Ternyata masih banyak fakta-fakta yang belum terungkap atau sengaja tidak diungkap terkait dengan kasus bank Century yang konon telah merugikan negara sekitar 6,7 trilyun rupiah.

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh seorang wartawan surat kabar Tribun Timur yang sempat mendapat cerita langsung dari mantan wapres Jusuf Kalla, sedikit terungkap “penyimpangan” kasus bailout bank Century. Berikut penuturan dari wartawan Tribun Timur :

13 November 2008. Pagi. Bank Century kolaps, bangkrut. Bank itu kalah kliring. Sore harinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama rombongan, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, terbang menuju Washington, Amerika Serikat, untuk menghadiri pertemuan G-20.

Sri Mulyani melaporkan kondisi Bank Century kepada SBY, 14 November. Hari itu juga, Sri Mulyani kembali ke Tanah Air. Tiba 17 November. Keadaan gawat. Sejumlah tindakan genting harus diambil.

Sejumlah rapat dengan Gubernur Bank Indonesia ketika itu, Boediono, harus segera digelar.

***

PUKUL 03.30 waktu Jakarta, Rabu, 26 November 2008. Udara terasa dingin. Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sepi. Pesawat Airbus A330-341 mendarat dengan mulus.

Setelah melewati penerbangan meletihkan 30 jam dari Lima, Peru, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan rombongan turun dari pesawat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut SBY dan rombongan di tangga pesawat. Kalla bukan hanya siap menyambut, melainkan juga siap melaporkan perkembangan di Tanah Air selama presiden ke luar negeri.

Selama SBY melakukan misi 16 hari di luar negeri (ke Amerika Serikat, Meksiko, Brasil, dan Peru), Kalla memimpin negara dan pemerintahan. Karena itu, ia segera melaporkan perkembangan di Tanah Air begitu pemberi mandat tiba.

Banyak yang dilaporkan. Salah satunya soal Bank Century. Ia melaporkan bagaimana Sri Mulyani dan Boediono menangani Bank Century.

Kalla juga melaporkan, “Saya sudah memerintahkan Kapolri untuk menangkap Robert Tantular (pemilik Bank Century). Ini perampokan.”

“Baik, baik …,” begitu reaksi presiden seperti dikutip Kalla ketika menceritakan kisah tersebut di Studio Trans Kalla, Tanjung Bunga, Makassar, Selasa (24/11).

Kalla terlihat lebih gemuk. Berat badannya naik dua kilo sejak lepas dari kesibukan sebagai wakil presiden, 20 Oktober lalu.

Dengan air muka yang cerah, Kalla berkata: “Sekarang tanggal 24 (November). Besok tanggal 25, persis setahun ketika Ani (Sri Mulyani) dan Boediono melaporkan Bank Century di kantor saya.”

***

ISTANA Wakil Presiden RI, Jakarta, pukul 16.00 WIB, Selasa, 25 November 2008. Kalla ingat persis tanggal ini, lengkap dengan harinya.

Ketika itu, ditemani stafnya masing-masing, Sri Mulyani dan Boediono melapor kepadanya mengenai Bank Century. Mereka harus melapor ke wapres karena presiden sedang di luar negeri. Pemilu presiden masih setahun lagi dan hubungan SBY-Kalla masih mesra.

“Apa? Bantuan? Kenapa harus dibantu. Ini perampokan,” kata Kalla dengan suara keras ketika Sri Mulyani dan Boediono melaporkan “upaya penyelamatan” Bank Century.

Belum ada yang menduga bahwa kelak Boediono akan berpasangan dengan SBY, dan menang. Kalla adalah bos ketika itu.

Menurut Kalla, kedua pejabat itu melaporkan bahwa Bank Century menghadapi masalah besar. Masalah muncul karena krisis ekonomi global. Karena itu, Bank Century harus dibantu pemerintah dengan cara mengucurkan dana bailout (talangan).

Bila tidak dibantu, demikian kedua pejabat itu meyakinkan Kalla, masalah Bank Century akan berimbas ke bank-bank lainnya. Pada akhirnya, perekonomian nasional akan oleng.

“Saya tidak setuju dengan pandangan itu. Krisis itu menghantam banyak orang. Masak ada badai cuma satu rumah yang kena. Tidak. Bila hanya Bank Century yang kena, itu bukan krisis. Yang bermasalah adalah Bank Century dan itu bukan karena krisis melainkan karena uang bank itu dirampok pemiliknya sendiri. Ini perampokan!” Kalla berteriak dengan keras.

“Lapor ke polisi,” perintah Kalla kepada Sri Mulyani dan Boediono. “Sangat jelas, ini perampokan. Jangan berikan dana talangan.”

Sri Mulyani dan Boediono tidak berani. Bahkan mereka sempat bertanya, pasal apa yang akan dikenakan.

“Itu urusan polisi. Pokoknya ini perampokan,” teriak Kalla lagi.

Karena melihat Sri Mulyani dan Boediono tidak menunjukkan gelagat akan memproses kasus ini secara hukum, Kalla lalu mengambil handphone-nya, menelepon Kapolri Bambang Hendarso Danuri.

“Tangkap Robert Tantular…,” teriaknya kepada Kapolri. Setelah menjelaskan secara singkat latar belakangan masalah, Kalla memerintahkan, “Tangkap secepatnya”.

