Serambi Indonesia on 26 Desember 2009 – 08:12

LHOKSEUMAWE – Manajemen PT Zaratex di Lhokseumawe mengkarifikasi tentang jumlah rumpon yang belum dibayar. Disebutkan, rumpon yang didata di kawasan Karang Panggoi, Kecamatan Lapang, Aceh Utara, berjumlah 274 rumpon bambu. Jumlah ini belum dibayar karena belum ada kesepakatan harga dari tim pembayaran rumpon bambu.

“Perlu diklirkan, jumlah rumpon yang belum dibayar itu hanya di Karang Panggoi, yaitu sebanyak 274 rumpon bambu dengan kedalaman 8-15 meter. Ini hasil pendataan kita. Namun, pada saat kita ingin melakukan survei jumlah rumpon bambu bertambah menjadi 1.600. Ini yang kita pusing, karena pada saat pendataan bambu itu tidak ada,” kata Manajemen Zaratex di Lhokseumawe, Eri Wahab, Rabu (25/11).

Sedangkan, rumpon lainnya di kawasan laut dalam, kedalaman 500-1.000 meter di Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Utara sebanyak 261 telah dilakukan pembayaran. Dia menyebutkan, perlu dijelaskan pada publik bahwa soal 274 yang telah didata itu akan didiskusikan pembayarannya. Belum ada kesepakatan harga pembayaran terhadap masyarakat pemilik rumpon bambu itu. Dijelaskan, di kawasan Karang Panggoi itu berlayar nelayan Lhokseumawe, Samudera, Senuddon, dan Tanah Pasir. “Kami tegaskan, 274 itu yang sedang kita diskusikan pola pembayarannya,” kata Eri.(c46)

Laporan: M.Nizar Abdurrani │The Globe Journal | Rabu, 25 November 2009

Source: www.theglobejournal.com

Banda Aceh – Program Aceh Forest Enviroment Project (AFEP) yang sedang dilakukan oleh Yayasan Leuser Lestari (YLI) dan program yang dilaksanakan Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL) harus segera dievaluasi menyeluruh  dan tidak perlu dilanjutkan kembali. Demikian disampaikan oleh juru bicara Forum Masyarakat Tengah Tenggara Pedalaman Aceh (FORMATTDA) Nasrulzaman, kepada The Globe Journal, Kamis (25/11) di Banda Aceh.

Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Gubernur Aceh, Ketua BPKEL dan Direktur WALHI Aceh. Nasrulzaman yang baru saja mengunjungi wilayah pedalaman Aceh Tenggara mengatakan evaluasi menyeluruh itu perlu dilakukan untuk menghindari penolakan dan reaksi negative dari warga di lima kabupaten terluas yang bersinggungan dengan wilayah Leuser tersebut.  “Apa yang dilakukan oleh YLI dan BPKEL di wilayah kami sama sekali tidak berkontribusi positif bagi warga untuk melakukan pelestarian secara swadaya dan mandiri,”kritik Nasrulzaman.

Ia menambahkan seharusnya sudah ada keberanian dari setiap stakeholder yang akan bekerja di wilayah Leuser untuk menolak kerjasama dengan pihak manapun jika program yang akan dilakukan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atau tidak mampu mendorong keswadayaan warga pinggir Leuser untuk secara mandiri melakukan perlindungan bagi alam Leuser. “Coba lihat Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues, warga dan tokoh di kedua kabupaten ini sangat keberatan dengan program-program yang mengatasnamakan Leuser tetapi warga sekitar sangat minim keterlibatannya pada program yang ada tersebut. Bukankah setiap program yang dilakukan nantinya pasti akan berdampak pada masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut?” gugat Nasrulzaman.

Hal inilah yang menyebabkan wajar rasanya jika warga semakin lama semakin besar penolakannya terhadap keberadaan kedua lembaga YLI dan BPKEL tersebut.  YLI dengan program AFEP-nya setelah bekerja sejak empat tahun yang lalu, menurutnya telah gagal membangun kesadaran warga Leuser untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hutan di wilayahnya masing-masing.

Sedangkan BPKEL yang pembentukannya berdasarkan Pergub No. 52 tahun 2006 juga dirasakan warga kurang bermanfaat keberadaannya selain karena legitimasi massa dan yuridisnya yang lemah juga keberadaanya dianggap tumpang tindih dengan peran dan tugas yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya seperti BTNGL, DISHUT,dan BKSDA.

Nasrulzaman juga mengimbau kepada Gubernur Aceh agar menjelang tahun 2010 ini dilakukan konsolidasi besar stakeholder Leuser untuk membicarakan arah dan sinergisasi gerakan penyelamatan Leuser agar tidak di dominasi oleh YLI dan BPKEL.[003]

Serambi Indonesia on 25 November 2009 – 08:03

LHOKSEUMAWE – Perusahaan asal Belanda, Zaratex NV, yang saat ini sedang melakukan survei minyak dan gas bumi di wilayah Aceh Utara, Lhokseumawe, dan Bireuen, mengaku kesulitan melakukan tugasnya. Karena rumpon (sarang) ikan nelayan makin bertambah. Data awal hanya ditemukan sekitar 274 rumpon, tapi kini mencapai ribuan.

“Hasil survei awal hanya ada sekitar 274 rumpon. Dari jumlah itu Zaratex siap mengganti rugi dengan harga di bawah Rp 30 juta per rumpon, tapi nyatanya harga melejit hingga di atas Rp 40 juta. Sekitar 261 rumpon sudah selesai dibayar dan sisanya akan dibayar usai lebaran,” ungkap Manager Affair, Zaratex NV, Roy Darminto.

dalam pertemuan dengan komisi B DPRK Aceh Utara, Selasa (24/11). Ia didampingi anggota manajemen lainnya, Mardi Gaharu, Eri Wahab, Adventinus, dan tim survey dari warga asing David Heckman, serta tim Gubernur Aceh, T Zulfikar dan Iskandar.

Mardi menambahkan jumlah rumpon membengkak menjadi 1.600 buah. “Kami benar-benar pusing, soalnya yang sudah kami laporkan sesuai hasil survei 274 rumpon, selebihnya kita tidak tahu mau membayar pakai apa, karena mencapai 1.600 rumpon. Kondisi ini memberatkan kami. Karena itulah kami menghadap Komisi B DPRK Aceh Utara untuk mencari solusi,” katanya.

Pihak manajemen Zaratex mengakui biaya survei migas di Aceh Rp 140 miliar. “Konsekuensinya, bila gagal menemukan minyak di Aceh, maka anggaran sebesar itu akan hangus. Karenanya, kita berharap survei ini membuahkan hasil dan bermanfaat bagi masyarakat Aceh,” tambah Eri.

Menanggapi permintaan Zaratex, tim Gubernur Aceh dan Komisi B akan melakukan pendekatan kembali kepada nelayan. “Kita upayakan agar investor jangan sampai hengkang dan nelayan juga jangan dirugikan. Karena itu, kita akan cari formula yang tepat. Zaratex NV harus melakukan survei sesuai data awal, sedangkan kita akan lakukan pendekatan persuasif dengan nelayan,” ujar Isa Ahmadi, anggota Komisi B DPRK Aceh Utara.(c46)

Serambi Indonesia on 25 November 2009 – 08:14

JANTHO – Wakil Bupati Aceh Besar, Anwar Ahmad mengatakan, akan mengambil tindakan tegas terhadap para penambang bahan galian C yang belum mematuhi penetapan zona larang tambang di sepanjang Krueng Aceh. Itu disampaikannya saat memimpin peninjauan sejumlah lokasi penambangan di Kecamatan Kuta Cot Glie dan Indrapuri, Selasa (24/11).

