Cerita tentang mafia peradilan bukan dongeng belaka. Gambaran karut-marutnya dunia hukum di Indonesia itu terjadi di banyak tempat dan berbagai tingkatan. Mulai pola yang sederhana hingga rumit, melibatkan recehan hingga uang miliaran rupiah. Tujuannya, keuntungan bagi pemain di dalamnya.

Tawaran permainan yang secara sederhana dikisahkan Nugroho kepada Kompas, Sabtu (21/11). Sekitar sembilan tahun lalu ibunya berprofesi sebagai pedagang diciduk polisi dengan tuduhan menadah barang curian.

Sri, ibu Nugroho, kebetulan mendapat tawaran sepatu dengan harga “cuci gudang” alias obral dari seorang sales. Namun, sepekan setelah transaksi terjadi, polisi datang ke rumah Sri bersama si sales. Ternyata sepatu yang dijual sales tersebut adalah sepatu curian !

Esoknya, Sri diminta datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan kemudian menandatangani surat berupa blangko yang diisi tulisan tangan.

Sri, sebagai masyarakat tidak paham hukum dan malu dikaitkan dengan persoalan hukum, ingin cepat-cepat menyelesaikan pemeriksaan. Akibatnyam tanpa dibaca, surat yang disodorkan polisi ditandatangani. Ternyata surat itu menyebutkan Sri sebagai tersangka, dikenai pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penadahan.

Sri mempertanyakan status tersangka itu hingga oknum polisi menawarinya untuk berdamai. Sri harus menyediakan uang Rp 20 juta agar statusnya dapat berubah menjadi saksi. Tanpa uang, Sri akan terus menjadi tersangka dan diseret ke pengadilan. Setelah melalui proses tawar-menawar yang alot, akhirnya tercapai “harga damai” Rp 7 juta.

Kenapa Sri memutuskan meladeni permintaan yang itu ? Alasannya, jika maju ke pengadilan, akan menghabiskan lebih banyak waktu, lebih banyak uang, dan lebih banyak malu.

Dipermainkan

Tak pernah terbayang dalam pikiran Wijaya – bukan nama sebenarnya – salah satu pimpinan perusahaan telekomunikasi swasta nasional, berhubungan dengan polisi.

Urusan ini bermula ketka laki-laki keturunan Tionghoa itu didatangi oleh calon investor yang mengaku memiliki uang Rp 80 milliar hingga Rp 100 milliar.

Calon investor itu ingin membeli perusahaan Wijaya. Lantas si calon investor itu bertanya-tanya tentang data perusahaan, termasuk pernah bersengketa atau tidak.

Wijaya mengakui, perusahaannya pernah terbelit sengketa yang sebenarnya sudah selesai secara substansi. Menanggapi hal itu, si calon investor – yang mengaku kenal pejabat tinggi di kepolisian dan di kejaksaan – menawarkan bantuan menyelesaikan sengketa itu. Wijaya tergoda sehingga menyerahkan pengurusan perkara sengketa tersebut ke calon invevstor.

Alih-alih perkara selesai, Wijaya malah dipusingkan dengan perkara pidana baru yang tiba-tiba saja muncul. Ia memercayakan pengurusan ini kepada calon invevstor. Wijaya terpaksa mengeluarkan uang Rp 4 milliar untuk si calon invvestor dan Rp 13 milliar untuk mengurus kasus.

Lama-lama Wijaya sadar bahwa dirinya dipermainkan. Si calon investor ini sebenarnya ingin mencaplok perusahaannya tanpa melalui proses jual beli. “ Dia ini canggoh sekali. Ia tidak hanya memfasilitasi penyelesaian kasus, tapi bisa membuat kasus, “  ujarnya.

Mengakar kemana-mana

Advokat Petrus Selestinus mengungkapkan, praktik-praktik semacam itu lazim terjadi di dunia penegakan hukum Indonesia. Bahkan, ada juga oknum pengacara yang dekat dengan jaksa dan polisi sehingga seolah-olah menjadi “rekanan” penegak hukum itu. Tersangka atau saksi yang diperiksa di kejaksaan atau kepolisian disarankan memakai jasa pengacara itu.

Sebaliknya, oknum pengacara itu melakukan lobi-lobi kasus, menawarkan ataupun diperalat oleh penegak hukum untuk mengatur yang dari klien. Model-moedl tawaran bantuan yang diberikan bermacam-macam. Ada paket menghentikan status tetap sebagai saksi dan tidak menjadi tersangka, tersangka tetapi tidak ditahan, upaya agar kasus tidak sampai ke penuntutan, dan sebagainya.

Tarifnya beragam, tergantung dari kemampuan orang yang terkena msalah hukum, mulai dari jutaan rupiah hingga puluhan miliar rupiah.

Menurut Petrus Selestinus, makelar kasus ini beroperasi hampir di semua lembaga penegak hukum, baik polisi, jaksa, pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun komisi hukum di DPR. “ Bahkan, jangan lupakan juga di Badan Pememriksa Keuangan terkait penenrbitan hasil audit tentang ada tidaknya kerugian negara, “ kata Petrus.

Tumpak Hatorangan Panggabean, Ketua Sementara KPK, membantah tudingan itu.

Satjipto Rahardjo, guru besar emeritus sosiologi hukum Diponegoro, Semarang, menyebutkan, salah satu peluang terciptanya mafia peradilan adalah banyaknya telinga di sekitar pengambil putusan dan proses pengambilan putusan. Misalnya, saat munculnya advis – yang bosa menunjukkan arah putusan – sesudah majelis hakim berunding tentang putusan. Para pemilik telinga, antara lain asisten, juru tulis, termasuk hakim sendiri, dapat menawarkan advis itu ke pihak yang berkepentingan.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy kepada wartawan, Jumat (20/11), mengakui, ada banyak cara yang digunakan makelar kasus untuk memengaruhi proses penanganan perkara, misalnya agar proses penyidikan diperlama. Namun, Marwan menjamin, ia telah menegaskan kepada anak buahnya agar mempercepat penanganan perkara.

Ketua Muda (MA) Pengawasan Mahkamah Agung Hatta Ali menyatakan, MA sudah serius mengawasihakim dan aparat pengadilan. Sepanjang tahun 2009, sebanyak 74 hakim dijatuhi sanksi.

Kini, kembali pada niat untuk membersihkan institusi hukum dari mafia peradilan. Bersihkan dan jangan menutup mata !

Kompas, 23.11.2009, merilis ilustrasi grafis praktik Pola-pola Dalam Praktik Mafia Peradilan untuk melengkapi wawasan kita tentang hal ini berdasarkan publikasi ICW (Indonesian Corruption Watch, 2002) untuk kita simak bersama dengan penuh rasa prihatin.

