Oleh : Katrin Bandel*
Sebetulnya tulisan Dewi Candraningrum berjudul “Politik Etik Kesusasteraan” yang dipostingnya di milis jurnal perempuan saya anggap kurang pantas ditanggapi. Kalimat pertama saja sudah bersalahan: “Membongkar Kasus `Politik Sastra Gombal’” (bukan “Membongkar Kasus Politik `Sastra Gombal’ seperti yang ditulis Dewi) adalah judul bagian 2 esei saya, bukan bagian 1 & 2 seperti yang ditulis Dewi – bagian pertama (oleh Republika) diberi judul “Saman dalam `Kebohongan’ Politik Sastra”! Isi tulisan Dewi selanjutnya hanyalah uraian panjang tentang hal-hal yang tidak relevan, dengan gaya sok berteori, tapi tanpa substansi sama sekali. Apa yang mau ditanggapi? Tapi karena beberapa orang mengontak saya, meminta saya menjawab tulisan itu, saya memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk mengklarifikasi beberapa hal. Rupanya banyak orang mengikuti perdebatan ini dan menunggu kelanjutannya, Dewi, maka jangan kelewat gegabah amat! Anda tak malu ditertawakan seantero jagat raya sastra cyber Indonesia?

Tulisan Dewi dimulai dengan penjelasan panjang lebar mengenai Horlemann yang sedikit pun tidak ada relevansinya sebagai kritik terhadap esei saya. Saking sibuknya Dewi itu dengan “moderasi”nya (meskipun dia “lupa” memoderasi tulisan Katrin Figge yang memakai “perolok” berupa kata “fucking”), tak tamatlah dia membaca teks esei saya yang tak seberapa panjang dan sulit dipahami itu. Di awal esei saya, saya mengatakan bahwa Horlemann “hanya penerbit kecil”. Kelewatan sekali kalau itu dibaca sebagai keterangan yang menjatuhkan atau melecehkan penerbit tersebut. Sejak kapan kata “kecil” bersifat melecehkan? Dan Horlemann memang kecil, begitulah kenyataannya. Lalu di pertengahan esei saya, ketika saya membahas tulisan Peter Sternagel di website Vienna Poetry School, saya mengatakan:

“Tulisan Sternagel merupakan ringkasan Saman, sekaligus pujian terhadap novel itu yang jelas-jelas ditulis antara lain dalam rangka menemukan penerbit untuk buku yang sedang diterjemahkannya tersebut [rupanya Sternagel dan Ayu Utami awalnya berharap menemukan penerbit yang lebih "bergengsi" daripada Horlemann, tapi tidak berhasil].”

Tak dilihat si Dewi bahwa ada tanda yang dalam bahasa Jerman disebut “kaki angsa” (Gänsefüsschen) alias tanda kutip di depan dan di belakang kata “bergengsi”! Bukankah sudah sangat jelas maksud saya di situ, yaitu bahwa bukan bagi saya “bergengsi” atau tidaknya Horlemann menjadi persoalan, tapi bagi Sternagel dan Ayu Utami?!

Tapi mungkin memahami makna tanda kutip (yang di Jerman disebut “kaki angsa” justru agar gampang diingat setiap anak SD!), adalah tugas yang terlalu berat untuk otak yang setumpul otak si “tabir bijaksana” yang sok berbahasa Jerman itu (memang hanya sok berbahasa Jerman – liebe ini, lieber itu, tapi sekali menulis salam penutup yang hanya terdiri dari tiga kata (“dich fest umarme”), sudah bersalahan!) . Maka saya akan mencoba menjelaskan secara lebih jelas lagi apa yang sebetulnya sudah jelas dalam esei saya:

Sternagel [penerjemah "Saman"] menutup tulisan pendeknya [2 halaman] tentang novel “Saman” seperti berikut: “Ayu Utami membawa angin baru ke dalam dunia sastra Indonesia. Dia mewakili generasi baru yang berorientasi pada masa depan, tampil percaya diri dan ingin menempuh jalannya sendiri. Dan mutu karyanya demikian tinggi sehingga pantas diberi perhatian. Pembaca Jerman pun perlu diberi kesempatan membaca buku yang telah dia tulis itu lewat sebuah terjemahan.”

Atas dasar akhir tulisan tersebut saya mengatakan bahwa tulisan Sternagel “jelas-jelas ditulis antara lain dalam rangka menemukan penerbit untuk buku yang sedang diterjemahkannya tersebut”. Ayu Utami menjadi “guru mengarang” di website itu pada tahun 2002; Horlemann menerbitkan novel “Saman” pada akhir tahun 2007. Mengapa ada rentang waktu 5 tahun antara usaha “pengiklanan” Sternagel di atas dengan penerbitannya oleh penerbit Horlemann? Apakah karena Horlemann begitu sulit di”lobby” sehingga setelah dirayu selama 5 tahun barulah penerbit yang memang sudah punya perhatian khusus terhadap sastra Indonesia itu (seperti yang dijelaskan panjang lebar oleh Dewi sendiri) bersedia menerbitkan “Saman”? Tentu tidak. Sudah bertahun-tahun sebelum “Saman” terbit di Jerman, saya mendengar dari
seorang pengarang Jerman yang kenal dengan Ayu Utami bahwa novel itu sudah selesai diterjemahkan, dan penerbit yang bersedia menerbitkannya sedang dicari. Dan yang ditawari naskah itu awalnya bukanlah penerbit Horlemann, tapi penerbit lain yang lebih besar dan lebih terkenal! Karena rupanya tidak berhasil – menurut pengarang Jerman itu (yang sempat dimintai tolong menawarkannya kepada penerbit) alasannya adalah bahwa mutu novel itu memang kurang memadai, sehingga tidak ada penerbit yang tertarik – akhirnya Horlemannlah yang menjadi alternatif terakhir. Maka, kalau memang ada yang ingin dituduh melecehkan Horlemann, seharusnya Ayu dan Sternagel yang menjadi sasaran! Mereka tidak puas melihat novel “Saman” bersanding dengan karya Ahmad Tohari, Umar Kayam, Oka Rusmini, Leila S. Chudori, Armijn Pane dll di Horlemann. Mereka memilih Horlemann bukan atas dasar penghargaan terhadap penerbit kecil yang “berjasa” menerbitkan terjemahan sejumlah karya sastra Indonesia itu, tapi sekadar karena terpaksa – tak ada penerbit lain yang mau menerima novel yang konon “bermutu tinggi” itu!