“Saya tidak tahu pasal apa yang harus dikenakan. Ini perampokan, tangkap. Soal pasal urusan polisi,” cerita Kalla sambil tertawa.

Dua jam kemudian, Kapolri menelepon. Robert Tantular telah ditangkap oleh tim yang dipimpin Kabareskrim Susno Duaji.

Mengingat kecepatan polisi bertindak, dengan nada berkelakar, Kalla mengatakan, polisi itu baik asal diperintah untuk tujuan kebaikan.

***

DI ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 3 September 2009, Robert Tantular diadili. Ketika membacakan duplik, pengacaranya, Bambang Hartono, memprotes Kalla.

Ia menilai Kalla telah mengintervensi hukum karena memerintahkan Kapolri untuk menangkap kliennya.

“Tindakan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia,” protes sang pengacara.

Menurut Bambang, penangkapan Robert Tantular tidak memiliki dasar hukum. Ia mengutip Boediono: “Pak Boediono selaku Gubernur BI mengatakan bahwa tidak bisa dilakukan penangkapan karena tidak ada dasar hukumnya.”

Mendengar protes pengacara itu, Kalla memberikan reaksi keras. Bahkan terus terang ia mengaku sangat marah.

Kata Kalla, “Saya marah karena saya disebut mengintervensi. Tidak. Saya tidak intervensi. Yang benar, saya memerintahkan polisi agar Robert Tantular ditangkap. Ini perampokan,” katanya sambil tertawa.

Robert telah merugikan Bank Century, yang tentu saja ditanggung nasabahnya, sebesar Rp 2,8 triliun.

Bank yang “dirampok” pemiliknya sendiri itu justru mendapatkan bantuan pemerintah, melalui tangan Sri Mulyani dan Boediono, sebesar Rp 6,7 triliun.

Pengadilan memvonis Robert penjara empat tahun dan denda Rp 50 miliar/subsider lima bulan penjara.

***

24 November 2009. Kalla kini bernapas lega karena apa yang diyakininya sebagai perampokan di Bank Century pelan-pelan terkuak.

Kalla ingin menikmati hidup sebagai rakyat biasa dan menghindari komentar tentang politik. Tapi kasus Bank Century, yang menguras kas negara Rp 6,7 triliun, terus menggodanya untuk berbicara.

“Saya tidak ingin rakyat terus menerus dikorbankan,” katanya berapi-api tapi dengan banyak sekali komentar off the record (tidak untuk dipublikasikan).

***

KALLA ingat persis peristiwa tanggal 25 November 2008 itu. Hari itu Selasa sore. Sri Mulyani dan Boediono sama sekali tidak melaporkan berapa dana yang telah dikucurkan ke Bank Century.

Belakangan ia tahu, sesuatu yang aneh telah terjadi. Sri Mulyani dan Boediono telah membahas rencana pengucuran dana talangan ke Bank Century melalui rapat pada 20 dan 21 November.

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mengucurkan dana Rp 2,7 triliun (dari total keseluruhan Rp 6,7 tiliun) ke Bank Century pada 22 November.

Tanggal itu merupakan tanggal merah karena hari Minggu. Sepertinya ada yang begitu mendesak sehingga LPS mengucurkan dana pada hari libur, hari Minggu. Tidak sembarang orang bisa memaksa transaksi sebegitu besar, apalagi pada hari libur.

Sri Mulyani dan Boediono melapor ke Kalla pada 25 November setelah dana mengucur, bukan sebelumnya.

Hasil audit investigatif BPK juga menemukan beberapa keanehan. Misalnya, BI yang dikomandoi Boediono melanggar aturan yang dibuat sendiri demi Bank Century.

Kalla belum mau bercerita mengenai keanehan-keanehan itu. Yang kelihatannya masih samar-samar adalah ini: ada kekuatan besar di balik Boediono dan Sri Mulyani.

Adakah kasus bank Century ini akan berakhir seperti kasus BLBI yang samapi sekarang tidak jelas kelanjutannya, dan siapakah kekuatan besar yang sangat berkuasa sehingga bank ecek-ecek seperti Century itu dibela-belain oleh Boediono dan Sri Mulyani untuk diberikan dana talangan?

eramuslim

Mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Syafii Ma’arif memandang Presiden Susilo Bambang Yudhoyoyono terlalu berhati-hati menangani skandal Bank Century. Padahal, kata Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta itu, gonjang-ganjing skandal Bank Century membuat citra lembaga politik dan aparat penegak hukum merosot.

“Presiden terlalu hati-hati dalam hal ini,” kata Syafii dalam diskusi di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 19 November 2009.

Syafii kemudian coba membandingkan antara SBY dengan Jusuf Kalla. Menurutnya, apabila JK masih berada di kepemimpinan nasional saat ini, masalah skandal bank yang menelan dana suntikan LPSK Rp. 6,7 triliun tersebut tak akan berlarut-larut seperti ini. “Kalau JK masih berada di kalangan pemerintahan tentu akan cepat selesai masalah ini,” kata Syafii.

Rakyat Indonesia yang sudah 64 tahun lebih merdeka, lanjut Syafii, masih menderita akibat lingkaran kemiskinan. Parameternya, apabila digunakan standar penghasilan US$ 2 per kepala, akan terlihat bahwa lebih dari 100 juta orang penduduk Indonesia masih masuk kategori miskin. “Skandal Century ini seperti puncak gunung es,” kata Syafii.

