Ja vad fan kan man säga. Lite uppdateringar har det blivit. Precis som jag lovade. Grunt är för upptagen med att doppa och jag är för upptagen med att.. ja jag vet inte. Vette fan om jag är så upptagen. Proddar som en jävla idiot gör jag iaf! Checka in den tyngsta skiten på min myspace http://www.myspace.com/fsfreak/

Lovar att det kommer bli mer uppdateringar från och med nu. Man är ju inte helt blåst liksom…

Hari pertama menjadi warga sipil, rumah kediaman mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) tampak sepi. Rumah yang bertembok putih dan berpagar cokelat itu hanya di isi oleh 8 Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Rumah kediaman JK ini terletak Jl Brawijaya No 26, Jakarta Selatan. Pintu berwana cokelat rumah putra asal Makassar tersebut tertutup sejak pagi.

“Bapak keluar untuk main golf,” kata seorang petugas yang menjaga rumah JK.

Beberapa pekerja bangunan juga tampak bekerja sedang membongkar tenda yang dipasang sejak kemarin, Senin (20/10/2009).

JK mengakhiri jabatannya setelah mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 5 tahun sebagai Wakil Presiden. JK pun ikut sebagai kompetitor dalam Pemilihan Presiden 2009. Namun sayangnya, JK gagal dalam pilpres tersebut dan memperoleh urutan ke tiga.

Isu terorisme kini menjadi bola panas dan secara liar menyerempet berbagai kelompok sosial-politik. Dan, ketika bom meledak di dua hotel prestisius, J.W. Marriott dan Ritz Carlton, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menengarai adanya kelompok yang tidak puas dengan hasil pemilihan presiden. Mereka yang bermaksud mengepung gedung KPU saat rekapitulasi suara, menggagalkan pelantikan presiden baru, dan menjadikan Indonesia seperti Iran yang rusuh pasca pemilu.

Dengan mimik serius, SBY memperlihatkan foto yang menggambarkan dirinya sedang menjadi sasaran latihan tembak para teroris. Kemudian, Kepala Polri menjelaskan bahwa latihan itu dilakukan di daerah Kalimantan Timur dan pelakunya sudah tertangkap dua bulan sebelum peledakan di Marriott-Ritz Carlton. Polisi juga mengungkap jaringan teroris di Jatiasih, Bekasi yang bermaksud melakukan penyerangan di rumah kediaman SBY di Cikeas, tepat pada hari kemerdekaan RI.

Karuan saja, sinyalemen itu mengundang reaksi dari lawan politik SBY, Megawati Soekarnoputeri dan Jusuf Kalla, yang menegaskan partai politik yang komitmen dalam proses demokrasi tak akan pernah menempuh jalan kekerasan. Pemerintah diminta fokus untuk membongkar sumber terorisme, jangan menyinggung lawan politik yang bersikap kritis. Kandidat wakil presiden dari kubu Mega, yakni Prabowo Subianto, juga bereaksi tegas, karena tak bisa menerima istilah “drakula politik” yang pernah melakukan penculikan dan kekerasan politik di masa lalu.

Dalam waktu sekejap isu persaingan politik di balik aksi teror mengendap. Bahkan, sekarang justru terlihat kedekatan petinggi Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan untuk menggolkan kursi Ketua MPR yang diperebutkan banyak pihak. Lebih jauh lagi, beberapa tokoh Partai Golkar yang dipelopori Aburizal Bakrie terlihat mendukung kepemimpinan SBY-Boediono dan berharap dapat mengisi kursi kabinet lima tahun mendatang, dengan resiko meninggalkan Kalla di tengah jalan. Jadi, ancaman teror terhadap SBY itu serius atau spekulasi saja?

Selanjutnya, yang terjadi adalah Isu segera bergeser kepada kelompok Islam, antara lain, melalui penyergapan Detasemen Khusus 88 di Temanggung, Jawa Tengah. Sebuah rumah milik Muhjahri yang sudah sepuh dikepung 600 ratus polisi bersenjata lengkap. Setelah operasi yang menegangkan, dan berlansung selama 17 jam itu, akhirnya tertembak seorang tersangka teroris yang semula diduga Noordin M. Top, tapi tiga hari kemudian diakui polisi sebagai Ibrohim.

Muhjahri adalah pensiunan pegawai Departemen Agama yang menjadi guru bantu SMA Muhammdiyah Kedu, karena itu Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin turun tangan menugaskan belasan pengacara Muhammadiyah untuk melindungi hak Muhjahri. Bukan kebetulan kiranya, dalam pilpres Din dan Muhammadiyah mendukung JK-Wiranto, walau PAN berkoalisi dengan SBY-Boediono.

Din memang bersikap kritis terhadap peristiwa peledakan Marriott-Ritz Carlton, karena kedua hotel itu memiliki prosedur pengamanan berstandar internasional, mengapa bisa kecolongan? Di sana juga bermalam banyak warga asing, termasuk petugas intelijen, konon CIA, kok tidak ada yang memberi peringatan dini akan adanya ancaman? Setelah peristiwa peledakan terlihat jelas desakan untuk mengawasi kelompok Islam, membatasi aktivitas dakwah, dan mencurigai sejumlah pesantren yang diduga sebagai sarang pembiakan teroris.

Gejala semacam itu jelas kontra-produktif untuk membongkar akar terorisme yang sebenarnya. Mungkin bisa ditelusuri radikalisme keagamaan. Namun bukan hanya kelompok Muslim yang menyimpan potensi kekerasan. Dalam kerusuhan Maluku dan Poso, kelompok Kristen juga mengenal adanya Geng Coker dan Legiun Kristus yang bersikap ekstrem. Dalam kasus Aceh dan Papua, ada kelompok separatis yang menempuh perlawanan bersenjata. Bahkan, di Pulau Bali yang damai juga ada kelompok Hindu radikal yang menuntut wilayah merdeka, jika situasi nasional tidak cocok dengan kepentingannya.

Kini isu terorisme tampaknya bergeser ke arah partai Islam, wa bil khusus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menempati ranking keempat dalam pemilihan umum lalu. Pada hari pertama setelah peledakan Marriott-Ritz Carlton, segera terdengar tuduhan terhadap kelompok Wahabi atau Salafi. Tudingan itu tak berasal dari aparat polisi, tapi dari kelompok masyarakat (Gerakan Umat Islam Indonesia) yang mengklaim memiliki daftar anggota teroris kelompok Noordin M. Top. Sebelumnya marak isu yang disebar secara sistematis lewat buku “Ilusi Negara Islam”, bahwa paham Wahabi radikal telah mempengaruhi organisasi dan partai Islam tertentu. Termasuk tudingan dari mantan Kepala BIN AM.Hendropriyono.

Tatkala dua orang pembom bunuh diri diketahui identitasnya, Dani Dwi Permana dan Nana Ikhwan Maulana, terbetik kabar bahwa perekrut teroris berasal dari kelompok Islam (Jawa Pos, 20 Agustus 2009). Secara khusus, Dani dikenal sebagai anak rajin dan siswa yang aktif dalam kegiatan rohani Islam di sekolahnya. Aktivitas pembinaan remaja Muslim di masjid dan sekolah selama ini memang menjadi program andalan organisasi dan partai Islam. Tujuan sesungguhnya bukan menyulut radikalisme. Namun membangun kesadaran dan ketahanan moral, serta mencegah penyakit sosial seperti penyalahgunaan narkotika dan tawuran massal.

Tujuan positif seperti itu tenggelam di tengah histeria massal akan bahaya terorisme. Aparat seakan membiarkan ekspos media yang over-dosis seputar isu terorisme, bahkan aparat sendiri terlihat over-acting seperti dalam kasus penyergapan di Temanggung, Jawa Tengah.

Seorang tersangka teroris dikepung oleh ratusan polisi bersenjata lengkap selama 17 jam. Seolah-olah tak ada suatu tindakan cepat yang dapat diambil untuk melumpuhkan tersangka yang konon hanya bersenjatakan sebuah pistol. Dalam operasi yang sangat represif itu ternyata buron utama, Noordin Top, pun lolos. Apa artinya pengerahan pasukan yang berlebihan, bila target utama tak tercapai? Evaluasi terhadap tindakan aparat ini tak pernah dilakukan. Sehingga persoalan terorisme berlanjut sampai sekarang.

Aparat kini menetapkan empat orang tersangka sebagai buron, dua di antaranya bersaudara: Syaifuddin Zuhri dan Muhammad Syahrir. Syaifuddin dan Syahrir ternyata bersaudara dengan Sucihani (isteri Ibrohim), dan lebih mengejutkan lagi, bersaudara dengan anggota DPRD dari Fraksi PKS Kabupaten Tangerang, Anugrah. Maka, terbangun anggapan publik bahwa organisasi dan partai Islam memang sengaja membiarkan gejala terorisme. Karena mereka sendiri menyetujui atau ada yang terlibat aksi kekerasan. Anggapan itu dibantah PKS dalam jumpa pers (24/8), tapi persepsi publik tak mudah untuk digeser. Apalagi mayoritas media massa tampak alergi dengan kebangkitan kekuatan politik Islam.

Isu terorisme merebak, menjelang penetapan SBY sebagai pemenang pemilihan presiden oleh KPU. Isu itu lalu bergeser menyudutkan organisasi dan partai Islam, saat SBY sedang mempersiapkan kabinet baru yang akan membantunya untuk periode 2009-2014. Masyarakat jadi lupa pada fokus utama kejadian, yakni peledakan terjadi di dua hotel milik warga asing dan korbannya yang tewas juga sebagian CEO dan pebisnis multinasional. Di antara korban tewas adalah: Timothy Mackey (CEO PT Holcim Indonesia), Nathan Verity (profesional yang bergerak di bisnis sumber daya manusia, warga negara Australia), dan Craig Senger (pejabat perdagangan dari Kedubes Australia). Mereka sudah pasti tidak mendapat peringatan akan adanya ancaman. Beda dengan warga Amerika yang menginap di hotel saat itu dan selamat.

Anehnya, aparat tidak mengusut motif kelompok yang membenci hegemoni Amerika Serikat dan kepentingan asing di Indonesia. Tiba-tiba isu digeser menjadi ancaman terhadap SBY sebagai kepala pemerintahan. Bahkan, kemungkinan adanya ancaman terhadap Presiden Barack Obama yang akan berkunjung ke Jakarta, bulan November nanti, ditepis keras oleh Kepala Polri. Bagaimana polisi bisa begitu yakin bahwa kelompok teroris tidak akan berani menghantam target asing? Padahal di negerinya sendiri Obama juga sudah sering menjadi target pembunuhan. Kita lihat saja nanti, apakah Obama akhirnya jadi datang ke Indoneia dan bagaimana pengawalan pasukannya? Siapa tahu lebih ketat dari pengawalan George Bush, ketika mampir ke Bali hanya beberapa jam saja.

