Bergeraknya Soekarno makin ke kiri, secara subjektif didorong pula kekecewaan pribadinya –yang menyebabkan perasaannya terluka dan menimbulkan kemarahannya– terhadap sikap Amerika Serikat pada dirinya.

TATKALA partai-partai Nas dan A begitu lemahnya dan menjadi sparring yang tak imbang dalam political game di era Nasakom (Nasional-Agama-Komunis), maka tentara –khususnya AD– menjadi satu-satunya kekuatan dalam gelanggang politik dan kekuasaan yang bisa mengimbangi PKI yang radikal, ofensif, amat berinisiatif dan amat ‘dibutuhkan’ Soekarno pada tingkat keadaan faktual kala itu. Sebagaimana kebutuhan akan PKI, Soekarno juga ‘membutuhkan’ Angkatan Darat di era Nasakom itu.

Dalam rangka pengendalian, Presiden Soekarno menempatkan bintang ‘baru’ yang dulu muncul dari medan operasi penumpasan pemberontakan PRRI-Permesta, Ahmad Yani, sebagai pimpinan Angkatan Darat. Mayor Jenderal Ahmad Yani melepaskan jabatan Deputi Wilayah Indonesia Timur kepada Mayor Jenderal Soeharto 13 Januari 1962, lalu beberapa waktu kemudian menempati posisi Panglima Angkatan Darat tersebut. Semula posisi pimpinan Angkatan Darat ini ditempati Letnan Jenderal Abdul Harris Nasution selaku Menteri Keamanan Nasional/Kepala Staf Angkatan Darat. Tatkala pada 6 Maret 1962 Soekarno melakukan regrouping kabinet dan membentuk Kabinet Kerja III, Nasution mendapat posisi yang dianggap ‘lebih lemah’, sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata dengan pangkat Jenderal penuh.

Posisi formal Letnan Jenderal Ahmad Yani kala itu menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat. Ahmad Yani memenuhi kriteria ‘keseimbangan’ aktual saat itu. Ia tidak punya kedekatan ‘historis’ maupun kedekatan pribadi di luar kedinasan dengan Jenderal A.H. Nasution, untuk tidak menyebutnya berada dalam hubungan rivalitas. Ia pun bebas dari sindrom traumatis ‘perwira pembangkang luar Jawa’. Berasal dari Divisi Diponegoro yang berposisi di Jawa Tengah yang sama terkemukanya dengan Divisi Siliwangi –dan kebetulan pula adalah ‘alma mater’ Jenderal Nasution– dari Jawa Barat. Dan, sepanjang yang dikenal oleh Soekarno sampai saat itu, Yani adalah militer sejati yang tidak berpolitik, dan diyakini bisa loyal pada dirinya. Selain itu, ada kesamaan dan hal-hal khusus yang bersifat pribadi antara Yani dan Soekarno, yang bisa menjadi perekat tambahan. Bersamaan dengan itu, dengan pola serupa, sebagai Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Soekarno pun bisa melakukan pengendalian memadai atas Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta Angkatan Kepolisian yang telah terstruktur untuk berdiri sendiri sebagai satu Angkatan yang terpisah satu sama lain. Salah satu pengimbang terbaik bagi Angkatan Darat adalah Angkatan Udara, terutama ketika dipimpin oleh Omar Dhani yang seringkali disebutkan Soekarno sebagai seorang progressif revolusioner.

Dalam berbagai peristiwa, di beberapa daerah, tentara (AD) berkali-kali harus berhadapan dengan PKI. Di tahun 1961, bulan Nopember, terjadi Peristiwa Jengkol di Kediri. Ketika itu terjadi masalah dengan petani penggarap (tanpa izin) di atas tanah pemerintah milik Perusahaan Perkebunan Negara, karena tanah itu sudah akan digunakan pihak perkebunan. Para petani penggarap telah diberi tanah pengganti dan sejumlah uang pesangon. Tatkala tanah yang sudah dikosongkan itu mulai diolah dengan menggunakan traktor oleh pihak perkebunan, kurang lebih 3000 massa dari desa lain yang adalah anggota BTI (Barisan Tani Indonesia), Pemuda Rakyat dan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) datang menyerang. Sejumlah petugas dan massa rakyat terluka dalam bentrokan. Komandan Korem yang membawahi wilayah tersebut kemudian mengambil keputusan untuk membekukan ketiga organisasi di tingkat wilayah tersebut. Keputusan ini selanjutnya meningkat menjadi keputusan tingkat Peperda (Penguasa Perang Daerah) Jawa Timur. Tindakan pembekuan ini dianggap oleh CC PKI sebagai tindakan yang berlebih-lebihan dari pihak militer.

Benturan-benturan serupa masih terjadi pada masa-masa berikutnya, terutama ketika PKI melalui organisasi-organisasi mantelnya gencar melancarkan aksi-aksi sepihak terkait dengan UUPBH (Undang-undang Pokok Bagi Hasil) dan UUPA (Undang-undang Pokok Agraria). Dengan maraknya aksi-aksi sepihak seperti itu, Pd Presiden Johannes Leimena, 15 Juni 1964, mengeluarkan Instruksi Pd Presiden yang melarang dilakukannya aksi sepihak oleh pihak mana pun. Meski ada larangan seperti itu, Konferensi I PKI pada 5 Juli justru melahirkan resolusi yang menyerukan untuk membantu aksi-aksi sepihak kaum tani yang ‘adil patriotik dan Manipolis’ untuk meng’konsekwen’kan UUPBH dan UUPA. “Aksi-aksi revolusioner kaum tani yang sedang berlangsung sekarang adalah tidak lain daripada akibat aksi sepihak reaksioner tuan tanah jahat yang mensabot pelaksanaan UUPBH dan UUPA”. Kala itu, yang dituduh PKI sebagai tuan tanah terutama adalah para haji kaya di pedesaan yang memiliki tanah-tanah luas dan sejumlah jenderal atau perwira lainnya yang menginvestasi ‘hasil korupsi’nya dalam bentuk pembelian tanah-tanah perkebunan dan pertanian yang luas.

