya konsumsi Narkoba.

Di Jabar juga terdapat beberapa rumah yang menjadi produksi Narkoba, melibatkan jaringan internasional.

Termasuk belum lama ini, ditemukan kapal tanker di perairan Sukabumi, didalamnya memproduksi Narkoba, dengan barang bukti 2,7 kg shabu bernilai Rp4,5 miliar.

Wagup mengatakan pula, mulai tahun depan program-program BNP Jabar pelaksanaanya bisa diselenggarakan BNNP, BNP tak lagi memiliki kepanjangan tangan BNK setiap kabupaten/kota melainkan di beberapa daerah terdapat BNNK.

Pelatihan berlangsung tiga hari dalam dua angkatan diikuti 80 peserta.

Antara lain dimaksudkan, meningkatkan pengetahuan tentang bahaya peredaran gelap Narkoba melalui jalur darat dan pantai.

Tujuan khusus pelatihan, antara lain meningkatkan pemahaman petugas, aparat pengamanan, meningkatkan kepedulian seluruh elemen masyarakat.

Sedangkan materi yang disajikan, pengenalan dini terhadap penyalahgunaan Narkoba, diteksi dini dan peranan remaja dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba, perspektif permnyalahgunaan dan penanggulangan Narkoba di Wilayah Jabar, sanksi pidana bagi pelaku penyalahguna Narkoba, serta terbentuknya Satgas baru. *****(John/SB).

Buah Kopi (Foto :Ist)

” Garut Miliki Sumber Daya Hutan Potensial “

susibudiani – (Garut, Rabu 25/4)

Jajaran Dinas Kehutanan Kabupaten Garut, kini menyiapkan prakondisi sumber daya manusia/ masyarakat melalui proses pembelajaran dan sharing pengalaman pada usaha tani budidaya kopi.

Agar bisa meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha budidaya kopi, juga mempercepat upaya pengembangan usaha tani budidaya kopi, guna meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dari hasil hutan non kayu melalui “Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat” (PHBM).

Demikian antara lain dikemukakan Kepala Dishut, Ir Sutarman didampingi Kepala Seksi Litbang Dishut setempat, Kuswana, S.Hut kepada Garut News, Selasa. Pada temu usaha petani kopi, terkait kegiatan perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan diikuti 60 peserta, berlangsung selama tiga hari di Paseban Garut.

Mereka berasal dari 34 desa atau 19 kecamatan, juga terdapat 13 UPTD Wilayah Kehutanan serta delapan peserta Asper Perum Perhutani, yang terdapat kegiatan PHBM kopi, katanya.

Hingga 26 April, mendapatkan sajian materi dari Dishut Garut, Perum Perhutani, Disperindagkop, Disbun, Kelompok Pengembang Kopi Pangalengan, serta dari pengusaha buyer kopi.

Dengan materi, kebijakan pembangunan kehutanan di Kabupaten Garut, kebijakan PHBM Kopi Garut, pengembangan usaha produk kopi, peluang pemasarann kopi ke luar negeri, pemeliharaan tanaman kopi, manajemen kelompok, serta peluang pemasaran Kopi Jawa Barat.

Penyelenggara pun, menyiapkan fasilitas peserta berupa peralatan tulis, bantuan transfortasi dan uang saku, akomodasi dan konsumsi serta jaket dan tas temu usaha petani kopi, katanya pula.

Sutarman dan Kuswana juga mengemukakan, selama 2011 realisasi produk kopi kegiatan PHBM di lahan Perhutani, dari 33.238 tanaman kopi, 98.816 diantaranya telah berproduksi mencapai seribu ton kopi, jumlah ini belum termasuk kopi rakyat yang ditanam di luar kawasan hutan.

” Garut Miliki Sumber Daya Hutan Potensial “

Bupati Garut diwakili Sekretaris Daerah setempat, H. Iman Alirahman, SH, M.Si ketika membuka perhelatan tersebut, antara lain mengemukakan dari seluas 307.407 hektare luas wilayahnya, terdapat 35 persen diantaranya potensi sumber daya hutan.

Terdiri 24,77 persen hutan konservasi, 70,06 persen hutan lindung, 5,02 persen hutan produksi terbatas serta 0,15 persen hutan produksi.

Kata dia, di wilayahnya pun terdapat 187 “Lembaga Masyarakat Desa sekitar Hutan” (LMDH), 32 LMDH diantaranya pembudidaya tanaman kopi, dengan PHBM nya sebagai pola kolaborasi untuk berjuang menyelematkan hutan, dengan tetap menjaga kelestariannya tetapi rakyat tetap bisa sejahtera, katanya.

Menurutnya, kini minat masyarakat membudidayakan kopi cukup tinggi khususnya dengan PHBM, bahkan ada pula dipasarkan ke luar negeri, karena itu patut dipikirkan setiap kegiatan budidaya, juga sekaligus upaya penyalurannya.

Juga sangat diharapkan, kualitas produk Kopi Garut bisa segera sejajar dengan Kopi Medan serta Toraja, dengan tetap menjaga fungsi lingkungan termasuk peningkatan pemberdayaan masyarakatnya. ****(John/SB).

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) menyatakan resistensi terhadap obat antimalaria menjadi salah satu faktor yang mengancam keberlanjutan upaya pengendalian penyakit malaria.

