Prof. Dr. Hartmut Graßl, der frühere Direktor des Max-Planck-Institus sowie des Weltklimaforschungsprogramms bei der World Meteorological Organization in Genf, ehemaliges Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats über GlobaleUmweltveränderungen der Bundesregierung sowie des Weltklimarats IPCC, hat in den letzten Tagen über diverse Beiträge auf die immense Bedeutung der bevorstehenden Klimakonferenz in Kopenhagen hingewiesen. Zu finden sind die Beiträge beispielsweise hier: http://www.abendblatt.de/ratgeber/wissen/article1287651/Klimagipfel-entscheidet-ueber-Millionen-junger-Menschen.html und http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4905704,00.html .

Hallo Leute,

wie angekündigt, hier die web 3.0-Kommunikationsplatform für den Berliner Social Business Stammtisch – mal sehen, ob es was bringt. Wer also von euch zu dem welthistorischen Klimagipfel in København fährt, der möge doch kurz schreiben, in welcher Funktion er(sie) dort hinfährt, wie er dort hinkommt, wo er dort übernachtet und vor allem wie sein(ihr) Plan für den Samstag 12.12., den “Global Day of Action” aussieht. Dann können wir anschließend genauer planen, wann und wo wir uns dort am besten treffen. Infos zu den Aktivitäten rund um den Klimagipfel finden sich unter: http://www.klimagipfel2009.de/ .

Bis dann!

Jonas

Vom 7. bis 18. Dezember 2009 findet in Kopenhagen der Klimagipfel statt, auf dem über ein Nachfolgeabkommen für das Kioto-Protokoll verhandelt wird. Dass Barack Obama an den Beratungen teilnimmt, deutet darauf hin, dass das Weiße Haus von erfolgreichen Gesprächen ausgeht. Der Präsident würde wohl keine zweite PR-Niederlage ausgerechnet in der Stadt riskieren, in der die Olympischen Spiele nach Rio de Janeiro vergeben wurden, obwohl er persönlich für seine Heimatstadt Chicago geworben hatte.

Richard Wolffe erklärt, warum Obama das Risiko einer Teilnahme eingeht:

Beyond the photo ops and press statements, Obama was pushing President Hu Jintao and Prime Minister Manmohan Singh for the kind of climate deals that eluded him at the G8 summit in Italy in the summer – and have eluded international negotiators for the last decade. China and India have played central roles in blocking past agreements, alongside the US, in a seemingly intractable dispute between fast-developing economies and the older, wealthier polluters. Now Obama is at the point where he feels on the verge of a breakthrough, based on the kind of talks that don’t get covered by reporters obsessing about state dinners.

• Die Existenzgründer von Otjivero …nicht mehr warten auf das Handeln träger Politiker

• Der Wahn der Macht – wer noch Steuern zahlt, ist offenbar nicht reich genug

• Die geplante Zerstörung des Marco Wehner

• Kopenhagen, der wichtigste Weltklimagipfel in der Geschichte der Klimaverhandlungen – Warten auf ein Wunder

daraus:

… Meine unter diesen Gesichtspunkten ganz persönliche Meinung zum Kopenhagen-Ergebnis: Wenn nicht noch ein riesiges Weihnachtswunder passiert, ist es besser KEIN Abkommen zu haben und Kopenhagen möglichst laut und aufrüttelnd scheitern zu lassen, als ein schlechtes und schwaches Abkommen, dass die Weltklimapolitik dann bis 2020 prägt. Vielleicht ist ja dann globales aufwachen angesagt.

Wolfgang Mehl

In de aanloop naar de klimaattop komen bedrijven en organisaties ineens opvallend op de voorgrond, met de claim bij te dragen aan duurzame energie.

Zo wisten onder andere de TU Delft, Universiteit Twente, DSM en de Rabobank zich deze week in de kijker te spelen.

lees verder op Idealize

bron: Idealize

Negara-negara maju (baca : negara-negara industri) saat ini kebingungan. Mereka khawatir ditagih janjinya oleh negara-negara berkembang atas “utang karbon dioksida” sejak abad ke-18. Hal itu karena salah satu mekanisme untuk menahan laju pemanasan global adalah mengerem emisi karbon dioksida.

Karbon dioksida (CO2) telah menjadi “penjahat pemanasan global”. Pemanasan global adalah pemicu berbagai fenomena iklim ekstrem yang membuahkan berbagai bencana di berbagai belahan dunia.

Untuk mengerem emisi CO2, negara-negara maju diwajibkan mengurangi emisi gas rumah kaca – diekuivalenkan dengan emisi CO2 atau emisi karbon – melalui kesepakatan Protokol Kyoto. Ternyata sulit. Mereka mengeluhkan turunnya laju pertumbuhan ekonomi akibat mengerem emisi karbon. Alhasil, janji tak terpenuhi.