Resolusi PKI itu juga menggunakan pidato Presiden yang berjudul Gesuri (Genta Suara Revolusi Indonesia), bahwa massa harus melakukan revolutionnaire gymnastiek karena walaupun perbaikan nasib rakyat boleh saja merupakan ‘hadiah’ dari atas, namun pada prinsipnya tetap harus merupakan hasil perjuangan rakyat sendiri. Kaum revolusioner tak boleh sekedar menadahkan tangan, melainkan harus menggerakkan tangannya untuk merebut. Dukungan terbuka dari pusat partai seperti itu, dengan sendirinya memicu peningkatan aksi-aksi sepihak untuk pemerataan kepemilikan tanah bagi rakyat. Bisa dicatat peristiwa-peristiwa aksi sepihak di Indramayu Jawa Barat dan Boyolali Jawa Tengah, berturut-turut di bulan Oktober dan Nopember 1964. Aksi sepihak yang berdarah terjadi dalam peristiwa Bandar Betsi di Siantar Sumatera Utara bulan Mei 1965. Seorang anggota TNI, Pelda (Pembantu Letnan Dua) S. Soedjono –bersama Pembantu Letnan Satu Pura, Kasim Saragih dan Karna– yang sedang mengawal pekerja perkebunan milik negara setempat di afdeling V blok 325 untuk menarik sebuah traktor yang terperosok di parit, dikeroyok oleh kurang lebih 200 orang massa BTI dan Pemuda Rakyat. Massa menghalang-halangi pekerjaan menarik traktor itu dan melontarkan kata-kata pedas menghina para anggota TNI itu yang menyebabkan bentrokan fisik. Pelda Soedjono, yang memiliki 8 anak dari seorang isteri, menurut siaran pers Departemen Perkebunan RI, tewas seketika setelah kepalanya dihempas dengan cangkul petani militan.

Selain aksi-aksi sepihak yang bersifat fisik, pada masa itu amat menonjol pula sikap dan suara amat vokal tokoh-tokoh PKI, terutama dari BTI, yang tak hentinya menggugat berbagai kasus pertanahan. Harus diakui, kadangkala isu yang diangkat ada juga dasar kebenarannya, misalnya menyangkut kepemilikan tanah yang berlebih-lebihan dari pihak tertentu, praktek-praktek penyitaan tanah milik petani oleh para pemilik uang pemberi pinjaman dengan meminjam tangan oknum aparat, serta kolusi dalam menyulap tanah milik pemerintah atau negara menjadi milik perorangan. Tapi tindakan-tindakan massa PKI dalam bentuk aksi sepihak yang bersifat menghakimi sendiri telah merubah perjuangan menuntut keadilan itu menjadi peristiwa berdimensi anarki dengan implikasi politik yang serius, luas dan mengusik kehidupan politik nasional. Soekarno yang senantiasa dipinjam idiom-idiom revolusionernya sebagai alas pembenaran aksi-aksi itu, ternyata tak pernah menegur secara jelas dan tegas para pimpinan PKI terkait aksi-aksi sepihak tersebut. Apalagi, alasan yang diutarakan para pemimpin PKI, tampaknya dapat ‘diterima’ Soekarno, bahwa massa petani melakukan aksi sepihak karena tak sabar dan kecewa pada lambannya pelaksanaan UUPA, khususnya yang menyangkut masalah landreform. Sikap Soekarno ini mengindikasikan secara lebih nyata betapa PKI telah dijadikan mitra politik utama Soekarno, melebihi kekuatan politik lainnya dalam konstelasi Nasakom dan menandai makin bergeraknya bandul politik Soekarno ke kiri.

Bergeraknya Soekarno makin ke kiri secara subjektif didorong pula oleh kekecewaan pribadinya –yang menyebabkan perasaannya terluka dan menimbulkan kemarahannya– terhadap sikap Amerika Serikat pada dirinya. Pemberontakan sejumlah tentara berhaluan kanan yang kecewa atas ketidakseimbangan serta ketidakadilan dalam hubungan pusat dan daerah, melalui PRRI-Permesta, yang didukung AS, adalah faktor-faktor awal kerenggangan Soekarno dan Washington. Kemudian dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, negara-negara Blok Barat jelas lebih mendukung Belanda. Kebutuhan persenjataan untuk menghadapi kemungkinan konfrontasi terbuka, yang tak mungkin diperoleh dari pihak Barat, memaksa Soekarno berpaling ke Blok Timur. Suatu perjanjian ‘pembelian’ persenjataan besar-besaran dari Uni Sovjet ditandatangani 4 Maret 1961 di Jakarta. Penandatangan dari pihak Indonesia adalah Menteri Keamanan Nasional Jenderal A.H. Nasution.

Perjanjian ini dengan cepat dipenuhi oleh Sovjet hanya dalam hitungan bulan dan berlangsung terus hingga 1962 dan bahkan 1963. Tetapi sejak 1960 pun, sebenarnya Sovjet telah mulai memasok pesawat-pesawat Mig 15 dan Mig 17 untuk Angkatan Udara. Pada tahun 1962, Angkatan Laut RI telah memiliki kapal-kapal tangguh pada zamannya seperti kapal penjelajah RI Irian, sejumlah kapal selam dan berbagai jenis kapal tempur tangguh lainnya. Angkatan Udara memperoleh pesawat jet tempur terbaru seperti Mig 15 dan 17 dan pada masa-masa selanjutnya Mig 19 hingga Mig 21. Juga pesawat-pesawat pembom modern TU-16 dan pesawat-pesawat angkut mutakhir seperti Antonov. Angkatan Darat juga mendapat senjata-senjata baru, meskipun skala pengadaan dan prioritasnya ada di urutan ketiga, jauh di bawah Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Kendati cukup gembira memperoleh persenjataan-persenjataan baru, sejumlah jenderal Angkatan Darat di hati kecilnya sedikit menyimpan rasa kecewa, karena daftar permintaan yang mereka ajukan cukup banyak yang tak ‘disetujui’, lebih tepatnya dicegah oleh Soekarno. Tetapi secara objektif, dalam skala pertimbangan strategis bagi wilayah kepulauan seperti Indonesia, Angkatan Laut dan Angkatan Udara memang tepat diprioritaskan untuk lebih diperkuat pada urutan teratas.

Pada mulanya, dengan mengamati perjalanan karir militernya, Ahmad Yani tidaklah mudah dikatakan termasuk dalam kategori ‘politician in uniform’. Sebutan politisi dalam baju seragam tentara ini lebih lazim dikaitkan pada Jenderal Nasution dan beberapa jenderal maupun perwira lainnya yang ada di sekelilingnya yang telah tertempa dalam berbagai krisis serta pergulatan politik dan kekuasaan negara belasan tahun lamanya. Kendati aspek sosial politik menjadi bagian dari kurikulum pendidikan-pendidikan militer, terutama di SSKAD atau Seskoad (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat), pada dasarnya Yani tak memiliki karakter politisi. Tetapi pada era Nasakom itu, Angkatan Darat yang dipimpinnya dalam suatu situasi negara yang ‘revolusioner’ secara faktual diperhadapkan dengan persoalan dan pergulatan politik serta kekuasaan. Mau tak mau, dalam banyak hal Angkatan Darat harus menjawab dengan bahasa politik pula, meskipun sarat dengan ramuan gaya operasional militer seperti misalnya yang pernah dicontohkan para pendahulunya dalam Peristiwa Oktober 1952.

