“Bukan hanya peristiwa pemancungannya yang mengerikan, cerita tambahan yang beredar di masyarakat yang masih kuat tercengkeram tahyul pun tak kalah menimbulkan teror mengguncang hati, bahwa mereka yang dipancung arwahnya penasaran lalu gentayangan dengan wujud hantu tak berkepala”.

SELAIN tentara –Angkatan Darat– ada sejumlah kekuatan politik lain yang menjadi penopang sebagai partner taktis Soekarno, terutama sejak diletakkannya titik dasar baru bagi kekuasaannya melalui Dekrit 5 Juli 1959. Setidaknya ada tiga kelompok kekuatan yang signifikan, yakni kelompok politik Islam yang terutama diwakili oleh Partai NU, kemudian PNI dan PKI, yang mewakili kelompok politik ideologi nasionalis (marhaenis) dan ideologi komunis. Ketiga-tiganya termasuk 4 besar Pemilihan Umum 1955 bersama Masjumi yang telah tersingkir setelah dinyatakan sebagai partai terlarang oleh Soekarno karena dianggap terlibat dan mendukung pemberontakan PRRI-Permesta sebagaimana pula nasib yang dialami PSI.

Di antara 4 kaki penopang kekuasaan Soekarno dalam penggalan masa itu, Tentara dan PKI bagaimana pun adalah yang paling fenomenal. Pusat kekuasaan yang sebenarnya pada masa 6 tahun itu ada di tangan Soekarno-Angkatan Darat-PKI. Realitas kekuasaan segitiga seperti ini yang ‘terikat’ dalam politik perimbangan yang dimainkan Soekarno, sekaligus menempatkan pula PKI dan Tentara ke dalam suatu persaingan kekuasaan yang berkepanjangan.

Hingga sedemikian jauh, tidak terlalu sulit bagi Soekarno memegang kendali political game kala itu, karena terdapatnya sejumlah faktor historis dan kondisi objektif krusial yang mewarnai hubungan tentara dengan PKI. Secara historis, tentara dan kaum komunis, kerap bersilang jalan dan bahkan harus berhadap-hadapan seperti misalnya pada Peristiwa Madiun 1948 dan beberapa insiden internal Angkatan Darat yang melibatkan perwira-perwira militer ‘berhaluan’ komunis sebagai trouble makers. Selain itu, pihak tentara mencatat berkali-kali dalam berbagai kesempatan PKI telah mencoba menyusupkan tangan ke tubuh Angkatan Darat. Sebaliknya, PKI pun mencatat adanya sikap antipati yang laten sejumlah perwira tentara kepada partai, terutama dalam kaitan ideologis disamping sejumlah pengalaman traumatis. ‘Kedekatan’ sejumlah perwira militer yang menjadi elite Angkatan Darat dengan Amerika Serikat menjadi pula catatan tersendiri bagi PKI. Tak kalah penting adalah ‘perseteruan’ berkepanjangan antara tentara dengan politisi sipil pada kancah percaturan politik dan kekuasaan, yang berurat berakar dan menjadi laten dalam sejarah sejak masa-masa awal kemerdekaan Indonesia.

PKI adalah salah satu kekuatan sipil yang paling berperilaku bagaikan duri dalam daging sejak awal kelahirannya dan melajur sepanjang kehidupan bernegara menurut sudut pandang dan ‘kesadaran nasional’ para elite Angkatan Darat. Itulah pula sebabnya, terutama ketika memiliki wewenang istimewa dengan berlakunya SOB (Staat van Oorlog en Beleg) sejak 1957, pimpinan Angkatan Darat yang terisi dengan perwira-perwira anti komunis dari waktu ke waktu, banyak menggunakan wewenang khususnya itu untuk membendung berkembangnya PKI di berbagai wilayah, bahkan bilamana perlu seperti yang terlihat dalam beberapa kasus, para penguasa militer tak segan-segan menindaki partai komunis itu, begitu ada alasan pembenar, sekecil apapun. Mulai dari tindakan-tindakan pembekuan pengurus PKI di berbagai daerah, pembreidelan organ pers PKI sampai kepada penangkapan-penangkapan atas tokoh-tokohnya di berbagai tingkat kepengurusan.

Nasionalis beragama Islam dengan jalan pikiran Marxistis. Sebenarnya, sejak mula berdirinya Partai Komunis di Indonesia masih di zaman kolonial Belanda, partai itu tak pernah ada kedekatan ideologis dengan Soekarno, terkecuali bahwa Soekarno adalah seorang tokoh yang terpesona kepada ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels. Soekarno pada dasarnya, bukan seorang komunis melainkan seorang nasionalis beragama Islam dengan jalan pikiran yang Marxistis. Persentuhan yang terjadi dengan kaum komunis, lebih personal, semisal dengan tokoh-tokoh komunis eks Sarekat Islam maupun Alimin dan Muso. Tetapi ketika lapisan generasi baru Aidit dan kawan-kawan menapak ke dalam pimpinan partai di tahun 1951-1952, terutama setelah menjadi 4 besar dalam Pemilihan Umum 1955, PKI bergerak mendekati Soekarno. Keberhasilan pendekatan yang signifikan terjadi ketika PKI di bawah Aidit, merubah sikap dari semula menolak rencana Presiden Soekarno untuk membubarkan konstituante –melalui dekrit– menjadi menerima dan mendukung rencana tersebut. Sedemikian tinggi kadar kedekatan yang terjadi, terutama setelah Dekrit 5 Juli 1959, sehingga timbul kesan bahwa Soekarno dalam banyak hal terpengaruh oleh PKI, dan kemudian menjadi salah satu indikator bagi Amerika Serikat yang sedang pada puncak semangat anti komunis –dalam kerangka perang dingin antara Blok Barat melawan Blok Timur– untuk menilai Indonesia di bawah Soekarno sedang bergerak menjadi suatu negara komunis.

Pemberontakan PRRI-Permesta, yang digerakkan unsur militer luar Jawa, di latar pemikirannya juga memasukkan faktor anti komunis sebagai salah satu alasan pemberontakan selain faktor kesenjangan kepentingan pusat-daerah. Bantuan-bantuan belakang layar Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya terhadap pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi itu juga terkait dengan kekuatiran berkembangnya komunisme di Indonesia itu. Tentang ini, Soekarno menggambarkan –dalam wawancara dengan Cindy Adams untuk buku biografinya– bahwa dalam tahap pertama sebelum pemberontakan terdengar teriakan dari pulau-pulau seberang “Kami minta pembangunan untuk daerah kami”. Tak lama kemudian, pada tahap berikutnya menurut Soekarno terdengar pekik-pekik baru “Persetan dengan pemerintah Jakarta. Gantung Soekarno dari pohon yang paling tinggi. Pemerintah Jakarta Komunis. Kami anti-Komunis”. Mengenai bantuan Amerika Serikat terhadap pemberontakan, ketika ia memanggil Duta Besar AS Howard Pallfrey Jones untuk menemuinya, Soekarno mempersoalkannya melalui peristiwa pilot AS Allan Pope yang membantu kaum pemberontak. “Orang tahu betul bahwa Amerika, Taiwan dan Inggeris secara aktif membantu pemberontak”, ujar Soekarno, yang lalu bertanya tentang Allan Pope yang melakukan pemboman di Indonesia dengan berbasiskan pangkalan AS Clark di Pilipina, “Katakan pada saya, mengapa. Mengapa dia melakukannya ?”. Sang Duta Besar menjawab “Oleh karena dia dengar tuan Komunis dan dia hendak menyumbangkan tenaga, dalam perjuangan melawan Komunisme”.

Wawancara dengan Cindy Adams itu dilakukan tahun 1963-1964 dalam masa puncak kekuasaan Soekarno, dan Soekarno menegaskan bahwa tuduhan tentang pengaruh komunis itu samasekali tidak benar. Lalu Soekarno memaparkan kisah menarik tentang sikap dan hubungannya dengan kaum komunis Indonesia. “Soekarno lah yang menghancurkan orang-orang Komunis di tahun 1948”. Yang dimaksud Soekarno di sini adalah Peristiwa Madiun 1948. “Pemberontakan Komunis yang pertama di Indonesia ini dinyalakan oleh bekas guruku di Surabaya yang memperkenalkanku kepada politik yaitu Alimin dan Muso, dan oleh seorang tokoh yang telah kuselamatkan jiwanya di jaman pendudukan Jepang, ialah Amir Sjarifuddin”. Soekarno juga secara tak langsung mengaitkan komunis dengan atheisme, “Aku tidak ingin membiarkan mereka atau orang lain meniadakan Tuhan di tanah-airku yang tercinta”. Dan “aku berdiri di depan corong radio untuk menyetop peperangan terkutuk itu”. Soekarno berseru, “Negara Republik Indonesia tidak mungkin memerangi dirinya sendiri. Pilih satu di antara dua. Soekarno-Hatta atau Partai Komunis yang membentuk pemerintahan Sovyet di bawah Alimin dan Muso”. Soekarno mengaku mengirim Divisi Siliwangi untuk memadamkan pemberontakan itu. “Jangan ada yang berkata bahwa Soekarno ragu-ragu untuk meremuk-remuk pemberontakan Komunis. Jangan ada orang yang berkata Soekarno seorang Komunis”.

Meskipun Soekarno menyebutkan Peristiwa Madiun, September 1948, sebagai pemberontakan komunis yang pertama, sebenarnya dengan tahun 1948, kaum komunis telah dua kali melakukan pemberontakan. Pemberontakan yang pertama adalah pada tahun 1926-1927 –tatkala PKI baru berusia 6 menuju 7 tahun sejak didirikannya pada 23 Mei 1920– namun untuk sebagian masih dikategorikan dalam konteks perlawanan terhadap kaum kolonial. Pemberontakan tahun 1926-1927 oleh kalangan perjuangan lainnya kala itu dianggap justru merugikan perlawanan terhadap kolonial secara keseluruhan karena suatu perlawanan seperti itu belum waktunya dilakukan dan hanya akan mengundang penindasan yang lebih besar dari penguasa kolonial Belanda. Bahkan di kalangan komunis Indonesia sendiri pemberontakan itu dikecam. Rencana dasar pemberontakan itu disusun oleh tiga orang tokoh Partai Komunis Indonesia, yakni Sardjono, Soegono dan Boedi Soetjitro.

Rancangan ini sesungguhnya tidak disepakati oleh banyak tokoh PKI lainnya, pun tak semua cabang partai menyetujuinya. Salah seorang tokoh terkemuka dari partai, Tan Malaka, amat meragukan keberhasilan suatu rencana pemberontakan seperti itu. “Saatnya belum tiba” ujar Tan Malaka, tak kurang kepada Alimin sendiri. Ia menganggap PKI tidak siap untuk satu rencana sebesar itu. Pengaruh PKI di tengah rakyat belum meresap secara mendalam. Menurut gambaran Tan Malaka, partai masih kecil dan ‘tak berkuku’. “Mana mungkin kita mampu menggerakkan massa rakyat secara besar-besaran”, demikian Tan Malaka mengingatkan rekan-rekannya di lapisan pimpinan partai.

Nyatanya, pemberontakan komunis itu toh pecah juga. Alimin dan kawan-kawan ternyata tidak mengurungkan niatnya, kendati begitu banyak pendapat internal mengingatkan agar jangan terburu-buru bertindak. Pemberontakan pertama pecah di Jakarta 13 Nopember 1926, yang merambat dalam bentuk tindakan kekerasan di berbagai tempat di Jawa Barat (Banten) dan Jawa Tengah. Pemberontakan terjadi pula tepat pada hari pertama tahun 1927 di Sumatera Barat. Apa yang dikatakan Tan Malaka bahwa partai belum siap, terbukti. Tanpa terlalu bersusah payah tentara kolonial Belanda berhasil memadamkan pemberontakan komunis itu. Belanda menangkap puluhan ribu anggota PKI, langsung memenjarakannya, dan membuang sebagian lainnya ke Tanah Merah (Boven Digul) dekat Merauke Irian (Papua) Barat yang terkenal sebagai sarang malaria.