Maka, Dewi, baca dong esei saya dengan benar sebelum menyerang! Sudah capek-capek melakukan “investigasi informasi”, ternyata salah sasaran melulu …Kalau memang ingin menanggapi esei saya di Republika itu, tanggapilah kritik yang benar-benar saya lakukan, bukan kritik yang hanya ada dalam imajinasi Anda belaka!

Dalam kaitannya dengan penerbit Horlemann, yang saya kritik bukanlah kecil atau tak “bergengsi”nya Horlemann, atau perhatian Horlemann pada sastra Indonesia, tapi 1. pilihan Horlemann untuk menerbitkan “Saman”, dan 2. teks yang dipakai Horlemann untuk mengiklankan “Saman”. Apa keberatan saya, tak perlu saya ulangi lagi di sini!

Ada hal lain yang tidak saya singgung dalam esei saya, tapi menarik dibahas dalam konteks membicarakan kebijakan Horlemann dalam kasus novel “Saman”. Ada sesuatu yang cukup mencolok pada “Saman” versi Horlemann dibandingkan buku Horlemann yang lain, yaitu sampulnya.

Kebanyakan buku sastra Indonesia terbitan Horlemann menggunakan lukisan sebagai gambar sampul. Pilihan lukisan itu dan design sampulnya menurut saya sering tidak begitu menarik, tapi tidak juga jelek. Bisa dibilang biasa saja: norak tidak, istimewa juga tidak. Tapi sampul “Saman” berbeda: Yang tampil di sampul itu adalah foto Ayu Utami yang jelas “dicantik-cantikkan “, dengan pakaian seksi [belahan dada rendah]. Gambar itu membuat Birgit Koss [yang resensi radionya saya bicarakan di bagian akhir esei saya) berkomentar dengan agak sinis tentang tahi lalat di kening Ayu Utami yang rupanya dihilangkan [mungkin pakai photoshop atau program sejenis].

Dan seorang kawan, mahasiswi S3 jurusan bahasa dan sastra Indonesia di Hamburg, berkomentar seperti berikut (japri pada saya, terjemahan saya dari bahasa Jerman):

“Kau sudah lihat cover versi Jerman `Saman’? Tak kusangka Horlemann bisa seperti itu, covernya seperti sebuah brosur `istri impor’: `Wujudkan impian Anda tentang surga dunia – pilihlah di antara perempuan eksotis dan seksi ini’ … mengerikan sekali.

Sepertinya mereka tidak yakin bahwa `subversifnya’ `Saman’ yang diheboh-hebohkan itu akan cukup sebagai stategi pemasaran … lebih baik menambah sedikit kulit telanjang perempuan coklat dan mata berbentuk amandel!” Terlepas dari apakah kita menyukai novel “Saman” atau tidak, bukankah eksotisme yang dikritik secara tepat sekali oleh kawan saya itu sudah jelas pantas disesalkan? Di manakah suara Anda sebagai “feminis” dalam kasus ini, Dewi? [Sampul lain yang juga cukup norak adalah sampul novel Oka Rusmini, dengan foto penari Bali berlatar laut, sunset, dan pohon palem – persis seperti brosur turisme! Silakan melihat daftar buku Horlemann di http://www.horleman n.info/joomla/ asien/b-cher/belletristik/asien.html [seksi sastra Asia]. Nah, sekali lagi, Dewi, di mana suara Anda sebagai “feminis”? Di antara tiga penulis perempuan Indonesia yang karyanya diterbitkan oleh Horlemann, dua dipasarkan lewat stereotipe eksotisme perempuan Asia semacam itu, dan Anda tetap merasa tak ada persoalan?!]

Ada satu lagi persoalan seputar penerbit Horlemann yang ingin saya komentari.

Dalam tulisan Dewi maupun tulisan Sri Ningsih disebut bahwa Horlemann antara lain menerbitkan karya Pramoedya. Tapi mereka “lupa” menerangkan bahwa terjemahan Jerman karya Pram juga diterbitkan oleh penerbit lain, yaitu Rowohlt (salah satu penerbit terbesar di Jerman) dan Unionsverlag (juga penerbit besar). Kalau di antara penulis Indonesia (yang semuanya kurang dikenal di Jerman) Pramoedyalah yang paling terkenal, itu bukan terutama berkat jasa Horlemann! Saya bukan ingin menjatuhkan nama penerbit Horlemann, tapi sikap Dewi dan Sri yang membela dan mempromosikan Horlemann secara sangat berlebihan, tidak bisa saya terima. Dalam hal penerbitan dan promosi “Saman” menurut pandangan saya jelas
Horlemann pantas dikritik. Di samping itu, secara umum saya kurang menyukai kebijakan Horlemann yang menerbitkan hampir semua bukunya (termasuk “Saman”) hanya dalam edisi hardcover yang relatif mahal.

Bagi saya kebijakan semacam itu terkesan elitis dan tidak sesuai dengan citra diri Horlemann sebagai penerbit alternatif. Sebuah komentar menarik tentang Horlemann saya dapatkan dari seorang pengarang senior Indonesia yang eksil di Jerman. Antara lain beliau mengatakan (japri pada saya):

“Tahun 1971 saya pernah bertemu Horlemann di Berlin sebagai ketua KPD-AO (Komunistische Partei Deutschland – Aufbau Organisation) yang banyak membantu usaha eksistensi kami waktu itu. Kini KPD-AO tak ada lagi. Beberapa tahun lalu Horlemann meninggal dunia tetapi sebelumnya sempat mendirikan Penerbit Horlemann (Horlemann Verlag). [...] [Tentang tema perjuangan HAM dalam "Saman" dan keterlibatan Ayu Utami di AJI] dapat dibaca pada sebuah resensi yang ditulis oleh Peter Sternagel yang tentu saja penting buat reklame komersial Horlemann Verlag yang banyak bau-bau seksualitasnya. “

Bagi saya sikap pengarang senior itu sangat menarik: Jasa Horlemann (dalam konteks ini jasa Horlemann secara pribadi, bukan sebagai penerbit) dihormati dan dihargai, tapi kebijakan penerbit Horlemann tetap ditanggapi secara kritis dan kontekstual!

