Manusia adalah mesin penghancur diri sendiri yang terbaik. Inilah pelajaran dari sejarah manusia yang manusia sendiri tampak keberatan menerimanya.

Namun, kenyataan lebih banyak membuktikan itu. Berbagai peradaban dunia pupus dan lenyap karena ulah manusia. Bahkan, berbagai bencana alam pelenyap peradaban itu dicari sebab atau mendapatrasionalisasi dati kedegilan makhluk berakal yang membanguin peradaban sendiri.

Tampaknya, itulah yang belakangan kita hadapi. Terkuaknya rekaman pembicaraan yang membongkar drama rekayasa hukum untuk memangkas KPK dan menahan dua komisariatnya seperti banyak puncak gunung kekeliruan peradaban manusia Indonesia. Sedikitnya ada tiga alasan.

Pertama, bila rekaman itu sah dan benar, ia tak hanya membuktikan bagaimana selama ini sistem dan dunia hukum di Indonesia berlangsung lewat transaksi politik dan ekonomi. Kenyataan yang tak hanya menghina dan mengkhianati tujuan dan filosofi dasar dibangunnya sistem hukum, tetapi juga publik sebagai subyek dan obyek hukum itu sendiri.

Kedua, kekeliruan mendasar itu selain menjadi refleksi bagi praksis kehidupan di segmen vital lain – ekonomi, politik, sosial, keamanan, dan lainnya – menunjukkan bagaimana realitas hidup ini dibangun melalui rekayasa semiotik yang menyembunyikan fakta sebenarnya di balik aneka lapisan makna berita-berita yang kita konsumsi tiap hari pada berita utama aneka media massa.

Tragisnya, aneka lapisan tanda (semeio) yang tersembunyi itu tidak membawa kita pada makna yang lebih substansial dan kontemplatif, tetapi tidak lebih dari bongkaran kekerasan kekerasan dan kejahatan manusia yang kian mengerikan. Pengungkapan “kebenaran” melalui rekaman itu memberi lentera bagi pemahaman semiotik publik, tentang permainan keangkaraan apalagi yang masih tersembunyi dalam proses kenegaraan lainnya.

Kesadaran ini seharusnya membyka kita pada kekeliruan di tahap ketiga, di mana manusia Indonesia ternyata adalah pihak yang paling bertanggung jawab pada realitas semiotik yang gelap itu. Bila di permukaan (penanda pertama) manusia tampak cukup ideal dengan produk kulturalnya (seperti regulasi, UU, sistem, dan sebagainya), di lapisan makna berikutnya kita mendapati manusia yang sama, yang ternyata menjadi pengkhianat dan perusak utama produk kultural itu.

Tradisi dua milenia

Akan mencemaskan, bahkan mengerikan, bila pola yang sama ternyata tak berhenti di kalangan elite atau pengambil kebijakan (yang dipercaya dan mendapat fasilitas rakyat), tetapi juga berlangsung di berbagai lembaga lain, secara horizontal maupun vertikal. Di tempat yang bisa jadi kita menemukan diri ada di sotu sebagai pelaku. Inikah karakter dasar kita, sebagai manusia dan bangsa Indonesia ?

Kemungkinan jawaban untuk pertanyaan itu tidak dapat berbentuk pilihan ganda karena semua pilihan dapat benar. Jawaban lebih komprehensif berbentuk esaik, yang melukiskan aneka potensi dasar dari kultur masyarakat/manusia kepulauan yang amat fleksibel dan plastis. Ia bisa positif jika tuntutan dan kondisinya kondusif. Bisa pula bias dan deviatif bila ada keadaan negatif mendesak atau memaksa. Inilah kreativitas, yang selalu memiliki dua wajah (ambigu).

Maka, hal lebih krusial ketimbang tiga alasan kekeliruan adab itu adalah sebuah penegasan perlunya sebuah fondasi (sebuah sistem) nilai yang adekuat untuk mengereksi bangunan kehidupan (modern) yang megah. Dalam arti praktis, material, dan institusional. Dan penegasan ini secara wajar menggiring kita pada kebutuhan akan landasan kebudayaan yang harus dikonstruksi lebih dulu – dengan arsitektur yang kuat – sebagai fondasi gedung megah di atasnya. Bila tidak ingin, aneka bangunan hebat itu (misal sistem ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya) rapuh dan rentan pada setiap guncangan pada dimensi apa pun.

Manusia komunal

Saya hanya hendak menyebutkan satu saja dari khazanah tradisi luar biasa itu, yaitu kesadaran manusia kepulauan ini, yang berlaku dalam tradisi di etnik atau subetnik mana pun di seluruh Nusantara, tentang keberadaan dirinya tidak sebagai individu bebas – secara idealis dan relistis – sebagaimana dipahami oleh perikehidupan material-pragmatis saat ini.

Namun, keberadaan itu selalu ada dalam ruang tertentu, dalam waktu tertentu, dalam konteks tertenti : konteks yang mengartikulasi kepentingan komunitas, dalam konteks komunalnya. Manusia adalah individu yang komunal. Demikianlah ekspresi dasar semua lapangan kebudayaan kiota : hidup sosial, ekonomi, artistik, hukum, dan seterusnya.

Apa pun yang dilakukan harus dalam referensi kepentingan komunal sehingga tanpa perlu diminta pertanggungjawabannya, seseorang akan menempatkan publik dalam modus dan tiap aksi eksistensialnya. Di sini publik, yang selalu diingkari, kembali mendapatkan jati dirinya. Dan penyimpangan, apa pun bentuk, tujuan atau maqam-nya, akan mendapat sanksi. Bahkan, sebelum publik atau hukum menjatuhkan dakwaannya.

Maka, di mana lagu peluang elite atau pengambil kebijakan menafikan peran kebudayaan dalam perikehidupan kita berbangsa dan bernegara ? Argumentasi dalam berbagai cara dan fakta, dan puluhan kali saya suarakan, di tengah ketidakpedulian yang ajek di kalangan mereka.

Sumber  :

Kekeliruan Adab Kita, Radhar Panca Dahana | Sastrawan
Kompas, 05.11.2009

Tidak ada yang lebih jahat ketimbang penegakan hukum tanpa keadilan. Hukum tanpa keadilan ibarat tubuh tak bernyawa. Pasal-pasal pada secarik kertas tidak bermakna apa-apa. Pasal-pasal mati.

Patut dicatat, keadilan lebih dari sekadar nyawa bagi dokumen hukum. Institusi penegak hukum pun sepatutnya bernyawakan keadilan. Semua proses yang terjadi pada institusi itu harus bernapaskan keadilan. Proses yang terjadi bukan sekadar memenuhi proseduralitas dan formalitas legal. Kita harus berani mengatakan ini. Formalitas dan proseduralitas legal sekadar sarana bagi keadilan. Apabila sarana itu dipakai untuk melukai rasa keadilan, tidak ada pilihan lain : keputusan politik dijatuhkan berdasar doktrin kedaruratan.