Yang sekarang dihadapi dunia adalah pada Pertemuan Para Pihak Ke-15 (COP-15) dari Konferensi Perubahan Iklim PBB (UNCCC), 7 – 18 Desember 2009 di Kopenhagen, Denmark, (nyaris) bisa dipastikan tak akan ada kesepakatan baru. Padahal Protokol Kyoto akan berakhir masa berlakunya pada 2012.

Untuk memenuhi janji tersebut, mereka juga bisa “membeli” pengurangan emisi karbon dari negara berkembang atau miskin. Dengan itu, dana akan mengalir ke negara berkembang.

Jelas bahwa negara-negara kaya tidak akan mau menyerahkan dana ratusan miliar dollar kepada negara miskin hanya atas dasar kepercayaan.

Di balik itu semua sebenarnya para ilmuwan pun masih kebingungan. Padahal, skema “membayar utang karbon” tersebut membutuhkan bukti-bukti konkret pengurangan emisi.

Masalahnya, saat ini belum dimungkinkan memonitor emisi karbon dari pembakaran bahan bakar fosil atau deforestasi.

“Sistem kami saat ini tidak cukup bagus untuk bisa membandingkan (emisi karbon) satu negara dengan negara lain. Saya rasa densitas pengamatan itu membutuhkan dua tingkatan magnitude (ukuran),” ujar Pieter Tans dari badan kelautan dan atmosfer nasional Amerika Serikat (NOAA) di Boulder, Colorado, AS.

Butuh audit

Ketika kepercayaan belaka tak cukup untuk mengatasi persoalan pemanasan global dan emisi karbon dunia, yang dibutuhkan adalah sebuah proses audit, pelaporan, dan pengukuran emisi karbon di suatu negara.

Hal itulah yang kemudian menjadi fokus dari pembicaraan kesepakatan global yang sudah dilakukan maraton dan tampaknya menemui jalan buntu.

Yang pasti, pihak PBB berharap konferensi di Kopenhagen bisa menghasilkan kesepakatan dengan kewajiban yang lebih berat bagi negara-negara maju.

Negara-negara berkembang sekatang menekan negara maju. Mereka menginginkan, dalam kesepakatan baru yang berlaku 2013 itu negara maju bersedia mengurangi emisi karbonnya pada tahun 2020 dengan 25-40 persen di bawah emisi karbon tahun 1990. Juga, negara maju dituntut mengucurkan dana miliaran dollar serta memberikan teknologi ramah lingkungan kepada negara-negara berkembang.

Negara-negara berkembang yang maju ekonominya dituntut menekan emisinya. Negara-negara itu adalah China, India, Indonesia, dan Brasil. Emisi karbon dari negara-negara tersebut masuk dalam 10 besar emiter terbesar di dunia. “Jika tak ada sistem obyektif untuk menakar kesuksesan (suatu negara), bisa-bisa rang menuntut hal-hal di luar kemampuan negara tersebut,” ujar Tans dari Laboratorium Riset Sistem Bumi, NOAA>

Sangat bervariasi

Kemampuan dari setiap negara untuk mengukur emisinya jelas berbeda-beda tergantungdari kemajuan iptek tiap negara.

Negara-negara kaya, seperti Australia dan AS, telah mengembangkan metode pelaporan yang bisa diandalkan. Laporan itu mengenai penggunaan energi dan emisi bahan bakar fosil.

Menurut Pep Canadell dari Global Carbon Project, “Sangat bervariasi. Di negara berkembang laporannya tidak terlalu akurat.”  Menurut dia, sampai sekarang emisi China dari batu bara, minyak, dan gas dilaporkan 20 persen lebih rendah.

Pihak NOAA membangun jaringan pengujian udara global untuk menunjukkan betapa konsentrasi gas rumah kaca terus berubah seiring waktu. Saat ini konsentrasi karbon mendekati 390 bagian per juta (ppm) – bandingkan dengan 280 ppm pada awal era revolusi industri pada abad ke-18. Jika konsentrasi mencapai 450 ppm temperatur Bumi akan meningkat 2 derajat Celsius.

Berbagai negara telag melaporkan emisi gas rumah kaca ke Pusat Data Global Badan Meteorologi Dunia. Tujuannya, untuk mendapatkan peta emisi karbon musiman dan tahunan.

Namun para ilmuwan mengakui, butuh sekurangnya satu dekade untuk menemukan sistem pengawasan yang akurat agar mampu menghitung emisi dari bahan bakar fosil, deforestasi, dan perubahan tata guna lahan. Persoalan lain adalah bagaimana menghitung besar penyerapan karbon oleh pohon dan lautan – keduanya sekaligus berfungsi sebagai emiter karbon.