Kembali pada tulisan Dewi. Ulasannya di bawah judul “Politik Komunikasi” terdiri hanya dari sederet nama penulis Indonesia dan judul karya mereka dalam bahasa Jerman [paling tidak seharusnya ditambahi judul aslinya biar tulisan itu bermakna bagi pembaca Indonesia! sok berbicara tentang terjemahan sebagai "jantung komunikasi peradaban", tapi hal sesederhana itu saja tak diperhatikan!] dan komentar sok canggih tentang “multivokalitas” . Padahal yang disampaikan hanya bahwa novel Ayu Utami bukan satu-satunya karya sastra Indonesia yang diterjemahkan ke bahasa Jerman.

Lha, terus kenapa rupanya? Yang bilang bahwa Ayu Utami satu-satunya siapa?

Horlemann memang menerbitkan cukup banyak terjemahan karya sastra Indonesia. Di antara buku terjemahan itu tentu bukan hanya “Saman” yang pantas dikritik atau dipertanyakan. Kita dapat saja bertanya, misalnya, mengapa kumpulan cerpen Leila S. Chuduri diterjemahkan ke bahasa Jerman – bukankah dia hanya menulis satu kumpulan cerpen, kemudian (sampai sekarang) tidak terlibat lagi dalam dunia sastra Indonesia? Tapi kritik seperti itu saya anggap kurang relevan dan tidak terlalu perlu pada saat ini. Penerbitan buku Leila S. Chudori tidak disertai klaim-klaim yang berlebihan seperti penerbitan “Saman”. Yang menjadi persoalan bagi saya justru bahwa Ayu Utami dicitrakan bukan sekadar sebagai salah satu dari sekian banyak suara dari Indonesia, atau dari Asia (artinya, bagian dari “multivokalitas” yang disebut-sebut Dewi), tapi sebagai suara yang lebih penting, lebih bermutu, lebih perlu diperhatikan daripada yang lain!

Dewi memberi data yang sok lengkap tentang penerjemahan karya Indonesia ke bahasa Jerman dan sebaliknya, tapi dengan cara yang menyesatkan bagi pembaca Indonesia. Bukan hanya dia tidak menyebut buku Pramoedya yang diterbitkan Rowohlt dan Unionsverlag. Cara dia menderet-deretkan judul terjemahan juga cenderung menimbulkan kesan yang salah. Mana bisa terjemahan di jurnal “Orientierungen” disamakan dengan buku-buku terbitan Horlemann?!

“Orientierungen” adalah jurnal untuk kalangan yang terbatas sekali, yaitu para akademisi dan segelintir orang lain yang punya perhatian khusus pada budaya Asia, sedangkan Horlemann menerbitkan buku untuk pembaca umum!

Dewi dkk menuduh saya “mengecilkan” alias melecehkan penerbitan karya sastra Indonesia dalam terjemahan Jerman. Lalu mereka menjawab dengan “membesar-besarkan” penerbit Horlemann dan jurnal “Orientierungen” . Lha! Saya tak punya persoalan dengan kecilnya Horlemann dan Orientierungen itu – yang punya persoalan dengan itu rupanya justru Dewi dkk! Sastra Indonesia memang tidak dianggap di Jerman sana! Di mana letak negaranya saja banyak orang tak tahu, apalagi membaca sastranya!

Kenyataan itu bisa saja kita sesalkan, tapi buat apa ditutup-tutupi?!

Dan apakah kemudian setiap usaha untuk “mengangkat” sastra Indonesia mesti dibela secara membabi-buta dan menghalalkan segala cara, termasuk eskploitasi seksual dan eksotisme seperti dalam kasus
sampul “Saman”?

Ngomong-ngomong soal “Orientierungen” , kebetulan saya baru saja dihubungi Pak Damshäuser yang ternyata memperhatikan debat kita ini, diminta menulis versi Jerman esei saya “Politik Sastra KUK di Eropa” untuk diterbitkan di “Orientierungen” , kalau bisa dilengkapi dengan komentar seputar polemik yang ditimbulkan esei itu. Nama Anda sebagai moderator pencekal tentu tak akan lupa saya sebut, Dewi Candraningrum …

“Argumen” kedua Dewi, yaitu bahwa saya melakukan “pencitraan kurang adil” terhadap Katrin Figge, sama tak berdasar dan tak relevan dengan ulasannya mengenai jasa penerbit Horlemann. Semakin menggelikan saja: Jadi sekarang saya disuruh bukan hanya mewawancarai GM dan Ayu Utami, tapi juga Katrin Figge? Kenapa tidak sekalian Martin Amanshauser, Peter Sternagel, Birgit Koss, penerbit Horlemann dan Prince Claus Fund?

Sekali lagi, Dewi: Baca dong esei saya! Sudah saya jelaskan di sana dengan sejelas-jelasnya bagian tulisan Figge yang mana yang saya anggap rasis, dan apa alasannya. [Kebetulan bagian 2 di Republika berakhir dengan pertanyaan "Bukankah penggambaran tersebut luar biasa rasis?", dan penjelasan seputar rasisme itu berlanjut di bagian 3.] Jadi kalau ingin menyerang saya, jangan ngawurlah, melantur ke mana-mana. Kalau argumentasi saya bahwa tulisan Figge itu rasis tidak masuk akal bagi Anda, tunjukkanlah di mana kelemahannya!

Terus-menerus di milis Dewi dan “kawan-kawan indah”nya itu saya dituduh “gosip” belaka. Sekarang yang sibuk menggosip siapa? Kritik saya terhadap tulisan Figge tiba-tiba digambarkannya seakan-akan tujuan saya adalah menjatuhkan dan menjelek-jelekkan nama Figge.

Saya tidak pernah bertemu dengan Katrin Figge. Mendengar namanya saja tidak pernah sebelum membaca laporan wawancaranya dengan Ayu Utami. Jelas saya tidak punya urusan pribadi apa pun dengan dia. Yang terjadi sederhana saja, tapi mungkin tak terbayangkan oleh otak si “tabir bijaksana” yang rupanya bekerja hanya berdasarkan perkawanan atau permusuhan pribadi itu (– kawan dibela, lawan disensor –): Saya membaca tulisan Figge, dan tulisan itu menurut pengamatan saya rasis, maka rasisme itu yang saya kritik.