Luka keadilan

Di negeri ini keadilan dilukai berkali-kali. Kriminalisasi KPK baru pemanasan saja. Belum lagi kasus itu terselesaikan, pers mendapat perlakuan sama. Dua unsur pimpinan redaksi dipanggil berdasar laporan pencemaran nama baik oleh Anggodo Widjojo. Sosok satu ini sepertinya berkeliaran di ruang hampa hukum, ikut mengendalikan hukum tanpa dia terjerat hukum.

Dari dua peristiwa itu, kita saksikan luka keadilan lain. Minah, seorang ibu tua, dikenai hukuman percobaan akibat mengambil tiga buah kakao untuk dijadikan bibit. Rasa keadilan kembali terkoyak. Sang hakim tahu, dia memutus berdasar hukum tertulis, bukan rasa keadilan. Dia menjadi hamba secarik kertas, bukan dewi keadilan yang mulia dan sublim.

Compang-camping praktik penegakan hukum berujung pada ketidakpercayaan publik. Ini fatal. Ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum dipicu absennya keadilan sebagai prinsip dasar sebuah tertib sosial. Keadilan adalah prinsip hidup bersama dalam sebuah tertib sosial bernama negara. Keadilan adalah maksud suci kelahiran negara itu sendiri. Jika maksud suci itu dikhianati aparat negara, alasan keberadaan negara bisa jadi tak ada lagi. Maka, perilaku institusional yang melukai keadilan dapat berakibat hilangnya tertib sosial, bernama negara.

Mungkin hal itu terdengar radikal. Namun, imajinasi kita harus dapat menerobos rezim aktualitas guna menemukan alasan politik. Apalagi kita sudah diingatkan filsuf Prancis, Louis Althusser. Rezim boleh berganti, tetapi aparat ideologis dan represif negara bergeming. Reformasi boleh berjalan lama, tetapi pengkhianatan terhadap keadilan berulang kali dilakukan tanpa punitas. Institusi penegak hukum tetap sama. Itu adalah alat kekuasaan untuk mengamankan diri secara ideologis dan represif dengan memutarbalikkan rasa keadilan masyarakat.

Lalu apa ?

Luka keadilan amat sulit disembuhkan. Politik pencitraan pasti tumpul saat berhadapan dengan rakyat yang terluka rasa keadilannya. Tim 8 sudah selesai bekerja. Rekomendasinya amat komprehensif dan untuk sementara meredam amuk politik rakyat. Namun, kita semua masih berharap, Presiden akan bertindak. Jika tidak (bertindak) dan pasif, dapat membuat kredibilitas Tim 8 rusak. Tim 8 akan dipersepsi rakyat sebagai bagian politik pencitraan.

Luka keadilan sudah cukup dalam. Kita ada di pengujung gerakan sosial yang masif. Rakyat bukan anak kecil yang terdiam setelag diberi baju baru. Hampir di semua media, rakyat yang anonim menjadi subyek lugas dan beridentitas. Rakyat bukan lagi ruang kosong dalam demokrasi. Dia muncul nyata di berbagai forum publik. Rakyat yang nyata memiliki kekuatan yang tidak kalah nyatanya.

Kita sudah menyaksikan bagaimana kriminalisasi tidak hany menyentuh pejabat negara atau pimpinan media. Ketidakadilan sudah dirasakan rakyat jelata bernama Minah. Minah lebih mudah dijadikan ikon guna mengidentifikasikan diri. Kejelataan Minah mampu memompa solidaritas dalam skala besar yang (dapat saja) memiliki konsekuensi politik serius.

Dalam kondisi abnormal seperti ini bukan saatnya berdebat tentang hukum tata negara. Konstitusi adalah dokumen yang dihidupkan keadilan. Konstitusi adalah sarana, bukan keadilan itu sendiri. Kehendak politik yang menciptakan konstitusi harus diperhatikan. Apa kehendak politik itu ? Kehendak politik adalah penciptaan sebuah tertib sosial berkeadilan. Kekuasaan terikat pada kehendak politik itu, bukan pasal-pasal mati konstitusi.

Saat keadulan terluka, kekuasaan dapat mengambil bentuk mistisnya. Kekuasaan eksekutif dapat melepas iktanan konstitusionalnya saat keadilan dalam bahaya. Presiden dapat melepaskan diri dari batas-batas konstitusional dan melakukan intervensi yang diperlukan atas yudikatif. Dengan demikian, Presiden melakukan dua hal sekaligus. Pertama, mengembalikan kepercayaan rakyat. Kedua, meletakkan batu pertama reformasi institusi penegak hukum. Intervensi yudikatif adalah langkah kongkret pertama dalam upaya pemberantasan mafia peradilan.

Presiden Soekarno keras menerabas prinsip Trias Politica saat membubarkan konstituante. Dekrot Presiden 5 Juli 1959 memang menjadi perdebatan hukum tata negara tanpa henti. Namun, dekrit itu, tak dapat disangkal, adalah monumen politik yang menunjukkan kepekaan dan ketegasan Presiden terhadao abnormalitas politik yang sedang terjadi.

Presiden memang tidak perlu bertindak sejauh itu, cukup melakukan dua hal. Pertama, memberhentikan proses hukum Bibit-Chandra. Ledua, mencopot pejabat yang terlibat persekongkolan jahat itu. Setelah itu, proses reformasi institusional berkelanjutan dilakukan. Tanpa itu semua, pemerintahan akan dihantui ketidakpercayaan rakyat yang kian menggumpal. Keadilan mungkin buta, tetapi dia dapat melihat di kegelapan.

Sumber   :

Hukum Tanpa Detak Keadilan, Donny Gahral Adian | Dosen Filsafat Hukum UI
Kompas, 23.11.2009

Bagi satu miliar orang di seluruh dunia, upaya sehari-hari untuk bercocok tanam, membeli, atau menjual makanan merupakan perjuangan hidup dan mati.

Coba tengok. Seorang perempuan petani di suatu desa terpencil, bangun dini hari, berjalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan air. Jika kekeringan, bencana, atau hama tidak menghancurkan panen, ia dapat mengumpulkan cukup pangan untuk memberi makan keluarganya dan mungkin memiliki kelebihannya (untuk) dijual. Namun, tidak ada jalan menuju pasar terdekat dan tidak seorang pun mampu membeli. Lain halnya dengan kehidupan seorang pemuda yang tinggal di kota besar, sekitar 150 kilometer dari desa petani itu. Ia mempunyai pekerjaan dengan bayaran sangat kecil.

Si perempuan punya pangan untuk dijual, si pemuda ingin membelinya. Namun, transaksi sederhana itu tidak dapat dilakukan karena ada kekuatan kompleks di luar kendali mereka.

