Awal tahun 2009 ini, kami melakukan survey Playgroup, Preschool, dan Kindergarten yang ada di Bandung. Beberapa di antaranya adalah:

1. Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain Bunda Ganesa ITB

Menurut brosur, Bunda Ganesa ITB menyelenggarakan bermain dan belajar untuk anak selama 5 hari seminggu yaitu Senin-Jumat, jam 09.00–11.00. Pada waktu kami datang ke sana, ada dua shift waktu bermain dan belajar yaitu jam 08.00–10.00 dan 10.00–12.00.

• Biaya pendidikan kelompok bermain: pendaftaran Rp 100.000, pengembangan Rp 3.000.000, kegiatan Rp 750.000/tahun, uang sekolah Rp 275.000/bulan, seragam Rp 75.000 (1 stel).
• Biaya pendidikan kelompok bermain dan taman kanak-kanak: pendaftaran Rp 100.000, pengembangan Rp 5.600.000, kegiatan Rp 750.000/tahun, uang sekolah Rp 275.000/bulan, seragam Rp 75.000 (1 stel).

Info pendaftaran: setiap hari kerja jam 08.00–14.00 di Jalan Gelap Nyawang 2 Bandung, T.2506453

2. Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Paripurna

Yayasan Pendidikan Paripurna menyediakan fasilitas seperti pengenalan komputer, bahasa, berenang, pramuka cilik, pustaka anak, musik, dan lain-lain bagi anak usia 2–6 tahun. Waktu kegiatan playgroup pagi 08.00–10.00, siang 10.00–12.00; untuk TK pagi 07.30–10.00, siang 09.30–12.00.

• Biaya pendidikan: uang pangkal Rp 1.400.000, uang peralatan Rp 650.000, uang SPP Rp 130.000/bulan, pakaian seragam Rp 130.000, uang majalah dan foto Rp 100.000.

Info pendaftaran: Jalan Batik Kumeli No 63 Sukaluyu-Bandung, T.2500226.

3. Tumble Tots

Tumble Tots adalah program belajar dari U.K. yang disajikan melalui kegiatan bermain, dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris (khususnya Playgroup). Bertujuan untuk membentuk kepribadian yang kreatif, percaya diri, menghargai diri sendiri, berdisiplin diri, mandiri, dll. Waktu kegiatan Senin-Jumat pagi 08.00–09.30, siang 10.00–11.30.

• Biaya pendidikan Tumble Tots 2–3 tahun: uang pangkal Rp 2.250.000, uang sekolah Rp 300.000/bulan (1 day/week), Rp 400.000/bulan (2 days/week), dan Rp 500.000/bulan (3 days/week).

Beberapa program lain adalah Gymbabes 6 bulan-berjalan, Tumble Tots berjalan-2 tahun, Tumble Tots 3–5 tahun, dan Playgroup 2.5–4.5 tahun. Info pendaftaran: Jalan Maulana Yusuf 8 Bandung, T.4203671, 4201903. Jalan Buah Batu 18 Bandung, T.7308348.

4. Tutor Time

Kesan kami, fasilitas pendidikan sangat lengkap dan memang kelihatan sebagai international preschool and kindergarten. Berikut biaya sesuai brosur per May 5, 2008:

• Biaya pendidikan Twaddler 2–2.5 years: enrollment fee Rp 6.000.000, uang sekolah per 11 weeks Rp 4.620.000 (3 days/week), Rp 5.500.000 (4 days/week), Rp 6.435.000 (5 days/week).
• Biaya pendidikan Prepper 2.5–3 years: enrollment fee Rp 6.000.000, uang sekolah per 11 weeks Rp 5.280.000 (3 days/week), Rp 6.160.000 (4 days/week), Rp 7.095.000 (5 days/week).

Info pendaftaran: Jalan Dipatiukur 7 Bandung, T.2500031, 2501145. http://www.tutortime.com/

5. Playgroup dan Taman Kanak-Kanak Santo Yusuf

Kami mensurvey sekolah Yayasan Salib Suci yang berlokasi di Jalan Cikutra 5 Bandung. Menyelenggarakan pendidikan untuk playgroup pada jam 08.00–10.00 dan 10.00–12.00.

• Biaya pendidikan: uang wajib, uang sukarela, dan uang sekolah perbulan (wawancara), uang komputer Rp 10.000/bulan, uang sarana sekolah Rp 80.000, seragam Rp 150.000 (3 stel), peralatan dan buku Rp 230.000, majalah 10 kali terbit Rp 40.000, uang kegiatan Rp 150.000. Pembelian formulir pendaftaran Rp 40.000.

Info pendaftaran: Jalan Van Deventer 18 Bandung, T.4207832, 4264094 atau Jalan Cikutra 5 Bandung.

Hari ini istri saya datang ke Balai Kesehatan ITB, Bumi Medika Ganesa, di Jalan Gelap Nyawang Bandung, telepon (022) 2500082. Istri saya mendaftar untuk pemeriksaan sore hari yaitu pukul 13.30. Menurut petugas, dokter ‘seharusnya’ sudah mulai praktek pukul 13.30.

Menunggu bersama-sama pasien yang lain hampir 1.5 jam, rupanya dokter belum juga datang. Melihat jadwal yang ditempel, praktek sore (pendaftaran) ditutup pada pukul 16.00. Hem .. berarti menyisakan 1 jam lagi untuk menangani pasien.

Bagi pasien yang masuk kerja sore tentu akan sangat mengganggu. Istri saya sendiri harus menangani pasien mulai pukul 16.00. Perihal keterlambatan jadwal dokter memulai praktek, apakah kita harus memakluminya saja ya? Mudah-mudahan hanya sekali dua kali saja ya ..

PAD Pajak Kendaraan Berpotensi Menguap

Target pendapatan Dispenda dari sektor pajak kendaraan bermotor, tampaknya, perlu dipelototi lebih dalam. Sebab, kemarin terungkap bahwa database mengenai jumlah kendaraan yang dimiliki Dispenda jauh lebih sedikit dibandingkan data riil milik Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia).

Data Versi Dispenda Dipertanyakan
Indo Pos, 28-November-2005

SURABAYA – Target pendapatan Dispenda dari sektor pajak kendaraan bermotor, tampaknya, perlu dipelototi lebih dalam. Sebab, kemarin terungkap bahwa database mengenai jumlah kendaraan yang dimiliki Dispenda jauh lebih sedikit dibandingkan data riil milik Gaikindo. Ada kesan, Dispenda sengaja mengecilkan jumlah kendaraan bermotor untuk mempermainkan target pendapatan pemprov.

Menurut data terakhir Gaikindo, (Indo Pos, 28-November-2005)

Nah, data Gaikindo itu ternyata jauh lebih banyak dibandingkan versi Dispenda. Menurut data Dispenda, jumlah total kendaraan roda empat dan dua di Jatim sebanyak 5.289.726 unit. Artinya, ada selisih sebesar 103.676 kendaraan.

Perbedaan data itu tentu saja memantik kecurigaan para anggota DPRD Jatim. Salah satunya adalah Sudono Syueb, anggota komisi C. “Saya juga tahu mengenai perbedaan data itu. Ini kan agak janggal. Data siapa yang benar?” ujarnya.

Warga Perum Bhayangkara tersebut mengaku akan memeriksa lagi data jumlah kendaraan versi Dispenda. Dia tidak ingin ada oknum pemprov yang sengaja memperkecil data kendaraan untuk memperbesar “ceperannya”.