Oleh karena itu, tambah Syafii, bangsa Indonesia sebenarnya bisa maju jika ada kepemimpinan yang tegas dan berani menyelesaikan masalah dari akarnya.

Skandal Century ini telah membuat lebih dari 200 anggota Dewan Perwakilan Rakyat menandatangani usul Hak Angket. Mereka menilai, ada fakta tersembunyi di balik pengucuran dana talangan yang tiga kali lipat lebih banyak dari yang disetujui parlemen. Usul angket ini sudah diberikan ke pimpinan DPR dan segera akan dibahas dalam rapat paripurna.

Source: vivanews.com

unylost táhlost šedivost životnost unylost táhlost šedivost životnost
unylost táhlost šedivost životnost   neutírej nedělní prach
unylost táhlost šedivost životnost             dnes jsem ho viděl plakat
unylost táhlost šedivost životnost      mám moc málo sil na to
unylost táhlost šedivost životnost  abych ještě někomu ubližoval
unylost táhlost šedivost životnost unylost táhlost šedivost životnost
unylost táhlost šedivost životnost unylost táhlost šedivost životnost
unylost táhlost šedivost životnost unylost táhlost šedivost životnost
šedivá modř                                             unylost táhlost šedivost životnost
zákopy první světové války              unylost táhlost šedivost životnost
unylost táhlost šedivost životnost unylost táhlost šedivost život
unylost táhlost šedivost životnost unylost táhlost šedivost život
unylost táhlost šedivost životnost unylost táhlost     divost životnost
unylost táhlost šedivost životnost unylost táhlost še              životnost
unylost táhlost šedivost životnost unylost                šedivost životnost
unylost táhlost šedivost životnost unylost táhlost šedivost životnost
unylost táhlost šedivost životnost unylost táhlost šedivost životnost
unylost táhlost šedivost životnost unylost táhlost šedivost životnost
unylost táhlost šedivost životnost unylost táhlost šedivost životnost

JK

ztrácím všechny
i ty, co se mnou šli dál
když jsem umíral v příkopu
jen tebe držím za ruku
jen tebe držet nepřestanu
chodím stínama a vyhýbám se světlu
v mé chůzi se asi zrcadlí
všechny tyhle věci
které ztrácím
všechny tyhle lidi
před kterými nezavírám oči
to ale neznamená
že je vidím.

JK

že držim hubu ještě neznamená
že nepotřebuju pomoct
že ano.

JK

život ke mně přišel na čaj
a povídá mi “zlomím tě”
ale to ještě nevěděl
že jsem mu do toho čaje dávno pliv
jedovatou slinu
a jakože já jich mám.


JK

hej vy zmrdi zkurvený, co znásilňujete holky. nestojíte mi ani za báseň. doufám, že všichni chcípnete tak brutálně a bolestně, že na tu bolest samotnou chcípnete. kulku do hlavy pro muže, a sviňskou smrt pro vás, vy svině. ani noviny kvůli vám otevírat nechci.

JK

sjet se koksem v létě
tak přesně vypadaj tvý oči
jsou  modrý a ty plaveš po hladině
jako Rimbaudova Ofélie
jen nejsi mrtvá, jen v tvym úsměvu
je něco sněhobíle bílýho.
koks je sněhobíle bílej
to vím.
kůže mrtvý panny taky
kůže bez jizev a kazu
svět na tebe čeká a září
jako odraz nerozhodnosti
roste ti z hlavy tak opatrně
jemně
jak tvý zlatý vlasy.
bez neštěstí
a vzteku.

JK

I bought and took delivery of my new Jeep Wrangler (JK) about three months ago. When I picked it up, it was a stock ‘09 Detonator Yellow Rubicon with a hard top and a 6-speed manual transmission. Since delivery, I have put over 2,000 miles on it, been on a couple of trails, and begun the process of upgrading it inside and out. I think I’m beginning to understand what “It’s a Jeep Thing” is all about. I knew I would be able to upgrade my Wrangler, but I had no idea just how “upgrade ready” one of these things were out of the gate. So far, I have upgraded the air intake, reprogrammed the engine for maximum performance, and installed billet pedals, grab handles, various security components, and a number of visual upgrades. I know others have done way more than me, but I am just getting started. My wish list currently includes KMC XD Series Black Wheels, an AEV Front Bumper, a WARN Winch, and a Borla exhaust system upgrade to name a few.

Upgrading a Jeep is a blast. There is something so cool about picking out what you want to do and doing the work yourself. It is even better, when it is all done, to drive it afterward. I’m glad I am not some mega billionaire that could buy all this at once. It wouldn’t be as much fun or carry as much meaning. To Jeep enthusiasts with suggestions, bring them on!! I’m just getting started and want (and need) the advice. Below are the upgrades I have done for my Jeep thus far:

Performance
All JK’s come with a 3.8L 205HP V-6 from the factory. It is a gutsy V-6, but there are a number of components I can upgrade in order to get the maximum amount of power out of it. To get started, I ripped out the stock air intake and replaced it with a K&N 63 Series High Performance Air Intake. I can only describe the stock unit as a serious piece of crap; the filter must be replaced at regular intervals and it is like having the engine breathe through a straw. It took me about 2 hours to put the new intake in, but I gained 8 horsepower. It may not seem like much, but I can really feel the difference, especially in 2nd and 3rd. After installing the intake, I reprogrammed the engine using a Superchips Flashpaq. Although this forced me to upgrade to premium gasoline, I netted 18 more horsepower. Between these two upgrades, I now have 231 HP, a little more than 10% increase in power. It puts a smile on my face, trust me. I can feel it and I can hear it. The sound from the engine is absolutely sublime now. I have more upgrades planned, most notably in the exhaust department.