Politik ofensif, serangan-serangan melalui media massa dan forum umum, dengan jargon-jargon revolusioner dan tudingan kontrev (kontra revolusioner), kapbir (kapitalis birokrat), jenderal burjuis, setan kota, setan desa dan sebagainya dilancarkan oleh kelompok politik kiri peserta gimnastik revolusioner. Senam politik ini amat terasa dan meningkat dari waktu ke waktu di era Nasakom dan Manipol-Usdek ini. Tudingan adanya jenderal burjuis yang hidup mewah jelas-jelas ditujukan kepada para perwira yang umumnya memegang posisi teras di lapisan kepemimpinan Angkatan Darat. Fakta dan indikasi adanya sejumlah perwira yang terlibat dalam perilaku korupsi –dan menunjukkan gaya hidup yang cukup berlebihan untuk ukuran ekonomi masa itu– sejak turut memegang posisi dan mengelola sejumlah badan usaha milik negara, menjadi peluang objektif bagi PKI untuk meluncurkan tudingan-tudingan tentang perwira burjuis dan korup yang kemudian dimodifikasi lebih jauh menjadi serangan politis yang cukup memojokkan. Harus diakui pula bahwa sebagian dari ‘bibit’ perwira kategori ini dan perilaku korupnya kemudian mewaris ke kurun waktu pasca Soekarno. Tidak harus menjadi komunis dulu untuk bisa melihat fakta yang satu ini.

Menutup mata. Tetapi sementara itu, PKI dan barisan revolusionernya cenderung menutup mata –untuk tidak mengatakannya tak pernah menyoroti– terhadap perilaku korup yang terjadi pula di lapisan lain dari kekuasaan masa itu, yakni yang menyangkut pengumpulan dan penggunaan Dana Revolusi. Penghimpunan Dana Revolusi ini adalah ide Soekarno dan pelaksanaannya sehari-hari dikoordinasikan melalui Wakil Perdana Menteri (Waperdam) I/Menteri Luar Negeri Dr Soebandrio. Perilaku korup, mewah dan penuh foya-foya, termasuk kehidupan khusus dengan memanfaatkan para wanita selebritis, seperti misalnya yang melibatkan salah satu menteri dengan tugas ‘khusus’ yang dekat dengan Presiden, Jusuf Muda Dalam, pun diluputkan dari sorotan kaum radikal politik kiri ini. Masalahnya, Jusuf Muda Dalam mengelola dana-dana khusus yang diperlukan semua pihak dalam kekuasaan negara dan kekuasaan politik masa itu. Namun yang terpenting di atas segalanya, Jusuf Muda Dalam sebenarnya adalah seorang anggota PKI sejak ia ini masih berusia muda di saat PKI pun masih berusia muda.

Meskipun pernah gencar menyoroti perilaku mesum terkait seks dari sejumlah pejabat di hotel-hotel, tentu saja tokoh-tokoh PKI dan barisan revolusionernya tidak berani secara terbuka mempersoalkan kegiatan ‘refreshing’ berupa malam pesta tari lenso dan tari pergaulan yang senantiasa diselenggarakan di Istana Kepresidenan. Tapi memang kegiatan malam yang rutin di Istana ini, lengkap dengan cerita berbumbu keterlibatan para wanita cantik sebagai objek pelengkap, hanya menjadi pergunjingan ‘bawah tanah’ di kalangan politik manapun, kiri maupun kanan. Sebenarnya, adalah pula karena soal wanita, antara lain, Istana Merdeka dan Istana Bogor pernah diberondong dari udara oleh seorang pilot Mig 17, Letnan Udara II Daniel Alexander Maukar pada 9 Maret 1960. Pilot muda asal Manado ini, kecewa karena gadis yang menjadi kekasihnya telah menjadi korban ‘permainan asmara’ di Istana, sehingga dalam kemarahannya dengan mudah ia diajak oleh pihak lain untuk melakukan aksi dari udara itu. Yang kemudian menonjol adalah kaitan politik dari peristiwa itu, yaitu dihubungkannya peristiwa tersebut dengan sebuah gerakan yang disebutkan dilakukan kelompok ‘Manguni’ yang digambarkan sebagai bagian dari suatu konspirasi besar berlatarbelakang gerakan unsur kedaerahan, di Jakarta maupun di Bandung. Peristiwa Pusat Kavaleri 27 Maret 1960 di Bandung dianggap rentetan dari konspirasi tersebut. Seratus lebih pilot AURI digiring oleh para petingginya ke istana untuk meminta maaf, menyampaikan pernyataan kepatuhan dan kesetiaan kepada Soekarno. Tak sampai 4 bulan kemudian dalam suatu proses peradilan yang cepat melalui Mahkamah Angkatan Udara dalam Keadaan Perang, Daniel Maukar dijatuhi hukuman mati. Tapi eksekusi hukuman mati itu tak pernah dilaksanakan.

Berlanjut ke Bagian 2.

Mati.. siapapun yang harus berhadapan dengan maut tak mungkin sedikitpun tidak ciut. Oh, aku pun takut. Karena sekalipun aku tak pernah berciuman dengan maut, tidak juga memimpikannya. Kematian tak pernah begitu berarti bagiku, hingga sekarang, saat dia sudah bersiap menjemputku.

Aku duduk dilantai memandang piring berisi nasi yang tak ubah makanan ayam. Beginikah nasib seorang seorang tahanan. Kemarin sipir – sipir penjara menari di atas perutku. Perutku yang kosong dan tubuh gembul mereka melompat – lompat di atasnya. Sudah tiga buah kursi patah menghantam tubuhku. Tapi bagiku akulah yang benar. Aku tidak bersalah. Dan setiap aku mengatakannya sengatan listrik menyentakku dan berkali – kali aku tak sadarkan diri. Ahh penguasa! Sudah hampir mati pun si kecil tetap saja jadi mainan bagi mereka yang berkuasa!