Bisa saja Figge tidak merasa menulis sesuatu yang rasis. Bahkan sangat besar kemungkinannya, sebab kalau sebagai pegawai Goethe Institut dia dengan sadar bersikap rasis, kelewatan sekali! Tapi kalau Figge sendiri tidak merasa rasis, bukan berarti bahwa tulisannya memang tidak rasis! Anda ngerti nggak perbedaan itu, Dewi? Bukankah Anda dan “kawan-kawan indah” Anda sendiri yang terus-menerus mempertahankan bahwa sebuah teks tidak bisa dinilai (hanya) dengan melihat faktor ektratekstual? Lalu bagaimana Anda tiba-tiba bisa berargumentasi bahwa hanya karena Figge sendiri mengatakan dirinya tidak rasis, maka tulisannya memang tidak rasis? Dan apa pula relevansi pengakuan Figge bahwa dia “setengah Indonesia” dalam konteks itu? Kalau Figge berdarah Indonesia, berarti tidak mungkin dia rasis terhadap orang Indonesia? Dewi, Dewi … ternyata Anda pun rasis pula!

Bagian terakhir tulisan Dewi membuat saya semakin menggeleng-gelengkan kepala. Setelah sok posmo di bagian awal tulisannya (“multivokalitas” dst), kini dia tiba-tiba merujuk pada Wilhelm Dilthey! Tak tahukah Anda, Dewi, bahwa pandangan ala Dilthey yang melihat karya sastra sebagai ekspresi tertinggi otak genius atau “spirit” (Geist) sang pengarang sudah lama sekali ditinggalkan?

Tak sadarkah Anda bahwa pemikiran Dilthey dikembangkan menjadi dasar paham nasionalis yang mengagungkan “spirit”/semangat Jerman ["deutscher Geist"] di zaman republik Weimar? Dan bahwa nasionalisme semacam itu sudah tak jauh dari nasionalsosialisme yang memuja “ras Aria” dan ingin mengeliminasi “ras” lain? Dan tak tahukah Anda bahwa perlawanan terhadap paham ala Dilthey itu justru dilakukan antara lain oleh dua gerakan yang seharusnya mendapat simpati dan perhatian Anda sebagai perempuan Indonesia, yaitu feminisme dan studi pascakolonial?

Dan mengapa pula di saat orang Jerman sendiri sudah menggantikan konsep “Geisteswissenschaf ten” yang ketinggalan zaman itu dengan “Kulturwissenschaft en” – istilah “Geisteswissenschaf ten” paling-paling masih dipakai dalam formalitas dan admistrasi kampus [msl. nama fakultas], maklum administrasi memang sering lambat mengikuti perubahan –, Anda masih membela-belanya?

[Dulu orang Jerman membedakan antara "Geisteswissenschaf ten", "Naturwissenschafte n", ilmu "spirit"/jiwa dan ilmu alam. Karena kata "Geisteswissenschaf ten" yang berdasar pada konsep elitis tentang budaya/seni sebagai "pencapaian tertinggi peradaban" terasa tidak sesuai dengan zaman lagi, kemudian muncul istilah "Kulturwissenschaft en" [ilmu budaya] yang lebih netral dan egaliter.]

Apa nggak terbalik dunia ini – Anda menyerang saya dengan konsep-konsep yang sudah ketinggalan zaman dari budaya saya sendiri?! Dan apa pula hubungan semua itu dengan tema utama debat kita, dan tema esei saya, yaitu politik sastra KUK? Entah apa yang dimaksudkan Dewi dengan “politik etik” dalam bagian terakhir tulisan jeleknya itu. Apa “etik” itu? Kita mau diajak kembali pada etika ala Dilthey mungkin? Etika macam apa itu, dan bagaimana membayangkannya pada masa kini? Mungkin kita disuruh berlutut kagum di hadapan nilai-nilai kebijaksanaan hidup yang terpancar dari karya agung sang
genius Ayu Utami? Hahaha….[]

* Kritikus Sastra, tinggal di Yogyakarta, http://www.katrinbandel.com

** Sumber image Sampul buku Ayu Utami http://www.horlemann.info/joomla/virtuemart/autoren-und-herausgeber/s-z/utami/saman.html?flypage=garden_flypage. Image diambil oleh beritaseni

*** Judul asli tulisan Katrin Bandel : Polemik politik sastra KUK: tanggapan untuk Dewi Candraningrum, tapi kemudian diubah oleh Redaksi Beritaseni. Semoga pembaca terutama penulis tidak berkeberatan.

Oleh Katrin Bandel*

Akhir tahun 2007 novel Saman karya Ayu Utami diterbitkan dalam terjemahan bahasa Jerman oleh penerbit Horlemann. Tentu saja penerbitan Saman tersebut bukanlah sebuah peristiwa besar, sebab Horlemann hanya penerbit kecil dan nama Ayu Utami hanya dikenal segelintir orang di Jerman. Namun meskipun begitu, peristiwa penerbitan novel itu, seperti hampir setiap penerbitan buku baru, direspon dalam bentuk resensi di beberapa media, dan buku itu diiklankan oleh penerbitnya.

Wacana seputar Ayu Utami dalam bahasa Jerman itu ingin saya bicarakan di sini karena saya merasa terganggu dengan representasi Ayu Utami (dan khususnya novel Saman) yang sangat tidak tepat, dalam arti tidak sesuai dengan apa yang saya ketahui tentang (peran) Ayu Utami di Indonesia, teks novel Saman, dan reaksi pembaca terhadapnya di Indonesia. Rasa terganggu tersebut saya anggap relevan dibagi dengan masyarakat sastra di Indonesia, bukan hanya karena resepsi karya sastra Indonesia di luar negeri menarik untuk diikuti oleh orang Indonesia sendiri, tapi lebih-lebih karena tampaknya representasi Ayu Utami yang sangat tendensius dan “melenceng” itu bisa terjadi bukan hanya karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman penerbit, peresensi dan pembaca Jerman tentang Indonesia dan dunia sastranya atau pada strategi pemasaran penerbit Horlemann, tapi juga karena politik sastra yang dilakukan oleh orang Indonesia sendiri, yaitu khususnya Komunitas Utan Kayu [KUK].