Security
One of the coolest things about a Wrangler is how just about everything can be disconnected, removed, or folded down like the top, doors, or windshield. While this makes it an extremely capable vehicle, it also makes it a very “theft friendly” vehicle. Although I cannot entirely prevent theft, I have added a number of components to make it difficult. My defense is a hybrid of active and passive systems and includes a Viper alarm system with all options and sensors, wheel locks, a heavy duty hood lock (keyed to ignition), a locking gas cap (keyed to ignition), locks for the door hinges, and Lo/Jack. All of these components, in combination with one another, should be enough to deter most people from making my Jeep a target. However, if someone tries to take it or succeeds in taking it, they’ll have to deal with Z, one of my guardian angels. Z is why I have the Jeep in the first place and I share it with him, so he wouldn’t take too kindly to someone making off with it. My philosophy is… “You want one? Buy your own! This one is MINE.”

Visuals
Out of the box, the Wrangler is a rugged vehicle. I love that and don’t want to change it. However, from the factory, it is in bad need of customization. To make mine unique, so far, I’ve installed tinted windows, door sill guards, billet pedals, custom decals on the left and right, a gas tank door, and a “Hang on, I want to try something” warning sticker on the dash. LMAO. I can’t wait, though, until I can get new wheels. Metallic wheels just don’t go with yellow. I want that hornet color scheme baby!!!! The front bumper will make a huge difference as well. Not only is it visually stunning, it provides additional light (at night) and has a specific place for the winch. Oh, and anyone wanting to install the gas tank door, get ready to bring on the pain. If your hands aren’t small, it won’t be easy dislodging the base unit.

What’s Next
Wheels, bumper, winch; in that order. Yup, it’s in the order of cost. heh. Next summer I plan on getting a soft top so I can enjoy the trails without having to worry about the hard top. No matter what though, I love how much can be done to a Wrangler. Really, there is so much I can do, I don’t have to worry about “end state” since it’ll probably keep changing anyway (in my head, that is). For now, it’s a Jeep thing… and I’m beginning to understand.

John Swanagon’s Jeep in Various Stages

Stock

Hang on, I want to try something...

Jeep Door Sill Guards

Gas Tank Door

Billet Gas Pedals

K&N 63 Series Air Intake

Visual Upgrades

JK – Um presidente que nunca usou sua origem humilde para fazer demagogia

De todos os presidentes da república, JK continua tendo uma das mais admiráveis biografias.

Nasceu em uma família pobre, sua mãe era professora primária e seu pai morreu cedo.

Vivia com sua mãe e sua irmã Naná.

Foi ter o primeiro par de calçados já grande.

É o tipo de brasileiro que não desiste nunca. Ao invés de se acomodar e colocar a culpa nas elites de sua época, lutou para estudar e buscar seu desenvolvimento intelectual.  Foi para BH trabalhar e estudar. Já formado, como médico, em plena atividade profissional,  conheceu Benedito Valadares, líder político mineiro, Valares ficou admirado com sua capacidade política e foi daí que surgiu um convite para ocupar o seu primeiro cargo político, desempenhando muito bem suas funções, o que anos mais tarde o faria chegar ao Governo do Estado de Minas Gerais e à Presidência da República.

Já li vários textos sobre a vida de JK e também tive a oportunidade de ler sua biografia e a cada página de sua história, é de nos encher de orgulho, ter um presidente, verdadeiramente filho do Brasil, mas não do Brasil das lamentações, do oportunismo político e da demagogia insana. Que usa a miséria e a falta de informação para se glorificar como salvador da pátria.

Teve origem humilde, foi bem pobre e chegou à presidência da república. Mas JK não conquistou sua ascensão social por ser presidente do Brasil, prefeito de BH ou Governador de Minas. JK conquistou sua ascensão social como médico, graduado com muito esforço, trabalhando à noite e estudando de dia. Num tempo onde tudo era muito mais difícil.

Como médico, pode melhorar sua vida pessoal em termos financeiros. A política, como dissemos, foi consequência…cumulada com as suas características pessoais…

]]> http://ppaetis.wordpress.com/2009/11/16/veta/ Mon, 16 Nov 2009 20:42:37 +0000 de_FACTO http://ppaetis.wordpress.com/2009/11/16/veta/

mám strach, že svět je primitivní přesně tak, jak ho vidím.

JK

Utåtriktade jurister som bryr sig om rättsstatsideal har gillat Göran Lambertz - en justitiekansler som inspirerat inte bara genom utövandet av sitt uppdrag utan också hur han har gjort det. Den kansler som nu lämnar sitt arbete har bättre än några andra jurister i motsvarande nivå insett vikten av att rikta sig inte bara till juristerna utan till alla – genom att medverka i det offentliga samtalet, genom att ställa upp när journalister ringer och tv-program behövde sakkunskapen. Sådant tar tid. Ofta obetald tid. Den jurist i en justitiekanslers, ett justitieråds, eller någon annan hög juristposition (åklagare, domare, advokat) som lägger tid på att försöka förklara juridikens mekanismer gör det av idealistiska skäl. Sådan idealism ska en rättsstat vara tacksam för.