Ujian sebenarnya kini sedang dihadapi PKS sebagai partai Islam ‘terbesar’ berdasarkan popular vote di Indonesia. Dengan bergabung dalam koalisi pemerintahan, PKS berharap mendapat perlindungan politik (mindlallah siyasiyah) yang kuat bagi aktivitas dakwah dan pembinaan umat. Namun, kondisi terkini justru mengancam citra PKS sebagai partai yang menyerukan jalan damai dan prinsip moderat, serta amat menganggu ketenangan kader/konstituen PKS di akar rumput, serta umat Islam secara keseluruhan.

Apakah SBY mengetahui dan mengendalikan seluruh ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat, ataukah kepolisian, khususnya Densus 88 bergerak sendiri dengan agenda yang misterius? Sejak berdiri lima tahun lalu banyak penyimpangan yang dilakukan Densus 88 dalam operasi pengintaian, penangkapan dan penyergapan kepada tersangka teroris; namun tak satupun lembaga pengawas (DPR atau Komisi Kepolisian) yang merasa perlu meminta laporan akuntabilitas Densus.

Salah satu contoh kinerja Densus yang harus disorot, misalnya, penetapan status buron kepada tersangka teroris. Saat ini ada empat buronan baru, disamping Noordin Top, Dulmatin dan Umar Patek yang belum ketahuan rimbanya. Lalu, bagaimana dengan nasib Baridin (yang diprofilkan sebagai mertua Noordin) dan Tatang Lusianto (anak Muhjahri) yang belum jelas kesalahan mereka?

Densus sangat potensial melanggar hak asasi tersangka, karena tuduhan yang berkembang di masyarakat dan diekspos besar-besaran oleh media massa belum tentu sesuai dengan perbuatan mereka sebenarnya. Densus lebih suka dengan trial by the press ketimbang pengadilan yang jujur dan obyektif. Padahal, seorang pakar terorisme dari Israel sekalipun, Boaz Ganor (2005), menekankan proses peradilan yang imparsial dan akuntabel akan mencegah aksi teror di masa datang. Sebaliknya, perlakuan tak adil dan sikap over-acting aparat akan menumbuhkan semangat balas dendam dari kelompok teroris.

Ambil contoh lain, Ibrohim, pada mulanya diduga sebagai pelaku bom Marriott-Ritz Carlton. Tapi, saat kejadian (17/7) Ibrohim dinyatakan “menghilang” entah ke mana, meskipun ada kabar sebenarnya sudah tertangkap (Majalah Tempo, 16 Agustus 2009). Tiba-tiba polisi menyatakan Ibrohim tewas dalam penyergapan di Temanggung, “menggantikan” jasad Noordin Top yang ramai diperbincangkan media. Bagaimana mungkin Ibrohim “bebas berkeliaran” dari Jakarta menuju Temanggung tanpa ketahuan polisi, dan mengapa harus ditembak mati, jika perannya memang dominan?

Padahal, jika ditembak bius atau dilontarkan gas pembius, sangat mungkin dilakukan karena Densus telah dilatih dengan peralatan canggih. Setelah Ibrohim tewas, polisi baru menyatakan dialah perencana, pensurvei lokasi, pembawa bom dan pelakunya ke dalam hotel. Bahkan, Ibrohim dinyatakan pula sebagai “calon pengantin” (suicide bomber) di rumah kediaman SBY. Polisi tak perlu membuktikan tuduhan itu karena semua fakta telah dibawa mati Ibrohim tanpa sempat konfirmasi/konfrontasi.

Kejanggalan lain terlihat dari kematian Air Setiawan dan Eko Joko Sarjono di Jatiasih. Lagi-lagi, bila kedua tersangka ini dianggap memiliki peran penting menyembunyikan Noordin Top dan mempersiapkan serangan bom berikutnya ke rumah pribadi SBY, maka seharusnya polisi tidak menembak mati mereka.

Dikabarkan bahwa Air dan Eko melakukan perlawanan dengan melemparkan bom, tapi kepada publik tidak diperlihatkan bukti kongkrit adanya perlawanan. Karena penyergapan di Jatiasih berlangsung tertutup, amat berbeda dengan pengepungan di Temanggung yang diekspos media. Publik hanya tahu setelah tersangka terbunuh dan dari lokasi TKP dikeluarkan 500 kilogram bahan peledak.

Ada saksi yang melihat bahwa Air dan Eko masih berada di Solo dan shalat Jum’at berjamaah pada (7/8), tapi mengapa malamnya sudah berada di Bekasi dengan mobil penuh bahan peledak? Jika polisi menangkap mereka di Solo, maka tidak perlu terjadi tembakan satu kalipun. Apa lagi, banyak aparat berkumpul di Temanggung, tak jauh dari Solo, bila perlu bantuan.

Berbagai pertanyaan di seputar penanganan kasus terorisme itu perlu direspon oleh aparat polisi dengan tuntas. Kita menantikan pemberkasan terhadap tersangka yang sudah ditangkap hidup-hidup, serta proses peradilannya nanti. Dari sanalah kita akan mendapat gambaran yang lebih lengkap tentang perkembangan masalah, pola aksi terror, dan efektivitas kerja aparat dalam menangkal teror.

Selain menangkap buron utama Noordin Top, polisi berkewajiban untuk meminta ekstradisi Agus Dwikarna yang ditahan pemerintah Filipina dan Hambali yang ditahan CIA di penjara Guantanamo. Dari ketiga tokoh ini, jika masih terus hidup dan memberi kesaksian, kita ketahui duduk perkara terorisme yang menghantui Indonesia.

Sebagai partai koalisi pemerintah, partai-partai Islam (termasuk PKS) berhak untuk bertanya: bagaimana kebijakan kontra-terorisme SBY secara komprehensif sebenarnya? Benarkah kebijakan yang dilaksanakan polisi dan Densus 88 itu diarahkan hanya untuk menyudutkan kelompok Islam?

Potensi terorisme itu ada di semua kelompok masyarakat, termasuk oknum aparat intelijen dan keamanan, yang memiliki akses terhadap senjata dan bahan peledak, serta kemampuan penggalangan atas kelompok radikal. Kelompok teroris yang memiliki ideologi kuat serta kemampuan teknis sekalipun, tak bisa meledakkan bom tanpa akses memadai. PKS sekarang mendapat “payung politik” dari pemerintah yang berkuasa, tapi kepentingan umat yang lebih luas harus tetap diperjuangkan.

Suatu hari, jika rakyat memberi amanat, partai Islam mungkin memimpin negara dan harus siap menjadi “payung” (pengayom dan pelindung) semua warga bangsa tanpa diskriminasi. Jangan biarkan penyimpangan yang dilakukan aparat polisi dan intelijen yang mungkin bekerja untuk kepentingan kekuasaan jangka pendek saat ini, dengan mengorbankan kebebasan warga dan keamanan nasional secara keseluruhan.

Sikap pasif dan pembiaran justru akan membuat penyimpangan kekuasaan lebih dahsyat. Saatnya organisasi massa dan partai politik Islam bergandeng-tangan dengan seluruh elemen bangsa, merumuskan ancaman nasional yang paling nyata dan menangkalnya bersama-sama.

Oleh: Sapto Waluyo (Direktur Center for Indonesian Reform)

Idag vaknade vi till regn, inte alls så kul, men det gjorde inte så mycket, vi startade igång sakta och lugnt, och bestämde oss för att vi skulle stanna över en natt till, annars hade vi nog tänkt åka hemåt redan idag, så blev det inte, utan vi stannade en dag extra.

Först åkte vi till Ölands norra udde, där fyren Långe Erik stod och vaktade grunden, inte alls lika lång som Långe Jan, men ändå fantastisk. Vi gick slingan runt udden och såg på fyren 360°, i lätt regn, det var ok, jag hade min poncho, den är fantastisk! Efter Erik åkte vi söder över mot mat, vi sökte mat och hittade det i kvarnen Sandviks kvarn, Det blev husmanskost och för mig Kroppkakor med lingonsylt och för Jocke, Lufsa, gott gott! Sen en tur upp i den så kallade Holländska väderkvarnen, modellen är holländsk. Vid betalning gick det inte, vi skulle betala med kort men deras kortläsare ville inte skicka iväg till bankerna så vi fnattade omkring efter pengar och hittade en ICA-butik där vi kunde plocka ut lite pengar, det gick alltså vägen att betala tillsist, vi vill ju göra rätt för oss! Vidare mot Borgholm där vi skulle fika, inte lyssna på någon förlovningsgrej med Madelaine… Fika blev det inköpt men ta-med-fika för att fika någonstans på vägen hem igen.

Efter detta åkte vi till Föra kyrka för att titta på ett medeltida försvarstorn, i kyrkan då såklart, stort och magnifikt, men det såg ut som en kyrka mest gör, inte så konstigt. Vidare for vi till Källa gamla kyrka som var en orörd krigskyrka från medeltiden, eller orörd är fel att säga men iaf. inte förvanskad från 1888-talet då den övergavs till en nyare kyrka. På så sätt fick den stå kvar och bevarades till vår tid. Ett magnifikt verk och byggd som en fästning. Vi inmundigade vårt fika här också, trevligt med fin lantlig miljö.

Vi åkte till Löttorp för att plocka ut kontanter så vi kunde lösa ut oss för natten som vi bodde på vandrarhemmet, och handlade lite mat till kvällen, sill och potatis, gott gott! Nu har vi varit här hemma på vandrarhemmet och ätit oss mätta och ska sova, imorgon ska vi packa och åka hem till Motala och sen vidare till Uppsala.

God natt!

Den svenska TS-vården (könskorrigerande behandlingar för transsexuella såsom hormonbehandling, kirurgi och röstträning) påstås vara gratis. Men som vi alla vet: there are no free lunches.

För det första är inte gratis detsamma som att något är gemensamt finansierat med skattemedel. Det innebär inte att någon annan betalar för någons vård, utan att vi alla betalar för det tillsammans genom skatter och momser. Dessutom finns alltid en egenavgift på all medicin och alla läkarbesök tills en kommer upp i så höga nivåer att en får frikort för ett tag framåt tills en får börja betala igen.

För det andra betalar transsexuella i Sverige också med sitt humankapital, med sin tid och sitt tålamod i en minst två år lång psykosocial, psykiatrisk och kroppslig utredning, när de i ett annat land hade kunnat skaffa kirurgi och hormoner från dag ett utan att staten lägger sig i. Och utan att behöva konformera med könsroller som för alla andra kvinnor och män varit otvungna sedan 1950-talet.

I Sverige kan en inte ens välja att gå någon annan väg på grund av vårdmonopolet som gör att en måste gå genom utredningen för att kunna få könskorrigerande behandling. Och den vården kan endast erhållas om en både uppfyller diagnoskirterierna för transsexualism och anses kunna klara av en könskorrigerande behandling psykiskt.

Det krävs att en patient ska vara psykiskt stabil för att kunna få könskorrigerande behandling. Jag skulle vilja poängtera att transsexualism ofta är en källa till psykisk ohälsa och att de könskorrigerande behandlingarna just finns till för att det har visat sig att en korrigering av kroppen gör att patienten mår bättre psykiskt. Därför förstår jag inte riktigt argumentationen om att en person skulle kunna må för dåligt för att kunna få könskorrigerande behandling. Som om den skulle må bättre med en kropp som inte överensstämmer med sitt genus?

