TUTORIAL NAVIGASI DARAT BASIC : PETA

Pendahuluan

Sebagai orang yang mengaku dekat dengan alam, pengetahuan peta dan kompas serta cara penggunaannya mutlak dan harus dimiliki. Perjalanan ke tempat-tempat yang jauh dan tidak dikenal akan lebih mudah. Pengetahuan bernavigasi darat ini juga berguna bila suatu saat tenaga kita diperlukan untuk usaha-usaha pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan atau tersesat di gunung dan hutan, dan juga untuk keperluan olahraga antara lain lomba orienteering. Navigasi darat adalah suatu cara seseorang untuk menentukan posisi dan arah perjalanan baik di medan sebenarnya atau di peta, dan oleh sebab itulah pengetahuan tentang kompas dan peta serta teknik penggunaannya haruslah dimiliki dan dipahami.

Peta

Secara umum, peta adalah penggambaran dua dimensi(pada bidang datar) keseluruhan atau sebagian dari permukaan bumi yang diproyeksikan dengan perbandingan/skala tertentu. Peta sendiri, kemudian berkembang sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya.Untuk keperluan navigasi darat umumnya digunakan peta topografi.

Peta Topografi

Berasal dari bahasa yunani, topos yang berarti tempat dan graphi yang berarti menggambar. Peta topografi memetakan tempat-tempat dipermukaan bumi yang berketinggian sama dari permukaan laut menjadi bentuk garis-garis kontur, dengan satu garis kontur mewakili satu ketinggian. Walaupun peta topografi memetakan tiap interval ketinggian tertentu, namun disertakan pula berbagai keterangan pula yang akan membantu untuk mengetahui secara l jauh mengenai daerah permukaan bumi yang terpetakan terseb keterangan-keterangan itu disebut legenda peta.

Legenda peta antara lain berisi tentang :

a. Judul Peta
Judul peta ada dibagian tengah atas. judul peta menyatakan lokasi yang ditunjukkan oleh peta yang bersangkutan, sehingga lokasi yang berbeda akan mempunyai judul yang berbeda pula
b. Nomor Peta
Nomor peta biasanya dicantumkan diselah kanan atas peta. Selain sebagai nomor regisrtasi dari badan pembuat, nomor peta juga berguna sebagai petunjuk jika kita memerlukan peta daerah lain disekitar suatu daerah yang terpetakan. Biasanya di bagian bawah disertakan pula lembar derajat yang mencantumkan nomor-nomor peta yang ada disekeliling peta tersebut.
c. Koordinat Peta
Koordinat adalah kedudukan suatu titik pada peta. Koordinat ditentukan dengan menggunakan sistem sumbu, yaitu garis-garis yang saling berpotongan tegak lurus. Sistem koordinat yang resmi dipakai ada dua, yaitu :

1. Koordinat Geografis
Sumbu yang digunakan adalah garis bujur (bujur barat dan bujur timur) yang tegak lurus terhadap katulistiwa, dan garis lintang (lintang utara dan lintang selatan) yang sejajar dengan katulistiwa. Koodinat geografis dinyatakan dalam satuan derajat, menit, dan detik.

2. Koordinat Grid
Dalam koordinat grid, kedudukan suatu titik dinyatakan dalam ukuran jarak terhadap suatu titik acuan. Untuk wilayah Indonesia, titik acuan nol terdapat disebelah barat Jakarta (60 derajat LU, 68 derajat BT). Garis vertikal diberi nomor urut dari selatan ke utara, sedangkan garis horizontal diberi nomor urut dari barat ke timur.
Sistem koordinat mengenal penomoran dengan 6 angka, 8 angka dan 10 angka. Untuk daerah yang luas dipakai penomoran 6 angka, untuk daerah yang lebih sempit digunakan penomoran 8 angka dan 10 angka (biasanya 10 angka dihasilkan oleh GPS).

d. Kontur
1. Satu garis kontur mewakili satu ketinggian tertentu.
2. Garis kontur berharga lebih rendah mengelilingi garis kontur yang lebih tinggi.
3. Garis kontur tidak berpotongan dan tidak bercabang.
4. Interval kontur biasanya 1/2000 kali skala peta.
5. Rangkaian garis kontur yang rapat menandakan permukaan bumi yang curam/terjal, sebaliknya yang renggang menandakan permukaan bumi yang landai.
6. Rangkaian garis kontur yang berbentuk huruf “U” menandakan punggungan gunung.
7. Rangkaian garis kontur yang berbentuk huruf “V” terbalik menandakan suatu lembah/jurang.

e. Skala Peta
Skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak horizontal di lapangan. Ada dua macam cara penulisan skala, yaitu :
1. Skala angka, contoh : 1:25.000 berarti 1 cm jarak dipeta = 25.000 cm (250 m) jarak horizontal di medan sebenarnya.
2. Skala garis, contoh: berarti tiap bagian sepanjang blok garis mewakili 1 km jarak horizontal.

Legenda Peta
Legenda peta biasanya disertakan pada bagian bawah peta. Legenda ini memuat simbol-simbol yang dipakai pada peta tersebut, yang penting diketahui : triangulasi, jalan setapak, jalan raya,
VEGETASI LEGEND

sungai, pemukiman, ladang, sawah, hutan dan lainnya.
LINE LEGEND


BANGUNAN BUATAN MANUSIA

Di Indonesia, peta yang umumnya digunakan adalah peta keluaran Direktorat Geologi Bandung, kemudian peta dari Jawatan Topologi, atau yang sering disebut peta AMS (American Map Service) dibuat oleh Amerika dan rata-rata dikeluarkan pada tahun 1960. Peta AMS biasanya berskala 1:50.000 dengan interval kontur (jarak antar kontur) 25 m. Selain itu ada peta keluaran Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional) yang lebih baru, dengan skala 1:50.000 atau 1:25.000 (dengan interval kontur 12,5m).

Peta keluaran Bakosurtanal biasanya berwarna.
g. Tahun Peta
Peta toografi juga memuat keterangan tentang tahun pembuatan peta tersebut, semakin baru tahun pembuatannya, maka data yang disajikan semakin akurat.

h. Arah Peta
Yang perlu diperhatikan adalah arah Utara Peta. Cara paling mudah adalah dengan memperhatikan arah huruf- huruf tulisan yang ada pada peta. Arah atas tulisan adalah Arah Utara Peta.Pada bagian bawah peta biasanya juga terdapat petunjuk arah utara yaitu :
1. Utara sebenarnya/True North : yaitu utara yang mengarah pada kutub utara bumi.

2. Utara Magnetis/Magnetic North : yaitu utara yang ditunjuk oleh jarum magnetis kompas, dan letaknya tidak tepat di kutub utara bumi.
3. Utara Peta/Map North : yaitu arah utara yang terdapat pada peta.

Kutub utara magnetis bumi letaknya tidak bertepatan dengan kutub utara bumi. Karena pengaruh rotasi bumi, letak kutub magnetis bumi bergeser dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, untuk keperluan yang menuntut ketelitian perlu dipertimbambangkan adanya iktilaf(deklinasi) peta, iktilaf magnetis, iktilaf peta magnetis, dan variasi magnetis.

1. Deklinasi Peta:adalah beda sudut antara sebenarnya dengan utara peta. Ini terjadi karena perataan jarak paralel garis bujur peta bumi menjadi garis koordinat vertikal yang digambarkan pada peta.
2. Deklinasi Magnetis: Selisih beda sudut utara sebenarnya dengan utara magnetis
3. Deklinasi Peta magnetis:Selisih besarnya sudut utara peta dengan utara magnetis bumi.
4. variasi Magnetis:perubahan/pergeseran letak kutub magnetis bumi pertahun.

Mengetahui Ketinggian Suatu Tempat
Kadangkala kita dihadapkan pada kondisi dimana kita harus dapat menentukan ketinggian suatu tempat,akan tetapi kita tidak mempunyai alat untuk menentukan ketinggian(altimeter), hal itu dapat diatasi dengan cara :
-Lihat terlebih dahulu interval peta, lalu hitung ketinggian tempat yang ingin kita ketahui,
memang ada rumusan umum interval kontur= 1/2000 skala peta. tetapim rumus ini tidak selalu benar, beberapa peta topografi keluaran Direktorat Geologi Bandung aslinya berskala 1:50.000 (interval kontur 25 m), tetapi kemudian diperbesar menjadi berskala 1:25.000 dengan interval kontur tetap 25 meter.
ALTIMETER (ALAT PENGUKUR KETINGGIAN)

Pada suatu kondisi tertentu yang mendesak, misalnya SAR gunung hutan, sering kali peta diperbanyak dengan cara di foto kopi. Untuk itu, interval kontur peta tersebut harus tetap ditulis. Peta keluaran Bakosurtanal (1:50.000) membuat kontur tebal untuk setiap kelipatan 250 meter, atau setiap selang 10 kontur. Seri peta keluaran AMS (skala 1:50.000) membuat garis kontur tebal untuk setiap kelipatan 100 meter. peta keluaran Direktorat Geologi Bandung tidak seragam ketentuan ketebalan garis konturnya. Dengan demikian tidak ada ketentuan khusus dan seragam untuk penentuan garis kontur tebal.
Bila ketinggian kontur tidak dicantumkan, maka kita harus menghitung ketinggian suatu tempat dengan cara :

1. Cari 2 titik berdekatan yang harganya tercantum
2. Hitung selisih ketinggian antara kedua titik tersebut. Hitung berapa kontur yang terdapat antara keduanya (jangan menghitung kontur yang sama harganya bila kedua titik terpisah oleh lembah).
3. Dengan mengetahui selisih ketinggian kedua titik tersebut dan mengetahui juga jumlah kontur yang didapat, dapat dihitung berapa interval konturnya (harus merupakan bilangan bulat).
4. Lihat kontur terdekat dengan salah satu titik ketinggian (bila kontur terdekat itu berada diatas titik, maka harga kontur itu lebih besar dari titik ketinggian. bila kontur terletak dibagian bawah, harganya lebih kecil). Hitung harga kontuir terdekat itu yang harus merupakan kelipatan dari harga interval kontur yang telah diketahui dari no 3. lakukan perhitungan diatas beberapa kali sampai yakin harga yang didapat untuk setiap kontur benar. Cantumkan harga beberapa kontur pada peta anda agar mudah mengingatnya.

Titik Triangulasi
Selain dari garis kontur, Kita dapat dapat mengetahui tinggi suatu tempat dengan bantuan titk ketinggian. Titik ketinggian ini biasanya titik Triangulasi, yaitu suatu titikatau benda berupa pilar/tonggak yang menyatakn tinggi mutlak suatu tempat dari permukaan laut. Titik triangulasi digunakan oleh jawatan-jawatan topografi untuk menentukan suatu ketinggian tempat dalam pengukuran ilmu pasti pada waktu pembuatan peta. Macam titik triangulasi :

- Primer : P.14/3120 Kuarter : Q.20/1350
- Sekunder : S.75/1750 Tersier : T.16/975

Mengenal Tanda Medan

Di samping tanda medan yang terdapat pada legenda. Peta topografi biasa menggunakan bentuk-bentuk atau bentang alam yang menyolok dilapangan dan mudah dikenali di peta, yang kita sebut tanda medan. Beberapa tanda medan dapat anda “baca” dari peta sebelum anda berangkat ke lokasi, tetapi kemudian harus ada cari dilokasi, tanda-tanda medan itu antara lain :

- puncak gunung atau bukit, punggungan gunung, lembah antara dua puncak, dan bentuk-bentuk tonjolan lain yang menyolok.

- lembah yang curam, sungai, pertemuan anak sungai, kelokan sungai, tebing-tebing di tepi sungai.