“Akuilah hei orang rendahan! Akui kesalahanmu! Kau yang melakukan makar dan pengeboman! Kau tahu hukumannya? Kau akan ditembak mati oleh satuan regu tembak. Kau akan mati da tubuhmu akan dilempar ke buaya – buaya peliharaan sang Raja! Akui kejahatanmu dan hukumanmu akan di peringan. Kau akan diperbolehkan bunuh diri. Itu kehormatan bagimu! Akuilah! Hai rakyat kecil!” si A berteriak sambil tak henti memukul punggungku dengan tongkat besi.

“Aku tidak bersalah! Sekali pun kau mematah seluruh tulang – tulangku dengan tongkat besimu, tak akan mengubah apa – apa! Aku tidak bersalah! Hai kau anjing – anjing penguasa! Ini balas budimu pada rakyatmu yang membayar pajak setinggi langit demi mengisi perutmu dan perut anak istrimu! Kau patahkan tulang mereka dengan tongkatmu! Kau leburkan daging mereka dengan cambukmu! Kau yang menyembelih anak – anak mereka satu demi satu! Kau yang menyetubuhi istri – istri mereka untuk kesenanganmu! Siapa yang bersalah! Aku yang membuka jalan untuk mereka.. atau kau yang selalu menjilat kotoran para penguasa!” Kupingku berdenging.. darah mengalir dari pelipisku yang bocor. Dan hantaman lain di wajahku. Lalu perutku. Dan pria – pria berseragam itu melucuti sisa pakaian yang ada di tubuhku. Mereka menghantamku bertubi – tubi. Satu per satu, bergantian, mereka melakukannya. Perbuatan yang tak dapat kumaafkan. Apakah seperti ini pemerkosaan? Rasanya ingin kucekik leher mereka setiap kali kulihat mereka.

Ku kira aku sudah berada di surga atau neraka saat terbangun. Tapi yang ada hanya ruang kecil tanpa jendela, dengan celah kecil tempat masuk makanan dan udara. Tiba – tiba pintu terbuka setelah ada cahaya baru ku sadari pakaianku sudah terpasang. Seorang penjaga menyeretku ke lorong. Dan semburan air keras mengguyur tubuhku. Teriakan sang penjaga membuatku bergegas mengenakan pakaian baru. Jantungku kembali berontak. Sekarang dia berusaha menyumbat tenggorokanku hingga aku tercekik. Susah payah kutenangkan diri. Hakim akan menemuiku membicarakn hukumanku. Berusaha bernegosiasi.

“Kau sudah memikirkan tentang hukuman mati atasmu. Ini terakhir kali aku menawarkan opsi, akuilah kesalahanmu maka kau akan diizinkan bunuh diri. Dengan cara apapun. Kalau kau butuh racun yang paling kuat yang akan membuatmu mati dalam beberapa detik, raja akan menyediakannya. Kalau kau butuh tali untuk gantung diri, kau tinggal minta. Pisau, pistol, revolver, apapun untuk menghabisi nyawamu sendiri akan kami berikan asal kau mengakui kesalahanmu. Pikirkan ribuan nyawa yang melayang akibat perbuatanmu!” Dia berbicara dengan pandangan jijik padaku seperti para anjing penguasa lainnya. Aku menggeleng.

“Kalian menyia – nyiakan waktu dan tenaga untuk memaksaku. Jawabanku tetap sama. Aku..tidak..bersalah! Katakan pada raja kalian itu! Kalian boleh melakukan apapun padaku, tapi itu tidak akan mengubah apapun. Sekalipun aku kalian bunuh, ada berjuta jiwa muda lain yang akan tegak membela kaum kami melawan penguasa zalim seperti kalian! Kami tak akan menyerah, karena kami tidak bersalah!” Aku di atas angin jika tanpa sipir yang akan mengebukiku jika aku berkata seperti itu. Sang hakim tua gemetar. Aku tertawa. Keras. Melepas takut yang menyelip akan kematian. Apakah aku cukup kuat menghadapinya?

“Akan ku sampaikan. Seminggu lagi aku datang. Kau boleh memilih satu di antara tiga opsi hukuman mati yang akan dipilihkan raja untukmu. Dan kutinggalkan kaset video pelaksanaan hukuman mati sebagai referensi. Pikirkan baik – baik!” Aku hanya tenggelam dalam diam. Dan saat makan pagi di berikan aku memuntahkan semuanya. Seorang petugas menyeretku ke ruang proyektor. Dan mulailah serangkaian pembunuhan sadis berkedok hukuman mati terpampang di layar. Terbayang olehku aku tak lama lagi akan bernasib sama dengan para terpidana dalam video itu.

Subuh masih begitu gelap. Tapi mataku tak lagi dapat terpejam. Tidak sejak setahun lalu. Mata ini sudah tak lagi dapat terpejam. Aah! Tak ada guna lagi mereka terpejam. Jantungku terus berdebar. Menggelepar. Berusaha melompat dari rongga dadaku. Tak di hiraunya paru – paru yang seakan siap meledak diterjang dingin lantai di balik jeruji ini. Penjara yang mengurung jiwaku dan membunuhnya setahun lalu dengan ketuk palu. Mati! Takdir menulis nasib pada garis hidupku.

Perlu Ada Hukuman Mati

Korupsi di Tanah Air ibarat kanker sudah mencapai stadium empat, sehingga wajar jika muncul wacana perlu ada hukuman mati terhadap terpidana korupsi kelas kakap yang merugikan rakyat dan negara, kata praktisi hukum dari Yogyakarta, Budi Hartono SH, Minggu.

Praktisi hukum senior dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta ini menilai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum memberikan efek jera bagi terpidana pelaku korupsi.

Mereka sepertinya tidak merasa malu, malah bangga menjalani hukuman penjara karena korupsi, sementara kerugian negara akibat perbuatannya telah menyengsarakan rakyat, katanya.

Karena itu, menurutnya, perlu ada revisi terhadap undang-undang yang ada khususnya undang-undang tentang tindak pidana korupsi, dengan memberikan hukuman maksimal berupa hukuman mati terhadap terpidana korupsi.

Sehingga dengan undang-undang tersebut tidak terkesan diskriminatif, karena selama ini yang bisa dijerat dengan hukuman mati hanya terpidana kasus pembunuhan, kasus narkoba dan terorisme. Sementara terpidana kasus korupsi hukuman maksimalnya hanya 15 tahun, kata Budi Hartono.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 6 disebutkan bahwa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Inilah keadilan bergaya Yaman yang diberlakukan terhadap pelaku kriminal. Pria pelaku kriminal ini dituduh memperkosa dan membunuh seorang anak laki-laki berusia 11 tahun.

