8/12/2007 13:18 Pilkada
KPU Sulsel Mengajukan PK

Liputan6.com, Jakarta: Komisi Pemihan Umum bersama KPU Daerah Sulawesi Selatan membahas sengketa pemilihan Gubernur Sulsel pada Jumat (28/12). KPUD Sulsel berniat mengajukan peninjauan kembali setelah menerima salinan putusan Mahkamah Agung.

Dalam pertemuan yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB itu, KPUD Sulsel membawa serta anggota KPU di empat kabupaten yang berdasarkan keputusan MA harus diulang. KPUD Sulsel berharap KPU Pusat mendapat keterangan pertama soal sengketa pilkada yang dimenangkan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu’mang.

Aksi penolakan keputusan MA untuk melaksanakan pilkada ulang ditolak ratusan warga di Tana Toraja, Sulsel. Massa yang beraksi di depan Kantor Pengadilan Makale membakar keranda mayat sebagai simbol matinya demokrasi di Sulsel.

Setelah melalui proses alot, akhirnya DPRD Sulsel mengirimkan nama pasangan terpilih yang memenangkan pilkada ke Menteri Dalam Negeri sesuai surat KPUD Sulsel. Surat ini mendapat penolakan dari Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menilai tahapan pilkada belum layak dilanjutkan karena masih bersengketa

[baca: KPU Sulsel Serahkan SK Pilkada].(TOZ/Tim Liputan 6 SCTV)

http://www.liputan6.com/daerah/?id=152739

Rabu, 26-12-2007

GUBERNUR Sulsel terpilih versi KPU Syahrul Yasin Limpo siap jika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI memutuskan untuk melantiknya pada tanggal 19 Januari mendatang. Hanya saja, dia mengaku tetap menunggu proses hukum yang sedang berjalan.
“Saya akan tunggu dulu perkembangan terakhirnya baik di tingkat KPU maupun di tingkat mendagri nanti. Tapi kalau sudah waktunya (dilantik) saya siap,” kata Syahrul kepada Tribun, Selasa (25/12).
Mantan Bupati Gowa dua periode ini berjanji tetap akan berjalan di atas rel hukum yang berlaku. “Cara jekkong (curang) sekarang tidak bisa lagi ditolerir,” ujar Syahrul
Syahrul mendukung keputusan KPU yang menyerahkan SK kemenangannya ke DPRD untuk diteruskan ke Mendagri. Alasannya, tidak ada alasan KPU untuk tidak melanjutkan tahapan pilkada.

“Gugatan Amin Syam untuk membatalkan SK KPU ditolak oleh MA. Jika ditolak, berati keputusan KPU tetap sah,” tandas Syahrul.
Ia menghimbau kepada seluruh pendukungnya agar tidak berbuat anarkis saat melakukan aksi unjuk rasa. Ia juga berpesan agar pendukungnya tidak memancing keributan agar Sulsel tetap aman.
Sesuai jadwal yang telah disusun KPU, pelantikan Syahrul-Agus direncanakan akan digelar pada tanggal 19 Januari 2008 atau tepat lima tahun masa akhir jabatan pasangan Amin Syam-Syahrul Yasin Limpo.

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan Tribun
Timur edisi cetak: 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555) (rex)

Nasional

27/12/07 15:11
PDIP Kecewa Putusan MA Soal Pilkada Sulsel

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR RI, Tjahjo Kumolo, menegaskan bahwa pihaknya masih kecewa dengan putusan Mahkamah Agung (MA) soal pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang di Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Kami akan mengikuti terus proses hukum ini dan berharap Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Selatan mengajukan PK (Peninjauan Kembali) sebagai upaya hukum untuk pelurusan,” katanya di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, MA memutuskan KPUD Sulsel harus melakukan pilkada ulang di empat kabupaten di Sulsel.

