Gayus asli dan 'mirip' (sumber Kompas.com)

Orang mirip Gayus nonton pertandingan Tenis di Bali! Apa istimewanya? Kan cuma mirip. Sama dengan kasus video porno nan heboh itu. Saat pertama kali terbongkar, para pelakunya sepakat berkilah, itu bukan saya, cuma mirip. Waktu yang membuat semuanya jadi jelas. Ariel dan Luna tak bisa berkilah. Tapi itu setelah adanya pengakuan dari Cut Tari yang mengakui dia adalah salah satu pelaku video panas itu.

Tapi cerita yang ini pasti beda, karena yang dituding mirip itu adalah Gayus Tambunan, terdakwa kasus mafia pajak yang mencengangkan banyak pihak dengan rekeningnya yang mencapai puluhan Milyar itu. Gayus yang eks pegawai Ditjen Pajak saat ini tengah menjalani persidangan kasusnya. Ia juga sedang ‘menginap’ di rutan Mako Brimob Kelapa Dua.

Semula saya tak percaya dengan kabar itu. Tapi setelah menyandingkan foto Gayus dari berbagai sumber dengan hasil jepretan fotografer Kompas, Agus Susanto, saya pun hakkul yakin, itu adalah Gayus Tambunan. Saya tak perlu meminta jasa anggota DPR Roy Suryo hanya untuk memastikan kebenaran seorang Gayus di Bali itu. Gayus Bali memiliki kemiripan yang identik di semua bagian wajahnya. Perhatikan saja bentuk bibir, dagu, mata, alis, dan hidungnya. Bahkan saat hidungnya mengembang pun sama persis.

Lalu, kok bisa seorang tahanan jalan-jalan di luar, bahkan sampai melintasi pulau untuk nonton pertandingan Tenis?  Ihwal tahanan bisa bebas berkeliaran di luaran memang bukan cerita baru. Selama ini kita kerap disuguhi ‘drama’ bantah-membantah soal seorang tahanan yang bebas berkeliaran di luaran. Aparat hukum selalu berkilah jika disodori isu tersebut. Namun, kali ini bukti foto Gayus dengan rambut palsunya di Bali adalah bukti otentik tak terbantahkan.

Mabes Polri sepertinya tak satu suara saat dimintai tanggapannya seputar kaburnya Gayus. Di pagi hari mereka membantah, tak mungkin orang di foto itu adalah seorang Gayus Tambunan. Karena foto itu adalah kejadian di hari Jum’at, sementara menurut Polri Gayus memang izin berobat pada Sabtu pagi dan sudah pulang di sore hari.

Belum bisa meyakinkan publik, di sore hari Kadivhumas Mabes Polri Irjen Polisi Iskandar Hasan mengatakan, bisa saja Gayus pergi ke Bali pagi dan pulang sore. Iskandar menduga, Gayus berkompromi dengan polisi pengawalnya atau juga dengan Kepala Rutan Brimob. Info yang aneh, Polri sepertinya malu-malu mengakui bahwa mereka kebobolan dengan menyampaikan informasi yang membuat blunder.

Hingga kini kabarnya Polri sudah memeriksa sejumlah polisi penjaga Rutan serta pengawal Gayus saat pergi berobat. Tapi apapun hasilnya, ini adalah tamparan keras buat Kapolri yang baru Timur Pradopo. Belum sebulan menjabat, ia sudah dipermalukan oleh anak buahnya sendiri.

Saya menduga ada ‘uang’ dibalik kaburnya Gayus dari selnya. Kalau tidak, mana mungkin ia bisa bebas berkeliaran dari Depok ke Bali. Saya tak yakin ‘pelarian’ ini hanya merupakan ide Gayus seorang, ini pasti melibatkan aparat dan juga orang dekat Gayus. Ternyata uang korupsi milik Gayus benar-benar tak berseri. Dari balik jeruji ia bebas mengatur hidupnya, dan bahkan bisa membeli aparat.

Jangan-jangan sebelum ini ternyata ia tak tinggal di tahanan… Who knows???

Ada sindiran yang berkembang di kalangan kepolisian hari-hari ini. Entah siapa yang memulainya. Jika selama ini Kapolri sering disebut dengan TB-1 (Tri Brata 1), maka besok-besok, yang ada adalah SBY-1. Tentu tidak perlu lagi ditanya kepanjangan dari singkatan tersebut.

Kiranya, sindiran itu berangkat dari besarnya kontribusi Presiden SBY dalam rangka menjadikan Timur Pradopo sebagai Kapolri. Bayangkan, SBY memilih nama di luar calon yang diajukan. Selanjutnya, calon itu kemudian diberikan tambahan bintang secara mendadak, walau sang kandidat belakangan ini tidak cukup moncer di mata masyarakat mengingat masih berutang banyak kasus.

Tak cukup dengan itu, semua pembantu presiden juga diminta menyosialisasikan Timur Pradopo sebagai Kapolri baru. Terakhir, partai-partai pendukung presiden diminta untuk menyanyikan paduan suara berjudul “setuju” saat pertemuan uji kelayakan calon kapolri. Luar biasa.

Dalam kaitan itu, beberapa orang, termasuk penulis, meramalkan bahwa saat menjabat nanti, persoalan independensi Polri (khususnya terhadap pemerintah) adalah yang paling krusial. Diperkirakan, sindiran TB-1 menjadi SBY-1 bukan hanya sindiran karena Timur Pradopo pasti akan amat loyal kepada pemerintah, khususnya SBY, yang telah memberinya anugerah jabatan.
Boleh jadi, apa pun akan dilakukan Kapolri mendatang jika diminta Cikeas.

Secara sinis, kita lalu bisa menduga, hal pertama yang akan dilakukan Kapolri mendatang adalah menyisipkan tambahan “kecuali diminta Presiden” pada setiap pernyataan bahwa Polri adalah organisasi yang otonom dan independen selaku penegak hukum.
Semoga hal itu tidak menjadi kenyataan.

SBY Pemenang
Penulis berpendapat, tidak banyak dari kita yang menyadari bahwa dibalik rame-rame pemilihan Kapolri kali ini, sebenarnya Presiden SBY-lah yang tampil sebagai pemenang. kepada publik, media massa ramai-ramai menyajikan fenomena di mana dua calon yang diajukan Kapolri Bambang Hendarso Danuri kepada presiden nampaknya tidak “dibeli” oleh presiden. Ini terlihat dari lamanya waktu yang digunakan untuk menentukan sikap.

Sementara itu, terkait pilihan yang tak kunjung jatuh, masyarakat dan khususnya parlemen pun ter-belah. Ada yang mendukung Komjen Nanan Sukarna dan ada pula yang mendukung Komjen Imam Soedjarwo. Suatu situasi yang logis, memang. Melihat itu, presiden melalui Menkopolhukam Joko Suyanto menyatakan bahwa karena sudah terjadi polarisasi, maka presiden tidak ingin Polri terpecah.

Menurut dugaan penulis, polarisasi itu memang dikehendaki mengingat hal itu menjadi alasan untuk, pada akhirnya, tidak memilih keduanya. Tambah lagi, yang akhirnya dipilih adalah calon baru, yang sebenarnya sudah dibidik sejak lama namun presiden kesulitan memunculkannya mengingat presiden terganjal mekanisme di mana calon Kapolri diusulkan oleh Kapolri dengan sepengetahuan Komisi Kepolisian Nasinal (Kompolnas). Dengan alasan deadline mendesak, telah ditemukan alasan yang sahih guna memilih calon yang baru dan mengenyampingkan keduanya.

Masalahnya, walau SBY tampil sebagai pemenang dari hingar-bingar ini, sebenarnya terdapat implikasi yang dikemudian hari bisa menjadi “beban” SBY. Tidak usah menunggu lama-lama, sekarang saja sudah ada yang mengatakan bahwa Timur itu “calon karbitan”. Atau, julukan bahwa SBY-lah yang menanggung “dosa turunan” Timur. Sebaliknya, ketika Timur kelak menghadapi banyak persoalan dan dianggap tidak mampu, maka, kemungkinan, kilah bahwa dirinya hanya menjalankan tugas, bisa saja muncul. Ujung-ujungnya, SBY pula yang terbebani.

Sekali lagi, semoga saja tidak demikian yang terjadi.

“Fit and Proper Test”
Penulis menduga, akan ada anggota DPR Komisi III yang bertanya dengan spirit yang penulis ketengahkan pada bagian sebelumnya, saat uji publik pekan ini. Pertanyaan yang diajukan bisa saja demikian tajam, sehingga Timur akan terpojok untuk mengatakan bahwa “dirinya hanya menjalankan perintah Presiden.” Jika pernyataan itu sempat muncul, alhasil anggapan yang dikemukakan selama ini menjadi benar bahwa Polri ke depan, adalah Polri yang betul-betul di bawah bayang-bayang kekuasaan.

Katakanlah Timur bisa menjawab, maka akan muncul pula pertanyaan dan sanggahan yang berada pada level kasus-kasus. Sebutlah kasus rekening gendut perwira tinggi Polri, Bank Century, HKBP Ciketing, penganiayaan aktivitas ICW dan bentrokan berdarah di Jalan Ampera.
Tidak mudah menjawab kasus-kasus tersebut secara memuaskan mengingat selalu ada bagian permasalahan maupun solusi yang berada di luar ranah Polri. Namun DPR umumnya tidak mau menerima alasan seperti itu, sehingga jalan satu-satunya bagi Timur adalah mengadakan diplomasi supaya penanya puas walaupun permasalahan tidak tuntas.

