Sebagai lumbung beras nasional, Pulau Jawa ada di titik amat kritis. Di satu sisi, karena ketergantungan akut semua perut pada beras, swasembada beras menjadi keharusan bagi siapa pun yang memerintah negeri ini.

Beras adalah pangan mahapenting di negeri berpenduduk 230 juta ini, tak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga sosial-politik. Karena itu, sejak Orde Baru hingga kini, baik harga, pasokan, maupun distribusi beras dikendalikan. Posisi Jawa menjadi penting karena memasok 56-60 persen (kebutuhan) beras nasional.

Di sisi lain, Jawa merupakan episentrum ekonomi nasional. Sekitar 70 persen uang negeri ini berputar di Jawa (Baswir, 2003). Hal ini membuat aktivitas ekonomi di Jawa berputar bak gasing. Laju industrialisasi, transformasi ekonomi, dan jumlah penduduk yang besar membuat tekanan pada lahan menjadi panas. Pertumbuhan ekonomi mendongkrak mutu sosial-ekonomi lahan nonpertanian.

Di simpang jalan

Perkawinan antara permintaan dan rente lahan nonpertanian yangterus meningkat ini membuat tekanan pada lahan berjalan masif. Ini membuat keberadaan hutan, sawah, dan ladang ada di simpangjalan : tetap dipertahankan sebagai kawasan penyangga dan penghasil pangan atau dikonversi.

Dampak dari tekanan lahan itu bisa dilihat dari rutinitas banjir, longsor, dan kekeringan di sejumlah kota di Jawa. Namun, sejauh mana kondisi tutupan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) sebagai penyuplai air irigasi, khususnya terkait jaminan produksi pangan dari sawah, belum banyak diketahui. Ketersediaan informasi ini penting sebagai penanda kritis-tidaknya Pulau Jawa sebagai penyangga pangan nasional.

Hasil intrepretasi citra Landsat 2006/2007 oleh Barus dan kawan-kawan (2009) menunjukan, tutupan lahan hutan total di Jawa tinggal 14 persen, jauh dari angka ideal (30 persen) untuk menjaga lingkungan fisik dan areal sawah. Dari 156 DAS di Jawa, hanya 10 DAS (6,4 persen) yang punya tutupan luas hutan lebih dari 30 persen, bahkan 50 DAS (32 persen) di antaranya tutupan hutannya nol persen. Akibatnya, sebagian besar sub-DAS di Jawa berpotensi besar dilanda banjir/longsor rutin. Air hujan yang seharusnya bisa mengisi air tanah dan pelan-pelan dialirkan karena adanya tutupan hutan, berubah menjadi air limpasan permukaan, yang tidak saja mubazir, tetapi juga menjadi (peng)gerus lapisan subur tanah.

Menurut Barus dkk, dari empat kelas daerah tawan longsir (1-4, dari rendah/tidak ada sampai besar), kategori kelas tiga menempati rerata 80 persen dari tiap sub-DAS dan kelas 4 menempati areal 10 persen.

Dari empat kelas daerah rawan banjir, kategori kelas tiga mempunyai rerata 65 persen dari tiap sub-DAS, dan kelas empat sekitar 20 persen. Berpijak dari kombinasi ketiga kondisi itu – DAS kritis, rawan banjir, dan rawan longsor – sebenarnya lingkungan fisik di Jawa sudah rusak/kritis.

Apabila musim hujan, sebagian besar sawah akan banjir dan longsor. Sebaliknya, sawah akan kekeringan pada musim kemarau. Rutinitas banjir dan longsir akan membuat padi puso, DAS dan jaringan irigasi rusak. Padi adalah tanaman rakus air. Tanpa ketersediaan air memadai. Produksi padi ada di zona bahaya. Banjir, longsor, dan kekeringan akan mengancam eksistensi Jawa sebagai lumbung padi nasional.

Jawa, basis produksi beras

Untuk mempertahankan Jawa sebagai basis produksi beras, harus dilakukan aneka langkah cepat dan simultan.