Kesulitan lain, gas karbon selalu bergerak kemana-mana akibat embusan angin. Bagaimana prosesnya, para ilmuwan belum menemukan jawabannya. Yang sudah dilakukan adalah melakukan simulai “sederhana” dengan model komputer.

Akibat dari segala kebingungan ilmiah tersebut adalah, “Bagi saya tak ada hubungan antara perdagangan emisi dan verifikasi yang dibutuhkan untuk itu, dengan apa yang sebenarnya kita ukur,”  ujar Britton Stephens dari NCAR di Boulder.

Para ilmuwan saat ini memang masih kalah dalam bernegosiasi dengn para politikus dunia. Buktinya, perdagangan karbon terus saha mendapat dukungan. Padahal … ???

Sumber   :

Pemanasan Global – Ilmuwan Pun Masih Bingung … | Kompas, 17.11.2009

Sebagai negara dengan luasan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, setelah Brasil dan Republik Kongo, Indonesia paham betul manfaat yang bisa diperoleh di Pertemuan Para Pihak Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark, 7-18 Desember 2009.

Indonesia mengincar skema pendanaan dar sektor kehutanan. Skema itu, reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD) telah dua tahun dinegosiasikan, sejak peran hutan diadopsi dalam “Peta Jalan Bali” pada COP-13 di Bali, tahun 2007. Dan, COP-15 tahun ini menjadi titik krusial bagi “ya atau tidaknya” REDD.

Apabila disepakati, berarti ada “janji” mengucurkan dana besar bagi negara-negara berhutan tropis. Sebaliknya, jika dunia tak menyepakati protokol baru dengan REDD di dalamnya, dana besar  “di depan mata” itu menjadi ketidakpastian. Bagi pemerintah, berarti kegagalan.

Program REDD PBB (UN-REDD) dan Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan di bawah Bank Dunia menjanjikan bantuan finansial hampir 10 juta dollar AS bagi pengembangan penerapan REDD. “Setidaknya, Indonesia butuh 18,8 juta dollar AS,” kata Koordinator Substansi REDD dari Departemen Kehutanan Nur Masripatin di Jakarta.

Meski persiapan berongkos mahal, Indonesia jalan terus. Hingga dunia teryakinkan peran penting hutan menyerap dan menyimpan karbon dioksida (CO2) – salah satu unsur utama pembentuk gas rumah kaca (GRK) penyebab utama meningkatnya suhu Bumi.

Distorsi pengertian

Di tengah berbagai persiapan negosiasi, pengertian REDD masih terdistorsi akibat hiruk pikuk indormasi tanpa kendali. Ada yang emahami upah menjaga hutan, bantuan negara maju tanpa syarat, hingga skema jual-beli hutan secara fisik.

Sebenarnya, REDD merupakan aktivitas pengelolaan hutan yang terkait dengan penurunan emisi GRK. Itu berbeda dengan konservasi hutan seperti selama ini karena dikaitkan langsung dengan insentif pendanaan.

Dana dari komunitas internasional baru akan mengucur apabila pengelola hutan bisa membuktikan potensi paparan karbon dioksida dari hutan dapat dihindarkan. Dalam COP-15, hasil paling mungkin : keputusan mengadopsi dan mendefinisikan ruang lingkup.

Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Rachmat Witoelar susai rapat koordinasi di Kantor Menko Kesra beberapa waktu lalu mengungkapkan sinyal bahwa REDD akan disepakati di Kopenhagen. “Negara-negara maju sudah mendukung,” katanya.

Konsekuensi logis

Di tengah nafsu besar pemerintah, kritik datang dari sejumlah kalangan, terutama kelompok masyarakat sipil. Mereka mengingatkan berbagai konsekuensi atas penerapan REDD di negara berkembang.

Beberapa konsekuensi itu, di antaranya, penataan kelembagaan, ketatnya tata ruang, politik pertanahan, serta konservasi yang terukur, termonitor, dan bisa dipertanggungjawabkan melalui laporan. Semua itu mengarah ke karakter birokrat yang disiplin dan profesional.

Fakta selama ini, kelembagaan dan pengawasan merupakan kelemahan besar. Di lapangan, pola urus sumber daya alam selalu meminggirkan masyarakat lokal. “Ribuan komunitas masyarakat adat terancam jika REDD diterapkan,” kata Andon Nababan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Kekhawatiran itu selalu ditepis pemerintah dalam setiap pembahasan rencana penerapan REDD.

Pada pedoman tentang hutan, p[erubahan iklim dan REDD yang dikeluarkan Pusat Riset Kehutanan Internasional (CIFOR) disebutkan, pengambilalihan kawasan hutan berpotensial muncul dalam konteks pembayaran jasa karbon. Pejabat birokrasi, perusahaan swasta, dan elite lokal yang tergoda dapat “merebut” hutan yang secara turun temurun dikelola masyarakat lokal.