- belokan jalan, jembatan (perpotongan sungai dengan jalan), ujung desa, simpang jalan.
- bila berada di pantai, muara sungai akan menjadi tanda medan yang sangat jelas , begitu juga tanjung yang menjorok ke laut, teluk-teluk yang menyolok, pulau-pulau kecil, delta dan sebagainya
- di daerah daratan atau rawa-rawa biasanya sukar mendapatkan tonjolan permukaan bumi atau bukit-bukit yang dapat dipakai sebagai tanda medan. Permukaan kelokan-kelokan sungai, cabang-cabang sungai, muara sungai kecil.
- dalam penyusuran di sungai, kelokan tajam, cabang sungai, tebing-tebing, delta dan sebagainya dapat dijadikan sebagai tanda medan.

Pengertian tanda medan ini mutlak untuk dikuasai. Akan selalu digunakan pada uraian selanjutnya tentang teknik peta kompas.
BERSAMBUNG PADA BASIC NAVIGASI DARAT : KOMPAS

Halo pengantin perempuan… tidak ada momen yang lebih indah dan paling berkesan selain menjadi yang tercantik, secantik-cantiknya, pada hari besar pernikahan nanti. Inilah kerudung yang akan membuat sang suami tersihir, menatapmu tiada habis-habisnya!

Kerudung desain khusus terbuat dari bahan pilihan dengan sentuhan teknologi. Gemerlap bukan karena intan, tetapi titik-titik cahaya yang menyala bergantian.

Mungkin sudah waktunya para perancang busana kita dan hobbyist mulai melibatkan teknologi di dalam desainnya; perancang dan hobbyist harus bisa menjadi yang terdepan dalam dunia fesyen, menjadi trendsetter, dengan memadukan seni dan teknologi!

Saya tidak faham dan bukan pengikut aliran mode busana moderen tetapi di rubrik moda harian Kompas 26 November 2009, mudah terlihat teknologi belum lagi mendapat porsi layak untuk dimanfaatkan pada rancangan… (gambar kiri tengah.)

Gambar kiri masih konsep, tetapi sudah diantisipasi untuk dipakai menampilkan berbagai layanan informasi. Tersesat? Mudah, tanya saja si nona cantik. Dengan bangga dia akan menunjukkan jalan di atas peta yang tertayang di bajunya. Atau bersedia jadi iklan atau billboard berjalan? Bersaing dengan bis, taksi, dan angkot? Eeh dapat duit, lumayan lho.

Gambar kanan tengah adalah pakaian santai. Rompi cantik penuh lampu warna-warni yang berkeredip. Kabelnya? Di tekstil rompi itulah. Gambar kanan mirip yang tadi dengan lampu titik-titik cahaya dipasang di atas gaun malam. Ah, iya tentu saja malam, nama gaunnya saja “Galaxy Dress” dengan “bintang” sebanyak 24.000 buah! Lihat klipnya di sini, cantik.

Keliru kalau kita mengira membuat busana atau gaun berteknologi ini rumit. Ada cara-cara sederhana; yang diperlukan hanyalah ketekunan dan kesabaran. Klik gambar di samping, di sini ada panduan berupa tutorial Lynne Bruning, seorang desainer busana terkenal dari Amerika, yang dapat mendorong semangat kita untuk segera memulai berkreasi…

Selamat bereksperimen di akhir pekan yang panjang…

KO M PA S / P R I YO M B O D O

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin (kiri) berbincang dengan Ketua MPR Taufik Kiemas dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi di sela-sela Syukuran Satu Abad Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (24/11) malam.

Jakarta, Kompas – Memasuki usia satu abad, Persyarikatan Muhammadiyah akan memantapkan peran dalam memajukan bangsa. Muhammadiyah juga akan terus menjaga hubungan proporsional dengan pemerintah, akan mendukung program pembangunan yang baik, tetapi sekaligus mengkritik pemerintah jika menyimpang dari konstitusi.

Demikian disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam acara Syukuran Satu Abad Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Selasa (24/11) malam.

Pada usia 100 tahun ini Muhammadiyah bertekad untuk melakukan pembaruan tahap kedua. ”Pada babak baru itu Muhammadiyah akan melakukan transformasi gerakan untuk menawarkan pemikiran-pemikiran alternatif,” kata Din dalam sambutannya.

Transformasi juga dilakukan dalam mengembangkan basis kekuatan ekonomi dan mendinamisasi masyarakat madani agar lebih otonom dan bermoral. Upaya lain adalah mengembangkan basis kekuatan ekonomi, penguatan gerakan perempuan, dan mereformasi amal usaha.

Dalam kehidupan berbangsa, lanjut Din, Muhammadiyah akan terus memantapkan peran dalam merekonstruksi pranata sosial berbasis kebudayaan Indonesia yang modern dan religius. Untuk itu, Muhammadiyah mengajak seluruh masyarakat untuk kembali pada karakter bangsa yang sesungguhnya. Masyarakat diminta untuk mengembangkan budaya hidup religius, rukun, dan damai agar Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang unggul dan berperadaban luhur.

Muhammadiyah mengajak seluruh elemen bangsa untuk melakukan revitalisasi visi dan karakter bangsa. Pembentukan kembali karakter bangsa penting dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berharkat dan bermartabat.

Sebagai gerakan dakwah, Muhammadiyah akan terus menjaga hubungan proporsional dengan pemerintah. ”Muhammadiyah akan mendukung pemerintah asal pemerintah baik dan benar,” ujar Din.

Sebaliknya, Muhammadiyah tidak akan segan mengkritik pemerintah jika menyimpang dari konstitusi, apalagi nilai agama dan budaya luhur bangsa.

Acara Syukuran Satu Abad Muhammadiyah dihadiri sejumlah tokoh Muhammadiyah, seperti Amien Rais dan Malik Fajar. Syukuran juga dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi, Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan tokoh lainnya.

Dalam sambutannya, Taufik mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-100. Dia memberikan apresiasi kepada Muhammadiyah yang terus berjuang di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Muhammadiyah sudah melahirkan generasi muda terdidik yang siap mengangkat martabat bangsa.

Muhammadiyah lahir pada 8 Zulhijah 1330 Hijriah, bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi. Persyarikatan itu didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Selama satu abad berdiri, Muhammadiyah memiliki ribuan ranting di Indonesia dan ranting istimewa di 18 negara.

Muhammadiyah juga memiliki belasan ribu sekolah, 167 perguruan tinggi, ratusan panti sosial, dan ribuan amal usaha lain, termasuk amal usaha yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. (NTA)

Kayak gini neh suasana kalo ada kelompok yang disuruh presentasi kedepan kelas. Presentasi Soft Computing yang dpandu langsung oleh pak Suyanto tentang penggunaan Multilayer Perceptron untuk deteksi kecurangan pelanggan Fixed phone ini berjalan mulus.

Sementara yang didepan lagi mandi keringat mempresentasikan tugas mereka, yang lainnya sibuk ngerumpi dan makan dibangku belakang. jangankan mengerti meteri yang disampaikan, mendengar saja sudah untung. Jadi sia-sia dah tu keringet bercucuran. Hehe

Yang didepan anak baik tuh, berusaha untuk mendengarkan penjelasan temannya yang sedang presentasi. Tidak mudah tergoda oleh ajakan-ajakan teman untuk ngobrol hal-hal yang dirasa tidak berkaitan dengan materi. Bisa dijadikan contoh yang baik..hehe

Ngerumpi selesai, ngenet mulai. Itulah salah satu hal buruk yang umum terjadi di kampus putih biru ini. Bisa “connect everywhere” berarti bisa access facebook dan kaskus everywhere juga. tapi kadang baca berita juga koq, kayak detik, kompas atau okezone. Bagus seh bisa online terus, tapi jangan ditiru ketika anda sedang kuliah. Waspadalah..waspadalah..

Nah, kalo tadi contoh mahasiswa yang nggak terpengaruh sama ajakan temen untuk ngobrol, yang satu ini kebalikannya. Tipe mahasiswa yang mudah terbujuk rayuan teman untuk mengobrol dikelas. Tapi memang sulit menolak rayuan halus teman semacam ini, jadi bolehlah sekali-sekali.

bangun tidur..tidur lagi..bangun lagi..tidur lagi..sesuai lagunya mbah Surip, tidur dikelas adalah kebiasaan yang entah datangnya darimana, tiba-tiba kelopak mata terasa berat, pandangan kabur, suara dosen yang mengajarpun tak lagi terdengar hingga akhirnya tersentak bangun. Segar rasanya…

Salah satu cara untuk menghindari penyakit tidur dikelas adalah dengan bermain-main. Mainnya macem-macem, pertama main dengan barang milik teman. Contohnya yang satu ini, dia sedang berusaha untuk mengelabang jilbab teman didepannya.

Ini salah satu mahasiswa yang mencoba untuk bermain juga ditengah-tengah kepenatan kuliah. Entah apa yang menarik dari bulpoinnya, tapi tampaknya bisa membuat dia terjaga dari tidur dan nggak mengganggu ketentraman umum tentunya.

Setelah temennya terlelap, dan bingung mau ngapain, akhirnya mahasiswa yang satu ini berusaha mengganggu temannya yang sedang terlelap agar bangun. Tapi rasa-rasanya usaha tersebut gagal, karena sang teman justru menutup mukanya dengan jaketnya.

Horee…kuliah berakhir…waktunya pulang. Lanjutkan facebook dikosan dan ngerumpinya esok hari. Walaupun tadi terlihat bosan, ngantuk namun ketika waktunya pulang, entah kenapa angin sejuk seperti menerpa. Badan terasa segar dan bersemangat. Hehehe itulah realita anak kuliahan. Believe it or not !!

Judul diatas gw ambil dari kolom parodi oleh Samuel Mulia. Ini tergolong kolom yang wajib dibaca. Bacaan ringan, sedikit humor dan kadang menohok pembacanya (terutama gw sendiri). Entah kenapa makin ditohok, kok makin seneng bacanya. Orang bijak bilang, sindiran dan satire yang disampaikan dalam bentuk humor disukai karena bisa menunjukkan kekurangan kita tanpa kita harus merasa tersinggung. Apalagi marah. Mau marah sama sapa coba? “Lah…kan guyon toh, Mas. Kalo tersinggung ya maap”, kata teman yang suka guyon kebablasan. (Entah beneran ga sengaja, ato emang sengaja dibablasin, engga tau juga).

Kilas parodinya menanyakan beberapa hal kepada diri kita sendiri. Ketika membuat keputusan, apakah kita ini membuat keputusan rasional ato emosional? Jawaban bagus yang dibenarkan pelajaran budi pekerti tentunya ya rasional. Sudah dipikir matang, semua resiko sudah diprediksi, semua solusi sudah didapat. Tinggal memutuskan mana yang konsekuensinya paling rendah. Berapa lama? Ya, lama ato tidak tergantung yang momentum, event dan peristiwa yang melatarbelakanginya serta orang yang menilainya. Emosional? Terkesan grusa-grusu. Cepat. Bahkan untung2an jika dianalisa kembali ternyata itu keputusan yang memuaskan semua pihak. Emosional ato rasional? Semua orang pasti pernah membuatnya.

Bernilaikah saya? Mengajak sampean mengenali pribadi sendiri. Buat yang sering pindah kerja, pasti ngerti “strong point” dan “weak point” nya masing2 yang hendak ditonjolkan pada usernya. “Eh, pak. Saya pernah nge-golin projek milyaran dengan hanya 2 kali pertemuan. Perusahaan untung karena ongkos marketing yang minimal. Uda gitu, perusahaan kami ternyata bisa untung hampir 2x lipat dari forecast di awal projek. Salah satunya, dengan usulan saya untuk mendesain ulang. Projek senang, Client happy. Hebat toh saya?”, kata salah satu kenalan gw di situs online. Si teman ini lagi curhat kenapa kok aplikasinya ditolak perusahaan asing. Padahal dia ini (menurut dia) adalah kandidat hebat. Buktinya ya diatas itu. Harusnya diterima dong… nyatanya perusahaan asing menganggap dia masih pasaran, sama saja dengan lainnya. Kalo ditinjau dari sisi religius, “Mungkin belum rejekinya, Mas’e”. Hehehe…

Bernilaikah saya? Sampean itu siapa? Kenapa kok teman sampean suka sama sampean? Kenapa pasangan kok ngebet sama sampean? Dulu waktu gw mau melamar pacar, ditanya sama ibu, “Kok suka sama si ini? Apa hebatnya?”. Terdengar nyinyir, sadis macam HR perusahaan asing yang menolak teman di atas. “Ya, orangnya baik, cakep, soleh, uda naik haji, pinter, orang jawa pulak”, jawab gw. Ibu tertawa, bapak tersenyum. “Banyak wanita yang baik, tapi kenapa yang ini?”, tanya balik. Lah, gw panik. Itu kan uda dijawab, tapi kedua ortu menganggap itu kurang pas. Lama kemudian baru gw ketemu jawabannya. ^_^

(Hampir) semua orang itu baik. Alasan kenapa sampean lebih milih nge-gang dengan si A dan bukan si B, pasti karena kesamaan visi dan misi sebagai partner in crime. Bahasa sederhananya, cocok. Kalo sudah cocok dan klop, apa yang mau diperdebatkan?