Kelaparan global

Mengatasi kelaparan global menjadi inti “ketahanan pangan” – memberdayakan para petani untuk menanam benih dan memanen tanaman pangan dalam jumlah besar, memelihara ternak, atau menangkap ikan – dan menjamin bahwa pangan yang dihasilkan dapat dijangkau oleh mereka yang membutuhkan.

Ketahanan pangan merupakan perpaduan berbagai isu : musim kemarau dan banjir akibat perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada harga pangan, dan kenaikan harga minyak yang menyebabkan melonjaknya biaya transportasi.

Ketahanan pangan tidak hanya terkait pangan, tetapi lebih merupakan masalah keamanan. Kelaparan kronis merupakan ancaman terhadap stabilitas pemerintahan, masyarakat, dan wilayah perbatasan.

Masyarakat yang lapar atau menderita gizi buruk tidak memiliki pendapatan, pun tidak mampu merawat keluarganya, hidup tanpa harapan dan keputusasaan. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan, konflik, bahkan kekerasan. Sejak 2007, telah terjadi huru-hara di lebih dari 60 negara akibat masalah pangan.

Kegagalan pertanian di banyak negara memengaruhi perekonomian global. Pertanian adalah sumber pendapatan utama atau satu-satunya bagi lebih dari tiga perempat kaum miskin dunia. Ketika setiap hari banyak manusia bekerja keras tetapi tetap tak bisa menghidupi keluarganya, seluruh dunia merugi.

Pemerintahan Barack Obama memandang kelaparan kronis sebagai prioritas utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS). Negara-negara lain bergabung bersama AS dalam upaya ini. Negara-negara industri utama telah menjanjikan lebih dari 22 miliar dollar AS selama tiga tahun untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang menjadikan bidang pertanian sebagai ujung tombak. Pada 26 September lalu, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan saya bersama-sama menyelenggarakan pertemuan para pemimpin lebih dari 130 negara untuk menggalang dukungan internasional.

Pendekatan kami merujuk pengalaman. Kita telah menghabiskan banyak waktu dan uang untuk proyek-proyek pembangunan yang belum menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati untuk jangka panjang. Namun, kita telah belajar dari berbagai upaya ini. Kita tahu, strategi paling efektif berasal dari orang-orang yang paling delat dengan masalah, bukan pemerintah atau lembaga asing yang berada ribuan mil jauhnya.

Ketahanan pangan

Berdasarkan pemikiran itu, prakarsa ketahanan pangan kami diarahkan pada lima prinsip.

Pertama, tidak ada satu model pertanian pun yang cocok untuk semua kalangan. Kami akan bekerja dengan negara mitra untuk menciptakan dan menerapkan sesuai rencana mereka.

Kedua, menyikapi penyebab dasar kelaparan dengan berinvestasi dalam segala hal, mulai benih yang lebih baik sampai melindungi petani. Mengangkat kemampuan dan ketahanan perempuan, yang menjadi mayoritas petani dua.

Ketiga, penekanan koordinasi pada tingkat negara, kawasan, dan hlobal, karena tidak satu entitas pun yang mampu menghapus kelapatan sendiri.

Keempat, mendukung institusi multilateral, yang memiliki  jangkauan dan sumber daya yang melebihi negara mana pun.

Kelima dan terakhir, kami menjanjikan komitmen jangka panjang yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, kami akan menyiapkan berbagai perangkat pengawasan dan evaluasi sehingga masyarakat luas dapat melihat apa yang kami lakukan.

Upaya memimpin pengembangan pertanian akan melengkapi komitmen kami dalam penyediaan bantuan pangan untuk keadaan darurat, saat tragedi dan bencana terjadi, seperti yang saat ini sedang terjadi di Afrika Timur, di mana kemarau, gagal panen, dan perang saudara telah menyebabkan krisis kemanusiaan.

Meremajakan kembali pertanian dunia bukanlah hal mudah. Pada kenyataannya, hal ini adalah usaha diplomasi dan pembangunan yang paling ambisius dan komprehensif dari yang pernah dilakukan. Namun, kami yakin, hal ini dapat dilaksanakan. Jika kami berhasil, akan tercapailah masa depan yang lebih sejahtera dan damai bagi kita bersama.

Sumber  :

Ketahanan Pangan dan Kelaparan Global | Hillary Rodham Clinton, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat
Kompas, 16.10.2009

Perlakuan terhadap pengusaha mikro pada pemerintahan mendatang membutuhkan pendekatan finansial khusus. Mereka tidak dapat disamakan dengan usaha kecil dan menegah karena umumnya persyaratan perbankan sulit dijangkau oleh jutaan pengusaha mikro.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sandiaga S Uno mengemukakan ringkasan “ Roadmap Pengembangan UMKM dan Koperasi “ di Jakarta (17/9).

Sehari sebelumnya, roadmap atau peta jalan yang diharapkan dijadikan acuan pemerintahan baru mendatang diserahkan kepada Ketua Umum Kadin Indonesia dan tim pengkaji untuk disusun secara komprehensif baik visi, misi maupun rencana aksinya. Peta jalan ini merupakan kajian atas berbagai masukan dari pelaku usaha ataupun pengamat ekonomi serta perbankan.

Sandiaga menjelaskan, jumlah usaha mikro di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencapai 50,7 juta unit atau 98,9 persen dari seluruh unit UMKM. Sementara itu, usaha kecil mencapai sekitar 520.220 (1,01 persen), usaha menengah 39.660 (0,08 persen), dan usaha besar 4.370 (0,01 persen).

“ Pemerintahan baru haruslah mengupayakan ‘kenaikan kelas’ dari seluruh unit usaha tersebut. Pengusaha mikro harus bisa naik menjadi pengusaha kecil, begitu juga pengusaha kecil harus naik ke pengusaha menengah. Lalu, pengusaha menengah harus naik ke pengusaha besar, “ ujarnya.

Menurut Sandiaga, selama ini pemerintah salah kaprah dalam membantu usaha mikro melalui pendekatan pembiayaan kredit mikro. Mekanisme perbankan selalu dipakai untuk melayani usaha mikro atau pemerintaj sudah mempersepsikan usaha mikro dengan subsubsidi sebagai bantuan untuk usaha mikro.

Sejumlah departemen sudah mengarahkan perhatian pada usaha mikro. Namun, pendekatannya masih menggunakan mekanisme subsidi dan melibatkan perbankan. Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro sendiri gagal dalam setiap pengkajiannya.

Pemisahan tegas

Dalam peta jalan, Kadin menilai perlu memisahkan kebijakan secara tegas antara usaha mikro dan usaha kecil-menengah. Usaha mikro memerlukan kebijakan pemberdayaan dan akses pada kredit mikro, sedangkan usaha kecil dan menengah lebih pada peningkatan kapasitas.