Saya ingin memulai dengan membahas sebuah laporan wawancara dengan Ayu Utami oleh Katrin Figge dari Goethe Institut Jakarta. Laporan singkat yang diterbitkan di majalah sastra berbahasa Jerman LiteraturNachrichten (Nr. 94, musim gugur 2007) itu diberi judul “Wilde Ehe, Bier und Pornographie” (“Perkawinan Liar, Bir dan Pornografi”). Pada awal tulisan tersebut Katrin Figge menceritakan bagaimana dia bertemu dengan Ayu Utami di café KUK untuk melakukan wawancara, sesuai dengan janji yang dibuat sebelumnya. Namun ketika mereka bertemu, Ayu lalu mengusulkan agar wawancara dilakukan di rumahnya saja karena di café KUK “terlalu bising”. Sebelum berangkat, dengan suara lantang Ayu memesan empat botol bir untuk dibawa pulang. Katrin Figge berkomentar:

“In vielen Ländern wäre dies wohl nichts Besonderes, auch wenn die Uhr erst halb zwölf am Mittag anzeigt. Doch wir sind in Indonesien, im Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt. Bier trinkende Frauen existieren nicht, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Da spielt es auch keine Rolle, dass Ayu Utami keine Muslimin, sondern Katholikin ist. Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht, als sie die Plastiktüte mit den Flaschen in Empfang nimmt. Die erstaunten Blicke der anderen Café-Besucher stören sie nicht im Geringsten.”

[“Di banyak negara lain hal itu tidak akan dianggap istimewa, meskipun baru jam 12 siang. Tapi kita berada di Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Di sini tidak ada perempuan yang minum bir, paling tidak di ruang publik. Dalam konteks itu tidak penting bahwa Ayu Utami bukan orang Muslim, tapi Katolik. Dia tersenyum simpul ketika menerima tas plastik yang berisi botol bir. Pandangan mata heran dari pengunjung café yang lain tidak mengusiknya sedikit pun.”]

Sudah jelas pesan apa yang ingin disampaikan Figge lewat penilaian stereotipikalnya tentang bir, perempuan dan agama dalam masyarakat Indonesia itu: bahwa Ayu Utami merupakan perempuan yang luar biasa berani – seorang pemberontak sejati. Dengan nada yang sama Figge membicarakan keputusan Ayu Utami untuk hidup serumah dengan pasangannya tanpa menikah yang konon sangat sulit diterima masyarakat Indonesia, dan pandangan Ayu mengenai RUU-APP.

Lebih jauh lagi, Ayu Utami digambarkannya bukan hanya sebagai pemberontak terhadap nilai-nilai moral yang “kolot”, tapi juga sebagai bagian dari gerakan perlawanan di dunia politik, khususnya sebelum jatuhnya Soeharto. Figge melaporkan keterlibatan Ayu Utami di Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dengan keterangan bahwa disebabkan oleh keterlibatan tersebut Ayu Utami “kehilangan pekerjaannya di majalah Matra dan selanjutnya terpaksa menerbitkan artikel dan eseinya di majalah-majalah underground.”

Tentang isi novel Saman Figge hanya memberi komentar singkat, yaitu bahwa novel tersebut membicarakan “penyiksaan dan kekerasan yang dilakukan pemerintah, konflik etnis, minoritas agama – dan seks”, dan bahwa banyak penganut “Islam konservatif” kaget dan tidak bisa menerima novel yang “terlalu terbuka” itu.

Pesan yang serupa tentang novel Saman sebagai sebuah pemberontakan dan perlawanan yang luar biasa berani kita temukan pada “ringkasan” novel di website penerbit Horlemann, antara lain lewat klaim berikut:

“Der Debütroman „Saman“ wurde in Indonesien als literarische Sensation gefeiert: Er erschien kurz vor der Entmachtung General Suhartos, gleichsam als Vorbote des politischen Wandels. Der offene Umgang mit gesellschaftlichen Tabus stellt einen Bruch mit der bisherigen indonesischen Literatur dar.”

[“Novel pertamanya “Saman” dirayakan sebagai sensasi literer di Indonesia: Novel itu terbit tidak lama sebelum jatuhnya Jenderal Suharto, seakan-akan menjadi pertanda perubahan politis. Novel itu mempersoalkan tabu-tabu masyarakat dengan terbuka, seperti yang belum pernah dilakukan dalam sastra Indonesia sampai saat itu.”]

Konon, begitu keterangan selanjutnya, dalam novel Saman Ayu Utami “membicarakan seksualitas dengan terbuka, dan mempersoalkan relasi yang problematis antara orang Muslim dan orang Kristen dan kebencian pada minoritas Tionghoa”.

Bagi saya – dan saya yakin juga bagi sebagian besar pembaca Indonesia – imaji Ayu Utami dan novelnya Saman yang disampaikan lewat kedua teks Jerman tersebut terasa sangat ganjil. Bagaimana mungkin pengarang yang kita kenal sebagai bagian dari mainstream sastra saat ini dan sebagai anggota komunitas sastra yang dominan, tiba-tiba seakan-akan menjadi pemberontak yang subversif? Dan mengapa tema-tema seperti relasi antar-agama dan minoritas Tionghoa yang tidak dipersoalkan atau hanya disinggung sekilas dalam novel Saman, tiba-tiba seakan-akan menjadi tema utamanya?

Apakah pencitraan Ayu Utami yang ganjil tersebut merupakan sesuatu yang baru, mungkin image yang sengaja diciptakan oleh Horlemann sebagai bagian dari strategi pemasaran novel Saman? Ternyata tidak. Di dua sumber berbahasa Jerman yang berasal dari beberapa tahun sebelum novel Saman terbit di Jerman saya menemukan keterangan yang hampir sama. Sumber pertama adalah website Internationales Literaturfestival Berlin (Festival Sastra International Berlin) yang memperkenalkan Ayu Utami sebagai salah satu pengarang yang diundang ke festival sastra tersebut pada tahun 2004. Keterangan tentang isi novel Saman di situ hampir sepenuhnya sama dengan keterangan dari penerbit Horlemann yang saya kutip di atas. Keterlibatannya di AJI dan kegiatan jurnalistiknya yang “terpaksa dilanjutkannya di bawah tanah” pun disebut, dengan tambahan bahwa di masa Orde Baru Ayu Utami pernah menulis buku anonim tentang korupsi rejim Soeharto. Mungkin tambahan itu dirasakan perlu karena selain membaca dari novelnya, di Berlin Ayu Utami juga dijadikan pembicara di sebuah forum diskusi berjudul “Was ist Korruption?” [“Apa itu Korupsi?”].