Jika data Gaikindo ternyata valid, menurut Sudono, berarti potensi PAD pemprov yang menguap berkisar Rp Rp 250 miliar. Prediksi tersebut hanya mengambil dari selisih jumlah kendaraan roda empat yang mencapai 354.832 unit. “Sesuai hasil kunjungan ke Banten, Manado, dan beberapa daerah lain, potensi pendapatan untuk 100 ribu kendaraan biasanya dipatok Rp 100 miliar. Jadi, kalau selisihnya 300 ribu lebih, potensi PAD yang hilang bisa mencapai Rp 250 miliar,” paparnya.

Sekadar diketahui, pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) merupakan sumber pendapatan utama pemprov. Tahun ini, PKB mampu menghasilkan fulus sebesar Rp 1 triliun, BBNKB Rp 1,097 triliun, dan PBBKB mencapai Rp 321 miliar. Tapi, jika Dispenda keliru mencatat jumlah kendaraan, potensi pendapatan Dispenda seharusnya bisa dipatok jauh di atas target yang sekarang.

Sudono mengaku sudah pernah mengklarifikasi masalah itu kepada Kadispeda Sukardi. “Waktu itu, dia berdalih bahwa data Gaikindo merupakan akumulasi dari total kendaraan tanpa memperhitungkan adanya kendaraan yang rusak atau hancur,” katanya. “Saya bukannya menuduh Dispenda yang tidak-tidak. Tapi, perbedaan data itu patut disikapi,” ujar politisi asal PAN ini.

Sayang, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dispenda Ahmad Sukardi belum bisa dikonfirmasi. Dikonfirmasi berkali-kali hingga tadi malam, telepon selulernya tidak diaktifkan. (oni)

sumber:
pajak2000.Com

yang relevan:
Pajak Ditarik, Jalan Tetap Rusak

Ternyata rekening liar itu memang benar-benar ada. Di Deptan, contohnya. Ada atau tidak yah, penunggunya ?

Padahal negeri ini perlu dana untuk riset pertanian, untuk penyediaan bibit tanaman, termasuk tanaman pangan, juga penyediaan bibit ternak..

Kenapa penyediaan bibit kita serahkan kepada pihak asing (import) ? Sementara ada dana, ternyata dikonsumsi untuk kebutuhan yang tidak jelas dan sulit dipertanggung jawabkan.

Coba bandingkan, betapa enaknya para oknum yang punya akses ke rekening liar, dibandingkan dengan pelaku-pelaku kunci dunia pertanian di negeri ini :

[1] akses pupuk untuk petani

[2] nasib penyuluh pertanian

sementara …

[3] good governance dianggap menjengkelkan

Deptan Tertibkan Rekening Liar
21 Rekening di Depnakertrans Milik YDTP : Selasa, 13 Januari 2009 | 01:06 WIB

Jakarta, Kompas – Dari hasil penelusuran ditemukan 32 rekening liar dengan dana ratusan miliar rupiah, yang terkait proyek-proyek di lingkungan Departemen Pertanian. Sebelumnya, Temuan Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan ada 117 rekening liar di departemen itu.

Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian (Deptan) Hasanuddin Ibrahim, Senin (12/1) di Jakarta, menegaskan, kini Deptan menertibkan 32 rekening tersebut, yang oleh Hasa- nuddin disebut rekening tidak tertib.

Menurut Hasanuddin, tidak mudah menelusuri keberadaan rekening itu. Tahun 2008 saja ada 3.040 satuan kerja (satker) terkait proyek Deptan. ”Apalagi kalau jumlah satker kerap berubah, terkadang mencapai 3.400 unit,” katanya.

Deptan menelusuri soal rekening liar sejak 27 Mei 2007. Namun, hingga kini belum bisa dihitung total dana dalam rekening-rekening liar itu.

Hasanuddin menjelaskan, dari 32 rekening liar, 10 rekening di antaranya dalam bentuk Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3), program unggulan Deptan 2006.

Dari 10 rekening SP3, ada lima rekening penampungan di lima bank pelaksana, yaitu Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Jatim, dan Bank NTB.

Lima rekening lagi di bank yang sama adalah rekening penjaminan SP3. Lima rekening penampungan ditutup 30 Desember 2008. Rekening itu masuk program penertiban. Hingga Desember 2008, pengembalian dana SP3 ke Bendahara Umum Negara Rp 88,4 miliar.

”Sisanya, Rp 166 miliar, pengembaliannya tergantung pelunasan kredit petani. Kita akan minta pada Menteri Keuangan agar rekening penampungan dana SP3 tetap dibuka, sampai pengembalian kredit dari kreditor tuntas,” katanya.

Program SP3 dijalankan Deptan mulai 2007. Program ini dihentikan, dan diambil alih Departemen Keuangan, dilebur dalam program Kredit Usaha Rakyat.

Dikelola LRPI

Rekening liar lain, sebagian besar dikelola Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI). Lembaga ini dahulu dibentuk oleh sejumah perseroan terbatas sektor perkebunan, bukan lembaga Deptan.

Rekening liar di LRPI antara lain karena kepemilikan rekening tidak jelas, misalnya, rekening LRPI di Medan masih terdaftar, padahal pemiliknya atas nama Dr Chairil Anwar, sudah meninggal dunia.

”Atas perintah Menteri Pertanian, Inspektorat Jenderal bekerja mengaudit rekening di lingkup Deptan. Tidak hanya 32 rekening, tetapi semua disisir ulang,” kata Hasanuddin.

Dana YDTP

Sementara, Inspektur Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dyah Paramawartiningsih menyatakan, sampai 2008 ditemukan 7.140 kesalahan administrasi dan 550 kesalahan keuangan senilai Rp 7,4 miliar di Depnakertrans. Sebanyak 2.955 kesalahan administrasi dan 299 kesalahan keuangan dengan nilai Rp 6 miliar belum ditindaklanjuti.

Depnakertrans juga melaporkan 21 rekening senilai Rp 139,4 miliar yang merupakan hak 135.797 pekerja. Dana ini dulu dikelola Yayasan Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (YDTP Migas), yang dibentuk tahun 1989 oleh Menteri Te- naga Kerja Cosmas Batubara dan Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita.

Setelah YDTP dibubarkan, dana dikelola Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Eks YDTP Migas karena 135.797 pekerja belum mengambil haknya.

Hasil pengembangan Rp 68,8 miliar di tujuh rekening disetor ke Bendahara Umum Negara, 9 Oktober 2008. ”Dana eks YDTP yang masih dikelola tim pelaksana Rp 70,5 miliar di 14 rekening, hak 135.797 pekerja dan usulan rencana biaya operasional,” katanya. (MAS/HAM)

sumber:
kompasCetak

Link : kerusakan situs

PIM Tak Miliki IMB
Delapan Organisasi Serukan Rehabilitasi Situs Majapahit
Sabtu, 10 Januari 2009 | 00:16 WIB

Jakarta, Kompas – Pembangunan Pusat Informasi Majapahit di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang dilakukan pemerintah ternyata belum mengantongi izin mendirikan bangunan. Bahkan, PIM juga tidak dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan.

”Untuk pembangunan itu (PIM) memang belum ada IMB- nya. Saya menyayangkan hal itu,” kata Basuni Syafi’i, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Mojokerto, Jumat (9/1).

Komisi I DPRD Kabupaten Mojokerto yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan adalah rekan kerja teknis Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Mojokerto yang berwenang menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB).