Libatkan publik

Hendro Sangkoyo dari School of Democratic Economics melihat bahaya besar dari rezim REDD. Salah satunya, kesemena-menaan penghitungan CO2 di hutan.

“Ada penghuni asli, pengetahuan leluhur, dan sistem sosial di hutan. Sulit membayangkan kalau hanya melihat karbonnya,” ujarnya. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat langsung mutlak adanya dan itu menyita waktu dan energi.

Ia di luar Moskwa, Jumat (27/11), menggarisbawahi ketidakadilan iklim dalam konteks global. Bagaimana pun, reduksi emisi dari industri harus dituntut juga. Tanpa itu, REDD hanya siasat sempurna negara maju dalam rangka mempertahankan kekuasaan dan kerakusannya.

Indikasi itu muncul. Negara-negara maju yang wajib menurunkan emisinya (Annex 1) enggan memenuhi komitmen penurunan laju emisi dalam jumlah besar (deep cut). Mereka khawatir ekonominya seret.

Di Indonesia, Provinsi Nanggrie Aceh Darussalam (NAD) menyiapkan diri masuk dalam pembiayaan krabon hutan. Aceh Green, yang berisi para ahli, LSM, dan lembaga donor, mengembangkan metodologi penghitungan penyerapan karbon, emisi karbon, dan ancaman deforestasi.

Berdasarkan perhitungan skenario 2008-2038 di kawasan hutan Ulu Masen (750.528 hektar), stok CO2 sekitar 2,3 juta ton. “Kami sadar penuh bahwa REDD adalah performance melindungi hutan dari kemungkinan memaparkan emisi, bukan soal jual-beli karbon,” kata Wibisono dari Aceh Green. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

Tidak hanya pemerintah daerah yang tertarik skema REDD, LSM dan perusahaan swasta pun bergelagat sama. Kalau mau jujur, wabah REDD menyeruak karena ada dana besar di sana. Bagaimana menggapainya ? Siapa pengambil manfaat terbesar ? Semua sedang dalam kajian.

Sumber  :

REDD – Wabah Baru Penuh Tanda Tanya, Gesit Ariyanto
Kompas, 28.11.2009

Entre as novidades para o Natal 2009 da Kopenhagen, três lançamentos expressam em sabor o valor agregado que a marca conquistou ao longo dos anos. Orlando Glingani, gerente de inovações da Kopenhagen, um apaixonado por chocolate e pela gastronomia e responsável há anos pelos produtos da marca, após pesquisas e viagens criou o que há de mais irresistível para o Natal com o objetivo de encantar ainda mais o fiel cliente Kopenhagen. “O nosso consumidor quer ser surpreendido. A expectativa é sempre alta e nós temos que entregar o que ele espera da marca”, afirma o gourmet. Para atender o anseio deste público, Orlando mergulhou no processo de desenvolvimento de três produtos para lá de especiais.
Forte tendência do mercado da gastronomia, as frutas secas agradam pela textura e sabor adocicado, e com chocolate Kopenhagen ficam ainda mais saborosas. A edição limitada da caixa Special Fruits vem com damascos e figos semicobertos por chocolate ao leite e laranjas cristalizadas e passas totalmente cobertas pelo puro chocolate ao leite Kopenhagen. Estas pequenas delícias são uma ótima opção para presentear ou também servir de acompanhamento ao café. Uma opção perfeita para as festas natalinas.
E o brinde ao Natal vai ficar ainda mais especial com esta novidade que a grife preparou. Em uma harmonização muito interessante, Orlando foi buscar junto a Real Companhia Velha um legítimo vinho do porto de qualidade superior, jovem e encorpado. O Porto Dom José Tawny da Real Companhia Velha tem cor rubi, aroma frutado e deixa um leve sabor de frutas silvestres na boca. A combinação cai muito bem com o tradicional chocolate Kopenhagen. A caixa com seis garrafinhas de chocolate ao leite com vinho do porto vem acompanhada ainda de uma monodose do vinho.
Após anos de estudos para inovar e trazer o que há de melhor em cacau fino de origem, a Kopenhagen estabeleceu uma parceria com a Valrhona, tradicional e reconhecida marca francesa produtora de cacaus especiais. Com favas originárias da Ilha de Madagascar, Gana e Equador, a grife apresenta aos seus fiéis clientes, tabletes de origem com uma qualidade única e inquestionável, um de cada região. Os países não foram escolhidos por acaso, são produtores do melhor cacau do mundo. Tanto o cacau produzido na África, quanto na América Latina, são requisitados mundialmente, por conta do aroma e do sabor incomparáveis. Madagascar, por exemplo, empresta ao chocolate aromas de frutas oleaginosas, típicas do norte da ilha. Gana, o secundo maior produtor de cacau do mundo, surge ao paladar com um sabor forte, marcante, acompanhado do perfume sensível de especiarias. Equador, por sua vez, prolonga-se num sabor amargo, mas fino. Os tabletes de origem Kopenhagen podem ser adquiridos em embalagem com três, um de cada país, ou unitário 40g.