Perlawanan-perlawanan insidental partisan PKI –yang sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai perburuan oleh tentara dan polisi Belanda– masih berlangsung beberapa lama, sebelum akhirnya Partai Komunis Indonesia dan organisasi sayap Sarekat Rakyat dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada 23 Maret 1928. Bagi Tan Malaka, mereka yang mengobarkan pemberontakan tersebut tak lebih dari sekumpulan orang nekad karena pikirannya diracuni pemahaman ideologi secara dogmatis. Namun, tudingannya mengenai dogmatisme dalam memahami ideologi komunis ini, saat-saat berikutnya menjadi bahan serangan balik oleh sejumlah tokoh PKI yang lain. Tan Malaka dipersamakan dengan Trotsky –karena keduanya memang memiliki kesamaan, menganut kebebasan berpikir dalam mencerna dan memahami ideologi– yang dianggap pengkhianat dan penyeleweng dari ideologi komunis, dan belakangan dipersalahkan sebagai orang yang menyebabkan kegagalan revolusi komunis Indonesia tahun 1926-1927 itu.

Setelah kegagalan pemberontakan tahun 1926-1927, tokoh-tokoh PKI yang tidak tertangkap dan atau berhasil melarikan diri ke luar negeri, terpaksa bergerak di bawah tanah, namun tak ada hasil yang signifikan untuk kepentingan partai. Sejak pertengahan 1928 hingga 1930-an dan awal 1940-an praktis PKI menjadi partai bawah tanah dan baru kembali ke permukaan setelah Proklamasi. Di tahun 1935 Komintern (gerakan Komunis Internasional) mengutus Muso kembali ke Indonesia untuk menghidupkan lagi partai. Dengan bantuan beberapa tokoh komunis yang tersisa, Muso mencoba mengorganisir suatu pergerakan PKI illegal, untuk ‘meneruskan’ perjuangan, namun gagal dan tahun berikutnya ia terpaksa lari kembali ke luar negeri. Praktis, sejak waktu itu sampai masa pendudukan Jepang, tak ada sesuatu kegiatan berarti dari PKI yang terlarang itu. Segala kegiatan PKI kemudian disalurkan melalui Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia) yang dimotori oleh Amir Sjarifuddin.

Belajar dari pengalaman setelah kegagalan pemberontakan tahun 1926-1927, Amir Sjarifuddin menjalankan Gerindo dengan ‘damai’ dan bersikap hati-hati serta ‘berbaik-baik’ terhadap pemerintah kolonial Belanda. Satu dan lain hal karena itulah Amir sempat diyakini sangat bekerjasama dengan Belanda. Bahkan anggapan itu membuat Amir beberapa tahun kemudian hampir saja dihukum mati oleh tentara pendudukan Jepang. Amir selamat berkat bantuan Soekarno yang waktu itu punya hubungan amat baik dengan Jepang, sehingga bisa mencegah Jepang menghukum mati tokoh PKI itu.

Hukuman mati oleh tentara Jepang waktu itu berkonotasi amat mengerikan, karena selain dengan peluru, eksekusi juga kerap dilakukan dengan pancungan pedang samurai. Bukan hanya peristiwa pemancungannya yang mengerikan, cerita tambahan yang beredar di masyarakat yang masih kuat tercengkeram tahyul pun tak kalah menimbulkan teror mengguncang hati, bahwa mereka yang dipancung arwahnya penasaran lalu gentayangan dengan wujud hantu tak berkepala. Maka, tentara Jepang amat ditakuti lahir batin.

Berlanjut ke Bagian 2

Patriotes from the Belgian Resistance.

In the forest refuge. Belgium, 1943.

The first detachment from the belgian guerrilla brigade “Za Rodinu”. Belgium, 1945.

One of the V.F.Kucherenko`s belgian passports.

Belgian guerrilla`s serificate from the Belgian guerrilla`s Army. Belgium, 1945.

Майор Фрэнсис Саттил, главный организатор группы Prosper. Казнен в концлагере Заксенхаузен.

Андре Боррель, главная помощница Саттила. Казнена в Натцвайлере.

Капитан Пьер Кулиоли, организатор подпольной группы “Адольф”. Выжил в Бухенвальде.

Капитан Гарри Рэ в парашютной экипировке.

Небольшие самолеты типа “Лисандр” использовались для десантирования агентов и возвращения их с территории противника.

Некоторые из тысяч “липовых” бланков и печатей, сфабрикованных отделом SOE по изготовлению поддельных документов. На иллюстрации приведены, в частности, печати французских и голландских муниципалитетов, отделов регистрации новорожденных, бюро принудительных работ, полицейских управлений, высшего командования вермахта, гестапо, СД.

Виолетта Жабо. Арестована, затем казнена в концлагере Равенсбрюк.

Подполковник Роберт Хеслоп, организатор сетей в департаментах Эн и Юра.

Подполковник Джордж Старр, организатор гасконской сети. Так никогда и не был арестован.

Ноор Инаят Кхан, радистка, действовавшая в Париже. Казнена в концлагере Дахау.

Майор Роже Ланд, организатор агентурной сети в Бордо. Не подвергался аресту.

Майор Филипп де Вомекур.

Разрушенные опоры 150000-вольтной ЛЭП на линии Париж-Хэндэй, в день рождения Гитлера 20 апреля 1944 г., в ожидании “дня Д” (фотография была найдена на теле убитого немецкого офицера).

Одетта Сэнсом, курьер Питера Черчилля.

Капитан Питер Черчилль, глава агентурных сетей – южнофранцузской и в Сен-Жорьез.

Майор Анри Фраже, глава агентурной сети Jean-Marie.

Профессор Жорж Луи Жамброс, ответственный за план “Голландия”. Попав в плен, выдывал себя за агента гестапо. Казнен в концлагере Маутхаузен.

Дуус Хансен, создатель первой радиосети в Дании и организатор сбора разведданных о ракетах “Фау”.

Майор Флемминг Муус, главный организатор SOE в Дании.

Полковник Реми.

Голландские партизаны прячут в пивных бочках оружие, сброшенное на парашютах английской SOE.

Боец французского Сопротивления. С февраля 1944 г. отряды Сопротивления были формально объединены в организацию под названием “Французские внутренние силы (“Forces Francaises de L`interieur” или FFI). Отряды FFI сыграли большую роль в освобождении Франции в 1944 г.

W dawnych, dobrych czasach z kryzysem walczono ostro i bezpardonowo. Tak walkę z kryzysem lat 30. opisuje prof. Jerzy Tomaszewski w wywiadzie dla Gazety Wyborczej:

O hojnym wspomaganiu publicznym groszem upadających firm prywatnych, jak to dzieje się dzisiaj po obu stronach Atlantyku, nie było mowy.

- To było wręcz nie do pomyślenia. Przeciwnie, państwo bezwzględnie zaostrzyło politykę

fiskalną. Nowych form opodatkowania raczej nie wprowadzano, ale podatki ściągano z całą surowością, nie bacząc na kondycję finansową podatnika.

Bardzo energicznie zabrano się też do walki z przemytem.[...]

Inną drogą zwiększania przychodów państwa było drenowanie kieszeni obywateli poprzez państwowe monopole: zapałczany, spirytusowy, solny.
Państwo generalnie nie mieszało się do sektora prywatnego gospodarki. Nacjonalizacja była niewyobrażalna z powodów prawnych. Był jednak pewien istotny wyjątek – wielka własność niemiecka na Górnym Śląsku. Tam administracja państwowa prowadziła skoordynowaną akcję przejmowania niemieckiego przemysłu. Wielki kryzys zadanie to ułatwił. Skrupulatnie wyszukiwano niezapłacone podatki, tropiono opóźnienia w płatnościach wszelkich należności publicznych i nadużycia finansowe w firmach, w których większość miał kapitał niemiecki. Każdy powód był dobry dla ich upaństwowienia.

A dzisiaj? Dzisiaj państwo podaje rączkę przedsiębiorcy. Szuka wyjścia z sytuacji. Myśli o “unieważnieniu opcji walutowych”. To tak jakby unieważnić kasynową ruletkę po szczególnie bolesnej przegranej.
Państwo czy też państwa na świecie zaczynają być opiekuńcze nie tylko dla mniej zaradnej części swoich obywateli, ale i dla tej bardziej zaradnej, która niestety przeszarżowała. Opiekuńczość do potęgi. Jako, że Polska jest bidna, państwowe oferty pomocowe nie będą tak smakowite jak w USA. Ale jakieś będą bo taki jest trynd. Odmienny niż w starych dobrych czasach. Czy lepszy? Ano zobaczymy:)).

***

Skąd tu Michnik ? Nasz Drogi Redaktor przegrał na razie tylko proces o ochronę dóbr osobistych a konkretnie o ochronę pamięci po zmarłym ojcu, o którym w jednej z publikacji IPN napisano, że za sanacji został skazany za szpiegostwo na rzecz ZSRR.

A była to tylko zbrodnia stanu:)) nie szpiegostwo. W dzisiejszej terminologii byłaby to zdrada stanu. Coś po wielokroć gorszego niż szpiegostwo bo bezpośrednio uderzającego w byt państwa.

Nie ma się co czarować – celem Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, której członkiem był papa Adama było oderwanie od Polski województw południowo-wschodnich, wynika to z samej jej nazwy, a nawet z samego faktu istnienia.

Zresztą na ile znam ówczesne struktury Kominternu i charakter zagranicznych [w sensie nie-sowieckich] partii komunistycznych to były one po prostu sowieckimi siatkami wywiadowczymi zatem błędna informacja IPN-u tak do końca błędną nie jest.

Kauzyperda Michnika, Rogowski, już zapowiedział apelację.

P.S Mógłbym to rozbić na dwa wpisy, ale po co.

Pequena história da subversão e da espionagem

Félix Maier

No programa do “Fantástico” de 27/11/2005, da TV Globo, nada foi informado sobre a Intentona Comunista, que naquele dia completava 70 anos. Ironicamente, porém, a emissora apresentou a figura de um antigo general da KGB, Oleg Kalugin, que discorreu sobre vários assuntos, como a guerra da informação, ou melhor, da desinformação, promovida durante a Guerra Fria pelos soviéticos para desmoralizar os EUA, e o famigerado “ouro de Moscou” distribuído aos Partidos Comunistas do mundo inteiro, milhões de dólares que também ajudaram a promover o levante de 1935 no Brasil.

“Os líderes comunistas sempre procuraram criar situações revolucionárias. Lenin favorecia a agitação para conseguir seus objetivos de domínio mundial do comunismo, e Trotsky pregava providências ainda mais militantes. Foi, no entanto, Stalin quem preferiu treinar um exército de subversivos clandestinos que se infiltrariam nas democracias para destruí-las de dentro para fora… a perigosa quinta-coluna” (Hutton, in “Os subversivos”, pg. 9).

A seguir, serão apresentadas algumas das táticas e estratégias utilizadas por Moscou para conquistar corações e mentes em todo o mundo, utilizando-se dos estratagemas mais sórdidos que se possa imaginar, em seu plano de conquista do mundo Ocidental.

Instituto 631

Durante toda a década de 1950, o Instituto 631, com sede em Moscou, através de suas redes apoiadas pelos Partidos Comunistas no mundo inteiro, tudo fazia para desorganizar a vida nas democracias ocidentais. Enquanto isso, os mestres subversivos profissionais russos submetiam-se a treinamento nas suas várias Escolas de Espionagem.

A seleção e o treinamento desses agentes especiais começaram no princípio da primavera de 1948 (início da Guerra Fria), logo depois que Stalin resolveu criar duas forças separadas de subversivos clandestinos. Controlada pelo Kominform, a “quinta-coluna vermelha” era comandada por Mikhail Suslov, que passava instruções em código para os chefes dos Partidos Comunistas do mundo inteiro, a partir de Pankov (Distrito da então Berlim Oriental), mas com escritório central em Moscou.