Padahal, ujar Basuni, syarat untuk mendapatkan IMB tidak terlampau rumit karena asalkan sudah memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) atau izin gangguan (HO), IMB bisa diterbitkan.

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Mojokerto Herry Suwito saat dihubungi juga memastikan pembangunan PIM belum mengantongi dokumen amdal. ”Ya, benar (belum ada dokumen amdal),” ujarnya.

Padahal, kata Herry, aturan yang mengharuskan kepemilikan dokumen amdal pada pembangunan di kawasan lindung dan situs purbakala sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006. ”Pembangunan pada kawasan lindung sebaiknya memiliki dokumen amdal,” ungkapnya.

Secara terpisah, Kepolisian Resor Mojokerto terus mendalami dugaan terjadinya perusakan benda cagar budaya pada pembangunan PIM. Kepala Polres Mojokerto Ajun Komisaris Besar Tabana Bangun menyatakan, pendalaman kasus tersebut akan dilakukan dengan melibatkan sejumlah ahli.

Jelaskan secara terbuka

Di Yogyakarta, delapan organisasi yang peduli dengan pelestarian pusaka budaya, Jumat, menuntut pemerintah mengembalikan seperti semula (rehabilitasi) situs Majapahit yang rusak akibat pembangunan PIM.

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, beserta seluruh jajaran di bawahnya, juga harus segera menjelaskan secara terbuka tentang proyek Majapahit Park kepada publik secara rinci. Pemerintah harus menghentikan proyek Majapahit Park dan proyek- proyek pengembangan kawasan cagar budaya lainnya yang menggunakan modus serupa.

Dalam pernyataan yang ditandatangani Dharma Gupta dan Anggi Minarni, masing-masing Ketua dan Sekretaris Forum Pelestarian Lingkungan Budaya Jogja (Forum Jogja), kedelapan organisasi yang tergabung dalam Petro Majapahit (Peduli Trowulan-Masyarakat Jogjakarta Pemerhati Pelestarian Situs Budaya) mengemukakan, situs Trowulan adalah situs yang sangat penting bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta sejarah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, situs Trowulan harus dilestarikan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan prinsip- prinsip pelestarian.

Secara terpisah, Tim Evaluasi Pembangunan PIM mengatakan, sekecil apa pun situs bangunan kuno dan artefak masa Majapahit yang dirusak untuk pembangunan PIM, hal itu akan memengaruhi rekonstruksi sejarah Majapahit, terutama Trowulan yang diduga merupakan ibu kota Majapahit. Rehabilitasi juga sulit dilakukan jika melihat parahnya kerusakan situs untuk penggalian fondasi PIM.

Anam Anis, yang juga anggota tim evaluasi, menambahkan, kerusakan di situs Trowulan begitu parah karena penggalian dilakukan oleh kuli bangunan yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah pelestarian arkeologis. (INK/HRD/NAL)

sumber:
kompasCetak

Hari Jumat kemarin saya perlu mengirimkan paket dokumen yang berisi ijazah berikut legalisirnya dari Bandung ke Kupang. Saya langsung terlintas untuk menggunakan Fedex. Pilihan lain adalah TIKI namun saya kurang yakin apakah menerima pengiriman paket berupa dokumen ijazah.

Jumat sore sekitar jam 4.00, saya menuju kantor Fedex World Service Centers, yaitu PT. Repex Perdana International yang berkantor di Jl. Sempurna 12 Bandung 40161 Phone : 022-2031800 Fax : 022-2031800, tidak jauh dari Rumah Sakit Advent Jalan Cihampelas-Bandung.

Saya mengirim ijazah berikut 40 lembar fotokopi yang telah dilegalisir dan sebuah buku tipis. Petugas mengatakan kalau pengiriman ke Kupang akan membutuhkan waktu 3 (tiga) hari kerja, hari Minggu tidak dihitung. Biayanya sekitar Rp 47ribu. Saya mengatakan kalau salah satu isi dokumen tersebut adalah ijazah. Petugas pun menawari apakah ingin diasuransikan sehingga termasuk pengiriman dengan prioritas tinggi yang membutuhkan waktu 2 (dua) hari kerja. Biayanya sekitar Rp 73 ribu. Demi keselamatan barang, saya pun memilih yang diasuransikan. Entah produk yang mana dari sekian produk layanan domestik dari Repex.

Tip: Jangan lupa mencantumkan alamat lengkap berikut kode pos dan nomor telepon tujuan.

Beres, saya kirim kabar ke Kupang kalau Senin paket akan tiba di tempat. Ternyata hari Sabtu siang ini, saya menerima kabar dari Kupang kalau paket dokumen telah diterima dengan baik. Wah syukurlah, baru kemarin sore dikirimkan dari Bandung – siang hari berikutnya telah sampai di Kupang. Bahkan saya belum sempat membuka website untuk melakukan tracking paket telah sampai di mana.

Kantor-kantor layanan Fedex di Indonesia dapat ditemukan di link ini.

Beberapa hari lalu saya diminta bantuan Om Tim, om-nya Erina yang tinggal di Kota Kupang, untuk melegalisirkan ijazah SMP di Depdiknas Jakarta. Ceritanya Om Tim, diterima sebagai CPNS di sebuah departemen di Manggarai, Flores. Beberapa lembar fotokopi ijazah SD sampai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir diminta sebagai kelengkapan administrasi.

Mengacu ke Undang-Undang No. 59 Tahun 2008, ijazah SD dilegalisir di sekolah yang menerbitkan atau dinas pendidikan di atasnya. Meluncurlah Pakdhe Unggul ke Delanggu-Klaten untuk memintakan legalisir ijazah SD, beres. Sementara Om Tim mengurus legalisir ijazah SMA dan perguruan tinggi di Kupang.

Legalisir Ijazah SMP dari Luar Negeri

Saya bertugas untuk meminta legalisir ijazah SMP di Depdiknas Jakarta, karena ijazah SMP tersebut diterbitkan di luar negeri yaitu oleh SMP Negeri 2 Suai, Kabupaten Covalima yang sekarang telah menjadi bagian negara Timor Leste. Melihat di website www.depdiknas.go.id, legalisir harus dimintakan di Bagian Tata Laksana, Gedung E Lantai 5, Departemen Pendidikan Nasional di Jalan Jend. Sudirman Jakarta, Telp. 021–5725612.

Hari pertama saya datang, pejabat yang berwenang melegalisir yaitu Kepala Bagian Tata Laksana, Dr. Jusuf, tidak berada di tempat. Ijazah dan NEM berikut masing-masing 20 lembar fotokopinya saya tinggal di staf urusan legalisir SD/SMP/SMA. Hari berikutnya, hari kedua, saya menelpon ke nomor di atas untuk mengkonfirmasikan apakah legalisir sudah selesai dan bisa saya ambil. Saya mendapat informasi kalau hari besok bisa saya ambil sekitar jam 10 siang. Tips: Sebaiknya menelpon terlebih dahulu untuk membuat janji bertemu dengan staf urusan legalisir ijazah.

Keesokan harinya, hari ketiga, seperti di hari pertama saya meluncur ke Jakarta menggunakan Cipaganti Shuttle jurusan Pondok Indah dan berhenti tepat di depan Gedung Depdiknas yang bersebelahan dengan Ratu Plaza. Kemudian menyeberang melalui jembatan penyeberangan Halte Busway Bundaran Senayan di depan mata.