Padahal, KPUD Sulawesi Selatan dalam rapat pleno 16 November 2007 menetapkan pasangan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu`mang memperoleh suara tertinggi, yakni 1.432.572. Sedangkan pasangan Amin Syam dan Mansyur Ramly di tempat kedua dengan 1.404.910 suara.

Namun, pasangan Amin-Ramly menggugat KPUD Sulsel atas penetapan hasil pilkada yang berlangsung pada 5 November 2007. Pasangan Amin-Ramly mengklaim ada penggelembungan suara yang mereka temukan di tiga kabupaten.

Saat ini terjadi pro kontra terhadap keputusan MA tersebut karena ada yang membenarkannya dan ada pula yang tidak sependapat.

“Kasus putusan MA soal Pilada Sulsel ini, tetap masih menjadi tanda tanya pihak kami. Apakah keputusan MA itu adil? dan sudah pada tempatnya? Semoga saja keputusan tersebut memang murni dengan pembuktian yang ada dan atas keyakinan dan bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa,” kata Tjahjo Kumolo.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, yang pernah menjadi Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), itu mengemukakan bahwa keputusan MA tersebut merupakan sebuah preseden buruk.

“Ini preseden kurang bagus dan bisa membuat seluruh hasil pilkada diprotes oleh pihak yang kalah, yang tidak mau menerima begitu saja kekalahannya, lalu menempuh proses hukum,” ujarnya.

Tjahjo Kumolo juga berpendapat, jika hal semacam ini terus terjadi dan berlangsung berlarut-larut, maka pasti bakal mengganggu proses pemerintahan di daerah.

“Lebih dari itu, dengan adanya kejadian ini, maka dapat dipertanyakan lagi bagaimana sebenarnya kewenangan KPUD itu? Apakah setiap keputusan KPUD pasti bisa dianulir? Yang jelas PDI Perjuangan kecewa dengan ini,” ujarnya.

Oleh sebab itu, kata Tjahjo Kumolo, PDIP akan terus mengikuti proses hukum yang tengah berlangsung.

“Dan, kami berharap, KPUD tidak gentar menghadapi situasi semacam ini. Khusus bagi KPUD Sulsel, langkah PK perlu dilakukan, sebagai upaya hukum pelurusan. Jangan sampai KPUD Sulsel dipotong hak keputusannya untuk tetap memroses secara hukum terhadap keputusan tersebut,” katanya.

Tjahjo Kumolo juga berharap, agar pemegang kekuasaan yang merasa dikalahkan tidak ikut bermain merusak tatanan demokrasi.

“Semoga saja pihak yang kebetulan berkuasa dan yang merasa dikalahkan itu tidak ikut memainkan peranan dalam merusak tatanan demokrasi yang sudah mulai baik sekarang ini,” demikian Tjahjo Kumolo. (*)

Copyright © 2007 ANTARA
Send Print View blog reactions
AddThis Social Bookmark Button AddThis Feed Button

Baca Juga

Syahrul-Agus Akan Tetap Diajukan Jadi Gubernur Sulsel ke Depdagri

Pasangan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu`mang (Sayang) kemungkinan akan tetap diajukan ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk ditetapkan sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2008-2013.

Putusan MA Terhadap Pilkada Sulsel Dinilai Tepat

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan pengulangan pemilihan kepala daerah (pilkada) di empat daerah pemilihan di Sulawesi Selatan (Sulsel) dinilai sudah tepat dan sesuai kewenangan MA, demikian amatan Seven Strategic Studies, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Observer Indonesia.

Ketua MK: Selesaikan Sengketa Pilkada Sulsel Melalui Upaya Hukum

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, meminta sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan (Pilkada Sulsel) tetap diselesaikan melalui upaya hukum yang masih tersedia.

Sebelumnya

Tommy Soeharto Gugat Balik Bulog

Pengacara Hutomo Mandala Putra (Tommy Suharto) pada Kamis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menyatakan, Badan Urusan Logistik (Bulog) telah merekayasa penggugat II, yakni Tommy Suharto, sehingga menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp10,2 triliun.