Pria bernama Yehya Hussein al-Raghwah tersebut diarak di sepanjang jalan kota kelahirannya sebelum ditembak mati oleh seorang pelaku eksekusi di hadapan ribuan orang. Dalam peristiwa menegangkan itu, kerumunan orang yang menyaksikan eksekusi bersorak sekaligus meneriakkan kecaman terhadap Yehya.

Peristiwa kejahatan ini berawal saat seorang bocah bernama Hamdi al-Kabas mendatangi lokasi pangkas rambut Yehya selama berlangsung perayaan Idul Adha, Desember tahun lalu. Setelah secara brutal menganiayanya, pelaku pedofil itu mencincang tubuh Hamdi serta membuangnya di luar ibu kota Sana’a.

Vonis hukuman mati dijatuhi oleh pengadilan terhadap Yehya sebulan kemudian setelah ia belakangan mengakui perbuatannya. Gambar eksekusi hukuman mati yang cukup mendebarkan ini dirilis seusai eksekusi kemarin.

Yehya yang mengenakan jubah putih digiring keluar penjara pusat di Sana’a dengan tangan terborgol. Ketakutan terlihat di wajahnya saat Yehya dikelilingi oleh sekelompok tentara yang mengiringnya ke bentangan kain berwarna merah tempat eksekusi hukuman mati.

Yehya diizinkan menaikkan doa terakhir sebelum jubahnya dikoyakkan dan wajahnya ditelungkupkan ke bawah. Saat terakhir kalinya polisi membacakan vonis hukuman terhadap Yehya, seorang dokter mengamati proses eksekusi di tengah kerumunan orang, termasuk anak-anak, yang beberapa di antaranya berteriak mencerca Yehya dan beberapa lainnya mengepalkan tangan ke udara.

Beberapa orang di antara kerumunan pengunjung tak ingin melepaskan detik-detik terakhir momen tersebut dengan mengabadikannya lewat kamera ponsel mereka. Seorang tentara mengarahkan senapan mesinnya ke tengkuk leher pemangkas rambut itu dan hanya dalam hitungan detik saja berakhir sudahlah eksekusi hukuman mati.

Dugaan pelanggaran HAM

Eksekusi hukuman mati terhadap Yehya merupakan eksekusi kesembilan yang telah berlangsung di Yaman dalam tahun ini. Menurut Amnesty International, Yaman adalah salah satu dari 59 negara yang masih mendukung penuh hukuman mati.

Amnesty International mencatat, Yaman telah mengeksekusi hukuman mati terhadap 13 orang tahun lalu. Namun, karena tidak ada data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Yaman, jumlah mereka yang terkena hukuman mati bisa lebih besar dari data yang ada.

Eksekusi hukuman mati di Yaman diberlakukan terhadap aksi kriminal disertai kekerasan dan tanpa kekerasan termasuk perzinahan maupun murtad. Hukuman mati pada masa lalu di negara itu dijalankan oleh sekelompok penembak, tetapi beberapa tahun terakhir laporan yang beredar menyebutkan, eksekusi dilaksanakan dengan merajam atau memenggal kepala terpidana.

Dijalankannya hukuman agama secara ketat di negara padang gurun itu menorehkan keprihatinan tersendiri dalam catatan hak asasi manusia. Sampai saat ini, masih belum diketahui apakah Yehya telah menjalani persidangan yang adil terhadap dirinya.

sumber  : http://www.kaskus.us/showthread.php?t=2149059

Iran menggantung 20 pengedar narkoba pada Sabtu 4 Juli 2009. Dari 20 orang itu disita sekitar 700 kg heroin, kokain dan opium.

Para pengedar narkoba itu dieksekusi di suatu penjara di Kota Karaj, sebelah barat Teheran setelah dinyatakan bersalah akibat membeli, menjual dan memiliki berbagai macam narkoba, seperti dilaporkan kantor berita Iran IRNA yang dilansir dari Reuters , Minggu (5/7/2009).

Sehari sebelumnya pada Jumat 3 Juli, Iran mengeksekusi 12 terpidana mati. Pembunuhan, perzinahan, pemerkosaan, perampokan dengan kekerasan, dan pengedaran narkoba bisa terancam hukuman mati di Iran yang menganut hukum Islam itu.

Apa yang dilakukan Iran terhadap pengedar narkoba, lantaran negara Mullah itu berbatasan langsung dengan Afghanistan sekitar 900 km. Jalur sepanjang itu digunakan sindikat jaringan narkoba untuk menyelundupkan candu dari bunga opium. Diperkirakan sekitar lebih dari 2 juta dari 70 juta warga Iran menggunakan narkoba.

Kelompok HAM Amnesty International tahun 2008 memasukkan Iran dalam urutan kedua negara yang sangat mudah mengeksekusi terpidana setelah China. Sekitar 346 orang dieksekusi di Iran tahun lalu. Mudahnya Iran mengeksekusi terpidana itu juga mendapat kritikan kelompok-kelompok HAM dunia Barat.

Namun Iran punya dalih apa yang dilakukannya hanya menjalankan hukum syariat Islam. Iran juga menolak tuduhan melanggar HAM, dan menuduh balik dunia Barat yang mempunyai standar ganda dan hipokrit (munafik).

INILAH.COM, Jakarta. Efek perbuatan korupsi itu mengerikan. Membawa negara ke gerbang kehancuran. Maka, koruptor pantas dibikin kapok. Caranya: dihukum mati. Bahkan, Presiden SBY pun sudah membuka pintu bagi kemungkinan itu.

Lewat juru bicara kepresidenan Andi Malarangeng, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan dijatuhkannya hukuman mati terhadap para koruptor.

Andi mengatakan, peluang ke arah itu terbuka lebar setelah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dinyatakan Undang-Undang Nomor 20/2001.

Pasal 2 ayat 2 di undang-undang itu menyebutkan: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Tentu, para ahli hukum bisa melakukan interpretasi hukum atas ayat itu. Dan, interpretasi yang mengarah pada penerapan hukuman mati untuk koruptor pun tidak lagi mustahil.

Pro kontra terkait perlunya hukuman mati diterapkan bagi koruptor, memang, masih ramai. Pihak yang kontra berpegang pada prinsip HAM. Menurut mereka, masih ada bentuk hukuman lain yang juga bisa menimbulkan efek jera. Hukuman berupa kurungan badan seumur hidup, misalnya.

Pihak yang pro, tentu, lebih banyak. Khususnya dari kalangan publik. Sebab, fakta menunjukkan betapa negeri ini makin lama makin mengarah ke jurang kehancuran dan korupsi jadi salah satu penyebab utamanya.