Peninjauan tersebut diikuti Dandim 0101 Aceh Besar, Kasat Samapta Polres Aceh Besar, Ketua DPRK Aceh Besar, Ketua MPU Aceh Besar, Sekdakab Aceh Besar, Imuem Mukim Gle Yeung, serta sejumlah kepala dinas Setdakab Aceh Besar. Dalam peninjauan kemarin, tim Muspida Aceh Besar menemukan empat lokasi penambangan yang masih beroperasi. “Mereka sudah berulang kali diperingatkan, dan mulai saat ini kami akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa saja yang masih melakukan penambangan di sepanjang Krueng Aceh,” kata Anwar, kemarin.

Lokasi penambangan yang ditinjau kemarin yaitu, di Desa Lamthui, milik M Jamal, di Lambeugak, milik Dermawan, dan di Leupung Baleu, milik Razi, yang berada di wilayah Kecamatan Kuta Cot Glie. Selain itu, tim juga menemukan ratusan meter kubik bahan galian c milik Riza di Desa Manggra (Indrapuri).

Sementara, jalan menuju lokasi penambangan milik Sulaiman di desa yang sama, tampak sengaja ditutup untuk mencegah tim turun ke lokasi tersebut. Komandan Kodim 0101/AB, Letkol (Inf) Ahmad Daniel, menyarankan agar polisi segera memanggil para pemilik lokasi tambang, dan memprosesnya secara hukum. “Kita harus tegas dengan menindak mereka secara hukum. Kerusakan sungai sudah sangat parah, dan kegiatan penambangan galian C di kawasan Krueng Aceh harus segera dihentikan,” tegasnya.(th)

VIVAnews (Petani Kota) – Departemen Pertanian akan menginisiasi berdirinya bank khusus pertanian. Menteri Pertanian Suswono memasukkan usulan ini dalam prioritas program kerja lima tahun Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang berakhir pada 2014.

“Dalam waktu lima tahun bisa diwujudkan bank yang spesifik untuk pertanian,” kata Suswono saat meresmikan Pameran Pekan Buah Tropika Nusantara Indonesia Tropical Fruit Festival 2009 di pelataran Carrefour Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu kemarin, 14 November 2009.

Menurut dia, bank-bank konvensional saat ini masih belum ramah dengan dunia pertanian. Itu karena perbankan nasional masih menganggap sektor pertanian berisiko tinggi dan turn over membutuhkan waktu lama.

“Sementara ini, petani kita masih bisa diupayakan dengan pola pembiayaan mikro untuk kredit tanpa agunan,” kata dia.

Selain dukungan permodalan, kata Suswono, dalam 100 hari, pemerintah sedang mengembangkan pusat pangan (food estate) di luar Jawa. “Terutama untuk daerah yang potensial lahannya luas,” kata dia.

Saat ini, menurutnya, terdapat 7,13 juta lahan tidur dan belum termanfaatkan. Aturan yang tumpang tindih disinyalir menjadi rintangan lahan tersebut tidak termanfaatkan. “Presiden akan mengatur lahan tidur ini. Siapapun nantinya yang investasi di lahan tersebut akan diberi kmudahan,” kata Suswono.

Direktur Jenderal Hortikultura Deptan Ahmad Dimyati menjelaskan, food estate akan digunakan untuk mengembangkan padi dan buah-buahan. “Kalau itu berhasil, Jawa akan lebih ekonomis untuk dikembangkan buah dan tanaman karena konsumennya lebih tinggi,” kata Dimyati. hadi.suprapto@vivanews.com

Kebijakan “cost reduction initiative” yang digaungkan oleh management TOTAL E&P Indonesie sejak awal 2009, telah melahirkan beberapa kebijakan yang berorientasi pada pemangkasan anggaran biaya. Awalnya pengurangan anggaran terfokus kepada anggaran untuk biaya operasional, namun ternyata program “cost reduction” tsb tidak cukup berhenti di situ saja, sampai hari ini pun masih terus di gulirkan. Sehingga semakin hari dirasakan mulai menyentuh ke wilayah yang secara langsung ataupun tidak langsung berefek terhadap benefit karyawan (khususnya karyawan nasional). Misalnya pemakaian obat generik untuk fasilitas kesehatan, rencana pembatasan pemakaian telepon lokal, perubahan transport crew change yang belum matang. Tentu hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketenangan dalam menjalankan pekerjaan.

Terlebih lagi beberapa kebijakan yang telah dan akan diterapkan tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan karyawan atau wakil karyawan (SPNTI). Sehingga wajar apabila di benak karyawan muncul pertanyaan-pertanyaan negatif seputar kebijakan tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain:

*    Apakah tujuan utama dari program “Cost reduction” ini? Dan motif apa yang melandasinya?

                                 i.      Apakah untuk menekan biaya operasi (cost recovery), à dalam hal ini ada tuntutan dari BPMIGAS

                               ii.      Ataukah semata-mata untuk meningkatkan margin keuntungan dari TOTAL group à dalam hal ini kebijakan internal MGT TOTAL

*    Sampai sejauh mana program “cost reduction” ini akan diterapkan, dan apa tolok ukurnya ?

*    Apakah program “Cost Reduction” ini menyentuh semua kalangan (karyawan nasional, karyawan expatriat, level pelaksana, level manajer,…)? Untuk meyakinkan, dapat di share-kan datanya agar lebih transparan.

***(^_^)***

Mari kita analisa case by case

A         Case 1: MGT beralasan kebijakan ini karena tuntutan BPMIGAS

Dalam hal ini BPMIGAS memang punya kepentingan untuk menekan biaya cost recovery sebagaimana diamanatkan dalam APBN 2009 sebesar US$ 11,05 Miliar / tahun 2009. Itupun masih ditekan oleh pemerintah (DPR) agar dapat di upayakan bisa diturunkan menjadi US$ 10,05 Miliar.

à      Sebenarnya biaya produksi migas di Indonesia bisa dikatakan termurah di dunia yaitu US$ 9 per barel oil (buletin bpmigas no 54, Des 2008), 
Artinya cost recovery di Indonesia tergolong murah dibanding di negara lain, hanya saja mungkin karena desakan pemerintah (DPR), dan isu-isu miring tentang pengelolaan cost recovery yang nilainya memang fantastis, membuat semua pihak konsen didalamnya.
Terlepas dari semua dinamika pemerintahan, yang dapat kita ambil positifnya adalah, mungkin tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan aset negara… klo demikian adanya berarti nasionalisme menjadi prioritas. Jangan sampai tujuannya untuk menyelamatkan aset negara, tapi dengan mengorbankan warga sendiri…

à      Jika memang inisiasi “cost reduction” ini murni dari tuntutan BPMIGAS, tentunya kebijakan ini berlaku bagi seluruh K3S yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, apakah K3S lain juga melakukan hal yang sama? (perlu benchmarking). Klo iya, sejauh mana implikasinya terhdap benefit karyawan?