Många har därför under Lambertz sista dagar som JK givit uttryck för den typ av tacksamhet som särskilt framträdande företrädare för offentliga uppdrag förtjänar. Många har också noterat sättet som Lambertz lämnar sitt uppdrag på. Vår hitintills mest aktivistiska JK lämnar uppdraget med pistolerna i händerna. Här på Juridikbloggen har andra redan skrivit om JK:s beslut rörande informatörshanteringen hos polisen och JK Lambertz sista ställningstagande för rättssäkerhetsfrågorna. Men yttrandet i den s.k. Hillegren-affären har passerat de flesta förbi.

Hillegren var åklagaren som uttalade sig osmidigt om våldtäktsbrottet i SvD i sommaren och som därefter fick löpa gatlopp i pressen. Hillegren blev därefter offentligt desavourerad av sin chef. En chef som också passade på att förklara för pressen att Hillegren inte längre skulle handlägga sexualmål.

Här någonstans beslutade sig svenska media för att såga av den gren de sitter på. Mest besynnerligt var den förtjusning som DN i sin huvudledare gav uttryck för efter att Hillegren blivit åthutad för att ha uttryckt en åsikt – nota bene: bara en åsikt – i media. Så ser det ut när en svensk tidning glömmer bort tryckfrihetens grunder. Hillegrens grundlagsskyddade rätt att fritt få meddela sig till tidningar nämndes inte med ett ord.

De rättsvårdande myndigheterna har i vilket fall tagit tryckfrihetsfrågan på större allvar än journalisterna. Frågan om Hillegren utsatts för repressalier prövades av JK Lambertz i elfte timmen. Och Lambertz kom fram till att även om något brott mot repressalieförbudet inte skett så var det icke desto mindre de åtgärder som vidtagits från chefsåklagaren med anledning av Hillegrens yttrande olämpligt. 

Meddelarfriheten är idag ifrågasatt. Delvis på goda grunder – meddelarfriheten är i vissa situationer alltför kantig. Men meddelarfriheten behöver fler försvarare i de situationer där den faktiskt utgör ett viktigt instrument för att skydda en öppen debatt om vad som kan uppfattas som missförhållanden i de offentliga systemen. Här har JK haft en central roll för att dra gränserna. Och varit skarp när gränserna överträtts. Som i beslutet från förra veckan här.

Så går man ut med flaggan i topp.

Augusto Buonicore *

“Ei Brasil-africano!
Minha avó era negra haussá,
ela veio da África,
num navio negreiro.
Meu pai veio da Itália,
operário imigrante.
O Brasil é mestiço,
mistura de índio, de negro, de branco”
(De Canto para Atabaque – Carlos Marighella)

Carlos Marighella nasceu em 5 de novembro de 1911 na cidade de Salvador, Bahia. Seu pai era imigrante italiano, sua mãe uma bela negra, filha de escravos. Nas sua veias corria o sangue haussá, aqueles escravos islamizados que colocaram a Bahia em pé de guerra com suas inúmeras rebeliões no início do século XIX.

Seguindo o espírito contestador de seus antepassados, em 1932, Carlos ingressou na juventude comunista. O Brasil estava agitado naqueles dias. A Revolução de 1930 mal completara dois anos e o descontentamento com os caminhos que ela estava tomando se espalhava por vários setores sociais. No mesmo ano em que aderiu ao comunismo foi preso e espancado pela polícia do interventor Juracy Magalhães. Seu crime: participar de uma manifestação estudantil que pedia a constitucionalização do país.

Antes de terminar o curso de engenharia civil, atendendo ao pedido da direção do Partido Comunista do Brasil (PCB), mudou-se para São Paulo. Partiu sem contestação ou arrependimento. Muitos anos depois diria: “Um sentimento profundo de revolta ante a injustiça social não me permitia prosseguir em busca de um diploma (…) num país onde as crianças são obrigadas a trabalhar para comer”.

Marighella chegou a capital paulista numa má hora. Estava em andamento uma grande caçada aos dirigentes comunistas e, por isso, logo caiu nas garras da temida Polícia Especial, comandada por Felinto Miller. Torturado por 23 dias, nada revelou sobre o Partido. Saiu da prisão em julho de 1937, durante um breve período de liberalização do regime. Contudo, quatro meses depois, foi decretado o Estado Novo. O Brasil mergulhava numa ditadura sem máscaras.

Em maio de 1939, Marighella foi preso pela terceira vez. As torturas foram ainda piores que das vezes anterior. Bravamente continuou a não dar informação alguma aos seus algozes. Ficou aprisionado cerca de seis anos. Enquanto estava no cárcere, um grupo de abnegados camaradas procurava reorganizar o Partido Comunista. À frente desse trabalho encontravam-se Maurício Grabóis, Diógenes Arruda, João Amazonas, Pedro Pomar e Amarilio Vasconcelos.

Esse esforço culminou na realização da Conferência da Mantiqueira em agosto de 1943. Entre os eleitos para o novo Comitê Central estavam os nomes de dois prisioneiros, dois símbolos da resistência democrática e popular: Carlos Marighella e Luís Carlos Prestes.

No início de 1945 foi decretada a anistia. Vivia-se uma nova época. O Partido Comunista do Brasil, agora na legalidade, prestigiado pela sua ação decisiva na luta contra o fascismo, crescia num ritmo acelerado, se transformando numa importante força política nacional. Seus comícios reuniam dezenas de milhares de pessoas e Prestes era um mito entre os trabalhadores.