Yang agak sulit untuk dielakkan secara diplomatis adalah pertanyaan tentang masa lalu Timur, khususnya terkat dengan kinerja dia semasa menjadi Kapolres Jakarta Barat saat terjadi kasus Trisakti 1998.
Apabila Timur bicara apa adanya, penulis memperkirakan akan muncul kontroversi baru mengingat ketika itu, sebagai penanggungjawab lapangan, Timur sebenarnya berada dalam situasi terjepit untuk mengambil keputusan sendiri. Tetapi, kalau Timur dalam jawabannya mengambil alih semua tanggungjawab, itu juga merupakan neraka baginya karena dengan demikian cap sebagai “pelaku kejahatan HAM berat”, minimal versi masyarakat, akan dilekatkan pada sang calon kapolri ini.

Kembali, semoga saja kekhawatiran tersebut tidak terjadi. (Adrianus Meliala/Kriminolog)

Maksudnya tentu jelas, dalam hal ini kita harus memperhatikan suatu berita di media siapa yang membuat. Apakah si pembuat berita layak dipercaya sebagai sumber berita? Apalagi kalau berita itu bersumber dari sumber resmi, kita justru harus berhati-hati, karena bisa jadi itu sudah dibungkus dengan “pencitraan”.

Dalam hal SBY batal ke Belanda, di media massa yang tersiar memang berita resmi. Beliau batal karena adanya tuntutan dari perwakilan RMS yang dimasukkan ke pengadilan lokal di Den Haag-Belanda. Apakah beliau takut ditangkap? Entahlah. (Anda juga bisa baca tulisan saya di Kompasiana kemarin, baca di sini).

Namun yang jelas, tindakan SBY itu telah membuat kecewa banyak pihak di Belanda, termasuk pemerintahnya. Di sini, meski di dalam negeri sejumlah tokoh mendukung keputusan itu, namun ini adalah masalah hubungan bilateral dengan negara lain. Citra kita yang sudah negatif di luar negeri bisa tambah negatif. Agar SBY tetap berkunjung ke negerinya, hari ini tersiar berita bahwa pemerintah Belanda telah melarang penangkapan kepada SBY dan pengadilan pun menolak gugatan dari perwakilan RMS itu.

Namun “gosip politik” yang santer terdengar di dalam negeri ada sejumlah penyebab, walau tentu tak bisa dibuktikan kebenarannya. Salah satunya terkait dengan pengajuan calon Kapolri “alternatif” Komjen Pol. Timur Pradopo secara mendadak sehari sebelum SBY rencananya berangkat ke Belanda. Bahkan lebih jauh ada yang mengatakan Presiden kuatir “dikudeta”. Untuk yang terakhir ini, saya yakin terlalu berlebihan. Karena tentu saja militer dan polisi Indonesia berbeda dengan negara lain. Dulu pun Polri di tahun 2001 sempat dikecewakan oleh Presiden Abdurrahman Wahid saat terjadi ‘pergantian paksa’ Kapolri dari Jenderal Pol. Suroyo Bimantoro kepada Jenderal Pol. Chairuddin Ismail. Tapi tidak terjadi tindakan pemberontakan apalagi kudeta. Walau baru saja Presiden Rafael Correa dari Ekuador harus menghadapi pemberontakan polisi di negaranya, tentu tidak ada kekuatiran serupa di sini.

Jadi, apabila masalahnya memang “harga diri bangsa”, tentu tindakan SBY patut dipuji. Walau efek sampingannya justru memberikan “promosi gratis” bagi RMS yang anggotanya cuma segelintir itu. Ditambah lagi kesan SBY yang dianggap “penakut”.

Semoga saja ke depannya Presiden dan jajarannya bisa mempertimbangkan segala tindakan kenegaraan sebaik-baiknya. Sehingga tidak perlu terjadi polemik menghabiskan energi di masyarakat.

Jujur saja, saya heran, kenapa berita ‘menghilang’nya Kapolri dipermasalahkan begitu besar. Awalnya adalah saat ia tidak muncul di acara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Polri pada hari Jum’at (13/8).  Ada sejumlah keterangan berbeda muncul perihal ketidakhadirannya. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol. Edward Aritonang mengutarakan bahwa Kapolri sedang tugas luar terkait pengamanan Pilkada, puasa dan lebaran. Namun ia menolak menjelaskan ada di mana dan dengan siapa Kapolri bertugas. Sementara Wakadiv Humas Mabes Polri Kombes Pol. I Ketut Untung Yoga Ana mengatakan Kapolri dipanggil mendadak untuk rapat dengan Presiden SBY.

Makin aneh saat Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha dan Menko Polkam Djoko Suyanto membantah bahwa Kapolri bertemu Presiden. Padahal, alasan itu sempat mengemuka hingga membatalkan acara sertijab yang penting itu. Yang menjadi permasalahan, Kapolri ternyata tidak mewakilkan kehadirannya pada Wakapolri. Malah dalam acara pengukuhan Paskibraka hari Minggu (15/8), ketidakhadiran Kapolri diwakili oleh Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Nanan Sukarna selaku Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, bukan Wakapolri Komjen Pol Jusuf Manggabarani. Toh semua kontroversi itu lenyap begitu hari ini Kapolri muncul dan mengatakan ‘menghilangnya’ dirinya adalah “di luar kemampuan manusia”. Merujuk pada pernyataan penasehat Kapolri Dr. Kastorius Sinaga, ternyata Kapolri sedang sakit. Memang hal itu “di luar kemampuan manusia” ya?

Tentu saja berita ‘menghilang’nya Kapolri dikait-kaitkan dengan berbagai isyu yang menerpa Polri. Termasuk di antaranya kesimpang-siuran mengenai ada-tidaknya rekaman pembicaraan antara Ari Muladi dan Ade Rahardja, dalam kasus dugaan penyuapan kepada pimpinan KPK Chandra M.Hamzah dan Bibit Rianto. Kehadiran Kapolri dalam acara pelantikan Paskibraka yang diwakilkan kepada Irwasum dan bukan Kapolri pun kemudian memicu spekulasi bahwa Kapolri akan diganti, dan penggantinya adalah Nanan Sukarna. Tapi, sekali lagi semua itu hanya isyu alias “otak-atik gathuk”.

Di saat media heboh mempersoalkan keberadaan Kapolri, kapal patroli kita diserang Malaysia. Hal itu terjadi saat kapal patroli Dolphine 015 milik Pengawas Perikanan Tanjung Balai Karimun di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memergoki 5 kapal nelayan Malaysia yang sedang mencuri ikan di perairan kita. Kapal dan nelayannya ditangkap dan digiring untuk dibawa ke Polda Kepulauan Riau (Kepri). Namun ternyata, kapal patroli Polis Marine Diraja Malaysia mengejar hingga masuk ke wilayah perairan Indonesia. Mereka meminta 5 kapal nelayan itu dilepaskan berikut ketujuh awaknya yang ditangkap dan berada di atas kapal Dolphine 015. Pihak Malaysia juga memerintahkan agar anggota awak kapal Dolphine 015 naik ke kapal patroli Malaysia. Permintaan ditolak. Kapal patroli Malaysia mengeluarkan tembakan peringatan namun nakhoda Dolphine 015 berhasil melarikan kapalnya ke Lampu Berakit. Kapal nelayan Malaysia yang tertinggal beserta tiga orang anggota Satuan Kerja Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satker P2SDKP) kemudian dibawa ke Johor, Malaysia. Dolphine 015 kemudian berhasil sampai ke Dermaga Dit Pol Air Polda Kepri Sekupang-Batam dan menyerahkan tahanan 7 nelayan Malaysia kepada Polda Kepri.

Insiden yang melecehkan harga diri bangsa menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan ke-65 negeri kita ini ditanggapi serius. Tak kurang Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad sampai memberikan konferensi pers khusus. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pun bersiap mengirim nota protes kepada Malaysia. Komisi I DPR-RI pun menggelar rapat mendadak untuk membahas insiden ini. Sementara dari pihak Malaysia seperti biasa menganggap insiden antar negara ini sebagai “angin lalu”. Meski Marty mengatakan komunikasi dengan pihak Malaysia termasuk dengan Menlu Malaysia sudah dijalin.

Saat Malaysia sedang mengetes “nyali” kita, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato panjang di hadapan sidang paripurna DPR dan DPD. Pidato yang berlangsung sekitar 30 menit itu menurut Kompas.com mendapatkan sambutan hangat, ditandai dengan 19 kali tepuk tangan. Pidato yang bagus mungkin, asal jangan melupakan kehormatan bangsa yang sedang diserang saja. Saya sendiri tak punya komentar atas pidato tersebut, karena jujur saja saya tak melihat atau mendengarkannya. Saya mending berkhayal ikut lomba makan krupuk saja deh… (eh, tapi nggak bisa ya? Selain udah ketuaan, kan masih puasa? Hehe).