Sebagaimana pernah dinyatakan Gunnar Myrdal, Indonesia adalah negara lemah dan terlalu permisif terhadap berbagai kelemahan yang menghancurkan. Di negeri ini, tak pelak, berkembang biak korupsi di segala lapisan kehidupan sehari-hari.

Publik sesungguhnya sudah lelah dan muak. Kerap kali koruptor dijerat, tapi tak berapa lama kemudian kembali merajalela.

“Siapapun yang pelaku tindak korupsi harus dibikin kapok,” kata Denny Indrayana, pengamat dan doktor hukum dari UGM. Ia termasuk yang berada di garda terdepan menyuarakan koruptor harus dihukum mati. Ia yakin, jika hukuman itu diberlakukan, orang akan lebih takut melakukan korupsi.

Kini, ketika proses hukum terhadap terdakwa kasus korupsi masih saja tarik ulur, bahkan bisa juga terjadi ‘jungkir balik’, yang namanya penyalahgunaan wewenang itu terus menjalar. Di tingkat parlemen, para wakil rakyat yang terhormat itu, malah terbongkar pula praktik korupsi berjamaah.

Kontradiksi kondisi itu betul-betul menyakitkan. Ketika rakyat kebanyakan mengais rezeki untuk sekadar hidup dengan kerja keras nyaris sepanjang waktu, di bagian lain ada yang berkipas-kipas menikmati hasil jarahan atas uang negara yang notabene juga uang rakyat.

Dalam soal ini, tak perlu bangsa ini malu berkaca kepada China. Ketika dilantik jadi Perdana Menteri China pada 1998, Zhu Rongji menyatakan, “Berikan saya 100 peti mati, 99 akan saya kirim untuk para koruptor. Satu buat saya sendiri jika saya pun melakukan hal itu.”

Zhu tidak asal bicara. Cheng Kejie, pejabat tinggi Partai Komunis China, dihukum mati karena terlibat suap US$ 5 juta. Tanpa ampun. Permohonan banding Wakil Ketua Kongres Rakyat Nasional itu ditolak pengadilan.

Zhu di awal tugasnya mengirim peti mati kepada koleganya sendiri. Hu Chang-ging, Wakil Gubernur Provinsi Jiangxi, pun kebagian peti mati itu. Ia ditembak mati setelah terbukti menerima suap berupa mobil dan permata senilai Rp 5 miliar.

Hingga sepuluh tahun ini, mungkin telah ribuan peti mati terpakai sebagai wadah terakhir jasad para koruptor di China. Bukan hanya bagi para pejabat korup, tapi juga pengusaha, bahkan wartawan.

Ketegasan pemerintah China membuat para kera pengembat duit rakyat menggigil jeri. Negara sebesar AS pun sering harus meminta denganhalus kepada mereka. Salah satunya ketika AS minta China merevisi nilai yuannya.

Hasil dari ketegasan itu, China kini jadi negara sehat dan kaya raya. Semua berkat kerja keras dalam menata perekonomian sekaligus membersihkan negara dari korupsi. Di semester I 2008, China mencatat pertumbuhan ekonomi hingga 10% lebih. Pada 2003 saja, devisa mereka mencapai US$ 300 miliar.

Jadi, sepatutnya pemerintah tak ragu lagi. Sepatutnya koruptor dihukum mati sebelum negeri ini dibuat makin lemah oleh korupsi, lalu hanyut terseret arus kehancuran.

.

[http://www.inilah.com//berita/politik/2008/07/29/40976/hukum-mati-koruptor-ayo/]  29/07/2008 Fata Atqia, Kontributor INILAH.COM

Medan (arrahmah) – Pemerintah, khususnya penegak hukum di Indonesia perlu belajar dan meniru China yang berani bertindak tegas dengan menjatuhi hukuman mati pejabatnya yang melakukan korupsi.

Sikap pemerintah China tersebut perlu “diacungi jempol” karena sangat melindungi hak hidup sejahtera rakyatnya, kata Presiden LBH Perjuangan Hukum dan Politik, HMK.Aldian Pinem, SH, MH di Medan, Minggu.

Pemerintah China menjatuhi hukuman mati terhadap mantan kepala Distrik Haidan Beijing, Zhou Liangluo karena menerima suap 16 juta yuan atau sekitar 2,2 juta dolar AS selama menjabat posisi itu.

Sedangkan istrinya, Lu Xiaodan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena menerima delapan juta yuan atau sekitar 1,1 juta dolar.

Menurut Pinem, sebagai negara komunis sikap tegas China kepada pelaku korupsi tersebut menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak-hak rakyat.

Sedangkan Indonesia yang mengaku negara yang berketuhanan masih menganggap praktik “perampokan uang rakyat” tersebut sebagai kejahatan biasa.

Indikasi tersebut dapat terlihat dari belum disepakatinya batasan yang jelas dalam penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi patokan pelaku korupsi dapat dijatuhi hukuman mati.

“Elit politik saat ini seolah-olah belum siap menciptakan good goverment (pemerintahan yang bersih) sebagaimana yang digembar-gemborkan,” katanya.

Selain itu, kata Pinem, indikasi tersebut dapat dilihat dengan masih belum malunya pejabat saat ini memamerkan kekayaannya yang kemungkinan besar berasal dari hasil korupsi.

Sebenarnya masyarakat sudah dapat melihat indikasi terjadinya praktik korupsi yang dilakukan seorang pejabat, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Banyak yang belum setahun menerima amanah tersebut tetapi sudah memiliki harta melimpah. “Jika bukan dari korupsi, darimana lagi mereka mendapatkan kekayaan tersebut,” katanya.

Menurut Pinem, jika memang serius memberantas korupsi pemerintah dapat membuat aturan sederhana bahwa pejabat yang memiliki kekayaan melebih gaji dan tunjangan yang didapatkannya dapat diduga korupsi.

Setelah itu pemerintah harus memberikan hukuman maksimal seperti hukuman mati jika sudah terbukti melakukan korupsi.

“Banyak pejabat yang belum takut melakukan korupsi karena belum melihat ada yang mati karena melakukan tindak pidana itu,” kata Pinem menegaskan.

Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Konstitusi, Hukum dan HAM (Puskohham) Sumut, Drs.Ansari Yamamah, MA mengatakan, keengganan pemerintah menjatuhkan hukuman mati karena takut peraturan itu “senjata makan tuan”.