Kepolisian :

A.    Tahap Penyelidikan

1.    Permintaan yang jasa : Laporan ditindaklanjuti setelah menyerahkan uang jasa.
2.    Penggelapan perkara : Penanganan perkara dihentikan setelah ada kesepakatan membayar sejumlah uang kepada polisi.

B.    Tahap Penyidikan

1.    Negosiasi perkara :
a.    Tawar- menawar pasal yang dikenakan terhadap tersangka, dengan imbalan uang yang berbeda-beda.
b.    Menunda surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan.

2.    Pemerasan oleh polisi  :
a.    Tersangka dianiaya lebih dulu agar mau kooperatif dan menyerahkan uang.
b.    Mengarahkan kasus lalu menawarkan jalan damai.

C.    Pengaturan Ruang Tahanan

Penempatan di ruang tahanan menjadi alat tawar-menawar.

Kejaksaan :

1.    Pemerasan
a.    Penyidikan diperpanjang untuk merundingkan uang damai.
b.    Surat panggilan sengaja tanpa status “saksi” atau “tersangka”, pada ujungnya saat pemeriksaan dimintai uang agar statusnya tidak menjadi “tersangka”.

2.    Negosiasi status

Perubahan status tahanan seorang tersangka juga jadi alat tawar-menawat.

3.    Pelepasan tersangka

Melalui surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atau sengaja membuat dakwaan yang kabur (obscuur libel) sehingga terdakwa divonis bebas.

4.    Penggelapan perkara
a.    Berkas perkara dapat dihentikan jika memberikan sejumlah uang.
b.    Saat dilimpahkan ke kejaksaan/polisi menyebutkan “sudah ada yang mengurus” sehingga tidak tercatat dalam register.

5.    Negosiasi perkara
a.    Proses penyidikan yang diulur-ulur merupakan isyarat agar keluarga tersangka menghubungi jaksa.
b.    Dapat melibatkan calo, antara lain dari kejaksaan, anak pejabat, pengacara rekanan jaksa.
c.    Berat atau kecilnya dakwaan menjadi alat tawar-menawar.

6.    Pengurangan tuntutan
a.    Tuntutan dapat dikurangi apabila tersangka memberikan uang.
b.    Berita acara pemeriksaan dibocorkan saat penyidikan.
c.    Pasal yang disangkakan juga dapat diperdagangkan.

Persidangan

1.    Permintaan uang jasa

Pengacara harus menyiapkan uang ekstra untuk bagian registrasi pengadilan.

2.    Penentuan majelis hakim

Dapat dilakukan sendiri atau menggunakan jasa panitera pengadilan.

3.    Negosiasi putusan
a.    Sudah ada koordinasi sebelumnya mengenai tuntutan jaksa, yang berujung pada vonis hakim.
b.    Tawar-menawar antara hakim, jaksa, dan pengacara mengenai besarnya hukuman serta uang yang harus dibayarkan.

Tahap Banding Perkara

1.    Negosiasi putusan

Pengacara menghubungi hakim yang mengadili, lalu tawar-menawar hukuman.

2.    Penundaan eksekusi

Pelaksanaan putusan dapat ditunda dengan membayar sejumlah uang kepada jaksa   melalui calo perkara atau pelaksana eksekusi.

Lembaga Pemasyarakatan

1.    Pungutan bagi pengunjung.
2.    Uang cuti.
3.    Menggunakan orang lain yang identitasnya disesuaikan dengan identitas terpidana.
4.    Perlakuan istimewa

Sumber  :

Dari Recehan sampai Miliaran – Susana Rita / Dewi Indriastuti
Pola-pola Dalam Praktik Mafia Peradilan – Grafis : Septa
Kompas, 23.11.2009

*Jakarta Globe, 13 December 2008

It is noon when Christine Hakim makes an entrance on the staircase of a hotel on Bali Island. The weather is balmy and the air has a faint smell of salt. Hakim wears a batik shirt with a cloud pattern and a jade-green lizard-skin tote bag slung over her shoulder. Her signature streak of green hair is barely noticeable when pulled tightly back.
Hakim runs into Trade Minister Mari Elka Pangestu, who has just addressed a conference, at the reception desk.
The press immediately swarm around them. “Mbak Christine!” the photographers and journalists call out.
Hakim answers questions with good humor and the poise that comes from being in the public eye for more than three decades.
“There is still no one in the film industry who can rival her,” whispers a journalist.