Dalam konsepnya, Kadin ingin mengupayakan pembiayaan usaha mikro didekati dengan cara memberikan kredit terlebih dahulu dengan mencermati berbagai keunggulan usaha mikro. Jadi, pelaku usaha mikro memiliki peluang mengembangkan usaha menjadi pengusaha kecil atau menengah.

Menurut Sandiaga, pendekatan ini pun berbeda dengan koperasi simpan pinjam. Kalau koperasi simpan pinjam, orang harus menabung dahulu, baru kemudian diperbolehkan meminjam uang untuk modal usaha.

Ketua Yayasan Bina Swasaya Bambang Ismawan mengatakan, : Sangat besarnya jumlah usaha mikro semestinya menjadi kesadaran bersama, khususnya pemerintah, untuk meningkatkan kelas usaha mikro. Jadi, sah-sah saja dibentuk lembaga baru pada pemerintahan mendatang.:

Menurut Bambang, permodalan usaha mikro terus tergerus inflasi. Peran pemerintah sangatlah dibutuhkan.

Sumber  :

Bedakan Usaha Mikro – Kompas, 18.09.2009

Pemerintah diharapkan lebih fokus dalam menetapkan kebijakan pembangunan industri. Industri berbasis pertanian dan energi seharusnya menjadi perhatian. Selain itu, empat dari 10 kluster industri unggulan harus dijadikan pendorong pertumbuhan ekonomi.

Demikian yang tercantum dalam Visi 2030 dan peta arah (roadmap) pembangunan industri 2010 – 2015 yang telah disusun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Rekomendasi itu disampaikan kepada para pemimpin media masa di Jakarta, Selasa (15/9), untuk mendapatkan masukan.

Empat kluster yang dijadikan pendorong pertumbuhan itu adalah industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil serta alas kaki, industri elektronik, serta industri alat angkut dan komponen otomotif.

Menurut pengamat ekonomi Faisal Basri, perekonomian Indonesia sudah berada pada fase deindustrialisasi. Peran industri manufaktur mencapainya pada 2001 dengan kontribusi 27,7 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Namun, sejak saat itu peran industri manufaktur terus menurun, hingga pada 2007 hanya 27,1 persen dari PDB. Namun, pada 2008 kembali meningkat menjadi 27,9 persen.

Sektor industri manufaktur, kata Faisal, biasanya mengalami penurunan setelah mencapai 35 persen dari PDB. Penurunan prematur akan membawa implikasi pada penyerapan tenaga kerja.

“ Industri tidak berkembang karena tidak ada investasi dan tidak ada sokongan likuiditas, “ kata Faisal.

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Riset, dan Teknologi Rachmat Gobel, pertumbuhan ekonomi 4 – 5 persen dan stabilitas politik saat ini seharusnya bisa menjadi modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pasar potensial

Menanggapi industri alat angkut yang termasuk dalam empat kluster industri yang seharusnya menjadi pendorong perekonomian, Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor Joko Trisanyoto menyatakan, industri alat angkut hanya dapat berkembang bila diperkuat industri komponen.

“ Saya melihat industri komponen dalam negeri masih semu karena bahan bakunya masih impor, “ ujar Joko.

Situasinya berbeda dengan industri makanan dan minuman yang setiap tahun selalu menunjukkan pertumbuhan. “ Industri makanan dan minuman selalu tumbuh karena ada penopangnya sekitar Rp 1.000 triliun. Ini karena diversifikasi pangan terus terjadi, begitu harga bahan pangan naik, “ kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Thomas Darmawan.

Sementara industri tekstil, kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismi, menghadapi serangan barang selundupan. “ Belum tuntas, industri terancam lagi dengan rencana kenaikan tarif dasar listrik, “ ujarnya.

Menurut Redaktur Pelaksana Metro TV Suryopranoto, dibutuhkan pembenahan yang komprehensif di sektor industri.

Adapun Wakil Pemimpin Umum Bisnis Indonesia Ahmad Djauhar menilai, visi industri dari masa ke masa hanya mengikuti selera pejabatnya. Tidak pernah ada rancangan besarnya.

Menanggapi peta industri yang disusun Kadin, Wakil Redaktur Pelaksana Kompas Andi Suruji mengingatkan, semestinya roadmap yang disusun Kadin memiliki komparasi dengan industri di luar negeri agar bisa menjadi pijakan untuk menentukan posisi industri Indonesia di tengah percaturan dunia. “ Kadin juga perlu pnya tim komitmen untuk menggiring implementasi roadmap ini, “ ujarnya.

Pengamat ekonomi Indef Iman Sugema meminta Kadin jujur pada rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kadin sendiri. “ Tidak bisa hanya meminta sejumlah keinginan pada pemerintah. Saya memahami, problem dalam menentukan kebijakan adalah sinkronisasi antara industrialis dan pandangan tentang pengembangan industri, “ ujar Iman.

Sumber  :

Pemerintah Harus Fokus – Kompas, 16.09.2009
Grafik : Bestari

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.  (Pasal 28F UUD 1945)

Kutipan di atas menegaskan, sebagai negara demokrasi, memperoleh informasi merupakan hak asasi dan hak konstitusional yang melekat kepada rakyat, baik sebagai warga negara maupun sebagai pribadi.

Berdasarkan paradigma itu, informasi pada dasarnya terbuka, kecuali berkaitan dengan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, keamanan nasional, dan ketertiban umum.

Berkenaan dengan masalah keamanan nasional, negara harus menjamin kebijakan pengecualian terhadap akses informasi publik harus berdasarkan regulasi yang jelas, serta sungguh-sungguh diperlukan untuk mengamankan kepentingan nasional terhadap ancaman yang sangat serius. Pembatasan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Namun, landasan pemikiran itu tampaknya tidak menjiwai ketentuan-ketentuan dalam RUU Rahasia Negara sehingga, meskipun nantinya disahkan, kontroversi UU Rahasia Negara akan terus berlanjut.

Masyarakat menilai UU Rahasia Negara sarat dengan beberapa kelemahan. Pertama, proses penyusunan tidak disertai kajian akademik yang komprehensif dan mendalam sehingga kabur dalam menentukan jenis, definisi, dan kategorisasi manajemen rahasia negara.

Kedua, banyak ketentuan bertabrakan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Pers, dan Undang-Undang HAM.

Ketiga, menutup akses publik melakukan kontrol terhadap negara serta memandulkan kebebasan pers, berpotensi pelanggaran dan menghambat penuntasan kasus HAM.

Keempat, menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia karena pejabat negara dapat mengategorikan informasi publik dalam ranah rahasia negara.

Kelima, rentan disalahdunakan melindungi pejabat pemerintah dari perbuatan korup.