à      Menteri ESDM pada tahun 2008 telah mengeluarkan “Peraturan Menteri” no. 22 th 2008 tentang 17 item negative list. Pertanyaan, Apakah kebijakan “cost reduction” TOTAL sudah sesuai dengan peraturan tersebut?

à      Dengan menekan biaya produksi (cost recovery) berarti menaikkan nett revenue (keuntungan), dengan demikian bagian untuk negara akan meningkat. Tapi jangan lupa, bahwa kenaikan nett revenue juga berarti keuntungan lebih bagi K3S (TOTAL). Pertanyaan, apa reward bagi karyawan yang telah berpartisipasi dalam program “cost reduction” tsb? à dalam hal ini kalo programnya jelas dan tepat.

B         Case 2: MGT beralasan bahwa program ini adalah kebijakan Total Group

• Sebagaimana ada dalam berita media, bahwa karena dampak krisis global tahun 2008 lalu keuntungan TOTAL group mengalami penurunan sampai 50%, sehingga muncul anggapan bahwa untuk mengembalikan keuntungan seperti sebelumnya, maka dilakukanlah program “cost reduction” di seluruh TOTAL group.
  Klo ini kasusnya, alangkah naifnya kita ini… ditekan untuk menghemat demi mengembalikan keuntungan negara orang.
• Seperti diketahui bersama, bahwa kontrak TOTAL EP Indonesie di blok Mahakam akan berakhir pada tahun 2017, dan sampai saat ini belum ada kejelasan tentang perpanjangan kontrak. Lalu muncul spekulasi, dalam rentang waktu yang tersisa ini (8 tahun) sebagai antisipasi tidak dapat perpanjangan kontrak – (karena disinyalir PTM sendiri juga berminat di blok Mahakam) – maka masa ini adalah waktu untuk mengeruk profit sebanyak banyaknya.
  Klo ini kasusnya, kita ini seperti sapi perahan aja…. J

Coba kita lihat statistik yang di tunjukkan pada gambar 3 dibawah (summary financial migas nasional Indonesia), rata-rata trend nett revenue mengalami peningkatan baik itu bagian dari negara maupun bagian dari K3S, bahkan di tahun 2008 Q3 dimana dunia sedang mengalami krisi global juga masih ada kenaikan profit.

Dari pengalaman yang sudah-sudah, ketika harga minyak melonjak naik (yang pasti profit ikut naik), pernahkah karyawan ikut menikmati dampaknya…??? Sekarang ketika harga migas agak menurun karyawan diminta kencangkan ikat pinggang. Adilkah ini…???

mengembalikan jati diri bangsa

Baru-baru ini saya melihat perdebatan di televisi mengenai pemerintahan Bush pemotongan pajak dan beberapa Demokrat mengatakan bahwa mereka tidak ingin memperpanjang pemotongan pajak tersebut ke masa depan. Tapi bukankah yang benar-benar hanya mengatakan kita ingin menaikkan pajak Anda Secara pribadi saya tidak ingin menaikkan pajak mengembalikan jati diri bangsa saya dan saya tidak mau lagi pajak untuk bisnis kecil saya.

Usaha kecil bekerja sangat keras untuk mempekerjakan Amerika dan insentif pajak untuk membeli lebih banyak peralatan untuk bisnis mereka berarti bahwa

Seseorang Akan

• Apakah Untuk Membuat Peralatan
• Itu Seseorang Will Have To Run Itu
• Orang Bangsa

Peralatan Menjalankan Itu Mengembalikan Jati Diri Bangsa Peralatan Will Bayar Pajak ke dalam Sistem Bisnis

• Mampu Akan Memperluas dan Buy More Mengembalikan Jati Diri
• More Business Means More Penerimaan Perpajakan

Aku merasa sangat sulit untuk memahami Demokrat Jati Diri Bangsa argumen bahwa menaikkan pajak akan membantu perekonomian kita Sebenarnya Jati Diri saya menemukan argumen itu begitu mengerikan saya harus mengajukan pertanyaan serius adalah politisi Demokrat ini obat Mengapa Anda ingin menaikkan pajak Sehingga Anda dapat memiliki lebih banyak hewan peliharaan dan pukulan uang proyek lebih program-program sosial untuk orang-orang yang tidak mau bekerja

Menaikkan pajak berarti bahwa orang akan memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan untuk mempertahankan kualitas hidup mereka dalam standar hidup. Menaikkan pajak berarti usaha kecil tidak mempunyai uang untuk berinvestasi Kebangsaan untuk mengembangkan Jati Diri Bangsa bisnis mereka dan mempekerjakan lebih banyak orang. Menaikkan pajak Voodoo Economics . Menaikkan mengembalikan jati diri bangsa pajak adalah hal terbodoh yang pernah saya dengar sepanjang hidup saya pada apa yang terbaik lakukan untuk negara saya.

Pada tanggal 6 Oktober 2009 yang lalu, Tim Ad Hoc Penyelesaian Kredit UMKM Pasca Gempa Bumi di DIY telah melakukan kunjungan ke Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta. Tujuannya adalah untuk membahas tindaklanjut usulan program penyelesaian kredit bermasalah UMKM Yogyakarta.

Pada kunjungan tersebut, Tim Ad Hoc yang diwakili oleh Ir. Prasetyo, Nurul Muslimin, Titik, dan Yono ditemui oleh Asisten Deputy Menko (Bapak Hamdan) dan staf deputy, Bapak Budi Prasojo. 

Beberapa informasi yang diperoleh adalah bahwa surat Gubernur tentang usulan penyelesaian kredit bermasalah UMKM DIY pasca gempa yang dilayangkan ke Menteri Koordinator Perekonomian telah diterima, dan telah didisposisikan kepada Deputy 1 Menko Perekonomian Bidang Ekonomi Makro & Keuangan (Bapak Erlangga Mantik) dan Asisten Deputy (Bapak Sartono).

Dalam pertemuan tersebut, Tim Ad Hoc disambut dengan baik dan didukung untuk melakukan kegiatan penanganan kredit macet UMKM pasca gempa di DIY. Karena kegiatan tersebut berorientasi pada pemulihan ekonomi di DIY pasca gempa.

Pada pembicaraan tersebut juga telah direncanakan, bahwa pada minggu berikutnya (13 s/d 18 Oktober 2009) akan dilakukan pembahasan internal antar deputy tentang pola penyelesaian kredit bermasalah yang telah diajukan oleh Tim Ad Hoc.

Seperti telah kita ketahui, bahwa Tim Ad Hoc telah membawa 2.645 data nasabah kredit UMKM yang bermasalah. Secara simpel, skema penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Kredit Mikro-Kecil (Plafon Kredit Rp. 500 juta ke bawah) diusulkan untuk di haircut 100% outstanding pokoknya oleh Pemerintah Pusat, sedangkan bunga dan denda telah disepakati untuk dihapuskan oleh lembaga krediturnya masing-masing, (sesuai dengan hasil pertemuan Tim Ad Hoc dengan Perbankan, Koperasi dan Lembaga Keuangan Lain di gedung Bank Indonesia Yogyakarta pada tanggal 28 Juli 2009).