Since Hakim launched her acting career in Teguh Karya’s “Cinta Pertama” (First Love) in 1973, barely an unkind word has been written about her in the media.
It is not hard to see why. “As I age, my maternal side develops. I treat them like they are my children, even the older journalists,” Hakim says. “I jest with them, pretending to be difficult. They in turn try to coax me, as a child would coax their mother for a treat, to give them an interview,” she adds with a wink.
After the press conference, Hakim heads for the airport. The appearance of her very famous face — the vermilion lips, the warm eyes under darkened lashes, the beauty spot — causes many people to do a double take.
Besides being a screen icon, Hakim was the first Indonesian to be invited to sit on the jury of the prestigious Cannes International Film Festival and she also graced the cover of TIME magazine as one of their Asian heroes of 2004 for her contributions to film and society. Yet it is with a deep sigh that she sums up her life in the limelight in one word: “heavy.”
“It was my never my intention to end up this way. I just wanted to be a good person,” she says, referring to her humanitarian work.
“These are the consequences of the decisions I have made throughout my life. So I have to be consistent with my choices,” Hakim says. “In a way it is a moral burden — if I choose to let go of my commitments — because at times they involve the livelihoods of others.”
Hakim’s compassion for others and her nationalism are evident in the roles she has chosen to play in films such as “Daun Di Atas Bantal” (Leaf on a Pillow), about the lives of street children; “Serambi” (Verandah), about the aftermath of the tsunami in Aceh; and “Cut Nyak Dhien,” about an Acehnese freedom fighter.
Hakim is also an advocate for public education and children’s welfare. “If I can help someone who is in need — and release them from their troubles — that is what makes me smile,” she says. “When I am in trouble and help comes my way, it is an incredible feeling. Because I have felt that, I want others to feel the same.”
In 2008, Hakim was appointed by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, or Unesco, to be a Goodwill Ambassador for Teacher Education in Southeast Asia.
Her own foundation, The Christine Hakim Foundation, provides nutrition for malnourished children in West Java Province. “We [as public figures] do not always have to contribute to the community, but perhaps I want to give meaning to my own life. I feel if I do things only for myself then my life is less meaningful. But if my life can give meaning to others, then it has more purpose.”
A friend decides to fly back to Jakarta with Hakim and takes the last available seat — in economy. Without a second thought, Hakim gives up her business-class seat to her friend.
“I much prefer sitting in the back of the plane,” she says, waiting patiently for the crowded line to move forward. “Besides, it is the safest place in case of a crash.”
At lunchtime, Hakim takes out a brown paper package of rice from her favorite street stall in Bali. She politely refuses a stewardess’s offer of utensils.
Her down-to-earth attitude — sitting in economy, eating rice with her hands — appears to puzzle the other passengers, who watch her constantly. “Acting is a profession, just like any other. Life does not only encompass acting,” Hakim says. “The gist of life is not there [in film] but comes back to my existence as a human being. There is no difference between one person and another. We all have pluses and minuses. I do not feel I am better than anyone else.”
Arriving at Jakarta’s Soekarno-Hatta airport, Hakim sails through immigration, past a sea of officials’ smiles. “The kindness of others makes my life easier, but it has also become a burden for me. People are nice to me because they appreciate, respect and believe in me. In that sense, I have to tread carefully so as to not disappoint anyone.”
The arrival hall is almost empty — aside from a film crew on break. Their camera and sound rigs are strewn around the area. Hakim recognizes a few of the crew members and stops to chat. They discuss a movie that is currently in production in Jakarta. The verdict is not good. Hakim shakes her head sadly.
“That film has been rife with problems from the start,” she says.
Once in her car, Hakim sinks back into her seat, clearly travel-weary. “On three occasions I wanted to stop making films” she discloses, pausing for thought. “But my soul is in film. As humans, we all have a calling. We all have our own duties to fulfill — of that I am convinced. Whenever I face a major predicament, in other aspects of my life positive things, such as recognition for my work, appear. So how can I stop?”
These awards symbolize people’s hopes and appreciation — their support. And so I continue,” Hakim says.
Back at her office in South Jakarta, Hakim rolls out a mat and begins to pray. The soft recitation of bismillah — in the name of Allah — resonates throughout the room. After praying , she changes into a boldly patterned top and a ruby-red Spanish-style tiered skirt.
Hakim says she does not find it hard to be a woman working in a patriarchal culture.
“I do not want to be a man. My femininity has become my strength. It sets me apart from men. It is an asset,” she says.
“In life, you have to be able to be tender and hard. I can be hard, believe it or not,” she says.
Darkness hangs over the capital as Hakim makes her way to a gallery opening, where she is guest of honor.
“In the end, it is my life,” she says. “But when people already respect and believe in me, they only want to see me as that person [they see onscreen]. They need to understand that I am also human and can also make mistakes. “
She reaches her destination and glides out of the car with a grand smile for the wall of photographers who greet her. Then Christine Hakim disappears into the throng.

(photo: AFP/Mychele Danau)

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, awal pekan depan direncanakaan segera diumumkan ke masyarakat dan dapat mulai menjalankan tugasnya untuk menemukan dan mengikis kasus-kasus hukum y ang diwarnai dengan berbagai praktik mafia.

Konsep Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, hingga Kamis (26/11), masih dalam proses finalisasi oleh Presiden Yudhoyono bersama Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Staf Khus us Presiden Bidang Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia dan Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Demikian disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Penegakan Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN Denny Indrayana kepada Kompas, Kamis (26/11) malam di Jakarta. Sebelumnya, Denny bersama sejumlah Staf Khusus Presiden menemui Presiden Yudhoyono di kediaman pribadi Presiden di Puri Indah Cikeas, Gunung Putyri, Bogor, Jawa Barat, Kamis sore.

Denny melaporkan perkembangan konsep Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Presiden Yudhoyono beberapa waktu lalu, menyatakan pemerintah tengah menyiapkan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Program pemberantasan mafia hukum merupakan salah satu program yang tertuang dalam program 100 hari untuk disiapkan menjadi program pelaksanaan.

Mafia hukum mencuat setelah terungkapnya rekaman pembicaraan antara adik kandung Direktur PT Masaro Radiocom Anggoro Widjojo dengan sejumlah oknum Polri, Kejaksaan Agung, pengacara, pengusaha dan bahkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait dengan kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ya, tadi (sore di Cikeas) diskusi awal sekaligus melaporkan perkembangan. Awal minggu depan, akan diumumkan dan akan mulai bekerja. Ini sesuai dengan komitmen Presiden Yudhoyono dalam program 100 harinya untuk memberantas mafia hukum dan menegakan hukum. Dari sini masyarakat bisa menilai dan melihat komitmen Presiden,” tandas Denny.

Menurut Denny, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum akan berada di bawah kendali UKP4. Fokus Satgas ini memberantas mafia hukum. “Tidak semua kasus hukum, akan tetapi kasus yang diwarnai praktik mafia. Upaya pemberantasan ini akan dilakukan bersama-sama dengan aparat hukum lainnya,” tambah Denny.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menambahkan, untuk menyusun Satgas Pemberantaan Mafia Hukum, Presiden Yudhoyono berencana akan mengundang sejumlah pakar dan praktisi hukum untuk mendapatkan masukan susunan satgas tersebut.

PROJEK PEMBODOHAN ORANG MELAYU

.

United Malays National Organisation berkhayal bahawa gerombolan mereka sahaja yang mewakili Orang Melayu. Ini sebenarnya satu dongeng. Kesah dongeng ini sengaja disebarkan untuk membodohkan fikrah orang Melayu.

Projek pembodohan Melayu ini adalah sebahagian dari strateji politik United Malays National Organisation. Selama lebih dari 50 tahun proses pembodohkan ini telah dilakukan. United Malays National Organisation amat amat sedar tanpa projek pembodohan ini mereka akan hilang kuasa untuk memerintah.

Kalau di zaman feudal dahulu – orang-orang Melayu dibodohkan dengan pelbagai dongeng tentang daulat raja, tentang hikmat raja, tentang kehebatan raja, tentang ilmu raja atau tentang raja yang mewakili tuhan di bumi ini. Ini semuanya dongeng. Semua ini adalah sebahagian dari projek membodohkan Melayu.

United Malays National Organisation tidak mahu orang Melayu memiliki fikrah dan berkeupayaan untuk berfikir secara bebas. Susuk yang memiliki fikrah dan berkeupayaan berfikir secara bebas pasti akan menjauhkan diri dari gerombolan ini. Manusia yang berfikir akan berkeupayaan untuk melihat tipu belit yang sedang dijalankan oleh gerombolan ini.

Projek pembodohan ini ada yang dijalankan dengan licik sehingga tidak dapat dilihat. Ada pula projek ini yang amat jelas dapat dilihat. Projek pembodohkan yang licik dan yang terang berjalan serentak untuk membonsaikan akal fikrah manusia Melayu.

Cara Pertama:

Menakut-nakutkan Melayu tentang bahaya orang asing. Orang asing yang dimaksudkan oleh gerombolan ini tidak lain dan tidak bukan ialah orang China. Orang-orang China akan dijadikan ‘hantu’ untuk terus menakut-nakutkan orang Melayu.