No XXII Congresso do PCUS, Luis Carlos Prestes encontrou-se com Nikita Kruschev e Mikhail Suslov, para planejar uma revolução agrária no Brasil. Em janeiro de 1964, Luis Carlos Prestes viajou a Moscou para prestar contas dos últimos trabalhos do PCB, desenvolvidos à luz da estratégia traçada por ele e Kruschev em novembro de 1961. Nesse encontro, participaram, além de Kruschev, Mikhail Suslov (ideólogo de Kruschev), Leonid Brejnev (Secretário do Comitê Central do Partido), Iuri Andropov e Boris Ponomariov (Chefe do Departamento de Relações Internacionais. Naquela ocasião, Prestes afirmou: “A escalada pacífica dos comunistas no Brasil para o poder abrindo a possibilidade de um novo caminho para a América Latina. (…) oficiais nacionalistas e comunistas dispostos a garantir pela força, se necessário, um governo nacionalista e antiimperialista. Implantaremos um capitalismo de Estado, nacional e progressista, que será a ante-sala do socialismo. (…) … uma vez a cavaleiro do aparelho do estado, converter rapidamente, a exemplo de Cuba de Fidel, ou do Egito de Nasser, a revolução nacional-democrática em socialista.” Segundo Luís Mir, in “A Revolução Impossível”, “A exemplo de 1935, a revolução deveria começar novamente, pelos quartéis” (Cfr. Del Nero, in “A Grande Mentira”, pg. 121). (1)

Antes da criação do Instituto 631, houve, no Brasil, a primeira tentativa comunista de assalto, em 1935, no levante conhecido como “Intentona Comunista”, iniciada em Natal, RN, no dia 23 de novembro de 1935, e que se estendeu ao Recife e ao Rio de Janeiro, e foi sufocada 5 dias depois. O Komintern enviou agentes de Moscou para promover o levante, incluindo o brasileiro Luis Carlos Prestes e sua “esposa” Olga Benário – típico exemplo de “estória-cobertura” (2). A Intentona matou 33 militares brasileiros e mais de 1000 civis.

Falsificação de Pankov

Os quadros subversivos do Instituto 631, além da rede clandestina no mundo inteiro, falsificavam dinheiro e documentos em Pankov, distrito da então Berlim Oriental. Agentes soviéticos ludibriaram, durante algum tempo, as Forças Armadas da Alemanha Ocidental, forjando ordens de convocação e desmobilização.

Operação carta de amor perfumada

Os falsificadores do Instituto 631 conseguiam nomes e endereços de integrantes das Forças Armadas da Alemanha Ocidental e então usavam mulheres para escrever centenas de cartas de amor em papel perfumado e redigidas de modo a não deixar dúvidas quanto aos laços íntimos entre a mulher que escrevia e o homem que recebia. Os falsários conseguiam fazer entregar as cartas nos horários em que o marido estava no serviço, ocasião em que muitas mulheres caíam na armadilha e abandonavam o lar.

Códigos Venona

Revelaram a extensão da espionagem soviética nos EUA durante a década de 1950, que era muito maior do que supunha o senador McCarthy.

A base do macartismo surgiu com uma lei de 1950, que exigia o registro de todas as organizações ou simpatizantes do Comunismo. A perseguição atingiu cerca de 6 milhões de norte-americanos, destacando-se o casal Ethel e Julius Rosenberg, acusados de passar o segredo da bomba atômica aos soviéticos e executados em 1953 numa câmara de gás. Na década de 1950, foi instalada nos EUA a Comissão de Atividades Antiamericanas, presidida pelo senador Joseph McCarthy. O alvo era principalmente os comunistas, infiltrados no Governo, nos sindicatos, nas universidades e até em Hollywood. Houve uma “lista negra”, da qual não escaparam nomes como Charles Chaplin, Orson Welles e Bertold Brecht, que tiveram que se exilar. Umas 300 pessoas foram impedidas de trabalhar no teatro e no cinema. Muitos intelectuais passaram a assinar seus trabalhos com pseudônimos. Apesar dos excessos da Comissão, a infiltração comunista nos EUA foi muito maior do que imaginava o próprio McCarthy, como comprovariam documentos posteriormente acessíveis em Moscou – os Códigos Venona.

“(…) Na noite de 5 de outubro de 1945, 1.500 piqueteiros, atendendo à convocação de uma central sindical comandada pelo Partido Comunista, cercaram os estúdios da Warner, em Burbank, Califórnia. O ator Kirk Douglas viu-os aproximar-se, armados de ‘facas, porretes, fios de aço, socos-ingleses, correntes’, e ocupar os quarteirões em torno. Ao chegar para o trabalho, os empregados foram impedidos de atravessar o portão, cujos guardas tinham sido surrados e dominados pelos grevistas. ‘Nem você nem nenhum outro f. da p. vai entrar aí hoje’, informou ao coreógrafo LeRoy Prinz o líder comunista Herb Sorrell, celebrizado com o apelido de ‘Generalíssimo’. Prinz, um veterano de guerra, respondeu: ‘Sr. Sorrell, nem você nem nenhum outro f. da p. vai me impedir de entrar’. Entrou, mas não antes de ser surrado por uma dúzia de capangas de Sorrell diante dos olhos da polícia que, em desvantagem numérica, temia interferir. A maioria dos empregados não se deixou intimidar e alguns conseguiram saltar os muros. As tropas de Sorrell então partiram para a agressão generalizada. No fim dos combates, o serviço médico relatou ter atendido 89 empregados da Warner, quatro policiais, três bombeiros, o representante de um sindicato contrário à greve – e apenas seis piqueteiros. Não obstante, nos dias seguintes as manchetes do jornal pró-comunista Hollywood Atom alardeavam: ‘Uma garota e um veterano torturados pela Gestapo dos estúdios Warner’, ‘Camisas-pardas da polícia transbordam de violência’, ‘Warner instala campos de tortura nazistas’. (…) O sucesso da investida contra a Warner deu a Sorrell a oportunidade de expandir o domínio comunista para muito além da luta sindical: nos anos seguintes, com a ajuda de John Howard Lawson, Ring Lardner Jr. e outros devotos, ele montou um sistema de fiscalização dos roteiros apresentados a Hollywood, para proibir que chegassem a ser filmados aqueles que não tivessem a porção desejada de ideologia comunista e antiamericanismo. A cota podia até ser modesta, mas não devia faltar. Segundo a orientação do espertíssimo Lawson, mensagens isoladas, espalhadas aqui e ali em milhares de filmes aparentemente inocentes, funcionavam mais do que um só filme ostensivamente comunista – uma regra que foi copiada no Brasil e ainda prevalece nas nossas novelas de tevê. A censura era rigorosa: o roteirista que saísse da linha era hostilizado até sujeitar-se a um humilhante ‘mea culpa’ ou cair fora da profissão. Tudo isso está fartamente documentado em ‘Hollywood Party. How Communism Seduced the American Film Industry in the 1930 s and 1940 s’, de Kenneth Lloyd Billingsley (Roseville, CA, Prima Publishing, 2000) – um livro que decerto não será publicado no Brasil, onde o bloqueio a qualquer informação anticomunista é em geral mais estrito do que nos EUA ou na Europa (Olavo de Carvalho, in “Uma história esquecida”, Jornal da Tarde, 17 de janeiro de 2002).

“Para vocês fazerem uma idéia, porém, de como estamos atrasados nessa área, basta notar que até hoje não saiu neste país um só livro ou reportagem sobre algo que a população dos EUA sabe desde 11 de julho de 1995. Nesse dia foram divulgadas pelo FBI as decodificações de telegramas passados pelo serviço secreto da URSS a seus agentes nos EUA nos anos 40-50. Cinco décadas de negações indignadas chegaram aí ao mais patético dos desenlaces: todos os supostos inocentes que o famigerado senador Joe McCarthy acusara de espiões soviéticos, com uma única exceção, eram mesmo espiões soviéticos. McCarthy havia calculado que eram 57. Eram mais de 300. Os livros sobre isso são hoje abundantes, e as débeis tentativas remanescentes de negar os fatos já foram totalmente desmoralizadas” (Olavo de Carvalho, in “É Proibido Saber”, Jornal Zero Hora, 13/06/2004 e Mídia Sem Máscara, 14/06/2004).

Depois dos atentados contra os EUA, no dia 11 de setembro de 2001, Lynne Cheney, mulher do Vice-Presidente Dick Cheney, fundou o Conselho Americano das Escolas e dos Graduados, e criou também uma “lista negra” de aproximadamente 100 professores universitários, todos esquerdistas, acusados de serem o único setor da sociedade que critica as ações antiterroristas do Governo.

Apóstolos

Os “Apóstolos” eram um grupo de intelectuais, fundado em 1920 em Cambridge, Inglaterra, influenciados por Hobson (imperialismo) e Lenin, entre os quais se destacavam: Keynes, Bertrand Russell, Roger Fry, Ludwig Wittgenstein, Leonard Woolf, Alfred Tennyson (que logo deixou o grupo), Strachey, Wordsworth e Coleridge.

“Ele (Bertrand Russel) foi sozinho para a Rússia, em 1920, encontrou-se com Lenin e denunciou o seu regime como ‘uma burocracia tirânica fechada, com um sistema de espionagem mais sofisticado e terrível do que o do Czar e com uma aristocracia tão insolente e insensível quanto’. (…) Embora (Russell) compartilhasse de seu (o dos “Apóstolos”) pacifismo, ateísmo, anti-imperialismo e das idéias gerais progressistas, desprezava a sua apatia pegajosa; o Grupo, por sua vez, o rejeitou” (Paul Johnson, in “Tempos Modernos”, pg. 140-1). (3)

Lyton Strachey escreveu o quarteto de ensaios biográficos, “Eminent Victorians”, publicado em 1918, expondo ao ridículo e ao desprezo Thomas Arnold, Florence Nightingale, o cardeal Manning e o general Gordon.

“Nos anos 30, os Apóstolos deixaram de ser o centro do ceticismo político e se tornaram um centro ativo de recrutamento para a espionagem soviética. Enquanto alguns Apóstolos, como Anthony Blunt, Guy Burgens e Leo Long foram encorajados a se infiltrar nas agências britânicas a fim de transmitir informações para Moscou, a totalidade da esquerda, conduzida pelos comunistas, tentou manter a Grã-Bretanha desarmada – política sustentada por Stalin até que Hitler o atacasse em junho de 1941. Na década de 20, o Partido Comunista britânico era composto pela classe operária, e se apresentava inovador e independente. No princípio da década de 30, chegaram os intelectuais da classe média e o PC rapidamente se tornou aviltadamente servil aos interesses da política externa da União Soviética” (Paul Johnson, op. cit., pg. 290-1).

Aparelho

“Aparelho” era o esconderijo de terroristas durante a luta armada no Brasil, onde se encontravam também o armamento e o mimeógrafo para impressão de panfletos subversivos.

O aparelho podia ser “aberto” (conhecido por outros militantes, além de seus moradores ou responsáveis), “fechado” (conhecido somente por seus moradores ou responsáveis), “de base” (utilizado para reuniões, deve possuir ‘fachada legal’; normalmente, conhecido apenas por 2 militantes, os demais são levados ao local de carro e ‘fechados’); “de aliado” (eventualmente, usado em emergência para abrigar um militante que não pode identificar o local e é levado a este completamente ‘fechado’); “de imprensa” (local onde são confeccionados os documentos de agitação e propaganda; é dotado de máquinas copiadoras – antigamente, os mimeógrafos – e aparelhos para impressão); e “de informações” (destinado à coleta, análise e difusão de informações; contém fichários, códigos, normas de segurança e outros documentos de informações).

O “aparelho” para guarda do Embaixador anericano, Charles Burke Elbrick, seqüestrado em 4 Set 1969, em “frente” pela ALN e DI/GB (depois MR-8), tinha o seguinte endereço: casa nº 1026 da Rua Barão de Petrópolis, Rio Comprido, Rio de Janeiro, alugada por Fernando Paulo Nagle Gabeira (um dos seqüestradores), jornalista do Jornal do Brasil e responsável pelo setor de imprensa da DI/GB. O seqüestro de Elbrick foi idealizado por Franklin Martins, atual Diretor de Jornalismo da TV Globo em Brasília. Franklin, após o seqüestro, foi fazer curso de guerrilha em Cuba. Em troca da vida do Embaixador, foram libertadas 15 pessoas, entre elas Wladimir Palmeira e José Dirceu.