Meski, Polri melalui Kadiv Humas Irjen (Pol) Edward Aritonang menjelaskan BHD tengah menjalankan tugas internal lain sehingga berhalangan untuk hadir, namun Polri belum secara gamblang memberi informasi tentang berita tersebut.

Beredar kabar, “menghilangnya” Kapolri karena ada ancaman serangan dari eksternal Polri. Soal informasi itu, Edward membantahnya. “Nggak lah, Nggak ada (ancaman),” kata Edward di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (13/8/2010) malam lalu.

Edward pun memastikan kondisi keamanan Mabes Polri termasuk para pejabatnya dalam keadaan stabil dan aman. Sebelumnya, Polri menyatakan pihaknya dijadikan sasaran penyerangan bom oleh kelompok teroris.

Pada saat itu, Edward menjelaskan dalam penangkapan lima tersangka teroris di Bandung ditemukan dokumen yang menggambarkan rencana penyerangan kelompok teroris ke Markas Komando Brimob Polri Bandung, Jawa Barat.

“Dokumen di rumah di Cibiru yang kita temukan adalah sketsa-sketsa gambar Markas Brimob di Bandung,” kata Edward dalam keterangan pers 9 Agustus yang lalu.

Oleh karena itu kita tunggu saja kepastian berita tetntang menghilangnya Kapolri Jenderal (pol) Bambang Hendarso Danuri (BHD) apakah itu benar adanya.

wihans.com | wihans.web.id [ Kriminalitas ] :

Saat penggerebekan terjadi baku tembak. 1 orang teroris tewas sedangkan 1 anggota Densus 88 tertembak di dada. “Untuk sementara sedang proses pengambilan keterangan. Anak-anak sedang bekerja di lapangan,” ujar jenderal yang sebentar lagi purna tugas ini.

Informasi yang dikumpulkan detikcom pria yang tewas dalam penyergapan sore tadi adalah Yuli Karsono. Seorang lagi yang ditangkap bernama Togir. Pria ini adalah residivis bom Kedubes Australia, dan pernah belajar ke Dr Azahari. Sedangkan yang terakhir bernama Agus Mahmudi.

(detik)

WAWANCARA EKSKLUSIF

Indonesians Looking Forward to Obama’s Visit

Jakarta 3/3/2010 (KATAKAMI)  Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) diharapkan oleh banyak pihak untuk mampu menjadi institusi yang berhasil dalam menggulirkan reformasi birokrasinya.

Di tengah tantangan zaman yang kian maju, POLRI diharapkan mampu menjadi bayangkara negara yang profesional dan proporsional. Tugas menjaga dan memelihara kamtibmas, juga tidak gampang. POLRI harus berhadap-hadapan dengan elemen-elemen masyarakat yang memilih turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka lewat berbagai aksi unjuk rasa. Tak jarang, aksi unjuk rasa itu bergulir dengan sangat brutal dan anarkis.

Hal-hal inilah yang ingin kami dalami untuk diketahui secara lebih rinci.

Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM Mega Simarmata diterima secara khusus di ruang kerja Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri pada hari Rabu (3/3/2010) ini untuk melakukan WAWANCARA EKSKLUSIF. Selain topik-topik tadi, kami menyinggung juga soal pengamanan POLRI terhadap rencana kunjungan Presiden AS Barack Hussein Obama pada minggu ketiga bulan Maret 2010 ini.

Pertama-tama saya salut pada keterangan beliau yang tampak jelas dan tidak terpengaruh opini publik, termasuk pula intonasi suara dari anggota DPR yang terkesan menginterogasi. Saya juga salut karena jadi tahu betapa Polri berupaya keras mereformasi diri dengan kerja yang tidak sedikit. Menurut penjelasan Kapolri, pimpinan Polri termasuk dirinya hampir tidak pernah pulang lebih awal dari jam 11 malam. Wah, hebat! Dari segi SDM, beliau tentu termasuk kategori SDM Indonesia berkualitas dengan jam kerja sepanjang itu.

Kinerja polisi di level pimpinan memang patut diacungi jempol. Walau kemarin sempat pula terdengar oleh saya Kapolri seperti “curcol” saat menanggapi soal Komjen Susno Duadji. Karena saya tidak merekam, sependengaran dan seingat saya kalimatnya kira-kira berbunyi: “Bolehlah beliau disebut sebagai whistle blower…… (saya tidak yakin kalimat apa di antaranya), tapi cobalah dilihat. Itu LP (atau L/C ya? kurang jelas) ada dua kali. SPDP ada dua. Tapi kok malah ditangkap sendiri…”

Kalimat ini menurut saya agak berbau ‘bocoran informasi’, bahwa sebenarnya menurut Polri sang “whistle blower” tidaklah sebersih itu. Tapi karena merupakan bagian dari rentetan jawaban Kapolri atas pertanyaan anggota Komisi III DPR sebelumnya, tampaknya tidak ada yang ‘ngeh’. Saya sendiri jadi bingung, apakah sebenarnya maksud Kapolri dengan mengatakan hal itu, karena terkesan sambil lalu saja padahal isinya cukup penting diketahui publik.

Jangan dilupakan, di masa lalu yang belum lama ada seorang whistle blower kasus pidana korupsi bernama Khairiansyah Salman tersandung kasus pidana korupsi. Ia bahkan mendapatkan “Integrity Award” dari sebuah LSM internasional bernama Transparency International (TI) yang berpusat di Berlin-Jerman pada 11 November 2005. Itu karena tindakannya dalam terlibat dalam upaya menjebak dan menangkap basah Mulyana W. Kusumah, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat sedang berupaya menyogok dirinya sebagai auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Pertemuannya dengan Mulyana sudah dipantau KPK dan akibatnya Mulyana pun ditangkap. Menyusul pula kemudian sejumlah anggota KPU lain termasuk ketuanya Prof.Dr. Nazaruddin Syamsudin. Namun saat ia sudah bertugas di Badan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi (BRR) Aceh-Nias, ia menjadi tersangka kasus korupsi Dana Abadi Umat (DAU) Departemen Agama. Penghargaan dari TI pun dikembalikannya pada 24 November 2005.

Akan halnya Susno Duadji sendiri sudah menerima “Whistle Blower Award” dari Komunitas Pengusaha Anti Suap pada 21 April 2010 lalu (baca di sini). Meski bonafiditas dan skala lembaga pemberinya berbeda, tetap saja hal itu menunjukkan adanya pengakuan publik terhadap peran dirinya. Dan itu berarti ada harapan yang disandarkan pula kepada Polri agar apa yang diungkap oleh salah satu petingginya itu mendapatkan perhatian.

Andaikata Susno pun ternyata tidak ‘bersih’, maka ia pun tidak kebal hukum. Hanya saja, tidak perlu dengan tindakan yang terkesan kasar dan panik seperti saat mencegah sang Komjen pergi ke Singapura. Kalau saat itu jajaran pimpinan Polri langsung menjelaskan bahwa pencegahan Susno bukan semata masalah pelanggaran kode etik, tapi lebih dimaksudkan mencegahnya berkoordinasi dengan Mr.X, tentu publik akan lebih memaklumi. Kemarin, alasan utama itu baru terungkap setelah dijelaskan oleh Kapolri. Dan kalau itu benar, maka justru tindakan Polri sudah tepat, hanya mungkin caranya yang kurang santun. Apalagi tertangkap kamera televisi oleh wartawan yang menyamar.

Maka, baik laporan pengaduan Susno maupun perbuatan Susno sendiri, tetap harus diselidiki tuntas. Jangan sampai karena dianggap sudah “whistle blower” lantas keterlibatannya dalam perkara pidana menjadi harus dideponir atau dikesampingkan. Bukankah hukum berlaku tanpa kecuali dan keadilan untuk semua?

                                                                                                                                                                      Ketapang 03 November 2008

                                                                                                                                                                      Kepada

                                                                                                                                                                      Yth : Bapak KAPOLRI

                                                                                                                                                                      Di      J a k a r t a.

Prihal : Mohon Pelindungan Hukum.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

                      Nama       :     Tony Wong

                      Alamat     :      Jalan Agus Salim No 228  Pontianak  atau

                                                 Jalan Gajah Mada gg Taha No 62  Ketapang.Kal-Bar               

                        Saat ini    :     Di tahan di Lapas kelas II B Ketapang.

Melalui surat ini, ijinkanlah saya menyampaikan kehadapan Bapak hal-hal sebagai berikut:

1. Saya adalah Tersangka / Terdakwa Kasus Korupsi PSDH-DR  berdasarkan Laporan Polisi NO POL :  LP/A.245/IV/2007 tertanggal 28 April 2007,ditangkap oleh Resmod Polda Kalbar tanggal 07 Mei 2007 di Bandara Soekarno Hatta Jakarta,dan setelah menjalani proses Hukum dan pada tanggal 26 Mei 2008 saya di Vonis Bebas oleh Pengadilan Negeri Ketapang.

1. 2.    Pada tanggal 26 Mei 2008 saya ditangkap kembali oleh Polres Ketapang ketika saya keluar dari pintu LP Ketapang, penangkapan saya berdasarkan Laporan Polisi : No Pol : LP / A.238 / IV / 2007,tertanggal 26 April 2007 dan saat ini saya sedang menjalani proses Hukum di Pengadilan Ketapang ( tahap pemeriksaan saksi )

Berhubungan dengan proses Hukum yang sedang saya jalani saat ini masih dalam pemeriksaan saksi , dan apa bila saya diputus tidak bersalah , maka saya akan ditangkap kembali dan dihadapkan pada kasus lain lagi.