Akan ditimbulkan pelbagai cerita untuk membuktikan bahawa ekonomi negara ini dimiliki oleh orang China. Racun bencikan China ini telah memandulkan fikrah orang Melayu untuk melihat dengan jelas bahawa wujud persekongkolan yang maha intim antara kroni gerombolan United Malays National Organisation dengan para cukong China.

Para cukong China yang membuat harta kekayaan sebenarnya bekerjasama dengan gerombolan United Malays National Organisation. Kerjasama mereka seperti Abang dengan Adik.

Cuba kita kembali kepada kes Bank Bumiputera yang lingkup pada tahun 80’an dahulu. Nama seperti Hashim Shamsuddin dan Lorraine Osman akan muncul. Ini akan diikuti dengan nama George Tan. Siapakah Loraine Osman ini? Maloan ini tidak lain dan tidak bukan ialah bendahari gerombolan sendiri.

Ini hanyalah satu contoh dari bejuta juta contoh yang lain. Ini belum lagi diambil kira kes PKFZ, Bakun, Pewaja, Formula 1, Moonson Cup, KLCC – dimana wujud kerjasama antara gerombolan dengan ‘orang asing’ untuk menjarah negara.

Cara ke dua:

Menyebar berita dongeng bahawa sesiapa yang menentang United Malays National Organisation bererti menentang raja dan monarki. Ini bukan sahaja dongeng tetapi cerita lawak.

Orang-orang Melayu sengaja dibodohkan dan tidak diarifkan untuk memahami bahawa melawan/menentang/mengkrtitik sistem monarki ini bukan sesuatu yang pelik atau menghairankan.

Dalam sejarah negara Arab banyak raja-raja dalam telah dichampakkan ke dalam tong sampah sejarah. Raja Feisal dari Iraq, Raja Farouk dari Mesir, Raja Idris dari Libya, Raja dari Segala Raja Ahmad Reza Pahlevi dari Iran – semuanya dihumbankan. Justeru – menentang monarki bukan sesuatu yang asing dalam sejarah tamadun manusia. Malah menentang monarki adalah tindakan progresif dan maju.

Tetapi orang Melayu sengaja dibodohkan agar terus terperangkap untuk tunduk melutut tanpa berfikir. Orang Melayu tidak diberi kefahaman yang jelas bahawa : menjunjung ke bawah duli itu ertinya menjunjung tapak kaki. Orang Melayu tidak diberitahu bahawa : pacal itu ertinya anak anjing.

Patek pacal yang hina menyembah duli tuanku bermakna : saya ini anak anjing yang hina menjunjung tapak kaki kamu. Bukan kah ini kerja bodoh dan memperbodohkan diri sendiri. Kenapa orang Melayu dibodohkan sebagini. Kenapa orang Melayu mahu menjadi bodoh dan terus dibodohkan.

Cara ketiga:

Sesiapa yang menentang United Malays National Organistion di katakan menentang Islam. Ini juga adalah projek membodohkan orang Melayu. Bagaimana menentang gerombolan ini disangkut pautkan dengan agama tidak pula dilakar dengan jelas.

Islam ialah agama kepercayaan. Manakala United Malays National Organistion adalah satu gerombolan politik. Islam telah wujud 1500 tahun dahulu. Gerombolan yang beroperasi hari ini hanya wujud semenjak tahun 1988 dahulu. Manusia Melayu telah menganut Islam 500 tahun dahulu dan tidak ada sangkut paut dengan United Malauys National Organisation.

Manusia Melayu menganut Islam bukan kerana United Malays National Organisation. Mereka menganut Islam kerana satu kepercayaan agama.

Tetapi orang Melayu di Malaysia ini terus ditakut-takutkan seolah-olah gerombolan ini adalah wakil tuhan di atas bumi ini. Ini karut. Tidak ada sesiapa yang mewakili tuhan diatas bumi ini. Menentang United Malays National Organisation bukan menentang agama, bukan menentang Islam dan bukan menentang Tuhan.

Yang Maha Esa tidak pernah melantik United Malays National Organistion untuk menjadi wakil. Malah Yang Maha Esa tidak juga melantik Pope, Sami, Dalai, Ayahtollah, Padri, Rabbai – untuk menjadi wakil.

Apa yang terjadi ialah para agamawan ini adalah orang-orang yang beramal dan beribadat. Mereka mengikut selurus dan setepat mungkin ajaran-ajaran dari kitab-kitab suci. Semua mereka adalah manusia yang sama seperti Mak Cik dan Pak Cik di Felda Sungai Rokan – bezanya mereka boleh befikir dan berilmu.

Ahkirnya:

Projek pembodohan Melayu ini telah dibudayakan. Ini bererti ianya telah menjadi sebahagian dari proses budaya pemikiran Melayu. Lembaga-lembaga daulah yang wujud telah diarahkan untuk terus menjalankan projek pembodohan ini.

Kaedah pembelajaran dan media adalah dua lembaga yang digunakan untuk projek membodohkan Melayu. Media Melayu jika dibandingkan dengan media yang bukan Melayu amat ketara bezanya. Tahap laporan berita, tahap tulisan rencana, tahap soal jawab agama dalam media Melayu – semuanya memiliki nilai bodoh yang amat tinggi.

Bagitu kaedah permbelajaran dan keilmuan. Anak-anak muda Melayu terus diperbodohkan dalam sistem pembelajaran yang sedia wujud. Justeru kerana itu ibu bapa dalam masyarakat China tidak mahu anak anak mereka masuk ke sekolah aliran Melayu. Mereka tidak mahu anak anak mereka jadi bodoh. Dalam masa yang sama , makin ramai ibu bapa Melayu telah mula menghantar anak-anak mereka ke sekolah aliran China. Di sekolah aliran bukan Melayu masih ada peluang untuk anak-anak sekolah ini diajar untuk berfikir bukan diajar untuk menjadi bodoh.

Kemelut politik hari ini adalah hasil dari projek pembodohan orang Melayu. Masih ramai lagi orang Melayu yang bodoh sehingga mereka gagal untuk membezakan apa yang betul dan apa yang salah. Apa yang hak dan apa yang batil. Projek bodoh ini telah juga memesongkan nilai budaya orang Melayu.

Orang Melayu yang telah dibodohkan gagal melihat bahaya rasuah malah mereka dengan bangga akan mengangkat pemimpin pengamal rasuah. Orang Melayu yang telah berjaya dibodohkan gagal melihat bagaimana sistem kehakiman dan keadilan dalam negara ini boleh dijual beli. Mereka ini terus ingin menjadi bodoh.