Menurut Ansari, tidak mungkin seseorang akan mau membuat hukuman mati terhadap sebuah tindakan yang diduga sering dilakukannya.

Oknum-oknum tersebut sering “mengkambinghitamkan” hak asasi manusia (HAM) agar hukuman mati terhadap koruptor itu tidak diberlakukan. Padahal praktik korupsi itu sendiri sangat bertentangan dengan HAM, katanya.

.

[http://www.arrahmah.com/index.php/news/read/1710/indonesia-perlu-tiru-china-dalam-berantas-korupsi]

Hari-hari ini tidak ada lagi berita heboh mengenai kasus terbunuhnya Nasruddin dan keterlibatan Ketua KPK, Antasari Azhar. Orang sibuk memperhatikan berita capres dan cawapres. Begitulah, ingatan publik di Indonesia teramat pendek dan lagi secara fakta hampir tidak ada kemajuan mengenai kasus ini.
Namun hari ini ada semacam konklusi sementara dari kasus ini. Dikutip dari detik.com, Rani Juliani merupakan caddy cerdas, pintar ngomong dan pintar gaul. Gadis ini kini di bawah perlindungan polisi terkait kasus penembakan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) yang menyeret Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.

Rani telah bekerja menjadi caddy di Modernland sejak 2006. Ia termasuk caddy favorit di lapangan golf itu dan mendapat bayaran cukup mahal. Berkat keluwesan sikapnya, karir Rani pun meningkat menjadi marketing. “Teman-teman tahu kalau Rani orangnya pintar ngomong dan pinter bergaul. Makanya dia bisa jadi marketing di sini,” kata Sofie. Perempuan ini telah 10 tahun menjadi caddy di Modernland.

Keluwesan gadis kelahiran 1 juli 1986 itu salah satunya mempesona Nasrudin. Menurut beberapa caddy yang ditemui detikcom, Rani hampir selalu menemani Nasrudin bermain golf. Nasrudin atau lebih beken dipanggil Pak Zul di padang golf itu, sebenarnya banyak dikenal para caddy Modernland. “Tapi seringnya dia minta ditemenin Rani,” jelas Lili, salah seorang teman dekat Rani.

Saking senangnya ditemani Rani, Nasrudin kabarnya sering memberi tips hingga 1 juta rupiah. Padahal pemain lainnya biasanya memberikan tips antara RP 50 ribu-Rp 300 ribu. Mungkin karena sering menemani di lapangan golf, Nasrudin dan Rani makin dekat.

Bagi para caddy, kedekatan dengan pemain golf bukan hal aneh. Diungkapkan, tugas seorang caddy bukan sekadar membawakan stik golf atau memungut bola. Tugas penting yang juga harus dilakukan caddy adalah bisa memberikan masukan kepada pemain tentang cara memukul serta stik yang akan digunakan.

Bahkan terkadang seorang caddy harus setia mendengarkan curhat dari pemain yang mendampinginya. Terutama urusan rumah tangga. “Kalau main golf minimal ngabisin waktu 4 jam. Player (Pemain) bisa bete kalau kita diam aja. Makanya kita suka nimpalin kalau mereka curhat,” jelas Sofie.

Karena sering ngobrol dan curhat di lapangan, tidak heran kalau kedekatan antara pemain dan caddy berlanjut hingga luar lapangan. Terkadang pemain mengajak caddy makan atau jalan-jalan.

“Itu biasa Mas. Kita kan cuma menjaga servis supaya pelanggan bisa betah main di sini. Ujung-ujungnya kan kita bisa dapat tips yang lumayan,” ungkap Sofie.

Setelah dekat, lama-kelamaan Rani pun dipacari dan dinikahi Nasrudin pada awal 2008. Namun para caddy di Modernland mengaku tidak banyak tahu soal hubungan asmara Rani dan Nasrudin hingga kemudian mereka menikah secara siri. Apalagi Rani pun keluar dari arena golf setahun yang lalu. Rani kemudian berkuliah di STMIK Raharja, Kota Tangerang.

Sementara mengenai hubungan Rani dan Ketua KPK Antasari Azhar, beberapa caddy yang ditemui detikcom mengaku tidak mengetahuinya. Sebab pria berkumis tebal itu jarang-jarang datang ke lapangan Modernland yang biaya membernya Rp 15 juta per tahun tersebut.

“Pak Antasari jarang kelihatannya di sini. Kita lebih mengenal Pak Zul. Karena dia sudah lama main di sini dan sering. Kalau Antasari jarang kelihatan,” ujar Titin.

Titin juga menjelaskan, selama main di Modernland, Nasrudin lebih sering bermain dengan orang-orang dari Asuransi Bumiputera. Kalau dengan Antasari hanya satu dua kali saja.

Para caddy mengaku lebih mengenal Nasrudin, karena Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) tersebut orangnya luwes dan suka ceplas-ceplos. “Pak Zul itu orang “grecek” (sok akrab). Dan genit. Jadi banyak dikenal orang-orang sini,” lanjut Titin.

Sementara Antasari di mata para caddy dianggap sebagai sosok yang berwibawa. Sehingga disegani para caddy. “Habis orangnya kelihatan berwibawa sih. Jadi pada segen semua,” jelas caddy bernama Titin.

Tapi yang jelas, antara Antasari dan Nasrudin yang paling royal memberi tips adalah Nasrudin. Itu sebabnya sosok Nasrudin lebih ngetop di lapangan golf Modernland dibanding Antasari. Para caddy umumnya hapal di luar kepala besarnya tips yang diberikan setiap pemain.

“Kalau orang Korea mentoknya cuma Rp 50 ribu. Taiwan Rp 70 ribu. Kalau orang Indonesia biasanya di atas Rp 100 ribu,” terang Sofie. Para caddy mengingat seorang pemain lewat uang tips, karena penghasilan mereka hanya berasal dari sana. Soalnya mereka tidak digaji atau diberi uang makan oleh pengelola lapangan golf.

Dari kesaksian para caddy, hubungan segitiga Antasari, Nasrudin dan Rani masih remang-remang. Namun tim advokasi keluarga Nasrudin, Boyamin Saiman, membuka kisah asmaralah yang menyebabkan Nasrudin tewas ditembak. Menurut Boyamin, Antasari telah mengganggu istri ketiga Nasrudin. Dua pekan sebelum ditembak, Antasari sempat mengancam Nasrudin lewat SMS.

Bunyi SMS, menurut Boyamin, adalah ‘Persoalan di antara kita sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik. Jika perlu aku meminta maaf. Jangan di-blow up. Jika di-blow up, risikonya kamu akan tahu sendiri nanti‘.