Keenam, tidak mengatur pengecualian yang sangat diperlukan dalam kondisi tertentu, misalnya untuk mengungkapkan kejahatan HAM, terorisme, megakorupsi, dan sebagainya. Sebab, membuka akses kepada informasi rahasia secara terbatas sangat penting demi kepentingan masyarakat luas.

Dukung penguasa

Lolosnya UU Rahasia Negara tidak dapat dilepaskan dari menguatnya gejala kecenderungan perilaku politik parpol yang semakin menggantungkan eksistensinya pada negara. Persaingan ketat dan pertarungan yang keras di ranah elektoral tidak menyisakan kompetisi ideologis atau cita-cita besar di domain parlemen. Mereka secara beramai-ramai berprilaku kolektif, berkerumun, dan saling mendukung untuk menikmati manisnya madu kekuasaan negara.

Manifestasinya, kecenderungan merapatkan semua partai politik pascakemenangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada pemilu presiden yang baru lalu. Perkembangan demokrasi menjadi kurang sehat karena tidak ada parpol yang secara efektif dan konstruktif bersedia menjadi “lawan” bertanding penguasa.

Seharusnya para elite politik dapat belajar dari pengalaman pahit, hidup dalam rezim negara yang tertutup, seperti dipraktikkan oleh Orde Baru. Negara selama tiga puluh tahun tidak hanya memonopoli kekuasaan tetapi mendominasi secara mutlak tafsir landasan hidup bersama.

Kepentingan politik penguasa menjadi kebenaran bagi negara. Semua regulasi bernegara harus tunduk kepada kepentingan politik penguasa. Atas nama negara dan stabilitas politik dan keamanan, negara nyaris dibenarkan berbuat apa saja.

Siapa pun yang berani berbeda pendapat dengan negara harus menghadapi tekanan kekuasaan, baik berupa intimidasi maupun kekerasan senjata. Kepentingan jahat, kolutif, dan manipulasi kekuasaan disembunyikan atas nama kepentingan negara. Sistem politik hanya menjadi Negara Rahasia yang penuh misteri teka-teki, serba gelap, dan menakutkan.

Masyarakat sebenarnya sangat memahami, bahkan mendukung, urgensi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat. Upaya itu adalah sebuah keniscayaan. Namun, hal itu tidak harus dilakukan dengan menyusun UU Rahasia Negara yang dalam perspektif demokratis justru melemahkan negara.

Kewaspadaan terhadap kecanggihan ancaman asing yang mengganggu keamanan nasional lebih bijak kalau dilakukan dengan menyusun strategi pengembangan teknologi yang serius agar mampu menandingi sofistikasi kekuatan asing yang mengancam kepentingan nasional.

Oleh sebab itu, dalam menyikapi UU Rahasia Negara, segenap komponen masyarakat harus tetap berjuang agar UU tersebut tidak mematikan rezim transparansi yang menjadi dasar kehidupan demokrasi.

Masyarakat harus melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif, terutama menyisir ketentuan-ketentuan dalam UU Rahasia Negara yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tumpang tindihnya dengan UU lainnya. Bahan pemikiran tersebut dipergunakan untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Masyarakat sangat berharap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir tunggal UUD 1945 dapat mengoreksi pasal-pasal dalam UU Rahasia Negara.

Sumber  :

Rahasia Negara, Negara Rahasia – J Kristiadi
Kompas, 15.09.2009

Menurut kesan kita, rakyat Indonesia dewasa ini menerima apa yang ditegaskan Presiden SBY dalam orasi akseptasinya sebagai presiden terpilih.

Yang kita maksudkan adalah ajakan Presiden terpilih agar rakyat dan semua pihak bersatu. Ng Bersatu melanjutkan bersama membangun kehidupan bangsa dan negara yang semakin maju, adil, dan sejahtera. Kita bersyukur atas sikap politik rakyat yang makin dewasa itu.

Sambil melanjutkan sisa waktu pemerintahannya, Presiden dan Wakil Presiden terpilih kini menyusun kabinet. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Presiden lewat keterangannya “anggota kabinet mendatang berisi orang yang kompeten, bersih, jujur, dan penuh dedikasi dari mana pun asalnya.” Karena keunggulan kemenangannya dalam pemilu presiden dan legislatif, ruang gerak itu dimungkinkan.

Persoalan poltik, ekonomi, dan sosial yang kita hadapi, termasuk berkecamuknya krisis ekonomi dunia, menggarisbawahi perlunya komitmen itu. Kita memang harus memprioritaskan persoalan mendesak yang berhubungan dengan kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang, papan, dan lapangan kerja. Namun, kita juga tak dapat mengabaikan hasrat bangsa yang kita rasakan bersama, yakni hasrat untuk kebangkitan dan kemajuan yang kini sedang diselenggarakan bangsa Asia seperti India, Cina, Vietnam. Kita memiliki potensi alam maupun manusia.

Di tangan kemauan, kemampuan, dan komitmen rakyatlah modal bagi langkah bersejarah itu. Untuk itu pula, kita membangun dan menyelenggarakan perikehidupan demokrasi. Namun, juga dalam kerangka kesadaran, hasrat, dan tekad itu, posisi dan peran pemerintah diperlukan. Dalam konteks itulah, kita dewasa ini menempatkan posisi dan peran pemerintah. Konteks itu pula yang merupakan kerangka referensi tatkala Presiden terpilih menyusun kabinet baru. Tampak dan terasa dimensi historisnya.

Kualifikasi calon anggota kabinet yang oleh Presiden terpilih tersebut sebagai “kompeten, bersih, jujur, dan penuh dedikasi” memiliki makna lebih besar dan lebih komprehensif jika sekaligus dikaitkan dengan hadirnya momentum kebersamaan rakyat untuk bangkit dan membuat langkah bersejarah.

Demikian kualifikasi anggota kabinet baru itu sekaligus juga dikaitkan dan ditempatkan dengan hadirnya momentum kembangkitan bangsa dan negara di kawasan Asia dan Asia Tenggara. Tentu, kita pun maklum kemampuan dan komitmen kualitatif itu harus diterjemahkan sebagai kemauan dan kemampuan praktis dan nyata. Kriteria calon menteri yang utama adalah kompetensi, kejujuran, dedikasi, karakter. Bisa kita pahami jika asal menteri merupakan salah satu pertimbangan. Namun, tanpa menomorduakan karakter, kemampuan, dan dedikasinya.

Bisa kita tangkap berbagai indikatornya, pemerintah baru tidak lepas dari hadirnya komitmen dan semangat memberikan yang terbaik dan optimal. Kita sambut kemauan dan komitmen pemerintah baru itu dengan kontribusi kritis yang konstruktif.

Sumber  :

Tajuk Rencana, Konteks Kabinet Baru – Kompas, 24.08.2009

Tragedi itu datang lagi. Setelah empat tahun Indonesia sepi bom, Jumat (17/7), parateroris kembali berulah, menyasar Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton.