Orang Melayu yang ingin terus menjadi bodoh ini gagal melihat pembunuh, pencolek, pengambil rasuah – bukan satu pekerjaan salah. Budaya songsang lagi bodoh ini melihat kejahatan itu baik dan suci kerana ianya dilakukan oleh manusia Melayu beragama Islam yang memiliki kad gerombolan United Malays National Organisation.(TT)

Bila kita mendengar lagu yang dinyanyikan Bang Iwan Fals, yang berjudul tikus-tikus kantor,dan kita cermati syairnya, yang sebenarnya menggambarkan keadaan negara kita sekarang ini, yang ditengarai dengan munculnya istilah Makelar Kasus atau yang lebih populer dengan sebutan MARKUS.
Sebenarnya hal tersebut sudah berlangsung lama namun baru-baru ini kepopulerannya bertambah, karena adanya persetruan antara POLRI dan KPK.
Menurut para markus yang sempat diwwancarai oleh tim sidik SCTV, mengatakan bahwa tidak ada kasus yang tidak bisa diatur, asal ada uang semua bisa diatur. selain itu jaringan para Markus itu sangat kuat dan luas, baik di kejaksaan, kepolisian, ataupun dengan para pejabat pemerintahan, Namun yang paling disoroti adalah dilingkungan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia.
Markus juga menyatakan bahwa transaksi mereka tidak perlu dilakukan di gedung mewah atau ditepat kusus lainya, tapi mereka biasa melakukan transaksi bisa dikantin, ataupun warung, ditambahkan oleh markus bahwa biasanya mereka mendapat bayaran sekitar 10% – 15% dari harga kasus yang dihadapi, misal kasus tentang apartemen yang nilainya 500 juta, mereka biasanya mendapat 50 jt belum termasuk uang operasional.
Dengan maraknya Markus ini banyak kalangan yang mempunyai komitmen untuk memberantas Markus ini, bahkan Bapak Presiden sendiri mengatakan perang terhadap Markus dan mafia peradilan ataupun sejenisnya, dan himbauan Presiden kepada sipa saja yang telah ataupun sedang mengalami tindakan dari adanya Markus tersebut, untuk melaporkan hal tersebut ke PO BOX 9949 Jakarta 1000.
senada dengan Presiden Kapolri juga mengambil langkah tegas untuk mengopersi bersih Markus dan juga mafia kasus serta sejenisnya, sedangkan kejaksaan malah membuat suatu aturan yang diberi nama “6 TERTIB” yang salah satunya menyebutkan tertib administrasi dalam penanganan kasus dan tertib mengunakan anggaran.
Memang sudah banyak langkah-langkah yang telah diambil oleh para pihak yang terkait, namun apakah hal tersebut akan benar-benar dilaksanakan? kita tunggu aja bagaimana pelaksanaanya.
Memang harapan masyarakat untuk saat ini sangatlah besar agar semua pihak yang terkait untuk benar-benar membrantas Markus, tapi harapan yang lebih dari itu adalah supaya semua pihak yang terkait terutama Kejaksaan, Polri, ataupun pejabat pemerintah, untuk bertindak jujur, profesional dan bertindak pada hal yang sebenarnya dan hanya ini Markus bisa diberantas dengan sendirinya.
SALAM.
http://guspur.wordpress.com

Di Cina Ada Penjara Swasta
A. Dahana

ADALAH fakta yang tak diragukan lagi, Cina telah masuk ke dalam kelas salah satu kekuatan dunia. Itu terjadi berkat perekonomiannya yang hanya menderita ’stroke ringan’ di tengah hebatnya krisis global.

Ia memegang kertas berharga Amerika senilai sekitar triliunan dolar, sehingga pemulihan perekonomian negara Adidaya yang satu lagi itu memerlukan bantuan Cina. Karena itu pula pengaruh kekuasaannya, baik secara militer maupun ekonomi, tersebar di kalangan dunia belahan selatan.

Namun pada sisi lain ia memiliki angka merah dalam buku rapor yang berhubungan dengan perlindungan atas hak-hak asasi manusia (HAM). Itu disebabkan pemerintah Cina yang dimotori Partai Komunis Cina (PKC) sejak dahulu sampai sekarang tak pernah memberi ruang untuk berbeda pendapat. Dengan kata lain, di Cina tak ada demokrasi.

Atas dasar prinsip itu mereka yang berani menentang pemerintah setiap saat dapat ‘hilang’, ditangkap, atau dijebloskan ke dalam penjara tanpa melalui proses hukum. Sudah banyak kasus yang terungkap mengenai absennya toleransi penguasa PKC terhadap perbedaan pendapat.

Salah satu contoh paling mencolok adalah yang dialami Wei Jianxing yang berani menentang kebijakan Empat Modernisasi Deng Xiaoping (ekonomi, pertanian, industri, dan sains dan teknologi)

Sebelum Insiden Tiananmen 1989 dengan beraninya ia menulis sebuah poster yang mengatakan yang juga diperlukan rakyat Cina adalah Modernisasi ke-5, yakni demokrasi. Akibatnya ia keluar-masuk penjara selama belasan tahun, dan hanya bebas setelah diusir dari Cina, dan kini tinggal di AS.

Sejak Tiananman 1989 isu demokrasi seakan tenggelam, apalagi setelah dunia tengah dilanda resesi seperti saat ini.

Namun, pada hari-hari terakhir ini isu tak dihargainya HAM tiba-tiba saja mencuat dan menjadi perhatian dunia. Para aktifis perlindungan HAM di Barat memunculkan isu tentang adanya ‘penjara hitam’ atau penjara swasta di beberapa kota besar Cina. Mereka menyerukan agar pemerintah Cina mengakhiri cara penahanan manusia seperti itu.

Menurut tuduhan itu, pemerintah telah memberi hati atau berdiam diri dan malahan mendukung adanya kamp-kamp penahanan seperti itu. Celakanya lagi, isu ini muncul pada saat-saat menjelang kedatangan Presiden Amerika Obama yang akan singgah selama empat hari di Beijing dalam rangka kunjungan ke Asia.

Konon, kam-kam itu diorganisasikan oleh para preman dan geng-geng kriminal dan yang menjadi korbannya adalah orang-orang, terutama dari pedalaman, dan datang ke kota untuk mengadukan tentang ketakadilan dan tindakan berbau kriminal yang dilakukan pemerintah lokal terhadap mereka.

Biasanya, para penuntut keadilan itu diculik dalam perjalanan menuju kota-kota besar oleh para preman. Kemudian mereka dikurung sampai beberapa bulan untuk kemudian dikembalikan ke desa mereka, tentu saja setelah diancam untuk dipanjarakan lagi apabila mereka berani lagi melakukan tindakan serupa.

