Tahun 1807 – Pemerintahan Jendral Daendels, telah dilakukan pelatihan dukun bayi dalam praktek persalinan. Upaya ini dilakukan dalam rangka upaya penurunan angka kematian bayi pada waktu itu, tetapi tidak berlangsung lama, karena langkanya tenaga pelatih.

Tahun 1888 – Berdiri pusat laboratorium kedokteran di Bandung, yang kemudian berkembang pada tahun-tahun berikutnya di Medan, Semarang, surabaya, dan Yogyakarta. Laboratorium ini menunjang pemberantasan penyakit seperti malaria, lepra, cacar, gizi dan sanitasi.

Tahun 1925 – Hydrich, seorang petugas kesehatan pemerintah Belanda mengembangkan daerah percontohan dengan melakukan propaganda (pendidikan) penyuluhan kesehatan di Purwokerto, Banyumas, karena tingginya angka kematian dan kesakitan.

Tahun 1927 – STOVIA (sekolah untuk pendidikan dokter pribumi) berubah menjadi sekolah kedokteran dan akhirnya sejak berdirinya UI tahun 1947 berubah menjadi FKUI. Sekolah dokter tersebut punya andil besar dalam menghasilkan tenaga-tenaga (dokter-dokter) yang mengembangkan kesehatan masyarakat Indonesia

Tahun 1930 – Pendaftaran dukun bayi sebagai penolong dan perawatan persalinan

Tahun 1935 – Dilakukan program pemberantasan pes, karena terjadi epidemi, dengan penyemprotan DDT dan vaksinasi massal.

Tahun 1951 -Diperkenalkannya konsep Bandung (Bandung Plan) oleh Dr.Y. Leimena dan dr Patah (yang kemudian dikenal dengan Patah-Leimena), yang intinya bahwa dalam pelayanan kesehatan masyarakat, aspek kuratif dan preventif tidak dapat dipisahkan. konsep ini kemudian diadopsi oleh WHO. Diyakini bahwa gagasan inilah yang kemudian dirumuskan sebagai konsep pengembangan sistem pelayanan kesehatan tingkat primer dengan membentuk unit-unit organisasi fungsional dari Dinas Kesehatan Kabupaten di tiap kecamatan yang mulai dikembangkan sejak tahun 1969/1970 dan kemudian disebutPuskesmas.

Tahun 1952 – Pelatihan intensif dukun bayi dilaksanakan

Tahun 1956 – Dr.Y.Sulianti mendirikan “Proyek Bekasi” sebagai proyek percontohan/model pelayanan bagi pengembangan kesehatan masyarakat dan pusat pelatihan, sebuah model keterpaduan antara pelayanan kesehatan pedesaan dan pelayanan medis.

Tahun 1967 – Seminar membahas dan merumuskan program kesehatan masyarakat terpadu sesuai dengan masyarakat Indonesia. Kesimpulan seminar ini adalah disepakatinya sistem Puskesmas yang terdiri dari Puskesmas tipe A, tipe B, dan C.

Tahun 1968 – Rapat Kerja Kesehatan Nasional, dicetuskan bahwa Puskesmas adalah merupakan sistem pelayanan kesehatan terpadu, yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah (Depkes) menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas disepakati sebagai suatu unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kuratif dan preventif secara terpadu, menyeluruh dan mudah dijangkau, dalam wilayah kerja kecamatan atau sebagian kecamatan di kotamadya/kabupaten.

Tahun 1969 : Sistem Puskesmas disepakati dua saja, yaitu tipe A (di kepalai dokter) dan tipe B (dikelola paramedis). Pada tahun 1969-1974 yang dikenal dengan masa Pelita 1, dimulai program kesehatan Puskesmas di sejumlah kecamatan dari sejumlah Kabupaten di tiap Propinsi.

