Anggota Komisi B DPRD Sulkifli Sayye menyayangkan tindakan panitia yang tidak melibatkan Dewan dalam proses lelang kendaraan dinas tersebut. Hal itu diungkapkan dalam rapat dengar pendapat membahas soal lelang kendaraan dinas yang ricuh,kemarin. “Kenapa panitia tidak menyampaikan adanya lelang kendaraan dinas. Kami ini mitra sehingga Pemkab wajib menyampaikan ini ke DPRD.Kalau sudah terjadi kericuhan, siapa yang akan bertanggung jawab dalam lelang ini,”ungkapnya.

Hadir dalam rapat dengar pendapat pejabat Pemkab Bulukumba, Asisten III Andi Bau Amal, Kadis Pengelolaan Keuangan Daerah (KaDPKD) Bulukumba Andi Rasdiana, dan anggota Komisi B lainnya. Lelang kendaraan dinas telah dilaksanakan pada Jumat (25/3) di ruangpolaPemkab,tapiditunda karena terjadi kericuhan. Asisten III Pemkab Bulukumba Andi Bau Amal mengatakan, lelang kendaraan dinas yang digelar Pemkab dan pihak Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN) telah memenuhi regulasi sesuai Undang- Undang (UU) No 17/2000 tentang Perpajakan. Dia menjelaskan bahwa jauh sebelum dilaksanakan, pelelangan terbuka sudah dibicarakan dan tinggal pembahasan di Dewan.

“Proses awal diusulkan dilakukan dump, tapi banyak pemegang sudah pensiun sehingga dilakukan lelang,”papar dia. Kepala DPKD Bulukumba Andi Rasdiana menambahkan, pelelangan dilakukan ini adalah salah satu program peningkatan PAD.“Jadi tidak ada yang dipermasalahkan,” pungkas dia. Demikian catatan online Setan Internet tentang Komisi B Bidang Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.