Bersama dengan kendala pendanaan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang malaria, resistensi obat berpotensi membalikkan pencapaian upaya pengendalian malaria yang sudah dilakukan dalam satu dekade terakhir, demikian siaran pers  WHO Regional Asia Tenggara, Selasa.

Oleh karena itu WHO meminta pemangku kepentingan bidang kesehatan mengalokasikan lebih banyak dana untuk pengendalian malaria guna memastikan pencapaian target pengendalian malaria.

Menurut data organisasi kesehatan itu, di Asia Tenggara ada 28 juta kasus malaria dengan 38.000 kematian pada 2010. Angka kejadian malaria per 1.000 populasi berisiko sudah turun dari 30 tahun 2000 menjadi 22 pada 2010.

Meski program pengendaliannya menunjukkan pencapaian bermakna namun penyakit malaria masih menjadi beban di beberapa negara termasuk Bhutan, Indonesia, Nepal, Srilanka, dan Thailand.

Resistensi obat antimalaria mulai muncul di beberapa negara. Tahun 2009 resistensi terhadap obat Artemisinin muncul di perbatasan Thailand dan Kamboja. Kondisi serupa muncul di Vietnam dan Myanmar pada 2011. ****(SB/Rep)

Illustrasi pohon (Foto:Ist)

susibudiani – ( Garut, Senin 23/4 ).

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Garut, Ir Sutarman mengaku sangat prihatin dengan kondisi Garut, khususnya di wilayah perkotaan masih minim pepohonan.

Saat ini, Garut hanya memiliki hutan kota sekitar 1,5 hektare. Padahal bagi kawasan setingkat Garut dengan tingkat polusi cukup tinggi diperlukan hutan kota sedikitnya 40 hektar.

“Hutan kota Garut khususnya perkotaan masih sangat kurang. Saat ini hanya memiliki ruang terbuka hijau tidak lebih 1,5 hektare terfokus di kawasam Kerkof. Padahal diperlukan sekitar 40 hektar,” kata Sutarman, Minggu.

Karena itu, dalam waktu dekat pihaknya segera merencanakan terbentuknya ruang terbuka hijau (RTH), selain meningkatkan penanaman pohon pada kiri dan kanan jalan, juga dimasudkan menyerap kadar polutan agar tingkat polusi udara bisa diminimalisasi, katanya.

RTH hijau itu dipusatkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pasirbajing, Kerkof, Nusaindah, serta obyek wisata Situ Bagendit dan Situ Cangkuang.

Tak hanya itu,  Dishut pun mengupayakan penanaman pohon di tempat pelayanan umum, instansi, dan sekolah. Ditargetkan 2012, wacana tersebut bisa dilaksanakan, katanya pula.

Sebagai langkah awal, akan menanam pohon pioneer seperti jabon dan geumelina supaya cepat tumbuh. Penanaman kedua jenis pohon itu sebagai upaya regenerasi pepohonan yang tua dan kondisinya tidak layak karena dikhawatirkan bisa membahayakan warga.

Selanjutnya, mengupayakan penanaman jenis pohon tahunan seperti mahoni dan pinisium, jenis pohon tersebut lebih kuat dan sanggup bertahan hidup hingga berpuluh-puluh tahun lamanya, sehingga relatif aman.

Didesak masalah perawatan dan penebangan pohon yang  tidak layak dan membahayakan warga, dirinya tak bisa berkomentar banyak.

Menurutnya, hal itu belum ada kejelasan instansi mana yang lebih berwenang. Padahal, saat ini di kawasan kota banyak terdapat pohon yang sudah mati dan mengering sehingga perlu segera ditebang. *******(aj/jdh/SB).   

susibudiani – (Surabaya, Minggu 22/4)

Nasib Pulau Jawa dan Bali berada di ambang mengkhawatirkan dari sisi ketersediaan air. Sebab, kedua pulau padat di Indonesia itu diprediksi akan mengalami defisit air pada 2020 mendatang saat musim kemarau.

Menurut pengamat Air Surabaya, Prigi Arisandi mengatakan, kebutuhan air di kedua pulau itu pada 2020 mendatang sekitar 44,1 miliar meter kubik.

Namun, pada saat yang sama, ketersediaan air di Jawa-Bali hanya sekitar 25,3 miliar meter kubik.

Sementara di wilayah Jawa Timur, ketersediaan air per tahun dan per kapitanya sudah mencapai 1750 meter kubik.

Padahal, standar kebutuhan air per tahun per kapita sebanyak 2000 meter kubik.

Hal tersebut menurut Prigi disebabkan karena jumlah kerusakan daerah aliran sungai serta pencemaran air yang terus meningkat, terlebih jumlah konsumsi air terus meningkat per tahunnya.

Di sungai Brantas volume air untuk 10 tahun mendatang masih relatif aman, namun kondisi tersebut tetap dikhawatirkan karena kualitas airnya yang terus menurun terjadi di aliran sungai di Surabaya.

“Untuk itu dibutuhkan model pengelolaan air lintas sektor, lintas wilayah dan lintas kepentingan untuk menyelamatkan air,” kata dia dalam keterangan persnya.

Sementara itu pakar tanggap bencana Jawa Timur yang juga Dosen ITS Surabaya Amien Widodo mengungkapkan keadaan bencana seperti banjir dan tanah longsor merupakan efek dari pola air.

Penebangan hutan secara besar-besaran yang menyebabkan banjir di wilayah Indonesia, akibatkan peningkatan intensitas erosi tanah permukaan.