Dalam tinjauan jangka panjang, seberapa besar mutu sampean di hadapan Sang Maha Pencipta. Dia sudah tau sampean itu baik, cerdas dan hebat. Dia tau sampean marah karena engga dapat yang diinginkan. Dan Dia juga tau kalo itu diberikan bisa jadi menurunkan nilai dan kualitas pribadi sampean.

Terinspirasi dari sini. Monggo dibaca.
*sengaja ditaruh bawah, supaya sampean baca ketikan saya sampe tuntas. Saya tau, ‘nilai’ saya ga seberapa dibanding SM* ^_^

Ahmad Syafii Maarif

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah

Jika ada negara di muka bumi yang paling enak ditonton dalam arti runyam dan remuk dalam proses penegakan hukum, Indonesia adalah salah satu di antaranya yang berada di baris paling depan.

Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sengaja dibentuk dalam semangat reformasi untuk membantu tugas-tugas kepolisian dan kejaksaan, khususnya dalam memerangi korupsi—karena dua institusi negara itu setengah lumpuh dalam menjalankan tugas dan kewajibannya—sekarang justru sedang adu jotos. Bukankah ini adalah sebuah pertunjukan dari bangsa yang tunamalu?

Presiden bertindak cepat

Saya tidak tahu, bagaimana pilunya arwah tokoh seperti Bung Hatta dan Jenderal Hoegeng menyaksikan tontonan gratis yang setengah biadab ini. Petinggi polisi dan Kejaksaan Agung telah sama-sama pasang badan dalam upaya menegakkan benang basah, dengan merekayasa bukti hukum untuk melumpuhkan KPK dengan mengorbankan Bibit dan Chandra. Namun, tanpa dikomando, rakyat dari berbagai lapisan yang masih berfungsi nuraninya bangkit serentak melawan segala kepalsuan ini.

Syukurlah, kali ini Presiden bertindak cepat dengan membentuk Tim Delapan pada 2 November lalu. Temuannya telah diserahkan kepada Presiden pada 16 November, sesuai jangka waktu yang diberikan kepada tim ini.

Kini publik sudah tahu apa isi laporan tim setebal 31 halaman itu. Dari salah seorang anggota tim, saya diberi tahu bahwa Presiden cukup puas dengan hasil kerja Tim Delapan ini. Salah satu indikator kepuasan itu adalah agar temuan investigasi itu dibagikan kepada publik, segera setelah dilaporkan kepada Presiden.

Bagi saya, yang selama ini bersikap kritis kepada kepemimpinan Presiden SBY, kejadian ini sungguh luar biasa. Keluarbiasaan semacam ini jangan hanya berhenti pada titik awal ini.

Kini bagaimana selanjutnya? Bola sepenuhnya berada di tangan Presiden. Jika ingin Program 100 Hari-nya dihargai publik, saya mohon agar saran dan rekomendasi Tim Delapan dilaksanakan dengan berani dan penuh tanggung jawab sekalipun akan membawa korban.

Menghargai hasil Tim Delapan

Tidak ada jalan yang paling bijak bagi Presiden, kecuali menghargai dan melaksanakan hasil kerja tim yang dibentuknya sendiri. Untuk sementara waktu, agar semua pihak tidak kehilangan muka, bisa saja dicari formula dalam format ”tak ada yang menang dan kalah” (win-win solution) agar tidak menyulut keguncangan dahsyat seketika.

Namun, untuk jangka panjang, reformasi total pada semua institusi penegakan hukum wajib dilaksanakan. Untuk tujuan ini perlu dibentuk komisi/tim independen yang terdiri dari mereka yang punya rekam jejak yang telah teruji selama ini dengan integritas moral yang tahan banting, baik dari kalangan warga biasa, perguruan tinggi, kepolisian, maupun kejaksaan. Pribadi baik di kalangan kepolisian dan kejaksaan masih cukup tersedia. Tim Delapan adalah satu contoh terpuji untuk itu sekalipun saya semula agak skeptis.

Berharap kepada Presiden

Kemudian, untuk jangka lebih panjang lagi, reformasi birokrasi secara keseluruhan—yang selama ini hanya berkutat dalam teori dan wacana—harus dilakukan mulai sekarang. Birokrasi kita tetap buruk dan rapuh seperti sediakala, tidak banyak berbeda dengan keadaan sebelum era reformasi. Jika ada perbedaan, bukan dalam bentuk perubahan fundamental. Segi positifnya sekarang adalah borok menahun itu lebih mudah dibongkar berkat pers bebas sebagai salah satu pilar demokrasi dibandingkan dengan masa sebelumnya yang selalu ditutup rapat, sesuai dengan watak utama sebuah rezim otoritarian.

Sekiranya SBY gagal membaca tanda-tanda zaman saat ini untuk bertindak cepat dan tepat, pemerintahannya mungkin saja bertahan sampai tahun 2014 dengan legitimasi konstitusional yang dimiliki.

Namun, terkait legitimasi moral dan sosial, kita semua tidak perlu bertanya karena berangsur-angsur akan runtuh. Kita belum dapat membayangkan akibat buruknya jika semua itu berlaku.

Pembentukan Tim Delapan melalui gerak cepat yang tangkas itu harus diikuti gerak cepat selanjutnya jika memang kita tidak rela melihat Indonesia tercinta ini seperti kampung tak bertuan.

Kita semua masih berharap, semoga Presiden SBY mampu membawa negara dan bangsa ini ke keadaan yang lebih baik.

Kompas | 20 November 2009

KIKI SYAHNAKRI

Ketua Bidang Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI AD

Saat ini publik seakan sedang menyaksikan extravaganza di panggung politik dan hukum nasional.

Media massa, terutama televisi, mempunyai andil besar sebagai speaker demokrasi dan transparansi sehingga masalah sekecil apa pun di wilayah mana saja dengan cepat menjadi isu publik.

Itulah yang terjadi pada hari-hari keruh belakangan ini saat dua lembaga penegakan hukum, Polri dan KPK, terlibat ketegangan serius.

Fundamental strategis

Mengapa kita menganggap ini masalah serius yang harus mendapat perhatian serius pula?

Barry Buzan mengajukan teori klasik tentang pembentukan negara. Ada ”segitiga” pembentuk dan penopang eksistensi negara.

Pertama, tujuan bersama atau cita-cita nasional. Dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan kita, yang dimaksud adalah tujuan nasional seperti termaktub dalam mukadimah UUD 1945 dan diamanatkan oleh Pancasila.

Kedua, basis fisik negara, yakni geografi dan demografi lengkap dengan segala karakteristiknya. Dalam bingkai NKRI, yang dimaksud adalah rakyat Indonesia dengan ciri kebinekaan yang amat lebar dan wilayah yang memiliki letak strategis berikut kekayaan alam melimpah.

Ketiga, lembaga-lembaga penyelenggara negara dan penunjang kehidupan bangsa-negara.

Jelas, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk KPK, lembaga formal kenegaraan, partai politik, pers, LSM, dan lainnya seharusnya menjaga, mengawal, dan membina faktor kedua guna mencapai faktor pertama.

Silang pendapat atau pertikaian antarlembaga merupakan hal lumrah jika dalam konteks demokrasi menuju faktor pertama. Namun, pertikaian di luar konteks itu, apalagi dengan membabi buta, menimbulkan fragmentasi dalam masyarakat (pendukung KPK dan pendukung Polri). Hal ini tidak hanya kekanak-kanakan, tetapi amat berbahaya dan berpotensi menuju disintegrasi, ditambah kondisi aktual bangsa yang sedang dalam transisi demokrasi (liberal) dengan kebebasan yang nyaris tanpa batas dan kultur demokrasi masih buruk.

Lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan KPK, termasuk kalangan advokat, merupakan lembaga yang amat fundamental dan strategis. Fundamental karena memegang salah satu fungsi dasar negara yang amat penting dengan tugas pokok mewujudkan ketertiban sosial, terwujudnya keadilan, tegaknya kepastian hukum, dan terbinanya tatanan masyarakat yang beradab.

Strategis karena jika implementasi fungsi dan perannya berjalan optimal, akan menciptakan iklim positif-kondusif bagi pembangunan dimensi lain. Dengan demikian, dapat dibayangkan betapa vital dan elementernya peran lembaga-lembaga penegak hukum dalam konteks kehidupan berbangsa-bernegara. Kegagalan penegak hukum, apalagi dalam suasana kebebasan seperti kita alami, akan mendorong suburnya ”machiavelianisme”.

Rekomendasi

Atas keadaan itu, ada beberapa pandangan dengan menyarankan sejumlah langkah.

Pertama, publik kini kian paham akan anatomi kekisruhan masalah hukum, termasuk masalah makelar kasus yang sudah mewabah. Namun, karena kekisruhan itu sudah menyentuh banyak aspek, situasi politik menjadi rawan, bahkan kritis. Maka yang diperlukan pemerintah, khususnya Presiden SBY, adalah kecepatan bertindak. Menunda tindakan membuat gradasi kekisruhan bertambah tinggi. Pelajaran di Akademi Militer mengatakan, dalam menghadapi situasi taktis yang amat kritis, solusinya adalah membuat perkiraan keadaan cepat dan mengambil tindakan taktis yang cepat pula. Dalam situasi seperti ini kecepatan lebih penting daripada keakuratan.

Kedua, salah satu faktor positif dari keadaan ini adalah terbukanya peluang untuk melakukan reformasi total di bidang hukum. Dengan demikian, kini saat yang tepat untuk mengambil langkah strategis melakukan reformasi di semua lembaga penegak hukum dengan menyertakan partisipasi publik. Tindakan ini akan memberi kredit poin tinggi bagi pemerintah.

Ketiga, betapa pun media massa amat berpengaruh dan berandil besar. Media memang dapat menjadi corong dan kontrol yang efektif. Namun, dalam perspektif kekinian, pers patut diimbau untuk mengedepankan ”jurnalisme seimbang dan nation-oriented”. Kritis dan tajam, berani dan lugas, jujur dan dapat dipercaya, tetapi tetap memerhatikan keberimbangan berita yang terarah pada keteraturan publik dan keutuhan bangsa. Jangan sampai pemberitaan media justru memicu dan mendorong fragmentasi.

Keempat, kita harus kembali pada semangat para pendiri bangsa yang menekankan pembangunan karakter. Hal itu harus dimulai dari para pejabat dan pemimpin. Hakikat kepemimpinan adalah karakter dan keteladanan. Masalah besar yang sedang kita hadapi sama sekali bukan karena kebodohan atau rendahnya kompetensi, tetapi karena rapuhnya karakter. Sun Tzu berkata, ”Jika penjaganya penuh dengan cacat karakter, negara akan menjadi lemah dan rapuh!” (Fu xi ze guo bi ruo).

Kompas |  20 November 2009

Maria Hartiningsih

”Awalnya saya kira perjuangan saya hanya untuk menyelamatkan pohon karet. Kemudian saya mengira saya berjuang untuk menyelamatkan hutan hujan Amazon. Kini, saya sadar saya berjuang bagi kemanusiaan.”