Jag har en vän som betalat med sitt fantastiska humankapital i tre år nu till olika utredningar. Först hos en där han bor där han inte fick diagnosen (inte för att han inte uppfyller diagnoskriterierna för transsexualism utan för att han anses vara okommunicerbar). Därefter sökte han till ett annat utredningsteam för att få en sk. second opinion, som ju ska vara fristående från den första eftersom det som i alla mänskliga relationer kan uppstå komplikationer på grund av personkemin, eller snarare bristen på den. Men han fick ingen fristående bedömning. Det andra utredningsteamet jobbar tätt med det första teamet och läste hans journaler och litade på det första teamets utlåtande om sin patient. I Sverige idag är det alltså omöjligt att få en second opinion eftersom teamen inte längre är fristående från varandra.

Så nu finns det en transsexuell patient som anses vara transsexuell även av utredningsteamen, men som anses vara för krånglig för att kunna ges adekvat vård. De har inte heller föreslagit honom annan typ av vård som skulle kunna råda bot på hans uppfattade krånglighet utan bara kastat ut honom i samhället för att klara sig själv. För mig är det en självklarhet att det inte ska spela någon roll hur krånglig, jobbig, korkad, enerverande, naiv eller irriterande en patient än är. Den ska alltid ha rätt till den vård som är bäst för den. En liknande subjektiv bedömning skulle aldrig komma på fråga i någon annan typ av vård, såsom exempelvis tandvård. “Ja, du har hål i tänderna, men jag tycker inte att du är en tillräckligt fin människa för att jag ska känna för att laga dem”. Kanske utredarna har blivit vana vid att bli så väl bemötta av sin maktlösa och kuvade patientgrupp att de glömt bort vem som var till för vem?

Min vän är speciell. Ja. Jag tycker att han är underbar för att han inte sväljer vilken bullshit som helst. Han är nyfiken och vill gärna förstå varför han blir frågad olika saker och varför folk tycker som de gör, och det är inte personligt mot någon utan det är så han är med alla. Jag blir utvecklad i hans sällskap, för jag måste vara säker på att jag verkligen tycker som jag säger.

Men nu är han efter att ha betalat i tre år med sig själv tillbaka på ruta ett. Kirurgi i Serbien…? Testosteron beställd från internet? Dyrt och farligt. Han är ett mötkertal utanför systemen trots att han ville göra det “som man ska”. Och sedan då? Ska han fortsätta att vara folkbokförd som fel kön för alltid? Bli ifrågasatt på flygplatser resten av livet om det är hans pass.

Tack svenska vårdmonopolet. Här har ni verkligen hjälpt en individ. Som han själv sa igår: en patient försvinner inte från samhället bara för att han försvinner från era korridorer. Trodde ni verkligen att ni hjälpte honom?

Sirikit Syah Wrote:

Di bawah ini catatan pribadi seorang pemred yang hadir di tempat JK saat beliau menerima telepon SBY.

Komentar saya:

1) JK polos banget, ditelepon SBY malah keluar dari ruangan yang dipenuhi para petinggi media dan malah sembunyi di ruang khususnya.

2) Ternyata banyak petinggi media yang bersimpati dan memberi
empati kepada JK.

SS

——————————————

Mbak Sirikit yang baik,
Kamis (9/7) malam saya termasuk salah satu diantara pemred2 dan wartawan2 senior yang diundang bertemu pak JK. Sebagaimana biasanya, pak JK memang sangat sering mengundang Pemred2 untuk sekedar makan malam, sambil berdiskusi tentang berbagai hal. Acara semacam ini memang tergolong rutin. Kami para Pemred senang diundang dalam setiap pak JK hendak mendiskusikan segala hal yang berkembang.
Pak JK selalu terbuka memberi informasi apapun, berkaitan dengan berbagai isu yang berkembang menyangkut kebijakan yang berkembang. Mulai dari misalnya kebijakan ekonomi, kenaikan BBM, konversi minyak gas, hingga hal-hal yang untuk background yang sifatnya off the record.

Apalagi hidangan di tempat pak JK selalu saja nikmat. Yang paling sering ikan bakar atau sup telur ikan terbang, pisang hijau palu butung. Makanan khas Makkasar kombinasi dengan masakan Padang. Maklum ibu Mufida, isteri pak JK yang pintar masak itu asalnya dari Padang..

Kamis malam itu, pertemuannya terasa agak berbeda. Sejak di depan pintu
penjagaan, kami sudah disorot kamera TV One, saya sempat terkejut karena bahkan saat menulis namapun disclose up. Saya merasa agak merasa terganggu,

“Ada apa sih, kok begitunya. Kita disorot-sorot kayak gitu?” Tanya saya ke kamerawan TVONe.

“Anu mbak..kita disuruh kantor mengambil gambar semua pemred yang masuk ke sini.”, jawabnya agak takut, seraya kemudian mematikan kamera. Lalu saya menuju ruang tunggu di sana ada Rikard Bagun (Pemred Kompas), Budiarto Sambazi (Wartawan senior Kompas, yang pernah jadi model klip kampanye JK), ibu Clara (Pengamat Politik senior?) , Pak Ishadi (Transcorp), Endi Bayuni (Pemred Jakarta Pos), dan beberapa wartawan senior lainnya, seperti Agus Parengkuan, Fikri Jufri hingga pak Rosihan Anwar yang sepuh itu, datang bergabung, juga beberapa Pemred media lainnya. Tapi dibanding pertemuan-pertemuan biasanya, kali ini jumlah wartawan senior yang hadir
cukup sedikit. Beberapa Pemred yang biasanya rajin, kali ini tidak hadir,.

Uni Lubis (Wapemred Anteve) mondar-mandir dari ruang tunggu ke ruang pak JK. Uni adalah koordinator acara, dia mengabsen satu-satu kami yang hadir. Tidak lama kemudian kami semua diminta masuk ke ruang pertemuan. Belum lama kita duduk, pak JK masuk dengan wajah yang seperti biasanya ceria, didampingi tim suksesnya, Yudi Chrisnandi, Sumarsono, Aksa Mahmud, Poemida, Sofyan Wanandi, Syamsul Maarif. Kami semua bersalaman dengan pak JK , sambil kemudian mempersilakan kami
makan. Wah kali ini menunya lumayan enak. Ada ikan bakar, teri goreng sambal hijau, rawon ( yang ini kayaknya gak nyambung), kepiting kenari bumbu lada hitam dan tumis sayuran.. Belum lama menikmati makanan, pak Wiranto datang, kali ini sendirian tanpa orang-orang Hanura.

Usai makan, pertemuan dimulai dengan pernyataan pak JK tentang ucapan terima kasih kepada para pemred yang hadir.. Uni sempat menyela, “Ada beberapa Pemred yang kayaknya gak berani hadir”, disambut ketawa dari semua yang hadir.

Baru saja pak JK meneruskan kalimatnya, tiba-tiba ajudan datang tergopoh-gopoh sambil menyodorkan HP ke pak JK , ” Maaf bapak, dari Bapak Presiden”. Lantas pak JK pun bergegas menuju ruangan pribadinya, berbicara di telpon dengan SBY.

Saat itu kami yang masih bertanya-tanya tiba-tiba, di layar Metro TV
menayangkan Live, SBY sedang bertelpon dengan JK. SBY berkata pada JK panjang lebar dengan wajah yang sumringah.

Sesaat kita semua sempat kaget, “wah kok ternyata telponnya disetting kayak gitu yah”

Usai terima telpon, JK muncul dengan ketawa-ketawa. Saat ditanyta tentang apa yang dikatakannya pada SBY, “Oh, saya hanya jawab. “baik, baik pak,
tetapi saya akan di kampung” ,  jawab JK, disambut tawa semua yang hadir.

Menurut JK sejak siang ia memang sudah berusaha menghubungi SBY, sehubungan dengan undangan Rapat Kabinet yang akan digelar Selasa pekan depan via telpon tetapi tidak diangkat. Sambil memang hendak mengucapkan ucapan selamat sementara atas hasil Quick Count, dalam kapasitasnya sebagai Wapres. Tetapi baru malam itulah SBY menelpon JK., dibuka dengan pembicaraan basa-basi lalu SBY minta izin bahwa pembicaraan ini diliput pers. JK pun tidak bisa berkata lain, ” silahkan saja”, jawabnya.

Lalu pertemuan malam itu akhirnya dilanjutkan, diawali dengan pernyataan JK yang sama sekali tidak menyangka bahwa hasil Pemilu seperti ini. Kekecewaan nampak di wajah pak JK, meski dicobanya untuk dikaburkan dengan senyum khasnya. Bisa kita rasakan, ada sesuatu yang tidak beres, tetapi apa itu kami tidak tahu. Untuk itu maka akan coba kita cari tahu.

“Kami sama sekali tidak menyangka suara yang kami dapat sekecil ini “, kata JK.

“Kami sudah habis-habisan bekerja, siang malam”.

“Bahkan pak JK ini setiap hari bisa hadiri di lebih dari 10 titik. Di setiap kunujungan sambutan masyarakat begitu antusias”, sambung Wiranto yang juga tidak menyangka perolehan suara mereka serendah itu.

Dalam sesi tanya jawab, sebagian menanyakan tentang bagaimana sikap pak JK selanjutnya, ia menyatakan “Saya masih akan meneruskan pekerjaan saya sebagai Wapres, mengusut berbagai kasus pelanggaran Pemilu, setelah itu pulang kampung”.

Tanya jawab berlangsung begitu mangharukan. Rikar Bagun, pak
Rosihan Anwar malah agak larut dalam keharuan. Betapa selama ini jarang ada seorang pemimpin begitu egaliter seperti JK.

“pak JK bahkan selalu bersedia melayani pertanyaan di manapun berada. Bahkan seorang JK tak segan-segan menerima telpon2 dari kami termask juga membalas sms-sms kami”, kata Rikard Bagun.

“Dalam sejarah setelah Adam Malik, baru JK yang melakukan hal itu.
Tidak peduli dengan birokrasi, kepada para wartawan sangat dekat dan akrab,
seperti dengan sahabatnya”, tambah Rosihan.

JK lalu menunjukkan tumpukan dokumen berwarna kuning, yang ternyata berisi semua minutes of meeting seluruh rapat yang dipimpinnya , dari tahun 2004 hingga 2009.
Di situ JK menunjukkan bukti bahwa sebagian besar keputusan pemerintah, ternyata tak lepas dari kerja keras dan keputusan JK.

“Hampir semua kebijakan pemerintah dirapatkan oleh para menteri di bawah koordinasi saya, dimatangkan dan diputuskan di sini (Kantor Wapres-red)”, kata JK.

“Mulai dari kebijakan yang strategis seperti pemberian BLT sebagai subsidi kenaikan BBM, kenaikan harga BBM, penurunan harga BBM, kenaikan gaji pegawai negeri, pembagian raskin, rencana Pembangunan Listrik 10 ribu Megawatt, Penetapan status Bencana Nasional pada Tsunami Aceh, Gempa Yogyakarta, hingga penetapan hari libur Ramadhan-pun dilakukan olehnya JK, sebelum kemudian tinggal dibuatkan Kepres dan tinggal diteken oleh Presiden. “Kan tidak ada Kepwapres, yang ada hanya Kepres, maka saya tidak bisa tanda tangan”, demikian kata JK dalam berbagai kesempatan.