Perlu diketahui juga , pada hari kamis  tanggal 30 Oktober 2008 pada saat persidangan saya dengan acara pemeriksaan saksi , tidak seperti biasanya,  seluruh personel Reserse Polres Ketapang Kalimantan Barat sebanyak 30 orang dengan berpakaian preman bersama Bapak Kapolres menghadiri persidangan , Kehadiran tersebut  karena mendapatan informasi saya akan diputus bebas sehingga dapat ditangkap lagi , dan memberikan  tepukan tangan kepada Jaksa Penuntut Umum layaknya menonton pertunjukan.

 Berkaitan dengan penyampaian hal-hal saya diatas, saya selaku anak bangsa, perkenankanlah saya memohon pelindungan Hukum kehadapan Bapak selaku Pimpinan tertinggi POLRI.

 Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya juga memohon kesediaan waktu untuk bisa menghadap / bertemu bapak menyampaikan berbagai masalah-masalah yang penting berkaitan dengan Ilegal Logging.

 Sebagai bahan pertimbangan bapak ,bersama ini saya lampirkan uraian singkat KRONOLOGIS KEJADIAN.

Demikian penyampaian surat Permohonan saya ini, dan atas perkenan Bapak sebelumnya saya haturkan terima kasih.

                                                                                                                                                                      Hormat saya

                                                                                                                                                                               ttd

                                                                                                                                                                      Tony Wong

Tembusan :

1. 1.    Yth :Bapak Kabareskrim Mabes Polri;
2. 2.    Yth :Bapak Irwasum Mabes Polri;
3. 3.    Yth :Bapak Kadiv Propam Mabes Polri;
4. 4.    Yth :Komisi Pelindungan Saksi di Jakarta;
5. 5.    Yth :Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta;
6. 6.    Yth :Jamwas Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
7. 7.    Yth :Bapak Ketua Komisi III DPR RI di Jakarta.

Wawancara Eksklusif BHD : Wajib Hukumnya Polri Mengamankan Kunjungan Obama

Surat Terbuka Kepada Presiden SBY Seputar Komjen Gories Mere

Jakarta 29/3/2010 (KATAKAMI)  Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan agar Bambang Hendarso Danuri (BHD) lulusan Akpol Angkatan 1974 yang menjadi pengganti Jenderal Sutanto (Angkatan 1973) sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), BHD secara pribadi tak pernah sedikitpun menyangka akan menjadi Tri Brata 1.

Prosesi pergantian orang nomor satu di tubuh Polri ini berlangsung sangat aman dan lancar.

Semua itu tentu berkat kerendahan hati Jenderal Sutanto yang memberikan dan memudahkan jalan kepada juniornya ini untuk naik tanpa ada guncangan atau hambatan dari kalangan internal Polri.

Suksesi kepemimpinan dari Sutanto yang pembawaannya sangat amat tenang ini kepada BHD berlangsung dengan elega di tahun 2008 lalu.

Satu hal yang cukup menarik dari peristiwa suksesi Tri Brata 1 ketika itu adalah Sutanto dan BHD sama-sama dalam suasana ulang tahun saat melepas atau menerima jabatan penting itu.

Sutanto berulang tahun tanggal 30 September (1950) dan BHD berulang tahun tanggal 10 Oktobber (1952).

Upacara pelantikan Kapolri baru di Istana Kepresidenan tanggal 30 September 2008 — bertepatan dengan ulang tahun Sutanto.

Sedangkan serah terimajabatan atau sertijab antar kedua Jenderal ini di Mako Brimob Kelapa Dua(Depok)  tanggal 9 Oktober 2008 — sehari sebelum BHD merayakan ulang tahunnya –.

Photo : Mantan Kapolri Sutanto yang kini bertugas sebagai Kepala BIN

Ketika itu, Jenderal Sutanto memberikan contoh dan teladan yang sangat membanggakan bahwa ia memasuki masa purna bhakti dengan sangat siap dan benar-benar berlapang dada.

“Saya memang sudah saatnya pensiun. Tidak ada yang ganjil dari pergantian ini. Semua baik-baik saja” demikian dituturkan Jenderal Sutanto kepada KATAKAMI.COM saat mewawancarainya secara EKSKLUSIF di kediaman dinas Kapolri Jalan Pattimura Jakarta Selatan (1/10/2008).

Kini, mantan Kapolri ini menempati tugas barunya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

Sementara itu saat ditunjuk Presiden SBY sebagai Kapolri baru tahun 2008 lalu, BHD – yang ketika itu masih berpangkat Komisaris Jenderal dan menjabat sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri – mengungkapkan bahwa jabatan baru yang diterimanya sebagai Kapolri adalah sebuah amanah yang samasekali tidak diduganya.

Hal itu disampaikan BHD saat menerima KATAKAMI.COM di ruang kerjanya pada bulan Oktober 2008.

Kini, yang menarik untuk dicermati adalah kapankah akan dilakukan pergantian jabatan Kapolri baru dan siapa yang dianggap pantas menjadi Kapolri baru ?

Sebelum menjawab pertanyaan, kapankah akan dilakukan pergantian jabatan Kapolri baru maka pertanyaan yang lebih tepat disampaikan saat ini adalah sudah saatnya kah Jenderal BHD diganti ?

Waktu yang akan terus berjalan dan tanpa kita sadari sang waktu akan mengantarkan kita pada putaran-putaran masa yang terbaik.

Bila kita menggunakan jari tangan untuk menghitung, maka tidak akan lama lagi Jenderal BHD akan memasuki masa purna bhakti (pensiun) yaitu per tanggal 1 November 2010.

Photo : Sutanto & BHD saat sertijab (9/10/2008)

BHD akan pensiun persis di saat ia berulang tahun tanggal 10 Oktober 2010.

BHD memiliki Nomor Registrasi Pokok (NRP) 5210 yang artinya dilahirkan bulan Oktober 1952.

Tetapi secara administrasi, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku maka BHD akan pensiun terhitung per tanggal 1 November 2010.

Hitung-hitungan pensiun di Polri adalah seperti itu yaitu per tanggal 1 pada bulan berikutnya.

Saat nanti ia memasuki masa pensiun, persis 2 tahun BHD menjabat sebagai Kapolri yaitu periode Oktober 2008 – Oktober 2010.

Yang ingin disampaikan disini adalah BHD perlu diberi kesempatan dan dibiarkan untuk tetap melanjutkan tugas-tugasnya sebagai Kapolri sampai memasuki masa pensiun nanti.

Biarkan ia bertugas sebaik-baiknya sebagai bagian dari pengabdian terbaik kepada bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

Tidak ada yang perlu dikuatirkan dan tidak ada yang perlu di utak-atik dari masa penugasan seorang BHD sebagai Kapolri.

Kuatnya hantaman dan beratnya beragam permasalahan yang bolak-balik menerpa POLRI secara institusi, biarkan mereka selesaikan sesuai kebijakan Sang Pimpinan secara tegas setegas-tegasnya.

Photo : BHD saat menjalani Fit & Proper Test di Komisi III DPR (2008)

BHD yang berpembawaan kalem ini, cenderung memilih sikap diam jika institusi yang dipimpinnya sedang diterpa gelombang-gelombang dan badai-badai yang kuat dari semua penjuru angin.

Ia tegas tetapi seringkali ketegasan itu tidak ditunjukkannya secara frontal kepada publik – terutama kepada media massa –.

Jangan mengira bahwa BHD menutup mata dan telinga terhadap kritikan apapun yang dilontarkan semua pihak.

BHD merespon tetapi yang ia utamakan adalah pembenahan dan penertiban ke dalam.

Ia seringkali dianggap terlalu “sabar” oleh kalangan internalnya jika ada perwira tinggi POLRI yang patut dapat diduga bikin atraksi sendiri dengan seribu satu macam ulah.

Sumber KATAKAMI di Mabes Polri mengatakan bahwa BHD adalah tipikal pemimpin yang santun dan penuh maaf.

Sepintar apapun cara jurnalis mengorek dan menggali informasi yang sangat “rahasia” jika ada isu-isu kontroversial, BHD tetap mampu menyimpan semua informasi yang hanya boleh diketahui oleh kalangan internalnya.

Sebab tak semua rahasia negara, harus dibeberkan secara obral ke media massa.

BHD lebih memilih untuk membereskan ke dalam internalnya dengan kebijakan-kebijakan yang ia tetapkan untuk membereskan masalah demi masalah.

Lalu, jika memang BHD harus diganti saat memasuki masa pensiun per tanggal 1 November 2010 mendatang, siapakah calon pengganti yang pantas ?

Photo : Kapolri BHD melantik Komjen Jusuf Mangga menjadi Wakapolri (6/1/2010)

Wawancara Eksklusif Komjen Jusuf Mangga : Tugas Kami Tingkatkan Kesejahteraan

The Rising Star Itu Bernama Jusuf Manggabarani & Pantas Jadi Kapolri

Kesempatan pertama tentu harus melirik pada figur Wakapolri Komjen Jusuf Manggabarani – lulusan Akpol Angkatan 1975 –.