Tahun 1979 Tidak dibedakan antara Puskesmas A atau B, hanya ada satu tipe Puskesmas saja, yang dikepalai seorang dokter dengan stratifikasi puskesmas ada 3 (sangat baik, rata-rata dan standard). Selanjutnya Puskesmas dilengkapi dengan piranti manajerial yang lain, yaitu Micro Planning untuk perencanaan, dan Lokakarya Mini (LokMin) untuk pengorganisasian kegiatan dan pengembangan kerjasama tim.

Tahun 1984 Dikembangkan program paket terpadu kesehatan dan keluarga berencana di Puskesmas (KIA, KB, Gizi, Penaggulangan Diare, Immunisasi)

Awal tahun 1990-an Puskesmas menjelma menjadi kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga memberdayakan peran serta masyarakat, selain memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

Sumber : Notoatmodjo, 2003

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya biaya yang harus diberikan pemda kabupaten Muna dalam bentuk subsidi terhadap beberapa model tarif yang akan diberlakukan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional dan metode survey yakni untuk mendapatkan informasi mengenai model tarif puskesmas berdasarkan analisis unit cost, yang dapat meningkatkan cost recovery serta sesuai dengan ATP/WTP masyarakat di kabupaten Muna. Sampel berjumlah 375 pasien di tujuh puskesmas yang dipilih secara cluster sampling.

Hasil penelitian menunjukkan biaya satuan masing-masing puskesmas antara Rp.4.257 – Rp.33.562 yang dipengaruhi besarnya fixed cost, semi variable cost, variable cost serta quantity. Besarnya Ability To Pay and Willingness To Pay terhadap pelayanan puskesmas adalah: ATP1 Rp.6.553; ATP2 Rp.6.934; WTP Aktual Rp.6.973; dan WTP Normatif Rp.6.544. Subsidi yang harus diberikan pemda tergantung model tarif yang ditetapkan. Dengan model tarif perda No. 09/1999 (tarif 1), subsidi sebesar Rp.135.819.581 s/d Rp.827.531.720; model tarif optimal dengan pendekatan ATP/WTP (tarif 2A), subsidi sebesar Rp.46.491.965 s/d Rp.602.411.720; model tarif dengan pendekatan unit cost minimal (tarif 2B), subsidi sebesar Rp.747.581 s/d Rp.692.459.720; dan model tarif gratis (tarif 3) subsidi sebesar Rp.203.355.581 s/d Rp.895.067.720 di tujuh puskesmas di Kabupaten Muna.

Kata kunci : Model Tarif, Rawat Jalan, Puskesmas, Unit Cost, ATP dan WTP

ABSTRACT

Tariff Model of Outpatients Health Services at the Public Health Center in Muna Regency

The aim of the study was to discover the cost that must be provided by the regional government in Muna regency in the from of subsidy to several tariff models to be made effective. The study was descriptive using a cross sectional approach. The number of samples was 375 patients selected by using cluster sampling. The analysis used in the study was unit cost analysis to improve the cost recovery according to ability to pay (ATP) / willingness to pay (WTP) of the community. The results of the study indicate that the unit cost in each public health center is between Rp. 4.257 and Rp. 33.562 which is affected by fixed cost, semi variable cost, variable cost, and quantity. The amount of the ability to pay and willingness to pay is ATP1 Rp. 6.553, ATP2 Rp. 6.934, actual WTP Rp. 6.973, and normative WTP Rp. 6.544. The subsidy that must be provided by the regional government depends on the fixed tariff model. The tariff model of perda No.09/1999 (tariff 1), the subsidy is as much as Rp. 135.819.581 up to Rp. 827.531.720, the optimum tariff model by ATP/WTP approach (tariff 2A), the subsidy is as much as Rp.46.491.965 up to Rp. 602.411.720, the tariff model by unit cost minimal approach (tariff 2B), the subsidy is as much as Rp.747.581 up to Rp.692.459.720, and the free tariff model approach (tariff 3), the subsidy is as much as Rp.203.355.581 up to Rp.895.067.720 at the seven public health centers in Muna regency.

Key words : Tariff Model, Outpatient, Public Health Center, Unit Cost, ATP and WTP