Itulah dokumen, sebagai kenang-kenangan pak JK dan bukti, apa yang dikerjakan selama ini oleh seorang JK. Sebagai Wapres JK adalah Wapres plus. Kalau biasanya Wapres-wapres sebelumnya adalah sekadar ban serep, tetapi JK, bisa diibaratkan seorang CEO dalam sebuah perusahaan yang justru menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di pemerintahan.

Maka tak heran kalau Mantan Ketua Muhammadiyah Syafi’i Maarif menjuluki JK sebagai “The Real Presiden”
Bahkan saat penunjukkan personil kabinet, sejak pasangan SBY-JK terpilih pada 2004 lalu, JK memutuskan lebih dari 70 persen dari menteri-menteri yang dipilih.. Ada 3 menteri yang tidak boleh diberikan ke partai, Menteri
Keuangan, Meneg BUMN dan ESDM, kata JK.

Namun banyak orang yang tak mengetahui yang dikerjakan JK selama ini. Dan celakanya, ketika JK menyatakan bahwa dialah yang mengerjakan semua itu, sebagian besar orang mencibirnya “Tak sopan seorang Wapres kok mengklaim keberhasilan pemerintah. Kan itu semua karena putusan Presiden” , sebagaimana yang dinyatakan para pendukung SBY.

Sumber : http://groups.yahoo.com/group/jurnalisme/message/48480

Jawaban Habibana Munzir tentang pertanyaan CAPRES.

Saudaraku yg kumuliakan, maaf saya lama tidak online karena di Madinah selama beberapa hari yg lalu, memang diantara dua capres, keduanya muslim, pria, dan keduanya tidak terlalu
banyak berbeda, namun Yusuf Kalla lebih menyolok dalam keperduliannya terhadap Islam, dan beliau selalu hadir di event besar majelis Rasulullah saw tanpa diundang, beliau lihat baliho di jalan lalu langsung perintahkan sekprinya untuk menghubungi sekertariat MR apakah beliau boleh hadir?, maka kita menyambut hangat niat mulia seorang wapres yg demikian itu,

kejadian itu jauh sebelum pemilu, sekitar 2 tahun yg lalu.. dan saya sendiri melihat akhlah mulia beliau dan penghormatannya yg belum pernah saya lihat pejabat apalagi tingkat Ring 1 sampai sedemikian santunnya, beliau makan bersama murid murid saya, anak anak yatim, anak anak papua, makan dari makanan kotak berisi makanan sederhana, duduk bersama kita dg sendok plastik dan aqua plastik, sama rata dg para fuqara, dan terlihat tidak dibuat buat.

beliau tidak suka protokoler, dan beliau menyesuaikan diri dg kita, sebagaimana acara acara kita di Istiqlal, monas yg beberapa kali dihadiri beliau, para paspampres dan sekpri nya mengajukan aturan acara, harus mulai jam sekian, harus selesai jam sekian, wapres sambutan jam sekian..

semua saya tolak, saya katakan kalau beliau mau hadir ikuti acara kami, saya mulai jam sekian, selesai jam sekian, sambutan beliau jam sekian, jika beliau berkenan hadir jam berapa saja silahkan, jika akan meninggalkan majelis maka mesti selepas maulid dan ceramah saya, jika tidak berkenan karena ada skedul lain, maka baiknya hadir di event lainnya.

maka ketika hal itu diajukan pada beliau, beliau malah ikut saja dan setuju, dan beliau datang di awal acara dan keluar saat selesai acara.
maka saya menyenangi beliau..

namun saudaraku, secara fikiran yg bijaksana, tidak mustahil SBY pun demikian, namun karena saya belum mengenalnya dg dekat saja, bisa saja SBY tidak seperti jusuf kalla, tapi bisa saja sama seperti JK, atau mungkin lebih santun lagi, saya tidak bisa mengambil kesimpulan mana yg lebih baik kecuali jika telah jumpa dg keduanya.

maka memang selama ini MR condong pada JK, karena belum mengenal SBY. namun jika Allah menghendaki SBY sebagai presiden kembali, kita doakan saja semoga kebaikannya yg masa lalu tetap terjaga, dan kesalahannya yg masa lalu diperbaiki oleh Allah swt.
dan kita tidak berfihak dg mutlak kpd salah satu, siapapiun yg memimpin negara ini selama ia muslim maka ia pemimpin kita

Demikian saudaraku yg kumuliakan, semoga dalam kebahagiaan selalu, semoga sukses dg segala cita cita,

Wallahu a’lam

sumber :

http://groups.yahoo.com/group/keluarga-sejahtera/message/6340

Untuk menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, pada 1 Juli 2009, baru saja BPS mengumumkan penurunan angka kemiskinan. Saat ini angka kemiskinan Indonesia sebesar 32,5 juta jiwa atau sebesar 14,15 persen. Selama tiga tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang sebanyak 6,8 juta jiwa, penurunan yang cukup signifikan.

Jumlah rakyat Indonesia yang hidup dibawah batas garis kemiskinan yakni Rp 200.262 per bulan perkapita adalah 32.5 juta.

Sedangkan Bank Dunia mencatat hampir 50% atau 100 juta penduduk Indonesia saat ini berpenghasilan di bawah US$2 atau kurang dari Rp 20.000 per hari atau sekitar Rp. 600.000 per bulan . Kondisi ini mencerminkan masih tingginya angka kemiskinan di Tanah Air.

Disisi lain , kesanggupan negara untuk berhutang dan membayar pokok dan bunga hutang negara berjalan digunakan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2008 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 4.954 triliun. Sedangkan atas dasar harga konstan (tahun 2000) mencapai Rp 2.082,1 triliun. PDB/PNB (Produk Nasional Bruto) per kapita merupakan PDB/PNB (atas dasar harga berlaku) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Demikian data Badan Pusat Statistik, Senin (16/2/2009).

Pada tahun 2008 angka PDB per kapita diperkirakan mencapai Rp 21,7 juta (US$ 2.271,2) dengan laju peningkatan sebesar 23,6 persen dibandingkan dengan PDB per kapita tahun 2007 sebesar R p17,5 juta (US$ 1.942,1).

Jadi untuk berhutang, indikator yang dipakai bahwa pendapatan rakyat Indonesia per kapita per tahun US$ 2.271.2 atau sekitar Rp. 1.800.000 per bulan.

Suatu keadaan yang ironis dari kedua indikator ini, untuk menunjukan kemajuan pembangunan digunakan indikator pendapatan penduduk per kapita Rp. 200.262 per bulan (14.15% jumlah penduduk) sedangkan untuk kesanggupan berhutang digunakan indikator pendapataan penduduk per kapita Rp. 1.800.000 per bulan dimana menurut Bank Dunia 50% penduduk Indonesia berpendapatan Rp. 600.000 per bulan.

Belum ada data berapa jumlah penduduk yang mencapai dan diatas pendapatan penduduk per kapita Rp. 1.800.000 per bulan. Klo boleh saya perkirakan mungkin hanya sekitar 25% saja. Artinya 75% rakyat Indonesia hidup dengan pendapatan per kapita di bawah Rp. 1.800.000 per bulan.

Kita tahu sumber daya alam yang dianugerahi oleh Allah begitu berlimpah di tanah air Indonesia. Brunei dengan wilayah negara hanya sebagian dari pulau Kalimantan dapat hidup dengan makmur. Sungguh berbeda dengan negara kita, walaupun sudah diamanahkan oleh UUD 1945 pasal 33 ayat 3, ” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Tampaklah sampai hari ini kita belum mendapatkan pemimpin yang adil, yang memperhatikan rakyat banyak / miskin, khususnya memperhatikan 50% rakyat Indonesia yang pendapatan per kapita dibawah Rp. 600.000 per bulan.

Bersabarlah, karena pemerintahan dengan pemimpin yang tahu benar tentang dunia sihir ini, kemungkinan akan melanjutkan pemerintahan periode 2009 s/d 2014.

Semoga pemimpin, menteri, para pejabat, anggota dewan dalam berpenampilan dapat berempati atau mencerminkan keadaan rakyat yang 50% jumlah penduduk berpendapatan per kapita Rp 600.000 per bulan. Mungkin contohlah misalkan penampilan presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad.  (kalau terlampau tidak mungkin mencontoh penampilan Rasulullah SAW yang jauh lebih bersahaja).

Di kantor-kantor pemerintah bisa pula dipasang sticker bahwa,

Ingat! 32.5 Juta rakyat Indonesia bependapatan per kapita rata-rata Rp 200.262 per bulan atau

Ingat! 100 Juta lebih rakyat Indonesia berpendapatan per kapita rata-rata Rp. 600.000 per bulan.

Kemiskinan terjadi dari sabang sampai merauke, baca juga

http://infoindonesia.wordpress.com/2008/03/17/dari-sabang-sampai-merauke-rakyat-indonesia-mati-kelaparan/

Salam

Zon di Jonggol

referensi:

http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/07/03/279/235274/polemik-angka-kemiskinan

http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=9342&Itemid=701

http://www.menkokesra.go.id/content/view/2317/39/

Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengaku tidak bisa menentukan apakah Partai Golkar akan menjadi oposisi atau tidak. Semua diserahkan pada kepengurusan baru.

Dalam rapat yang berlangsung tertutup sekitar tiga jam itu disepakati beberapa hal. Setelah rapat pengurus harian, pengurus pusat akan menggelar rapat pleno Rabu (15/7) mendatang.

Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla, menyatakan sampai tanggal 20 Oktober, Golkar adalah partai pemerintah. Setelah itu, posisi Golkar ditentukan pengurus baru. "Saya tidak bisa menentukan oposisi atau tidak. Saya tidak bisa menyarankan karena dalam sistem Golkar tidak ada saran. Yang ada keputusan, itu urusan pengurus baru," kata Kalla usai rapat harian di posko Slipi 2 di Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 2, Senin malam (13/7).

Golkar akan mengikuti tahapan pemilihan presiden sesuai yang ditetapkan Komisi Pemilihan U. Golkar, kata dia, menunggu hasil KPU dan mengumpulkan data dugaan kecurangan yang ada. Selain itu, Golkar akan menempuh jalur hukum. "Saya minta daerah kumpulkan data bila diduga terjadi kecurangan. Maka ada rapat konsultasi untuk terima laporan daerah," katanya.

Validasi temuan kecurangan atau bukti akan dilakukan pada rapat konsultasi pada tanggal 20 Juli mendatang. "Kalau ada bukti kuat, kami gunakan jalur hukum. Supaya tidak terjadi lagi pada pemilu berikutnya," katanya.

Dia berpendapat musyawarah nasional tetap mengikuti aturan organisasi. Artinya, musyawarah nasional ditetapkan melalui rapat pimpinan nasional. Munas, kami akan ikuti aturan. "Rapimnas bulan Agustus untuk tetapkan tanggal, waktu, dan cara. Sudah mengkaji tempat-tempat," ujarnya.