Bom itu tidak hanya mengguncang rasa aman, tetapi juga menunjukan Indonesia belum aman dan bebas dari teroris.

Teroris dan bom bunuh diri harus dicegah, diusut, dan dihentikan. Latar belakang diurai agar teror serupa bisa dicegah. Jika pemberantasan hanya di tingkat permukaan, membuat polituk kambing hitam, dan mentradisikan politik generalisasi terhadap terorisme, niscaya problem itu akan terus terjadi dan menghantui kita semua.

Kecurigaan tak tepat

Selama ini ada asumsi, teroris diimpor dan diproduksi dari pesantren atau sekolah Islam. Maka, jika ada bom dan teroris, pesantren dan umat Islam sering menjadi tertuduh. Padahal, pelajaran agama dan pemahaman tentang definisi jihad di kalangan Islam tidak seseram yang banyak dipersepsikan. Misalnya, pembelajaran tentang jihad disandingkan dengan konsep lain yang mempunyai keterkaitan, yaitu ijtihad dan mujahadah. Jihad yang dimaksudkan adalah bagaimana berjuang di jalan Allah agar menemukan kebenaran dan kebahagiaan, tetapi tidak dengan perang dan kekerasan.

Itu juga sesuai pernyataan Khaled Abou El Fadl, jihad merupakan prinsip inti teologi Islam ; yang berarti berusaha keras, gigih, dan mengaplikasi diri. Dalam banyak hal, jihad menunjukkan etika kerja spiritual dan material. Kesalehan, pengetahuan, kesehatan, keindahan, kebenaran, dan keadilan tidak mungkin diwujudkan tanpa jihad – kerja keras yang serius dan tangguh.

Membersihkan diri dari kesombongan dan kepicikan, mencari pengetahuan, menyembuhkan yang sakit, memberi makan orang miskin, membela dan mempertahankan kebenaran dan keadilan meski dengan risiko, adalah bentuk-bentuk jihad (The Great Theft, Wrestling Islam from the Extremist, 2005).

Khaled menambahkan, tindakan terorisme dan bunuh diri bukan jihad, tetapi qital. Al Quran menggunakan kata qital untuk merujuk peperangan dan pertempuran. Jihad merupakan sesuatu yang baik pada dan dalam dirinya, sedangkan qital tidak, karena itu dilarang dan dibatasi dalam kondisi tertentu. Sementara perintah untuk jihad, seperti rujukan terhadap keadilan dan kebenaran, bersifat mutlak tanpa syarat.

Akar masalah

Menurut Stuart Sim dalam Fundamentalist World : The New Dark Age of Dogma (2004), kini dunia sedang dilanda demam fundamentalisme dan terjadi pada semua bidang, baik agama, politik, maupun ekonomi. Fundamentalisme bukan khayalan setiap kita beraktifitas, tetapi telah menjadi gejala dunia, yaitu lahirnya zaman baru kegelapan dogma. Kita terkepung ancaman fundamentalisme karena gejala ini menggunakan pengaruh kuat dalam semua lembaga agama, politik, dan ekonomi. Mereka menawarkan alternatif pilihan kembali ke masa lalu, terutama pada masyarakat yang frustrasi saat berhadapan dengan kapitalisme global, demokrasi liberal, maupun sekularisme.

Maka, untuk memburu teroris dan memberantas terorisme, penyelesaian masalah secara komprehensif harus dilakukan secara arif, teliti, dan cerdik. Diskriminasi umat Islam pascaperistiwa 11 September yang menjadikannya sebagai tertuduh, seyogianya tidak dikembangkan menjadi kebijakan negara-negara Barat. Gejala terorisme negara yang ditunjukan Amerika dan Israel terhadap bangsa Palestina dan Irak hendaknya juga serius diperhatikan.

Kebijakan yang memihak redistribusi sosial, penegakan keadilan sosial, dan subsidi kepada yang papa bisa dijadikan alternatif memberantas terorisme.

Dengan menjalankan kebijakan yang pro-rakyat dan bertumpu pada solusi problem nyata di masyarakat, pemerintah akan mudah mendapat simpati rakyat dan gerakan terorisme cepat digulung. Jangan sampai langkah pemerintah cenderung bersifat gegap gempita di permukaan dan menuruti pesanan tanpa memahami akar persoalannya.
Sumber : Ikhtiar Memberantas Terorisme – Ahmad Fuad Fanani, Kompas, 24.07.2009

Kegiatan usaha dalam kaca mata Islam memiliki kode etik yang bisa memeihara kejernihan ura Ilahi,jauh dari sikap serakah dan egois,sehingga membuat usaha tersebut sebagai mediator dalam membentuk masyarakat yang saling mengasihi satu sama lain

Kode Etik tersebut antara lain:

1.NIAT YANG TULUS

Dengan niat yang tulus, semua bentuk aktifitas yang mubah (pekerjaan duniawi )berubah menjadi ibadah.Kehidupannya akan berubah pula menjadi kehidupan yang teratur dan Kosmopolit,berisi berbagai macam ketaatan dan pendekatan diri ke pada Alla.Dengan cari ini ,kita bisa memahami makna yang mendalam dan komprehensif dalam firman Allah SWT” Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu..”(Adz-Dzariyat :56)

Rasulullah SAW bersabda,”Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niat,dan sesungguhnya masing-masing orang mendaptkan balasan dari perbuatnnya sesuai dengan niatnya.”

2.BUDI PEKERTI LUHUR

Diantara budi pekerti yang dimaksdii dalm duni ausah ini adalah seperti kejujuran,sikap amanah dan legawa, menunaikan janji, bersikap konsekuen dalam membayar hutang dna memiliki toleransi dalam menagih hutang dan budi pekerti baik lainnya.

Bagi kalangan Usahawan Muslim Budi Pekerti yang baik berpengaruh besar dalam penyebaran Islam di banyak Negara Asia dan  Afrika.Kenyataanya bahwa Islam tersebt melalui perantaraan para saudagr yang berdakwah,bukan Da’i yang berniaga.

Namun hamper tidak penah habis keheranan kitas terhadap perbedaan antara realitas masyarakat barat yagn justru sangat ahli dibidang pelayanan menyambut para pelanggan,plus sikap supel dan rendah hati dalam berinterkasi dengan pelangan,dengan realitas masyarakat Islam yang banyak di antaranya dlam cra mengelola usahanya justru lebih pintar menyakiti pelanggan dan bersikap kasar terhadp mereka .Seolah-oleh perbuatn mereka tersebut mengatakan kepada para langganan mereka,”Jangan sekali –kali kamu sekalian kembali berhubungan bisnis dengan kami”

Padahal kalangan barat melakukan semua itu hanya karena dorongan mendpat hrta dunia semata .Sementra kaum Muslimin sebagi para pewari aagama Allah yagn menyatkan,”Senyummu kepada  saudaramu adalah sedekah!” dna juga ;menatakan ,”Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun,meki hanya sekedar bertemu saudaramu dengan wajah caeria.”