Jusuf Mangga yang memiliki NRP 5302 ini adalah figur yang memang sangat pantas untuk dipertimbangkan Presiden SBY untuk menggantikan Jenderal BHD sebagai Kapolri.

SBY tak perlu repot-repot dan tak perlu pusing-pusing mencari nama kandidat Kapolri.

Sebab nama yang tercepat dan terbaik dipertimbangkan adalah Komjen Jusuf Manggabarani.

Perwira Tinggi yang satu ini adalah sosok yang lurus, bersih rekam jejaknya sebagai aparat penegak hukum, jujur dan tegas.

Tak jelas, kapan Jusuf Mangga sedang memiliki suasana hati yang sedang bergembira karena nyaris setiap hari ia tampil dengan wajah yang tanpa ekspresi.

Cara berbicaranya kaku dan dingin.

Tapi sesungguhnya, ia bisa berkelakar.

Sumber KATAKAMI.COM di Mabes POLRI menceritakan bahwa Kapolri BHD bisa sampai tertawa terpingkal-pingkal kalau sedang mendengarkan Wakapolri Jusuf Mangga melontarkan lelucon-lelucon yang kocak.

Selain nama Jusuf Manggabarani, nama lain yang juga bisa menjadi salah satu alternatif adalah Kabareskrim Komjen Ito Sumardi.

Lulusan Akpol Angkatan 1977 ini, tak bisa disepelekan keberadaannya.

Ia juga pantas di jagokan sebagai kandidat Kapolri menggantikan BHD tetapi jangan coba-coba menanyakan itu kepada Ito.

Sebab ia pasti akan menolak untuk menjawab karena bagi Ito tabu untuk berbicara soal ambisi.

Photo : Kabareskrim Polri Komjen Ito Sumardi

“Saya tidak mau berandai-andai. Sebagai Kabareskrim, saya akan mengawal Pak Kapolri sampai beliau selesai bertugas” demikian diungkapkan Ito Sumardi secara EKSKLUSIF kepada KATAKAMI.COM dalam sebuah percakapan di ruang kerjanya di Bareskrim Polri.

Mari kita hormati semua tatanan dan komposisi struktur organisasi dalam tubuh POLRI ini.

SBY juga tak perlu mencla mencle dalam urusan POLRI.

Jangan pura-pura sibuk, pura-pura tak mau tahu atau pura-pura tak menggubris, jika Institusi POLRI sedang diterpa badai.

Sebab badai demi badai yang menimpa POLRI, erat kaitannya dengan kemampuan SBY dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara.

Jangan menggunakan Institusi POLRI untuk kepentingan-kepentingan sesaat atau kepentingan-kepentingan politis yang ujung-ujungnya hanya akan merusak POLRI secara institusional.

Intinya, SBY jangan macam-macamlah !

Biarkan POLRI menjadi Institusi yang secara terus menerus dan konsisten melaksanakan tugas-tugas mereka secara profesional dan proporsional.

Photo : Gus Dur yang dikenal dengan celetukan “Gitu Aja Kok Repot”

Meniru ungkapan yang dulu sangat sering diucapkan Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid yaitu “GITU AJA KOK REPOT !”

Iya betul, “GITU AJA KOK REPOT” !

Jangan biarkan POLRI tersandung, terantuk, terbentur dan terpaksa berhadap-hadapan dengan permasalahan atau situasi-situasi yang disebabkan oleh perilaku yang tidak bijak dari penguasa.

POLRI dicintai oleh rakyat Indonesia.

Jadi janganlah cinta dari rakyat Indonesia ini dikhianati atau dilukai.

Tunjukkanlah kepada rakyat bahwa POLRI bisa mereformasi dan menjauhkan diri mereka dari segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran, keadilan dan hukum.

Tak usah ada yang kasak-kusuk di belakang layar untuk menjadikan dirinya sebagai pahlawan kesiangan.

Dan jangan juga ada yang melakukan atraksi-atraksi siluman karena berspekulasi bisa memanfaatkan situasi untuk menyodok ke kursi Tri Brata 1.

Kekuasaan memang bisa membuat mata manusia kerdil menjadi silau.

Kekuasaan memang bisa membuat pribadi rapuh menjadi kalap.

Ini berlaku untuk manusia manapun yang orientasi kehidupannya hanya mengejar kekuasaan demi kekuasaan sehingga menghalalkan semua cara.

Seperti kata Gus Dur, “GITU AJA KOK REPOT !”

Tak usah repot-repotlah, mengguncang-guncang institusi POLRI untuk membidik kursi-kursi pucuk pimpinan yang bergelimang kekuasaan dalam internal kepolisian.

Kekuasaan duniawi ini memang hanyalah sebuah amanah dari Tuhan.

(MS)

Senin, 12 April 2010

Oleh : Sarluhut Napitupulu

KISAH moralnya sama : si peniup pluit atau whistleblower. Namum nasibnya beda. Itulah yang dialami Komjen Susno Dauji dan Toni Wong. Dirut PT Glora Indonesia. Susno dikenal sebagai whistleblower kasus mafia pajak Gayus Tambunan, yang mengguncang institusi Polri, Kejagung dan Ditjen Pajak, nasibnya bak pahlawan. Terwacanakan menjadi Ketua KPK atau Kapolri.

Sedang Toni whistleblower kasus illegal logging di Ketapang, Kalimantan Barat, mengguncang institusi Polda Kalbar dan Polres Ketapang, nasibnya buruk.  Inilah kasihnya:  Awal Maret 2007, Tony meniup pluit ke Mabes Polri melaporkan kegiatan mafia illegal logging di wilayah Ketapang.  Tim Mabes Polri dipimpin Kabareskrim Komjen Bambang Hendarso Danuri, turun ke TKP Bukit Lawang tanpa “kulonuwan” kepada Polda Kalbar dan Polres Ketapang.

Singkat cerita, sindikat mafia illegal logging tersebut berhasil digulung.  24 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.  Diantaranya, 3 pemilik sawmill, 15 nahkoda kapal, 6 oknum dinas kehutanan, Dari unsur kepolisian, 7 ditetapkan sebagai tersangka (3 dari Polres Ketapang, 4 dari Polda Kalbar), diantaranya Kapolres Ketapang AKBP Akhmad Sunan dan dicopot dari jabatanya karena tersangka. Kapolda Kalbar Brigjen Zainal Abidin Ishak dicopot dari jabatanya namun tidak tersangka.  Ia dinyatakan lengah dalam menjalankan tugas dan pengawasan.

Prestasi ini tentu membuat geger.  Sampai-sampai Kapolri Jenderal Pol Sutanto, 3 April 2007, bersama Menteri Kehutanan didampingi Irwasum Polri Komjen Jusuf Manggabarani, Kababinkum Komjen Imam Haryatna, Deops Polri Irjen Rubani Pranoto, Kadiv Humas Polri Irjen Pol R Abubakar Nataprawire, Kadiv Propam Irjn Pol Gordon Mogot, turun langsung meninjau ke TKP, memberi apresiasi.

Dengan prestasi ini, mestinya Toni mendapat pengargaan. Tapi, sungguh beda.  Sebulan kemudian, pada 7 Mei 2007, Toni ditangkap oleh Resmob Polda Kalbar di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, dituduh korupsi PSDH-DR.  Saat penangkapan sempat tegang.  Pihak Mabes minta Toni ditahan di Mabes Polri.  Pihak Polda Kalbar ngotot membawa Toni ke Kalbar.

Akhirnya Toni ditahan dan dititipkan di Rutan Mabes Polri. Namun, pada 15 Mei 2007, Toni dipindahkan ke Rutan Polda Kalbar di Ponitanak dan pindah LP Ketapang.  Selanjutnya menjalani proses hukum.  Pada 26 Mei 2008, PN Ketapang memvonis Toni bebas murni dari dakwaan, karena dakwaan JPU terkait tuduhan korupsi PSDH-DR adalah urusan Perdata. Tapi, Toni tak sedetikpun menghirup udara bebas.  Tiga jam setelah PN Ketapang memvonis bebas, Toni ditangkap Polres Ketapang dengan tuduhan illegal logging. Dan drama penangkapan Toni yang kedua kembali terjadi bak menangkap teroris.

Sampai disini, sudah dua tuduhan yang menjerat Toni.  Nah, Gamal Muaddi, salah satu kuasa hukum Toni, mendergar bahwa tiga tuduhan lagi telah disiapkan untuk menjerat Toni pasca dua tuduhan tersebut selesai.  Yakni, tuduhan terkait Money laundering, tindak pidana ekonomi, dan korupsi.  Maka, dengan lima tuduhan yang akan menjeratnya, nasib Toni dipastikan akan terus menerus berada di LP.  Dendamkah motifnya?

Gamal yakin unsur dendam dalam kasus kliennya dominan setelah berkaca dari proses pemeriksaan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai dengan mahkamah agung, yang nyata-nyata terasa bahwa kasusnya dipaksakan untuk dijadikan perkara.  Kenyataan lain, dalam putusan pengadilan pertama sampai dengan MA pertimbangun hukum hakim banyak kontroversi dan kontradiktif antara yang satu dengan yang lain.