Sumber kedua lebih tua lagi. Pada tahun 2002 Ayu Utami menjadi salah satu pengajar di sebuah program pelajaran mengarang on-line di Vienna, Austria (schule für dichtung/vienna poetry school), dengan latihan mengarang cerita masokis mengomentari seri-foto tentang permainan sado-masokis (dengan Ayu Utami sendiri dalam peran penyiksa). Selain foto tersebut dan sebuah tulisan Ayu Utami tentang masokisme, website itu memuat dua teks lain sebagai informasi latar belakang tentang Ayu Utami, yaitu tulisan Peter Sternagel (penerjemah Saman) dan Martin Amanshauser (pengarang Austria). Semua teks itu singkat saja, yaitu 2-3 halaman. Tulisan Sternagel merupakan ringkasan Saman, sekaligus pujian terhadap novel itu yang jelas-jelas ditulis antara lain dalam rangka menemukan penerbit untuk buku yang sedang diterjemahkannya tersebut (rupanya Sternagel dan Ayu Utami awalnya berharap menemukan penerbit yang lebih “bergengsi” daripada Horlemann, tapi tidak berhasil). Antara lain dia mengatakan bahwa Ayu Utami “memperlihatkan struktur penindasan politis di negaranya, mengungkapkan pendapatnya, menuntut tanggung jawab etis dan moral”. Entah di mana semua itu dilakukan Ayu – jawabannya pun tidak saya temukan dalam tulisan Sternagel tersebut.

Tulisan Amanshauser pun penuh pujian gombal yang membosankan terhadap Ayu Utami, tapi sambil lalu dia memberi informasi yang sangat menarik. Dua kali Amanshauser mengutip sebuah teks yang dijadikannya rujukan untuk “membuktikan” kehebatan Ayu Utami, yaitu pidato yang disampaikan pada saat Ayu Utami menerima penghargaan Prince Claus Award di Belanda pada tahun 2000. Pidato tersebut ditulis oleh seseorang yang namanya tentu tidak asing lagi bagi kita: Goenawan Mohamad.

Berikut salah satu dari kedua kutipan tersebut:

“the novel is a new departure from the tradition of indonesian prose writing also in its treatment of god, politics and sexuality. underlying its lyricism is an urge to discover freedom at each stage of writing and reading. one can see the novel as a story of liberation in which the words are no longer sacrificial horses – as if to anticipate the historical moment of 1998, when suharto’s dictatorship collapsed.” [pemakaian huruf kecil adalah bagian dari gaya sok eksentrik Amanshauser.]

Sudah jelaslah sekarang dari mana asal klaim tentang Saman sebagai pertanda perubahan politis dan gagasan bahwa Saman sama sekali berbeda dari karya-karya sastra Indonesia sebelumnya!

Setelah menemukan kutipan tersebut, saya berusaha mencari keseluruhan pidato Goenawan Mohamad tersebut lewat internet, tapi tidak berhasil menemukannya. Di website Prince Claus Fund saya hanya menemukan penjelasan yang sangat singkat tentang alasan kemenangan Ayu Utami. Bahwa Goenawan Mohamad terlibat pembuatan pidato pemberian penghargaan sama sekali tidak disebut-sebut. Entah kegagalan saya mencari informasi dan mencari teks pidato tersebut disebabkan oleh kekurangtelitian saya dalam pencarian, atau pidato itu memang sengaja disembunyikan dari kita agar kita tidak sadar akan keterlibatan Goenawan Mohamad dalam pemberian Prince Claus Award pada Ayu Utami, sejarah nanti yang akan membuktikannya.

Kutipan dari Goenawan Mohamad yang kedua lebih pendek, menceritakan peristiwa Ayu Utami kehilangan pekerjaan karena keterlibatannya di AJI.

Berkaitan dengan kegiatan Ayu Utami sebelum Saman terbit, disamping pekerjaannya sebagai wartawan, Amanshauser menyebut bahwa “di masa perjuangannya sebagai disiden tersebut dia menulis beberapa novel yang semuanya ditolak oleh penerbit”.

Sejauh mana Ayu Utami memang mengalami pemecatan dan pencekalan akibat tandatangannya di deklarasi Sirnagalih (pembentukan AJI) tidak bisa saya nilai – mungkin hal semacam itu lebih tepat dilakukan wartawan Indonesia yang bergelut di dunia jurnalistik pada masa itu. Tapi terlepas dari benar atau tidaknya informasi yang diberikan seputar hal itu, saya rasa menarik untuk direnungkan mengapa kegiatan tulis-menulis Ayu Utami di masa Orde Baru begitu banyak disebut-sebut dalam teks-teks berbahasa Jerman itu. Dalam keterangan tentang penulis di edisi Saman berbahasa Indonesia yang saya miliki [cetakan ke-15, Agustus 2000] hanya dikatakan bahwa:

“Sekitar tahun 1991 menulis kolom mingguan Sketsa di Berita Buana edisi Minggu. Ia pernah bekerja sebagai wartawan di Matra, Forum Keadilan dan D&R. Tak lama setelah penutupan Tempo, Editor dan Detik tahun 1994, Ayu ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen [AJI] yang memprotes pembredelan, dan setahun kemudian dipecat dari Forum Keadilan sehubungan dengan itu.”

Mengapa di Jerman dan Austria tambahan mengenai artikel dan esei “di media underground”, buku anonim tentang rejim Soeharto dan novel-novel yang tidak pernah diterbitkan (bertentangan dengan keterangan dalam edisi Indonesia bahwa Ayu Utami “jarang menulis fiksi”) dirasakan perlu? Sepertinya kesan yang ingin ditimbulkan adalah bahwa sejak dulu Ayu Utami sudah giat menulis, tapi karena tulisan dan kegiatan lainnya terlalu “subversif”, dia baru dapat menampakkan bakatnya secara terbuka setelah Orde Baru tumbang. Mungkin keterangan-keterangan itu dirasakan perlu untuk menjustifikasi apresiasi yang diberikan padanya, antara lain pemberian penghargaan Prince Claus, yang akan terasa janggal kalau dipertimbangkan bahwa Ayu Utami saat itu baru menerbitkan satu novel saja dan namanya pun tidak dikenal secara luas sebelumnya. (Dan akan terkesan lebih janggal lagi kalau kita mengetahui bahwa terjemahan ke dalam bahasa Belanda belum selesai pada waktu Ayu Utami memenangkan Prince Claus Award, dan versi bahasa Inggrisnya pun belum ada.)