WALHI NTB: Tingkat Kerusakan Hutan NTB Memprihatinkan

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Barat (NTB), Junaidi, mengingatkan kepada masyaarakat di daerahnya untuk lebih mewaspadai ancaman bencana alam banjir dan longsor, sebagai akibat dari kerusakan kawasan hutan yang kian memprihatinkan.

Ombak Tinggi, Nelayan Pangkalpinang Takut Melaut

Para nelayan di Kota Pangkalpinang saat ini masih takut melaut, karena gelombang tinggi dan hujan lebat disertai badai, sehingga mereka terpaksa mencari kerja sampingan, seperti menjadi pemulung dan kuli bangunan.

Copyright © 2007 LKBN ANTARA

Ketentuan Penggunaan

25/12/2007 18:37 Pilkada
Lagi, Unjuk Rasa Menolak Putusan MA

Liputan6.com, Makassar: Ratusan warga Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Selasa (25/12) siang, berunjuk rasa di Kantor Komisi Pemilihan Umum setempat. Massa menolak keputusan Mahkamah Agung untuk menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang di daerah mereka. Sebab pilkada ulang dinilai hanya memboroskan anggaran [baca: Penolakan Pilkada Ulang Berlanjut].

Sebagai bentuk protes, warga membakar buku undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum. Tapi warga dan pihak pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu`mang mendukung sikap KPU Sulsel mengajukan peninjauan kembali (PK). “Harus melakukan PK dan menolak keputusan MA untuk melakukan pemilihan ulang,” kata Syahrul Yasin Limpo.

Hidayat Nahwi Rasul, juru bicara Amin Syam mengatakan menghormati keputusan KPU Sulsel yang bakal menempuh jalur PK. Namun Hidayat mendesak KPU Sulsel agar menghentikan kegiatan, termasuk rencana menyerahkan hasil penetapan KPU Sulsel yang memenangkan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang kepada DPRD dan Departemen Dalam Negeri.

Terkait potensi konflik jika pilkada diulang, pengamat politik Muhammad Qodari mengharapkan seluruh pihak menahan diri. “Jika proses ini menimbulkan instabilitas politik apalagi kekerasan politik, yang dirugikan itu semua dan masyarakat Sulsel secara keseluruhan,” jelas dia.(BOG/Tim Liputan 6 SCTV)

Rabu, 26-12-2007
Syahrul Siap Dilantik 19 Januari

GUBERNUR Sulsel terpilih versi KPU Syahrul Yasin Limpo siap jika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI memutuskan untuk melantiknya pada tanggal 19 Januari mendatang. Hanya saja, dia mengaku tetap menunggu proses hukum yang sedang berjalan.
“Saya akan tunggu dulu perkembangan terakhirnya baik di tingkat KPU maupun di tingkat mendagri nanti. Tapi kalau sudah waktunya (dilantik) saya siap,” kata Syahrul kepada Tribun, Selasa (25/12).
Mantan Bupati Gowa dua periode ini berjanji tetap akan berjalan di atas rel hukum yang berlaku. “Cara jekkong (curang) sekarang tidak bisa lagi ditolerir,” ujar Syahrul
Syahrul mendukung keputusan KPU yang menyerahkan SK kemenangannya ke DPRD untuk diteruskan ke Mendagri. Alasannya, tidak ada alasan KPU untuk tidak melanjutkan tahapan pilkada.

“Gugatan Amin Syam untuk membatalkan SK KPU ditolak oleh MA. Jika ditolak, berati keputusan KPU tetap sah,” tandas Syahrul.
Ia menghimbau kepada seluruh pendukungnya agar tidak berbuat anarkis saat melakukan aksi unjuk rasa. Ia juga berpesan agar pendukungnya tidak memancing keributan agar Sulsel tetap aman.
Sesuai jadwal yang telah disusun KPU, pelantikan Syahrul-Agus direncanakan akan digelar pada tanggal 19 Januari 2008 atau tepat lima tahun masa akhir jabatan pasangan Amin Syam-Syahrul Yasin Limpo.