Dia menegaskan perubahan jadwal munas tergantung rapimnas 11 Agustus mendatang. Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso, mengatakan kemungkinan besar munas digelar sebelum 1 Oktober mendatang. Agenda munas adalah evaluasi kinerja pengurus dan pergantian pengurus. 

Kalla membantah rapat berjalan alot. "Biasa, kalau alot sampai subuh," katanya disertai senyum.

Priyo Budi Santoso enggan menyatakan terjadi perbedaan pendapat antara Kalla dan Agung soal posisi Golkar. Namun, dia mengakui sejumlah usulan dilontarkan pengurus harian dalam rapat itu. "Termasuk saya juga menyarankan untuk berkoalisi. Dengan catatan setara dan gayung bersambut. Itu tergantung rapimnas," kata Priyo. Menurut dia, rapat pimpinan akan digelar sekitar 12-13 Agustus.

Rapimnas Partai Golkar sebelumnya telah memutuskan Munas Golkar akan dilaksanakan Desember mendatang, yang harus didahului Musda DPD II medio Agustus-September, dan Musda DPD I medio Oktober-November. 

Rapat harian DPP Golkar yang dipimpin Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla Senin malam dihadiri 28 dari 35 pengurus harian DPP Golkar. Pengurus yang hadir adalah ketua umum, wakil ketua umum, ketua-ketua, sekretaris jenderal dan wakilnya, serta bendahara dan wakilnya.  (Tempo Interaktif)

Beberapa pertanyaan datang kepada saya, mengapa seolah-olah saya tidak dapat  menerima hasil sementara bahwa suara terbanyak yang telah memilih pa SBY sebagai presiden RI periode 2009 s/d 2014.  Bagi saya bukanlah masalah suara terbanyak, bukanlah menang atau kalah, namun bagaimana kita menegakkan kebenaran dalam kehidupan di dunia.  Kadang penegakan kebenaran bisa saja datang dari hanya segelintir orang.  Bagi saya, suara rakyat banyak belum tentu suara Tuhan, karena bisa saja rakyat banyak itu sesungguhnya tidak paham dengan keadaan. Sebagaimana saya sampaikan dalam tulisan sebelumnya tentang ketidak siapan rakyat Indonesia menjalankan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, mempertimbangkan taraf pendidikan, ekonomi dan faktor lainnya.

Alhamdulillah, sosok yang saya dukung, yakni pa JK belum diperkenankan Allah menjadi pemimpin negeri, karena klo beliau menjadi pemimpin negeri , maka saya harus pula ikut bertanggung jawab terhadap referensi/dukungan yang saya sampaikan kepada publik.

Saya juga sampaikan kepada teman-teman yang telah bersusah payah mendukung dan mereferensikan pa SBY untuk siap-siap ikut bertanggung jawab terhadap hasil kepemimpinan beliau kelak. Mohon maaf, menurut pendapat saya pribadi, saya meragukan kejujuran pa SBY. Untuk menopang “pencitraan”  (jaga image / tidak menjadi dirinya sendiri) dan upaya-upaya meneguhkan kekuasaan, beliau kadang berbohong pada rakyat. Berbohong itu bisa timbul dari diri beliau sendiri karena “keadaan”, maupun dari bawahannya yang melaporkan kebohongan (laporan ABS).

Seperti yang disampaikan Rizal Malarangeng (RM) dalam artikelnya di Kompas pada 6 Oktober 1997. Disitu RM menulis, “……Dengan kata lain, ajaran Machiavelli misalnya, Sang Penguasa, dalam mempertahankan kekuasaannya, harus berbohong, menipu, menindas haruslah dimengerti bukan sebagai “nasehat politik” dalam pengertian yang umum. Ia adalah sebuah pernyataan faktual bahwa dunia kekuasaan memang tidak semurni dunia mitologi surgawi jaman pra-Renaisans. Dunia kekuasaan, sebagaimana adanya, adalah sebuah dunia yang penuh intrik, kekejian, ambisi, dan ketololan”. Ya, 12 tahun yang silam, pada saat mematangkan konsep neoliberalismenya, RM memahami politik sebagai dunia kekuasaan yang yang penuh intrik, kekejian, ambisi dan ketololan. Tentunya sebelum kembali ke Indonesia, RM telah menyiapkan diri untuk mengakali dunia kekuasaan yang digambarkannya sesuai konsep pemikiran Machiavelli tersebut. Dan Realitas dunia RM yang kejam mengajarkan,dia harus lebih cepat dalam adu intrik, dia harus lebih keji terhadap lawan, dia harus sangat ambisius dan tentu saja dia harus bisa menjadikan politik sebagai parade ketololan. Dalam dunia kekuasaan, Etika akan menjadi sesuatu yang sangat langka. RM sangat percaya dengan itu.

Saya sangat khawatir bahwa pemikiran seperti RM lah yang menghasilkan kemenangan pada pilpres 2009 ini. Artinya kemenangan pilpres 2009 adalah kemenangan kaum cendekia/pintar namun sekuler, terhadap “ketidak-pahaman” rakyat banyak, dan secara tidak langsung adalah “penjajahan” oleh bangsa sendiri.

Untuk itulah di beberapa tulisan saya terdahulu bahwa pemerintah harus sangat memperhatikan keterpenuhan kebutuhan pendidikan bagi rakyat Indonesia sampai jenjang perguruan tinggi dalam bentuk subsidi dan bantuan lainnya. Janganlah seperti pemerintahan Belanda dahulu kala untuk melanggengkan penjajahan, mereka “mempersulit” rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan.

Saya sangat berharap kekhawatiran saya bukanlah sesuatu kenyataan, namun waktulah yang akan memperlihatkannya kelak.

Politik dalam Islam berbeda dengan politik sekular yang bersumber kepada spekulasi akal yang rentan berubah, politik Islam bersumber ke pada Wahyu. Jadi, sistem, nilai, visi, misi dan agenda dalam politik Islam juga didasarkan kepada, dan diderivasi dari Wahyu. Politik Islam tidak akan memperjuangkan nilai nilai yang bertentangan dengan Wahyu seperti memperjuangkan kebebasan kesesatan akidah, kebebasan seks seperti gerakan homoseksual, lesbianisme, pornografi, dan lainnya. Sebaliknya, politik sekular bisa melindungi dan menyebarkan kekeliruan-kekeliruan kepada masyarakat dengan mengkambing-hitamkan kebebasan, relativitas nilai dan budaya. Politik sekular berjuang untuk meraih kekuasaan yang dibangun dengan dasar kepentingan. Tiada musuh yang abadi dalam politik karena yang ada adalah kepentingan. Inilah jargon sekular yang sering dilontarkan. Dampaknya, politik sekular tidak memiliki integritas. Dengan konsep moral yang pragmatis, semua serba boleh, asal kan kekuasaan dapat diraih. Jikapun terdapat integritas, maka integritas itupun di bangun di atas filsafat pragmatis. Sedangkan dalam politik Islam, yang diperjuangkan adalah kebenaran, bukan semata-mata kekuasaan. Kebenaran lebih penting dari kemenangan yang dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Kekuasaan diraih dengan kebenaran dan kekuasaan adalah amanah dan sarana dakwah, untuk menyebarkan rahmat Allah di atas muka bumi. Jadi bukanlah menang atau kalah , namun yang diutamakan adalah benar atau salah.

Saya berdoa agar Presiden terpilih nanti dengan kekuasaan yang ada ditangannya dapat memerintah dengan adil dan tidak zalim pada rakyatnya walaupun kekuasan telah didapat dengan  “berbagai cara”.

Berikut mimpi-mimpi yang saya alami, seputar pilpres 2009. Semoga apa yang saya “mimpi” kan bukanlah suatu kenyataan.

Mimpi-mimpi saya salah satunya diawali dari perbedaan “pendapat/pola pikir” dari dua capres khususnya SBY dan JK.

SBY

http://swaramuslim.net/siyasah/more.php?id=5922_0_6_0_M

“Sebuah Imperium Menunggu Rubuh”, Amran Nasution

Dalam suatu kesempatan mengunjungi Amerika di tahun 2003, sebagai Menko Polkam, SBY berkata, ‘’I love the United State, with all its faults. I consider it my second country’’. Terjemahan bebas penulis: “Saya cinta Amerika, dengan segala kesalahannya. Saya menganggapnya negeri kedua saya.” (lihat Al Jazeera English – Archive, 6 Juli 2004).

JK

Kompas, 1 Juli 2009 hal 33,

“Muhammad Jusuf Kalla, Sudah Kaya, Cari Apa Lagi”

Jawaban beliau, “Tidak. Saya sudah cukup mampu untuk tidak mengambil apapun kekayaan dari negeri ini. Bersama pa’ Wiranto, saya tidak mencari keuntungan apa-apa. Saya hanya mau bekerja, mencari kemuliaan dan kehormatan rakyat. Bukan kemuliaan dan kehormatan saya. Saya tidak mau meninggalkan bangsa yang kurang kehormatannya karena kurang mandiri di bidang ekonomi.”

Lalu mempertimbangkan terjadi “krisis keuangan” yang telah terjadi di Amerika dan beberapa negara lain yang menyukai “paper money”.

Alhamdulillah, Indonesia menurut pendapat saya “agak” sedikit gangguan “krisis keuangan” karena ditopang oleh “real money” yakni dari hasil alam yang merupakan anugerah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dalam suatu mimpi saya, saya “membaca” bahwa Amerika sangat membutuhkan Indonesia yang merupakan “kantong ekonomi” mereka, “real money” dari sumber alam terkaya di dunia, bumi Indonesia. Amerika sangat membutuhkan “real money” untuk mengatasi “krisis keuangan” dan pembiayaan “penjajahan” mereka di Irak, Palestina, Afghanistan dll serta biaya “merawat” beberapa negara “boneka” bentukan Amerika dibeberapa belahan dunia. Pada saat JK mulai mengusik “kantong ekonomi” Amerika dengan “memperbincangkan” kembali kontrak-kontrak pertambangan / hasil bumi maka Amerika mengeluarkan kebijakan “pemisahan” JK dari SBY. Langkah-langkah kebijakan bersama SBY dan Amerika mulai dituangkan dalam suatu bentuk “kerjasama”.

Salah satu mimpi saya yang buruk, “terlihat” salah satu langkah suksesi pilpres dalam bentuk “pembiaran” masalah lapindo untuk kepentingan “mengikat” keluarga Bakri yang termasuk kelompok keluarga terkaya di negeri kita. Langkah ini cukup aman dalam pencitraan SBY karena Aburizal Bakri “tercantum” pada Golkar walaupun Aburizal Bakrie merupakan “top” donatur dalam pilpres 2004.

Dimimpi lain saya, langkah suksesi pilpres dalam bentuk “dukungan suksesi” pemilihan gubernur Jatim dan “penetapan” gubernur dan bupati lainnya yang masih “bermasalah” dalam pengangkatan atau “tinggal” menunggu pengangkatan.