Sejummlah penjara swasta itu biasanya berupa ruangan yang ada di perumahan, bangunan terpencil, atau di bangunan-bangunan bekas pabrik atau gedung-gedung tak terawat. Pemerintah Cina tentu saja menolak tuduhan tentang adanya penjara hitam itu. “Tak ada apa itu yang dinamakan dengan penjara hitam di negeri kami,” kata Qin Gang, jurubicara Departemen Luar Negeri Cina.

Tapi, para korban yang pernah mengalami disekap di penjara-penjara swasta itu bersikeras mengatakan bahwa itu ada. Bahkan, katanya lagi eksistensinya makin tersembunyi lantaran para pengelolanya makin pandai.

Tapi, tak akan ada asap kalau tak ada api. Begitulah kata pepatah. Lalu mengapa tempat-tempat penagahan swasta itu bisa ada? Alasannya tentu saja demi kepraktisan dan juga UUD atau ujung-ujungnya duit juga. Pemerintah pusat dan kota pasti akan mengalami keksukaran dan menghadapi proses administrasi yang panjang dalam menghadapi para pemrotes itu.

Kesukaran itu akan makin rumit kalau masalah para pemrotes dan pembangkang tereskpos di media. Maka, diambuillah jalan pintas. Hasilnya, melalui kerjasama dengan para preman dang geng-geng kejahatan, dan tentu saja dengan memakai imbalan, terciptalah tempat penahanan itu. Itu tentu saja dengan ‘permainan’ antara dunia bawah tanah dan ‘oknum’ pemerintah.

Ada atau tak adanya penjara swasta atau penjara hitam itu pasti akan menjadi kerikil dalam pembicaraan antara Presiden Obama dan Prosiden Hu Jintao. Kartena, ketika mendapat pengaduan tentang adanya penjara hitam itu, Obama mengatakan, ia akan menekan Cina dalam isu HAM.

Penulis adalah pemerhati Cina [mor]

Praktik suap menyuap bisa dibilang sudah menjadi budaya disebagian besar masyarakat kita. Untuk tiap urusan apapun rasanya aneh bila tidak ada unsur suap-menyuapnya. Dari urusan masuk sekolah, melamar kerja hingga pemenangan kasus hukum dibutuhkan uang pelicin bila urusan mau cepat beres. Bolehkah sebenarnya suap-menyuap seperti yang umum terjadi dilakukan? bagaimanakah hukumnya dalam agama Islam yang mulia ini?

Suap-menyuap dalam Islam disebut juga ar-Risywah, Ibnu Atsir dalam an-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Atsar mendefiniskan; ar-Risywah adalah usaha memenuhi hajat (kepentingannya) dengan membujuk.

Jadi, ar-Risywah adalah pemberian apa saja (berupa uang atau yang lain) kepada penguasa, hakim atau pengurus suatu urusan agar memutuskan perkara atau menangguhkannya dengan cara yang bathil.

Allah Ta’ala juga berfirman,

“Dan janganlah kalian memakan harta-harta diantara kalian dengan cara yang bathil” [QS. Al-Baqarah: 188]

Islam sangat mengharamkan praktik suap-menyuap karena dengan cara bathil inilah sebuah ketentuan berubah, sehingga menyakiti banyak orang dan wajarlah jika Rasulullah mengutuk/melaknat para pelaku suap-menyuap. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata,

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap.” [HR. Abu Daud no. hadits 3580]

Bahkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengutuk (melaknat) para pelaku hingga penghubung suap-menyuap. Dari Tsauban radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat/mengutuk orang yang menyuap, yang menerima suap dan orang yang menghubungkan keduanya.” [HR. Ahmad dalam bab Musnad Anshar radhiyallahu ‘anhum]

Setelah mengetahui dalil-dalil al-Quran dan as-Sunnah yang menegaskan tentang keharaman praktik suap-menyuap (ar-Risywah) maka sudah dapat dipastikan bahwa pelaku, penerima dan orang-orang yang terlibat dalam praktik suap tersebut tidak akan mendapatkan keuntungan melainkan kecelakaan yang akan Allah berikan kepadanya, jika tidak di dunia tapi pasti di akhirat.

Lalu bagaimana bila pelaku suap maupun orang yang disuap berdalih  bahwa yang diberikannya itu adalah hadiah atas bantuannya, atau uang lelah, dan ungkapan lainnya?

Alasan-alasan seperti itu juga telah terbantahkan oleh hadits yang banyak yang telah diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, diantaranya,

“Siapa saja yang menolong saudaranya kemudian dia dihadiahkan sesuatu maka ia telah masuk ke dalam pintu besar dari Riba.” [HR. Ahmad dalam Musnadnya]

Bahkan Imam al-Bukhari membuat bab khusus  (Bab Siapa saja yang tidak menerima hadiah karena pekerjaan) yang menukil perkataan ‘Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ‘anhu,

“Pada zaman Rasulullah pemberian itu dinamakan Hadiah, maka zaman sekarang ini dinamakan risywah (suap)”. [Shahih Bukhari]

Para ulama juga memberikan perhatian yang besar terhadap permasalahan ini, diantaranya adalah Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughniy, ia berkata,

“Adapun suap-menyuap dalam masalah hukum dan pekerjaan (apa saja) maka hukumnya haram.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa para ulama telah mengatakan, ”Sesungguhnya pemberian hadiah kepada wali amri—orang yang diberikan tanggung jawab atas suatu urusan—untuk melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, ini adalah haram, baik bagi yang memberikan maupun menerima hadiah itu, dan ini adalah suap yang dilarang Nabi saw.” [Majmu’ Fatawa juz XXXI hal 161]

Asy-Syaukani dalam Nailul Authar berkata,

“Ibnu Ruslan berkata dalam Syarhus Sunan, “Termasuk kemutlaqan suap-menyuap bagi seorang hakim dan para pekerja yang mengambil shadaqah, itu menerangkan keharamannya sesuai Ijma’.

ash-Shan’aniy dalam Subulussalam (2/24)

“Dan suap-menyuap itu haram sesuai Ijma’, baik bagi seorang qadhi/hakim, bagi para pekerja yang menangani shadaqah atau selainnya. Sebagaimana firman Allah Ta’ala, “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. [QS. Al-Baqarah: 188].”

Sebagai muslim tidak seharusnya kita menempuh jalan pintas seperti ini dimana kebenaran dapat diputar balikan, merubah yang bathil menjadi haq. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk kaum yang membudayakan praktik suap menyuap dikarena takutnya kita pada laknat dari Rasululloh Shallallohu alaihi wasallam.

Emma

It was a pity that I didn’t have the chance to finish watching a Cinderella-like story of Emma: A Victorian Romance in Animax.  It was first aired on the channel when I was still in high school, and because the evening schedule wasn’t just fit for my schedule, I didn’t have the chance to watch the later episodes.  The storyline was great though, very heartwarming but still, it’s no good to think that still I haven’t had the chance to watch it.  I only watched a few good earlier episodes.  I also watched the continuation of the anime via YouTube but I was too broke at that time.  In short, I just don’t have the chance.