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan Tribun
Timur edisi cetak: 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555) (rex)

TRIBUN TIMUR MAKASSAR RSS
Rabu, 26-12-2007

Amin Juga Dijadwalkan Bertemu ; Kalla Persilakan KPU Ajukan PK ke MA; DPRD Belum Bahas Surat Penetapan KPU; Partai Pendukung Asmara Desak KPU Laksanakan Pilkada Ulang

Jakarta, Tribun – Gubernur terpilih Sulawesi Selatan (Sulsel), Syahrul Yasin Limpo, menemui Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di kediaman dinas wapres Jl Diponegoro, Jakarta Selatan, Selasa (25/12) malam.
Syahrul didampingi dua adiknya, Nanna dan Irman Yasin Limpo, serta kerabat dekatnya, Andi Darussalam Tabusalla. Syahrul cs tiba di kediaman wapres sekitar pukul 21.05 WIB.
Pertemuan berlangsung hingga pukul 22.15 WIB.

Koordinator Bidang Media Staf Khusus Wapres, Muhlis, yang dikonfirmasi via telepon selularnya membenarkan pertemuan tersebut.
Namun, dia tak mengetahui isi pembicaraan dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam 10 menit. Syahrul dan Irman belum berhasil dikonfirmasi terkait dengan pertemuan tersebut. Telepon selular keduanya yang dihubungi berkali-kali tidak dijawab.

Kader
Sebelumnya, Muhlis menjelaskan posisi Kalla sebagai wapres yang tetap netral dalam Pilkada Sulsel. Kalla tidak ingin masalah pilkada di Sulsel diselesaikan lewat jalan kekerasan. “Siapa pun yang menang, keduanya adalah kader Golkar,” kata Muhlis mengutip Kalla.
Kalal juga diagendakan akan bertemu dengan kandidat Gubernur Amin Syam dan pasanganny Mansyur Ramly (Asmara) yang mememangkan gugatan sengketa pilkada di Mahkamah Agung (MA).
“Saya belum tahu kapan agenda pasti Pak Amin dan Mansyur bertemu Pak Wapres. Tapi sepertinya dalam waktu dekat ini,” kata Muhlis.
Juru Bicara Asmara Hidayat Nahwi Rasul mengaku belum mendapat pemberitahuan soal rencana pertemuan Amin atau Mansyur dengan Kalla.
“Belum ada surat atau pun pemberitahuan lewat telepon. Tapi kalau diminta datang, Isnya Allah Pak Amin atau Pak Mansyur akan menghadap beliau (Kalla),” kata Hidayat.
Muhlis menjelaskan, sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, Kalla memang mengantar duet Asmara mendapat tiket pilkada.
Namun, hasilnya tergantung kepada Asmara dan koalisi lainnya. Sedangkan sebagai wapres, Kalla harus dalam posisi netral.

Hargai Demokrasi
Kalla meminta kontestan pilkada menghargai demokrasi. Bila ada sengketa hasil pilkada maka sebaiknya melalui jalur hukum, yakni MA dan apapun keputusan MA harus dihormati.
Kalau pun KPU tidak puas dengan keputusan MA dipersilahkan melalui jalur hukum, yakni peninjauan kembali (PK).
“Jadi jangan dianggap wapres tidak netral atau mengintervensi MA, sebab beliau (Kalla) berposisi netral,” kata Muchlis
Kalla mengemukakan bukti netralitasnya pada saat kampanye lalu. Kalla meminta masyarakat Sulsel memilih sesuai hati nurani. Ia juga rela fotonya digunakan oleh semua kandidat untuk bersosialisasi.
Pada kampanye lalu, baik Amin maupun Syahrul menggunakan sama-sama memajang foto Kalla untuk sosialisasi ke publik. Kalla juga telah menyampaikan kepada seluruh kader Golkar soal kedekatannya dengan Syahrul.