Chico Mendes menyatakan hal itu dalam seminar mengenai Amazon yang diselenggarakan di Universitas Sao Pablo, Brasil, tanggal 6 Desember 1988, atau setahun setelah ia berpidato pada Sidang Parlemen Acre.

Acre terletak di bagian timur laut Brasil, di sebelah utara Negara Bagian Amazonas, yang sebagian besar wilayahnya dilingkupi hutan hujan Amazon. Negara bagian itu dikenal sebagai penghasil dan pengekspor karet.

Hanya seminggu setelah ulang tahunnya yang ke-44, Chico Mendes ditembak mati kelompok yang menentang perjuangannya, di rumahnya di Xapuri, petang, tanggal 22 Desember. Peristiwa itu menjadi headlines di media terkemuka dunia, termasuk The New York Times. Kematiannya adalah tragedi, sekaligus api yang menghidupi perjuangan para aktivis lingkungan.

Inilah pernyataannya yang paling terkenal: ”Awalnya saya kira perjuangan saya hanya untuk menyelamatkan pohon karet. Kemudian saya mengira saya berjuang untuk menyelamatkan hutan hujan Amazon. Kini, saya sadar saya berjuang bagi kemanusiaan.”

Berisiko

Isu hutan sangat penting baik secara politik maupun geostrategik. Di banyak negara, tak hanya negara yang demokratis, wartawan dan aktivis yang melakukan investigasi terkait dengan isu hutan dan lingkungan berada di garis depan medan pertempuran baru. Ada daftar panjang konflik antara wartawan dan aktivis dengan para penjahat lingkungan.

Hutan hujan tropis seluas 6,7 juta kilometer persegi, yang 60-65 persennya berada di Brasil itu adalah separuh paru-paru dunia, ”rumah” ribuan spesies dan keragaman hayati yang sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan.

Amazon adalah sumber penghidupan sekitar 191,2 juta penduduk Brasil, dan menghasilkan 8.295 dollar AS produk domestik bruto per kapita per tahun—yang berarti masuk kelompok pendapatan menengah—pada 2008. Namun, hutan itu juga menyimpan sejarah perusakan yang panjang.

Seperti di banyak negara di mana kekuatan global berkawin dengan pemerintahan diktator militer, dua dekade pemerintahan militer di Brasil (1964-1985) telah membuahkan kebijakan yang menuju pada penggundulan dan penghancuran hutan.

Menjelang tahun 1970, Presiden Emilio Medici mulai melakukan pembangunan besar-besaran dengan membangun jalan raya Transamazonia (BR 364) sepanjang 5.000 kilometer. Ia tidak peduli tanah itu subur, dan menjadi tempat bermukim suku asli, orang sungai, para penyadap karet dan mereka yang tinggal dan merawat hutan. Pembangunan itu berdampak pada 96 suku di Acre. Diperkirakan 838 dari 1.000 anak di Acre meninggal sebelum berusia setahun.

Penghancuran terus berlanjut ”atas nama pembangunan”, sampai Presiden Luiz Inacio ”Lula” da Silva bertekad menghentikan deforestasi secara serius sejak lima tahun lalu. Namun, meski pertumbuhan ekonomi mengesankan, kemiskinan di pedalaman belum banyak tersentuh. Gap kaya-miskin belum terjembatani.

Isu panas

Isu hutan menjadi isu politik terpanas. Potensinya menyerap emisi telah mereduksi hutan sebagai subyek dagang para saudagar karbon. Pembahasan pengurangan emisi yang membahayakan kehidupan semakin terkesan seperti negosiasi dagang di forum-forum internasional.

Padahal, hutan bukan sekadar bank karbon. Seperti diingatkan Laporan Pembangunan Manusia tahun 2007, pasar karbon tak akan menekan deforestasi. Banyak fungsi ekologis hutan yang tidak dapat dipasarkan. Pasar tidak menyentuh nilai ribuan spesies tanaman dan keragaman hayati di Amazon Brasil, ataupun di berbagai hutan hujan tropis lain di dunia. Harga nol selalu disetarakan dengan nilai nol, padahal harga dan nilai adalah dua hal yang berbeda.

Ketidaksetaraan kekuatan politik adalah sumber deforestasi yang tak bisa dikoreksi lewat pasar. Merangseknya pertanian dan peternakan komersial, pembangunan infrastruktur, pembalakan, penambangan di hutan Amazon senantiasa terkait pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran serupa terjadi di mana-mana, termasuk Indonesia. Semua mekanisme perdagangan karbon hutan berpotensi memperbesar pelanggaran.

Perjalanan kami tak sampai Acre, bahkan menyentuh hutan pun tidak. Akan tetapi, bayangan Chico Mendes sempat tertangkap, hilang dan timbul, melalui catatan para aktivis yang berjuang menyelamatkan hutan hujan, menyelamatkan kemanusiaan…

Kompas | 20 November 2009

Baskoro Poedjinoegroho E

Pemerhati Pendidikan; Tinggal di Jakarta

Segera sesudah peresmian pemerintahan baru Indonesia Bersatu Jilid Dua, sangatlah jitu menonjolkan ke permukaan mengenai kondisi, atau kepantasan, atau kompetensi, atau kualifikasi akademik para guru di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Upaya ini sekaligus dijadikan penegasan bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa.

Semua terbuka dan telah diketahui, yakni ketidaklayakan menjadi guru. Data Depdiknas 2007/ 2008 menunjukkan, hal itu terjadi di tingkat TK sebanyak 88 persen, SD (77,85 persen), SMP (28,33 persen), SMA (15,25 persen), dan SMK (23,04 persen) (Kompas, 24/10/2009).

Data itu pasti memprihatinkan bagi yang melihatnya. Tanggapannya pun dapat beragam. Namun, mau bagaimana? Didiamkan atau diupayakan agar menjadi layak?

Pendampingan

Sudah bukan saatnya lagi untuk menghamburkan ungkapan kosong bernada nostalgia, sentimental. Misalnya, dulu negara tetangga belajar dari kita bagaimana mendidik, dulu guru-guru kita dikirim ke negara tetangga untuk mengajar di sana, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa (kalau kepleset menjadi pahlawan tanpa jasa), kalau tidak ada guru tidak ada menteri dan tidak ada presiden, dan sebagainya.

Berbagai ungkapan semacam itu tidak bermakna karena tidak menggerakkan, apalagi mengubah. Ungkapan semacam itu hanya akan meninabobokan, hanyut dalam ketidakjelasan.

Yang terus ditumbuhkan adalah rasa prihatin mendalam dan mengambil langkah nyata demi kemajuan anak bangsa. Data itu amat mendalam maknanya; dan seharusnya menggetarkan siapa saja, entah yang terlibat langsung dalam dunia pendidikan atau yang tidak.

Sejatinya, jenjang pendidikan yang harus senantiasa dengan penuh ketekunan mendapat perhatian serius dan mendesak adalah pendidikan dasar-menengah itu.

Harus disadari, pendidikan dasar-menengah adalah bakal bagi tercapainya kemajuan bila pendidikan dimengerti dan diusahakan sebagai jalan kemajuan yang harus dilalui. Hasil lebih nyata akan dapat diharapkan apabila bakal ini diperhatikan sungguh-sungguh, laksana seseorang merawat bibit tanaman. Konon, buah yang bagus, salah satunya, amat ditentukan oleh perawatan bibit pohonnya.

Kondisi guru yang memprihatinkan itu bukannya tanpa perhatian sama sekali dari pihak-pihak terkait. Munculnya kesediaan lembaga pendidikan tinggi yang boleh dikatakan menjamur di segala penjuru kota cukup memberi bukti. Mereka menawarkan berbagai program yang memungkinkan siapa pun yang hendak atau ingin menyandang gelar sarjana seperti diisyaratkan oleh ketentuan yang berlaku dalam dunia pendidikan. Bahkan, terkesan menawarkan berbagai kemudahan bagi peminat yang jumlahnya tidak sedikit itu.

Selanjutnya, bisa diduga seberapa bagus mutu para guru yang meraih gelar sarjana atau D-IV dari lembaga pendidikan tinggi semacam itu. Guru perlu mendapat pendidikan bermutu agar menjadi guru yang bermutu. Jika tidak, lembaga pendidikan akan merusak diri sendiri.

Pelatihan

Perhatian lain yang tampak jelas adalah adanya pelatihan ini itu atau berbagai pertemuan di lingkungan Depdiknas, baik dalam ranah negeri maupun swasta, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru atau pendidikan.

Jadwal pelatihan atau pertemuannya pun umumnya tampak disiapkan dengan baik; ini terlihat dari daftar atau urutan acara yang terencana dan tertulis rapi dari jam ke jam.

Namun, yang lazim terjadi, pelaksanaannya tidak serapi dan seserius yang tertulis. Banyak kali acara pokok dipenggal dan disudahi hingga jam makan siang saja. Kalaupun dilanjutkan, peserta ngacir satu per satu meninggalkan acara.

Karena itu, hal lain yang paling mendesak untuk dibiasakan adalah pendampingan total; artinya semua jajaran terkait menunggui dan mengikuti semua pertemuan atau pelatihan. Penanggung jawab atau pemimpin Depdiknas atau yang diberi wewenang hadir hingga acara paripurna. Jadi, tidak lagi melanggengkan kebiasaan, hanya berperan sebagai pemberi restu alias hadir untuk pembukaan, lalu meninggalkan acara yang dimaksudkan untuk peningkatan mutu.

Kehadiran diri dengan hati dan budi demi mengikuti semua proses harus dijadikan habitus yang mencerdaskan dan membangun karakter. Kehadiran total adalah cermin kesungguhan. Kesibukan harus dibuang jauh-jauh sebagai alasan untuk tidak mengikuti proses karena acara lain dapat direncanakan jauh hari.

Pemurnian motivasi

Pada hemat penulis, persoalan pokok para pendidik atau guru adalah bukan pada kualitas akademik yang diukur dengan gelar yang disandang. Yang lebih mendalam dan mendesak adalah kurang adanya kebanggaan atas peran pendidik yang sedang dijalani.

Para guru terus-menerus memerlukan pendampingan nyata demi pemurnian motivasi keguruannya. Janganlah terlalu mudah membawa semua persoalan guru atau mutu pendidikan ke arah permasalahan kesejahteraan sebagai muaranya.

Kasihanilah para guru.

Kompas |  20 November 2009

Ki Supriyoko

Direktur Program Pascasarjana Universitas Tamansiswa, Yogyakarta

Sungguh mengejutkan. Forum Rektor Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan akan memboikot pelaksanaan sertifikasi tahun 2010.

Pasalnya ada ketidakberesan masalah keuangan terkait pengembalian honor para instruktur yang telah dibayarkan; padahal tenaga instruktur diambil dari kalangan profesional, doktor, hingga profesor.

Konon, persoalan dimulai dari pemeriksaan keuangan oleh Inspektorat Jenderal Depdiknas yang mengambil tenaga dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pihak BPKP merasa bekerja berdasarkan peraturan; sementara pihak Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) menganggap peraturan itu amat tidak manusiawi jika diterapkan dalam konteks sertifikasi.

Dengan hati-hati, Menteri Pendidikan Nasional mencoba merespons boikot itu sambil memberikan klarifikasi kepada masyarakat bahwa pelaksanaan sertifikasi tidak akan dihentikan.

Positif

Ada pengalaman empiris yang perlu dicatat. Baru saja kami menemui ratusan guru di seluruh Indonesia yang telah menerima tunjangan profesi atas keberhasilannya dalam sertifikasi, baik melalui jalur portofolio maupun jalur diklat. Sebagai catatan, guru yang lolos sertifikasi akan menerima tunjangan profesi. Mereka ada yang tinggal di kota seperti di Jakarta dan Medan, dan ada pula yang tinggal di daerah seperti Ternate, Maluku Utara, dan Kupang, NTT.