Langsung menuju kantor Bagian Tata Laksana di Gedung E, di sana bertemu dengan seorang ibu dari Semarang yang hendak melegalisir fotokopi ijazah SD yang diterbitkan di Dilli, Timor Timur sebelum merdeka menjadi negara Timor Leste. Rupanya ibu ini kebingungan, karena ijazah SMA anaknya dikeluarkan oleh SMA di Pontianak. Selain mahalnya biaya ke Pontianak, legalisir harus diserahkan dalam dua hari mendatang. Ditanyakan di kantor Bagian Tata Laksana tersebut apakah bisa sekalian dimintakan legalisir, ternyata tidak bisa dan harus ke sekolah yang menerbitkan. Seorang staf urusan transfer sekolah SD/SMP/SMA dari luar negeri, Pak Marwan, menunjukkan berkas Undang-Undang No. 59 Tahun 2008 dan menjelaskan bahwa aturannya memang demikian adanya.

Setelah menunggu beberapa lama, staf urusan legalisir ijazah datang dan menyerahkan ijazah dan NEM asli berikut berkas fotokopi yang telah dilegalisir. Saya menanyakan biaya administrasi atas pengurusan legalisir ijazah tersebut. Dijawab “terserah Bapak” dan saya pun bingung harus membayar berapa.

Saya pribadi berharap semoga layanan-layanan masyarakat dari pemerintah seperti layanan legalisir ijazah tidak dipungut biaya alias gratis. Toh, masyarakat telah membayar berbagai jenis pajak yang tidak kecil ke pemerintah. Saya kira masyarakat dari berbagai wilayah nusantara sudah sangat terbebani dengan biaya transportasi berikut akomodasi untuk mengurus legalisir ijazah di ibukota Jakarta. Saya membayangkan betapa beratnya rakyat kecil di perbatasan Timor Timur, di Atambua atau Silawan NTT misalnya, yang harus datang ribuan km ke Jakarta untuk melegalisir ijazah SD atau SMP, karena sekolah putra putrinya kini telah menjadi bagian dari negara lain. Semoga ada solusi dari pemerintah pusat untuk meringankan beban masyarakat tersebut. Semoga, “Legalisir ijazah, kini su (sudah) dekat”.

Pulang ke Bandung dari Senayan

Beberapa kali pergi ke Kantor Depdiknas di daerah Senayan-Jakarta ini, saya masih mencari transportasi ke Bandung yang relatif mudah didapatkan. Terpikir, saya bisa ke stasiun Gambir dengan naik busway. Namun perjalanan kereta cukup memakan waktu kurang lebih 3.5 jam, belum waktu menunggu sampai kereta diberangkatkan. Suatu ketika, saya berinisatif untuk pergi ke Blora menggunakan busway turun di Halte Tosari, dekat stasiun Sudirman. Di sana ada Cipaganti dan Xtrans, sehingga memberikan pilihan lebih banyak.

Nah, dua kali pulang dari Depdiknas mengurus legalisir ijazah ini, saya menggunakan Primajasa Travel yang salah satu pointnya ada di Ratu Plaza/Gedung Bank Panin, berangkat setiap dua jam sekali, nomor telepon (021) 9897 5574. Meski sudah beroperasi sekitar setahunan, rupanya Primajasa belum memiliki kantor alias bergerilya di pelataran parkir.

Dengan alasan dekat Depdiknas dan cukup familiar dengan brand Primajasa, saya pun memilih travel ini yang bertarif umum seperti yang lain, Rp 70.000. Travel ini menggunakan kendaraan berplat kuning bertuliskan Primajasa Tour, berkapasitas 10 orang. Pulang pertama, ada dua penumpang. Pulang kedua, saya sendirian. Dengan alasan pelayanan, Primajasa memberangkatkan armadanya meskipun hanya ada satu penumpang. Primajasa berhenti sebentar di Check Point, Tol Cikampek KM 54, untuk selanjutnya berakhir di kantor Primajasa Tour, Jalan Cipaganti-Bandung. Informasi dari pengemudi, pelanggan bisa menitipkan kendaraannya di kantor/mesh Primajasa Tour.

BEI Ganti Aturan Keanggotaan Bursa
Kamis, 8 Januari 2009 | 22:51 WIB

JAKARTA, TRIBUN – Untuk mengantisipasi kemungkinan masalah seperti Sarijaya terulang, Bursa Efek Indonesia (BEI) mempersiapkan draf khusus. Yakni draf perbaikan sistem keanggotaan bursa. Tujuannya untuk mengatur masalah margin trading dan transaksi repo.

BEI berharap dengan perbaikan ini, sistem keanggotaan lebih aplikatif dan kasus penggelapan dana nasabah seperti terjadi Srijaya Sekuritas tidak terulang.

“Risiko manajemen akan lebih bagus karena terkontrol risk management. Risikonya terukur, dan bisa menjaga keamanan nasabah anggota bursa,” ujar Guntur Pasaribu, Direktur Perdagangan Fixed Income dan Derivatif, Keanggotaan, dan Partisipan BEI, Kamis (8/1).

Menurut Guntur, draf perbaikan sistem keanggotaan bursa tersebut tengah dalam pembahasan di Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Dalam draf sistem keanggotaan yang baru ini terdapat aturan disertai dengan sanksi-sanksi yang lebih ketat. Sesuai tipe-tipe pelanggarannya masing-masing.

“Draf tersebut sudah kami perbaiki lagi karena adanya kasus Sarijaya. Sekarang di Bapepam LK. Sanksinya mulai dari pembinaan, teguran, denda, suspensi sampai pecabutan SPAB. Semua diatur sesuai kategori pelanggarannya,” jelas Guntur.

Selain menegaskan tentang sanksi-sanksi dan aturan yang harus ditaati oleh anggota bursa, dalam draf peraturan yang baru ini juga dimasukkan berbagai ketentuan untuk melindungi nasabah. Namun seperti apa persisnya bentuk-bentuk perlindungan nasabah dalam draf peraturan yang baru ini, Guntur belum bisa menguraikan.

“Mengenai aksesibilitinya, nanti saya lihat lagi. Mungkin itu sub account. Kita inikan membuat perubahan aturan keanggotaan sesuai dengan payungnya UU pasar modal dan keputusan Bapepam. Baru kita masukkan dari situ, lalu kita jabarkan apa saja yang lebih bisa kita adrress agar aturan keanggotaan itu bisa managealbe dan transparan,” katanya. (PersdaNetwork/ugi)

JAKARTA, TRIBUN

Rp 650 Juta untuk “E-Procurement”
PENGADAAN : Rabu, 7 Januari 2009 | 03:00 WIB

Medan, Kompas – Niat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera mewujudkan proses lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau e-procurement sudah bulat. Bulan Januari ini menjadi akhir persiapan pengelola hingga sarana dan prasarananya.

Bahkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menyiapkan dana sebesar Rp 650 juta untuk membeli perangkat keras dan lunak sistem lelang elektronik tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara RE Nainggolan mengungkapkan, pada bulan Februari nanti semua proses lelang elektronik sudah harus bisa berjalan (on going). Bulan Januari ini adalah masa persiapan terakhir sebelum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menginstruksikan satuan kerja perangkat daerah mendata proses pengadaan barang yang harus melalui lelang elektronik.

”Untuk tahap pertama ini mungkin ada didata beberapa pekerjaan di masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang pengadaannya melalui lelang elektronik. Tahap ini yang bisa melalui lelang elektronik baru pengadaan barang, sementara untuk proyek fisik (jasa) kami butuh persiapan lebih lama lagi,” ujar Nainggolan.