Pertama, menetapkan zonasi agroekologi sawah. Konsep pewilayahan didasari kenyataan, tiap tanaman memiliki perbedaan tingkat kesesuaian lahan. Dari zonasi agroekologi sawah oleh Nurwadjedi (2009), luas sawah mencapai 2,87 juta hektar (40 persen) dari 7,16 juta hektar kawasan budidaya di Jawa. Sebagian besar (93 persen) sawah itu berjenis tanah fluvial dan volkanik yang amat subur dibandingkan dengan tanah di luar Jawa, dengan kondisi irigasi beragam (dari teknis hingga tadah hujan). Dengan penetapan ini, sawah dalam zonasi harus dilindungi eksistensinya.

Penetapan dan perlindungan lahan ini merupakan amanat UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ditetapkan 16 September 2009, melalui UU ini, kawasan dan lahan pertanian pangan ditetapkan (jangka panjang, menengah, dan tahunan) lewat perencanaan kabupaten/kota, provinsi, dan nasional (Pasal 11-17).

Keberadaan kawasan dan lahan dilindungi hanya bisa dikonversi untuk kepentingan umum. Itu pun dengan syarat mahaberat (Pasal 44-46) : didahului kajian kelayakan dan rencana alih fungsi, pembebasan kepemilikan, dan ada lahan pengganti 1-3 kali yang dikonversi plus infrastruktur. Siapa yang melakukan alih fungsi lahan yang dilindungi bisa dipidana 2-7 tahun dan denda Rp 1 – 7 milliar. Pidana ditambah jika pelakunya pejabat (Pasal 72-74).

Kedua, segera dilakukan rehabilitasi tutupan hutan, menekan laju degradasi lahan dan bencana banjir. Terkait ini, penerapan pengelolaan sumber daya air terpadu dan prinsip hilir membayar hulu tidak bisa ditunda-tunda. Karakteristik air terkait daerah hulu-hilir. Konsekuensinya, batas hidrologis tidak selalu identik dengan batas administratif.

Pengelolaan sumber daya air harus menimbang kesatuan hidrologis sebagai satu kesatuan wilayah. Ini penting karena DAS-DAS besar di Jawa, seperti DAS Solo, Ciliwung, dan Citanduy, bersifat lintas provinsi dan melewati puluhan kabupaten/kota. Daerah hilir sebagai pengguna (irigasi dan PAM) harus memberi insentif hulu untuk melakukan konservasi dan rehabilitasi. Tanpa dua langkah ini, degradasi sawah terus berlangsung. Jika itu terjadi, lumbung beras Jawa tinggal cerita.

Sumber  :

Masihkah Jawa Lumbung Beras Nasional ?, Khudori | Penulis Buku Ironi Negeri Beras ; Peminat Sosial-Ekonomi Pertanian dan Globalisasi
Kompas, 18.11.2009

detik.com, Jakarta – Bagi kebanyakan orang, bisa jadi sulit membayangkan tumpukan duit sebesar Rp 6,7 Triliun. Uang sebanyak itu dikucurkan pemerintah kepada Bank Century dengan alasan menjaga kesehatan perbankan nasional. Seberapa banyakkah duit itu?

“Itu butuh 60 kali gempa sebesar Padang-Sumbar. Karena waktu gempa itu, pemerintah hanya mengucurkan dana Rp 100 Miliar,” kata aktivis Golkar Indra J Piliang menganalogikan tumpukan duit itu dalam diskusi Skandal Bank Century di PB HMI, Jl Diponegoro, Jakarta, Minggu (29/11/2009).

Belum tergambar? Indra memberi visualisasi lain. Menurut perhitungannya, bila dana sebanyak Rp 6,7 Triliun diambil dalam pecahan Rp 1.000, duit segudang tersebut mampu menghubungkan jarak Bumi-Bulan.

“Saya yakin, bila dalam pecahan Rp 1.000 dan dijahit, bisa sampai bulan bolak-balik,” imbuh Piliang.

Karenanya, masih menurut Piliang, skandal Century merupakan skandal terbesar di awal abad ini. Bila tidak diusut tuntas, akan menyakiti rasa keadilan masyarakat karena dapat menghilangkan uang sebanyak itu.