“Ouro de Moscou”

Dinheiro remetido pela União Soviética a organizações comunistas e simpatizantes do Brasil, como o PCB e a UNE. Luis Carlos Prestes era “funcionário” do Komintern, recebia salário regular de Moscou, que prestou apoio financeiro a ele e a outros facínoras para deflagrar a Intentona Comunista de 1935, a exemplo do alemão Arthur Ernest Ewert, Olga Benário, Pavel Stuchevski, Jonny de Graaf e do argentino Rodolfo Ghioldi. A União Nacional de Estudantes (UNE) também recebeu o “Ouro de Moscou” através da União Internacional de Estudantes (UIE), órgão de fachada do Movimento Comunista Internacional (MCI) (4). O Senador Roberto Freire foi o último comunista brasileiro a receber contribuição de Moscou, por ocasião de sua campanha eleitoral à Presidência do Brasil, em 1989. Quem fez esta declaração foi o ex-diplomata da União Soviética no Brasil, Vladimir Novikov, coronel da KGB, que serviu em Brasília sob a fachada de Adido Cultural junto à Embaixada Soviética, nos anos de 1980.

“Por ordem do Partido Comunista da União Soviética, a KGB dava dinheiro a cada Partido Comunista de outros países, inclusive o Brasil. Desde o fim da Segunda Guerra, foram milhões de dólares”, revelou o general russo da KGB, Oleg Kalugin, em matéria que foi ao ar no “Fantástico”, da TV Globo, em 27/11/2005.

A guerra da informação (desinformação)

Segue a matéria do “Fantástico”: “O general da KGB teve participação importante na guerra de informação contra os Estados Unidos, o grande inimigo da União Soviética. ‘Havia notícias que eram inventadas na KGB para atingir a reputação dos Estados Unidos e da CIA, a agência de espionagem americana. A KGB inventou a história de que Lee Oswald, o assassino de John Kennedy, era parte de uma conspiração entre a CIA e os conservadores que dominavam a indústria do petróleo. A verdade é que a KGB falsificou uma carta supostamente escrita por Lee Oswald para um grande empresário da área petrolífera’”, revela Oleg Kalugin. ‘A morte de um secretário-geral da ONU, num acidente aéreo, no início dos anos 60, também foi atribuída à CIA. Igualmente, a morte do ex-primeiro-ministro italiano Aldo Moro, assim como a de Indira Ghandi, na Índia. A KGB atribuía à CIA tudo o que acontecia no século 20. Assim, poderíamos promover a causa soviética’, justifica.

Valia tudo na guerra por corações e mentes. O general, que já esteve no centro do combate entre o capitalismo e o comunismo, se transformou no mais alto oficial da KGB a quebrar os segredos dos bastidores da espionagem” (http://gmc.globo.com/GMC/0,,2465-p-M384566,00.html).

A máquina soviética da desinformação era formada pelo pessoal do Departamento “A” da KGB, da ordem de 10 a 15.000 agentes. Seu primeiro chefe foi o general Ivan Agayants.

Os métodos do Departamento “A” eram quase sempre iguais:

“- recolha de elementos que permitissem tornar verossímil a desinformação: por exemplo, assinaturas de diplomatas americanos recolhidas em cartões de Feliz Ano Novo, para autenticação do suporte da operação;
- recrutamento de um o mais retransmissores;
- escolha de um tema de desinformação;
- ação, por intermédio de uma série de caixas de ressonância, umas diretamente manipuladas, contra pagamento ou sob outro tipo de pressão, outras repetindo credulamente as informações falsas postas a circular;
- desejavelmente, psicose conducente à autodesinformação” (Volkoff, in “Pequena História da Desinformação”, pg. 76) (5).

Exemplo clássico de desinformação comunista foram as “Operações pacifistas”, especialmente enquanto a União Soviética ainda não tinha sua bomba atômica. Slogans como “Lutemos pela paz” tinham a companhia da famosa pomba de Picasso nos cartazes ocidentais, enquanto que na URSS os cartazes apresentavam um soldado armado de metralhadora.

Depois dos EUA, o principal inimigo da URSS era a Alemanha Ocidental. Os russos tinham combatido os alemães duas vezes no século XX e faziam de tudo para atrasar a “ressurreição” de seu tradicional inimigo. Para isso, criaram a Operação Svastika (1957-1960), que tinha por objetivo assassinar o governador civil do Baixo-Reno, André-Marie Trámeaud, colocando a culpa no movimento neonazista “Liga Combatente para a Independência da Alemanha”. O projeto gorou, os charutos armadilhados foram abertos pela mulher de Trémeaud, que morreu, porém o estrago estava feito: declarações anti-semitas de um professor de liceu e violação de túmulos de judeus serviram para o general Agayants “pegar o comboio em andamento”.

A Operação AIDS (1983-1985) “consistia em fazer crer, sobretudo nos países do terceiro mundo, que o vírus da AIDS é produzido por um laboratório americano de guerra biológica. O objetivo era, naturalmente, encorajar sentimentos anti-americanos mas ainda, segundo parece, desviar a atenção mundial do atentado falhado contra o Papa, onde muitos julgavam ver indícios do KGB” (Volkoff, op. cit., pg. 87-88).

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST)

O MST foi fundado em 1984 em Cascavel, PR, com a realização do I Encontro Nacional dos Sem-Terra, depois das ocupações de terras no RS, SC, PR, SP e MS (durante os anos de 1979 a 1983). O trabalho da Comissão Pastoral da Terra (CPT) foi decisivo para o seu nascimento (apoio principalmente da “Igreja progressista” – católicos e luteranos).

O movimento, em sua origem, tinha inegável apelo social, por querer terra para quem quer produzir. O antigo lema “ocupar, resistir, produzir” foi substituído posteriormente por um contínuo enfrentamento da ordem pública, pois seus líderes desejam assumir o poder para lançar uma revolução socialista no país (Che Guevara, Mao Tsé-Tung, Marighela, Marx têm seus nomes ou retratos em todos os acampamentos, incluindo escolas – aliás, Che Guevara é o patrono do MST, há até uma canção famosa, “Companheiros de Guevara”, de Ademar Bogo).

O MST é um Estado à parte, dentro do Estado brasileiro, promovendo atos de vandalismo (como o ocorrido na Fazenda Rio Verde, em Itararé, SP, em 1998) e de banditismo, com saques de caminhões com alimentos nas estradas, especialmente no Nordeste, ocupação de prédios públicos e bancos, onde tomam pessoas como reféns. O Governo Federal mostra-se alheio a esse solapamento da ordem econômica e social, e as Polícias Militares têm medo de executar mandados judiciais de reintegração de posse, para evitar a ocorrência de novos “Eldorados do Carajás”, já que o MST se utiliza de táticas de guerrilha para defesa das terras ocupadas, colocando crianças e mulheres (às vezes grávidas) na “frente de batalha”.

Com essa tática de “guerrilha desarmada” – às vezes nem tanto -, promovendo a “pedagogia do gueto”, com cartilhas que pregam a desobediência às leis e incitam à revolução, o MST forma os “balilas” da atualidade. “De acordo com os ideais socialistas e coletivos, calcados no princípio da solidariedade, o projeto educacional do MST tem como base teórica Paulo Freire, Florestan Fernandes, Che Guevara, o cubano José Martí, o russo A. Makarenko e clássicos como Marx, Engels, Mao Tsé-Tung e Gramsci” (revista “Sem Terra”, Out-Nov-Dez 1997, pg. 27).

A mesma revista do MST afirma, na pg. 28, que existem 50.000 crianças distribuídas em 1.000 escolas primárias e 1.800 professores em acampamentos e assentamentos. O MST está na contramão da produção agrícola: nos EUA, um dos maiores produtores de gêneros alimentícios do mundo, devido à sua alta tecnologia, têm menos de 2% de sua força de trabalho ocupada na agricultura.

O MST é o braço armado do Partido dos Trabalhadores (PT), assim como o ETA é o do Partido Nacionalista Basco (PNB), da Espanha. É a principal falange brasileira associada ao Foro de São Paulo, pronta para receber as dezenas de milhares de fuzis comprados recentemente por Hugo Chávez (além do armamento que, provavelmente, já tem escondido no Brasil). O movimento recebeu o prêmio Rei Balduíno, em Bruxelas, no dia 19 de março de 1997 (aniversário do “massacre” de Eldorado do Carajás). Frei Beto, antigo integrante da ALN terrorista de Marighela, é hoje consultor do MST. Um dos ideólogos do MST, Dom Pedro Casaldáliga, foi um dos singnatários de um documento do megaespeculador, George Soros, que pediu à Assembléia-Geral das Nações Unidas, através do seu Centro Lindesmith (ONG pró-legalização das drogas) o fim da guerra às drogas (Cfr. MSIA, 2ª quinzena de 1998, Vol VI, nº 1).

O MST recebe recursos do Governo Federal, através do INCRA (nos 8 anos do governo FHC, o programa de assentamento rural consumiu mais de R$ 20 bilhões, quando foi entregue um Paraná inteiro aos cangaceiros do messetê), das Cooperativas de Produção Agrícola (CPA), dos assentamentos (famílias assentadas contribuem, compulsoriamente, em dinheiro e em produtos – cerca de 3%), ONGs (Brot für die Welt, Misereor – Alemanha; Vaslenktie-Cebeno – Holanda). No dia 23 de março de 2002, integrantes do MST invadiram a fazenda dos filhos do Presidente Fernando Henrique Cardoso, localizada em Buritis, MG.

No relatório da CPI da Terra, concluída em novembro de 2005, as invasões e depredações do MST foram consideradas “crimes hediondos”, próprios de “terroristas”.

Escolas de subversão e espionagem

Durante a Guerra Fria, havia importantes escolas de subversão e espionagem comunista, tanto na China, como na antiga URSS, além de Cuba.

Na China, a Escola da Província de Chekiang preparava subversivos e espiões para atuarem na Alemanha, Suíça e Áustria; a Escola da Província de Honan para atuação na França, Itália e Espanha; e a Escola da Província de Chekiang para atuação no Japão e outros países da Ásia.

“Ainda antes da Revolução de 31 de março de 1964, no governo do presidente João Goulart, um grupo de militantes do Partido Comunista do Brasil foi enviado à China, onde recebeu treinamento militar na Escola Militar de Pequim. Também um grupo de dirigentes da Ação Popular recebeu treinamento político-ideológico na China no início dos anos 70 (depoimento de Herbert José de Souza (‘Betinho’), na época dirigente da AP, no livro ‘O Fio da Navalha’)” (Carlos I. S. Azambuja, in “Histórias quase esquecidas”, site Mídia Sem Máscara, 10/2/2003).

Os cidadãos soviéticos escolhidos para trabalhar no estrangeiro, como chefes de subversão clandestina, recebiam seu treinamento em setores especiais das mesmas escolas que formavam os ases da espionagem.

Escolas de espionagem na antiga URSS (6)

ESCOLA DE GACZINA: era a mais conhecida de todas as escolas da antiga União Soviética e preparava os espiões para atuar em países de língua inglesa. Situada a 150 km de Kuibyshev, ocupava uma área de 250 km². Dividia-se 4 setores: América do Norte (Setor Noroeste); Canadá (Setor Norte); Reino Unido (Setor Nordeste); e Austrália, Nova Zelândia, Índia e África do Sul (Setor Sul). Cada setor era independente e não havia comunicação entre eles.