Mengapa di Indonesia sendiri tulisan-tulisan “bawah tanah” Ayu Utami itu jarang atau tidak pernah disebut? Saya tidak tahu jawabannya. Tapi saya yakin bahwa seandainya tulisan-tulisan itu disebut, pasti publik Indonesia, khususnya orang yang punya kepedulian terhadap sastra Indonesia, akan bertanya: di manakah tulisan yang begitu banyak dan beragam itu? Di media “underground” mana Ayu Utami menulis, di mana buku anonim tentang korupsi rejim Soeharto itu, di mana novel-novel yang ditolak penerbit itu? Saya rasa bukan tidak mungkin bahwa tulisan-tulisan “bawah tanah” itu sengaja tidak disebut di Indonesia karena Ayu Utami tidak siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan semacam itu!

Dengan latar belakang informasi tentang politik pencitraan Ayu Utami sebagai pemberontak yang subversif di atas bisa dipahami mengapa novel Saman bisa muncul di sebuah website yang menurut pandangan saya sama sekali bukan tempatnya, yaitu website amnesty international. Buku Saman dengan keterangan singkat mengenai isinya saya temukan di website kelompok “Verfolgte AutorInnen und JournalistInnen” (pengarang dan wartawan yang dicekal/terancam secara politis, atau “persecuted writers and jounalists” dalam bahasa Inggris) yang menjadi bagian dari amnesty international Jerman. Ayu Utami sebagai pengarang yang terancam secara politis? Sebagai pengarang yang berhak dan perlu dibela amnesty international? Bukan main!

Kasus amnesty international itu menunjukkan betapa jauh pengaruh politik sastra KUK. Saya tidak tahu atas usul siapa Saman dimasukkan ke website tersebut, dan saya tidak bermaksud menuduh Ayu Utami, KUK atau penerbit Horlemann melakukan rekayasa agar Saman dimasukkan. Tapi masuknya Ayu Utami ke dalam daftar buku di halaman website amnesty international itu tentu tidak bisa dilepaskan dari politik pencitraan dirinya sebagai “disiden” dan “pemberontak” yang saya bicarakan di atas. Dan dengan adanya pidato Goenawan Mohamad yang saya sebut di atas, semakin nyata bahwa citra itu tidak timbul begitu saja, atau hanya diciptakan penerbit dan penerjemahnya, tapi bahwa KUK pun mendukung dan dengan aktif dan sengaja mengarahkan pencitraan Ayu Utami yang demikian rupa di luar Indonesia.

Pencitraan Ayu Utami tersebut menyebabkan terciptanya reputasi yang tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak adil bagi sastra Indonesia secara umum – bukankah banyak pengarang Indonesia lain yang juga (atau malah lebih) layak mendapat perhatian? Lebih jauh lagi, pencitraan itu juga menjadi bagian dari representasi Indonesia di mata orang asing yang cenderung sangat negatif. Mari kita kembali sejenak pada laporan wawancara Katrin Frigge yang sudah saya bicarakan di awal tulisan ini. Figge membuka laporannya dengan kedua kalimat berikut:

“Ayu Utami kommt zu spät. Eine typisch indonesische Angewohnheit – aber wohl ihre einzige.”

[“Ayu Utami datang terlambat. Kebiasaan yang khas Indonesia - tapi sepertinya satu-satunya kebiasaannya yang khas Indonesia.”]

Bukankah penggambaran ini luar biasa rasis? Keterlambatan Ayu Utami dalam memenuhi janjinya dengan Figge itu merupakan satu-satunya hal negatif yang dilaporkan, sebelum Figge kemudian mulai memuji keberanian Ayu sebagai pemberontak. Dan keterlambatan itulah yang diakuinya sebagai satu-satunya ciri Ayu Utami yang “Indonesia”! Berarti semua sikap Ayu Utami yang dipujinya sebagai sikap yang “maju”, “berani”, “pemberontak” atau “feminis” merupakan sesuatu yang “bukan Indonesia”! Laporan mengenai bir, “perkawinan liar” dan pornografi yang sudah saya kutip sebagian di atas pun kemudian mengukuhkan imaji stereotipikal Indonesia sebagai negara (bermayoritas) Muslim yang kolot, restriktif, patriarkal dan tertinggal.

Kasus ini menunjukkan betapa pencitraan Ayu Utami sebagai pemberontak dan disiden tidak bisa dilepaskan dari pencitraan Indonesia sebagai negara kolot dan tertutup. Hanya kalau Indonesia digambarkan sebagai negara di mana “tidak ada perempuan yang minum bir”, misalnya, maka aksi demonstratif Ayu Utami memesan bir dengan suara lantang di café KUK bisa diinterpretasi sebagai sebuah perlawanan. (Dan di sini kita belum lagi mempertanyakan apakah memang tepat tindakan minum bir dihubungkan dengan kemajuan dan keterbukaan.) Maka kalau kita pertimbangkan bahwa Ayu Utami (dan KUK pada umumnya) tampaknya dengan sengaja menimbulkan dan menjaga reputasi semacam itu, saya rasa kata “antek-antek imperialis” yang digunakan jurnal sastra boemipoetra untuk mendeskripsikan KUK tidak terlalu berlebihan.

Kelihatannya Ayu Utami adalah anggota KUK yang paling “laku” dipasarkan sebagai “pengarang” di luar negeri, dibandingkan misalnya dengan Goenawan Mohamad atau Sitok Srengenge. Saya rasa wajar demikian: Dapat dibayangkan betapa cerita tentang seorang pengarang “perempuan muda” dari negara “Dunia Ketiga” yang “berani” menulis tentang hal-hal yang “tabu” namun sulit diterima masyarakat negaranya yang “kolot”, “patriarkis” dan “tertinggal”, akan dengan sangat mudah mengundang simpati. Informasi bahwa Ayu Utami banyak dikritik di Indonesia dalam konteks itu umumnya bukan membuat pembaca waspada dan kritis, tapi justru memancing simpati. Martin Amanshauser, misalnya, dengan sangat emosional berkomentar tentang “spekulasi kotor media-media skandal” yang meragukan kepengarangan Ayu Utami “sebab bagi masyarakat Indonesia yang didominasi laki-laki hampir tidak terbayangkan bahwa seorang perempuan, apalagi perempuan muda, mampu menulis buku sehebat Saman dan Larung”!