 Lihatlan, dalam kasus PSDH-DR, pada 21 Oktober 2008, MA mengabulkan kasasi JPU, putusan PN Ketapang dibatalkan, Toni dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi.  Untuk itu, MA memvonis Toni empat tahun penjara dan pidana denda Rp200juta. Padahal, pasal 224 KUHAP tegas menyatakan bahwa putusan Bebas tak bisa di kasasi.  Tapi hal itu diterima MA.  Lalu disandingkannya UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan UUPemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menghukum Toni juga sebuah penerapan yang kurang cermat dan melanggar asas lex spesialis derogate lex general.  Itu sebabnya, Toni melalui Gamal pada 11 Mei 2009 mengajukan PK (Peninjauan Kembali).  Namun, hampir setahun PK belum juga diputus.

Kontroversi dan kontradiktif juga muncul dalam kasus illegal logging Toni.  PN Ketapang memvonis Toni 10 bulan penjara tanpa harus menjalani hukumannya (sebelumnya dituntut JPU 7 tahun penjara).  Di Tinkat PT Kalbar, vonis PN Ketapang itu dikuatkan.  Lalu JPU kasasi ke MA yang sampai kini belum diperiksa.

Maka, selain PK, Gamal mengadukan perihal kontroversi dan kontradiktif itu kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Presiden dan petinggi penegak hukum di negeri ini. Supaya nasib yang dialami Toni tidak harus seperti itu,  Toni sudah sepantasnya mendapatkan perlakuan yang adil dare pemerintah dan aparat penegak hukum di negeri ini.

Toni yang selama dua tahun lebih menghuni LP Ketapang, secare mendadak pada 6 Agustus 2009, dipindah ke LP Sui Raya Pontianak – berjarak 360 kilometer.  Pemindahan itu factor keamanan, pasca masuknya tiga perwira polisi ke LP Ketapang utuk menjalan hukuman setelah dijatuhi vonis.  Yakni, mantan Kopolres Ketapang AKBP Akhmad Sun’an, mantan Kasat Reskrim Polres Ketapang AKP M Kadhapy Marpaung dan mantan Kapos Polair Ketapng Iptu Agus Lutfiardi. Ketika perwira polisi itu dihukum hasil tiupan pluit Toni.

Bagi seorang peniup pluit, butuh nyali baja.  Karena, jangankan perlingungan hukum, atau insentif karena mengungkap kerugian negara, alih-alih justru dikuyo-kuto.  Mudah-mudahan tidak mengecilkan tekad Toni untuk selalu berkata benar.  (Penulis Pemerhati Hukum)

* fyi tomorow, due to the international day of anti corruption, there will be a HUGE demonstration in Jakarta. People ask for gov. to take actions against corruption in Indonesia (its bout century bank, KPK & Kapolri in particular, i think).
God bless Indonesia. God bless our people. God bless Liverpool!

I hope there will be only proper demo, instead of chaos. Insha Allah! Good luck people!

Kelompok tanpa atribut dan tak jelas asal usulnya itu berteriak-teriak mendukung  Kepala Polsi dan memaksa Kompak membubarkan diri. Setelah dihadang puluhan polisi agar tidak bentrok dengan aktivis Kompak, mereka mundur, tetapi tetap berada di sekitar Bundaran HI.

Insiden itu disesalkan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi dan banyak pihak, sebagaimana dilansir sejumlah media (30/11). Menurut hasyim, aparat bertindak keliru dengan memberi izin unjuk rasa kepada massa tandingan Kompak. Jika hal itu dibiarkan, akan timbul konflik horizontal di masyarakat.

Seharusnya aparat kepolisian bisa mencegah kelompok tanpa nama itu mendekati Kompak yang sedang melakukan aksi. Selain itu, aparat keamanan seharusnya memberi izin waktu berbeda kepada kelompok tandingan. Izin pun sebaiknya diberikan setelah aparat mendapat kejelasan identitas kelompok dan penanggung jawab(nya).

Adu domba

Munculnya insiden itu harus dikategorikan gejala kekerasan horizontal yang harus ditolak agar tidak semakin berkembang. Insiden itu juga menjadi bukti masih adanya oknum-oknum yang suka mengadu domba sesama warga bangsa.

Meski pahit untuk diungkapkan, kenyataannya pada era ini bangsa kita belum mendapat jaminan keamanan memadai. Hal ini ironis karena bangsa kita telah membuktikan sebagai bangsa cinta damai, mampu menggelar pemilu dan pilpres damai yang dimenangkan SBY.

Perlu diingat, insiden itu justru memperburuk citra pemimpin, jika sampai terilang lagi. Sebelumnya, di sejumlah daerah, insiden serupa sering terjadi. Namun, sejauh ini belum pernah ditanggapi serius pimpinan negeri. Sebagai pemimpin bangsa yang dipilih langsung secara damai, SBY diharapkan cepat merespons setiap tiap gejala kekerasan horizontal yang berpotensi menelan korban sesama anak bangsa.

Sikap diam pimpinan akan kian menakutkan bagi anak-anak bangsa yang ingin menggelar aksi damai terkait upaya pemberantasan korupsi dan sebagainya, yang notabene sesuai cita-cita reformasi dan spirit Presiden yang hendak mengganyang mafia (hukum).

Antiprovokator

Berdasarkan data empiris dari sejumlah daerah, tiap gejala kekerasan horizontal selalu melibatkan provokator dari dua jenis.

Pertama, provokator utama yang memiliki kekuasaan dan uang. Provokator utama biasanya mampu membayar sejumlah oranguntik melakukan provokasi di tempat dan saat-saat tertentu. Tujuannya, memicu kekerasan horizontal, lalu berkembang menjadi konflik sosial dan ujungnya menguntungkan kepentingannya secara politis dan ekonomis, tanpa peduli siapa pun dan berapa korban yang jatuh.

Kedua, provokator lapangan yang memiliki kekuatan fisik dan pengalaman berbuat kekerasan. Ciri-cirinya selalu identik dengan kaum preman yang banyak menguasai keamanan sejumlah kawasan secara ilegal. Sikap dan perilakunya cenderung brutal.

Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dan Solo, yang banyak menelan korban harta benda dan jiwa, adalah salah satu contoh perbuatan kedua provokator paling mengerikan. Untuk itu, bangsa Indonesia yang cnta damai sudah sepatutnya menyusun barisan antiprovokator.

Tindakan tegas

Setiap gejala kekerasan horizontal dapat dianggap amat berbahaya bagi bangsa dan negara. Untuk itu, Presiden tidak boleh membiarkannya berkembang. Untuk itu, ada sejumlah saran.

Pertama, SBY secara terbuka mengutuk tiap aksi dan reaksi yang dilakukan kelompok mana pun yang nyata-nyata cenderung dapat memicu kekerasan korizontal. Dengan demikian, semua pihak akan mengerti, Presiden juga menentang tiap gejala kekerasan horizontal.

Kedua, SBY memberi instruksi secara terbuka kepada Kapolri untuk memberi jaminan keamanan bagi semua anak bangsa. Namun, dalam hal ini, Kapolri harus segera menindak tegas pihak mana pun yang nyata-nyata hendak mengganggu keamanan.

Ketiga, DPR harus ikut mengutuk gejala kekerasan horizontal. Dalam hal ini, DPR juga perlu secepatnya meminta pertanggunganjawaban Kapolri.

Tanpa ada tindakan tegas, gejala kekerasan horizontal sekecil aa pun bisa berkembang dan jadi teror baru bagi anak-anak bangsa. Ibarat sepercik api, jangan sampai dibiarkan berkobar menghanguskan negeri tercinta ini.

Sumber  :

Gejala Kekerasan Horizontal, Siti Siamah | Peneliti Global Data Reform
Kompas, 01.12.2009

BANGSA “TERORIS”, MENGANDALKAN SEGALA CARA,

SOK BERKUASA, SUKA HIDUP MEWAH, DAN

BANYAK OMONG?

(Refleksi Orang Awam Terhadap Orang “Gedhe”)

Oleh: Wawan Kardiyanto*

Ini tulisan lama………. Tapi coba saya jadikan baru dengan memberi jahitan kecil di dalamnya………….

Menteri Senior Singapura, Lee Kuan Yew kembali mengejutkan bangsa Indonesia lewat pernyataannya yang mengindikasikan bahwa bangsa Indonesia adalah sarang teroris. Pernyataan Lee kuan Yew didasarkan pada kenyataan bahwa dalang operasi Jemaah Islamiyah yang tertangkap di Singapura dinyatakan masih berkeliaran bebas di Indonesia. Karena itu menurutnya ancaman terhadap Singapura hanya bisa disingkirkan jika jaringan operasi yang dilatih Al Qaeda di sekitar Singapura dibubarkan termasuk yang ada di Indonesia.

Pernyataan Lee tersebut begitu membuat berang pejabat pemerintah dan orang-orang gedhe di negeri ini. Banyak yang menyesalkan pernyataan Lee itu, yang menurut mereka tidak berlandaskan pada bukti dan data akurat. Akibatnya hubungan Indonesia dan Singapura yang akhir-akhir ini sering bermasalah akan semakin parah. Bagai kebakaran jenggot pejabat pemerintah dan orang-orang gedhe Indonesia balik memberikan pernyataan, dari mencoba minta klarifikasi, membantah keras pernyataan Lee, hingga mengutuk dan menghujatnya. Menurut pemerintah Indonesia pernyataan Lee itu telah menyinggung bangsa Indonesia.