Im Moment gilt: Nahezu alles, was man zum Thema “Umwelt” und “Soziales” hört, ist vom Unterhaltungswert dazu angetan, Depressionen auszulösen. Insofern sind in diesen Tagen “any news bad news”.

Eine davon möchte wir exemplarisch herausgreifen – nicht, um apokalyptische Schreckensvisionen zu zeichnen, sondern weil wir sie aus empirischer Sicht für beachtenswert halten.

Wesentliche Grundlage der Diskussion um Klimawandel und den Umgang damit ist der IPCC-Sachstandsbericht der UN-Klimaforscher. Hier wurde hochoffiziell von allen Spitzenwissenschaftlern der Welt festgestellt: Ja, es gibt einen anthropogenen Klimawandel, zweifellos.

Doch der erste Entwurf des IPCC-Berichts stand schon vor drei Jahren als Entwurf. Wieso mit veralteten Grundlagen arbeiten, dachte man sich – und einige Tage vor dem Beginn der globalen Klimaverhandlungen in Kopenhagen, in denen es um ein weltweites Klima-Regime geht, wurde ein “Update” vorgelegt. ”The Copenhagen Diognosis” heißt der vorgelegte Report, der die bisher bekannten Daten noch einmal kritisch überprüft. Das Ergebnis ist drastisch: Der Klimawandel vollzieht sich sogar noch schneller als erwartet.

Der ursprüngliche IPCC-Bericht sah verschiedene Szenarien vor: Eine Erwärmung um 2°C, um 5°c, um 7°C oder sogar um 10°C. Über die letzten 18 Monate verabschiedete man sich in rasanter Geschwindigkeit von den ersten beiden Zielen – die allein uns ein auskömmliches Leben auf unserem Planeten sichern.
In der “Copenhagen Diagnosis” heißt es nun, dass wir bis 2100 einen Temperaturanstieg um bis zu 7°C erleben könnten – die Folgen hat das IPCC schon beschrieben, und sie sind fatal und reichen in ihrer Dimension an die Gefährdung der menschlichen Rasse heran.

Zeit, die Glaubwürdigkeit der Autoren zu hinterfragen, denkt der geschätzte Leser – doch dazu besteht kein Anlass: Der Bericht wurde ausschließlich von seriösen, international anerkannten Wissenschaftlern verfasst, darunter Joachim Schellnhuber, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) und Klima-Chefberater der Bundesregierung (Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, WBGU).

Die Leichtigkeit, mit der eine solche Perspektive aufgenommen wird, ist erschreckend: Niemand scheint die vollen Konsequenzen zu erfassen. Das ist nur natürlich – schließlich sind wir nicht alle Klimawissenschaftler. Dass aber laut schallend an der Alarmglocke geläutet wird, ohne dass es beachtet wird, ist fatal. Der Sozialpsychologe Harald Welzer schreibt dazu:

„In den westlichen Ländern hat sich die Aufregung um den Klimawandel vom Jahresanfang 2007, als die drei Berichte des IPCC veröffentlicht wurden, inzwischen gelegt. (…) Die Bürgerinnen und Bürger zeigen Umweltbewusstsein, indem sie nicht mehr mit gutem, sondern mit schlechtem Gewissen Flugzeuge benutzen.“ (Welzer, Harald: Klimakriege. Wofür im 21. Jahrhundert getötet wird. Frankfurt/Main, 2008)

Wieso aber scheint niemand an die volle Tragweite globaler (Umwelt) Veränderungen zu denken? Günter Anders spricht diesbezüglich von einer regelrechten “Apokalypseblindheit”.

Welzer (s.o.) führt aus, dass es in Gesellschaften mit langen Handlungsketten prinzipiell schwierig sei, die Folgen des eigenen Handels zu überblicken – besonders, wenn (wie beim Klimawandel) Ursache und Auswirkung Jahrzehnte auseinander liegen.

So ergebe sich eine “eingebaute Verantwortungslosigkeit”. Welzer schließt seine Ausführungen so pessimistisch, dass eine Wiedergabe an dieser Stelle nicht geboten scheint. Es bleibt schließlich die Hoffnung, dass das Klima nicht baden geht…  Dazu muss es jetzt aber losgehen. Die erste Chance ist schon verspielt. In Kopenhagen steht nicht das Überleben der Menschheit auf dem Spiel, aber doch, wie wir überleben werden und wie viele von uns.
Mit jeder Minute, die wir später handeln, verurteilen wir große Teile der Welt zu einem sicheren Tod, und große Teile des Rests zu einem trostlosen Dasein.