Dalam mimpi saya, langkah suksesi pilpres dalam bentuk “legitimasi” dari partai-partai berbasis mayoritas massa muslim seperti PKB,PPP,PAN, PKS dll. “Dukungan” dari PKB didapat dari “imbalan campur tangan” pemerintah seputar partai PKB. PPP didapat dari “dukungan” beberapa pimpinan partai yang “diikat” dengan “kasus” hukum. PAN dalam mimpi saya,”dukungan” didapat dari “perbicangan” (tidak jelas dalam mimpi saya) antara SBY dan Amien Rais, juga seputar “kekuasaan” Hatta Rajasa kelak. PKS dalam mimpi saya, “dukungan” didapat dari “pembicaraan” SBY dengan pucuk majelis syuro Hilmi Aminudin yang ditindaklanjuti dengan “penyebaran” citra negatif/fitnah terhadap JK dan “menakuti” dengan “dosa-dosa” partai Golkar dahulu.

Dalam mimpi saya yang lain untuk mendapatkan “dukungan” dari rakyat banyak, layaknya acara idol dibeberapa stasiun TV, maka dibuatlah “pencitraan” yang baik. Pencitraan “diserang” oleh capres lainnya, ditambah penampilan/sosok fisik SBY yang sangat mendukung. Dengan memanfaatkan budaya masyarakat kebanyakan tentang “tren” dan “pilihan” banyak orang maka dibuatlah “pengaturan” hasil survey, pooling SMS, dll.

Dalam mimpi saya, untuk mendapatkan dukungan dari beberapa kalangan/golongan rakyat dengan cara “melanjutkan” program BLT, “bertepatan” waktu gaji ke 13 PNS yang sesungguhnya untuk membantu biaya sekolah anak PNS, “pemberian penghargaan” atas pengabdian PNS dan pejabat dll.

Dalam mimpi saya lainnya, tidak cukup jelas (sedikit lupa) bagaimana pembiayaan kampanye dari BUMN dan beberapa pihak lainnya yang total jumlahnya luar biasa besar, dan tidak terdeteksi oleh PPATK, juga tidak terdeteksi oleh para penegak peraturan “dana” kampanye.

Dalam mimpi saya lain dalam dukungan “operasional”, kapal perang AS merapat ke perairan Indonesia untuk pemanfaatan teknologi dan komunikasi. Operasional didukung oleh TNI termasuk intelejen dan “penggunaan” koramil di seluruh pelosok negeri. Keberadaan kapal perang AS ini juga untuk “memastikan” pelaksanaan “kerjasama” yang telah disepakati.

Dalam mimpi saya lain, saya berbincang dengan beberapa anggota KPU, saya mengatakan anda seorang mukmin yang taat sebagai anggota KPU kenapa “terlihat” tidak independen ? kami sekedar melaksanakan “tugas negara” untuk kepentingan negara yang lebih besar dan bagi kemaslahatan negara. Salah satu upaya adalah “penggelembungan” jumlah DPT dengan “penggandaan” beberapa pemilih, “pencantuman” pemilih yang sesungguhnya belum berhak, pencantuman data pemilih yang sesungguhnya sudah meninggal dunia dll. Kelemahan partai politik pesaing adalah tidak memiliki seluruh form C1 dari saksi-saksi setiap TPS. Padahal dengan merekapitulasi seluruh data otentik form C1 merupakan hasil pilpres yang sesungguhnya, karena di form C1 juga sudah tercantum jumlah surat suara yang tidak terpakai, jumlah surat suara yang tidak sah.

Dalam mimpi saya pula, JK tidak pula mendapat dukungan yang solid dari DPD I dan DPD II. Bahkan terlihat dalam mimpi, salah seorang caleg dari Golkar yang sudah mendapat kursi di DPRD tingat II, sama sekali tidak menunjukan upaya keras untuk mensukseskan JK dalam pilpres 2009. Bahkan beberapa menyatakan pendapatnya, bagus pemilihan legislatif sekarang berdasarkan suara terbanyak, sehingga saya memungkinkan duduk di DPRD, dahulu kala saya berupaya keras dalam pemenangan pemilihan legislatif namun pemimpin pusat selalu meletakan saya pada nomor urut yang secara logika tidak memungkinkan mendapatkan kursi. Sekarang saya sudah aman, peduli amat dengan pilpres.

Begitulah mimpi-mimpi yang saya alami selama masa kampanye pilpres 2009, dan itu semua bukanlah kenyataan. Penyebutan nama bukanlah menunjukan data/kenyataan namun sekedar hadir dalam mimpi saya. Bukan saya bermaksud provokasi namun ini sekedar menceritakan mimpi yang saya alami dan sangat mengganggu aktivitas saya. Dengan menulis mimpi ini membuat saya terbebas dari gangguan mimpi-mimpi ini. Sekali lagi anggaplah tulisan ini sebagai cerita fiksi belaka.

Wallahu a’lam

Namun, mencermati ucapan selamat atas pemilu yang berjalan dengan baik, dari para petinggi negara seperti Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang menurut pendapat saya merupakan pemimpin “boneka” bentukan Amerika, membuat saya khawatir apakah mimpi-mimpi diatas adakah sebuah kenyataan ? Benarkah SBY juga “boneka” bentukan Amerika ? katakanlah bukan “boneka” namun “sahabat” ? Saya tidak berani menjawabnya karena saya sama sekali tidak mempunyai data.

Siapapun yang akhirnya terpilih sebagai presiden untuk periode 2009-2014, marilah kita tetap menjaga kedaulatan dan menjaga NKRI.

Allah memberikan karunia alam yang begitu luas di bumi Indonesia dititipkan pada penduduknya mayoritas muslim. Jikalau penduduknya tidak mensyukuri ni’mat, membuat kezaliman di muka bumi Indonesia dan tidak menegakkan kebenaran, maka akan ada bencana dan musibah yang akan berlaku. Percayalah.

Innalillahi wa inna ilaihi raaji’un, kemungkinan pemenang pilpres 2009 kali ini, menurut pendapat saya bukanlah yang terbaik, namun yang terpopuler dan “tercitra” baik. Layaknya sebuah acara “idol” di beberapa stasiun tv. Tim pemenang pilpres berupaya dengan segala cara untuk memenuhi persepsi rakyat banyak sehingga apa yang tampil di acara debat capres/cawapres menjadi tidak ada relevansi sama sekali dengan pilihan rakyat banyak.

Untuk itu perlu dikaji ulang pemilihan presiden secara langsung, karena kesiapan rakyat pemilih belum lah memadai. Lebih baik untuk kembali ke sistem perwakilan sesuai amanat Pancasila, bahwa Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Keputusan diwakilkan kepada yang ahli/berkompentensi dan juga bermoral baik. Lihat tulisan saya sebelumnya http://mutiarazuhud.wordpress.com/2009/05/25/kedaulatan/

Allah tentu mempunyai kehendak lain, misalkan dengan kejadian ini, maka berkuranglah beban tanggung jawab pa JK di akhirat nanti sebagai pemimpin negeri. Beban tanggung jawab akan ditanggung oleh pasangan SBY/Boediono nanti setelah dilantik. Beban tanggung jawab juga akan diemban oleh para pendukungnya yang telah menempuh upaya berbagai cara. Jikalau pasangan SBY/Boediono dalam kepemimpinan mereka kelak, ternyata tidak adil dan zalim maka para pendukung juga turut bertanggung jawab di akhirat kelak. Wallahu a’lam.

Point-point yang harus diperhatikan pemerintah kelak antara lain,

1. Bagaimana pemerintah melakukan pemerataan pendapatan agar indikator pendapatan penduduk perkapita sebesar 1.8 juta per bulan menjadi real/nyata, karena pada saat ini upah minimum regional rata-rata saja masih berkisar dibawah 1 juta per bulan. Apalagi pekerja-pekerja non formil atau setengah pengangguran mempunyai pendapatan yang berkisar 600 ribu per bulan atau 20ribu per hari. Indikator pendapatan penduduk perkapita terjadi dikarenakan kesenjangan pendapatan antra penduduk berpendapatan tinggi dengan penduduk berpendapatan rendah terlampau jauh.

2. Pemerintah kelak harus terus mendukung upaya KPK atau lembaga pengganti untuk memberantas korupsi. Juga terus berupaya peningkatan penegakan hukum oleh lembaga kepolisian dan kejaksaan. Keberhasilan kedua lembaga ini  ini merupakan alat ukur sesungguhnya bagi keberhasilan pemerintahan dalam mencegah dan memberantas korupsi bukanlah hasil kerja KPK sebagai indikator keberhasilan pemerintahan.

3. Sangat perlu memperhatikan implementasi dan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN yang seperti diamanatkan oleh UUD 1945 dengan perubahan. Menurut pendapat saya , anggaran yang cukup besar ini sangat rentan dari korupsi. Alokasi anggaran pendidikan yang sangat besar ini diamanatkan agar rakyat indonesia dapat memperoleh pendidikan dengan biaya relatif murah, untuk itu perlu sekali subsidi biaya pendidikan sampai perguruan tinggi. Sebagai contoh negara India, dengan jumlah penduduk berkali-kali lipat penduduk Indonesia, sangat mengutamakan subsidi biaya pendidikan bagi rakyatnya sampai jenjang perguruan tinggi, bahkan biaya trasportasi pelajar dan mahasiswa , masih dapat disubsidi oleh pemerintah. Sekarang sebagai contoh memasuki pendidikan SMA Negeri di kab. Bogor, biaya permulaan yang harus disiapkan rakyat Indonesia berkisar Rp. 1.5 juta s/d Rp. 2.5 juta bahkan bisa lebih. Belum lagi biaya transportasi, BP3 perbulan dan lain-lain. Apalagi biaya memasuki perguruan tinggi negeri yang memerlukan biaya yang sangat besar.

4. Pemerintah harus terus berupaya mengurangi hutang negara. Saat ini negara berhutang relatif untuk membayar hutang negara baik pokok maup;un bunga. Pemerintah harus terus berpupaya agar rakyat Indonesia dapat “menjemput” rezeki nya masing-masing. Agar mereka dapati kemandirian ekonomi yang kemudian berdasarkan pendapatan mereka akan sanggup membayar pajak yang merupakan penerimaan negara. Kecepatan penambahan hutang negara sebesar Rp. 400 T (400 ribu Milyar) dalam tempo 5 tahun merupakan penambahan hutang negara yang luar biasa besar. Indikator pendapatan penduduk per kapita sebesar Rp. 1.8 juta perbulan yang sesungguhnya tidak nyata, janganlah menjadi patokan sebagai kesanggupan membayar hutang atau menambah hutang baru. Jikalau diperlukan ajukan peninjauan kembali hutang atau pemunduran jangka waktu agar alokasi APBN untuk pembayaran pokok dan bunga hutang negara, sebagian bisa dialihkan untuk pembangungan dan perawatan infrastruktur. Marilah pemerintah mengupayakan rakyat Indonesia menjadi “produsen” bukannya menjadikan “konsumen” bagi pihak asing maupun kaum kapitalis.

Foto door Freek Colombijn

Freek Colombijn doet verslag vanuit Indonesië.