2. Kredit Menengah (di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 5 Milyar) diusulkan untuk di-haircut 50% Outstanding Pokoknya oleh Pemerintah Pusat, sedangkan bunga dan dendanya dihapuskan oleh lembaga kreditur dari masing-masing nasabah, (seusai dengan hasil pertemuan Tim Ad Hoc dengan Lembaga Kreditur di depan Bank Indonesia Yogyakarta 28 Juli 2009).

Dengan data sebanyak 2645 daftar nasabah tersebut dan dengan pola penyelesaian seperti di atas, maka nilai total penyelesaiannya adalah Rp. 81,5 Milyar.

Untuk lebih dapat memberikan stimulus bagi pemulihan ekonomi Yogyakarta pasca bencana alam, maka Tim Ad Hoc mengusulkan pula Program Suntikan Dana Baru bagi UMKM yang telah diselesaikan kreditnya, baik oleh Pemerintah Provinsi DIY maupun Pemerintah Pusat nantinya. Program ini dilengkapi pula dengan kegiatan Pendampingan bagi UMKM yang akan mendapatkan suntikan dana baru. Pendampingan ini terdiri dari beberapa bidang, yakni bidang hukum, manajemen kewirausahaan, marketing, finansial & akuntansi serta pendampingan dari sisi teknologi informasinya. Maka dengan pola pendampingan tersebut diharapkan proses kredit oleh UMKM dapat dilakukan dengan  sehat secara bisnis & hukum. Di samping itu diharapkan pula fungsi Tim Ad Hoc yang mempunyai nilai Edukasi, Mediasi dan Advokasi dapat memberikan pencerahan bagi UMKM. *** (Uung)

Rabu, 21 Oktober 2009  pukul 09.00 dengan mengambil tempat di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan acara Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana yang dimotori oleh AP2I Kalimantan Selatan.

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh Bagian Organisasi, Bappeda dan BKD Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan dengan nara sumber dari Pusbindiklatren Bappenas yaitu Bapak Drs. Edy Purwanto, MA dkk dan dari BKD Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Bapak Drs. Bijuri, M.T.

Dalam sosialisasi  tersebut oleh Bapak Drs. Edy Purwanto dijelaskan secara detail sejarah dimulainya fungsional perencana sampai saat sekarang ini yang mengalami pasang surut perjuangan keberadaan fungsional perencana mulai dari rekrutment sampai pembinaan akhir jabatan seorang pejabat fungsional perencana.

Sedangkan Bapak Drs. Bijuri, M.T. banyak menjelaskan tentang jabatan fungsional secara umum yang ragamnya ada 111 jenis jabatan fungsional.

Dalam sesi tanya jawab banyak di tanyakan tentang peluang-peluang untuk mengikuti pendidikan non-gelar bagi para perencana yang berdasarkan umur tidak memungkinkan lagi karena sudah lewat dari 50 tahun, padahal masa kerja masih 6 sampai 10 tahun lagi baru pensiun. Selain masalah diklat-diklat banyak juga ditanyakan tentang DUPAK, PAK dan HAPAK. Dan yanag tak kalah menarik adalah sebuah pertanyaan yang sedikit menggelitik yaitu kenapa jabatan fungsional tidak banyak diminati PNS? Pertanyaan ini dijawab sendiri oleh penanya bahwa kemungkinannya adalah karena kurang promosi dan kurang sosialisasi, kurang bergengsi, kurang fasilitas, tunjangannya kecil, dan lain-lain. Disamping hal-hal umum tadi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang kasuistis orang perorangan yang berbeda-beda.

Sosialisasi diakhiri dengan sebuah harapan bahwa Kabupaten/Kota memohon adanya sosialiasi yang lebih intens di tiap-tiap Kabupaten/kota dengan target group yang lebih luas diantara para pejabat dan PNS Kabupaten/Kota.

Salah satu hambatan keberhasilan pejabat yang duduk di tampuk kekuasaan untuk periode kedua adalah rasa percaya diri berlebihan.

Padahal, suara rakyat yang memilihnya tidak absolut. Tetapi, euforia kemenangan lebih kuat. Mungkin tiada koreksi kepemimpinan dan kebijakan masa lalu. Kelemahan dan kesalahan lama berlanjut.

Pasalnya, sang pemimpin lebih berfokus pada kondolidasi kekuatan politik untuk menghindari ganguan oposisi, bukan memimpin dengan visi dan cara baru sesuai tuntutan perubahan. Kartel politik menyediakan ruang lebih besar untuk metamorfosis praktik-praktik korup dari mitra koalisi, donatur besar, dan anggota tim sukses saat kampanye. Alhasil, pemerintah baru dengan kepemimpinan lama.

Presiden rakyat

Sang pemimpin mendekatkan diri kepada rakyat saat pemilu yang sesudah itu ditinggalkan. Ia puas menjadi pemimpin koalisi besar. Sementara itu, musuh bersama tetap mengncam eksistensi bangsa. Kemiskinan. Rawan pangan. Tingginya angka pengangguran. Keterbelakangan sebagian besar rakyat. Narkoba. Korupsi. Dibitihkan keterlibatan semua komponen bangsa untuk menghadapinya.

Hasrat berkuasa sang pemimpin tidak boleh lebih besar daripada rasa berutang pengabdian kepada rakyat, tidak terjebak politik pencitraan. Banyak pejabat mempromosikan nomor pesan layanan singkat (SMS) untuk menampung keluhan masyarakat yang ternyata tidak ditanggapi serius. Ada yang marah, tetapi lebih banyak yang apatis.

Pemimpin yang berorientasi kekuasaan tidak peduli apatisme publik. Baginya, yang terpenting adalah berkuasa. Pemerintahannya berjalan mulus. Namun, pemimpin tidak akan sukses membangun negeri dengan rakyat yang sebgian besar apatis.

Ada sinyal gempa makrokosmos. Hukum berjalan mundur. Tirani kekuasaan bangkit. Negeri mejauh daro gravitasi keadilan. Pelemahan sistematis untuk gerakan antokorupsi dan kriminalisasi penggiatnya.

Politik pascapemilu mengokohkan presidensialisme seperti harapan banyak pihak. Itu tidak berarti Indonesia mendekati cita-citanya. Setelah lama berselisih dengan Soekarno tentang bentuk dan susunan pemerintahan yang efisien, akhirnya sang demokrat memilih lengser dari jabatan wakil presiden. Patriotisme dan ketulusan Soekarno tidak diragukan.

Namun, Hatta menilai kebijakan dan langkah politik yang diambil Soekarno mencapai “sebaliknya dari yang ditujunya”. Soekarno kuat dalam garis besar, tetapi lemah dalam detail dan implementasi (Demokrasi Kita, 23-24). Otoritarianisme Soekarno dalam demokrasi terpimpin kemudian terbukti membawa Indonesia menjauh dari tujuannya sebagai negara.

Indonesia memerlukan pemimpin bangsa yang bersih dan demokratis seperti Hatta. Mandat rakyat bukan cek kosong. Mandat rakyat bukan legitimasi untuk mengulang kesalahan dalam menyusun kabinet, untuk memimpin dengan banyak imbauan, tetapi lemah dalam implementasi (tidak tegas).