Pendukung Asmara
Partai pengusung dan pendukung pasangan Asmara mendesak KPU Sulsel segera mengeksekusi keputusan MA yang memerintahkan pilkada ulang di Kabupaten Bone, Gowa, Bantaeng, dan Toraja.
Hal tersebut disampaikan para elite pendukung Asmara saat jumpa pers di Makassar, kemarin. Elite partai yang hadir di antaranya Moh Roem, Pangerang Rahim, Marzuki Wadeng, Hidayat Nahwi Rasul (Golkar), Andi Akmal Pasluddin (PKS), Haidar Majid (Demokrat), Amir Mahmud (PKB), Arfat Rasyid (PKPI), Tajuddin Renreng (PKPB), Gajahmada Hardin (PDP), dan Philipus Palulungan (Pelopor).
Mereka juga meminta KPU tidak melanjutkan pengiriman surat penetapan pasangan Sayang ke DPRD. Mereka mengemukakan pendapatnya secara bergantian.
Ketua Tim Pemenangan Pasangan Asmara Moh Roem berharap agar KPU segera melaksanakan keputusan MA secepatnya karena keputusan MA bersifat final dan mengikat.
Selain itu, partainya dan partai pengusung lain siap menyukseskan pilkada ulang dan memberikan dukungan penuh kepada pasangan Asmara.

Fraksi DPRD
Terkait dengan dikirimnya hasil rekap pilkada dan penetapan pasangan Sayang, Ketua Bappilu PKS Sulsel Akmal Pasluddin berharap agar pimpinan DPRD tidak ceroboh mengambil keputusan melanjutkan rekomendasi tersebut ke mendagri karena dapat berdampak buruk.
Pasalnya, dengan adanya keputusan MA maka proses tahapan pilkada belum bisa dilanjutkan sebelum KPU mengeksekusi perintah MA untuk melaksanakan pilkada ulang di empat kabupaten.
Di DPRD, PKS juga menolak rencana pimpinan DPRD Sulsel yang akan mengirim SK KPU ke mendagri karena melanggar mekanisme di DPRD. Selain itu, adanya keputusan MA yang belum dijalankan KPU.
“Kami juga mencurigai ada oknum pimpinan DPRD yang meminta sekretaris DPRD (Sekwan) Abdul Kadir masuk kantor padahal hari ini masih hari libur,” katanya.
Unsur pimpinan DPRD Sulsel terdiri atas Agus Arifin Nu’mang (ketua, Golkar), Ashabul Kahfi (wakil ketua,PAN), Surya Darma (wakil ketua, PKS), dan Zainal Abidin (wakil ketua, PDK).
Agus juga adalah wakil gubernur terpilih, sedangkan Ashabul dan Zaenal adalah pendukung duet Sayang. Satu- satunya pendukung Asmara di unsur pimpinan dewan adalah Surya Darma.

Belum Dibahas
Terkait surat KPU ke DPRD Sulsel soal petepan Sayang sebagai pasangan kepala daerah terpilih, Kahfi mengatakan hal tersebut belum dibahas di dewan.
Surat tersebut sudah disampaikan langsung oleh salah seorang pejabat di Sekretariat KPU Sulsel kepada Sekwan DPRD Sulsel.
“Besok (hari ini) kita memang ada agenda rapat tapi bukan membahas surat KPU. Mungkin kalau diagendakan, nanti tanggal 27 atau 28 Desember,” kata Kahfi.

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan Tribun
Timur edisi cetak: 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555) (opi/rex/bie)

KPU di Empat Kabupaten Tolak Pilkada Ulang

Laporan Wartawan Kompas Nasrullah Nara

MAKASSAR, KOMPAS — Putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan  pilkada ulang di empat kabupaten di Sulawesi Selatan menuai protes keras dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten-kabupaten bersangkutan.