Meski tempat tinggal berbeda, respons atas diterimanya tunjangan profesi sama: gembira dan bersyukur. Seorang guru SD negeri di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, amat senang menerima tunjangan profesi karena gajinya di atas Rp 5 juta. Seorang guru TK swasta di Gorontalo bersyukur karena menerima tunjangan profesi hampir empat kali lipat gajinya. Secara kuantitatif, ratusan guru yang kami temui menyambut gembira hal ini.

Dampak

Bahwa sertifikasi berdampak menambah kesejahteraan keluarga guru, ini fakta tidak terbantahkan. Sekitar 60 persen dari ratusan guru yang kami wawancarai menggunakan tambahan penghasilannya itu untuk membeli laptop guna meningkatkan produktivitas pengajaran. Sampai di sini tunjangan profesi berdampak positif terhadap kesejahteraan keluarga dan pemenuhan perangkat pembelajaran.

Namun, saat ditanyakan apakah tunjangan profesi yang diterima berpengaruh pada peningkatan prestasi belajar anak didik, mereka kesulitan untuk menjawab secara lugas.

Sebagian guru menyatakan, tunjangan profesi yang diterima belum berpengaruh pada prestasi belajar anak didik. Sebagian lagi menjawab tidak tahu, tidak yakin, dan yang lain menjawab ada pengaruh positif meski masih amat kecil.

Jadi, sertifikasi berdampak dan berpengaruh positif pada kesejahteraan keluarga. Itu tidak terbantahkan. Namun, apakah sertifikasi berpengaruh positif terhadap peningkatan prestasi belajar siswa masih harus dikaji lebih mendalam.

Di sisi lain, sertifikasi juga berdampak negatif. Mengapa? Karena umumnya tidak semua guru di suatu sekolah sudah mendapat giliran sertifikasi. Tentu saja hal ini menimbulkan kecemburuan antarguru. Hujan tidak merata karena rezeki hanya diberikan kepada guru yang telah bersertifikat. Apalagi guru yang sudah bersertifikat mulai melancarkan aneka tuntutan tanpa memedulikan guru yang belum bersertifikat. Tuntutan itu antara lain agar pemerintah membayar tunjangan profesi tepat waktu, agar nominal tunjangan profesi dinaikkan, dan sebagainya.

Gertak sambal

Berbagai temuan empiris itu perlu dikemukakan agar pemerintah mengerti bahwa para guru dan Forum Rektor LPTK mengetahui serta memahami persoalan yang muncul sebagai dampak sertifikasi. Jika Forum Rektor dan pimpinan LPTK ngambek dengan memboikot pelaksanaan sertifikasi, tentu akan muncul masalah baru yang ujungnya akan merugikan guru.

Bahwa sertifikasi belum membawa dampak nyata bagi peningkatan prestasi belajar siswa kiranya benar, tetapi setidaknya sertifikasi secara riil telah meningkatkan kesejahteraan guru yang diharapkan dalam jangka panjang membawa kemajuan pendidikan nasional. Dengan kesejahteraan itu, diharapkan keprofesionalan pun akan diraih.

Seandainya Forum Rektor LPTK benar-benar memboikot pelaksanaan sertifikasi, bisa jadi akan terjadi kemandekan, bahkan mungkin kekacauan dalam pelaksanaan sertifikasi guru yang ratusan ribu jumlahnya. Hal itu memang benar, tetapi bukan berarti tanpa peran Forum Rektor LPTK, semua akan berakhir. Itu sebabnya Depdiknas—khususnya Mendiknas—perlu segera menyelesaikan ”kemelut” ini secara bijak.

Pada sisi lain, diharapkan Mendiknas memahami ”psikologi orang Indonesia”. Ancaman boikot seperti itu bisa jadi hanya gertak sambal, sebagai siasat agar pimpinan departemen memberikan perhatian serius dalam penyelesaian masalah. Kita yakin teman-teman Forum Rektor LPTK punya nurani yang tidak akan menegakan nasib ratusan ribu guru beserta keluarganya.

Menyelesaikan masalah yang dihadapi Forum Rektor LPTK kiranya penting. Namun, menyelesaikan masalah yang dihadapi para guru yang belum mendapat giliran sertifikasi adalah jauh lebih penting.

Kompas | 20 November 2009

Madina Nusrat

Minah (55) hanya dapat meremas kedua belah tangannya untuk menepis kegalauan agar tetap tegar saat menyampaikan pembelaan atau pleidoi di hadapan majelis hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (19/11).

Tanpa didampingi pengacara, ia menceritakan bahwa alasannya memetik tiga buah kakao di kebun PT Rumpun Sari Antan 4, pertengahan Agustus lalu, adalah untuk dijadikan bibit.

Nenek tujuh cucu yang buta huruf ini sesekali melemparkan pandangan kepada beberapa orang yang dikenal guna memperoleh kekuatan. Ia berusaha memastikan bahwa pembelaannya dapat meyakinkan majelis hakim.

Dengan menggunakan bahasa Jawa ngapak (dialek Banyumasan) bercampur bahasa Indonesia, Minah menuturkan, tiga buah kakao itu untuk menambah bibit tanaman kakao di kebunnya di Dusun Sidoharjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. ”Kalau dipenjara, inyong (saya) enggak mau Pak Hakim. Namung (cuma) tiga buah kakao,” ujar Minah kepada majelis hakim.

Minah mengaku sudah menanam 200 bibit pohon kakao di kebunnya, tetapi ia merasa jumlah itu masih kurang. Namun, belum sempat buah tersebut dibawa pulang, seorang mandor perkebunan, Sutarno, menegurnya. Minah lantas meminta maaf dan meminta Sutarno untuk membawa ketiga buah kakao tersebut.

Alih-alih permintaan maafnya diterima, manajemen PT RSA 4 malah melaporkan Minah ke Kepolisian Sektor Ajibarang, akhir Agustus lalu. Laporan itu berlanjut pada pemeriksaan kepolisian dan berakhir di meja hijau.

Minah sudah berusaha melepaskan diri dari jerat hukum. Tapi usahanya sia-sia. Hukum yang mestinya mengayomi masyarakat dengan menegakkan keadilan, bagi nenek Minah, ternyata tak punya nurani. Hukum kita rupanya tak memberi ampun bagi orang kecil seperti Minah. Tetapi, koruptor pencuri miliaran rupiah uang rakyat melenggang bebas dari sanksi hukum.

Di Jawa Tengah, misalnya, empat bekas anggota DPRD dan aparat Pemerintah Kota Semarang yang menjadi terpidana kasus korupsi dana APBD Kota Semarang tahun 2004 sebesar Rp 2,16 miliar divonis bebas. Mereka bebas dari sanksi hukum setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali mereka. MA menyatakan keempat terpidana itu tidak melakukan tindak pidana.

Muramnya penuntasan masalah hukum di Jateng masih ditambah lagi dengan putusan hakim yang hanya memberikan hukuman percobaan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Salah satunya dijatuhkan kepada Ketua DPRD Jateng periode 1999-2004, Mardijo. Terdakwa korupsi dobel anggaran APBD Jateng sebesar Rp 14,8 miliar ini hanya diberi hukuman percobaan selama dua tahun.

Minah memang tak mengerti masalah hukum seperti para terpidana dan terdakwa kasus korupsi itu. Namun, dengan berkata jujur, ia memiliki keyakinan bahwa ia mampu menghadapi rimba hukum formal yang tidak dimengertinya sama sekali.

Terhitung tanggal 13 Oktober sampai 1 November, Minah menjadi tahanan rumah, yakni sejak kasusnya dilimpahkan dari kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Purwokerto. Sejak itu hingga sekarang, ia harus lima kali pergi pulang memenuhi panggilan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Purwokerto, dan persidangan di Pengadilan Negeri Purwokerto.

Rumah Minah di dusun, di pelosok bukit. Letaknya sekitar 15 kilometer dari jalan utama Ajibarang-Wangon. Perjalanan ke Purwokerto masih menempuh jarak sejauh 25 kilometer lagi. Jarak sepanjang itulah yang harus ditempuh Minah setiap kali memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Negeri Purwokerto.

Satu kali perjalanan ke Purwokerto, Minah mengaku, bisa menghabiskan Rp 50.000 untuk naik ojek dan angkutan umum. Ditambah lagi untuk makan selama di perjalanan. ”Kadang disangoni anak kula (kadang dibiayai anak saya),” katanya.

Sebelum menyampaikan putusan, majelis hakim juga pernah bertanya kepada Minah, siapa lagi yang memberikannya ongkos ke Purwokerto. ”Saya juga pernah dikasih Rp 50.000 sama ibu jaksa, untuk ongkos pulang,” kata Minah sambil menoleh kepada jaksa penuntut umum Noor Haniah.

Noor Haniah yang mendengar jawaban itu hanya dapat memandang lurus ke Minah.

Elegi Minah tentang tiga kakao yang diambilnya melarutkan perasaan majelis hakim. Saat membacakan pertimbangan putusan hukum, Ketua Majelis Hakim Muslich Bambang Luqmono sempat bersuara tersendat karena menahan tangis.

Muslich mengaku tersentuh karena teringat akan orangtuanya yang juga petani.

Majelis hakim memutuskan, Minah dihukum percobaan penjara 1 bulan 15 hari. Jadi, Minah tak perlu menjalani hukuman itu, dengan catatan tidak melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan tiga bulan.

Persidangan ditutup dengan tepuk tangan para warga yang mengikuti persidangan tersebut.

Kasus Minah bisa menjadi contoh bahwa penuntasan masalah hukum di negeri ini masih saja berlangsung tanpa mendengarkan hati nurani, yaitu rasa keadilan….

Kompas |  20 November 2009

Satjipto Rahardjo

Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Hukum dibuat dan bekerja berdasarkan asumsi bahwa yang dihadapi adalah keadaan normal. Apabila keadaan berubah menjadi tidak normal, hukum dihadapkan kepada kesulitan.

Hari-hari ini, Indonesia berada dalam keadaan yang tak biasa. Kasus Bibit-Chandra yang rumit dan melibatkan banyak institut hukum menyebabkan penyelesaiannya secara tradisional kurang berhasil. Fakta yang terjadi sulit untuk dimasuk-masukkan begitu saja ke dalam berbagai skema penyelesaian yang sudah disediakan, seperti the criminal justice system dan lain-lain.

Dibutuhkan semacam terobosan. Maka, wajar apabila Presiden Yudhoyono yang bukan ahli hukum gamang ketika harus membuat putusan dalam situasi tidak biasa sekarang ini. Takut nanti dituduh intervensi dan ini dan itu. Sebuah tim, Tim 8, pun dibentuk untuk mendampingi Presiden menghadapi tantangan itu.

Pintu-pintu darurat hukum

Sebenarnya sejak awal, pembuat hukum sendiri menyadari, ia membuat hukum berdasarkan asumsi situasi yang normal. Maka, untuk mengantisipasi terjadinya keadaan yang tidak selalu normal, hukum sudah menyediakan pintu-pintu untuk keluar dari keadaan darurat itu.

Contoh, diskresi dalam kepolisian. Di sini seorang polisi diberikan hak istimewa untuk tidak menerapkan hukum yang seharusnya dilakukan atas dasar pertimbangan menyelamatkan keadaan. Ini banyak terjadi dalam pengaturan lalu lintas. Contoh lain adalah hal untuk menyampingkan proses hukum yang sedang berjalan (deponeering). Hak itu hanya diberikan kepada Jaksa Agung berdasarkan pertimbangan untuk menyelamatkan kepentingan bersama yang lebih besar.

Membuat dan mematahkan

Dari uraian itu, ternyata pekerjaan hukum tidak hanya melakukan rule making (membuat dan menjalankan), tetapi sesekali—dalam keadaan tertentu—juga melakukan rule breaking (terobosan). Contoh tentang ”pintu-pintu darurat” itu adalah di mana hukum melakukan terobosan terhadap peraturan, doktrin, dan lain-lain yang dibuatnya sendiri.

Dari uraian itu, kita juga belajar, yang namanya hukum tidak selalu memuat suasana yang penuh ketertiban dan keteraturan (order), tetapi juga ketidakteraturan (disorder). Di sini hukum menyadari kekurangannya sehingga menyediakan berbagai mekanisme untuk menyelamatkan eksistensinya. Kalau sudah begini, kita harus mengatakan, yang teratur dan tidak teratur itu sama-sama ada dan berkelindan dalam hukum.