Tanah Minang kaya dengan kearifan memimpin dan melahirkan banyak pemimpin. Sebuah pantun tentang pemimpin rakyat. “Rakyat beraja pada penghulu, penghulu beraja pada mufakat, mufakat beraja pada alur dan patut”. Alur adalah logika ; patut adalah keadilan. Pemimpin rakyat tidak boleh kehilangan rasionalitas dan rasa keadilannya dalam memimpin.

Mengarusutamakan rakyat

Krisis global membuat Indonesia tanpa disengaja kembali dalam orbit fokus negara-negara maju. Perkembangan G-20 menjadi organisasi permanen menggantikan peran ekonomi G-8 membuat status Indonesia meningkat menjadi negara berkembang dengan prospek cerah. Prospek cerah itu karena negeri ini kaya sumber daya alam yang masih bisa dieksploitasi dan besarnya daya serap pasar.

Namun, Indonesia tidak diproyeksikan sebagai negara kuat seperti Cina. Cukup asal tidak kacau, tetapi juga tidak kuat. Indonesia dengan tata kelola pemerintahan tidak memberi ruang besar untuk menguras kekayaan negeri, Banyak pihak berkepentingan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari negeri ini.

Seharusnya pemimpin negeri memanfaatkan momentum yang ada. Indonesia tidak hanya menjadi negeri yang diminatim tetapi juga dipercaya administrasi dan penegakan hukumnya. Indonesia harus melepaskan diri dari ketergantungan utang luar negeri, yang membuat negara hanya mampu sedikit mengelola kekayaan negeri. Kebijakan ekspor Indonesia juga harus meningkatkan nilai tambah,

Persoalan besar lain adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hasil pembangunan belum dinikmati sebagian besar rakyat yang tertinggal dakam kemiskinan. Pembangunan cenderung memperbesar kesenjangan sosial. Penguasa daerah menggadaikan kekayaan negeri atas nama investasi. Namun, pengurusan sumber daya alam membuat rakyat miskin tetap tertinggal.

Persoalan bangsa harus diletakkan dalam bingkai keadilan (sosial). Eksploitasi buruh migran Indonesia (TKI) tidak dibiarkan, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak dibiarkan menjadi luka bangsa yang menganga. Nasib korban lumpur Lapindo tidak dibiarkan terkatung-katung.

Kepemimpinan baru seyogyianya melalukan terobosan dalam reformasi birokrasi dan memberi celah bagi perubahan. Untuk Indonesia yang lebih baik dan sejahtera.

Sumber  :

Kepemimpinan Baru – Yonky Karman | Pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta
Kompas, 19.10.2009

Fasilitas-fasilitas yang dapat diberikan kepada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) agar cepat berkembang dan memdapatkan kesempatan memacu pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

(1)   Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat berasal dari:

a.     Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;

b.    swasta;

c.     kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta; atau

d.    sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)   Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu oleh administrator KEK

(3)   Memperoleh pendelegasian atau pelimpahan wewenang di bidang perizinan dari Pemerintah dan pemerintah daerah.

(4) Barang yang terkena ketentuan pembatasan impor dan ekspor dapat diberikan pengecualian dan/atau kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan fasilitas pajak penghasilan (PPh).

(6) Selain fasilitas PPh dapat juga diberikan tambahan fasilitas PPh sesuai dengan karakteristik Zona.

(7)  Fasilitas perpajakan juga dapat diberikan dalam waktu tertentu kepada penanam modal berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9)  Impor barang ke KEK dapat diberikan fasilitas berupa:

a.  penangguhan bea masuk;

b. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi;

c. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk barang kena pajak; dan

d.  tidak dipungut PPh impor.

(10) Penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11)  Penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13) Di KEK diberikan kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(14) Di KEK diberikan kemudahan dan keringanan di bidang perizinan usaha, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis, serta diberikan fasilitas keamanan.

(15) Di KEK tidak diberlakukan ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, kecuali yang dicadangkan untuk UMKM dan koperasi.

(16) Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris diberikan sekali dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pembangunan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, namun sampai saat ini cita-cita dan tujuan nasional tersebut masih terus diperjuangkan dengan berbagai cara dan bentuk.  Memang banyak cara dan bentuk serta jalan mencapai masyarakat adil dan makmur, melalui berbagai jenis/macam  pembangunan  seperti pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, dan lain-lain yang kesemuanya berjalan secara paralel, hanya yang membedakan adalah bobot dan kecepatannya masing-masing.

Salah satu macamnya adalah pembangunan perekonomian nasional, namun sampai dengan saat ini belum terlihat adanya produk hukum yang mengatur tentang Sistim Ekonomi Nasional seperti halnya pembangunan pendidikan kita ssudah memiliki Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional dan mudah-mudahan beberapa saat lagi juga akan muncul Undang-undang Sistim Kesehatan Nasional.

Ekonomi Nasional dalam gerak dan kiprahnya tidak terlepas dari kontribusi ekonomi regional maupun ekonomi lokal, hal ini sudah sangat disadari oleh Pemerintah . Sehingga setiap daerah diharapkan dapat mengembangkan perekonomiannya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut.  Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus .

Kebijakan ini telah diamanatkan dalam  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ketentuan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus diatur dengan Undang-Undang. (Pasal 31 ayat (3)).

Kebijakan Pemerintah untuk memberikan peluang terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus ini dalam rangka percepatan pengembangan ekonomi wilayah memang tidak terlepas dari peran Pemerintah dalam bidang perekonomian yang mempunyai 3 fungsi sebagaimana yang dikemukakan oleh P.A. Samuelson yaitu :

1.  Mengoreksi kegagalan pasar demi efisiensi;

2.  Membuat program untuk melakukan pemerataan pendapatan dengan menggunakan instrumen pajak dan pengeluaran pemerintah;

3.  Membuat kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh.

Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Berbicara fungsi ekonomi tentunya tidak bisa terlepas dari topik-topik utama dalam masalah ekonomi yaitu : a. Jenis barang dan jasa apa yang akan diproduksi ?; b. Bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa tersebut ?; c. Untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi ?.

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona antara lain : pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata,  energi,  dan/atau  ekonomi lain.

Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja. Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria:

a.    sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;

b.    pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK;

c.    terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan

d.    mempunyai batas yang jelas.

Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh salah satu dari :

1. Badan Usaha;
2. pemerintah kabupaten/kota; atau
3. pemerintah provinsi.

Dalam hal usulan diajukan oleh Badan Usaha maka usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi setelah memperoleh persetujuan pemerintah kabupaten /kota.

Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota maka usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi.

Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah provinsi maka usulan disampaikan setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.

Usulan dilengkapi persyaratan paling sedikit:

a.    peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;

b.    rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi;

c.    rencana dan sumber pembiayaan;

d.    analisis mengenai dampak lingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e.    hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan

f.     jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.

KEK harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut Dewan Nasional melakukan evaluasi setiap tahun dan hasil evaluasi disampaikan kepada pengusul untuk ditindaklanjuti.

Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat berasal dari:

a.    Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;

b.    swasta;

c.    kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta; atau

d.    sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelembagaan yang terlibat dalam operasional KEK adalah antara lain :

1.  Dewan Nasional yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden yang keanggotaannya terdiri atas menteri  dan kepala lembaga pemerintah nonkementrian. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Nasional akan membentuk Sekretariat Dewan Nasional.

2.  Dewan Kawasan yang berkedudukan di Provinsi yang dibentuk dengan  Keputusan Presiden yang keanggotaannya terdiri atas wakil Pemerintah dan wakil Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Kawasan akan membentuk Sekretariat Dewan Kawasan.

3.  Administrator Kawasan Ekonomi Khusus  yang berkedudukan pada kawasan ekonomi khusus dibentuk dengan Keputusan Dewan Kawasan yang keanggotaannya diatur kemudian.

4.  Badan Usaha Pengelola yang berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan usaha di KEK, dapat berupa: BUMN/BUMD; Badan Usaha Koperasi; Badan Usaha Swasta;  atau Badan Usaha Patungan antara Swasta dan/atau Koperasi dengan Pemerintah, dan/atau Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/kota.

5.  Lembaga Kerjasama Tripartit Khusus yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur

6.  Dewan Pengupahan yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah, unsur pemerintah daerah, unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur asosiasi pengusaha, tenaga ahli dan perguruan tinggi.

Bagaimana dengan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini telah memiliki KAPET Batulicin, apakah masih bisa dipertahankan sebagai suatu kawasan yang berfungsi mirip KEK atau perlu dipertimbangkan kembali untuk diusulkan  sebagai KEK di Provinsi Kalimantan Selatan tapi tentunya dengan penyesuain-penyesuaian kembali sesuai dengan syarat terbentuknya KEK menurut Undang-undang KEK. Atau mungkin perlu ada alternatif-alternatif lain yang diajukan sebagai calon-calon KEK di provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan derap langkah pembangunan Kalimantan Selatan ke depan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2025 yang berangan-angan Kalsel sebagai wilayah perdagangan dan jasa berbasis agro industri.

Tentunya diperlukan kajian-kajian kembali yang menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek ipoleksosbudhankam secara mendalam dengan melihat potensi dan kekhasan Kalimantan Selatan dari sudut pandang geoekonomi dan geostrategi.

Makalah ini[1]

Oleh: Harli Abdul Muin, SH, MSc[2].

Subjek dari teori kejahatan bersumber dari doktrin kriminal dan prosedure keamanan. Hukum kejahatan hendak menggambarkan kronologi kejadian,  tidak hanya menyangkut panjang lembar mengenai kejahatan dan prosedure hukum dan tanggungjawab negara nanum lebih dari itu, juga mencakup doktrin dan prinsip kejahatan. Keduanya merujuk pada maksud, politik, etik dan sosial dan hukum kriminal yang mesti harus diletakkan secara bersamaan.

Apa kejadian atau bentuk kejahatan yang dilakukan dalam hubungan dengan dengan tindak kriminal. Tindak kriminal ini menyebabkan bahaya, kerugian, menyebabkan dampak dan kosekwensi yang negatif(Wiiliam Wilson,2002).  Namun cerita mengenai bentuk kriminal tidak hanya dapat didekati dari prespektif diatas, tetapi juga harus meruju ke sejarah individu, korban, terdakwa, pejabat negara dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan kriminal terhadap hukum dan prosedure. Pendekatan lain adalah cerita mengenai bentuk, isi dari kriminal dan issu yang sedang berlangsung, kekuatan, otoritas dan legitimacy.

Dalam hubungannya dengan defenisi kejahatan lingkungan, Marry Cliford (1996) membagi kedalam dua aspek utama: Aspek Philosofi dan aspek hukum. Aspke Filosofi merujuka pada proses politik, ekonomi, ekologi, sosial, hukum dan teknologi dan aspek hukum merujuk pada suatu undang-undang atau uturan hukum disatu negara mengenai lingkungan.

Apa yang disebutkan diatas dari pendekatan krimanal dan kejahatan lingkungan bila merujuk pada  pada  analisis efek yang ditimbulkan terhadap kekayaan alam dan kemiskinan dan presepsi dan ketaukan mungkin saja tidak merujuk kepada realitas  atau kenyataan yang ada dari satu oeprasi perusahaan atau badan usaha,  dapat operasi perusahaan yang menimbulakan efek sosial dapat dikategorikan sebagai bentuk dari kejahatan lingkungan(P J Brantingham ; P L Brantingham,   1981).

Namun dalam tiap negara yuridiksi satu negara memiliki perlidungan terhadap lingkungan. Perlidungan dilakukan dalam bentuk pendekatan hukum, yang secara terstruktur termasuk diantaranya pada tingkat nasional, negara bagian atau provinsi dan pemerintahan lokal (kabupaten). Dua kerangka kerja pendekatan hukum  lingkungan dan pemisahan dari media lingkungan dan tiga tipe beberapa tipe sanksi dari kejahatan lingkungan yang sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi perdata (A A del Frate ; J Norberry, 1993). Ketiga jenis sanksi ini kerap kali dikenakkan pada pada perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan.

Dalam beberapa diskusi di Jakarta, beberapa tahun lalu  disampaikan i kejahatan Lingkungan,didefinisikan Kejahatan lingkungan sebagai berikut: “Perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan atau perusakan atas lingkungan hidup baik lingkungan alam/fisik, lingkungan buatan, maupun lingkungan sosial-budaya, yang dilakukan oleh anggota masyarakat atau badan hukum.

Dalam kerangka itu, bila ditinjau dalam kerangka kriminal, kejahatan lingkungan cukup unik dibanding dengan jenis kejahatan lain, baik kejahatan konvensional maupun kejahatan kontemporer. Beberapa unsur kajian dalam kriminologi, seperti unsur pelaku, korban, dan reaksi sosial yang selalu menjadi bahasan utama, memperjelas keunikan dari kejahatan lingkungan.  Berikut disajikannya perbandingan kejahatan antar-kejahatan konvensional dan kejahatan kontemporer dengan kejahatan lingkungan, antara lain: [3]

Dari tabel diats dapat disebutkan, kejahatan yang terjadi pada kasus sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah suatu kejahatan yang tidak berhenti ketika pelaku berhasil di jebloskan ke dalam penjara atau memberikan ganti kerugian. Kasus-kasus ini lingkungan hidup memiliki efek akumulatif berupa konsewensi resiko yang luas dan baru dirasakan  jangka panjang dalam skala yang lamban dan pasti.

Misalnya enghancuran hutan dibagian hulu akan  melahirkan implikasi yang beratai hingga bagian hilir serta manusia didalamnya atau yang disebut dengan efek akumulatif. Selain merusak hutan, memberikan efek terhadap hydologi air, kemudian diikuti becana banjir, longsor, kekeringan, gagal panen, gagal tanam dan kebakaran hutan. Nahh, korban yang paling pertama menderita adalah mereka yang tinggal disekitar wilayah yang berdekatan dengan terjadi kerusakan hutan tersebut.