Baca— (Qs.Al-Qalam :4),(Qs.Al-Baqarah:83)

3.USAHA YANG HALAL

Allah menhalalkan yang baik-baik kepada para hambaNya dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk.Seorang usahawan Muslim tentu saja tidak bisa keluar dari bingkai aturan in, meskipun tanpak ada keuntungan dan hal yang menarik serta menggiurkan baginya.

4.MENUNAIKAN HAK

Seorang pengusaha Muslim akan menyegerakan untuk menunaikan hk orang lain,baik itu berupa upha pekerja,maupun hutang terhadap pihak tertentu.Hal ini mengacu pada savda Nabi SAW “Berikanlah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering.”

5.MENGHINDARI RIBA DAN  TRANSAKSI-TRANSAKSI KOTOR

Allah SWT berfirman menyinggung haramnya rib,mengancm para pelakunya dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat.(QS.Al-Baqarah:275-276)

6.MENGHINDARI MENGAMBIL HARTA ORANG LAIN DENGAN CARA BATIL

“Hai orang-orang yang beriman ,janganlah kamu saling memekan harta sesamemu dengan jalan yang  batil ,kecuali dengan jalan perniagan yang berlaku denga suka sama suka di antara kamu.Dan janganlah kamu membunuh dirimu;sesugguhnya Allah adalah Maha penyayang Kepadamu .”(Qs.An-Nisa:29).—baca(Qs.Al-Baqarah:188)

7.MENJAGA KOMITMEN TERHADAP PERATURAN DALAM BINGKAI UNDAN G–UNDANG SYARIAT

Hendaknya seorang usahawan muslim menghindari berbagai aktivitas usaha yang dapat menjerumuskannya pada perangkap berbaagi aturan yang bertentangan dengan syariat.

8.TIDAK MEMUDARATKAN(MEMBAHAYAKAN)ORANG LAIN

9.LOYAL KEPADA ORANG-ORANG BERIMAN

Seorang Pengusaha Muslim, meskipun sudah melanglang buana keseluruh penjuru bumi tetaplah sebagai bagian dari ummat islam lainnya.Dengan begitu hendaknya ia tetap mengusung dalam hatinya loyalitas,kecintaan dan pembelaan terhadap umat islam.

10.MEMPELAJARI HUKUM-HUKUM MUAMALAH ISLAM

Perhatian kaum Muslimin sepanjang sejarah mereka yang penuh dengan campur tangan mereka di bidang usaha dan karya  adalah agar setiap Muslim yan memiliki kemampuan di bidang industri atau ketermpilan harus mencermati betul hukum-hukum yang berkaitan dengan industri dan ketermpilan tersebut ,karena berdasarkan hal yang sudah mereap dalam keyakinan mereka  bahwa hukum-hukum syariat islam telah memenui seluruh sendi kehidupan mereka.

Puskesmas Sukodono, Sidoarjo diminta memberikan presentasi sehubungan sudah dinilai bisa komprehensif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Menurut Bu .. dari Puskesmas Sukodono tersebut komprehensif di Puskesmas dibagi 3 yaitu :

1. Komprehensif Wilayah Kerja
2. Komprehensif Pelayanan dan Program
3. Komprehensif Mutu

Komprehensif wilayah kerja diartikan sebagai hanya ada satu nomer indeks yang bisa digunakan oleh satu orang di beberapa kecamatan terdekat dengan tempat tinggalnya

Komprehensif Pelayanan dan Program diartikan sebagai penanganan yang spesifik oleh unit tertentu seperti misalnya masuk di BP ditemukan tersangka TB paru maka diteruskan ke poli penyakit menular dst dst.

Komprehensif mutu dijelaskan dengan penerapan ISO 9001-2000.

Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu … dari Puskesmas Sukodono. Karena ini sebenarnya juga terkait dengan beberapa diskusi yang dilakukan di blog ini.

Komprehensif Wilayah Kerja

Saya setuju banget dengan apa yang disebutkan oleh beliau. Karena di blog ini ada masalah yang seru dibahas, SIMPUS. Bicara simpus, bicara database dan pasti tak lepas dari penomoran indeks. Sekarang kita lupakan dulu adu otot leher emosi tentang simpus mana yg lebih yahud .. mari sekarang waktunya kita duduk menyelesaikan masalah yang segera muncul dengan diterapkannya SIMPUS (secara global). Kabupaten Probolinggo harus menyusun kembali bagaimana meng-indeks pasien di seluruh wilayah kabupaten bahkan untuk yang datang dari luar kabupaten karena berada di perbatasan.

Persetujuan yang dulu cara mengindeks pasien 8 (delapan) digit sebagai berikut : XX000000. XX ditulis untuk kode desa X pertama A-X = kode kecamatan. X kedua = sejumlah desa (paling banyak 18, kraksaan). 0000 pertama adalah nomer keluarga disatu desa, setiap XX ganti 0000 dimulai lagi dari 0001. jadi tiap desa punya kemungkinan 9999 keluarga. 00 terakhir adalah nomer anggota keluarga. Biasa dimulai dari KK = 01 dst.

Nah ini memang perlu dibenahi, jangan lagi ini digampangin .. kalo mau semua sepakat .. harus ada keputusan cara meng-indeks.

Komprehensif Pelayanan dan Program

Nah disini saya agak-agak ragu .. mungkin karena cara mencontohkannya aja yang kurang pas ..  misalnya pada program TB Paru itu yaa

Kalo ikut alurnya Sukodono begini :

Pasien -> Loket -> BP -> Lab dll -> D/ TB Paru -> P2 TB Paru. sampai disini alur berhenti.

Menurut saya kalo ini contohnya masih jauh bisa dibilang komprehensif. Gambaran saya ttg komprehensif pada pasien ini  adalah : Loket s.d Penentuan Diagnosis saya setuju dilakukan oleh BP cs. Tapi tidak lantas dilempar ke P2 TB Paru. Seharusnya setelah muncul diagnosis semua program terkait melaksanakan tugasnya secara komprehensif terhadap pasien ini. Tanpa bermaksud terlalu redaksionis, misalnya anak panahnya itu harus dibalik semua yang melayani pasien ini dan tidak hanya berasal dari P2 TB Paru.

Anggapan saya begini. Dengan tetap melaksanakan program SIMPUS seharusnya bila muncul diagnosis TB Paru .. secara bersamaan di bagian Gizi muncul sasaran baru untuk perbaikan gizi penderita penyakit menular, di PHN muncul sasaran baru untuk peningkatan perawatan kesehatan oleh keluarga, di Promosi muncul peta daerah yang siap dilakukan promosi TB Paru, di P2 TB Paru tentu saja sebagai sasaran dst dst ..  