Terlepas dari benar atau tidaknya teriakan Lee bahwa Indonesia adalah sarang Teroris, dan terlepas dari persoalan issu terorisme internasional yang akhir-akhir ini dijadikan propaganda pemerintah Amerika Serikat sebagai musuh yang harus ditumpas, dan terlepas dari segala tetek mbengek yang diributkan, sebaiknya bangsa Indonesia mencoba berkaca diri kembali.  Tuduhan sebagai bangsa teroris harus menyadarkan kita akan sepak terjang kita 4 tahun belakangan ini. Peristiwa-peristiwa teror, kerusuhan dan kejahatan sosial yang hingga saat ini belum reda di tanah air,  bukankah dapat dikatagorikan label terorisme? Tindakan kejam, banjir darah, perang antar agama, suku dan kampung, peledakan bom, bukankah itu tindakan teroris? Apapun alasannya, tindakan-tindakan anarkhis tersebut jelas-jelas dilakukan oleh “sesuatu” yang layak dicap sebagai teroris!

Kalau begitu, mari kita mencoba kembali merenungkan pertanyaan tersebut di atas. Benarkah bangsa Indonesia adalah bangsa teroris?

Suka Hidup Mewah?

Sore itu, kalau tidak salah Selasa 19 Februari 2002, aku nonton televisi pada acara Cek & RiCek di RCTI.  Pada saat itu acaranya cukup membuatku berpikir –bukan pada acara yang sedang kutonton–, namun pada tayangan televisi sebelumnya selama hampir dua minggu, yaitu musibah banjir yang melanda kota Jakarta dan beberapa pelosok nusantara. Banjir yang terjadi menurutku begitu mengenaskan, rumah-rumah terendam air hingga 4 meter, hampir selama 2 minggu di Jakarta. Para penduduk terlihat berusaha menyelamatkan keluarga dan hartanya masing-masing. Mereka berbondong-bondong mengungsi di daerah ketinggian yang tidak terkena banjir. Dari tayangan lewat udara, Jakarta terlihat laksana sebuah lautan baru yang diwarnai bintik-bintik hitam genteng-genteng rumah penduduk yang terendam, tak mengenal kaya maupun miskin.

Musibah banjir ini menjadi sebuah tragedi yang menjadi perbincangan banyak orang. Banyak omongan yang berupa pertanyaan, pendapat, tanggapan hingga hujatan mewarnai musibah banjir tersebut. Dari pertanyaan; Kenapa banjir bisa terjadi begitu luas dan lama?, Apa sebabnya?, Apa yang dikerjakan pemerintah guna menang-gulangi musibah banjir?, Musibah banjir disebabkan karena ini, karena itu, hingga hujatan, Apa kerja dan tugas aparat pemerintah sih, koq mereka dengan enteng ngomomg musibah banjir adalah musibah musiman, nanti khan mensusut sendiri, sekarang kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menunggu menyusutnya air! Akhirnya aparat disalahkan, penduduk pun disalahkan. Lalu bermunculanlah beberapa kambing hitam.  Refleksi sana-refleksi sini; Oo, ternyata selama ini penerapan tata kotanya salah kaprah, Oo, ternyata tanah-tanah yang sebenarnya untuk serapan air hujan, seperti kawasan Puncak, sekarang sudah disulap menjadi vila-vila orang ghede dan berduit. Oo, Gubernur Sutiyoso pun lekas-lekas merobohkan vilanya.

Seperti semut diseberang lautan tampak dan gajah dipelupuk tak tampak, tatkala banjir usai penderitaan penduduk pun terlupakan. Mereka banyak yang kehilangan keluarga, harta, dilanda kelaparan dan penyakit pasca banjir. Mereka butuh uluran tangan kedermawanan, ini tugas pemerintah dan tanggungjawab moral orang-orang kaya, pokoknya orang gedhe. Inilah abtraksi pikiranku tatkala menonton televisi acara Cek & RiCek yang pada saat itu sedang menayangkan pesta pernikahan seorang anak pengusaha kilang minyak Jodi Setiawan di sebuah hotel berbintang. Pesta pernikahan yang begitu meriah, dihadiri artis-artis cantik, pejabat-pejabat tinggi negara, bisnisman dan orang-orang terkenal.  Sang ayah, saat menjawab pertanyaan kru Cek & RiCek dengan enteng ngomong, “Syukurlah hari ini tidak hujan dan tidak banjir, namun sebenarnya saya pun telah menyewa pawang hujan untuk melancarkan acara pernikahan putriku ini.”

Ironis, begitu kilasan otak dan hati kecilku. Apakah aku salah berpikir?

Banyak Omong?

Di arena Pemilihan Umum (Pemilu) 1999, untuk mendapatkan simpati dan suara masyarakat, partai-partai peserta pemilu banyak melontarkan janji-janji kemakmuran bagi rakyat, kelak bila partainya menang. Entah itu janji penurunan harga Sembako, penurunan harga BBM, tarif dasar listrik, tarif dasar PDAM, harga tarif dasar angkutan, peningkatan gaji guru, peningkatan tenaga kerja, peningkatan modal bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pemberantasan KKN, efisiensi dana APBN dan penurunan gaji pegawai setingkat eselon I dan II, dan lain sebagainya.

Namun, apa lacur, janji tinggallah janji. Setelah menang dan berkuasa lupalah segala janji-janji dan yang terjadi adalah sebaliknya; harga-harga kebutuhan pokok setahap demi setahap malahan membumbung tinggi baik itu sembako, BBM, tarif dasar listrik, tarif dasar PDAM, dan tarif dasar angkutan, pengangguran semakin meningkat, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terkatung-katung ditangan BPPN, KKN semakin meraja lela dan pemberantasannya pun hanya sebuah sandiwara –kasus BLBI contohnya, bocornya dana APBN di sana sini, dan meningkatnya gaji para pejabat tinggi, DPR, DPRD, pejabat  eselon I dan II.

Demikianlah, arena Pemilu ternyata adalah arena membual nasional, alhasil produk Pemilu pun terdiri dari para pejabat pembual yang hanya suka banyak omong. Contohnya kasus BLBI yang tak tentu arah rimbanya, mereka tidak menangkapi para mafia perbankan namun malahan menambahi kucuran dana bertrilyun-trilyun kepada mereka. Sedangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mereka unggul-unggulkan sebagai tonggak perekonomian yang tidak akan hancur dilandai krisis ekonomi, yang sekarang menjerit kesakitan dan terancam penyitaan aset dan bahkan teror akibat terlanda krisis ekonomi 1997 lalu yang mengakibatkan sedikitnya 414,743 unit UKM tertimpa kredit bermasalah sebesar 39,6 trilyun, mereka biarkan terkatung-katung nasibnya. Restrukturisasi utang UKM yang digembar-gemborkan pemerintah pun terbukti hanya sekedar dari usul ke usul. Berkenaan dengan restrukturisasi UKM ini harian Kompas 21 Februari 2002 membeberkan SK-SK menteri sejak dua tahun lalu, dari SK Menteri Negara Koordinator Ekonomi No. Kep. 01.A/M.EKUIN/01/2000 tertanggal 25 Februari 2000 tentang Kebijakan Restrukturisasi dan Penyelesaian Pinjaman Bagi Debitur di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) hingga konon ada draf ke-15 dari rancangan Keputusan Presiden RI yang akan dikeluarkan menjadi Keppres mengenai Restrukturisasi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Hampir dua tahun, sebenarnya orang-orang gedhe ini kerjanya apa?

Berkenaan dengan kerja orang-orang gedhe ini, mungkin seperti apa yang dilakukan gubernur Jawa Timur yang saya lupa namanya (maklum orang kecil), dipecat gara-gara kasus sampah yang menumpuk di hari-hari pasca libur lebaran. Apa yang dikerjakan si Gubernur hingga dipecat oleh rakyat? Tatkala dikabarkan hilang tak terlihat batang hidungnya hampir dua minggu dan mbolos bekerja, ternyata sang Gubernur berlibur di Australia.

Beginikah yang dikerjakan orang gedhe?

Itu dulu, sekarang….???

Sama saja….! Lihat drama scandal BIBIT-CANDRA, SCANDAL BANK CENTURY menjadi DAGELAN MEMUAKKAN….. Mafia Kasus, Mafia Koruptor tlah menjajah lembaga Kejaksaan dan Kepolisian. Tidak hanya oknumnya, system dan kulturnya-pun ikut terjajah Sang Koruptor… Rekaman percakapan Anggodo bukti nyata yang menggambarkan betapa begitu bobroknya lembaga peradilan di negeri ini. Presidennya-pun mencoba-ikut-ikutan mo menutupi kasus itu. Smoga Tuhan memberi secercah kebenaran kepadamu SBY………….

Hilangnya kesadaran tentang “aku”?

Kasus-kasus  yang secara sembarangan penulis tuliskan di atas adalah sekedar contoh bagi pembelajaran, wacana dan sarana bagi kita dalam berintrospeksi. Siapakah “aku” manusia Indonesia ini?