Air permukaan akan mengerosi tanah dan membawanya ke badan sungai yang mengakibatkan pendangkalan.

Jika sudah terjadi pendangkalan, volume air yang tertampung sungai menjadi sangat sedikit.

Jika volume air hujan berlimpah, maka air dari sungai akan keluar dan mengakibatkan banjir.

Hal itu merupakan efek jangka panjang berkurangnya sumber mata air karena penebangan hutan besar-besaran, hutan yang mengalami penebangan terbesar adalah hutan resapan.

Kehilangan sumber mata air akan mengakibatkan hilangnya sumber aliran sungai, kekeringan akan melanda wilayah Indonesia sudah sedikit sumber mata airnya.

Amien mengharapkan sikap pemerintah untuk menjaga ketahanan air seperti ketahanan energi dan pangan.

Dengan mengalokasikan anggaran untuk antisipasi kekeringan hanyalah bersifat sementara, dibutuhkan aturan yang tegas terkait masalah ini.

“Salah satunya dengan membuat resapan mutlak, yaitu daerah yang dikhususkan untuk menjadi hutan,” kata dia kepada wartawan, Minggu (22/4)

Sebab, tambah dia, dengan tetap menjaga keberadaan hutan, sama artinya juga menyelamatkan gunung, menyelamatkan air, menyelamatkan tanah, biomassa, ekosistem dan masa depan bangsa Indonesia.

Pemerintah Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur no. 12 tahun 2011 harusnyaa menjadi salah satu sarana untuk menjaga kelangsungan hutan sebagai sarana konservasi air tanah di Jawa Timur dan Surabaya khususnya. ****(SB/Rep)

Un SMP/MTs (Foto : Ist)

” UN Bisa Dinilai Wujudkan Kredibilitas Murahan “

Oleh John Doddy Hidayat

susibudiani – ( Garut,  Senin 23/4 ).

Fenomena penyelenggaraan “Ujian Nasional” (UN), selain merepotkan juga menelan biaya besar, bahkan bermakna tidak jelas, tetapi masih terus dilaksanakan.

Sehingga barangkali bisa diibaratkan nyaris menyerupai “Kafilah Menggonggong – Gogog Tetap Berlalu”.

Menyusul, dalam keputusan tertanggal 14 September 2009, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi pemerintah terhadap perkara UN.

Alasannya, para tergugat, yakni Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pendidikan Nasional, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan telah lalai memenuhi kebutuhan hak manusia di bidang pendidikan dan mengabaikan peningkatan kualitas guru

MA melarang UN yang digelar Departemen Pendidikan Nasional. Alasannya, para tergugat, yakni presiden, wakil presiden, menteri pendidikan nasional, dan ketua badan standar nasional pendidikan telah lalai memenuhi kebutuhan hak manusia di bidang pendidikan dan mengabaikan peningkatan kualitas guru.

Pada situs mahkamahagung.go.id, keputusan menolak kasasi perkara tersebut Beromor 2596 K/Pdt/2008, diputus 14 September 2009. Gugatan ini mencuat lewat gugatan Kristiono, meminta pemerintah meninjau ulang sistem UN.

Keputusan MA disambut masyarakat, termasuk korban UN. “Merasa tidak adil, perjuangan belajar tiga tahun tidak dinilai pemerintah, hanya hasil akhir UN yang dilihat”.

Hingga kini, Departemen Pendidikan Nasional masih mempelajari putusan MA, terkait meniadakan UN ,maupun mengajukan peninjauan kembali atau PK atas keputusan itu.

Secara yuridis sudah dibatalkan MA. Tuntutan itu dilayangkan lebih dari enam tahun lalu dan dalam perjalanan terjadi perubahan signifikan.

Namun, pembatalan tersebut (minimal sementara waktu) perlu ditaati. Di sini kita pun paham, teguran dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Kementerian Pendidikan, Selasa (10/4/2012).

Justru bisa saja membuat siswa gelisah dan sedih. Mereka ”ditakdirkan” mengikuti UN yang notabene sudah dibatalkan.

Hal lain lebih fundamental. Secara pedagogis-edukatif, ujian—bersama dua komponen lainnya: pemahaman konseptual dan penerapan metodologi pengajaran—merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah proses pendidikan.

Sekolah bertanggung jawab memungkinkan agar para pengajarnya memiliki pemahaman konseptual tepat dan punya metode pengajaran kreatif yang memampukan siswa memahami materi secara tepat.

Pada akhirnya, sekolah juga yang menguji demi mengetahui kadar penyerapan materi yang diajarkan.

Tentu kita harus realistis. Agar setiap sekolah tak jadi pulau sendiri di tengah lautan pendidikan, Musyawarah Guru Mata Pelajaran mesti lebih diberi otonomi dan diberdayakan.

Di sana para guru pada gugus tertentu sepakat mempertajam pemahaman konsep, berbagi metode pembelajaran, dan akhirnya dapat menyusun bersama ujian yang bisa diterapkan di gugusnya.

Dipastikan kerja seperti ini meletihkan. Pemerintah pusat perlu beralih dari UN yang dilaksanakan secara ”pukul rata”.

Mereka harus bergerilya dari daerah ke daerah, memantau apakah semua standar pendidikan dipenuhi sebagai jaminan pasti akan menuai hasil pada ujian, yang notabene diselenggarakan sendiri oleh sekolah.