Op dinsdag 8 juli zijn de Indonesische presidentsverkiezingen. Decennia lang waren verkiezingen in Indonesië schijnvertoningen, waarbij de winnaar van te voren vaststond. Sinds de val van Soeharto in 1998 is er in rap tempo een echte democratie ontstaan, waarbij de verkiezingen er toe doen. De kiezers zijn even snel politiek bewust geworden en daarom zijn de campagnes veel meer inhoudelijk geworden. Eerder dit jaar waren er al spannende parlementsverkiezingen, maar de presidentsverkiezingen zijn wellicht nog belangrijker door de grote uitvoerende macht van de president. Terwijl de kiezers gewend zijn geraakt aan de echte democratie, lijken de kandidaten soms nog te moeten wennen aan hun nieuwe rol.

Een nieuw fenomeen zijn de verkiezingsdebatten op televisie tussen de drie presidentskandidaten of tussen hun beoogde vicepresidenten. De debatten worden vervolgens in de kranten uitgebreid nabesproken. Een algemeen oordeel is dat de debatten teleurstellend, of beter gezegd ronduit saai zijn. De kranten nemen daarbij de Amerikaanse presidentsverkiezingen als voorbeeld. In Indonesië kan een debat moeilijk scherp worden, door de diepgewortelde norm dat men altijd de ander gezichtsverlies moet besparen. Een scherpe discussie wordt nog moeilijker, wanneer, zoals laatst gebeurde, de vicepresidentskandidaten gevraagd werd de positieve kanten van de tegenstanders te noemen. Zo kregen ze natuurlijk niet de kans een statement te maken.

Tot 1998 werd de president door het parlement gekozen en toen ging het erom succesvol te netwerken en tegenprestaties in ruil voor een stem te beloven. Deze strategie was voldoende om de steun van een paar honderd parlementariërs te verwerven, maar werkt niet meer nu de president rechtstreeks door het hele volk wordt gekozen. De kandidaten kunnen onmogelijk alle kiezers rechtstreeks bereiken en het imago van de kandidaten is van doorslaggevend belang geworden. Daar wordt dus hard aan gewerkt. De zittende president Susilo Bambang Yudhoyono (of SBY) draagt uit niet corrupt te zijn en staatsmanschap te bezitten. Zijn belangrijkste uitdager, Megawati, staat voor steun voor het gewone volk.

Zichtbaarheid is belangrijk. SBY opende vorige maand officieel de nieuwe brug tussen de stad Surabaya en het eiland Madura. Deze Suramadu brug is de langste van Zuidoost Azië en een pronkstuk van de ontwikkeling van het land. De opening werd door de president natuurlijk gebruikt als verkiezingsstunt. Maar de derde presidentskandidaat, Yusuf Kalla (die nu nog de zittende viceprecident van SBY is), was zijn baas voor. Een dag voordat SBY kwam, was Jusuf Kalla in Surabaya zogenaamd om de voorbereidingen voor de opening te inspecteren. Daarbij stak hij natuurlijk de brug alvast over.

Prabowo Subianto, running mate van Megawati, stond vooraan toen de piloot van een gecrashte legerhelikopter met militaire eer werd begraven. Daarmee onderstreepte deze oud-militair publiekelijk zijn nauwe band met het leger. Veel mensen zijn echter nog niet vergeten dat hij als dienstdoend officier in 1998 een vijftal demonstrerende studenten zonder een spoor liet verdwijnen. Dat hij datzelfde jaar net van een militaire staatsgreep kon worden afgehouden en eerder verantwoordelijk was voor de dood van honderden, zo niet duizenden, burgers in Oost-Timor en Aceh lijkt er minder toe te doen.

De kandidaten maken ook campagne in televisiespots en in kranten. Internet is nog niet belangrijk, omdat dit medium een flink deel van de kiezers niet bereikt. Men maakt wel gebruik van beproefde methoden, zoals het ophangen van vlaggen en het gratis uitdelen van T-shirts met de afbeelding van de kandidaten. Megawati deelt ook gratis plastic zeilen uit waarmee voedselstalletjes op straat tegen zon en uitlaatgassen kunnen worden afgeschermd. De ondernemer kan naast haar beeltenis de naam van zijn of haar zaak laten drukken (foto). Andere oude methodes lijken uit te zijn. Ik heb nog niet gezien dat aanhangers in een optocht van auto’s en motoren (met afgeschroefde knalpot om zoveel mogelijk lawaai te maken) door de stad rijden. Het schijnt ook minder gebruikelijk om gratis rijst en bakolie uit te delen; mensen namen de waren wel aan, maar stemden evengoed op de tegenpartij.

Daarnaast worden de mensen opgeroepen om vooral toch te gaan stemmen. In een hoekje van het TV scherm kan nu bijvoorbeeld opeens een banner verschijnen dat het nog zoveel dagen tot de verkiezing is. Maar volgens mij is de bevolking volkomen doordrongen van het belang van de verkiezingen. Wie ik er ook naar vraag, zij of hij heeft er een mening over.

Freek Colombijn is afdelingsvoorzitter van de afdeling Sociale en Culturele Antropologie aan de VU. Hij is op dit moment in Indonesië voor veldwerk. Zijn vorige bericht uit het veld ging over jeugdige romances.

Presidential national election is up ahead on July 8th 2009, folks. However, I’ve heard many from my colleagues and friends that they are not going to elect anyone as their next leader of Indonesia or in our term, they are a ‘Golput’. Honestly, this comment is quite a mind-boggling one for those who live in Indonesia as a citizen of Indonesia.

I understand that vote is a right not a must, but think about it this way, if all people are thinking the same as what you thought, then who will lead our country? Won’t the condition be worse than actually vote a crap candidate? I’ve watched one of Michael Moore film which he intentionally register a ficcus tree as a representative for a certain region. Surprisingly, the ficcus tree won the election cause most people just fade up with the dimwitting quality of their representatives.

Well, I do appreciate Michael Moore approach of justice and revealing the corruption that is in the government entity, but registering a ficcus tree as a symbol of protest is not the answer to a better solution. And so as being a Golput. You aren’t doing any favor to the advancement of Indonesia nor finishing Indonesia problems. All you do is you ran away and be quiet, taking no action whatsoever which may lead to worse condition.

If you really do love this nation and want it to thrive, you’ll search for a better candidate, get to know him and let it known to other friends who don’t know. Educate them that eventhough vote is a right, it is a very critical issue since Indonesia’s future is on the hand of the next leader and without a leader, this nation will fall apart. Whether or not the candidate is dislikeable to your vision, just pick the candidate that is less worse than the others. It is then the responsibility of the people to observe the government work not to derail from what he has promised.

I also heard from one source that direct voting is a sense of degrading in democracy practice since nobody is adopting this practice anymore. They say that representative vote is the best practice to a democratic country, just like in the United States. Well, I say “screw you”. Even the citizen in the United States are shouting “One man, one voice” since representative vote is injustice which a person can have different voting power in practice. Our nation has the best democracy practice and it is an advancement. It has achieved the pinnacle of democracy and don’t dare to lead us the new order again.

Anyway, I declared Golput is a coward act and I’m sick of cowards, always blabbering of how unsatisfying things are without ever do anything to make the nation better. They are just a bunch of ignorant who can’t get the picture of how crucial democracy practice is. Make this year a different one guys, stop being a Golput now!

OK, this post is the continuation of the previous post “The President National Election Campaign Conclusion“. In that post, I question Mr. JK – Wiranto next move of countering the one cycle of election that SBY – Boediono campaign group suggested which could save 3 trillion rupiahs.

Turns out, Jusuf Kalla answered my question on a debate programme in a private TV network. He brilliantly launched a rebuttal, saying that “Sure it will save us 3 trillion rupiahs to held a one cycle presidential election. Maybe we could save 25 trillion rupiahs by not having an election at all?”. My reaction was an astonishing grin and a slap on my head “Damn, he’s cool!”. I never had in my mind that the answer that JK uttered is actually a silencer debate.

JK also commented “So, you value the nation democracy based on monetary value, Sir?”. Damn, another silencer which I’m pretty sure that is the right and killer answer. To be honest, this man is dangerously smart, guys. I now know why I pick him as the next leader and now I’m convinced that he will be a great leader.

So, what did Mr. Susilo Bambang Yudhoyono answered? He answered, “That campaign was not from me. It was illegal”. That answer was a jaw-breaking on, honestly. A candidate of president is not responsible of the publicity that he has in the mass media? So I guess, when a SBY fan broadcast a mockery of other candidates in a TV network, you are not going to stop him? Whether or not that campaign is from you, the people only know that info is from you. And to say that campaign is illegal just when the debate starts is just a repulsive action.

It means that all that time, you are agreeing with the particular campaign that is broadcasted in the TV. Or do you never watch television Mr. SBY?

Anyway, thank Mr. JK for answering my doubt and again, best wishes for the presidential national election.

With the presidential national election coming up on July 8th 2009, I got to say that it’s been a roller coaster ride for me in deciding who I will choose as the next president and vice president for 2009-2014 period.

Initially, my choice was Jusuf Kalla – Wiranto. I’ve already discussed why I choose them as the next leader of Indonesia in the previous post and I’m like “That’s it, I’m going to choose them on July 8th”.

However, up until this day, I’m a little bit repulse by the campaign strategy that JK – Wiranto had. It seems that they employ negative campaign against other candidates, especially SBY – Boediono. Well, these negative campaigns are not publicised in the mass media and I’ve only seen them on the streets which probably the people who erect that banner might’ve not come from the official campaign party. Also to be fair, other candidates were also launching their own negative campaign, especially Megawati – Prabowo, who publicised it to the TV, saying that we can’t survive if we elect the same new government as of now.

However, JK – Wiranto should know that they are an underdog now and it will do them no benefit to launch negative campaigns against other candidates. Organize your publicity, Sir, because you need to gain as much sympathy as you can gain. You already hook me up with Youth Loan for Entrepreneurship plan, now it’s time to let people know that you are a humble person.

JK – Wiranto, by far you are the loudest candidate which call for economic market improvement for countering the next year crisis, which in fact a good solution for this crisis. However, you need to gain publicity as fast as you can. Stating a briliant plan for your term of presidency is not enough to get you elected.
You should’ve gone for trivial matters to gain good impression swiftly. Finishing the Lapindo mud victims complains and demands would be a start, I wonder how you skipped that?

Mr. Jk – Wiranto, I really am supporting for you to be the next leader of Indonesia, but it seems SBY – Boediono understood how to get attention quickly. Remember their campaign of employing only one cycle of election? That is a brilliant way to say that there is no need to waste budget on two times election and honestly, I was amazed that SBY – Boediono had one common idea as I do. So, what are you going to do now Mr. JK – Wiranto? Best wishes for the presidential national election.

Sumber:

http://groups.yahoo.com/group/syiar-islam/message/23176

Amanat Ummat Islam untuk JK-Wiranto

Setelah Muhammadiyah, NU, FPI, dan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) mendukung JK-Wiranto, Forum Umat Islam (FUI) juga menyampaikan Amanatnya kepada JK-Wiranto.