Na eleição para a Assembléia Nacional Constituinte, Marighella se candidatou pela Bahia e foi eleito. A bancada comunista era composta por 14 deputados federais e um senador. O combativo baiano esteve, ao lado de seus camaradas, na linha de frente dos grandes debates nacionais. Destaque especial merece sua corajosa defesa da separação da Igreja e do Estado e do divórcio. Enquanto ainda era deputado, se enamoraria pela jovem Clara Charf que trabalhava na assessoria da bancada comunista. Ela seria sua companheira por toda vida.
A partir de 1947 a conjuntura internacional começou mudar. A grande aliança entre URSS e as potências capitalistas ocidentais, forjada durante a guerra contra o eixo nazi-fascista, desfazia-se e transformava-se num conflito aberto. Era o início da Guerra Fria. A bandeira do anticomunismo voltou a ser levantada com redobrada energia pelas classes dominantes de todo mundo. No Brasil as coisas não foram diferentes.

Sintonizado com os novos interesses do imperialismo, o presidente Dutra reiniciou a dura repressão ao PC do Brasil. As manifestações públicas foram proibidas e dispersadas com violência. Os sindicatos sofreram intervenção. Jornais comunistas começaram a ser empastelados pela polícia. Preparava-se febrilmente o terreno para a cassação do registro do Partido Comunista e de seus parlamentares. O que acabou acontecendo alguns meses depois.

Marighella, novamente, foi obrigado a mergulhar na clandestinidade e passou dirigir o Partido no estado de São Paulo. Nesse período os comunistas paulistas, enraizados dentro das fábricas paulistas, dirigiram importantes manifestações operárias, como a greve geral de 1953 – uma das maiores da história brasileira até então.

Desde 1950 o PC do Brasil vinha defendendo a constituição de uma Frente Democrática de Libertação Nacional e a luta armada para derrubar o regime vigente – uma linha política marcada pelo sectarismo e o esquerdismo. A deposição e o suicídio do presidente Getúlio Vargas, em agosto de 1954, levaram-no a mudar de posição e defender uma aliança prioritária com os trabalhistas. A vitória de JK trouxe dias mais tranqüilos para os dirigentes comunistas, que tiveram os pedidos de prisão preventiva anulados e puderam, finalmente, sair da clandestinidade. A democracia brasileira parecia começar desabrochar.

Contudo, a paz interna foi abalada por notícias vindas de muito longe. Em fevereiro de 1956, numa sessão secreta do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética (PCUS), Krushov leu seu famoso relatório no qual denunciava os crimes de Stalin. O que era para ser secreto, rapidamente, se espalhou pelo mundo, através das agências noticiosas estadunidenses. A primeira reação dos comunistas foi negar as informações dadas pela imprensa burguesa.

O delegado brasileiro presente àquele congresso, e que poderia elucidar as dúvidas surgidas, demorou em voltar para o país. Mas, quando chegou, confirmou grande parte do que havia sido divulgado. Abriu-se uma profunda crise no interior do Partido Comunista. Numa das reuniões do Comitê Central, convocadas para discutir o documento soviético, Carlos Marighella não conteve as lágrimas e chorou compulsivamente. Foram dias de agonia para ele. Piores do que aqueles vividos na prisão. Afinal, Stalin era o seu grande ídolo. Aquele que, em meio a enormes dificuldades, havia comandado a construção do socialismo na URSS e derrotado as potências nazi-fascistas. Agora ele era apresentado como um monstro pelo seu próprio partido.

Na verdade, por trás das denúncias ao “culto à personalidade” de Stalin estava a tentativa de mudar a linha política do PCUS e do movimento comunista internacional. Desde aquele congresso os soviéticos passaram defender a coexistência pacífica com o imperialismo estadunidense e a possibilidade de transição pacífica para um novo regime social, rumo ao socialismo, na maior parte dos países do mundo.

Num primeiro momento, Marighella aliou-se à Prestes para implantar a nova política que acabou se consubstanciando na “Declaração de Março” de 1958. Com esse documento o PCB incorporou as teses do PCUS, passando defender a transição pacífica, a tendência irreversível da democracia e o caráter democrático das forças armadas no país. Essa linha, com pequenos ajustes, foi ratificada no 5º Congresso, realizado em 1960. Os principais opositores, que mais tarde reorganizariam o PCdoB, foram excluídos ou mantidos na condição de suplentes no Comitê Central.

No mês de agosto de 1961 o presidente Jango renunciou abrindo uma grave crise política. Os ministros militares se recusaram dar posse ao vice-presidente João Goulart, que se encontrava em viagem oficial à China. No Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola, com apoio do comandante do 3º Exército, resolveu resistir ao golpe e garantir à posse do sucessor legal. Formaram-se batalhões populares e o país chegou à beira de uma guerra civil.

A saída encontrada foi aceitar a posse de Jango, mas sob um regime parlamentarista. Marighella ficou descontente com a forma encontrada para solucionar a crise. Mais alguns dias, afirmava ele, os golpistas teriam que se render sem a necessidade de concessões. O preocupou o fato do partido de sido pego completamente de surpresa e não ter conseguido elaborar uma resposta à altura, a exceção do Rio Grande do Sul.