Kejahatan Lingkungan di Indonesia

Dalam UU Perlidungan dan pengelolaan lingkungan Hidup dan  yang baru saja disahkan pada 9 September 2009  dalam pasal satu menyebutkan, adalah sebagai berikut:   ” Lingkungan hidup adalah satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya,  keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri , kelangusngan peri-kehidupan, dan kesejahtraan  manusia serta mahluk hidup didalamnya.”

Unsur-unsur yang dimaksud dalam penjelasan diatas menyangkut benda, daya dukung, keadaan mahluk hidup, manusia yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia serta mahluk didalamnya. Perbuatan atau kegiatan yang dijalankan, yang menpengaruhi lingkungan hidup dapat dibagi dalam beberapa kategori, tindak pidana pelanggaran dan kejahatan.

Dalam konteks Kejahatan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 1997. Bab yang mengatur tentang ketentuan pidana dicantumkan dalam Bab IX dalam undang-undang tersebut, meliputi pasal 41 sampai dengan pasal 48. Pasal 48 menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab IX adalah kejahatan.. Dalam UUPLH tidak mendefenisikan secara jelas yang dimaksud dengan kejahatan lingkungan hidup, namun  hanya merujuk pada kerusakan lingkungan hidup yang disebutkan di dalam Pasal 1 ayat 14, yaitu Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan; dengan demikian pasal 48 UU PLH adalah kejahatan tanpa ada definisi.

Didalam UU Perlidungan dan pengelolaan Lingkungan yang baru menyebutkan secara jelas tindak pidana kejahatan Lingkungan hidup  mulai dari pasal 90 sampai dengan pasal 120.  Secara garis besar Yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan lingkungan secara jelas disebutkan unsurnya, adalah sebagai berikut: Setia orang atau badan hukum,  melakukan perbuatan; yang merusak lingkungan.

Diluar undang-udangan lingkungan hidup, yakni  No.5 tahun 1990; UU Tata Ruang  No.26  tahun 2007; UU Pertambangan  Mineral dan Batu Bara No.4  2009 dan UU 41/1999 tentang Kehutanan dan lainnya.

Khusus mengenai UU Kehutanan telah mendefinisikan paling sedikit 13 kategori aktivitas kejahatan yang terkait dengan kehutanan yang dapat dihukum minimal selama 5 tahun dan denda antara Rp 5-10 milyar. Beberapa dari aktivitas tersebut di antaranya adalah:[4] 1) Merusak infrastruktur yang digunakan untuk perlindungan hutan; 2)  Terlibat di dalam kegiatan yang mendukung degradasi hutan; 3)  Menggunakan atau menempati sebagian dari Kawasan Hutan tanpa persetujuan Menteri; 4)  Menebang pohon dalam batas 500 meter dari tepi waduk atau danau; 5) Membakar hutan; 6)  Memanen hasil hutan tanpa memiliki izin atau hak; 7)  Menambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; Mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah; 9) Membawa peralatan berat ke kawasan hutan tanpa memiliki.

Kasus-kasus kejahatan Lingkungan di Tanah Air

Dua kasus  Perusahaan-perusahaan melakukan pengrusakan lingkungan di Indonesia yang memperlihatkan bentuk-bentuk kejahatan Lingkungan adalah:

1) PT Lapindo Brantas dalam kasus semburan Lumpur Panas, adalah sebuah perusahaan pengeboran minyak, yang sahamnya sekitar 60% dikusai Bakrie Groups. Semburan panan bermula tahun 2006 hingga saat ini semburan masih kerap keluar ditempat yang berbeda. Impilkasi langsung terhadap semburan ini adalah: a) Rusaknya Daerah Aliran Sungai Kali Brantas; lumpur merubah bentang alam, jalan tol tidak berfungsi selama beberapa waktu; tergenanginnya desa-desa di Kecamatan/Kelurahan Porong, Jabon, Tanggulangin dan sekitarnya; b) Implikasinyanya, lebih dari 8.200 jiwa warga harus dievakuasi yang saat ini menjadi pengungsi; Rusaknya lahan perkebunan dan pertanian milik masyarakat, antara lain: lahan Perkebunan Tebu seluas 25,61 ha di Renokenongo, Jatirejo dan Kedungcangkring; lahan Pertanian Padi seluas 172,39 ha di Siring, Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo, Sentul, Besuki Jabon dan Pejarakan Jabon;  Terhentinya aktivitas pabrik-pabrik, tidak dapat berfungsi lagi, dikarenakan tergenang lumpur dan terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja, serta hilangnya pekerjaan bagi ribuan orang tenaga kerja; c) Resiko: ekonomi, sosial dan ancaman terhadap semburan gas disekitarnya terhadap warga diwilayah semburan.

2) PT. KEM adalah holding copnay dari  Rio Tinto, suatu perusahaan tambang besar yang berkantor pusat di London. Dampak yang ditimbulkan adalah: perubahan betangan alam, ratusan danau buatan. Implikasinya, puluhan kampung-kampung diwilayah pertambangan kehilangan akses atas tanah adat mereka; merasakan dampak langsung berupa banjir. Bukan hanya masyarakat disekitar tapi komunitas dibagian hulu. Sedangkan resiko, berhubungan dengan limbah rancun, yang setiap saat menjadi ancaman bagi flora dan fauna disekitarnya termasuk manusia disekitarnya dan ancaman banjir.

3) Sama seperti diatas Aurora Gold di Kalimantan, Newmont di Sulawesi Utara, Freeport  di Papua tambang. Perusahaan-perusahaan tersebut telah membuat limbah (emas-tailing dan overburden kedalam lingkungan didarat maupun kelaut dan telah menimbulkan resiko, dan implikasi bagi komunitas yang tinggal dikawasan itu, termasuk Flora dan Fauna.

Sumber Rujukkan

Marry Clifod, 1996, Environmental Crime: Enforcement policy and Social Responsibility, Aspne

Publication, New York, USA

P J Brantingham ; P L Brantingham,   1981, Environmental Criminology,  Sage Publications,

Inc, Teller Road, Thousand Oaks, CA 91320, United States

A A del Frate ; J Norberry, 1993,  Environmental Crime, Sanctioning Strategies And

Sustainable Development, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) and  Australian Institute of Criminology, United Nations, New York, NY, United States

Wiiliam Wilson,2002Central Issue In criminal Theory, Reader in Criminal Law, Queen Mary

University of London, Hart Publishing, International Specialized Book Services, Portland, Oregon,

[2] Aktif Lingkungan dan Mantan Aktifis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

[3] M Ridha Shaleh, 2007, Penjahat dan Kejahatan Lingkungan, Makalah yang sampaikan pada salah satu Seminar Lingkungan Hidup di Jakarta, April 2007.

[4] Lihat Pasal 50, pasal 78 UU No.41 tahun 1999 Tentang Kehutanan

Oleh Khudori | Kompas | Jumat, 16 Oktober 2009

Meski tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai terasa, krisis keuangan dan pangan belum beranjak jauh.

Pemulihan itu lebih didorong stimulus pemerintah, bukan kekuatan alamiah (sektor swasta). Akibatnya, defisit pemerintah membengkak dan inflasi terdorong naik. Peluang krisis mengikuti siklus ”krisis-pulih-krisis” masih terbuka.