Demi kredibilitas demokrasi dan pertaruhan integritas pribadi dan institusinya, para anggota KPU Kabupaten Bone, Gowa, Bantaeng, dan Tana Toraja menilai putusan MA  tak berdasar sehingga perintah tersebut tak akan dijalankan.

Penolakan itu dikemukakan  Ketua KPU  Bone  Ali Imran, Ketua KPU Bantaeng Alim Bahri, anggota KPU Gowa  Hirsan Bachtiar,  dan anggota KPU Tana Toraja Luther Pongrekun kepada Kompas, Minggu (23/12).

Mereka menilai putusan MA itu mengada-ada  dan tidak mencerminkan sebagai produk hukum dari institusi peradilan yang agung. Selain tak sesuai dengan UU dan peraturan mana pun tentang pemerintahan daerah dan mekanisme pilkada, putusan MA tersebut juga tak berpijak pada tataran  empirik.

”Putusan yang dikeluarkan lembaga berlabel ’agung’ itu ternyata ngawur dan tidak agung. Kalau MA menganggap ada  kecurangan, tolong tunjukkan  secara spesifik pada TPS yang mana? Desa mana? Dan kecamatan mana?” ujar  Ali Imran, Ketua KPU Bone, menjamin bahwa dari 1.032 TPS di daerahnya, tak satu pun yang terbukti menggelembungkan suara.

Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan:
Selasa, 25 Desember 2007 | 13:20 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak berhak mengajukan peninjauan kembali(PK) terhadap keputusan Mahkamah Agung tentang sengketa pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan.

Amin mensarankan agar KPUD segera mengajukan peninjauan kembali atas putusan itu. Dia meminta Mahkamah Agung dalam memutuskan peninjauan kembali itu tidak mengulangi kesalahan yang sama. “kalau MA mempermainkan hukum, apa jadinya nanti,” ujarnya. SUTARTO

dikutip: http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/12/25/brk,20071225-114065,id.html

24/12/2007 05:38 Pilkada

Tolak Pilkada Ulang, Aksi Tanda Tangan Digelar

Liputan6.com, Makassar: Berbekal selembar kain putih di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Ahad (23/12), puluhan orang dari berbagai organisasi massa mengumpulkan tanda tangan warga. Mereka meminta dukungan warga untuk menolak keputusan Mahkamah Agung yang memutuskan menggelar pemilihan gubernur ulang di empat kabupaten, yaitu Bone, Gowa, Tana Toraja, dan Bantaeng.

Upaya mereka tak sia-sia. Ada sekitar tujuh ribu tanda tangan berhasil dikumpulkan. Sebagian besar warga yang menandatangani menolak pilkada ulang karena dinilai memboroskan anggaran daerah [baca: Demonstrasi Tolak Putusan MA Berlanjut].

(ANS/Iwan Taruna dan Rizal Randa)

22/12/2007 18:38 Pilkada

Demonstrasi Tolak Putusan MA Berlanjut

Liputan6.com, Makassar: Unjuk rasa warga Makassar, Sulawesi Selatan, menolak keputusan Mahkamah Agung soal pemilihan Gubernur Sulsel berlanjut. Sejumlah warga dari Partai Demokrasi Kebangsaan berkeliling Kota Makassar dengan mengarak keranda mayat.

Massa menolak keputusan Mahkamah Agung soal pilkada Gubernur Sulsel yang harus diulang di empat kabupaten yaitu Bone, Toraja, Bantaeng, dan Gowa. Aksi diwarnai pembakaran keranda mayat di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Sulsel sebagai wujud matinya keadilan [baca: Putusan MA Menuai Protes].