Di antara amanatnya:
- Menjaga akidah umat dengan memberantas berbagai aliran sesat
- Memperjuangkan penerapan syariah
- membangun sistem ekonomi syariah; menghentikan sistem kontrak karya
pertambangan; nasionalisasi aset-aset strategis; menghentikan privatisasi BUMN, mengembangkan industri strategis, mengembalikan sumberdaya alam kepada perusahaan umum milik negara; serta menggerakkan sektor riil sebagai basis perekonomian.

Kenapa para ulama Ormas Islam tersebut mendukung JK-Wiranto? Mungkin karena kedua orang itulah yang rajin mendatangi ulama dan menghormatinya. Entah apa ada calon lain seperti itu. Selain itu ada pula calon lain yang tidak memilih cawapresnya dari kalangan Islam meski beberapa petinggi parpol Islam jadi marah-marah karenanya. Itu semua terlihat jelas di TV-TV Nasional.

Mudah-mudahan siapa pun yang terpilih mampu menjalankan amanat tersebut dan tidak membiarkan kekayaan alam Indonesia dinikmati asing.

Wassalam

Piagam Umat Islam

Sekitar seribuan orang akan hadir di acara deklarasi Piagam Umat Islam antara Forum Umat Islam (FUI) dengan capres Jusuf Kalla di gedung Daarul Aitam Jakarta Pusat. Rencananya, deklarasi akan dilaksanakan hari ini (Jumat 3/7) jam 2 siang dan dihadiri beberapa tokoh ormas Islam.

Selebaran Piagam Umat Islam tersebut sudah disebar di beberapa masjid di
Jakarta. Isi dari piagam tersebut menitipkan amanah umat Islam kepada Capres HM Jusuf Kalla dan Cawapres Wiranto untuk melaksanakan amanat sebagai berikut:

1. Menjaga akidah umat dengan memberantas berbagai aliran sesat dan menyesatkan, seperti Ahmadiyah, menanggulangi penyebaran pemikiran yang menyimpang seperti sekularisme, pluralisme dan liberalisme; serta berbagai tindakan yang menista agama.

2. Memperjuangkan penerapan syariah dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara secara konstitusional dalam berbagai bentuk; mempertahankan perda-perda syariah yang sudah diberlakukan; serta mendukung lahirnya perda-perda syariah di berbagai daerah.

3. membangun sistem ekonomi syariah; menghentikan sistem kontrak karya
pertambangan; nasionalisasi aset-aset strategis; menghentikan privatisasi BUMN, mengembangkan industri strategis, mengembalikan sumberdaya alam kepada perusahaan umum milik negara; serta menggerakkan sektor riil sebagai basis perekonomian.

4. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan umat; membangun sisten kesehatan gratis bagi seluruh rakyat; membangun sistem pendidikan berbasis iman dan takwa, mengalokasikan anggaran pendidikan secara penuh dan mewujudkan pendidikan gratis bagi rakyat, serta memajukan sekolah-sekolah Islam baik negeri maupun swasta.

5. Menentang intervensi asing dalam politik, ekonomi dan berbagai aspek
kehidupan masyarakat Indonesia, membersihkan pemerintah Indonesia dari kaki tangan imperialis, serta menolak pendirian pangkalan militer negara asing di wilayah Indonesia.

Piagam Umat Islam ini ditandatangani pada tanggal 2 Rajab atau 25 Juni 2009. Di antara yang menandatangi adalah sekjen FUI, Muhammad Al Khaththath. mnh
http://www.eramuslim.com/berita/nasional/piagam-umat-islam.htm

Muhammadiyah, NU, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), dan FPI Dukung JK-Win

Isyaratkan Dukung JK-Wiranto
Din: Muhammadiyah Tak Kenal Istilah Netral
Gunawan Mashar – detikPemilu

Jakarta – Pengurus Pusat Muhammadiyah semakin mengisyaratkan mendukung pasangan JK-Wiranto.. Saat JK menghadiri peresmian Gedung Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ciputat, Banten, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak para hadirin untuk mendoakan JK-Wiranto.

“Warga Muhammdiyah berdoa agar Pak Jusuf Kalla dapat ridho untuk memimpin bangsa ini ke depan,” kata Din saat dalam pidato sambutannya, Jumat (3/6/2009). Din juga menyebut doa orang Muhammadiyah itu makbul.

“Kita tidak mengenal istilah netral, karena kita harus menentukan pilihan.
Karena kalau netral berarti golput,” tambahnya.

Terkait pilihan itu, Din mengatakan, warga Muhammadiyah akan memilih yang memperhatikan keberadaan ormas Islam tersebut.

“Muhammadiyah membuka peluang bagi capres-cawapres yang mau datang ke Muhammadiyah, dan satu-satunya yang datang adalah Pak Jusuf Kalla dan Pak Wiranto. Dan saya yakin cuma mereka saja yang datang,” bebernya.

Sebelumnya, Din juga menyebut bahwa dalam diri Jusuf Kalla juga mengalir darah Muhammadiyah lewat ibunya, Athirah Kalla, yang adalah pengurus Aisyah, bagian Muhammadiyah yang mengurusi masalah perempuan. Selain itu, lanjut Din, mertua JK juga adalah tokoh Muhammadiyah di Sumatera Barat.

Dalam kesempatan itu, Din juga membacakan 9 kriteria bagi capres-cawapres
pilihan Muhammadiyah, antara lain mempunyai watak kenegarawanan dan akomodatif serta aspiratif terhadap umat Islam.
( lrn / nrl )
http://pemilu.detiknews.com/read/2009/07/03/102507/1158337/700/din-muhammadiyah-\
tak-kenal-istilah-netral

Rabu, 23 Juni 2009
MAKLUMAT FPI TENTANG PEMILIHAN PRESIDEN RI 2009

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, setelah melalui Musyawarah Pimpinan DPP-FPI dengan pertimbangan syar’i, maka secara tulus dan ikhlas DPP-FPI menyerukan seluruh umat Islam dan segenap anak bangsa untuk mendukung, memilih dan memenangkan dalam Pilpres 2009 pasangan Capres – Cawapres RI :

H.M. YUSUF KALLA – H. WIRANTO

dengan menitipkan amanat :

JAMINAN KEBEBASAN MENJALANKAN IBADAH DAN SYARIAT BAGI TIAP AGAMA SESUAI DENGAN AJARANNYA MASING-MASING

&

PELARANGAN SEGALA BENTUK PENISTAAN DAN PENODAAN TERHADAP AGAMA APA PUN
http://www.fpi.or.id/

Ulama NU Jatim Sepakat Dukung JK-Wiranto
Rita Ayuningtyas

Rabu, 1 Juli 2009 | 20:14 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Imam Prihadiyoko

JOMBANG, KOMPAS.com — Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Mutawakil Alala mengungkapkan, para ulama NU sudah sepakat untuk memberikan dukungan pada capres JK-Wiranto.

“Keputusan itu dibuat dalam sebuah pertemuan para ulama dan kiai sepuh NU,” ujar Mutawakil Alala ketika ditemui di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, Rabu (1/7) petang.
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/07/01/20144716/Ulama.NU.Jatim.Sepakat.D\
ukung.JK-Wiranto

Kiai Kultural NU Bersatu Dukung JK

JAKARTA- Sebanyak 20 kiai kultural NU (Nahdaltul Ulama) menyatakan dukungan kepada duet capres-cawapres, M Jusuf Kalla (JK) dan Wiranto. Dukungan itu dimanifestasikan dengan pernyataan terbuka dalam bentuk iklan di sebuah media cetak legendaris di kalangan tokoh dan warga NU, Duta Masyarakat , edisi Jumat (19/6).
Di antara kiai NU kultural yang mendukung duet JK-Wiranto adalah KH Abdullah Faqih, pimpinan Pondok Langitan Tuban. Ada pula KH Mutawakkil Alallah, Ketua PWNU Jatim; KH Chotib Umar, pimpinan Pondok Raudhlatul Ulum Jember; KH Muchit Muzadi, salah satu deklarator PKB dan kakak kandung Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi; KH Sofyan Miftah dari Situbondo, KH Zainuddin Djazuli, pimpinan Pondok Ploso Kediri, dan banyak kiai lainnya.

http://www.radarjogja.co.id/berita/utama/4223-kiai-kultural-nu-bersatu-dukung-jk\
.html

18 Juta Anggota Jemaah Majelis Taklim se-Indonesia Dukung JK-Win
LIN

Senin, 22 Juni 2009 | 17:03 WIB

BEKASI, KOMPAS.com — Pasangan capres-cawapres Jusuf Kalla dan Wiranto mendapat dukungan sekitar 18 juta ibu yang tergabung dalam majelis taklim di seluruh Indonesia pada Pilpres 8 Juli 2009.

Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Tuti Alawiyah di sela-sela
kampanye dialogis cawapres Wiranto di Bekasi, Senin (22/6), mengatakan, dukungan bulat tersebut dikristalkan pada saat Rakernas BKMT yang diikuti pengurus dari 31 provinsi di Indonesia.
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/22/17032083/18.juta.anggota.jemaah.m\
ajelis.taklim.se-indonesia.dukung.jk-win
http://kabarislam.wordpress.com/2009/07/03/muhammadiyah-nu-badan-kontak-majelis-\
taklim-bkmt-dan-fpi-dukung-jk-win/

Bo Baldersons hemliga identitet förblir orörd, det har gått 40 år skriver DN. Några har försökt att röja den men hemigheten står sig fortfarande. Idag med bloggande och alla andra tänkbara källor till bland annat skrivet innehåll minskar avsändarens roll som varumärke även om det naturligtvis finns undantag. Internet blir som en flod i vilken man aldrig kan stiga ned två gånger. Informationen får ett eget kretslopp där återvinning och kommentarer snart inte går att skilja från “källtexter”.

SvD

Janji JK bagi Rakyat Indonesia

Kompas hari ini 1 Juli 2009 hal 33,
“Muhammad Jusuf Kalla, Sudah Kaya, Cari Apa Lagi”

Jawaban beliau,
“Tidak. Saya sudah cukup mampu untuk tidak mengambil apapun kekayaan dari negeri ini. Bersama pa’ Wiranto, saya tidak mencari keuntungan apa-apa. Saya hanya mau bekerja, mencari kemuliaan dan kehormatan rakyat. Bukan kemuliaan dan kehormatan saya. Saya tidak mau meninggalkan bangsa yang kurang kehormatannya karena kurang mandiri di bidang ekonomi.”

Sungguh sebuah “kontrak politik” yang jauh bernilai dibanding “kontrak politik”  capres lainnya, dan yang itupun baru sebatas kepada partai politik pendukung saja,  kepentingan elite / petinggi partai.

Alhamdulillah, sungguh rakyat Indonesia cukup dengan memegang perkataan/ janji beliau ini, sudah bisa yakin untuk memilih JK. Karena pa JK, Insyaalllah satu kata dengan perbuatan.

Kapan lagi kita bisa bebas dan merdeka, dari penjajahan ekonomi secara tidak langsung dari kaum kapitalis dan pihak asing ?

Jangan mau kita diadu domba oleh pihak asing ataupun pihak-pihak yang
menginginkan negeri ini bangkrut.

Marilah kita bangkit dan bersatu padu bersama pemimpin yang mau memuliakan rakyatnya.
Amin