Numa conferência partidária, realizada em 1962, iriam se revelar as diferenças de opinião existentes no interior do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Marighella, por exemplo, não aceitava a via pacífica como único meio de derrotar o imperialismo e o latifúndio. Acreditava que havia possibilidade de um golpe militar e que era preciso estar preparado para resistir a ele. Não era possível depositar todas as esperanças no esquema militar de Jango nem sobre um possível papel progressista a ser desempenhado pela burguesia brasileira numa eventual crise. Ele, então, passou a compor uma espécie de ala esquerda do Partido. Contudo, a cisão ainda não estava colocada no horizonte e continuou, publicamente, defendendo as posições oficiais da direção do Partido.

No entanto, o golpe militar de 1º de abril de 1964 precipitou a crise interna do PCB. Ele, novamente, havia pegado a direção comunista desprevenida. Muitas de suas teses mostraram-se equivocadas. Marighella foi o primeiro a exigir uma mudança de rumos. O imobilismo o incomodava profundamente. O conflito entre os comunistas brasileiros se agravou.
No dia 9 de maio de 1964, num sábado, os órgãos de repressão tentaram prendê-lo. Ele refugiou-se num cinema, mas foi descoberto. Policiais cercaram e invadiram o prédio. Diante da resistência inusitada imposta pelo antigo líder comunista, eles atiraram. Uma bala atingiu-lhe o peito. Mesmo assim, não se entregou. Entrou num corpo a corpo renhido com os agentes da repressão. Precisou que uma coronhada na cabeça o pusesse a pique. Tudo foi documentado por um fotógrafo do “Correio da Manhã”. O ato de Marighella tornou-se um dos símbolos da resistência ativa à ditadura militar.

Alguns meses depois descreveria essa experiência e colocaria suas opiniões sobre a tática a ser adotada contra a ditadura no livro “Como resisti à prisão”. Ali escreveu: “Os brasileiros estão diante de uma alternativa. Ou resistem à situação criada com o golpe de 1º de abril ou se conformam com ela. O conformismo é a morte”. Continuou: “A grande falha deste caminho (trilhado pelo PCB) era a crença na capacidade de direção da burguesia, a dependência da liderança proletária à política efetuada pelo governo de então”. O autor, pela primeira vez, advogava a necessidade de se utilizar da violência revolucionária contra os generais no poder: “A ditadura surgiu da violência empregada pelos golpistas contra a nação, e não pode esperar menos que a violência por parte do povo para enfrentar os crimes cometidos pelo governo e os militares (…)”.

No ano seguinte, radicalizou mais suas posições, e publicou “A crise brasileira”. O proletariado, afirmou, “não tem outro recurso senão adotar uma estratégia revolucionária (…) Trata-se da revolução, da preparação da insurgência armada popular”. E, concluiu, “o trabalho mais importante, aquele que tem caráter prioritário é a ação no campo, o deslocamento das lutas para o interior do país”.

Apesar de suas divergências públicas, em 1966, ele foi eleito secretário do Partido no estado de São Paulo. Logo depois se desligou da Comissão Executiva Nacional do PCB. “Solicitando demissão da atual Executiva, declarou, desejo tornar público que minha disposição é lutar revolucionariamente junto às massas e jamais ficar à espera das regras do jogo político,
burocrático e convencional que impera na liderança”. Na tradição comunista esse era um ato de insubordinação.

A luta agora passou a ser pela direção central do Partido que, acreditava-se, teria como palco o VI Congresso. Na Conferência regional Marighella conseguiu 33 votos dos 36 delegados presentes. A linha política oficial também foi derrotada no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Diante da possibilidade de perder o controle partidário, a direção interveio nesses estados e iniciou o afastamento dos militantes descontentes, acusados de divisionismo.

Marighella foi o único membro do PCB que participou da 1ª Conferência da Organização Latino-Americana de Solidariedade (OLAS), realizada em Cuba. Nesse conclave buscou-se, contra a vontade dos soviéticos, articular uma espécie de Internacional revolucionária latino-americana. Um dos seus lemas era “Criar um, dois, três Vietnãs!”. Procurando novos caminhos, ele empolgou-se com as teses pouco ortodoxas ali aprovadas. Antes de ser expulso, apresenta sua carta de afastamento do Comitê Central. Escreveu: “não tenho que pedir licença para praticar atos revolucionários”. Permaneceu vários meses da ilha e foi firmando suas convicções sobre os caminhos da revolução brasileira. Redigiu “Algumas questões sobre a guerrilha no Brasil”, dedicado a Che Guevara. Agora a guerrilha era reconhecida como “o caminho fundamental, e mesmo único, para expulsar o imperialismo e destruir as oligarquias”.

Voltando ao país, fundou o Agrupamento Comunista de São Paulo e, depois, através de uma articulação envolvendo militantes de vários estados, criou a Ação Libertadora Nacional (ALN). Uma das características dessa nova organização era subestimação – ou mesmo negação – do papel do Partido de Vanguarda (comunista) no processo revolucionário. O seu lema era “a ação faz a vanguarda”. Uma posição, influenciada por Regis Debray, que não se enquadrava na tradição marxista e leninista. Esse foi um dos aspectos mais polêmicos de seu pensamento.