ESCOLA DE PRAKHOVKA: situada a 100 km ao norte de Minsk, capital da Bielorússia, tinha 500 km² de área. Durante a II Guerra Mundial, quando Hitler tomou a Bielorússia, Prakhovka foi evacuada conforme a política de terra arrasada de Stálin, e uma Escola de Emergência foi organizada em Ufa; Prakhovka foi reaberta em 1947. Tudo era igual a Gaczina, em todos os detalhes. Dividida também em setores, preparava espiões para atuação na Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia (Setor Norte); Holanda (Setor Sudoeste); Áustria e Suíça (Setor Sul); e Alemanha (Setor Sudeste).

ESCOLA DE STIEPNAYA: situada a mais ou menos 200 km ao sul de Chkalov, preparava subversivos e espiões para trabalhar nos países latinos: França (Setor Noroeste); Espanha (Setor Norte); Itália (Setor Nordeste); e Portugal, Brasil, Argentina e México (Setor Sul).

ESCOLA DE VOSTOCZNAYA: situada a uns 160 km de Khabarovsk, cuidava dos países da Ásia e do Oriente Médio.

ESCOLA DE NOVAYA: situada a 100 km a sudoeste de Tashkent, treinava espiões para a África.

Na antiga URSS, antes do ingresso nas escolas de espionagem acima citadas, os cidadãos escolhidos para essa carreira tinham que realizar 4 estágios:

1º ESTÁGIO: era realizado na Escola Marx-Engels, em Gorky, perto de Moscou. Durante o estágio, que durava 4 meses, os integrantes viviam coletivamente e assinavam um compromisso de jamais revelar qualquer coisa sobre a Escola. O horário era inflexível: de 7 da manhã às 10 horas da noite, proibidos de sair do recinto da Escola, num prédio retirado da rua, cercado por altos muros. O objetivo específico nesse Estágio era garantir que todos fossem “instruídos na ideologia comunista e sigam acostumando-se a pensar e agir como um clássico bolchevista”.

2º ESTÁGIO: os recrutas aprovados no 1º Estágio seguiam para a Escola Técnica Lenin, situada em Verkhovnoye, a 80 km de Kazan; consistia de edifícios em área de mais ou menos 4 km², tudo cercado por altos muros. Os recrutas eram transportados em veículos da KGB e durante a viagem não podiam manter contato com o mundo exterior. A vida era espartana, com um formidável horário de estudos; eram proibidos de informar onde se encontravam e o que estavam fazendo, mas tinham licença para se comunicar com a família mediante endereço intermediário. Até aí, os recrutas ainda ignoravam que estavam sendo escolhidos para possíveis agentes clandestinos do serviço secreto de Moscou. O treino na Escola durava 12 meses e os estudantes de ambos os sexos passavam por vigorosos treinos de combate: subiam em montanhas, rastejavam sob arame farpado, atravessavam pântanos e rios e faziam longas marchas carregando equipamento pesado; aprendiam a se defender com judô, jiu-jitsu, karatê e outras formas de ataque e defesa, como boxe e luta livre; manejavam armas de fogo e praticavam destruição de pontes, edifícios e instalações militares com dinamite, TNT, gelignite e explosivos plásticos, fabricação de bombas e descoberta de armadilhas e bombas ocultas, e a forma de desarmá-las. Essa fase incluía a destruição de fechaduras, portas fortes e cofres à prova de arrombamento. Aprendiam ainda a luta de guerrilhas; recebiam depois um curso de dopagem e envenenamento de bebidas, doces, comidas, cigarros e charutos; recebiam instruções sobre o uso de drogas e os antídotos que deveriam tomar quando fossem obrigados a engolir drogas. Um outro curso especializado ensinava os alunos a ligar escutas clandestinas em linhas telefônicas e a utilizar microfone de grande poder; estudavam as formas de recepção e transmissão de rádio, microfilmagem e micropontos, codificação e decifração. Depois do curso, havia o exame final e os recrutas eram transportados para o centro de recreação de Oktyabr, nas montanhas do Cáucaso, em Kyslovodsk, onde gozavam de merecidas férias de 1 mês ou mais.

3º ESTÁGIO: os recrutas que foram afinal escolhidos como “servindo para atividades subversivas clandestinas no exterior”, iam passar 1 ano com instrutores que verificavam suas aptidões para modalidades específicas de trabalho de subversão e de adaptabilidade a determinados países. Esse período era ainda mais duro que os treinamentos anteriores. A polícia secreta prendia um estagiário e o levava para a sede central como se ele fosse realmente um agente estrangeiro surpreendido em flagrante; interrogatórios especializados submetiam a “vítima” a uma lavagem de cérebro, à chamada interrogação de 3º grau e de todos os outros métodos usados para conseguir confissões ou informações; depois de passar pelo teste (a maioria passava), o recruta era levado à presença de seus interrogadores e então era explicado que tudo era apenas mais um teste; eram elogiados por resistir, mas antes de serem liberados deviam jurar manter segredo daquilo junto aos outros recrutas que ainda iriam passar pela prova; só então o estagiário era julgado apto a freqüentar uma escola dos ases da espionagem soviética, cujo treino iria durar 10 longos anos.

4º ESTÁGIO: os cidadãos soviéticos escolhidos para trabalhar no estrangeiro, como chefes de subversão clandestina, recebiam treinamento em setores especiais das mesmas escolas que formavam os ases da espionagem (veja Escolas mencionadas acima). A Escola mais conhecida era a de Graczina, que formava subversivos e espiões para atuarem em países de língua inglesa. Desde que chegavam a Graczina, todos os estudantes só podiam falar inglês; recebiam um nome inglês e eram obrigados a esquecer a língua russa e a nacionalidade soviética; o período de 10 anos em Graczina era considerado pelos diretores do serviço secreto como o mínimo essencial para o condicionamento do cérebro humano à nova língua. Eram despertados à noite e obrigados a responder perguntas inesperadas, qualquer um deles em seu papel de espião estava convencido de sua nova identidade; os diretores achavam que nem tortura, lavagem de cérebro ou drogas conseguiriam dobrar os seus agentes; no setor do Reino Unido em Graczina, existiam réplicas perfeitas de ruas, casas, cinemas, restaurantes, bares, pensões e outros estabelecimentos tipicamente ingleses; as roupas usadas eram inglesas, os estudantes viviam em pensões, apartamentos, comiam refeições tipicamente inglesas, como batatas assadas, rosbife, pudim Yorkshire e peixe; andavam em ônibus ingleses, gastavam dinheiro inglês, liam jornais ingleses e assistiam programa de TV gravados na Inglaterra; os professores da língua inglesa eram membros do Partido Comunista (PC) escolhidos a dedo, antigos cidadãos do Reino Unido que desprezavam a pátria e se tornaram cidadãos soviéticos. Mais pessoas naturais da Inglaterra contribuíam para que o ambiente fosse autêntico, como garçonetes, polícias de rua, motoristas de ônibus, recepcionistas de hotel e outros. Esse treino geralmente levava 5 anos; não houve um só aluno de Graczina que tivesse sido preso pela Scotland Yard ou pelo FBI que se deixasse trair por sua imperfeição de linguagem. Os outros 5 anos eram destinados a trabalhos especializados para a prática da moderna técnica de espionagem: códigos (memorização de), comunicações por rádio (montagem e desmontagem de aparelhos de recepção e transmissão; usavam equipamentos modernos que podiam transmitir e receber longas mensagens em segundos); aprendiam a utilizar os mais modernos aparelhos fotográficos, que reduzem plantas de grandes dimensões a pontos microscópicos. Depois de 10 anos, os estudantes saíam da Escola mais ingleses do que muitos ingleses legítimos…

Formação de brasileiros no exterior

UAPPL

“Diversos Estados constituídos, através dos anos, apoiaram a esquerda com dinheiro, treinamento político-ideológico e militar: União Soviética, Alemanha Oriental, Checoslováquia, Bulgária, China e Cuba. Sem dúvida, o apoio mais eficaz foi dado pela URSS, China e Cuba” (Carlos I. S. Azambuja, in “Histórias quase esquecidas”, site Mídia Sem Máscara, 10/2/2003).

Um importante centro de doutrinação comunista mundial era a Universidade de Amizade dos Povos Patrice Lumumba (UAPPL), com sede em Moscou, ao lado de escolas similares então existentes em Cuba (Pinar del Río), na Bélgica (Centro Tricontinental) e na China (Academia Militar). Através da União Internacional de Estudantes (UIE) (3) era feito o envio de estudantes brasileiros à UAPPL. A seleção dos alunos brasileiros ficava a cargo do PCB e era confirmada com base nos registros da “Caderneta nº 6”, de Luiz Carlos Prestes, e pelos questionários apropriados, posteriormente apreendidos em várias organizações comunistas.

Os custos – viagem, estada, estudos e seguro médico – eram inteiramente grátis. Por isso, “nas décadas de 60 e 70, o sonho de todo pai comunista de país do Terceiro Mundo era ter um filho estudando na Universidade Patrice Lumumba, em Moscou. (…) A universidade foi criada em 1960, por iniciativa do então dirigente soviético Nikita Kruschev. (…) Nos bons tempos, 65% dos 7.000 alunos eram estrangeiros” (“Escola do capital”, revista Veja, de 22/01/1997, pg. 40-41). O empresário João Prestes, filho de Luís Carlos Prestes, formou-se em engenharia pela Lumumba na década de 1970, época em que havia cerca de 120 alunos brasileiros matriculados em Moscou.

“A partir de 1953, o Partido Comunista da União Soviética passou a ministrar cursos, em Moscou, a militantes do PCB. Cursos de treinamento militar e condicionamento político-ideológico. O último desses cursos foi em 1990, quatro anos após terem sido implantadas por Gorbachev as políticas de perestroika e glasnost. Cerca de 700 militantes foram treinados na Escola de Quadros, como era mais conhecido o Instituto de Marxismo-Leninismo do PC Soviético, e na Escola do Konsomol (Juventude do PCUS), em cursos cuja duração variava de 3 meses a 2 anos. Cerca de 1.300 outros brasileiros concluíram cursos superiores na Universidade de Amizade dos Povos Patrice Lumumba e em outras universidades soviéticas, em cujo currículo sempre constou a matéria marxismo-leninismo. Até mesmo em cursos de balé. As matrículas na UAPPL sempre foram efetuadas através da Seção de Educação do Comitê Central do PCB e também através do Instituto Cultural Brasil-URSS, um apêndice do PCB. Algumas dessas pessoas, no regresso ao Brasil, passaram a trabalhar em empresas estatais e, pelo menos um, formado em Medicina, como Oficial das Forças Armadas, nos anos 80”. (Carlos I. S. Azambuja, texto cit.).

A UAPPL incluía ainda o ensino de armamentos e explosivos, atraindo pessoas do mundo inteiro, e era destinada a assessores de um programa comunista soviético de dominação mundial (globalização comunista). De volta a seus países, os “lumumbas” entravam clandestinamente nos sindicatos de trabalhadores, nos partidos políticos e até nos governos. A cada um destes correspondia uma missão específica nesse “estado-maior geral” de ofensiva mundial. Muitas dessas pessoas, particularmente as que penetravam em organizações de “massa”, obtinham partidários que desconheciam os vínculos dessas lideranças com o comunismo soviético. Criada para doutrinar o Terceiro Mundo, hoje a Lumumba ensina cursos a cerca de 3.600 estudantes, 40% deles estrangeiros. “Resta desta Lumumba – alma mater do terrorista Carlos, o Chacal – o empoeirado Museu Patrice Lumumba, ao qual Yasser Arafat doou uma placa de metal com o mapa da sua Palestina ideal gravado” (revista Veja, art. cit.). Patrice Lumumba, líder do Congo, foi assassinado pelos belgas em 1961.