Terkait permasalahan luar biasa yang sedang dihadapi hukum di Indonesia, disarankan untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah progresif. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan kita dari ”belenggu kerangkeng hukum”. Kita memang membutuhkan hukum, tetapi jangan sampai terjadi hukum itu justru membelenggu kita.

Belajar dari AS

Amerika Serikat memberi contoh yang baik bagi kita tentang bagaimana membebaskan diri dari tradisi berhukum yang dirasakan membelenggu dinamika sosial yang berjalan. Dalam sejarah tercatat, pada suatu kurun waktu tertentu, AS bekerja keras membangun negerinya untuk menjadi negara modern. Saat itu, berbagai praktik hukum dilakukan guna mendukung AS yang sedang bergerak dinamis. Apa pun dilakukan, bahkan kalau perlu prinsip, doktrin yang berkualitas universal, dipinggirkan. Saat itu Mahkamah Agung AS membuat berbagai putusan monumental untuk membantu pembangunan AS, bahkan dengan cara-cara rule breaking (baca: menerobos) sekalipun.

Jika di dunia ada doktrin universal Trias Politica yang membuat pembatasan ketat antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, demi kepentingan AS yang sedang membangun, doktrin besar itu dipatahkan. Dicontohkan bagaimana pengadilan membuat berbagai putusan, seolah duduk di kursi eksekutif (government by the judiciary).

Tentu saja, komunitas hukum dunia menjadi amat gusar. Namun, jawaban apa yang dilontarkan Negeri Paman Sam? AS dengan gagah mengatakan, ”this is the American development” dan ”this is the American concept of law”.

Hukum progresif

Selama ini kita adalah murid-murid yang baik dan patuh terhadap cara berhukum yang umum digunakan bangsa-bangsa di dunia, termasuk asasnya, doktrin-doktrinnya. Tanpa disadari, kita telah membelenggu diri sendiri dengan menganggap bahwa kita tidak dapat keluar dari praksis yang sudah dipersepsikan sebagai berhukum secara universal.

Gagasan progresif diharapkan dapat membantu kita keluar dari kungkungan cara berhukum yang sudah dianggap baku. Di sini, hukum progresif membebaskan kita dari cara berhukum yang selama ini dijalankan.

Sudahlah, semua konflik yang terjadi dalam ranah hukum mulai saat ini harus kita hentikan. Terlalu mahal apabila kepentingan yang lebih besar, yaitu membangun dan menyejahterakan bangsa, harus dibayar dengan pengurasan energi untuk menyelesaikan kemelut hukum yang sedang terjadi.

Mulai sekarang kita dorong sepenuhnya agar Presiden sebagai kepala negara tidak ragu mengambil alih komando penyelesaian kemelut hukum yang sedang terjadi demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Penyampingan terhadap doktrin, praksis hukum tradisional, dan lain-lain, kalau itu ada, kita pikirkan nanti.

Mudah-mudahan, di belakang hari nanti, kita berhasil membantun suatu teori hukum Indonesia yang memberikan pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan sekarang.

Kompas | 19 November 2009

M Faishal Aminuddin

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya

Dalam menyikapi kasus penahanan Bibit-Chandra, Komisi III DPR mempunyai pandangan berbeda dengan suara publik.

Ketua Komisi III berpendapat, kesimpulan komisi adalah dalam rangka menjaga penegakan hukum dan menolak apa yang disebut tirani publik (Kompas, 13/11/2009).

Komentar ini menarik dicermati. Muncul persoalan, apakah publik bisa menjadi tiran? Jika legislator mempunyai cara pandang berseberangan dengan publik, juga tirankah mereka?

Desakan publik melalui berbagai media maya, seperti jejaring sosial facebook atau media jalanan dengan demonstrasi yang mendukung KPK beberapa waktu lampau, semestinya direspons serius oleh legislator. Ajang klarifikasi baik dengan Polri atau KPK harus dilakukan dengan dasar tuntutan publik.

Legislator mendapat legitimasi atau lebih tegas disebut juga sebagai persetujuan publik saat mereka memenangi pemilu. Dalam konteks ini, ketundukan pada publik menjadi hal jelas untuk dipilih. Alasan lain, seperti penegakan hukum dan semacamnya, jangan sampai melangkahi asas konstituensi yang merujuk fungsi legislator sebagai penyambung lidah publik dalam institusi politik.

Dua tiran

JS Mill dalam Essay on Liberty menulis tentang dua macam peluang untuk mengontrol. Pemerintah melakukan kontrol dengan menetapkan aneka aturan yang dibuat dan melengkapi dengan sanksi hukum. Kontrol pemerintah berdaya ikat, menuntut ketundukan warga negara terhadap berbagai mekanisme yang diatur melalui aturan hukum.

Sebaliknya, masyarakat bisa memberikan kontrol kepada pemerintah melalui opini publik sebagai upaya melakukan tekanan moral. Kontrol melalui opini publik mengandung konsekuensi terhadap legitimasi pemerintahan. Jika yang dikritik abai, tekanan moral bisa berubah menjadi tekanan fisik, berujung pada instabilitas sosial politik.

Baik pemerintah atau warga negara sama-sama mempunyai senjata dan kapasitas untuk menjadi tiran. Namun, yang perlu dilihat lebih jernih adalah tujuan yang ingin dicapai. Ini untuk membedakan antara dimensi tiran yang negatif dan positif.

Dalam esai yang dipubikasikan melalui Dominations and Powers (1951), G Santayana memberi jawaban menarik terkait tingkat pertanggungjawaban opini publik. Ditegaskan, pemberi legitimasi atas opini publik adalah adanya kebebasan individual. Dengan bebas berbicara dan media massa yang informatif, membuat kapasitas warga negara dalam aneka hubungan publik kian baik. Semua persepsi mereka bisa dipertanggungjawabkan.

Kekhawatiran atas munculnya tirani publik dilatarbelakangi adanya kecurigaan atas agenda terselubung yang membuat opini publik tidak muncul alami dan netral, bebas dari kepentingan pihak-pihak tertentu.

Sejatinya, jika dilihat lebih jauh, ruang publik sendiri merupakan ajang perebutan klaim. Di dalamnya terbuka silang pendapat, negosiasi, dan berujung terbentuknya konsensus atau disensus. Ruang publik menjanjikan terpenuhinya perdebatan di mana warga negara bisa menilai bagian mana dari opini yang dianggap masuk akal.

Meski demikian, dari sisi lain, ada pihak yang menolak legitimasi opini publik. Salah satunya Walter Lippmann dalam buku klasiknya, Public Opinion (1922). Lippmann mengingkari legitimasi publik sebagai subyek bagi kedaulatan umum sehingga menyebut opini publik sebagai hantu atau sesuatu yang abstrak.

Tiran yang baik

Sejak lama, rezim yang tiran berkonotasi buruk. Gambarannya begitu dramatis dan bertalian erat dengan penggunaan kekuasaan sewenang-wenang, despotik, serakah, dan bertangan besi. Konotasi itu mewakili tiran yang buruk dan cenderung melekat pada kekuasaan pemerintah.

Tirani publik juga bisa disebut bagian pengejawantahan agenda kontrol yang ketat. Pemerintah harus tahu, publik juga bisa menampar wajah mereka yang korup saat diberi kesempatan untuk berkuasa. Jika saluran politik di legislatif dianggap tidak mampu mengingatkan eksekutif atau saat eksekutif terlena, jangan salahkan publik untuk memanfaatkan kekuasaannya.

Krisis penegakan hukum yang tecermin dalam kasus perseteruan antarlembaga penegak hukum telah menyebabkan kemarahan publik. Tiran yang baik amat dibutuhkan guna menjaga keseimbangan politik, terutama jika yang prosedural-formal menjauhi yang substansial. Lambat laun, kebebasan, kedewasaan, dan kematangan warga negara tidak bisa dianggap sebelah mata. Ruang publik yang terbuka memungkinkan percepatan informasi, ketanggapan tindakan, dan ketajaman tuntutan.

Pemerintah perlu berhati-hati karena bisa saja kelak demonstrasi besar-besaran tidak lagi digerakkan oleh ideolog atau aktivis di lapangan. Warga negara yang sadar hak bisa bergerak cukup dengan berita, pesan, dan fakta yang menggugah mereka, yang diusung media massa.

Kompas | 19 November 2009

Laode Ida

Sosiolog; Wakil Ketua DPD; Pendapat Pribadi

Setelah dua pekan, Tim 8 menyelesaikan tugas dan hasilnya sudah diberikan kepada pemberi mandat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Selasa, 17/11).

Idealnya, Presiden SBY serius menindaklanjuti rekomendasi tim yang dipimpin Adnan Buyung Nasution itu.

Pertama, tim yang bersifat sementara itu bekerja atas mandat dan untuk memberi masukan khusus kepada Presiden SBY terkait kasus perseteruan antara pemimpin (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit-Chandra dengan pemimpin kepolisian dan Kejaksaan Agung. Kalau mengabaikan, bisa berarti SBY tak menghargai diri sendiri, termasuk lembaga presiden. Rakyat pun akan menganggap SBY menerapkan politik mengulur waktu demi tujuan tertentu.

Kedua, anggota Tim 8 terdiri dari figur profesional, memiliki kapasitas andal, dan kredibilitasnya tak diragukan. Menggunakan usul kebijakan Tim 8 merupakan wujud penghargaan terhadap nilai-nilai substansial-ideal produk figur-figur terpercaya. Bangsa ini berharap agar dalam mengambil kebijakan Presiden selalu mendasarkan pada pertimbangan obyektif untuk menciptakan keadaan lebih baik, mengabaikan pertimbangan dari kepentingan kelompok tertentu.

Ketiga, terasa begitu kuat tekanan publik agar SBY tidak main-main dengan rekomendasi Tim 8. Hal ini merupakan ekspresi dari (1) besarnya perhatian masyarakat atas kasus ini dan (2) tingginya kepercayaan publik terhadap para figur Tim 8. Tepatnya, masyarakat sedang mengawal proses implementasi reformasi bidang hukum sehingga siapa pun yang coba bermain- main akan menghadapi arus publik yang luar biasa.

Bergantung presiden

Namun, realisasi atas semua itu bergantung pada Presiden SBY. Bukan mustahil SBY akan sedikit gamang menyikapi rekomendasi Tim 8. Mengapa?

Pertama, akan dikesankan, SBY tunduk pada desakan publik yang demikian masif sekaligus memenangkan Bibit-Chandra, mengalahkan pemimpin kepolisian dan Kejaksaan Agung; meski sebenarnya hanya secara kebetulan rekomendasi Tim 8 sejalan dengan pendapat dan tuntutan masyarakat.

Kedua, SBY akan dikesankan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung saat lembaga penegak hukum yang langsung ada di bawahnya (kepolisian dan kejaksaan) sedang menuntaskan kasus itu. Segelintir pihak, termasuk Komisi III DPR, lantang mendesak agar kasus itu dituntaskan secara hukum, membiarkan lembaga penegak hukum menyelesaikan tugas sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Kendati argumen seperti itu lebih bersifat politis yang bermotifkan pembelaan dan belas kasihan terhadap ketertekanan pihak kepolisian dan Kejaksaan Agung, bukan tak mungkin SBY terpengaruh dengan tekanan seperti ini karena juga memiliki argumen berbasis hukum.

Ketiga, kemungkinan akan amat berat bagi SBY menindaklanjuti rekomendasi terkait sanksi terhadap pejabat yang bertanggung jawab dalam proses hukum yang dipaksakan. Bila rekomendasi dilakukan, bisa berarti Presiden mengakui para pejabat terkait melakukan rekayasa terhadap kasus Bibit dan Chandra.