Siapakah “aku”, manusia Nusantara dan anak sebuah bangsa yang bernama Indonesia? Di mana “aku” harus bercermin ketika “aku” sendiri tidak punya muka, di mana “aku” harus menempatkan identitas ketika “aku” sendiri hilang? Begitu FT Handi Feryandi, mahasiswa UGM mengawali tulisan resensi buku yang berjudul “Menjadi Manusia Indonesia” di Kompas, 21 Februari 2002. Sayangnya barangkali ia keliru menulis, “Itulah pertanyaan-pertanyaan kontemplatif-reflektif yang barangkali muncul di pikiran banyak orang”, yang benar adalah muncul di pikiran sedikit orang.

Oleh penyunting buku “Menjadi Manusia Indonesia”, dituliskan; Kita akan melihat suatu penyadaran baru oleh Radhar Panca Dahana (si pengarang) tentang “aku” yang selama ini hilang. Hilangnya konsep “aku”, sebagai suatu sosok manusia, sekaligus pribadi yang mempunyai otoritas dan otonomi sebagai makhluk monodualis, ternyata sudah menjadi benalu dalam kesadaran bangsa Indonesia selama berabad abad lebih. Saat bangsa ini ditindas oleh negeri Belanda selama hampir 350 tahun, plus Jepang 3,5 tahun, plus pemerintahan Orde Baru, sebenarnya bangsa ini telah tertindas oleh dirinya sendiri.

Hilangnya kesadaran tentang “aku” sebagai manusia Indonesia yang otonom seperti digambarkan oleh Radhar tersebut, lebih ditekankan kepada terjadinya budaya kolektivitas yang disebutnya “semangat dan ide ‘yang tak mengenal individu’”. Lebih jauh dikatakan, eksistensi budaya seperti ini akhirnya hanya akan bermuara ke dalam kepengecutan. Ia akan selalu berlindung di balik massa, menyatakan diri dalam gerombolan atau kerumunan, dan menempatkan diri dalam pihak “tak bersalah”. Maka segala kejahatan yang berbau massa, ras, etnis, agama, partai, organisasi, institusi dan bahkan negara, menjadi sesuatu yang legal dan tak bersalah. Akibatnya kekerasan pun menjadi sah. Dan terjadinya begitu banyak kekerasan massa yang mengorbankan beribu-ribu nyawa manusia di negara tercinta ini sejak kurang lebih 4 tahun belakangan, hingga saat ini, dijadikan bukti bahwa pemikirannya itu benar.

Benarkah pernyataan yang telah digambarkannya tersebut?

Memang, realitas dengan begitu nyata mengambarkan fenomena ini. Seakan-akan membenarkan asumsi di atas. Namun, benarkah hal ini yang terjadi? Sebuah massa tidak bisa dipersalahkan  tatkala individu-individu di dalamnya tidak betul-betul mengerti apa yang mereka perbuat. Individu-individu ini kebanyakan hanya ikut-ikutan dan adapula orang bayaran yang dibayar hanya untuk melaksanakan tugas. Dan diduga inilah yang telah terjadi. Apa yang terjadi dalam kekerasan massa belakangan, lebih banyak disebabkan oleh provokasi dan digerakkan. Sedikit yang benar-benar murni gerakan spontan maupun terorganisir dari masyarakat.

Akibatnya, kita pun sangsi akan keabsahan terjadinya apa yang disebut budaya kolektifitas tersebut terhadap masyarakat pada umumnya yang kebanyakan mereka tidak tahu-menahu persoalan yang sebenarnya terjadi. Namun, bila terjangkitnya budaya kolektifitas ini diarahkan kepada orang gedhe, mungkin bisa dibenarkan. Merekalah yang bertanggungjawab atas semua kejadian-kejadian mengerikan yang telah terjadi hampir 4 tahun belakangan ini. Bagai teroris yang kejam, mereka meneror seluruh pelosok negeri yang masyarakatnya dikenal cinta damai ini. Mereka menghasut sana-sini, menyebar teror kekerasan, kerusuhan berdarah, aksi bakar-membakar, aksi peledakan bom, perang saudara, perang suku, perang antar kampung, perang agama, sabotase, dan aksi-aksi anarkis lainnya. Mereka memanfaatkan orang-orang yang lapar, para preman, tentara siluman dan masyarakat yang sedang keruh, lemah dan putus asa untuk melaksanakan aktifitas teror mereka. Mereka melakukan semuanya itu hanya untuk memenangkan kepentingan kelompok dalam perlombaan merebutkan sebuah kekuasaan, dan harta.

Terjadinya budaya kolektivitas yang disebut “semangat dan ide ‘yang tak mengenal individu’” dan bersifat pengecut ini di sisi lain menandai hilangnya jati diri sebuah pribadi “aku” itu sendiri. Apabila sebuah pribadi kehilangan “aku” yang sedemikian rupa, maka harga diri (ego) seorang yang mempunyai otoritas hak cipta, karsa dan karya akan melemah tajam, sehingga etos kerja bisa menjadi musnah. Manusia yang mengalami degradasi semacam ini, akan menjadi manusia tanpa ego. Seseorang yang telah menjadi manusia tanpa ego, maka ia akan mempunyai sifat-sifat yang cenderung destruktif dan kehilangan hati nurani. Apabila sebuah bangsa orang-orangnya telah menjadi manusia tanpa ego, maka hilanglah kesadaran akan cita-cita dan tujuan sebenarnya sebuah bangsa itu tatkala didirikan. Mereka akan lupa kepentingan rakyat, cenderung mementingkan diri sendiri dan kepentingan kelompok.

Sudah menjadi demikiankah manusia-manusia Indonesia?

Dalam orasinya tatkala meresmikan kampus baru Universitas Paramadina 4 Oktober 2001, Nurcholish Madjid melontarkan gagasan yang intinya mendukung bahwa manusia Indonesia telah menjadi manusia tanpa ego seperti tersebut di atas. Menurutnya (Kompas, 5 Oktober 2001), tekanan yang terlalu berat terhadap pembangunan ekonomi, namun tidak disertai pembangunan etika dan moral pribadi maupun sosial melalui keteladanan para pemimpin, telah menjerumuskan sebagian anggota masyarakat kita kepada pandangan hidup yang hedonistik, yang enak-kepenak. Kelompok masyarakat ini dipenuhi obsesi bagaimana cara mengumpulkan kekayaan pribadi dalam waktu sesingkat-singkatnya dan semudah-mudahnya, serta menempuk jalan pintas tanpa peduli kepada hukum dan norma-norma etika dan moral.

Lebih ironis lagi begitu menurut Nurcholish Madjid, ditengah kemiskinan dan penderitaan rakyat yang mencekam, ada segolongan masyarakat kita yang fasiq, yang dengan penuh kebanggaan memamerkan kekayaan dan kemewahannya. Akibatnya tumbuh jurang perbedaan yang menganga antara golongan kecil yang kaya dan superkaya dengan rakyat umum yang hidup melarat penuh nestapa.

“Inilah (pemicu) perlawanan prinsipil terhadap asas keadilan sosial! Inilah kezaliman yang menjadi pemicu segala rupa tindakan perusakan akibat kekecewaan dan putus asa! Inilah tanda jaman bagi hancurnya sebuah bangsa, dengan akibat-akibat mengerikan, yang saat ini belum bisa diperkirakan,” tegas Nurcholish. Dan Khusus terjadinya kejahatan kemanusiaan di tanah air dengan tertegun, Nurcholish kemudian bertanya,”Ke manakah gerangan dasar negara ‘Perikemanusiaan yang adil dan beradab’ itu pergi dan lenyap dari kesadaran kehidupan kita berbangsa dan bernegara? (Bukankah) perikemanusiaan adalah prinsip dalam kehidupan berbangsa, dan bangsa yang melanggar prinsipnya sendiri tidak akan bertahan lama.”

Benarkah bangsa dan negara Indonesia ini akan berakhir?

Wallahu ‘alam bish Shawab.

*Penulis adalah seorang penulis lepas yang tinggal di Solo.

PREdiksi 2009

10 Nopember 2009 – 09 Desember 2009

Sumpah. Satu kondisi yang mengharuskan memberikan satu kesaksian atas segala konsekwensi yang telah diambil. Memang menjadi pekerjaan yang  berat bila harus menyelamatkan semua pihak yang memang seakan dibebankan kepadanya. Gangguan kesehatan yang harus diwaspadai terutama liver.

10 Desember 2009 – 09 Januari 2010

Kokoh. Sehabat apa pun tuduhan miring yang dialamatkan padanya atau intitusi yang dipingpinnya tetap tidak akan membuatnya terjatuh dari kedudukannya. Aura positifnya dari sekelilingnya masih sangat kuat membentengi dirinya sehingga akan tetap berdiri kokoh. Gangguan kesehatan yang harus diwaspadai terutama pada sistem peredaran darah.

Ini hanya PREdiksi semata, karena hanya Allah saja Yang Maha Benar Atas Segala kehendak-Nya.

Fakta :

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian RI akan melakukan serah terima jabatan  Kepala Polri dari Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri kepada Jenderal (Pol) Timur Pradopo di ruang utama Mabes Polri, Senin (25/10/2010). Namun, sertijab kali ini berlangsung tertutup.

]]>