Die Staatenlenker müssen handeln, aber wir müssen es auch. Das Wasser steht uns schon bis zum Hals – nur merken wir es nicht.

“We zijn het tipping point al voorbij”

Ze was de eerste Nederlandse vrouw op de Zuidpool. Als tweede Nederlandse bereikte ze op 23 mei van dit jaar de top van de Mount Everest. Beroepsavonturier en klimaatjournaliste Bernice Notenboom zoekt de extremen op om de wereld de gevolgen van de klimaatveranderingen te laten zien. In december gaat ze als speciale gast van minister Cramer mee naar Kopenhagen om haar documentaire te tonen over klimaatveranderingen in de Himalaya.

Een gesprek met Bernice Notenboom over haar ervaringen op het dak van de wereld is te lezen in het magazine VROM.nl | nummer 10 | november 2009.

Erik Ravenstijn

Onlangs was in Delft een lezing van Erik Ravenstijn. Hij is de jongste Nederlander die de Mount Everest beklom. Hij bereikte op 20 mei de top. Een eye-opener in zijn verhaal was het bestaan van een reisbureau dat verzorgde reizen organiseert naar de top van de Mount Everest. Afhankelijk van het bedrag kunnen er meer/minder sjerpa’s gehuurd worden. Sjerpa’s kunne touwen en ladders aanbrengen, ook ruimen ze (afhankelijk van het reisbedrag) afval op. Eventueel gaat er ook een arts mee.

Climbing Everest in sport-style 9990 EUR (and we have the option to reduce this price); with guides and Sherpas 15990 EUR; with guides, a docter and individual Sherpas 19990 EUR.

Verschillende blik

Waar Bernice Notenboom zich richt op wat buiten haar gebeurt, was Erik Ravenstijn meer bezig met wat hem overkwam. Dat zal mogelijk ook te maken hebben met leeftijd? Het valt in ieder geval op.

Erik vertelde over zijn plannen voor 2010. Hij wil een nieuwe poging wagen, wel met een andere insteek. Meer oog voor duurzaamheid en klimmen met een leuke groep mensen …

KOPENHAGEN. Dass sich Dänemark in einem kleinen Kulturkampf befindet, ist nichts Neues. Seit 2001 eine liberal- bis nationalkonservative Regierung an die Macht gekommen ist, streiten linksliberale Kulturradikale mehr und mehr mit der Rechten über die Dominanz im Diskurs. Die Kunst anzugreifen hat Tradition seit der Lagerarbeiter Peter Rindal der Malerei die Existenzberechtigung absprach – schließlich gebe es Fotografien, so der Begründer des Rindalismus. Seither hat sich die Dänische Volkspartei als Wahrer der “richtigen Kultur” positioniert, was Parteichefin Pia (in Dänemark duzen sich ja alle und außerdem gibt das jetzt eine so schöne Alliteration, die nur durch diesen Einschub etwas zerstört wird, also nochmal lesen und Klammer überspringen) propagiert zeigt durchaus Paralellen zum Rindalismus. Nun soll sie also als politische Vertreterin in staatlichen Kunstinstitutionen Platz nehmen (dazu hier in der Welt ein Text von Elmar).

Der vielbeklagte Elitarismus ist auch der dänischen Kunstszene nicht fremd. Auch hier sehen sich einige als etwas Besseres, weil sie verstehen, was andere nichtmal bestaunen wollen. Dennoch ist es die Kunst – nicht nur die bildende – die nicht nur ästhetischer Genuss ist, sondern auch immer wieder andere Blickwinkel auf aktuelle Diskussionen ermöglicht, ergebnisoffen thematisiert – was ja sonst nur noch selten der Fall ist.

Die anerkannte Kopenhagener Ausstellunsgstelle Overgaden eröffnete diesen Monat “En helt normal udstilling” (Eine ganz normale Ausstellung – noch zu sehen bis 24. Januar 2010). Über eben jene gibt Overgaden selber Folgendes bekannt:

“Overgaden zeigt zum ersten Mal eine ganz normale Ausstellung. Eine durchschnittliche Anzahl Künstler wurde gebeten mit normalen Werken, die sich an ein allgemeines Publikum wenden, beizutragen. Die Ausstellung ist bestrebt, sich in den Rahmen des Normalen zu halten: sowohl dessen, was vom künstlerischen Gesichtspunkt als normal betrachtet wird, als auch dessen, das üblicherweise als normal aufgefasst wird.” Merken Sie etwas? Da schwingt doch jene so viel beklagte Arroganz mit, nach dem Motto, wir können auch anders und zeigen Euch jetzt mal, was das Volk eigentlich will – zumindest beschreiben wir die Ausstellung so als wäre das das Ergebnis. Der Kritiker der linksliberalen Politiken mag darin Ironie erkennen, doch die kann ich nicht sehen – vielleicht wird sie von Arroganz überdeckt.