Pinar del Río

Outra importante escola de subversão comunista existia em Cuba, na Província Pinar del Río, onde havia cursos para terroristas brasileiros nas décadas de 1960 e 1970. “Até o primeiro semestre de 1972, 138 militantes das Orzanizações Terroristas haviam se aperfeiçoado em CURSOS DE GUERRILHA, em Cuba” (Ustra, in “Rompendo o Silêncio”, pg. 101). (7)

O “currículo” incluía: 1) Tática guerrilheira – o observador, o mensageiro, a coluna guerrilheira, o acampamento, a marcha, sobrevivência na selva (montanhas de Escambray), o ataque, a emboscada; 2) Tiro – limpeza e conservação do armamento, fuzis: AD, FAL, AK, Garand; metralhadoras: MG52, Uzi; bazuca, morteiro e canhão 152 mm; 3) Comunicações; 4) Topografia – leitura de mapas, uso de bússola e do binóculo, orientação; 5) Organização do terreno – construção de abrigos individuais e coletivos, espaldões para metralhadoras e morteiros; 6) Higiene e primeiros socorros – fraturas, hemorragias, imobilizações, transporte de feridos; 7) Política – o comissário político, semanalmente, fazia uma palestra.

No regresso, o terrorista brasileiro recebia de volta os documentos verdadeiros, nova documentação com nome falso, cerca de 1.500 dólares, itinerário até o Chile de Salvador Allende, antes de chegar ao Brasil. Quando preso, o terrorista era instruído para utilizar algumas artimanhas, para ser levado ao hospital e, assim, prejudicar o interrogatório: 1) colocar fumo na água e bebê-la, provocando crise de vômitos; 2) usar uma dose mínima de estriquinina para provocar convulsões; 3) “tentar” o suicídio; 4) simular grande descontrole nervoso; 6) bater com a cabeça nas paredes (Cfr. Ustra, in “Rompendo o Silêncio”, pg. 102-3).

Por Cuba passaram terroristas como Carlos Marighela, Fernando Gabeira e o recém-cassado deputado José Dirceu, que pertenceu ao Movimento de Libertação Nacional (MOLIPO), criado pelo chefe do serviço secreto cubano, Manuel Piñero, vulgo “Barbaroja”. Pergunta-se: teria José Dirceu devolvido seu crachá de “secreta” a Fidel Castro? Pela alegre conversa que teve com o tirano do Caribe, por ocasião da posse de Lula, e pelas inúmeras visitas feitas desde então à “Ilha do Dr. Castro”, parece que não.

“A interferência deles (dos cubanos) já nos custaram caro demais; a volta dos companheiros do Molipo sem nossa autorização foi um desastre. 18 mortos e mais tantos presos… e tudo por uma rasteira política de infiltração, querendo influenciar nosso movimento de dentro, para adequar nossa política às necessidades deles” (Carlos Eugênio Sarmento Coelho da Paz, in “Nas Trilhas da ALN”).

“O treinamento a brasileiros em Cuba continua até os dias atuais, embora somente no terreno político-ideológico, na Escola Superior Nico Lopez, do PC cubano, Escola Sindical Lázaro Peña, Escola de Periodismo José Martí, Escola da Federação de Mulheres Cubanas, Escola da Federação Democrática Internacional de Mulheres e Escola Nacional Julio Antonio Mella, da União da Juventude Comunista. Por essas escolas já passaram mais de 100 brasileiros. Todavia, o mais importante em tudo isso, é que a ida de qualquer brasileiro para fazer cursos em Cuba depende do aval do Partido Comunista Cubano, após entendimentos anteriores, de partido para partido.

Atualmente, existem diversos brasileiros, militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra vêm recebendo, em Havana, treinamento em técnicas agrícolas, e outros matriculados na Faculdade Latino-Americana de Ciências Médicas. O site do Partido dos Trabalhadores oferece vagas e publica as condições definidas por Cuba para matrícula nessa Faculdade” (Carlos I. S. Azambuja, texto cit.).

Cerca de 240 “fora da lei” foram treinados em Cuba, a maioria pertencente à Ação Libertadora Nacional (ALN), ao Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), à Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), ao Movimento de Libertação Popular (MOLIPO, formado por dissidentes da ALN) e ao Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR – 8).

“A má formação proporcionada pelo Departamento América, do PC cubano, foi exaltada por Zé Dirceu (ligado à Inteligência cubana, segundo militantes da ALN), afirmando serem os cursos ‘um vestibular para o cemitério’.

Difícil é aceitar a afirmação do José Dirceu de sonhar com o comando de uma coluna guerrilheira e permitir que seus amigos do MOLIPO retornassem e prestassem o vestibular que antecipara, se engajando numa luta sem volta. O estranho mutismo, a absurda inatividade, a permanência prolongada em local seguro e a ausência de dados de sua militância, do retorno de Cuba até 1.979, não se coadunam com sua ‘decantada’ fé revolucionária. E não foi só ele, do IIIº Ex da ALN, formado por trinta e poucos ‘aventureiros’ (MOLIPO; ALN; e MR-8) que ficaram mudinhos, bem mudinhos, de 1.971/72 até a anistia. Será que ficaram mudos mesmo? E os delatores? E hoje ele, ‘emocionado’ agradece a Cuba e ao Fidel… Agradecer o quê? Os mortos delatados?” (www.ternuma.com.br, in “Estranho, muito estranho”, Fev 2003)

Centro Tricontinental

O Centro Tricontinental, localizado na Universidade de Lovaina, Bélgica, era outro centro de doutrinação comunista, para atuação comunista na América Latina, na África e na Ásia – daí o seu nome “Tricontinental”. Atualmente, existe uma ONG de idêntico nome, fundado pelo Padre belga François Houtart, ligado a Leonardo Boff, FHC e Lula.

A Tricontinental foi criada durante a OSPAAAL, que se realizou em Havana, Cuba, de 3 a 15 Jan 1966 – juntamente com o XXIII Congresso do PCUS. (Em 1965, em Gana, ficou decidido que a OSPAA realizaria seu próximo encontro em Cuba, no ano seguinte, para integrar também a América Latina – daí OSPAAAL). “Consiste no princípio de que a coexistência pacífica não se pode estender às chamadas ‘guerras de libertação nacional’, isto é, às guerras ‘entre oprimidos e opressores, entre os povos coloniais explorados e seus exploradores colonialistas e imperialistas’ ” (Meira Penna, in “Política Externa”, pg. 133) (8). À Tricontinental compareceram representantes de 82 países, dos quais 27 latino-americanos. A delegação brasileira foi composta por Aluísio Palhano e Excelso Rideau Barcelos (indicados por Brizola), Ivan Ribeiro e José Bastos (do PCB), Vinícius Caldeira Brandt (da AP) e Félix Ataíde da Silva, ex-assessor de Miguel Arraes, na época residindo em Cuba. A tônica do encontro foi a defesa da luta armada. No encerramento, Fidel Castro afirmou que a “luta revolucionária deve estender-se a todos os países latino-americanos”. A Tricontinental foi a estratégia que desencadeou a Guerra do Vietnã e guerras civis como em Angola e Moçambique, e os grupos terroristas que surgiram na América Latina a partir de 1967/68, especialmente no Brasil, Argentina e Chile. No campo cultural, a Declaração da Tricontinental recomendava a “publicação de obras clássicas e modernas, a fim de romper o monopólio cultural da chamada civilização ocidental cristã, cuja derrocada deve ser o objetivo de todas as organizações envolvidas nessa verdadeira guerra”. Nesse encontro, o Senador Salvador Allende (futuro Presidente do Chile) faria uma proposta aprovada por unanimidade pelas 27 delegações: a criação da OLAS. Assim, no dia 16 Jan 1966, um dia após o término da Tricontinental, as 27 delegações latino-americanas reuniram-se para a criação da OLAS, que passou a ser dirigida pelo Comitê de Organização, constituído de representantes de Cuba, Brasil, Colômbia, Peru, Uruguai, Venezuela, Guatemala, Guiana e México. A Secretaria-geral foi entregue à cubana Haydee Santamaria, e o representante brasileiro era Aluísio Palhano.

Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS)

No dia 16 Jan 1966, 1 dia após o término da Tricontinental, em Havana, 27 delegações latino-americanas de esquerda reuniram-se para a criação da OLAS, proposta por Salvador Allende. O terrorista brasileiro Carlos Marighella foi convidado oficial para a Conferência da OLAS em 1967. Ola, em espanhol, significa “onda”, seriam, pois, ondas, vagalhões de focos guerrilheiros espalhados por toda a América Latina, como disse o próprio Fidel Castro: “Faremos um Vietnã em cada país da América Latina”. Após a Conferência, começam a surgir movimentos guerrilheiros em vários países da América Latina, principalmente no Chile, Peru, Colômbia, Bolívia, Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela. Por isso, muitas organizações marxistas brasileiras começaram a praticar atos terroristas a partir de 1968, bem antes da aprovação do AI-5. A OLAS, substituída pela JCR, tem sua continuidade no Foro de São Paulo (FSP) e no Fórum Social Mundial (FSM) – a “rede liliput” construída para derrotar o capitalismo.

Foro de São Paulo

O Foro de São Paulo foi criado em São Paulo, em julho de 1990, sob os auspícios do Partido Comunista de Cuba (PCC) e o Partido dos Trabalhadores (PT). É um movimento neo-socialista latino-americano, planejado por Fidel Castro, para “recuperar na América Latina o que foi perdido no Leste europeu”, no dizer do Abutre do Caribe. Seus líderes são: Fídel Castro (Cuba), Luís Inácio Lula da Silva (Brasil) e Cuauhtémoc Cárdenas (México). Outros expoentes do Foro, seguidores da “Teologia da Libertação”, são: ex-padre Leonardo Boff, Pedro Casaldáliga (Bispo de São Félix do Araguaia, MT), Werner Sienbernbrock (Bispo de Nova Iguaçu, RJ) e Samuel Ruiz Garcia (Bispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México – um dos líderes do EZLN), além de Frei Beto, editor da revista America Libre, do FSP. Acesse o site Mídia Sem Máscara (http://www.midiasemmascara.org/editoria.php?id=8) para obter o mais completo arquivo sobre o Foro

Rede “liliput” de alcance mundial

A italiana “Rede Liliput” é ligada ao Fórum Mundial das Alternativas e presidida pelo padre Alex Zanotelli, figura ativa da “Teologia da Libertação” – espécie de Frei Betto daquele país. O nome “Liliput” e o estilo de atuação de tal “rede” faz referência à obra do escritor irlandês Jonathan Swift, em que uma multidão de anõezinhos conseguiu neutralizar o “gigante” Gulliver. Hoje, como ontem, o gigante a ser acorrentado e destruído pelas esquerdas liliputianas é “Tio Sam” e o dito “neoliberalismo”.

Anteriormente, com o Movimento Comunista Internacional (MCI), p. ex., a estrutura era hierárquica, em torno de um partido comunista do país, sob comando supremo do Partido Comunista da União Soviética. Hoje, a estratégia é horizontal, com milhões de organizações contestatórias espalhadas por todo o mundo, para combater o G-7, o FMI, a OMC, o Banco Mundial, o Fórum da Davos, o “neoliberalismo” e, principalmente, Tio “Gulliver” Sam. Vale dizer, o capitalismo.

As táticas desenvolvidas pelas “redes liliputianas” mundiais da esquerda incluem congressos, como o Fórum Social Mundial (FSM), realizado em Porto Alegre nos anos de 2001, 2002 e 2003, voltando em 2005 para a capital gaúcha, já que em 2004 o Fórum foi realizado na Índia, para fermentar as inúmeras organizações contestatórias latentes naquele país. O ítalo-brasileiro José Luiz Del Roio, intelectual com participação importante no III FSM (2003), afirmou que tem entre seus objetivos “recuperar criticamente a expressão histórica e política da nova esquerda e do movimento operário e comunista em geral”, além de participar da atual tentativa de “refundação teórica do marxismo” (CubDest – www.cubdest.org, 6 Fev 2003).

Notas:

(1) AUGUSTO, Agnaldo Del Nero. “A Grande Mentira”, Biblioteca do Exército Editora, Rio de Janeiro, 2001.