Peran seperti ini, juga tentu jauh untuk disebut sebagai proyek yang menelan biaya tak sedikit, seperti yang didapat dari pelaksanaan UN.

Namun, yang pasti, ujian semacam ini akan bersih dari aneka kongkalikong; hal yang  jadi rahasia umum dalam UN.

Di sini, instansi vertikal tak lagi melakukan manipulasi berjamaah untuk meluluskan sebanyak mungkin siswa karena di sanalah kredibilitas murahan tercipta.

Jika kekeliruan ini dipahami, ujian yang dilaksanakan di setiap sekolah atau gugus akan jadi momen menggembirakan dan bukan menyedihkan.

” UN SMP/MTs di Garut “

Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Dikmen Disdik Garut, Ela Halimin kepada Garut News, mengemukakan sejak Sabtu pagi (21/4) tiba di komplek perkantoran Disdik setempat, soal UN bagi murid SMP dan MTs.

Sebanyak 30.882 murid SMP dan 12.255 murid MTs akan mengikuti UN mulai Senin (23/4), sehingga soal UN pun langsung didistribusikan pada delapan rayon SMP, serta sekurangnya lima rayon MTs.

Mulai Senin (23/4), setiap harinya diujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika serta mata pelajaran IPA.

Menyikapi mengenai UN dinilai sebagai “kebohongan besar”, Ela Halimin kepada Garut News katakan, secara pribadi dan institusional dirinya tak mau berkomentar, katanya. *****(Berbagai Sumber/John/SB).

” Antam Tak Menjelaskan Belum Dilakukan Ekploitasi “

susibudiani –  (Garut, Minggu 22/4 )

Sejauh ini, PT. Antam, perusahaan bergerak bidang pertambangan di Pakenjeng dan Pamulihan Garut meradang, karena sebatas melakukan eksplorasi atau survey dan penelitian, katanya.

Penelitian dilakukan dengan mengambil contoh bebatuan memastikan keberadaan kandungan emas serta mineral pengikut lainnya seperti tembaga, timbal, seng, perak, dll, sejak 1991 lalu.

Menurut Bagian Geologis Antam, Bambang selama kurun waktu berjalan kegiatan lebih banyak melibatkan warga setempat, termasuk operator mesin pengeboran.

Bahkan tak sedikit warga setempat menghendaki agar lahan milik mereka dijadikan titik pengeboran, katanya pula.

Pernyataan itu sekaligus menepis tudingan yang merasa terganggu kegiatan eksplorasi.

Tetapi, tindakan kontra yang meraka lontarkan sama sekali tidak mendasar dan tanpa alasan jelas, ungkapnya, Jumat.

Kegiatan eksplorasi tak hanya dilakukan pada lahan milik warga, melainkan juga pada tanah carik desa dan lahan milik Perhutani dengan kompensasi saling menguntungkan.

“Satu titik pengeboran hanya menghasilkan lubang berdiameter delapan centimeter berkedalaman 150 meter hingga 450 meter.

Getaran mesin pengeboran relatif kecil, sehingga tidak berpotensi terjadi gempa serta tak berdampak pada lingkungan,” pungkasnya.

Namun pihak Antam tak menjelaskan alasan kegiatan ekplorasinya hingga kini masih berlangsung, atau belum dilakukan ekploitasi. ******(aj/jdh/SB). 

” Gencar Menanam, Masih Lemah Memelihara “

Sebanyak 200 pohon jenis jabon dan geumelina ditanam di kawasan Terminal Non Bis Guntur Garut, Jumat, diprakarsai Dishub bekerja sama Dishut setempat, sebagai langkah awal menuju “Green Terminal” (terminal hijau), ungkap Kadishub, H. Budiman, SE, M.Si kepada reporter Green Leaves FM.

“Terminal, tempat pelayanan umum harus memberikan rasa nyaman dan teduh. Karena itu, berusaha menatanya agar penumpang betah. Penanaman pohon juga upaya mengurangi tingkat polutan,” katanya.

Budiman katakan, penanaman pohon dilakukan tak hanya di Terminal Guntur, melainkan pada beberapa Sub. Terminal seperti Sub Terminal Malangbong, Limbangan, dan Pameungpeuk.

Supaya tertanam kepedulian dan rasa saling memiliki, dalam perawatan pohon yang baru ditanam bisa melibatkan unsur lain, diantaranya para pemilik kios yang mangkal di dalam terminal. Menyusul selama ini kerap terjadi “Gemar Menanam, tetapi Masih Lemah memeliharanya”.

Penanaman pohon, bentuk dukungan terhadap program dicanangkan pemerintah, seperti gebyar penanaman seribu pohon, merespon isu pemanasan global (global warming), serta mendukung terciptanya ruang terbuka hijau khususnya di Garut.

Memudahkan proses penanaman, Dishub meminta bantuan Dinas Binamarga menyediaan kompressor jack hummer atau alat melubangi lahan beralaskan aspal, berikut operator dan tenaga kerjanya.

“Lahan menanam pohon beralaskan aspal keras, sehingga sulit ditembus. Agar mudah, kamipun minta bantuan Dinas Binamarga,” ujar Sekretaris Dishub, Dik Dik Hendrajaya, M.Si.

Lubang berukuran 50 cm2 berkedalaman sekitar 60 cm, serta jarak antara lubang ke lubang lainnya sekitar tiga meter. Penamanam dilakukan silang jenis jabon dengan geumelina.