Komprehensif Mutu Pelayanan

Disini beliau menjabarkan tentang ISO. Saya sih setuju-setuju aja meski belum mendapat kesempatan untuk ber-ISO-ria saya yakin ada perbaikan mutu yang bisa di tingkatkan dengan ISO. Namun bicara ISO, kayaknya kita akan ketinggalan kalo hanya mengandalkan ISO 9001-2000 yg notebene adalah bertitik berat pada pemeliharaan dokumen. Kenapa ngga diteruskan dengan ISO 9004-2000 yang lebih mirip dengan Total Quality Management (TQM)? Entahlah mungkin nanti kalo udah dapet bisa komentar lebih jauh.

Akhirnya menurut saya selama belum ada acuan peraturan resmi tentang pelayanan komprehensif di puskesmas hal ini masih menjadi wacana yang bisa sangat berbeda-beda dalam hal penerapan. Sebenarnya walaupun permenkes 128/2004 kebijakan dasar puskesmas itu sudah agak usang dan tidak bisa dijadikan lagi dasar hukum, didalamnya ada pasal yang menerangkan tentang azas keterpaduan. Ini bisa mendasari komprehensivitas. Masing-masing ka pkm yang datang kemaren saja punya pikiran masing-masing.

Wallahu’alam.

Ternyata bener aja .. anybody who’s anybody is here.. para punggawa puskesmas yang terbaik di Jawa Timur ini .. Sebut saja :

• Dr. Dharma (berdiri di sebelah kanan, tanpa kumis) dari Puskesmas Kepanjen Kidul di Blitar tak kurang dari beberapa ilmu harus disedot dari beliau ini, contohnya :
  • Inilah orang nomor satunya Blitar yang kemaren berhasil menelorkan Rekor Muri untuk Screening DDTK 6050 balita.
  • Not to mention .. Puskesmas Enterpreneur .. Citizen Charter ..
  • sekarang malah sedang mengembangkan Balanced Score Card – Puskesmas Krejengan kebagian tahun depan – dan masih banyak lainnya

• Dr. Hendra dari Puskesmas Kandang Sapi, Pasuruan ..  wah ini jagoan yang bener-bener ide-ide gendengnya patut dipikirkan .. meski dinas kesehatan dan pemdanya konon nda mendukung ..
  • Inilah Pioneer-nya DDTK Jawa Timur, .. orang yang ngaku ngembangin DDTK kalo belum tahu sama beliau .. harus dipertanyakan keilmuannya … hehehe terlalu semangat ya?
  • Sekarang dia lagi ngembangin Pelayanan Lansia .. entah ide apalagi yang akan muncul dari sana ..
• Tak kurang dari Mas Heri-Jombang, Bu Pujo-Mantingan, Ngawi, Bu Ima-Probolinggo Kota, Mas Rofiq-Trenggalek dan lain-lain yang emang tampangnya pada spesialis pelatihan hadir di Acara Ini.

Okey deh .. sayangnya acaranya cukup padat sehingga agak sulit juga nyari waktu luang ngobrol-ngobrol dengan mereka.

Acara dibuka dengan pengantar dari pak Kadinkes Prop, Dr. Iwan. Wuihhh .. bener-bener nyaman .. ngalir terus sampai ngga berasa habislah sudah waktu untuk beliau. Beliau mengajari tentang Manajemen dan Leadership. Kapan-kapan saya tampilkan deh diposting tersendiri.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian pengantar PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) dari ibu-ibu dari Depkes lupa namanya karena suaranya sayup-sayup sampai ke baris tengah dimana saya duduk .. entahlah lagi yang duduk di belakang .. hihihii ..

Selanjutnya rombonganpun dibagi dua .. para kasi yankes memisahkan diri di ruangan atas .. dan kami tetap di ruangan pembukaan tersebut. Kami mendapat materi Pelayanan Komprehensif .. eh ternyata adalah ISO .. dicampur-campur dengan pelayanan inovatif .. hmmm .. agak sulit bilang ini komprehensif.

Sementara itu dulu .. habis ini masih harus ada pertemuan malam .. susahnya cari online disini

Dua hari ini ditugaskan mengikuti Rapat Koordinasi di Tretes .. tentang pelayanan komprehensif di Puskesmas ..

Ngga tahu apa itu maksudnya .. soale emang ngga ada panduannya .. jadi diikuti aja .. moga-moga di Hotel Ina Tretes ada jaringan internet jadi tetap bisa online .. ini pasti pas adem-ademnya Tretes.

Moga-moga asyik pertemuannya .. soale yg ikut puskesmas semua kab-kota masing-masing 1. Paling ngga ketemu 36 lagi TS dan Ka PKM. bisa tuker pendapat.

Sampai jumpa

Update :

Ngga sempat terkirim paginya gara-gara sibuk siap-siap.

]]> http://ahliasuransi.com/2008/07/20/asuransi-kendaraan-bermotor-motor-vehicle-insurance/ Sun, 20 Jul 2008 07:33:00 +0000 IMAM MUSJAB http://ahliasuransi.com/2008/07/20/asuransi-kendaraan-bermotor-motor-vehicle-insurance/ http://marishall.wordpress.com/2008/07/10/terimakasih-tuhan/ Wed, 09 Jul 2008 18:35:13 +0000 marishall http://marishall.wordpress.com/2008/07/10/terimakasih-tuhan/ http://mediautamie.wordpress.com/2008/05/06/ketoprak-densus-88-di-ujian-nasional/ Tue, 06 May 2008 02:08:53 +0000 mediautamie http://mediautamie.wordpress.com/2008/05/06/ketoprak-densus-88-di-ujian-nasional/ http://wanhart.wordpress.com/2008/03/25/pelatihan-komprehensif-sumber-daya-manusia/ Tue, 25 Mar 2008 05:53:14 +0000 Admin http://wanhart.wordpress.com/2008/03/25/pelatihan-komprehensif-sumber-daya-manusia/

Tidak banyak pusat pelatihan yang meluncurkan program pelatihan menyeluruh yang universal. Arti universal dalam hal ini adalah tidak mengakar kepada suatu kultur, melainkan mengakar kepada suatu ilmu praktis disiplin yang dapat di implementasikan dalam segala hal dan untuk semua pribadi.

Jika anda merasakan anda harus lebih banyak meningkatkan performa diri, baik dalam cara berpikir, tingkat ketenangan batin (hati), kesehatan jasmaniah (dengan cara menjaga gaya hidup), tingkat kreatifitas dan aktifitas, maka pelatihan komprehensif kami; Mind, Heart, Body, Hand and Foot dapat membantu anda.

Pelajari lebih lanjut untukpelatihan komprehensif kami; Mind, Heart, Body, Hand and Foot di http://HR.WanHart.com.