Apesar de advogar a importância do trabalho no campo, a ALN acabou ficando presa às atividades guerrilheiras nas grandes cidades. Entre os seus primeiros atos estavam os assaltos a casas bancárias e outros estabelecimentos, visando levantar fundos para montagem da guerrilha. No começo, a ditadura não imaginava que essas ações estavam sendo praticadas por organizações da esquerda armada. O segredo apenas foi descoberto em novembro de 1968 quando da prisão de um militante. Desde então, Marighella tornou-se o inimigo público número 1.

Ele, no entanto, foi pego de surpresa quando, em setembro de 1969, um comando do MR-8 e da própria ALN capturou o embaixador norte-americano e o soltou em troca da libertação de vários presos políticos. Queixou-se por não ter sido informado com antecedência de uma operação tão decisiva. Os autores do seqüestro responderam usando uma tese do próprio Marighella: “ninguém precisa pedir autorização para realizar um ato revolucionário”.

O experiente combatente tinha consciência que a ditadura, humilhada pelo seqüestro, partiria para o contra-ataque. Ele estava certo. Naqueles dias começou uma verdadeira operação de cerco e aniquilamento. Poucos dias depois a quase totalidade dos que haviam participado daquela ação arrojada estava presa ou morta. O Grupo Tático Armado da ALN foi praticamente desbaratado pela repressão que se seguiu.

Faltava pegar Carlos Marighella. Essa passou a ser uma verdadeira obsessão dos órgãos de segurança. Através de informações extraídas de militantes barbaramente torturados, a polícia localizou-o e montou uma emboscada. No dia 4 de novembro – menos de dois meses da captura do embaixador americano – o Marighella foi executado em plena Alameda Casa Branca na cidade de São Paulo.

O medo dos policiais era tanto que mesmo a vítima estando sozinha e desarmada, eles se embaralharam e acabaram matando e ferindo seus próprios comparsas. Um delegado levou um tiro na perna e uma investigadora morreu baleada na cabeça. Envergonhados, os bandidos do regime disseram que foram atacados por seguranças do líder da ALN. A farsa logo foi desmascarada.

Talvez o poema Rondó da Liberdade, escrito pelo próprio Marighella, descreva com precisão o espírito libertário daquele que nunca se curvou diante às intempéries. Nas câmaras de tortura do Estado Novo, resistindo sozinho e baleado num cinema carioca ou diante de seus algozes numa alameda escura de São Paulo, ele parece sempre querer nos dizer: “É preciso não ter medo,/ é preciso ter a coragem de dizer./ Há os que têm vocação para escravo,/ mas há os escravos que se revoltam contra a escravidão./ Não ficar de joelhos,/ que não é racional renunciar a ser livre./ Mesmo os escravos por vocação/ devem ser obrigados a ser livres,/quando as algemas forem quebradas”. As algemas da ditadura militar já foram quebradas. Outras ainda estão aí para serem partidas e o serão pelas mãos, sem medo, de outros milhares de marighellas.

Uma nota: Quando uma amiga perguntou: quem é você Marighella? Ele respondeu faceiro: “sou apenas um mulato baiano”.

Bibliografia

Betto, Frei – Batismo de Sangue, Ed. Casa Amarela, 2000
José, Emiliano – Marighella: o inimigo público número um da ditadura militar, Ed. Sol e Chuva, 1997
Marighella, Carlos – Por que resisti à prisão, Ed. Brasiliense/Edufba, 1994
- Escritos de Marighella, Ed. Livramento, 1979
- Poemas – Rondó da Liberdade, Ed. Brasiliense, 1994
Nóvoa, Jorge (org.) – Carlos Marighella: o homem por trás do mito, Ed. Unesp, 1999
Sacchetta, V. & Camargos, M – A imagem e o gesto: fotobiografia de Carlos Marighella, Ed. Fundação Perseu Abramo, 1999.

Filmografia

Marighella: Retrato falado do guerrilheiro – documentário de Silvio Tendler
Hercules 56 – documentário de Silvio Da-Rin.
Batismo de Sangue – filme dirigido por Helvécio Ratton.

* Historiador, mestre em ciência política pela Unicamp

někdo chce dobrou práci
někdo chce velkej dům
někdo chce spoustu peněz
a já chci
já chci vidět tvůj hravej úsměv.
chci vidět tvůj úsměv.
chci ti snýst modrý z nebe
ale nejdřív začnu tím rudým z hrudi.

JK

jen silní odpouštějí
a já jsem tak slabý
že mám chvíle
kdy nemohu ani hrdě zvednout tělo
naproti přílivu.


JK

from this summer

těžkej dým vodní dýmky
v náručí tuhýho života
a i ten višňovej tabák mi chce říct
že svět je vlastně bezstarostný
pokud sám sebe nějak můžeš ničit.
můžeme se smát a můžeme být šťastní
a asi i jsme
ale když jsem nastoupil do autobusu
po pár zastávkách si přisedla
ona, ona, ona, ta slečna
co si sedla až uplně dozadu
a plakala. plakala. plakala
se skloněnou hlavou
do vlasů, co se jí táhly jak problémy.
seděl jsem a byl jsem najednou smutný
nevěděl jsem co mám říct, co dělat
snad vám jen o tom povídat
slova o ní, slova o jejích slzách
protože v nich třeba něco najdete
v jejím příběhu
v slanosti jejích slz slanost života
který si neničíš sám, ale ti druzí.
a já vlastně nevím
jestli plakala
a už se to nikdy nedozvím
ale v mých větách
v mé poezii
bude už navždy plakat.

JK