Meskipun demikian bukan berarti bahwa hanya karya Ayu Utami saja yang mewakili KUK di luar negeri. Citra KUK sendiri sebagai komunitas dan sebagai tempat pun cukup berhasil dikonstruksi sesuai dengan kepentingan komunitas itu sendiri. Di website Prince Claus Fund saya menemukan keterangan bahwa Komunitas Utan Kayu menjadi Network Partner Prince Claus Fund dari tahun 2004 sampai 2007, dan menerima dana sebesar 163.746 Euro selama 3 tahun tersebut. Sebagai alasan mengapa KUK dianggap pantas didukung serupa itu, antara lain dijelaskan:

“Komunitas Utan Kayu operates in a newly democratic Indonesia where freedom of thought has not been fully accepted. Therefore, its political concerns involve combating narrow-mindedness along with its mission to promote quality in the arts. However, even with the changing political landscape it has detected a level of intolerance amongst civil groups that prevents the development of free thought. Most of the recent cases of intolerance are based on the manipulation of religious identity.”

Seperti Ayu Utami, Komunitas Utan Kayu direpresentasikan sebagai perkecualian dalam masyarakat Indonesia: Masyarakat Indonesia konon belum mampu hidup demokratis, tidak bisa menerima “kebebasan berpikir” dan bersifat intoleran, sehingga membutuhkan KUK sebagai contoh kemajuan, demokrasi dan toleransi!

Klaim sejenis yang lebih mencolok lagi kebohongannya muncul di sebuah artikel majalah mingguan Jerman Der Spiegel edisi 23 Desember 2005. Setelah mengunjungi KUK dan berbincang dengan Ayu Utami (lagi!), wartawan Jürgen Kremb menulis:

“Hier sind vor noch nicht allzu langer Zeit die Grundlagen für das moderne Indonesien gelegt worden. Im Sommer 1994, als Suharto drei Nachrichtenmagazine verbieten ließ, kauften Journalisten und Schriftsteller die heruntergekommenen Häuser mit der Adresse Utan Kayu 68 H und trotzten der Diktatur mit einem Buchverlag. Eine linksalternative Szene entstand, und 1998 nahmen die Massendemonstrationen, die zum Sturz des Diktators führten, von diesem Ort ihren Ausgang.”

[“Di tempat ini [i.e. di KUK] dasar-dasar Indonesia modern diletakkan beberapa waktu yang lalu. Pada musim panas 1994 ketika atas perintah Suharto tiga majalah berita dibredel, sekelompok wartawan dan pengarang membeli rumah yang tidak terawat dengan alamat Utan Kayu 68 H dan melawan rejim diktator dengan mendirikan sebuah penerbit. Kelompok alternatif kiri terbentuk, dan demonstrasi massal 1998 yang menyebabkan jatuhnya sang diktator dimulai dari sini.”]

Kalau kita melihat betapa Ayu Utami dan KUK direpresentasikan dengan cara yang begitu tendensius dan menyesatkan di beberapa media di Jerman dan negara lain di Eropa, wajar kalau kemudian timbul sebuah pertanyaan: Apakah pembaca Eropa memang begitu mudah tertipu? Dalam kasus representasi KUK di website Prince Claus Fund dan di Der Spiegel saya rasa pembaca awam hampir tidak mungkin memeriksa kebenaran informasi yang diberikan. Prince Claus Fund dan Der Spiegel yang seharusnya lebih bertanggungjawab dalam melakukan riset. Dan tentu KUK pun seharusnya bertanggung jawab dalam memberi keterangan mengenai dirinya.

Tapi bagaimana dalam kasus Saman? Bukankah pembaca Jerman bebas membentuk pendapatnya sendiri dengan membaca novel itu secara langsung? Saya rasa memang demikian, tapi kebebasan itu ada batasnya bagi pembaca Jerman yang tidak mengenal dunia sastra Indonesia. Contoh yang menarik adalah resensi Birgit Koß di radio Jerman Deutschlandradio (17 Desember 2007). Koß membandingkan Saman dengan sebuah puzzle yang tidak berhasil diselesaikan sehingga gambar yang utuh dan dapat dipahami tidak terbentuk. Dengan kata lain, Koß bingung, apa sebetulnya yang ingin disampaikan Saman. Namun kebingungan itu tidak membuatnya menyimpulkan bahwa novel itu kurang berhasil, tapi justru dipahaminya sebagai bagian dari pengalaman baca “sebagai pembaca Barat” yang berhadapan dengan karya sastra asing. Mungkin memang begitulah cara bercerita khas Indonesia, spekulasinya.

Saya yakin bahwa serupa dengan Koß, sebagian pembaca Jerman yang membeli buku terjemahan sejenis Saman membacanya dengan kesiapan untuk menghormati perbedaan tradisi sastra sehingga mereka cenderung menerima hal-hal yang terasa janggal sebagai kekhasan lokal yang tidak bisa sepenuhnya mereka pahami. Maka kalau Saman yang dipilih di antara sekian banyak karya sastra Indonesia untuk disuguhkan kepada pembaca Jerman, wajar kalau cara bercerita ala Samanlah yang akan dianggap pembaca Jerman sebagai cara bercerita “khas Indonesia”. Menurut pandangan saya, penilaian terhadap karya terjemahan itu tidak bisa sepenuhnya dipercayakan atau dibebankan kepada pembaca Jerman. Karena penilaian mereka sejak awal sudah diarahkan, lewat pilihan karya yang dianggap pantas diterjemahkan, kemudian diarahkan lebih lanjut lewat informasi yang diberikan kepada mereka mengenai pengarang dan latar belakang karya. Maka institusi dan orang-orang yang terlibat dalam proses pemilihan karya tersebut memiliki tanggung jawab yang tidak kecil. Dalam kasus Saman, menurut pengamatan saya, tanggung jawab tersebut sudah diselewengkan.[]

*Katrin Bandel, kritikus sastra, tinggal di Jogjakarta. Tulisan ini sendiri pernah dipresentasikan di Meja Budaya PDS HB Jassin, TIM, pada Jumat 24 Maret 2008.