Dia mengungkapkan, butuh waktu hingga lima tahun ke depan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk bisa menerapkan e-procurement terhadap semua jenis pengadaan barang dan jasa.

Gedung disiapkan

Menurut Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Busral Manan, untuk tempat beroperasinya seluruh pekerjaan e-procurement, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan gedung di sayap kanan kantor lama gubernur. Gedung ini berada di depan kompleks Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan. (BIL)

sumber:
kompasCetak

Pemakaian DAK Amburadul
Desentralisasi : Selasa, 6 Januari 2009 | 00:52 WIB

Jakarta, Kompas – Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menunjukkan dana alokasi khusus sebesar Rp 207,95 miliar diselewengkan sepanjang tahun 2007. Ini adalah ekses negatif dari kecenderungan penyerahan kewenangan keuangan dari pusat ke daerah.

”Ini berkembang di tengah kecenderungan adanya penyerahan kewenangan fiskal ke daerah dan kecenderungan menguatnya legislatif di daerah. Ini menunjukkan adanya peningkatan temuan yang bisa mengarah ke TPK (tindak pidana korupsi),” ujar Kepala BPKP Didi Widayadi di Jakarta, Senin (5/1).

Pengawasan BPKP atas dana alokasi khusus (DAK) pada tahun 2007 dilakukan terhadap 373 pemerintah daerah dari total 434 pemda yang memperoleh DAK senilai Rp 17,1 triliun. Hasil pengawasan BPKP secara uji petik menunjukkan adanya penyimpangan DAK senilai Rp 207,93 miliar pada 133 pemda.

Di luar itu, BPKP mencatat adanya pengajuan kurang bayar DAK serta Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya (DPIL) senilai Rp 530,4 miliar. Dari nilai tersebut, jumlah yang kembali ke kas negara mencapai Rp 63,01 miliar.

Pengamat Perimbangan Keuangan Universitas Indonesia, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, penyebab utama terjadinya penyimpangan DAK adalah kelambatan daerah dalam menyerap DAK. Akibatnya, dalam kondisi terburu-buru, daerah sering mengalihkan penggunaan DAK dari rencana semula ke rekening yang tidak seharusnya.

”Perbaikan harus datang dari kesungguhan dan perencanaan matang daerah dalam memanfaatkan DAK sejak awal tahun anggaran,” katanya. (oin)

sumber:
kompasCetak

Gaji para PNS berasal dari pajak rakyat banyak. Sebaiknya, aktivitas dan tugas PNS, tidak hanya peneliti, harus bisa dipertanggung-jawabkan.

Perlu Reformasi Birokrasi
PENELITI : Selasa, 6 Januari 2009 | 00:45 WIB

Jakarta, Kompas – Untuk menertibkan para peneliti yang terkadang mangkir dari tugasnya, dibutuhkan reformasi birokrasi. Namun, reformasi birokrasi itu hendaknya diiringi perbaikan remunerasi untuk pegawai.

Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Tatang Taufik, Minggu (4/1), mengatakan, reformasi birokrasi yang akan dijalankan di lembaga riset, khususnya di BPPT, hendaknya diiringi perbaikan remunerasi bagi pegawai sesuai beban dan prestasi kerjanya.

Problem pokok yang dihadapi pegawai yang mangkir antara lain karena mereka menganggap pekerjaannya tidak sesuai dengan ”minat”. Karena itu, solusi yang mungkin ditawarkan adalah memutasinya ke lembaga atau instansi pemerintah lain yang dinilai sesuai minat, termasuk ke pemerintah daerah, tentunya apabila tersedia formasi dan sepersetujuan kedua pihak.

Pilihan selanjutnya adalah menawarkan ”cuti di luar tanggungan negara” untuk mereka yang memenuhi persyaratan dan berlaku ketentuan peraturan perundangan bagi yang bersangkutan atas hal ini.

Alternatif lain adalah menawarkan pensiun dini bagi pegawai yang telah memenuhi persyaratan.

Atau, mereka difasilitasi untuk bekerja di organisasi nonpemerintah yang diminatinya dan mengundurkan diri serta diberhentikan dengan hormat.

”Apabila alternatif itu tidak dapat diterapkan dan pegawai bersangkutan tetap tidak menaati tugasnya, jalan terakhir adalah proses pemberhentian dengan tidak hormat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku,” kata Tatang. (YUN)

sumber:
kompasCetak

KPK Ingin Masyarakat Laporkan Gratifikasi Pejabat Seperti di AS
Rachmadin Ismail – detikNews : Senin, 05/01/2009 17:58 WIB

Jakarta – Menteri luar negeri AS Condolezza Rice dan Presiden AS George Walker Bush merupakan pejabat publik AS yang paling banyak dilaporkan oleh warganya menerima gratifikasi atau hadiah yang berhubungan dengan jabatannya.

Melihat hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau masyarakat Indonesia melakukan hal yang sama.

“Masyarakat pun boleh melaporkan adanya penerima gratifikasi yang diterima oleh pejabat tertentu. Kalau di Amerika, masyarakat juga bisa melaporkan ada indikasi gratifikasi,” ujar wakil ketua KPK Muhammad Jasin di Gedung KPK, JL HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2009).

Jasin juga kembali mengingatkan semua pejabat negara dilarang menerima segala bentuk pemberian yang terkait dengan tugas atau pekerjaan atau jabatannya. Berdasarkan Pasal 12 B ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

“Pegawai negeri yang wajib melaporkan gratifikasi terdiri dari unsur pemerintahan, termasuk presiden,” imbuhnya.

Kewajiban lapor tersebut mulai berlaku selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah menerima gratifikasi. Baru kemudian pimpinan KPK akan menetapkan status kepemilikan bingkisan atau pemberian lainnya tersebut. (mad/gah)

sumber:
detikNews

Link : kerusakan-situs-akan-direhabilitasi

Pemberi Informasi Mendadak Dimutasi
Kerusakan Situs Majapahit Sudah Parah
Senin, 5 Januari 2009 | 00:46 WIB

Mojokerto, Kompas – Endro Waluyo, Kepala Subkelompok Registrasi di Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur, secara mendadak dipindahtugaskan ke Museum Trinil di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Alasan pemindahan itu karena Endro dianggap telah membocorkan informasi tentang pembangunan Pusat Informasi Majapahit kepada dunia luar.

respon heptaDesain :

o. desain trowulan
o. kronologiPIM

respon polri :

Pengelola Wajib Laporkan Kerusakan
Situs Trowulan : Rabu, 7 Januari 2009 | 00:20 WIB

Jakarta, Kompas – Pihak pengelola situs sejarah atau kawasan cagar budaya wajib melaporkan kepada polisi jika terjadi perusakan. Meski demikian, jika pengelola tidak melapor, polisi dapat langsung memproses perkara tersebut secara hukum tanpa menunggu pengaduan.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira, Senin (5/1). Seperti diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 9, 28, dan 29 mengamanatkan setiap orang wajib melaporkan peristiwa kerusakan atau hilangnya benda cagar budaya kepada pemerintah selambat-lambatnya 14 hari sejak diketahui rusak atau hilang. Jika tidak melapor, hal itu merupakan tindak pidana pelanggaran.

sumber

respon pemerintah :

Menbudpar: Pusat Informasi Majapahit Akan Didesain Ulang

JAKARTA, SENIN – Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, Minggu (4/1) malam, mengaku telah menghentikan sementara proyek pembangunan Pusat Informasi Majapahit yang dibangun di atas situs bersejarah Majapahit di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Penghentian sementara itu dilakukan untuk menghindari pro dan kontra pembangunan proyek mega Taman Majapahit.

sumber

Endro Waluyo yang dihubungi melalui telepon pekan lalu mengatakan, ia pasrah dengan keputusan atasannya tersebut. ”SK pemindahan sudah saya terima dan saya siap melaksanakan tugas di tempat baru meski harus pindah 140 kilometer jauhnya dari rumah secara tiba-tiba,” ujar Endro.