” Sutarman : Tanaman Pioneer “

Kepala Dinas Kehutanan Garut, Ir Sutarman mengatakan jabon dan geumelina jenis tanaman pioneer, bisa tumbuh cepat. Dalam rentang waktu berkisar tiga hingga empat bulan, bahkan bisa mencapai ketinggian tiga hingga empat meter, katanya.

Selain itu, kedua jenis tanaman tersebut juga dapat menyerap gas karbon dioksida (CO2) dengan cepat, sehingga diharapkan membantu menurunkan kadar polutan. Dasar itulah sehingga kedua jenis tanaman ini menjadi pilihan utama ditanam di kawasan Terminal Guntur Garut.

“Rentang waktu tiga hingga empat bulan mendatang, kita menyaksikan hasilnya. Kedua jenis tanaman ini mencapai ketinggian antara tiga hingga empat meter, mampu cepat menyerap kadar karbon dioksida, sehingga menurunkan tingkat polutan,” ungkap Kadishut Sutarman.

Dia katakan pula, terminal itu ruang publik, tingkat polusinya sangat tinggi. Maka diperlukan pepohonan rindang. Hijaunya dedaunan juga mewujudkan udara sekitarnya menjadi sejuk, katanya.

Penanaman pohon di Terminal Guntur, sebagai upaya menciptakan ruang terbuka hijau (RTH), mendukung keberadaan hutan kota dan keberadaan pohon pada kiri dan kanan jalan, tambah Sutarman. ******(aji/ john/SB).

” Akibat Selama Tiga Tahun Terakhir, Inkes Garut Masih Terpuruk ”

Masyarakat Kabupaten Garut, masih menunggu tuntasnya realisasi janji manis Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mendongkrak peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan, katanya merespon sarana prasarana kesehatan masyarakat setiap kabupaten/kota, melalui program pengembangan Puskemas menjadi Puskemas berfungsi “PONED” (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar).

Maupun Puskesmas Mampu PONED,  sebanyak 86 Puskesmas pada 24 kabupaten/kota, ungkap Gubernur Heryawan, pada Peresmian Gedung Baru Akademi Keperawatan Bidara Mukti Garut, Kamis (29/12/2011).

Tahun 2011 kata dia, Pemprov mengalokasikan pengadaan alat kesehatan PONED didistribusikan pada 100 puskesmas terpilih di 26 kabupaten/kota, serta penyediaan tenaga kesehatan terdiri dokter PTT dan bidan PTT provinsi terlatih PONED untuk Puskesmas yang dipersiapkan menjadi Puskesmas PONED.

Sedangkan 2012 katanya pula, dengan dukungan anggaran fungsi kesehatan mencapai 10 persen dari total APBD, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 36/2009 tentang Kesehatan, juga berencana kembali membangun 200 puskesmas PONED, berikut pengadaan alat kesehatan PONED dan penyediaan tenaga kesehatan terlatih PONED, serta rintisan program KTP berasuransi masyarakat.

Sebagai bagian upaya bersama memfasilitasi tercapainya hak setiap warga Jabar memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak yang aman, bermutu, dan terjangkau, sehingga diharapkan bermuara tercapainya indikator kesehatan Jabar 2015.

Meningkatkan Angka Harapan Hidup menjadi 72 tahun, menurunkan AKI melahirkan menjadi 118 per 100 ribu kelahiran hidup, menurunkan AKB menjadi 24 per seribu kelahiran hidup, serta menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada anak balita menjadi kurang dari 15 persen, katanya.

Ilustrasi. Foto : Ist

” Akibat Selama Tiga Tahun Terakhir, Inkes Garut Masih Terpuruk “

Harapan masyarakat Garut, tuntas terealisasinya janji manis gubernur, menyusul selama tiga tahun terakhir, kualitas ”Indeks Kesehatan” (Inkes) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, masih terpuruk, padahal indikator makro tersebut, salah satu penunjang kondisi ”Indeks Pembangunan Manusia” (IPM).

Sehingga upaya peningkatan kualitas Inkes itu, dijadikan prioritas pelaksanaan program pembangunan di daerah ini, ungkap Kepala ”Badan Perencanaan Pembangunan Daerah” (Bappeda) setempat, Ir H. Widyana, CES saat didesak pertanyaan Garut News, Jumat.

Informasi yang dihimpun Garut News, juga menunjukan Inkes Garut 2009 bertengger pada angka 67,00 disusul 2010 (67,67) sedangkan angka proyeksi 2011 (67,92), atau masing-masing hanya meningkat di bawah satu digit.

Merayapnya peningkatan kualitas Inkes itu, menyusul angka kematian bayi (per seribu kelahiran hidup) juga masih tinggi, pada 2009 (51,65) kemudian 2010 (50,87) serta 2011 (50,62).

Dalam pada itu, angka kematian ibu (per 100.000 kasus kelahiran) terdiri 2009 (219,64), 2010 (210,86) serta proyeksi 2011 (202,07).

Dengan ”Angka Harapan Hidup” (AHH) pada 2009 (65,20), 2010 (65,60) serta pada 2011 (65,75 tahun).

Masih menurut Widyana, upaya meningkatkan kualitas Inkes, antara lain dilakukan secara langsung, yang bisa melalui pasokan ”bantuan sosial” (bansos), serta dengan penambahan pendistribusian bidan desa, termasuk ”paraji” (dukun beranak) terlatih, katanya.