Terancam lapar
Dibanding Juni 2008, harga- harga pangan telah menurun. Namun, harga pangan saat ini masih 63 persen lebih tinggi dari tahun 2005 (IMF, 2009). Karena krisis kembar itu, warga miskin yang 60-80 persen penghasilannya terkuras untuk pangan bagai kaum paria. Triliunan dollar AS digelontorkan untuk memulihkan ekonomi, tetapi siapakah yang menolong warga miskin?

Inilah alasan FAO mengangkat tema Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober 2009, Achieving Food Security in Times of Crisis. Menurut FAO (2009), akibat tambahan 105 juta warga baru yang kelaparan, jumlah warga kekurangan pangan membengkak menjadi 1,02 miliar atau satu dari enam orang terancam lapar.

FAO menolong mereka dengan dua hal. Pertama, melindungi kelompok paling rentan dengan aneka program jaminan sosial (bantuan pangan, uang, benih/pupuk). Kedua, mendorong investasi pertanian (memperluas/memperbaiki infrastruktur pedesaan, memperkuat pengetahuan warga dalam konservasi sumber daya, memperluas pasar, meningkatkan produktivitas).

Tidak ada yang baru dari saran FAO. Masalahnya, bagi negara berkembang tak mudah mewujudkan dua saran itu. Investasi misalnya. Menurut hitungan FAO, pertanian negara-negara berkembang membutuhkan suntikan 30 miliar dollar AS per tahun untuk membantu petani. Ini hanya 8,2 persen dari subsidi yang digelontorkan negara maju untuk pertanian tahun 2007.

Sejak 1990-an, mengikuti saran Bank Dunia dan IMF, negara- negara berkembang menyunat investasi pertanian, mempromosikan produk-produk ekspor unggulan. Pertanian negara berkembang berubah radikal: dari terdiversifikasi dalam skala kecil- lokal menjadi model ekspor-industrial-monokultur yang digerakkan korporasi global. Petani pun merana.

Kajian International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD, 2008) menyimpulkan, model pertanian ekspor-industrial-monokultur bukan resep ajaib mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Model itu menghancurkan lingkungan (air dan tanah), mengerosi keanekaragaman hayati dan kearifan lokal (pola tanam, waktu tanam, olah tanah, dan pengendalian hama), dan mengekspose warga pada kerentanan tak terperi. Krisis pangan terjadi akibat tali temali suplai dan stok pangan menyusut, gagal panen, kenaikan harga BBM, perubahan iklim, permintaan biji-bijian China dan India kian besar, konversi pangan ke biofuel, dan spekulasi.

Pertanian skala kecil
Namun, menurut IAASTD, akar terdalam krisis pangan karena pemerintah lupa mengurus sektor pertanian skala kecil, aturan perdagangan yang tak adil, dan dumping negara maju.

Untuk mengikis kemiskinan, kelaparan, dan degradasi lingkungan, IAASTD menyarankan agar memperkuat pertanian skala kecil, meningkatkan investasi pertanian agroekologis, mengadopsi kerangka kerja perdagangan yang adil, menolak transgenik, memberi perhatian pada kearifan lokal, memberi peluang sama (pada warga) agar berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, membalik akses dan kontrol sumber daya (air, tanah, dan modal) dari korporasi ke komunitas lokal, dan memperkuat organisasi tani.

Ini pertama kali tim penilai independen mengakui peran pertanian skala kecil, termasuk hak warga menentukan sendiri sistem (produksi, konsumsi, dan distribusi) pertanian-pangan mereka. Semua itu adalah inti konsep kedaulatan pangan.

IAASTD merupakan panel bentukan FAO yang menghimpun 400-an ahli dari beragam ilmu dan negara. Kajian IAASTD yang mengakui pentingnya pertanian skala kecil, kearifan lokal, dan agroekologis merupakan cetak biru yang bersifat diametral dengan model dominan pertanian saat ini: ekspor, industrial, dan monokultur. Perubahan radikal yang diusung IAASTD itu ditentang status quo: Syngenta (korporasi penguasa benih dan agrokimia) keluar saat hari terakhir; dan AS, Australia, serta Kanada menolak meneken laporan akhir. Saat dirilis 15 April 2008, laporan 606 halaman itu diadopsi 58 negara. Mengapa IAASTD memberi perhatian khusus pada pertanian skala kecil?

Pertama, hingga kini, 75 persen warga miskin adalah petani kecil. Porsi petani kecil di Asia mencapai 87 persen. Di Indonesia, porsi petani kecil 55 persen. Menggenjot investasi pertanian skala kecil tidak hanya memberi pangan dunia, tetapi juga menyelesaikan kemiskinan dan kelaparan.

Kedua, hasil riset-riset ekstensif menunjukkan pertanian keluarga/kecil jauh lebih produktif dari pertanian industrial karena mengonsumsi sedikit BBM, terutama jika pangan diperdagangkan di tingkat lokal/regional (Rosset, 1999).

Ketiga, terbukti pertanian skala kecil dan terdiversifikasi bisa beradaptasi dan pejal, sekaligus model keberlanjutan yang ramah kearifan lokal dan keragaman hayati. Keempat, pertanian skala kecil ramah terhadap perubahan iklim (Altieri, 2008).

Siapkah kita mengakui dan memberi komitmen kebijakan kepada mereka?

Khudori Penulis Buku Ironi Negeri Beras

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/16/02510242/pertanian.skala.kecil

YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Publikasi penelitian bidang Matematika di Indonesia termasuk salah satu yang terendah di Asia Tenggara. Kondisi ini berpotensi menghambat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

Berdasarkan data publikasi internasional Mathscinet pada Juli 2008, Indonesia baru menghasilkan 333 publikasi yang disusun oleh 83 matematikawan Indonesia. Jumlah itu hanya 7,6 persen dari jumlah anggota keseluruhan Himpunan Matematika Indonesia atau Indonesian Mathematical Society (IndoMS) sebanyak 1.093 orang.

Presiden Himpunan Matematika Indonesia Indonesian Mathematical Society (IndoMS) Prof Widodo mengatakan, persentase tersebut lebih rendah dibandingkan sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, India, dan Filipina.

“Negara-negara itu mampu menghasilkan publikasi Matematika lebih dari 10 persen jumlah dari jumlah matematikawan di negara tersebut. Ranking kita hanya sedikit lebih tinggi dari Timor Timur,” katanya di sela-sela Konferensi Internasional Matematika yang baru pertamakali diselenggarakan IndoMS di Kampus Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan IPA ( FMIPA) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (12/10).

Dari 231 yang dinilai dalam konferensi itu akan direkomendasikan 48 makalah yang layak dipublikasikan. Makalah-makalah tersebut terdiri dari 16 makalah untuk rekomendasi jurnal internasional, 16 makalah untuk jurnal nasional dengan mutu mendekati internasional, dan 16 makalah untuk jurnal nasional terakreditasi.

Konferensi Internasional Matematika ini juga dihadiri ahli matematika sebagai tim penilai dari luar negeri seperti dari Universitas Graz Austria, Postdam Jerman, serta National University of Singapore.

 
KOMPAS Irene Sarwindaningrum

Dapatkan artikel ini di URL:
http://www.kompas.com/read/xml/2009/10/12/20224361/publikasi.matematika.kita.terendah.di.asia.tenggara.