Menurut Endro, surat keputusan (SK) tersebut disampaikan pada Selasa (31/12) dan sudah efektif berlaku Senin ini. Artinya, hari ini Endro telah mulai bertugas di Museum Trinil di Kabupaten Ngawi.

”Alasan pemindahan saya disampaikan di depan banyak orang saat apel pagi. Bahkan, banyak masalah pribadi dibeberkan di hadapan banyak orang, tetapi saya terima saja karena saya yakin yang saya lakukan tidak salah,” ujarnya.

Pembangunan

Pemindahan Endro ini berkaitan dengan merebaknya polemik di sekitar pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM) di atas lahan situs purbakala Segaran III dan IV di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pembangunan PIM, yang merupakan tahap awal dari pembangunan Majapahit Park, itu dilakukan sejak 22 November 2008 dan telah merusak situs purbakala bekas ibu kota Kerajaan Majapahit di bawahnya.

Gejala kerusakan itu mulai tercium kalangan arkeolog sejak awal proses penggalian melalui informasi dari orang-orang di lingkungan PIM lama (dulunya Balai Penyelamatan Arca atau Museum Trowulan) dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jatim.

Tanggal 5 Desember, sebuah tim evaluasi yang dibentuk Direktorat Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mengunjungi lokasi dan menemukan gejala perusakan situs. ”Saat itu juga tim merekomendasikan agar proses penggalian dihentikan sementara sambil menunggu penelitian arkeologi di situs penting ini,” kata ketua tim evaluasi, Prof Dr Mundardjito, yang juga arkeolog senior dari Universitas Indonesia.

Selain Mundardjito, tim evaluasi tersebut beranggotakan Ir Arya Abieta, mewakili Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); Ir Osrifoel Oesman dari UI; Dr Daud Aris Tanudirdjo dari Universitas Gadjah Mada (UGM); dan Ketua Perkumpulan Peduli Majapahit Gotrah Wilwatikta Anam Anis SH.

Memberi informasi

Endro mengakui bahwa sejak kedatangan pertama tim evaluasi, dia telah mendampingi tim dan memberikan informasi serta data selengkapnya. ”Tim itu diperintahkan oleh Direktur Purbakala, yang artinya atasan saya juga. Jadi, apa yang saya lakukan tidak menyimpang dari tugas dan kewajiban saya,” ujar Endro.

Akan tetapi, rekomendasi tim tersebut diabaikan oleh pelaksana lapangan dan proses penggalian, bahkan pengecoran beton, mulai dilaksanakan. Informasi tersebut terus disampaikan Endro kepada Mundardjito, sampai akhirnya arkeolog senior dari UI tersebut mengunjungi kembali lokasi pembangunan pada tanggal 15 Desember. ”Saat itu kerusakannya sudah parah,” tutur Mundardjito.

Dari hasil kunjungan lapangan kedua ini, beserta bukti foto-foto kerusakan yang terjadi, Mundardjito memberi pemaparan kepada Dirjen Sejarah dan Purbakala beserta jajarannya di Jakarta tanggal 19 Desember. Hingga akhirnya diputuskan agar seluruh proses pembangunan dihentikan. Keputusan inilah yang rupanya membuat gerah para pelaksana pembangunan di lapangan.

Namun, setelah keputusan penghentian tanggal 19 Desember itu, salah satu anggota tim evaluasi, Anam Anis, yang tinggal di Mojokerto masih menyaksikan pembangunan terus dilanjutkan keesokan harinya. Bahkan, saat Kompas mengunjungi lokasi pembangunan, perkembangan pekerjaan konstruksi sudah jauh lebih maju dibandingkan pada saat Mundardjito mengunjungi lokasi itu tanggal 15 Desember.

Kesalahan

Dihubungi secara terpisah, Kepala BP3 Jatim I Made Kusumajaya mengatakan, alasan pemindahan Endro karena yang bersangkutan telah berbuat terlalu banyak kesalahan. ”(Memberikan informasi) itu hanya salah satu (kesalahan) saja. Mengapa ia tidak menggunakan jalur birokrasi sebagai bagian dari sebuah tim. Tidak etis dia sebagai PNS melakukan hal seperti itu,” kata Made.

Menurut Made, sebagai seorang arkeolog dalam tim pembangunan PIM, apa yang dilakukan Endro telah melampaui wewenangnya. (DHF/INK)

sumber:
kompasCetak

Tematik : rekening Dephukkam

Temuan Rekening Liar Mencapai Rp 20 triliun
Jum’at, 15 Juni 2007 | 12:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Keuangan akhirnya melansir temuan rekening yang tidak dilaporkan atau liar versi audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2006. Jumlah rekening tersebut sebanyak 2.396 rekening senilai Rp 2,7 triliun. Total sejak 2004, jumlah rekening liar yang ditemukan sebanyak 5.591 rekening senilai Rp 20 trilun.

Menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Herry Purnomo, Departemen masih perlu meminta klarifikasi kepada 35 kementerian atau lembaga negara tempat ditemukannya rekening tersebut. ”Tim diberi waktu selama enam bulan untuk menertibkan rekening yang tidak dilaporkan,” kata Herry di kantornya, Jumat (15/6).

Rekening yang ditemukan dalam LKPP 2006 itu terdiri dari rekening giro di 2.141 rekening pada bank umum senilai Rp 2,5 triliun dan dalam bentuk deposito sebanyak 260 rekening senilai Rp 144,316,88 miliar. ”Rekening-rekening tersebut, kata dia, nantinya akan diklasifikasikan apakah termasuk dalam skema penerimaan negara atau bukan.

Selain menertibkan rekening tidak dilaporkan pada LKPP 2006, tim juga akan meminta klarifikasi temuan rekening liar sebelumnya sebanyak 3.195 rekening di 35 kementerian/lembaga negara senilai Rp 17,6 triliun. “Apakah ada duplikasi atau memang menjadi bagian tersendiri,” ujarnya.

Untuk menertibkan rekening-rekening tersebut, kata Herry, Menteri Keuangan telah menerbitkan dua Peraturan Menteri Keuangan. Pertama, Nomor 57/PMK.05/2007 tertanggal 13 Juni 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tertanggal 13 Juni tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada kementerian Negara/Lembaga. “Serta instruksi Menteri Keuangan kepada Departemen Keuangan untuk menertibkan rekening yang belum dilaporkan dalam jangka waktu tiga bulan,” ujarnya.

Anton Aprianto

sumber:
tempoInteraktif

Tematik : peran data dan informasi

PENERTIBAN ANGGARAN
Rekening Dephukham Dilaporkan
Sabtu, 3 Januari 2009 | 02:06 WIB

Jakarta, Kompas – Salah satu rekening Departemen Hukum dan HAM yang terkait Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa milik Hendra Rahardja dilaporkan Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian, yang merangkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Laporan disampaikan saat mengikuti rapat koordinasi di Departemen Keuangan, Rabu (31/12) lalu. Rekening yang dilaporkan merupakan salah satu contoh rekening yang ditutup Dephukham, tetapi baru sebagian kecil dananya yang disetorkan ke Kantor Kas Negara.