Bappeda, kata Widyana pula, juga menyiapkan LKPJ, pelaksanaan Musrenbang dan kegiatan evaluasi, Musrenbang dilaksanakan paling lambat pertengahan Maret mendatang.

Disusul LKPJ, diupayakan sebelum Maret bisa dipresentasikan bupati, kemudian menyosialisasikan RPJMD pada setiap SKPD, agar segera menyusun dokumen perencanaan, yang tak menyimpang dari target sasaran.

Dengan arah pembangunan, antara lain guna mewujudkan peningkatan roda perekonomian daerah, katanya.

”Indeks Pembangunan Manusia” (IPM) di Kabupaten Garut, pada 2009 (70,98) kemudian 2010 (71,36) serta pada angka proyeksi 2011 bertengger pada 72,00, juga peningkatannya masih dibawah satu digit atau ”jeblog”.

 ”Daya Beli Rendah”

Kemampuan daya beli warga Kabupaten Garut, selama 2011 rata-rata Rp642.630 per kapita/tahun, atau hanya meningkat Rp5.140 atau 0,5 USD dibandingkan 2010 lalu Rp637.490.       

Indek daya belinya hanya meningkat 0,19 dari 64,13 menjadi 65,32 sedangkan Indek Pendidikan Garut meningkatnya hanya 0,50 dari 82,27 menjadi 82,77 dengan rata-rata lama sekolah 7,49 tahun, atau pendidikan masyarakat rata-rata masih lulusan Sekolah Dasar (SD).

” Poned di Kadungora “

Dihubungi terpisah, dr Yuli di Puskesmas Kadungora kepada Garut News mengatakan, pihaknya senantiasa berupaya maksimal memenuhi kebutuhan jasa layanan masyarakat, penanganannya pun juga diupayakan memaksimalkan sarana/parasarana maupun alat kesehatan yang tersedia.

Namun  jika menghadapi kendala keterbatasan alkes, maka solusinya melaksanakan rujukan ke RSU dr Slamet Garut, menyusul kelengkapan sarana PONED di Puskesmas Kadungora Garut, masih dalam proses, ungkap dr Yuli.

Diperoleh informasi, angka kematian ibu dan anak selama 2011 nol persen, tetapi pada 2012 ini terdapat satu, areal Puskesmas Kadungora pada lokasi perbatasan Garut dengan Bandung, sangat memungkinan dibangun PONED karena kondisi infrastruktur arealnya dinilai sangat menunjang pula, katanya.

Ungkapan senada mengemuka dari jajaran Puskesmas Kadungora termasuk, Ayi Muzakir Walad. ****(John/SB).

susibudiani – (Garut, Sabtu 21/4)

Rapat koordinasi lintas sektor tingkat menteri terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan di Jakarta, Kamis (19/4), menyepakati besaran peringatan bergambar dan tulisan pada bungkus rokok sebesar 40 persen dari bungkus rokok di setiap sisinya.

Ukuran iklan media luar ruang untuk rokok disepakati maksimum 72 meter persegi. Selain itu, untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Selasa (17/4), menurut Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, tempat kerja dan tempat umum wajib menyediakan tempat khusus merokok yang terhubung langsung dengan udara luar. ”Aturan ini untuk melindungi masyarakat dari bahaya zat adiktif,” kata Agung Laksono.

Menurut Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti, peringatan bergambar bahaya rokok di bungkus rokok lebih kecil dari usulan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang meminta 50 persen dari luas kemasan. Sebaliknya, lebih besar dari usulan Kementerian Perindustrian yang meminta 30 persen.

Di sejumlah negara, peringatan bergambar mencapai 70 persen luas kemasan. Beberapa negara bahkan sudah menginisiasi bungkus rokok polos.

Kemenkes mengusulkan besaran iklan media luar ruang untuk rokok maksimal 16 meter persegi. Ukuran 72 meter persegi merupakan usulan asosiasi media luar ruang yang langsung disepakati.

”Ini hasil terbaik yang bisa kita capai,” kata Ali Ghufron Mukti. Hadir dalam rapat itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Secara terpisah, Ketua Tobacco Control Support Centre- Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Alex Papilaya mengatakan, peringatan bergambar 40 persen masih sangat kecil sehingga dampak yang diharapkan kepada pembeli rokok sulit diharapkan.

”Kepentingan industri rokok lebih mengemuka dalam RPP yang tujuannya menjaga kesehatan rakyat ini. Kemenkes perlu lebih gigih memperjuangkan kepentingan kesehatan seluruh rakyat,” katanya.

Terkait ukuran iklan media luar ruang sebesar 72 meter persegi atau dua kali ukuran rumah tipe 36, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Prijo Sidipratomo menilai hal itu tidak akan membawa pengaruh apa-apa bagi pengendalian tembakau. Apalagi, sponsor rokok dalam kegiatan konser musik ataupun olahraga tidak dilarang.

”Harusnya dilakukan pelarangan iklan total seperti yang dilakukan banyak negara,” katanya. Kesepakatan ini tidak menunjukkan itikad pemerintah menjamin hak setiap rakyat atas udara yang bersih.

Prijo menegaskan, kondisi ini tidak terlepas dari lemahnya visi kesehatan Presiden. Selain ditunjukkan oleh rendahnya kemauan menciptakan lingkungan yang sehat, anggaran untuk kesehatan juga sangat rendah. ***(KompasHealth/SB)

Air Sebagai Sumber Kehidupan Utama Mahluk Hidup

susibudiani – (Garut, Jumat 6/4)

Kekurangan air bersih, kekeringan, dan banjir akan menjadi hal penting sebagai penyebab ketidakstabilan global dan konflik pada dekade ke depan.