Pengacara Antasari telah membantah kliennya mengirim SMS ancaman pada Nasrudin. Polisi juga masih enggan memastikan motif dan peran Antasari dalam kasus pembunuhan sadis tersebut. Namun yang pasti polisi telah menjerat Antasari dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Bila benar terbukti, gara-gara Rani, Antasari bisa kena hukuman mati.

Jakarta – Cerdas, pintar ngomong dan pintar gaul. Begitulah sosok Rani Juliani di kalangan teman-teman kerjanya di Lapangan Golf Modernland. Gadis ini kini di bawah perlindungan polisi terkait kasus penembakan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) yang menyeret Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.

Rani telah bekerja menjadi caddy di Modernland sejak 2006. Ia termasuk caddy favorit di lapangan golf itu dan mendapat bayaran cukup mahal. Berkat keluwesan sikapnya, karir Rani pun meningkat menjadi marketing. “Teman-teman tahu kalau Rani orangnya pintar ngomong dan pinter bergaul. Makanya dia bisa jadi marketing di sini,” kata Sofie. Perempuan ini telah 10 tahun menjadi caddy di Modernland.

Keluwesan gadis kelahiran 1 juli 1986 itu salah satunya mempesona Nasrudin. Menurut beberapa caddy yang ditemui detikcom, Rani hampir selalu menemani Nasrudin bermain golf. Nasrudin atau lebih beken dipanggil Pak Zul di padang golf itu, sebenarnya banyak dikenal para caddy Modernland. “Tapi seringnya dia minta ditemenin Rani,” jelas Lili, salah seorang teman dekat Rani.

Saking senangnya ditemani Rani, Nasrudin kabarnya sering memberi tips hingga 1 juta rupiah. Padahal pemain lainnya biasanya memberikan tips antara RP 50 ribu-Rp 300 ribu. Mungkin karena sering menemani di lapangan golf, Nasrudin dan Rani makin dekat.

Bagi para caddy, kedekatan dengan pemain golf bukan hal aneh. Diungkapkan, tugas seorang caddy bukan sekadar membawakan stik golf atau memungut bola. Tugas penting yang juga harus dilakukan caddy adalah bisa memberikan masukan kepada pemain tentang cara memukul serta stik yang akan digunakan.

Bahkan terkadang seorang caddy harus setia mendengarkan curhat dari pemain yang mendampinginya. Terutama urusan rumah tangga. “Kalau main golf minimal ngabisin waktu 4 jam. Player (Pemain) bisa bete kalau kita diam aja. Makanya kita suka nimpalin kalau mereka curhat,” jelas Sofie.

Karena sering ngobrol dan curhat di lapangan, tidak heran kalau kedekatan antara pemain dan caddy berlanjut hingga luar lapangan. Terkadang pemain mengajak caddy makan atau jalan-jalan.

“Itu biasa Mas. Kita kan cuma menjaga servis supaya pelanggan bisa betah main di sini. Ujung-ujungnya kan kita bisa dapat tips yang lumayan,” ungkap Sofie.

Setelah dekat, lama-kelamaan Rani pun dipacari dan dinikahi Nasrudin pada awal 2008. Namun para caddy di Modernland mengaku tidak banyak tahu soal hubungan asmara Rani dan Nasrudin hingga kemudian mereka menikah secara siri. Apalagi Rani pun keluar dari arena golf setahun yang lalu. Rani kemudian berkuliah di STMIK Raharja, Kota Tangerang.

Sementara mengenai hubungan Rani dan Ketua KPK Antasari Azhar, beberapa caddy yang ditemui detikcom mengaku tidak mengetahuinya. Sebab pria berkumis tebal itu jarang-jarang datang ke lapangan Modernland yang biaya membernya Rp 15 juta per tahun tersebut.

“Pak Antasari jarang kelihatannya di sini. Kita lebih mengenal Pak Zul. Karena dia sudah lama main di sini dan sering. Kalau Antasari jarang kelihatan,” ujar Titin.

Titin juga menjelaskan, selama main di Modernland, Nasrudin lebih sering bermain dengan orang-orang dari Asuransi Bumiputera. Kalau dengan Antasari hanya satu dua kali saja.

Para caddy mengaku lebih mengenal Nasrudin, karena Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) tersebut orangnya luwes dan suka ceplas-ceplos. “Pak Zul itu orang “grecek” (sok akrab). Dan genit. Jadi banyak dikenal orang-orang sini,” lanjut Titin.

Sementara Antasari di mata para caddy dianggap sebagai sosok yang berwibawa. Sehingga disegani para caddy. “Habis orangnya kelihatan berwibawa sih. Jadi pada segen semua,” jelas caddy bernama Titin.

Tapi yang jelas, antara Antasari dan Nasrudin yang paling royal memberi tips adalah Nasrudin. Itu sebabnya sosok Nasrudin lebih ngetop di lapangan golf Modernland dibanding Antasari. Para caddy umumnya hapal di luar kepala besarnya tips yang diberikan setiap pemain.

“Kalau orang Korea mentoknya cuma Rp 50 ribu. Taiwan Rp 70 ribu. Kalau orang Indonesia biasanya di atas Rp 100 ribu,” terang Sofie. Para caddy mengingat seorang pemain lewat uang tips, karena penghasilan mereka hanya berasal dari sana. Soalnya mereka tidak digaji atau diberi uang makan oleh pengelola lapangan golf.

Dari kesaksian para caddy, hubungan segitiga Antasari, Nasrudin dan Rani masih remang-remang. Namun tim advokasi keluarga Nasrudin, Boyamin Saiman, membuka kisah asmaralah yang menyebabkan Nasrudin tewas ditembak. Menurut Boyamin, Antasari telah mengganggu istri ketiga Nasrudin. Dua pekan sebelum ditembak, Antasari sempat mengancam Nasrudin lewat SMS.

Bunyi SMS, menurut Boyamin, adalah ‘Persoalan di antara kita sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik. Jika perlu aku meminta maaf. Jangan di-blow up. Jika di-blow up, risikonya kamu akan tahu sendiri nanti’.

Pengacara Antasari telah membantah kliennya mengirim SMS ancaman pada Nasrudin. Polisi juga masih enggan memastikan motif dan peran Antasari dalam kasus pembunuhan sadis tersebut. Namun yang pasti polisi telah menjerat Antasari dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Bila benar terbukti, gara-gara Rani, Antasari bisa kena hukuman mati. Deden Gunawan – detikNews