Inspektorat Jenderal Depkeu Hekinus Manao, yang juga mantan Ketua Penertiban Rekening Liar Depkeu, mengatakan hal itu kepada Kompas kemarin.

”Dana ke rekening itu awalnya Rp 3,9 miliar. Sebagian terpakai untuk membayar honorarium anggota, yaitu Rp 600 juta lebih. Harusnya, sisanya saat ditutup jumlahnya Rp 3,3 miliar lebih. Akan tetapi, hanya Rp 5,5 juta yang disetor,” ujar Hekinus.

Menurut Hekinus, salah satu rekening yang harus ditelusuri Komisi Pemberantasan Korupsi adalah rekening itu. ”Selain menelusuri jumlah yang sebenarnya, jumlah pembayaran honorarium anggota tim pun harus ditelusuri apa sebesar itu,” katanya.

Jangan terulang

Menanggapi laporan itu, lanjut Hekinus, Presiden Yudhoyono meminta Menkeu untuk tidak membiarkan terulangnya kembali penempatan dana negara di departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen di rekening yang tidak jelas.

Mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra, yang pernah membentuk tim gabungan untuk menelusuri aset Hendra Rahardja, saat dihubungi mengaku tidak tahu-menahu soal teknis rekening departemennya saat ia menjabat. Dalam susunan tim gabungan tersebut, Yusril tercatat sebagai penasihat.

Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta sebelumnya pernah menjelaskan bahwa departemennya telah menyerahkan saldo rekening 11779855 yang dipergunakan untuk menampung aset Hendra Rahardja sebesar Rp 5,521 juta ke kas negara. Adapun dana Rp 3,303 miliar yang merupakan dana Hendra Rahardja telah ditransfer ke rekening 11779855 Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa-Dalam Likuidasi. (Kompas, 12 Januari 2008).(HAR)

sumber:
[1] kompasCetak
[2] retribusi pemda

Anggaran Kementerian Rawan
Pengawasan Harus Segencar di DPR
Jumat, 2 Januari 2009 | 00:21 WIB

Jakarta, Kompas – Anggaran di sejumlah kementerian dari sisi jumlah jauh lebih besar daripada di Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itu, potensi penyimpangan pun cukup besar. Namun, pengawasan terhadap penggunaan anggaran di kementerian belum segencar yang terjadi di DPR.

Demikian hasil pengamatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Baharuddin Aritonang, anggota Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, dan Koordinator Divisi Politik Anggaran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Arif Nur Alam soal pengawasan anggaran dalam perbincangan dengan Kompas, Rabu (31/12).

Menurut Aritonang, semakin besar anggaran yang diterima, semakin besar pula potensi penyimpangannya. Oleh karena itu, dalam menentukan prioritas audit, BPK memerhatikan besaran anggaran, selain soal kaitannya pada hajat hidup orang banyak. Misalnya, anggaran di Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004 hanya belasan triliun, tahun 2009 menjadi Rp 51,98 triliun. ”Saya termasuk yang khawatir,” ujarnya.

Sistem administrasi keuangan di departemen-departemen sudah berjalan lebih lama dan memiliki pengawas internal. Namun, berbagai penyimpangan tetap terjadi. Hal itu terbukti dari banyaknya kementerian yang hasil auditnya berstatus disclaimer, tidak dapat dinilai. ”Potensi penyimpangannya sama saja. Semuanya harus gencar diawasi seperti di DPR,” katanya.

Menurut Abdullah, pengawasan anggaran di kementerian belum segencar pada DPR. Dicontohkan, soal penggunaan anggaran pengadaan laptop di DPR banyak mendapat sorotan publik. Namun, soal pemberian berbagai tunjangan dan fasilitas yang ada di departemen-departemen tidak menjadi polemik.

Hasil audit BPK yang menunjukkan bahwa banyak pengelolaan anggaran di departemen berstatus disclaimer, menurutnya, merupakan bukti masih buruknya pengelolaan keuangan di kementerian atau lembaga. Sistem keuangan di kementerian juga jauh lebih tertutup ketimbang di DPR.

”Keterbukaan pembahasan anggaran menjadi pintu masuk untuk membedah penyelewengan anggaran,” tuturnya.

Modus penyimpangan

Arif Nur Alam juga menegaskan, pengelolaan anggaran di kementerian sangat rawan korupsi. Dicontohkan, soal anggaran pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia berupa beasiswa pendidikan S-2, S-3, atau pelatihan.

”Modusnya diberikan kepada keluarga elite tertentu. Alokasi pengadaan barang dan jasa juga dikuasai perusahaan keluarga atau kroni pejabat. Belum lagi pemotongan atau penangguhan gaji atau honor pendidik serta pendataan penerima anggaran,” ujarnya.

Penyimpangan anggaran di kementerian ini, menurut Arif, sesungguhnya telah banyak disorot BPK. Problemnya, DPR atau komisi-komisi di DPR, sebagai mitra kerja dari kementerian, belum maksimal melakukan pengawasan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan kinerja. ”Di sisi lain KPK atau aparat lain belum fokus (soal ini) secara seimbang,” katanya. (SUT)

sumber:
kompasCetak

Pengakuan (transparansi) biaya-biaya ini perlu diaudit oleh lembaga yang kompeten dan independen.

Pengusaha Bus Sulit Turunkan Tarif
Selasa, 16 Desember 2008 | 17:23 WIB

BANDUNG, TRIBUN – Permintaan masyarakat agar tarif angkutan umum turun menyusul turunnya harga solar menjadi Rp 4.800 dari harga semula Rp 5.500, sulit dipenuhi para pengusaha bus. Turunnya harga solar belum cukup untuk menggantikan pembelian suku cadang.

“Pada saat BBM naik, harga suku cadang naik 4 hingga 5 kali lipat. Saat BBM turun, harga suku cadang tetap,” kata Pengusaha PO Sari Harum yang juga Ketua Himpunan Pengusaha Otobus Indonesia Dedi Hasan (59), di Jalan Padasuka 29 Bandung, Selasa (16/12).

Sebenarnya Dedi dan pengusaha bus lainnya menyambut baik imbauan pemerintah untuk menurunkan tarif angkutan bus. Apalagi sangat berkaitan dengan upaya peningkatan daya beli masyarakat. Hanya saja, para pengusaha bus juga dalam kondisi yang sulit. Sulit mebiayai dirinya sendiri agar tetap beroperasi.

Pengusaha PO Surya Langit H Herdis (50) di Jalan Gedebage Selatan mengungkapkan pernyataan serupa. Katanya, jika pemerintah menghendaki penurunan tarif angkutan darat, penurunan solar Rp 700 belum cukup. Idealnya, kata dia, solar turun sampai kisaran harga Rp 4.000.

“Kami mungkin bisa menerapkan tarif batas bawah, asalkan soal turun lagi dan suku cadang juga turun,” katanya.

Suku cadang yang paling dominan diganti dalam sebulan adalah ban, kampas rem, dan kampas kopling. Bagi bus-bus yang berumur sering mendapatkan perawatan overhoul atau perawatan berat dan perlu penggantian oli secara rutin. Jika semua kebutuhan tersebut harganya tetap mahal, maka pengusaha bus pun tidak bisa memenuhi harapan masyarakat. Herdis mencontohkan, harga ban saat BBM naik menjadi Rp 3.250.000 dari harga semula Rp 1,5 juta. Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda harga ban akan turun mengikuti turunnya harga BBM.