Aksi lain berlangsung di depan kampus Universitas Alauddin Makassar dan Universitas Negeri Makassar. Mahasiswa memblokade jalan dan membakar ban bekas. Mereka menuntut KPU Sulsel menolak keputusan MA dengan mengajukan peninjauan kembali.(TOZ/Tim Liputan 6 SCTV)

Nasional

21/12/07 18:54

Pilkada Ulang Sulsel Dinilai Pemborosan

Jakarta (ANTARA News) – Pengamat Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Indra J. Piliang mengatakan jika pilkada ulang di Sulawesi Selatan (Sulsel) dilaksanakan, maka akan memboroskan anggaran daerah maupun negara.

“Pilkada ulang akan munculkan pemborosan anggaran,” katanya, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pilkada ulang seharusnya tidak perlu terjadi, sehingga tidak ada pemborosan anggaran. Mahkamah Agung (MA) telah melebihi kewenangannya dengan memutuskan pemilihan kepala daerah di Sulsel diulang di empat kabupaten, ujarnya.

“Apalagi keputusan MA tidak jelas. Tahapan Pilkada ada banyak, lalu yang diulang di tahapan yang mana. Apakah tahap pendaftaran peserta atau pencoblosan?” tanyanya.

Sementara itu, menurut Ketua KPUD Sulsel Mappinawang, dana yang dibutuhkan untuk melakukan pilkada ulang mencapai puluhan miliar rupiah.

“Kita belum menghitung secara keseluruhan. Untuk satu orang pemilih dibutuhkan dana Rp25.000-Rp35.000. Maka kalau dikalikan dengan jumlah pemilih sekitar satu juta orang, maka akan mencapi puluhan miliar rupiah,” ujarnya.

Ia mengatakan MA telah memutuskan untuk mengulang seluruh tahapan pilkada di empat kabupaten yaitu Goa, Bone, Bentaeng dan Tana Toraja.

Sebelumnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel yang dikalahkan dalam Pilkada 5 November 2007, Amin Syam Mansur dan Mansyur Ramli, mempersoalkan penggelembungan suara di beberapa kabupaten.

Pasangan Amin-Ramly menggugat KPUD Sulawesi Selatan atas penetapan hasil pilkada yang berlangsung pada 5 November 2007.

Pasangan Amin-Ramly mengklaim penggelembungan suara yang mereka temukan terjadi di beberapa kabupaten itu, seharusnya menjadi milik mereka.

KPUD Sulawesi Selatan menetapkan pasangan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu`mang memenangkan Pilkada dengan 1.432.572 suara.

Sedangkan pasangan Amin Syam dan Mansyur Ramly di tempat kedua dengan 1.404.910 suara.

Indra mengatakan, MA tidak berwenang memutuskan pilkada ulang di empat kabupaten yaitu Bone, Bentaeng, Tana Toraja dan Goa.

“Ini preseden buruk, seharusnya masalah ini dapat diselesaikan dengan penghitungan dan bukan pilkada ulang. Ini juga akan menimbulkan kekhawatiran di KPU maupun KPUD. Mungkin akan ada banyak orang yang mengajukan keberatan ke MA, tetapi justru MA tidak memberikan keputusan final. Pilkada ulang bukan keputusan final,” katanya.
(*)

Copyright © 2007 ANTARA

Nasional

21/12/07 20:07

PDIP Nilai Keputusan MA Soal Pilkada Sulsel Jadi Preseden Buruk

Semarang (ANTARA News) – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR mempertanyakan kasus keputusan Makamah Agung (MA) tentang Pilkada Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah adil atau sudah pada tempatnya, karena bisa menjadi preseden buruk.

“Mudah-mudahan keputusan MA untuk mengulang lagi pilkada di empat daerah di Sulsel itu adalah keputusan murni dengan pembuktian yang ada, atas keyakinan, dan harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” kata Ketua Fraksi PDIP DPR, Tjahjo Kumolo, ketika dihubungi ANTARA News, Jumat.