Was die Künstler aber daraus machen, ist eine wunderbare Ausstellung, in der sie einfach Normalität thematisieren, aber gewiss nicht das zeigen, was dem Klischee nach von der Allgemeinheit als normale Kunst gewünscht wird. Das heißt natürlich auch wieder, dass sie ganz normale Kunst zeigen.

Der finnische Iraker oder auch irakische Finne Adel Abidin war vor einiger Zeit von den vielen Fragen, die aufgrund seiner Herkunft ständig an ihn gerichtet wurden, so genervt, dass er beschloss, diese in einen Kühlschrank zu sperren. Dieser steht nun in der Toilette von Overgaden – durch ein Guckloch ist ein Video zu sehen, in dem ein Mann sein Gegenüber mit den klassischen Fragen löchert, die einem Einwanderer immer wieder gestellt werden (Hochkultur hin oder her, Herbert Grönemeyers “Fragwürdig” kam mir beim Betrachten von Abidins Arbeit ins Ohr). Catti Brandelius hat in der schwedischen U-Bahn gefilmt und besingt in Ich-Form die Eigenheiten und Normalitäten der ganz normalen Bürger, die in der Bahn sitzen – Homosexuelle, Ausländer, Junge, Alte… . Ulla Hvejsel stellt ihr “Volksaufklärungsuniversum” auf, wo sie über die Allgemeinheit aufklärt – warum immer nur Kampagnen über Spezialfälle? Hvejsel zeigt heute Abend übrigens mit Sonya Schönberger aus Berlin die Performance “Backstage Beer Musical” bei Beaver Projects in Kopenhagen.

Normal ist es im Sinne der Ausstellungsmacher wohl auch, dass jeder fließend Dänisch kann – etwas, das die Dänische Volkspartei übrigens gerne hätte. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wieviel besser man sich fühlt, wenn man die Landessprache beherrscht, doch diese Ansprüche auch an Kurzzeitbesucher zu stellen, ist dann doch etwas übertrieben. Jedenfalls sind die Werkbeschriftungen bei “einer ganz normalen Ausstellung” nur auf Dänisch, so dass ich für einen der ausländischen teilnehmenden Künstler übersetzen musste. Willkommen in Dänemark! Oder Velkommen til Danmark!

Wer in den letzten Tagen die Nachrichten verfolgt hat, hat mitbekommen, dass jetzt kurz vor dem Gipfel in Kopenhagen einiges in Bewegung ist, insbesondere was Verpfichtungen für die USA und China betrifft, die als größte Emittenten ja letztendlich über den Erfolg des Folgeabkommens vom Kyoto-Protokoll entscheiden. In diesem Zusammenhang bin ich auf ein Interview mit Klaus Töpfer gestoßen, der als Berater der chinesischen Regierung versucht, einen kleinen Einblick in die chinesische Position zu geben. Bei Interesse kann man das Interview auf den Seiten von Welt-Online nachlesen: http://www.welt.de/wirtschaft/article5340479/Warum-China-sich-zum-Klimaschuetzer-wandeln-will.html.

Die schlechte Nachricht: Die Welt ist bald im Eimer!

Die gute Nachricht: Wir können sie retten!

Tragisch: Wir könnens uns nicht leisten!

Kurze und erfreuliche Eilmeldung: Wie soeben bekannt wurde, wird US-Präsident Obama am UN-Klimagipfel in Kopenhagen teilnehmen (siehe CNN).

Weihnachtszeit in Kopenhagen: Ein neunjähriger Junge stürzt im Hafenviertel von einem Hausdach. Laut Polizeibericht ein Unfall. Smilla Jaspersen, die Nachbarin des Jungen, sieht das anders. Smilla forscht auf eigene Faust nach. Und je weiter sie damit kommt, desto entschlossener werden die Versuche von dritter Seite, sie aus dem Weg zu räumen.

Das geschah bisher:

Smilla Jaspersen glaubt daran, dass der Tod des kleinen Nachbarsjungen Jesaja kein Unfall war. Schon wegen seiner starken Höhenangst wäre er nie freiweillig auf das Dach gegangen. Als Halb-Inuit kann Smilla außerdem Schneespuren besser lesen als Europäer. Und die Schneespuren auf dem Dach zeigen ihr, dass jemand hinter dem Jungen her gewesen sein muss. Als sie zur Polizei geht, verbietet man ihr, weiter nachzuforschen. Doch davon lässt Smilla sich nicht beeindrucken. Sie forscht weiter. In der Vergangenheit von Jesajas Familie geht es immer wieder um eine Grönlandexpedition, auf der Jesajas Vater laut Arztbericht an einer Lebensmittelvergiftung starb.