(2) Estória-cobertura – Muito utilizada por espiões, terroristas e criminosos em geral, para encobrir as reais intenções, seja dentro ou fora do país. Consiste em simular uma atividade, p. ex., abrir um comércio, para encobrir a verdadeira atividade. Um exemplo clássico foi o caso de Olga Benário, que deixou o marido B. P. Nikitin na Rússia e acompanhou Luis Carlos Prestes ao Brasil, como se fosse sua mulher: “Olga Bergner Vilar”, casada com “Antônio Vilar”, para promover a Intentona Comunista, em 1935. Outro exemplo foi o de José Dirceu, que fez operação plástica do nariz em Cuba e viveu clandestinamente em Cruzeiro d’Oeste, PR, como sendo o comerciante judeu Carlos Henrique Gouveia de Mello.

(3) JOHNSON, Paul. “Tempos Modernos – O mundo dos anos 20 aos 80”, Biblioteca do Exército e Instituto Liberal, Rio de Janeiro, 1994 (Tradução de Gilda de Brito Mac-Dowell e Sérgio Maranhão da Matta).

(4) Na “Campanha nacional de alfabetização”, durante o governo Goulart, a UNE recebeu 5.000 dólares de Moscou, por intermédio da UIE.

(5) VOLKOFF, Vladimir. “Pequena História da Desinformação – do Cavalo de Tróia à Internet”, Editora Vila do Príncipe, Curitiba, PR, 2004.

(6) HUTTON, J. Bernard. “Os Subversivos”, Biblioteca do Exército Editora, co-edição com Editora Artenova S. A., Rio de Janeiro, 1975 (Tradução de Luiz Corção).

(7) USTRA, Carlos Alberto Brilhante. “Rompendo o Silêncio”, Editerra Editorial, Brasília,1987.

(8) MEIRA PENNA, José Osvaldo de. “Política Externa – Segurança & Desenvolvimento”, Libraria AGIR Editora, Rio de Janeiro, 1967.

I due analisti francesi-il primo docente di Scienza della gestione all’Universita’ di Parigi III e il secondo direttore della cellula di guerra economica del Ministero della difesa francese -nota con l’acronimo C4ifr- e docente all’EGE-affrontano in questo saggio con grande chiarezza sia gli aspetti principali della guerra di informazione sia le tattiche controinformative messe in atto da diverse ong e associazioni antagoniste francesi e americane contro le industrie petrolifere,contro la mondializzazione e contro gli ogm.La guerra della informazione, benche’ non costituisca un nuovo paradigma della guerra moderna(fu anticipata dalla “Retorica” di Aristotele e da Sun-tzu) ,implica tuttavia una sintassi specifica soprattutto quando si applica alla dimensione economica.Affinche’ sia efficace e’ necessario partire- in primo luogo- dall’assunto secondo il quale l’informazione non e’ soltanto un vettore di conoscenza ma costituisce anche una potente ed efficace arma offensiva ed- in secondo luogo -e’ necessario prendere atto che sia l’approccio della scuola del Komintern alla guerra della informazione-che pone l’enfasi sulla disinformazione e sulla manipolazione-,che quello maoista-che si pone in essere attraverso la controinformazione-si sono rivelate metodologie di grande efficacia.Al di la’ delle riflessioni strategiche compiute da Herzog nel 1915 sulla necessita’ di servirsi della guerra della informazione per affrontare in modo efficace la competizione economica-alle quali gli autori attribuiscono un grande rilievo storico-,non c’e’ dubbio alcuno che la strategia sovietica -gia’ a partire dagli anni venti-avesse dimostrato una potenza di penetrazione e manipolazione psicologica di indiscutibile valore come si evince agevolmente dalla propaganda antimilitarista promossa nel 1923 , dalla campagna di disinformazione promossa presso il pubblico occidentale nel 1946 a proposito del dissidente sovietico antistalinista Kravchenco o,infne,dalla efficienza controinformativa dimostrata dall’agente di influenza Patre’ nel 1959.Ebbene,una riflessione disinibta e realistica insieme delle tecniche messe in atto dalle ong-come Greenpeace- o da associazini antimodialiste-come Attac della cui capacita’ controinformativa gli autori forniscono una analisi magistrale-dimostra la sostanziale continuita’ metodologica con le tecniche manipolatorie e controinformative dell’Urss durante la guerra fredda.Ben lungi dal volere presentare al lettore europeo una manuale esaustivo sulle principali tecniche di guerra della informazione,gli autori indicano alcune tecniche argomentative e di mobilitazione antagonista usate dalle ong e dalla associazioni no global e ,fra queste, l’utilizzazione della trasparenza informativa-attraverso una ampia publicizzazione-per spiazzare l’avversario-,l’implosione delle contraddizioni dell’avversario,l’utilizzazione della societa’ civile come cassa di risonanza, l’organizzazione di manifestazioni pubbliche(sit-in o boicottaggi) ,le pressioni sulla stampa e sulle istituzioni politiche e religiose,la drammatizzazione-che puo’ raggiungere toni apocalittici-,la squalificazione dell’avversario o l’erosione graduale della credibilita’ ‘politica e morale dell’avversario.Ebbene, sia per far fronte all’antagonismo ideologico delle associazioni no global sia per contrastare la guerra economica messa in atto dal governo americano contro l’industria francese sia soprattutto per salvaguardare i rilevanti interessi economici della Francia in Europa e nel mondo,sono state realizzate la Ecole de guerre economique e una cellula all’interno del Ministero della difesa -denominata C4ifr- allo scopo di prevenire e -sorta nel 1994-di contrastare rapidamente le strategie controinformative dei soggetti antagonisti .
GAGLIANO GIUSEPPE

I due analisti francesi-il primo docente di Scienza della gestione all’Universita’ di Parigi III e il secondo direttore della cellula di guerra economica del Ministero della difesa francese -nota con l’acronimo C4ifr- e docente all’EGE-affrontano in questo saggio con grande chiarezza sia gli aspetti principali della guerra di informazione sia le tattiche controinformative messe in atto da diverse ong e associazioni antagoniste francesi e americane contro le industrie petrolifere,contro la mondializzazione e contro gli ogm.La guerra della informazione, benche’ non costituisca un nuovo paradigma della guerra moderna(fu anticipata dalla “Retorica” di Aristotele e da Sun-tzu) ,implica tuttavia una sintassi specifica soprattutto quando si applica alla dimensione economica.Affinche’ sia efficace e’ necessario partire- in primo luogo- dall’assunto secondo il quale l’informazione non e’ soltanto un vettore di conoscenza ma costituisce anche una potente ed efficace arma offensiva ed- in secondo luogo -e’ necessario prendere atto che sia l’approccio della scuola del Komintern alla guerra della informazione-che pone l’enfasi sulla disinformazione e sulla manipolazione-,che quello maoista-che si pone in essere attraverso la controinformazione-si sono rivelate metodologie di grande efficacia.Al di la’ delle riflessioni strategiche compiute da Herzog nel 1915 sulla necessita’ di servirsi della guerra della informazione per affrontare in modo efficace la competizione economica-alle quali gli autori attribuiscono un grande rilievo storico-,non c’e’ dubbio alcuno che la strategia sovietica -gia’ a partire dagli anni venti-avesse dimostrato una potenza di penetrazione e manipolazione psicologica di indiscutibile valore come si evince agevolmente dalla propaganda antimilitarista promossa nel 1923 , dalla campagna di disinformazione promossa presso il pubblico occidentale nel 1946 a proposito del dissidente sovietico antistalinista Kravchenco o,infne,dalla efficienza controinformativa dimostrata dall’agente di influenza Patre’ nel 1959.Ebbene,una riflessione disinibta e realistica insieme delle tecniche messe in atto dalle ong-come Greenpeace- o da associazini antimodialiste-come Attac della cui capacita’ controinformativa gli autori forniscono una analisi magistrale-dimostra la sostanziale continuita’ metodologica con le tecniche manipolatorie e controinformative dell’Urss durante la guerra fredda.Ben lungi dal volere presentare al lettore europeo una manuale esaustivo sulle principali tecniche di guerra della informazione,gli autori indicano alcune tecniche argomentative e di mobilitazione antagonista usate dalle ong e dalla associazioni no global e ,fra queste, l’utilizzazione della trasparenza informativa-attraverso una ampia publicizzazione-per spiazzare l’avversario-,l’implosione delle contraddizioni dell’avversario,l’utilizzazione della societa’ civile come cassa di risonanza, l’organizzazione di manifestazioni pubbliche(sit-in o boicottaggi) ,le pressioni sulla stampa e sulle istituzioni politiche e religiose,la drammatizzazione-che puo’ raggiungere toni apocalittici-,la squalificazione dell’avversario o l’erosione graduale della credibilita’ ‘politica e morale dell’avversario.Ebbene, sia per far fronte all’antagonismo ideologico delle associazioni no global sia per contrastare la guerra economica messa in atto dal governo americano contro l’industria francese sia soprattutto per salvaguardare i rilevanti interessi economici della Francia in Europa e nel mondo,sono state realizzate la Ecole de guerre economique e una cellula all’interno del Ministero della difesa -denominata C4ifr- allo scopo di prevenire e -sorta nel 1994-di contrastare rapidamente le strategie controinformative dei soggetti antagonisti .
GAGLIANO GIUSEPPE

(1892-1972) Personaje vinculado al internacionalismo socialista de obediencia soviética desde los años de la Gran Guerra, colaboró en la primera experiencia socialista húngara: la efímera República de los Consejos dirigida por Béla Kun entre el 21 de marzo y el 1 de agosto de 1919. En los primeros años veinte trabajó en el Komintern y a partir de 1924 regresó a a Hungría para organizar en la clandestinidad el Partido Comunista, pero un año más tarde fue encarcelado. Una vez en libertad, en 1940, viajó a la Unión Soviética para ponerse al frente de los comunistas húngaros. Al regresar a Hungría en 1944 como persona de confianza de Stalin fue hasta 1956 el máximo dirigente del Partido Comunista húngaro; entre 1952 y 1953 desempeñó el encargo de Primer Ministro. Abandonó Hungría durante la insurrección del otoño de 1956 y murió en Moscú en 1971.

Secondo Sofri l’uccisione di Calabresi si distinguerebbe dai successivi atti di lotta armata avvenuti nel corso degli anni 70-80 perché aveva un contenuto morale che alla lotta armata per il comunismo mancava

Risponde Scalzone che difficilmente una vendetta, un atto di giustizialismo politico, può rivendicare una superiorità morale

Caro Sofri, uccidere Calabresi fu giustizialismo politico

di Oreste Scalzone

Liberazione 2 ottobre 2008

12 dicembre 1969 terrore di Stato, banca popolare di piazza Fontana dopo la strage

L’incontro patrocinato dal segretario dell’Onu in occasione del Memory day in favore delle «vittime del terrorismo» ha fatto saltare i nervi ad Adriano Sofri. In nome di una indistinta nozione della figura di vittima si è tenuta nelle scorse settimane una cerimonia attorno alla quale sono state raccolte vicende molto diverse tra loro, distanti e persino opposte nello spazio, nel tempo, financo nella loro fenomenologia, morfologia e eziogenesi, come i morti delle Twin Towers, gli scolari trucidati a Beslan, i morti delle stragi di piazza Fontana o l’uccisione del commissario di polizia Luigi Calabresi, per fare solo alcuni esempi.