Now that I’m starting downloading a few manga copies of my own choice I stumbled upon the manga version of Emma and I was perfectly happy to download and finally finished the whole story! I was so delighted, it was a very good story, mind you, and sometimes I think about the romantic story in my serious, so-called reflection moments.  Ha! I just like the character of William Jounes and I also like Hakim too! I think Hakim is much more appealing to me, though his ‘girls’ are kind of disturbing.  Then again, I think I’ll prefer Will.

The story was about the maid Emma, who came to work with the retired live-in governess and widowed Kelly Stowner. One day, William Jounes, who was Kelly Stowner’s former student, visited her.  There he bumped into Emma, and fell in love with her.  But William is the oldest son of the noble family of Jounes, and her father Richard already decided that his son would marry Eleanor Campbell, who was a daughter of a viscount.  And then, the conflict starts here.

But I’m not spilling out the whole story here though, I would like you to read it yourself because it’s a very nice manga.

Probably by far, the most dramatic page in the manga.

The manga series was written by Kaoru Mori.  I would like to thank Iihan Translation Group for coming up with a good manga release such as this and Stoptazmo as well for the distribution.  I’m so happy and would like to thank personally the people who were involved with this manga project especially to

the translators whispers and mogura;

to by_request for a good editing job;

to squeeks and jedi_vader20 for the distribution;

to the quality checker boke;

to !waha.06×36 for providing the raw volumes;

and to the scanners winny and anonymous!  I saw your names in the manga copy that I have.  Thanks a lot guys, you rock!

The manga has a total of 52 chapters in 7 volumes, so its not really painstaking to read it.  Besides, it’s all worth it.

“Banyak jalan menuju Roma”, sudah sangat sering didengar tentunya.
Saya orang Batak, yang dahulu tinggal di Tarutung, maka paling tidak akan menempuh jalan berliku menuju Roma. Harus menuju Medan, ditempuh sekitar tujuh jam, Polonia memang Bandara Internasional, tetapi sepertinya tidak melayani penerbangan langsung ke Roma, jadi saya harus ke Jakarta dulu, dua jam penerbangan. Dari Jakarta mungkin ada flight ke Roma, tetapi harus transit di beberapa bandara tertentu dulu, bisa di Singapura, Kuala Lumpur, Hongkong, atau mungkin Dubai,…. panjang, lama dan berliku.
Kebayang kan kalau orang yang harus berangkat dengan jalan darat?, “Gille benner”, celetuk orang Betawi. Atau lebih galak lagi,” Modiaar wess”, Jawatimuran.

Nah, setelah itu di Roma banyak orang berkumpul, dan ternyata banyak yang tidak bisa masuk, masing-masing dengan masalah yang berbeda-beda. Ada tentunya orang yang merasa sudah sangat menderita, sudah berjalan jauh, sudah mengorbankan seluruh hartanya demi bisa menuju Roma, ia merasa layak masuk Roma. Bahkan ada orang kaya yang sudah banyak mengeluarkan uang untuk membeli pernak-pernik Roma, supaya tampil lebih Roma dari warga Roma sendiri. Bayangkan satu juta orang berteriak dengan kemauannya masing-masing, tujuannya sama, masuk ke kota Roma. Setelah ada satu juta orang, maka akan datang berjuta-juta lagi, sebab mereka sama saja, berpegang pada prinsip, “Banyak jalan menuju Roma”.

Chaos, ….. lama-lama akan terjadi chaos.

Roma, Romawi, jaman dahulu adalah bisa dikatakan “penjajah”, mereka merentangkan tangannya ke semua daerah di sekitarnya. Macedonia adalah salah satu daerah di luar Roma, tetapi Roma “mengangkat” daerah ini menjadi bagian dari Roma. Dan orang Macedonia menjadi “orang” Roma.
Bayangkan jika Roma “mengangkat” Tarutung menjadi salah satu propinsi Roma, maka sayapun tidak perlu menjalani jalan berliku menuju Roma, sebab… saya sudah menjadi warga Roma.

Timbul pertanyaan, tetapi sayakan tidak akan pernah menginjak kota Roma?,… lho kan sudah menjadi warga Roma, bangun sendirilah kota Romamu… gimana? mau?. Yang di kota Roma sudah memberikan buku panduan, sudah diberikan blue print, banyak contoh dan banyak prototype diberikan… gimana? Tetapi ingat, lakukan juga hukum Roma, jangan sudah menjadi warga Roma, kamu masih berlaku seperti orang Batak lain yang suka jadi rentenir, kasar dan copet, jadilah Batak yang berbau Roma.
hmmm ingat Paulus?, untuk menghadapi “hakim” ia dibawa ke Roma, karena ia warga Roma, jadi nanti ada waktunya anda menuju kota yang asli, kalau “Persidangan” sudah dibuka.

Dipilih-dipilih… sayang anak dipilih….. warga Roma melahirkan anak Roma juga.. dipilih-dipilih… sayang anak dipilih, sudah sore… dipilih-dipilih

Kita semua ingat awal konflik ini. Kita semua sedang berfikir, mereka-reka akhir dari konflik ini. Kita semua (mungkin ada juga yang tidak) semakin ragu apakah akan semakin baik ataukah akan semakin buruk catatan negeri ini tentang korupsi.

Extra Ordinary Crime, itu korupsi. Jika JAPOLHA (Jaksa, Polisi, dan Hakim) bisa berfungsi baik, lalu untuk apa kita membentuk KPK? Itulah pertanyaan pertama. Jadi JAPOLHA tidak boleh kecil hati, meski kehadiran KPK adalah tamparan amat kasar terhadap wajah ketiga lembaga penegak hukum itu.

Tetapi apalah gunanya sebuah lembaga seperti KPK dibentuk jika hanya akan dipergilirkan di antara orang-orang yang tidak memiliki komitmen. Cobalah beri sebuah argumen, mungkinkah KPK mendapatkan figur terpercaya dengan komitmen yang kuat memberantas korupsi di tengah kondisi tiadanya lembaga yang steril dari korupsi? Darimanakah KPK akan mendapatkan aparatur agar lembaga itu bekerja baik? Inilah pertanyaan yang tak mungkin di jawab di Indonesia.

Ragulah bersama saya, KPK itu bukan lembaga sungguh-sungguh untuk pemberantasan korupsi. Ragulah bersama saya bahwa jika pemimpin negeri ini tidak memiliki ketegaran dan kebersihan, percumalah berbicara tentang korupsi.