Dampak turunnya harga solar tak berdampak besar terhadap usahanya. PO Surya Langit yang beroperasi dari Bandung-Jakarta hanya menghemat ongkos Rp 80.000. Untuk operasional sebelum solar turun, ia menghabiskan ongkos sebesar kisaran Rp 900.000 atau setara dengan 120 liter soal. (ear)

sumber:
tribunJabar

Panpel Copa Diminta Transparan
Tribun Jabar/Gani Kurniawan : Kamis, 1 Januari 2009 | 02:07 WIB

BANDUNG, TRIBUN-Panitia pelaksana (Panpel) pertandingan Persib di ajang Copa Indonesia dituntut lebih transparan terutama soal pendapatan dari setiap pertandingan. Panpel Copa juga diharapkan ikut memberikan kontribusi pada tim Persib. Demikian ditegaskan Wakil Manajer Persib, H Umuh Muhtar.

“Sampai sekarang tidak ada kejelasan kontribusi apa yang bisa diberikan Panpel Copa Indonesia pada tim Persib. Bahkan panpel sendiri tidak pernah menjalin komunikasi dengan kami yang memegang manajemen tim,” tandas Umuh, Rabu (31/12).

Umuh juga menyayangkan pembentukan Panpel Copa Indonesia tidak melibatkan pihak manajemen Persib “Saya sendiri baru tahu nama-nama orang yang duduk di kepengurusan Panpel Copa dari pemberitaan di koran,” ungkap Umuh.

Menurut Umuh, tidak ada salahnya Panpel Copa Indonesia bersikap terbuka dan menjalin komunikasi dengan manajemen tim. Umuh menegaskan, jika komunikasi terbangun, bisa menghilangkan berbagai kecurigaan. “Ya paling tidak ngasih bonus sama pemain yang sudah berjuang di Copa Indonesia,” harapnya.

Secara terpisah, Ketua Panpel Persib untuk Copa Indonesia, Edi Djukardi mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan kontribusi pada tim Persib. Menurutnya, semua yang dikerjakan panpel akan dilaporkan ke Ketua Umum Persib.

“Semuanya dilaporkan ke ketua umum karena kami diangkat oleh ketua umum. Mengenai apakah ada kontribusi untuk tim Persib, ya itu terserah ketua umum. Percaya lah tidak ada yang kami tutup-tutupi,” tandas Edi.

Menurut Edi, pihaknya hanya bertugas menyelenggarakan pertandingan saja. Edi sendiri enggan menyebutkan apakah panpel mendapatkan keuntungan atau tidak saat menyelenggarakan partai Persib vs PSDS di ajang Copa Indonesia. “Pokoknya nanti akan kami laporkan ke ketua umum,” tegasnya.

Wakil Ketua Panpel Copa Oce Permana menambahkan, setiap menyelenggarakan satu pertandingan di ajang Copa Indonesia, sekurangnya panpel mengeluarkan modal sebesar Rp 140 juta. Nilai sebesar itu menurutnyua pas-pasan dengan hasil yang diraih.

“Saya kira, yang penting kita sudah bisa menyelenggarakan pertandingan. Itu saja sudah bagus. Untuk meningkatkan animo penonton saat pertandingan melawan Persires, kami bahkan mau menurunkan harga tiket,” ujar Oce. (Ichsan)

sumber:
tribunJabar

AP Photo / Kompas Images Bangunan dalam gambar, Senin (15/12), adalah milik dan tempat tinggal Bernard Madoff yang terletak di Palm Beach, Florida, Amerika Serikat. Madoff terkenal karena melakukan penipuan keuangan sebesar 50 miliar dollar AS, penipuan terbesar sepanjang sejarah. Penipuan ini adalah yang ketiga selama pemerintahan Presiden AS George W Bush. Dua penipuan lainnya melibatkan Lehman Brothers dan Enron.

Kamis, 18 Desember 2008 | 03:00 WIB

Washington, Rabu – Badan Pengawas Pasar Modal Amerika Serikat (SEC) menyatakan gagal mendeteksi penipuan dana investasi yang dilakukan mantan pemimpin bursa Nasdaq, Bernard Madoff.

Pada Selasa (16/12) malam waktu setempat, Ketua SEC Christopher Cox memerintahkan penyelidikan internal untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Cox mengkritik pedas para pejabat SEC. Dia mengatakan tidak pernah merasa terganggu untuk membentuk komite dan melaksanakan investigasi yang akan memaksa Madoff menyerahkan informasi vital di bawah permintaan pengadilan.

Selama ini, anggota staf SEC hanya mengandalkan informasi yang diberikan oleh Madoff dan perusahaannya. Cox memperkirakan, Madoff melakukan penipuan berulang kali sejak 1999.

Gelombang kejutan dari masalah Madoff ini telah menyebar ke segala penjuru bumi karena beberapa yayasan, bank raksasa, dan investor individual menjadi korban penipuan. Madoff masih melenggang bebas karena ada jaminan sebesar 10 juta dollar AS.

”Saya prihatin. Tampaknya ada serangkaian kegagalan, setidaknya dalam satu dekade terakhir,” ujar Cox dalam pernyataan tertulisnya.

Ketua SEC menyatakan, Madoff membuat serangkaian pembukuan palsu serta memberikan informasi yang salah, termasuk memberikan nasihat yang menjebak investor ataupun regulator.

Laporan keuangan ganda

Secara terpisah, Stephen Harbeck, salah satu eksekutif Securities Investor Protection Corporation (SIPC), mengatakan, salah satu pembukuan Madoff memperlihatkan kerugian dalam unit bisnis. Namun, kepada para investor disajikan pembukuan yang menunjukkan keuntungan.

SIPC yang didirikan oleh Kongres AS dan didanai oleh industri sekuritas dapat memberikan kepada nasabah dana maksimal 500.000 dollar AS jika dapat menyatakan uang mereka dicuri.

SIPC harus menyediakan dana 1,6 miliar dollar AS, yang berarti bisa segera habis untuk perkara Madoff dengan kerugian mencapai 50 miliar dollar AS. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar dalam sejarah. Jumlah itu didapatkan dari keluhan yang disampaikan kepada SEC.

Madoff juga mengakui hal itu di hadapan dua anggota staf seniornya sebelum dipenjarakan.

Yayasan amal Steven Spielberg menjadi salah satu korban penipuan Madoff tersebut. Namun, belum jelas betul apakah sutradara peraih Piala Oscar itu menempatkan sebagian kekayaannya pada bisnis Madoff atau dengan cara lain. Direktur Yayasan Wunderkinder itu menyatakan telah menderita kerugian, sebagaimana diberitakan di harian Wall Street Journal (WSJ).

Menurut WSJ, mitra Spielberg dalam Dreamworks Animation SKG, Jeffrey Katzenberg, juga mengalami kerugian. Baik Katzenberg maupun Spielberg adalah dua nasabah penasihat keuangan Hollywood legendaris, Jerry Breslauer, yang telah berhubungan dengan Madoff sejak 2004.

Skema piramida yang dibuat oleh Madoff tampaknya berjalan lancar selama Madoff berhasil menarik investor baru. Namun, praktik ini terbongkar ketika para nasabah menarik kembali dana investasi mereka. (AP/AFP/joe)

sumber:
kompasCetak