Und Smilla findet eine Zigarrenschachtel mit den “Schätzen” des toten Jesaja. Darin ist eine Kassette, auf der ein Ostgrönländer spricht. Sofort will sie die Aufnahme von Professor Fine Licht, der seinerzeit als Grönlandexperte ebenfalls Teilnehmer der Expedition war, transkribieren lassen. Sein erster Eindruck: Offenbar handelt es sich um eine Wegbeschreibung durch das ewige grönländische Eis. Doch bevor Smilla die vollständige Trankskription von ihm erhält, wird Fine Licht umgebracht. Und auch Smilla entgeht nur knapp einem Anschlag.

Peter Hoeg, geboren 1957 in Kopenhagen, arbeitete als Tänzer und Schauspieler am Theater. Heute lebt er als Schriftsteller in Jütland (Dänemark). Sein Bestseller “Fräulein Smillas Gespür für Schnee” (1994) wurde verfilmt und mehrfach ausgezeichnet.

©WDR

As everybody knows, the whole world is waiting for the United States to come up with a climate legislation. If they don´t move, nobody else will….

It´s actually stuck in the senate because of only 16 democrats!

Here a nice figure about the “Gang of 16 democrats” from the webpage of the World Resource Institute (http://www.wri.org/map/gang-16-democrats)

Die 15. UN-Klimakonferenz findet dieses Jahr vom 07.12. bis 18.12. in Kopenhagen statt. Der WWF stellt für Interessierte in dieser Zeit einen Live Video Blog mit vielen Informationen rund um die Konferenz zur Verfügung

Zunächst haben wir hier wieder ein merkwürdiges Beispiel für Schleichwerbung. Nicht nur, dass die Brauerei in aller Ausführlichkeit an zweiter Stelle der heute Nachrichten beschrieben wird, es wird eben auch wie beiläufig das Logo auf der Bierkiste eingeblendet. Nötig wäre das fürs Verständnis des Beitrags beleibe nicht gewesen …

ZDF heute, 23.11.2009, 19 Uhr
Bericht Winnie Heescher:
… auch wenn das das Bier teurer macht, die Ökobrauerei bei Nürnberg hat sich das Thema Nachhaltigkeit (Einblendung des Logos ‘Neumarkter Lammsbräu’) zum Prinzip gemacht und dafür gabs heut in Berlin einen Preis vom Rat der Nachhaltigkeit.


Ein Gremium, das auch der Politik auf die Finger schaut und deshalb gabs für die Kanzlerin keinen Preis, sondern einen Bericht mit der Mahnung, bei der Finanzkrise nicht allein auf Wachstum zu setzen (man hört die Kanzlerin sagen: “I appreciate it very much.”)


Klaus Töpfer, Stellv. Vorsitzender Rat für Nachhaltige Entwicklung
“Das macht viele Menschen besorgt, dass wir heute Schulden aufnehmen, von denen wir sagen, wir können sie nur begleichen, wenn wir mehr Wachstum haben und wieder mehr Wachstum dadurch erzeugen, dass wir andere Probleme, die vorher durch Wachstum gekommen sind, beseitigen.”

Ökonomie ohne Ökologie, Merkel wies diese Kritik zurück. Beim Thema Nachhaltigkeit geht ihr Blick auch zum Klimagipfel nach Kopenhagen und da seien noch nicht alle Länder in einem Boot.

Merkel in ihrer Rede beim www.nachhaltigkeitsrat.de
“Was ich unter einem Erfolg verstehe (sehr resoluter Tonfall plus ihre typische Daumen-presst-auf-Zeigefinger-Gestik) und das ist ein politischer Rahmen an dem dann im nächsten Jahr a-gearbeitet werden könn (hier nuschelt sie, keine deutliche Grammatik) mit dem Ziel eines international verbindlichen Abkommens, das den Pfad zu einem 2-Grad-Ziel ermöglicht und öh (ab hier schaut sie auf ihr Manuskript und stockt und fuchelt unbeholfen mit den Armen) dann auch die notwendigen Bereitstellungen macht, was Reduktion und Finanzierung anbelangt.”

Wer das noch nicht seltsam findet, soll beide Wortbeiträge (Töpfer und Merkel) nochmal in Ruhe durchlesen und versuchen, zusammenzufassen, was eigentlich gesagt wurde. Die Sprache der Politiker (Töpfer war ja mal einer) wird immer ausgefeilter unverständlich. Da werden ein paar Worte gestreut, die den Nebenbei-Zuhörer mit etwas füttern, was er erwarten könnte. Und man meint dann eine Aussage verstanden zu haben. Aber genau genommen haben sie gar nichts gesagt, jedenfalls nichts, wofür man sie später mal zur Verantwortung ziehen könnte.