Jumat. Yl 1:13-15; 2:1-2; Luk 11:15-26. Sungguh, hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Mahakuasa. Yang dimaksud bukanlah hari kiamat. Hari Tuhan adalah saatnya Tuhan bertindak sebagai hakim yang adil untuk menghukum orang jahat dan membela orang benar yang ditindas. Di tengah bencana kelaparan yang melanda negeri itu, Yoel mengajak rakyat memikirkan mengapa itu terjadi. Ia mengajak mereka meratap dan berkabung, berpuasa dan berdoa sebagai tanda pertobatan mereka. Sekarang ini keserakahan manusia telah banyak merusak alam lingkungan. Ada banyak penyakit baru akibat pengotoran udara, air dan tanah. Banjir, kekeringan, kebakaran, gempa, dan teror mengancam hidup kita. Sudah waktunya kita pun meratap, berpuasa dan berdoa serta bertindak jangan sampai bencana lebih besar lagi menimpa bumi ini.

Belakangan ini beberapa binatang seperti buaya dan cicak tiba-tiba menjadi populer, hampir sepopuler tikus yang sudah lama ngetop di jajaran “perbinatangan” di negara ini. Namun ternyata tidak cukup sampai di situ, baru-baru ini muncul lagi godzila yang mengaku lebih sangar dan lebih buas dalam menghabisi tikus, wah… ngeri….!

Dalam cerita film atau komik godzila adalah monster yang maha besar dengan rupa mirip tyrex, sangat mengerikan. Tapi sedahsyat apapun cerita tentang godzila tetap saja binatang ini hanya isapan jempol belaka, hanya anak kecil yang mempercayainya  he…he…he….

Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda”Bintang-bintang adalah petunjuk keselamatan penghuni bumi dari bahaya tenggelam di tengah lautan. Adapun Ahlul BaitKu adalah petunjuk keselamatan bagi umatKu dari perpecahan. Maka apabila ada kabilah arab yang berlawanan jalan dengan Mereka niscaya akan berpecah belah dan menjadi partai iblis

HELLO EVERYONE!!!!!
You guys har…think i forget bout’ you………but i think its you guys that forget bout; MMMMMEEEEE!!!!!
Give number, no one call………Got Facebook, no one comment……….-_-”
Its ok lah, haahahahahahaha:) BTW for those of you who dont know, I am already schooling at a school name KINROSS COLLEGE……….

Jum’at, 11 September 2009 , 08:03:00 – PONTIANAK POST

KETAPANG— Ancaman akan dilaporkan ke Polda Kalbar ditanggapi serius Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ketapang, Abdul Farid, SH. Dia membantah telah melakukan kesalahan dalam melakukan penahanan terhadap Suradji pada 7 Juli lalu. Menurutnya penahanan suami dari Diana Tjua itu ke Lapas Kelas II B Ketapang sudah sesuai aturan hukum yang berlaku.“Kita melakukan penahanan tidak sesuka hati, apalagi sembarangan. Semua kita lakukan sudah melalui kajian dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penahanan terhadap Suradji tersebut sesuai surat putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Ketapang,” kata Abdul Farid kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (10/9).

Kepala Seksi (Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Ketapang ini menjelaskan, walau tanpa surat penetapan perintah penahanan oleh hakim, JPU sudah bisa melakukan penahanan. Surat putusan hakim pun, dikatakan dia, sudah termasuk surat penetapan. “Dalam surat putusan hakim PN Ketapang disebutkan bahwa terdakwa Suradji ditahan. Bahkan kita yang di Pra Peradilankan juga menang, sebab pra mereka (pihak Suradji) soal penahanan yang kita lakukan tidak dapat diterima hakim dengan kata lain ditolak,” jelasnya.

Merasa tidak melakukan kesalahan dalam penahanan terdakwa Suradji, Abdul Farid pun tak begitu menghiraukan prihal dirinya yang akan dilaporkan ke kepolisian. Bahkan, dia mempersilahkan pihak terdakwa melakukan upaya hukum sekalipun melaporkan dirinya selagi memiliki landasan yang dapat dipertanggungjawabkan. “Polisi salah tangkap dan melakukan penahanan adalah kesalahan, kalau ini terjadi pada saya maka saya bisa tuntut balik. Tapi soal melapor itu hak mereka, silakan saja lapor tapi apa yang kita lakukan sudah sesuai aturan hukum yang berlaku,” ucapnya.Dia kembali mengingatkan, penahanan Suradji bukan kehendaknya. Melainkan, dirinya hanya melaksanakan perintah putusan hakim PN Ketapang yang memvonis terdakwa Suradji tiga bulan penjara.

Dia menjelaskan, bahwa ada naskah keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepolisian tentang pemantapan, keterpaduan sesama aparatur penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana tanggal 10 April 1988. Terhadap putusan hakim yang amarnya belum diputuskan berisi agar terdakwa ditahan adaalah kejaksaan yang meminta penetapan guru disamping putusan tersebut. Dengan alasan, kejaksaan tidak ada formulir untuk melaksanakan keputusan tersebut. Puncaknya adalah tidak diperlukan penetapan baru untuk menahan terdakwa. “KUHAP pasal 13 dan 14 huruf J menyebutkan Penuntut Umum mempunyai wewenang melaksanakan penetapan hakim yang sudah ada didalam putusan hakim,” timpalnya.

Diberitakan sebelumnya, Diana Tjua istri dari terdakwa Suradji alias Apiau akan menempuh jalur hukum. Dia telah menunjuk penasehat hukum untuk segera mempidanakan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Abdul Farid, SH. Proses hukum yang ditempuh Diana terkait penahanan terhadap suaminya selama 45 hari di Lapas Kelas II B Ketapang. Pasalnya, suaminya ditahan tanpa surat penetapan perintah penahanan baik dari PN Ketapang maupun Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak. Penahan tersebut, diakui dia, terkesan dipaksakan sehingga dinilai telah melanggar hukum karena merampas kemerdekaan hak asasi seseorang. “Kita melaporkan AF selaku JPU dengan dugaan tuduhan telah melanggar pasal 333 ayat (1). Andaikata pidana tersebut terbukti, maka kita akan memperdatakan JPU AF,” kata Diana.

Pasal 333 ayat (1) KUHP menyebutkan, barang siapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun. “Upaya hukum ini kita lakukan dalam upaya mencari keadilan dan kepastian hukum, supaya kedepannya agar penegakkan hukum di Indonesia tidak bertindak sewenang-wenang demi untuk kepentingan tertentu ataupun pribadi,” jelasnya. Herawan Utoro SH membenarkan prihal ini. Menurut dia, penahanan Suradji ‘suami dari kliennya’ memang tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Terhadap penahanan ini, kata dia, baik JPU maupun hakim tetap akan dilaporkan secara internal mereka seperti ke Kejaksaan Agung maupun Mahmakah Agung. “Untuk proses hukumnya, kita bisa lapor ke kepolisian mungkin setelah lebaran,” ucap Herawan. (har)