Il commissario di polizia Luigi Calabresi

Condannato per quest’ultimo episodio, ma da sempre proclamatosi innocente, Sofri non ha sopportato l’accostamento. “Io terrorista, alla stregua dei sequestratori di Beslan? No, non ci sto!”. È stato questo il senso della sua indignata reazione per un qualcosa che esplicitamente ferisce il suo onore. Sofri ha giustamente contestato che un episodio come l’uccisione di Calabresi, arrivato al culmine di una sequenza che vide la morte dell’innocente Giuseppe Pinelli e la montatura contro gli anarchici con l’incriminazione di Pietro Valpreda, possa essere messo sullo stesso piano della strage di piazza Fontana, accorpato addirittura a massacri di bambini e deportazioni a volte vicine al genocidio. Sul Foglio del 13 settembre ha sollevato la pietra dello scandalo affrontando la semantica di una delle parole più stregate al mondo: «terrorismo». Termine tra i più compromessi, multiuso, impiegato essenzialmente per delegittimare, mostrificare, demonizzare l’avversario piuttosto che per definire un particolare uso della violenza. Occasione per questo di un infinito autismo comunicativo. Si potrebbe forse obiettare che non ha molto senso rincorrere sul terreno della stigmatizzazione linguistica chi bombarda o ordina martellamenti d’artiglieria e poi rivendica virtuose illibatezze, senza mancare di dare del terrorista ai ragazzini col cappuccio che lanciano sassi, rompono qualche vetrina o riempiono i muri di tag. Da alcuni anni una direttiva europea considera terrorismo il pirataggio informatico o la semplice occupazione illegale di piazze e edifici pubblici. Di fronte a ciò, è lecito chiedersi se si possa passare la vita lasciandosi ipnotizzare nel tentativo di raddrizzare i torti semantici, di (ri)prendersi la ragione rispetto a un intreccio infinito di mascalzonate statali d’ogni tipo…? Forse a questo punto l’unica cosa possibile è fare un’operazione di radicale Jugitzu semantico, come quella realizzata dai movimenti afro-americani, quando decisero di svuotare l’aggressività coloniale e razzista dello stigma negro appropriandosi essi stessi di quella definizione.

Giuseppe Pinelli, anarchico ucciso nella questura di Milano

La parola terrorismo nasce sulla base di una autodefinizione del rivoluzionarismo statalista-borghese nel drittofilo del diritto di resistenza e del «diritto-dovere a insorgere con le armi alla mano contro il despota e l’usurpatore». Teorie, come quella del tirannicidio, finemente elaborate dai gesuiti spagnoli del 600, Birenbaum e altri, per argomentare la legittimità dell’attentato contro la persona dell’imperatore, se questi entrava in conflitto con l’autorità papale. Dottrine poi riprese con fedeltà mimetica da quello che potremmo chiamare legittimismo del futuro prossimo venturo, di parte repubblicana; e poi di nuovo, alla rovescia, dal legittimismo tradizionalista anti-repubblicano. Termini, dunque, di doppia matrice, cattolica apostolica romana prima e poi – nella teologia politica, con perfetta spinta alla ritorsione mimetica – giacobina. Tanto che potremmo parlare con pertinenza di concetto catto-giacobino.
Che una traccia di filiazione con questa matrice ci sia anche nei vendicatori anarchici – dopo Felice Orsini e gli attentatori della «propaganda attraverso il gesto», i Gaetano Bresci, i Giovanni Passannante, i Sante Caserio, non deve stupire più di tanto.  La stessa relazione conduce alle azioni dei populisti, gli amici del popolo, i Narodniki dell’attentato a Stoljpin; o ancora ai nazionalisti – e, se vogliamo distinguere il nazionalismo conculcato e irredentistico da quello già al potere, nazionalitarî; e ancora più in generale ai movimenti caratterizzati da ideologia-passione identitaria nutrita di martirio. La realtà è che le idee delle classi dominanti costituiscono un reticolo concettuale da cui non ci si libera sollevandosi per il codino, come il barone di Munchausen…

Pietro Valpreda, anarchico vittima della montatura giudiziaria

Per contro, non a caso il termine è ereditato senza complessi dal filone della sinistra della socialdemocrazia russa, i bolscevichi, e dal loro successivo costituirsi in Komintern. Quasi inevitabile riscontro degli effetti suscitati dalla contraffazione, oltreché lavorista e statalista, teorizzata da Ferdinand Lassalle. Nel programma di Gotha si stabiliva infatti una retrospettica filiazione non certo con l’Associazione internazionale dei lavoratori e la Comune di Parigi, ma proprio col giacobinismo, con certi passaggi dottrinari, in particolare di Robespierre e Saint-Just.
D’altronde Trotsky non ha complessi quando risponde con l’opuscolo Terrorismo e comunismo al pamphlet Comunismo e terrorismo di Kautsky. Nei resoconti delle sessioni del Komintern si dà documentazione dei dibattiti sull’opportunità di ricorrere in talune circostanze a combinazioni e dosaggi di terrore come ingrediente dell’azione. In alcuni suoi passi Lenin argomenta la necessità di instaurare forme di terrore poliziesco, anche come antidoto e argine a una violenza spontanea insorgente, che altrimenti avrebbe fatto scorrere fiumi di sangue ancor più grandi (vengono in mente in questo caso Bronte, la repressione spietata gestita da Bixio, e altrove le osservazioni di Foucault – nel Dialogo con i maoisti e in Microfisica del potere – sulla violenza rivoluzionaria che quando si istituzionalizza in tribunali e carceri si trasmuta nel suo contrario).
Ma queste cose Adriano Sofri le conosce meglio di me. Cionondimeno si è lasciato andare ad una stucchevole danza del ventre rivendicando non l’esistenza di una differenza (quella sì, fondata su una diversità di strategie e tattiche nell’uso della violenza politica, oltreché sugli obbiettivi), ma la presenza di una superiorità morale, di una qualità che distinguerebbe la vicenda Calabresi dai successivi atti di lotta armata avvenuti nel corso degli anni 70. A suo avviso il movente dell’indignazione – che per civetteria definisce «privata», ma che vuolsi chiamare civile – sarebbe stata moralmente superiore – e per questo esente dall’infamia d’essere una pratica ritenuta terrorista – a qualsivoglia altra motivazione politica, come quella legata alla pedagogia della «lotta armata per il comunismo». Egli sembra suggerire una definizione della categoria di terrorismo a partire dal movente, per cui l’omicidio ingenerato da indignazione civile ne sarebbe esente e dopo ripetute contorsioni, correzioni, rettificazioni e sfumature via, via aggiunte, arriva anche a precisare quanto da sempre sostenuto dal marchese di Lapalisse: esiste una violenza che non è violenza politica (vedi la strage di Erba), e una violenza politica che non è terrorismo (Corriere della sera del 16 settembre).
Addirittura per rafforzare il suo ragionamento cerca appoggi nelle parole dei giudici che lo hanno condannato, interpretando la mancata applicazione dell’aggravante per «fini di terrorismo ed eversione dell’ordine costituzionale» come il riconoscimento, anche da parte della magistratura, della natura «privata» e non eversivo-terroristica dell’omicidio Calabresi. Argomento, questo, ribadito con ancora maggiore nettezza da Giuliano Ferrara sul Foglio del 22 settembre: «Chi ha ucciso il commissario non aveva un piano terroristico per attaccare il cuore dello Stato, bensì vendicare la morte dell’anarchico Pinelli. Sono due cose completamente diverse, il terrorismo e l’assassinio di Luigi Calabresi».

volantino

Errore davvero macroscopico, visto che le leggi speciali dell’emergenza sono state varate sette anni dopo l’attentato, e che dunque la magistratura non poteva qualificare retroattivamente l’uccisione di Calabresi come un atto di sovversione dell’ordinamento costituzionale (come d’altronde avvenne anche per il sequestro Sossi e altri episodi analoghi fino al rapimento Moro), o applicare l’articolo 280 del codice penale, riscritto sempre nel 1979, (attentato con finalità di terrorismo o eversione), piuttosto che il generico 575, omicidio di diritto comune.
Come se non bastasse, nel tentare un parallelo Sofri non trova di meglio che richiamare una delle azioni gappiste più importanti della Resistenza: l’uccisione di Giovanni Gentile. Un episodio che nulla ha di “esclusivo” ma che si iscrive nella strategia della lotta armata urbana condotta dai Gap. Insomma se uno dei requisiti del terrorismo è quello di avere una strategia, e dunque una sua riproducibilità nella azioni – come pare voler suggerire Sofri –, quello dei Gap era terrorismo anti-nazifascista, né più né meno, come si è ritenuto che fosse – a partire da un certo momento in poi – per Prima linea e le Brigare rosse.
Toccherà agli storici futuri stabilire se la lotta armata degli anni 70 lo fu davvero, perché dal punto di vista del diritto non esiste una definizione universalmente riconosciuta, a meno che non si voglia prendere per buona quella offerta dai testi dell’Fbi o del Pentagono. Ciò che invece suscita sconcerto è il fatto che una vendetta, come l’uccisione di Calabresi, qualcosa che si apparenta ad una supplenza soggettiva della giustizia statale, all’epoca per giunta rifiutata da Sofri stesso, una sentenza di morte applicata sulla base di una colpevolezza stabilita sulla scorta di una vox populi, senza nemmeno la farsa di un processo popolare e addirittura considerata oggi un “errore giudiziario”, come lo stesso Sofri scrive, possa essere ritenuta un gesto più nobile degli attentati successivi.
Quello che già allora molti di noi ritennero una forma di giustizierismo politico ci fa orrore, tanto più quando in quell’episodio si arriva ad intravedere un segno del torvo giustizialismo impregnato del paradigma della colpa che sarebbe arrivato 36 anni dopo.
Scriveva Lissagaray, il comunardo che riuscì a scrivere una storia al presente della Comune di Parigi: «Chi diffonde tra il popolo false leggende rivoluzionarie, e lo diletta di storie cantanti, è altrettanto nocivo che il geografo che indirizzi ai naviganti delle carte nautiche che mentono».

1- cian nugent – abyssal plain – “childhood, christian lies & slaughter” (audiomer/incunabulum, 2008)
2- jack rose + glenn jones – miss may’s place – “dr. ragtime & pals” (beautiful hapiness, 2008)
======
3- red noise – petit précis d’instruction civique – “sarcelles-lochères” (futura, 1970)
4- komintern – le bal du rat mort – “le bal du rat mort” (madrigal, 1971)
5- red noise – sarcelles c’est l’avenir – compilation “30 ans d’insurrection musicale en france” – (spalax, 1998)
======
6- xu zeng and former monks – xiao huyayan – compilation “chine: traditions populaires instrumentales” (vde-gallo, 1995)
7- ellen fullman – memory of a big room – lp “the long string instrument” (apollo, 1987)
8- tsutsui yasutaka + yamashite yosuke – ie – “ie” (1975)
9- hua family shawn band – shuilong yin – compilation “chine: traditions populaires instrumentales” (vde-gallo, 1995)
======
10- robert rental – paralysis – 7″ (reco, 1978)
11- thomas leer + robert rental – attack decay – “the bridge” (industrial, 1979)
12- robert rental – a.c.c. – 7″ (reco, 1978)
13- thomas leer – tight as a drum – “4 movements” (cherry red, 1981)
14- thomas leer – private plane – compilation “contradictions” (enr. 1979 – compil. 1994)
======
15- diane cluck – snake – “monarcana” (enr. 2001-04 – very friendly 2006)
16- meredith monk – little breath – “impermanence” (ecm, 2008)
17- diane cluck – countless times – “monarcana” (enr. 2001-04 – very friendly 2006)
18- meredith monk – maybe – “impermanence” (ecm, 2008)
19- diane cluck – lucifer – “monarcana” (enr. 2001-04 – very friendly 2006)

======
20- [?] – stambul bila – “indonesia vol. 3: music of the outskirts of jakarta” (smithsonian/folkways, 1991)
==
==

MU
“deux heures de contrastes en musiques mutines et mutantes”
est l’émission radio que j’anime presque tous les dimanches de 20.30 à 22.30
sur radio campus bruxelles (107.2 mhz à bruxelles ou en streaming)

+ + + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + + + +

radio campus passe sur 92.1 mhz dès ce mercredi 30 juillet à 13h

Otto-Ville Kuusisen pamfletista muodoistui 1920-luvulla tärkeä kommunististen puolueiden järjestörakennetta määrittävä dokumentti. Kominternin lehdistöosasto julkaisi sen ensimmäistä kertaa 1921.

Vaikka teos on kirjoitettu teesimuotoon eräänlaiseksi doktriiniksi, jonka avulla opportunistiset työväenpuolueet “bolshevisoidaan”, ei Kuusisen käsityksiä voi pitää mitenkään yksioikoisen dogmaattisina. Tästä kertoo Kuusisen toisessa teesissään esittämät lähtökohdat pamfletin kirjoittamiselle:

Kuusinen: Teesit kommunististen puolueiden rakenteesta ja järjestötoiminnasta (PDF)