Menurut dia, hal itu merupakan preseden buruk dan bisa membuat seluruh hasil pilkada bagi yang kalah tidak akan menerima kekalahannya, tetapi menempuh proses hukum sehingga akan berlarut-larut dan mengganggu proses pemerintahan di daerah.

“Saya prihatin, setiap ada kasus pilkada ternyata keputusuan KPUD dianulir. Yang jelas, PDI Perjuangan sangat kecewa, dan akan mengikuti proses hukum dan diharapkan KPUD Sulsel yang dipotong hak keputusannya untuk tetap memroses secara hukum,” kata Tjahjo.

Ia menegaskan, jangan sampai ada yang bermain dalam keputusan KPUD Sulsel karena hal ini jika dibiarkan berlarut-larut akan merusakan tananan demokrasi yang sudah ada dan berjalan baik.

Gugatan mengenai pilkada ini, kata dia, merupakan bentuk yang tidak legawa pasangan dari yang kalah dan akan memperkeruh hasil pilkada. “Ini benar-benar merupakan preseden buruk bagi pilkada lainnya. Apabila ada sengketa, maka pilkada harus diulang, kasihan rakyat,” katanya.

Hasil Pilkada Sulawesi Selatan tanggal 5 November 2007 menunjuk pasangan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu`mang yang diusung PDIP, PDS, PAN dan PDK menjadi pemenang. (*)

Copyright © 2007 ANTARA

Nasional

23/12/07 23:24

PKS: Selesaikan Masalah Pilkada Sulsel Lalui Jalur Hukum

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, mengatakan bahwa ketidakpuasan atas keputusan Mahkamah Agung (MA) untuk mengulang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulawesi Selatam (Sulsel) di empat kabupaten, seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum.

“Dari awal kita mengingatkan kepada teman-teman di Sulawesi Selatan untuk tetap menggunakan jalur hukum dan jangan anarkis,” ujar Tifatul, di Jakarta, Minggu, di sela-sela acara peluncuran Program Nasional PKS Pos Wanita Keadilan dan peringatan Hari Ibu.

Menurut dia, upaya untuk protes maupun mengajukan peninjauan kembali atas keputusan MA diperbolehkan asalkan sesuai dengan prosedur hukum.

“Gugat-menggugat diperbolehkan. Silakan saja,” ujarnya.

Tifatul menilai, MA berwenang memutuskan pilkada ulang di Sulsel.

Ia menolak pendapat yang mengatakan bahwa MA tidak berwenang untuk memutuskan Pilkada ulang.

“MA berwenang putuskan sengketa pilkada,” katanya.

Ia juga mengatakan, sengketa pilkada rawan terjadi mengingat masih ada praktik politik uang. Kasus di Sulsel, menurut dia, harus menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia.

“Ini pelajaran politik untuk kita,” katanya.

Disinggung tentang dugaan adanya intervensi dari partai maupun elit politik atas putusan MA, ia mengatakan, dugaan tersebut harus dibuktikan.

“Itu harus dibuktikan, jangan diduga. Kalau memang terbukti, maka harus diambil tindakan,” ujarnya.

Sebelumnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel Amin Syam Mansur dan Mansyur Ramli dinyatakan kalah dalam Pilkada Sulsel.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulsel menetapkan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu`mang sebagai pemenang Pilkada yang diselenggarakan pada 5 November 2007.

Pasangan Amin-Mansyur menggugat keputusan KPUD karena menilai terjadi penggelembungan suara.

MA telah memutuskan untuk dilakukan Pilkada ulang di empat kabupaten yaitu Goa, Bone, Bantaeng, dan Tana Toraja.

Namun, keputusan MA ini ditentang sejumlah pihak diantaranya adalah KPUD Sulsel. Ketua KPUD Sulsel, Mappinawang, menyatakan KPUD akan mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA. (*)

Copyright © 2007 ANTARA