Demikian disampaikan National Intelligence Estimate yang merupakan salah satu agensi pemerintah Amerika Serikat, seperti dikutip dari Associated Press dan terus dipantau oleh ANTARA News, di Jakarta, Sabtu.

Permasalahan terkait resiko air dapat menyebabkan peperangan dalam 10 tahun ke depan. Peperangan itu merupakan taraf minimal dan menyebabkan pengaruh besar pasar makanan global maupun lokal.

Kemudian setelah tahun 2022, penggunaan air sebagai senjata perang atau alat terorisme akan menjadi sering terutama terjadi di wilayah Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Utara.

Laporan terkait keamanan air merupakan permintaan Sekretaris Negara Amerika Serikat, Hillary Rodham Clinton.

Dalam laporan itu dikatakan bahwa bencana banjir, kelangkaan dan rendahnya kwalitas air, dikombinasikan dengan kemiskinan, ketegangan sosial, kepemimpinan pemerintahan yang buruk akan berkontribusi terhadap ketidakstabilan yang menyebabkan kegagalan di banyak negara.

“Permasalahan itu nyata dan akan meningkatkan masalah keamanan,” kata Hillary.

Laporan tersebut mencatat bahwa negara-negara yang pada masa lalu telah memecahkan masalah air melalui negosiasi tetapi dikatakan dapat berubah menjadi lebih parah karena kekurangan air.

“Kami menilai bahwa kekurangan air menjadi lebih parah pada satu dekade mendatang, air di waduk atau danau yang berbagi akan digunakan sebagai alat, penggunaan air sebagai senjata atau untuk tujuan teroris, akan terjadi dalam 10 tahun ke depan,” kata laporan tersebut.

Laporan tersebut sekaligus memprediksikan berdasarkan geografi negara-negara yang berada di wilayah atas DAS (hulu) akan lebih berkuasa ketimbang negara-negara yang di sebelah bawah DAS (hilir).

Negara-negara yang berada di hulu akan membatasi akses terhadap air dengan alasan politik dan negara-negara tersebut akan mengatur suplai internal untuk menekan gerakan separatis dan populasi pembangkang.

Pada saat yang bersamaan, teroris  beserta pemerintah yang tidak berwenang akan lebih sering menargetkan lokasi-lokasi yang terkait infrastruktur air seperti dam, reservoir.

Meskipun serangan itu tidak sukses tetapi ketakutan terhadap banjir besar atau kehilangan sumber-sumber air akan menimbulkan kekhawatiran publik dan menyebabkan pemerintah mengambil tindakan yang memerlukan biaya untuk melindungi infrastruktur air.

Penelitian itu difokuskan secara spesifik pada beberapa sungai dan danau, termasuk didalamnya Sungai Nil, wilayah Sudan dan wilayah selatannya, Sungai Efrat dan Tigris di Irak, Sungai Mekong di China dan Asia Tenggara, wilayah Yordania, Sungai Indus dan Brahmaputra di India dan Asia Selatan, juga Sungai Amu Darya di Asia Tengah. **** (Antara/AP/SB)

Air Tanah

susibudiani – (Paris, Jumat 6/4)

Pasokan air di dunia meregang akibat perubahan iklim dan kebutuhan yang meningkat akan pangan, energi serta kebersihan dan kesehatan bagi penduduk yang terus bertambah, demikian studi PBB.

Studi tersebut menyerukan pemikiran kembali secara radikal semua kebijakan untuk menangani berbagai permintaan. “Air segar tak dimanfaatkan secara berkelanjutan,” kata Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova di dalam satu pernyataan.

“Keterangan akurat tetap berbeda, dan penanganannya masih terpecah-pecah, masa depan kita tak pasti dan risikonya diperkirakan akan bertambah parah,” kata Dirjen UNESCO Irina Bokova.

Ditambahkannya, tuntutan dari sektor pertanian, yang sudah menyedot sebanyak 70 persen air segar yang digunakan secara global, tampaknya akan naik sebanyak 19 persen sampai 2050 saat penduduk dunia membengkak sebanyak dua miliar hingga mencapai sembilan miliar jiwa.

Petani nantinya perlu menanam 70 persen lagi pangan sampai saat itu, sementara standar hidup yang meningkat berarti setiap individu akan memiliki tuntutan daging dan makanan yang lebih banyak.

Laporan itu direncanakan dibahas di Forum Air Dunia, yang dimulai di kota Marseille, Prancis, Senin.

“Revolusi diam-diam” telah berlangsung di bawah tanah, demikian peringatan laporan tersebut, saat jumlah air yang disedot dari bawah tanah telah naik jadi tiga kali lipat dalam 50 tahun belakangan, sehingga hilang lah penopang saat musim kemarau.

Dan saat tuntutan meningkat, pasokan air di banyak wilayah justru tampaknya menyusut akibat perubahan pola curah hujan, kemarau yang lebih parah, pencairan gletser dan perubahan aliran sungai, kata laporan itu.

“Perubahan iklim akan secara drastis mempengaruhi produksi pangan di Asia Selatan dan Afrika Selatan antara sekarang dan 2030,” kata laporan tersebut, sebagaimana dikutip Reuters.