Padahal, mereka itu, terutama Polri dan Kejaksaan Agung, merupakan bagian dari orang yang dipercaya menegakkan dan melakukan reformasi hukum, termasuk diharapkan menjadi barisan terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tidak mustahil hal itu akan membenarkan kesan publik selama ini bahwa SBY telah salah pilih figur untuk posisi Jaksa Agung (berikut jajarannya) dan Kapolri (berikut jajarannya), juga telah membiarkan berlangsungnya praktik buruk di lembaga penegak hukum kita.

Retorika belaka

Setidaknya akan muncul kesan kuat, ternyata pemberantasan korupsi atau penegakan hukum selama ini hanya sebatas kampanye dan retorika politik belaka, bukan aksi yang sebenarnya. Ini bertentangan dengan pencitraan SBY dalam lima tahun pertama kepemimpinannya.

Kondisi seperti ini merupakan salah satu ujian berat bagi Presiden SBY pada awal periode kedua. Ya, bergantung pada presiden sebab tak ada satu pun yang bisa mendiktenya. Namun, jika ingin menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Presiden perlu melakukan dua hal yang saling terkait, dimulai dengan menindaklanjuti temuan Tim 8.

Pertama, Presiden SBY bersikap adil dan tegas, serta menguburkan sikap ragu menjalankan tuntutan kebenaran demi kebaikan negara. Rekomendasi Tim 8 merupakan produk yang amat sah baik dari aspek akademis, hukum, maupun sosial.

Kedua, Presiden SBY mengabaikan faktor perasaan kolegial. Terhadap pejabat yang telah terindikasi kuat terlibat atau terjebak praktik kotor, maka tak ada alasan untuk mempertahankannya. Tepatnya, presiden mestinya berani dan tegas membersihkan semua instansi penegak hukum dari oknum pejabat perusak dan penggerogot uang negara.

Kompas | 19 November 2009

Dari Grace, aku mendapatkan link berita kompas on-line ini tentang penipuan film 2012 bajakan palsu dan setelah aku membacanya. Aku jadi merasa “kagum” terhadap penulisnya yang sangat berani memposting tulisan seperti ini di media sebesar Kompas (gak tahu apakah dimuat juga di media cetak). Lebih hebat lagi, Kompas berani memuat tulisan ini (aku juga tidak tahu apakah koran on-line juga memiliki editor untuk menyeleksi tulisan). Sebenarnya beritanya sangatlah biasa-biasa saja, malah termasuk urusan remeh yaitu hiburan nonton film lewat bajakan. Tapi masalahnya adalah si penulis ternyata menulis beritanya tanpa melakukan sedikit riset untuk memastikan kalau berita yang ditulisnya benar-benar bisa dipertanggung jawabkan keberadaannya. Aku membayangkan blogger amatiran saja kadang tidak berani memposting tulisannya tanpa memiliki sedikit pengetahuan pendukung. Memang sih banyak juga blogger pemalas gak niat ngeblog yang lebih suka copy-paste tulisan orang lain, tapi bagi blogger yang berniat menulis sendiri paling tidak melakukan riset kecil-kecilan seperti misalnya yang paling gampang cari info tambahan lewat wikipedia.

Di dalam berita tersebut, masa film 2012: Doomsday dan 2012: Supernova dibilang film 2012 palsu? Setahuku keduanya bukan film palsu. Ada istilah film mockbusters yg dibikin dgn biaya rendah dgn pasaran khusus direct to video. Jadinya film mockbusters tidak bakalan ditemukan dan ditayangkan di layar bioskop. Dari dulu sudah cukup banyak koq film mockbusters buat ‘menyaingi’ film blockbuster, contoh: The War of the Worlds nya Tom Cruise, I am Legend nya Will Smith, The Da Vinci Code nya Tom Hanks sampai Transformers juga ada. Kadang film mockbusters punya plot utama yang sama dengan film blockbuster tetapi dengan jalan cerita yang berbeda atau malah versi parodi, tentu saja dengan judul di plesetkan. Film 2012 memang film blockbuster buatan Roland Emmerick, tapi 2012: Doomsday (baca kata Doomsday dibelakang 2012) adalah film mockbusters buatan The Asylum yang dikenal sebagai produser utama film-film mockbusters, sama seperti 2012: Supernova (lagi-lagi baca kata Supernova dibelakang 2012), tapi ini film resmi. Soal pembeli bajakan yang tertipu sih, menurutku itu salahnya sendiri. Jika memang ingin nonton bajakan, kita harus pandai-pandai memilih. Aku sih termasuk penonton yang suka bajakan berkualitas original, aku paling benci nonton bajakan dengan kualitas rekaman bioskop plus kepala orang lewat. Sudah resiko bagi yang nonton bajakan untuk “berusaha lebih keras” demi mendapatkan bajakan yang berkualitas. Kalau tak mau susah, nonton aja filmnya di layar bioskop atau DVD originalnya jika sudah keluar. Mengenai penjualnya, namanya juga orang dagang, yang dipikirkan tentu saja hanya keuntungan. Mungkin saja dia tidak pernah tahu kalau ada yang namanya jenis film mockbuster ataupun mockumentary. Tapi kalau ada wartawan yang ingin menulis hal ini tak pernah tahu dan tetap nekad menulis?

Ingat! Ini hanya tulisan ringan tentang hiburan. Bagaimana jika seorang wartawan menulis berita besar dan sangat mempengaruhi pendapat massa? Menulis berita tanpa dasar pengetahuan cukup bisa menjadi bumerang, apalagi jika pihak wartawan penulis sukar diminta pertanggung jawabannya akan tulisannya. Hal ini semakin memperkuat keyakinanku, aku jauh lebih mempercayai tulisan resensi film maupun tetek bengek perfilman dari teman blogger tukang nonton filmku dari pada resensi yang ditulis koran-koran.

Rico Marbun

Pengajar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

Publik kembali menyorot tajam Polri. Saking kerasnya, Kapolri menyatakan, citra polisi sedang diuji publik.

Sorotan tajam merupakan sesuatu yang alami bagi kepolisian. Mengapa? Karena polisi adalah birokrasi penegakan hukum yang ada langsung di tengah masyarakat (Prof Dr Satjipto Rahardjo, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia). Polisilah yang hari demi hari berurusan langsung dengan aktivitas pembersihan ”kotoran” masyarakat. Konsekuensinya, tugas polisi selalu mengandung dua hal. Kadar sensitivitas yang tinggi dan titik persinggungan yang luas dengan publik.

Tiap negara

Sorotan tajam publik yang menuding adanya mafia hukum di tubuh Polri sebenarnya tidak perlu membuat tipis telinga. Karena hampir setiap negara maju dan berkembang pernah terlibat dalam kontroversi pemberantasan mafia hukum. Australia, misalnya, tidak luput dari persoalan yang satu ini. Begitu akutnya belitan mafia hukum di tubuh kepolisian hingga akhirnya parlemen Australia tahun 1994 membentuk komisi investigatif reformasi kepolisian di New South Wales. Komisi yang diketuai seorang hakim senior, James Roland Thomson Wood, bertugas membongkar dan memberi rekomendasi solusi bagi maraknya praktik mafia hukum di tubuh kepolisian New South Wales. Kehadiran komisi investigatif diperlukan karena perilaku menyimpang itu ditengarai melibatkan para detektif senior dan perwira tinggi kepolisian.

Komisi yang lalu dikenal dengan nama Komisi Wood (Wood Commission) mampu merampungkan tugasnya setelah bekerja hampir tiga tahun (Janet Chan and David Nixon, The Politics of Police Reform, Criminology and Criminal Justice Journal, 2007).

Pintu keberhasilan mulai terbuka saat Wood pada Juni 1995 merekrut Trevor Haken, detektif senior yang bertobat sekaligus bersedia membelot dan menjadi informan bagi Komisi Wood. Trevor yang telah dibekali alat penyadap canggih diperintahkan Wood untuk menyusup dan beraktivitas seperti biasa dalam jaringan mafia hukum. Hasilnya amat mencengangkan.

Rekaman video dan audio menyuguhkan data masif adanya kegiatan mafia hukum yang sistematis dan mengakar dalam tubuh kepolisian New South Wales. Dimensi pelanggaran yang terjadi amat luas. Kegiatan mafia hukum dimulai dari penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, perlindungan terhadap jual beli narkoba, permintaan uang untuk melindungi bisnis judi dan pelacuran, penyuapan untuk menggagalkan proses penyidikan yang sedang berlangsung, fabrikasi berita acara pemeriksaan, penyuapan massal, bahkan rencana pembunuhan bagi siapa pun yang berkhianat.

Identik dengan yang telah dilakukan Mahkamah Konstitusi, Komisi Wood juga membeberkan temuan secara terbuka ke depan publik. Bisa dibayangkan apa yang terjadi saat rekaman pembicaraan dan video hasil penyadapan ditayangkan ke publik. Kemarahan dan ketidakpuasan publik atas lembaga kepolisian menyebar cepat. Kemarahan itu pula yang diakumulasi menjadi modal dasar pemicu reformasi besar-besaran di tubuh kepolisian New South Wales. Belajar dari sepak terjang komisi Wood, umumnya penggiat reformasi sektor keamanan mensyaratkan perlunya pembentukan tekanan opini publik agar mafia hukum dapat diberantas dari tubuh institusi penegak hukum. Hal ini tepat, tetapi tidak utuh.

Dua langkah strategis

Perlawanan terhadap mafia hukum tidak akan utuh bila tidak dilengkapi dua langkah utama.

Pertama, penguatan institusi penegakan hukum. Hal ini perlu dilakukan agar tekanan opini bertubi-tubi tidak mengarah pada demoralisasi. Tekanan publik perlu dilakukan agar ada pemicu perubahan yang sistematik. Namun, tekanan tanpa langkah penguatan institusi akan menghasilkan demoralisasi yang berujung pada pelemahan lembaga.

Cara utama penguatan lembaga yang harus dilakukan ialah penguatan mekanisme koreksi internal. Komisi Wood, misalnya, menekankan urgensi transparansi dan monitoring dalam setiap proses investigasi internal atas dugaan penyelewengan yang dilakukan oknum petugas.

Di tubuh Polri, Divisi Propam (Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal) yang dikomandani seorang Irjen harus menjadi ujung tombak pembersihan aktivitas mafia hukum di tubuh kepolisian. Propam harus mampu membuktikan bahwa mekanisme investigasi internal justru tidak menjadi mekanisme perlindungan atau cuci badan bagi para oknum atas nama kesetiakawanan korps. Ini berarti, mekanisme penindakan internal yang dijalankan Divisi Propam tidak boleh pandang bulu. Seberapa pun tinggi pangkat sang oknum, bila ada indikasi kuat terlibat praktik mafia hukum, mekanisme investigasi internal harus dilakukan dan dibuka seluas-luasnya.

Pengadilan

Kedua, yang sering luput dari perhatian, rekomendasi Komisi Wood tidak berhenti pada sensasi opini publik. Ini penting karena kebenaran tidak ditemukan melalui mekanisme penggiringan opini. Pengadilanlah satu-satunya lembaga tempat menyelesaikan seluruh persoalan pidana dan pembukaan kebenaran.

Seluruh oknum yang diduga terlibat harus diajukan ke pengadilan. Ini berarti demi keadilan, tidak boleh ada proses yang dihentikan karena tekanan publik dan politik. Siapa pun oknum yang diduga melakukan tindak pidana harus diproses sesuai hukum. Dalam konteks kekinian, tidak peduli apakah berasal KPK, kepolisian, maupun kejaksaan, tiap oknum petugas hukum yang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum harus diproses dalam pengadilan.

Ini menjadi penting agar masyarakat tidak berpaling pada solusi extra judicial yang justru akan mengacaukan mekanisme penegakan hukum. Kedua langkah itu mutlak diperlukan agar hiruk pikuk akhir-akhir ini memiliki penyelesaian yang jelas.

Kompas | 18 November 2009

Bayu Krisnamurthi

Wakil Menteri Pertanian

Melihat pandangan negara-negara lain terhadap Indonesia dalam pertemuan multilateral APEC di Singapura, terasa bahwa kita adalah negara yang dipandang penting dalam peta dunia.

Sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan memiliki pertumbuhan ekonomi ketiga tertinggi setelah China dan India, Indonesia dinilai penting dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi global.

Hal tersebut juga berlaku dalam bidang pertanian. Berdasarkan data statistik dunia, Indonesia adalah penghasil pertanian terbesar keenam dunia dengan nilai keluaran sekitar 60 miliar dollar Amerika Serikat (2007). Indonesia adalah produsen biji-bijian pangan (sereal) terbesar kelima dan produsen buah-buahan terbesar kesepuluh di dunia. Indonesia juga produsen beras nomor tiga di dunia setelah China dan India meski merupakan konsumen terbesar ketiga juga setelah China dan India. Sekadar menambahkan, Indonesia adalah produsen minyak sawit mentah (CPO) terbesar dunia, nomor tiga untuk karet dan kakao, nomor empat untuk kopi, dan nomor enam untuk teh.

Arti penting pertanian Indonesia itu terefleksikan dalam berbagai usaha mencari solusi persoalan global. Melalui posisi Indonesia yang kian terhormat di forum-forum internasional— ASEAN, APEC, atau G-20—peran Indonesia dapat lebih banyak tersampaikan.

Ketidakpastian iklim

Dalam ketahanan pangan dan terkait perubahan iklim, Indonesia adalah korban ketidakpastian iklim, tetapi sekaligus dapat menawarkan solusi. Ketidakpastian iklim telah menimbulkan masalah bagi ribuan petani Indonesia yang menghadapi kekeringan, kebanjiran, atau siklus iklim yang berubah-ubah.

Ketidakpastian iklim membuat produktivitas kian sulit ditingkatkan, gejolak harga kian membingungkan. Bahkan, beberapa pulau di Indonesia terancam berat abrasi air laut dan terancam tenggelam.

Namun, Indonesia juga dapat menawarkan solusi. Pertama, dengan membangun ketahanan pangan sendiri, Indonesia telah turut berkontribusi dalam ketahanan pangan global. Pengalaman krisis pangan tahun 2008 menunjukkan, ketidakstabilan pangan pada satu negara dapat memicu persoalan, bukan melalui perdagangan atau investasi, tetapi melalui informasi.

Tahun 2008, Filipina membutuhkan tambahan amat besar stok beras. Keadaan ini menyebabkan harga beras melambung tinggi, termasuk di negara-negara yang telah berswasembada beras bahkan pada negara-negara eksportir. India yang mengalami masalah penurunan produksi gula tahun 2009 juga menyebabkan kenaikan harga gula di beberapa negara. Artinya, dengan Indonesia mampu menjaga stabilitas ketahanan pangan, selain untuk kepentingan rakyat Indonesia sendiri, maka akan dapat memberi solusi—setidaknya mengurangi beban—persoalan ketahanan pangan global.

Kedua, menambah pasokan pangan tetap merupakan agenda besar di seluruh dunia. Ketersediaan lahan dan air menjadi amat penting. Indonesia masih memiliki kedua sumber daya alam penting itu. Badan Pertanahan Nasional telah mengidentifikasi lahan seluas 7,1 juta hektar yang dapat dimanfaatkan untuk perluasan areal tanaman pangan. Sebagian di antaranya dapat dibuka untuk kerja sama internasional menambah pasokan pangan pasar global, sebagian lainnya untuk penambahan pasokan pasar domestik.

Strategis

Karena itu, amat strategis langkah Presiden RI menawarkan revitalisasi industri dan pertanian—khususnya untuk gula, pupuk, daging, kedelai, dan hal-hal terkait daya saing sektor pangan—sebagai kesempatan investasi kepada para pemimpin dunia usaha di ”CEO Summit” pertemuan APEC Singapura.

Investasi di bidang-bidang itu dapat bermakna ganda, sebagai peluang yang menguntungkan serta sebagai bagian solusi ketahanan pangan global dan membangun pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih berimbang.

Hal itu harus dilakukan dengan tetap melakukan pembenahan diri ke dalam. Petani, industri, pedagang, dan semua pelaku pertanian diajak untuk lebih proaktif melakukan adaptasi dan mitigasi lingkungan.

Semua praktik keseharian yang tak ramah lingkungan harus dikurangi bersama bahkan dihilangkan. Iklim investasi terus diperbaiki sehingga memberi apresiasi lebih besar bagi ”investasi hijau”. Pemerintah akan menyambut tiap kreativitas dan inovasi petani untuk dapat lebih hemat air. Apresiasi akan diperoleh pemerintah daerah jika menerapkan kebijakan yang efektif dalam melarang pembakaran sampah atau sisa tanaman di permukiman, sawah, kebun, apalagi di hutan; dan aneka kegiatan prolingkungan lainnya. Efisiensi industri dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan akan mendapat respons positif dari konsumen.

Semua itu jelas tak dapat dilakukan sendiri. Menteri Pertanian dengan tepat melakukan pendekatan lebih terbuka kepada dunia usaha untuk membangun kerja sama sinergis. Penguatan organisasi pertanian dengan struktur baru pun akan didayagunakan untuk mengurai sumbatan kebijakan dan pelaksanaannya, sekaligus mencari terobosan bersama lintas sektor.

Semua itu diharapkan dapat kian mengaktualisasikan peran pertanian di dunia bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat; dan tidak hanya menjadi angka-angka statistik belaka.

Kompas |  18 November 2009

Khudori

Penulis Buku Ironi Negeri Beras; Peminat Sosial-Ekonomi Pertanian dan Globalisasi

Sebagai lumbung beras nasional, Pulau Jawa ada di titik amat kritis. Di satu sisi, karena ketergantungan akut semua perut warga pada beras, swasembada beras menjadi keharusan bagi siapa pun yang memerintah negeri ini.

Beras adalah pangan mahapenting di negeri berpenduduk 230 juta ini, tak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga sosial-politik. Karena itu, sejak Orde Baru hingga kini, baik harga, pasokan, maupun distribusi beras dikendalikan. Posisi Jawa menjadi penting karena memasok 56-60 persen beras nasional.

Di sisi lain, Jawa merupakan episentrum aktivitas ekonomi nasional. Sekitar 70 persen uang negeri ini berputar di Jawa (Baswir, 2003). Hal ini membuat aktivitas ekonomi di Jawa berputar bak gasing. Laju industrialisasi, transformasi ekonomi, dan jumlah penduduk yang besar membuat tekanan pada lahan menjadi panas. Pertumbuhan ekonomi mendongkrak mutu sosial-ekonomi lahan nonpertanian.

Di simpang jalan

Perkawinan antara permintaan dan rente lahan nonpertanian yang terus meningkat ini membuat tekanan pada lahan berjalan masif. Ini membuat keberadaan hutan, sawah, dan ladang ada di simpang jalan: tetap dipertahankan sebagai kawasan penyangga dan penghasil pangan atau dikonversi.

Dampak dari tekanan pada lahan itu bisa dilihat dari rutinitas banjir, longsor, dan kekeringan di sejumlah kota di Jawa. Namun, sejauh mana kondisi tutupan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) sebagai penyuplai air irigasi, khususnya terkait jaminan produksi pangan dari sawah, belum banyak diketahui. Ketersediaan informasi ini penting sebagai penanda kritis-tidaknya Pulau Jawa sebagai penyangga pangan nasional.

Hasil interpretasi citra Landsat 2006/2007 oleh Barus dan kawan-kawan (2009) menunjukkan, tutupan lahan hutan total di Jawa tinggal 14 persen, jauh dari angka ideal (30 persen) untuk menjaga lingkungan fisik dan areal sawah. Dari 156 DAS di Jawa, hanya 10 DAS (6,4 persen) yang punya tutupan luas hutan lebih dari 30 persen, bahkan 50 DAS (32 persen) di antaranya tutupan hutannya nol persen. Akibatnya, sebagian besar sub-DAS di Jawa berpotensi besar dilanda banjir/longsor rutin. Air hujan yang seharusnya bisa mengisi air tanah dan pelan-pelan dialirkan karena adanya tutupan hutan, berubah menjadi air limpasan permukaan, yang tidak saja mubazir, tetapi juga menjadi menggerus lapisan subur tanah.

Menurut Barus dkk, dari empat kelas daerah rawan longsor (1-4, dari rendah/tidak ada sampai besar), kategori kelas tiga menempati rerata 80 persen dari tiap sub-DAS dan kelas 4 menempati areal 10 persen.

Dari empat kelas daerah rawan banjir, kategori kelas tiga mempunyai rerata 65 persen dari tiap sub-DAS, dan kelas empat sekitar 20 persen. Berpijak dari kombinasi ketiga kondisi itu—DAS kritis, rawan banjir, dan rawan longsor—sebenarnya lingkungan fisik di Jawa sudah rusak/kritis.

Apabila musim hujan, sebagian besar sawah akan banjir dan longsor. Sebaliknya, sawah akan kekeringan pada musim kemarau. Rutinitas banjir dan longsor akan membuat padi puso, DAS dan jaringan irigasi rusak. Padi adalah tanaman rakus air. Tanpa ketersediaan air memadai, produksi padi ada di zona bahaya. Banjir, longsor, dan kekeringan akan mengancam eksistensi Jawa sebagai lumbung padi nasional.

Jawa, basis produksi beras

Untuk mempertahankan Jawa sebagai basis produksi beras, harus dilakukan aneka langkah cepat dan simultan.

Pertama, menetapkan zonasi agroekologi sawah. Konsep pewilayahan ini didasari kenyataan, tiap tanaman memiliki perbedaan tingkat kesesuaian lahan. Dari zonasi agroekologi sawah oleh Nurwadjedi (2009), luas sawah mencapai 2,87 juta hektar (40 persen) dari 7,16 juta hektar kawasan budidaya di Jawa. Sebagian besar (93 persen) sawah itu berjenis tanah fluvial dan volkanik yang amat subur dibandingkan dengan tanah di luar Jawa, dengan kondisi irigasi beragam (dari teknis hingga tadah hujan). Dengan penetapan ini, sawah dalam zonasi harus dilindungi eksistensinya.

Penetapan dan perlindungan lahan ini merupakan amanat UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ditetapkan 16 September 2009. Melalui UU ini, kawasan dan lahan pertanian pangan ditetapkan (jangka panjang, menengah, dan tahunan) lewat perencanaan kabupaten/kota, provinsi, dan nasional (Pasal 11-17).

Keberadaan kawasan dan lahan dilindungi hanya bisa dikonversi untuk kepentingan umum. Itu pun dengan syarat mahaberat (Pasal 44-46): didahului kajian kelayakan dan rencana alih fungsi, pembebasan kepemilikan, dan ada lahan pengganti 1-3 kali yang dikonversi plus infrastruktur. Siapa yang melakukan alih fungsi lahan yang dilindungi bisa dipidana 2-7 tahun dan denda Rp 1 miliar-Rp 7 miliar. Pidana ditambah jika pelakunya pejabat (Pasal 72-74).

Kedua, segera dilakukan rehabilitasi tutupan lahan hutan, menekan laju degradasi lahan dan bencana banjir. Terkait ini, penerapan pengelolaan sumber daya air terpadu dan prinsip hilir membayar hulu tidak bisa ditunda-tunda. Karakteristik air terkait daerah hulu-hilir. Konsekuensinya, batas hidrologis tidak selalu identik dengan batas administratif.

Pengelolaan sumber daya air harus menimbang kesatuan hidrologis sebagai satu kesatuan wilayah. Ini penting karena DAS- DAS besar di Jawa, seperti DAS Solo, Ciliwung, dan Citanduy, bersifat lintas provinsi dan melewati puluhan kabupaten/kota. Daerah hilir sebagai pengguna (irigasi, PAM) harus memberi insentif hulu untuk melakukan usaha konservasi dan rehabilitasi. Tanpa dua langkah ini, degradasi sawah terus berlangsung. Jika itu terjadi, lumbung beras Jawa tinggal cerita.

Kompas |  18 November 2009