“Sampai 2070, tekanan terhadap air juga akan terasa di Eropa selatan dan tengah.” ****(Antara/SB)

Hewan Percobaan (Foto : Ist)

Susibudiani – (Garut, Selasa 6/3)

Lazim diketahui, binatang sering dipakai untuk uji coba berbagai bentuk penelitian oleh manusia.

Tikus, kelinci, dan jenis primata adalah hewan yang kerap dipilih menjadi korban. Anatomi tubuh mereka dianggap menyerupai manusia.

Mereka dijadikan sampel uji terhadap berbagai reaksi obat-obatan atau senyawa kimia lainnya untuk diketahui efeknya.

Alasannya, tentu saja, demi kemajuan ilmu pengetahuan dan tujuan komersial.

Gerakan memakai hewan sebagai percobaan mendapat tentangan keras dari pembela hak hewan. Di Belanda, misalnya, ada 1.600 primata yang telah dijadikan objek penelitian untuk pengembangan obat-obatan penyakit menular dan kronis.

Mereka banyak didatangkan dari China. Hewan kucing dan anjing juga dipakai untuk percobaan meski sempat mendapat protes keras melalui petisi dari warga Belanda.

Perlu diketahui, Belanda menjadi salah satu negara yang subur dengan berbagai penelitian. Sekitar 600 ribu dari berbagai jenis hewan digunakan untuk  percobaan  perkembangan penelitian pada tahun 2009 lalu. Tekanan datang terus menerus agar peneliti mengurangi dan mengganti objek penelitian dengan cara lain.

Dan, tekanan masyarakat Belanda membuahkan hasil. Belanda adalah negara  pertama kali yang akan menghentikan pemakaian hewan sebagai alat uji coba pada bentuk penelitian apa pun. Minimal, secara bertahap, penggunaan hewan percobaan berkurang secara signifikan.

Menggunakan hewan percobaan memang dinilai paling murah dan mudah dalam penelitian.

“Saya kira kita semua ingin mewujudkan dunia tanpa tes hewan. Kalau saja itu langsung bisa diwujudkan kita akan melakukannya dengan senang hati. Sayang kita masih membutuhkan hewan percobaan,” kata Jan Langemans dari Pusat Penelitian Biomedis Primata di Rijswijk, seperti dikutip Radio Netherland.

Pemerintah Belanda sendiri turut mendukung langkah ini. Melalui Insititut Nasional untuk Kesehatan Publik dan Lingkungan Belanda (RIVM), disediakan data psikologis dan anatomi hewan sejak 2006, melalui situsnya.

Ternyata, kontribusi ini mampu mengurangi adanya tes hewan sampai 20 ribu penelitian per tahun. Dan, pemerintah Belanda ingin jadikan penelitian tanpa hewan sebagai nilai lebih sektor riset dan pembangunan Belanda. ***(SB/Sidomi)

Penyu Tempayan (Foto : Ist)

susibudiani – (Garut, Selasa 6/3)

Tahukah Anda? Sebagian penyu di dunia perlu mendapat perhatian serius karena jumlahnya yang makin langka.

Perburuan terhadap penyu tidak sebanding dengan masa yang diperlukan penyu untuk menjadi dewasa. Contohnya adalah jenis penyu tempayan atau caretta caretta.

Ternyata penyu ini butuh waktu 50 tahun untuk menginjak usia dewasa dan siap bereproduksi lagi.

Dari publikasi jurnal Functional Ecology, terungkap, penyu tempayan betina baru bisa regenerasi dengan bertelur setelah umur 45 tahun.

Waktu ini sudah cukup membuat punah jika eksploitasi penyu dilakukan secara besar-besaran oleh manusia.

Kesimpulan ini didapatkan setelah dilakukan pengumpulan data bertahun-tahun  soal pertumbuhan penyu. Sekaligus, hasil ini memperbarui temuan sebelumnya yang menyatakan usia dewasa penyu antara 10-35 tahun.

Seperti rilis National Geographic, lamanya penyu menuju kematangannya maka populasi juga kurang bisa diharapkan menjadi besar. Upaya konservasi menjadi pilihan wajib untuk menjaga dari kepunahan.

“Semakin lambat seekor hewan masuk ke usia dewasa, semakin terancam pula populasi hewan itu dari kebinasaan yang diakibatkan oleh manusia,”kata Graeme Hays, peneliti di  University of Swansea, Inggris.

Dengan temuan ini, dapat dijadikan acuan seberapa lama upaya konservasi harus dilakukan. Sehingga, perencanaan untuk konservasi bisa berjalan terarah.****(SB/Sidomi)

The students study in the hall (Foto ; Spc)

susibudiani – (Garut, Tuesday 2/7)

It rained heavily, strong wind blewed at midnight of Monday (2/6) caused Citeras Elementary School Malangbong Garut collapsed, straightaway the students were neglected to get lessons they used the  hall at village headman’s office, made them study in crowded situation and uncomfortable  Monday morning.

Citeras Elementary School’s headmaster Rusmini said it was built in 1980 but never been repaired at all, it has been going worse, which the two of four rooms collapsed and the two others are going to.

All the teachers and managers of this school hope The District Government and The Departement of Education Services will take care of this case, to build the new ones and make the education program in Citeras Elementary School run as well.

The students include Muhammad Arif said that they have a same hopes to get the representative rooms. ***(sb/jdh)