“Masalahnya uang ini kemana? Kalau dana ini tidak jelas, kita sudah berubah menjadi bangsa Jin, bisa disulap enggak jelas,” pungkasnya.

Sebagai catatan, proyek rehabilitasi Aceh-Nias paska Tsunami menghabiskan ungkos Rp 10 Triliun. Dari deretan angka itu dana bantuan asing mencapai Rp 8 Triliun sementara sisanya (Rp 2 Triliun) diambilkan dari APBN, sebuah nilai yang jauh Lebih kecil dari skandal Century yang menggerogoti uang Rp 6,7 triliun!

Berikut ini Opini Bebas akan membeberkan Opini Bebas untuk Melacak Penjarah Century. Hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan tentang Bank Century ternyata jauh dari harapan. Badan Pemeriksa ha­nya membuka sejumlah fakta bobroknya pe­ngelolaan bank ”gurem” itu dan lemah­nya pengawasan Bank Indonesia, tapi justru tidak menjawab pertanyaan paling hot yang selama ini menjadi bahan gunjingan: ke mana uang Century mengalir. Itulah pekerjaan besar yang mesti diungkap Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat yang pekan mendatang dibentuk.

Badan Pemeriksa sebenarnya telah menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kedua lembaga itu memang pernah menandatangani memorandum of understanding (MOU) untuk saling berbagi data. Tapi barangkali Badan Peme­riksa tak berani melangkah lebih jauh dengan alasan terbentur undang-undang yang menyatakan data PPATK hanya bisa diberikan kepada Kejaksaan Agung dan kepolisian. Karena itulah hasil audit sekitar enem ratus ­halaman yang dikerjakan sejak Agustus itu bagai sayur tanpa garam. Laporan tersebut minus keterangan penting: ke kantong siapa saja dana Rp 6,7 triliun untuk penyelamatan Century itu mengalir. Yang bisa disebut ”baru” adalah kesimpulan Badan Pemeriksa bahwa sebagian besar kebijakan yang diambil Bank Indonesia dan Departemen Keuangan dalam bailout Century tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Komite Stabilitas Sistem Keuangan, lembaga yang juga diketuai Menteri Keuangan Sri Mulyani, menurut Badan Pemeriksa, belum memiliki dasar hukum. Dengan kesimpulan seperti ini, Badan Pemeriksa agaknya ingin mengatakan bahwa perintah pengucuran dana Rp 6,7 triliun untuk Century, yang dikeluarkan dari kas Lembaga Penjamin Simpanan, juga tidak sah secara hukum.

Dalam hal Bank Indonesia, audit Badan Pemeriksa juga terkesan sekadar mengulang berita yang banyak beredar di media massa. Bahwa sejak awal bank hasil merger Bank CIC, Danpac, Pikko, pada Desember 2004 ini sudah penuh masalah. Setahun setelah berdiri, misalnya, CAR (rasio kecukupan modal) Century sudah negatif 132,5 persen. Bank ini mengalami masalah likuiditas yang akut, sedangkan pemilik bank tak kunjung memenuhi perintah Bank Indonesia untuk menambah modal. Toh, kesimpul­an Badan Pemeriksa menarik disimak: Bank Indonesia saat itu seharusnya menutup Century, tidak menempatkan bank tersebut dalam status pengawasan khusus. Status itu justru memberi ruang bagi pemilik bank, Robert Tantular, untuk berlindung di bawah ketiak Bank Indonesia. Kelak panitia angket DPR harus membuktikan, ada apa sebenarnya di balik ”perlakuan khusus” Bank Indonesia terhadap Robert Tantular itu. Begitu hebat aksi Robert menyelewengkan kredit, menerbitkan letter of credit fiktif, juga mendirikan perusahaan reksadana PT Antaboga Delta Sekuritas yang bermasalah, tapi Bank Indonesia seperti tertutup matanya. Kendati sudah divonis empat tahun penjara, masih banyak misteri seputar hubungan Robert dengan Bank Indonesia, khususnya pengawasan perbankan.

Misteri semakin menjadi-jadi tatkala bank amburadul itu diselamatkan hidupnya oleh Bank Indonesia dan Departemen Keuangan. Keputusan penye­lamatan Century pada 21 November mengundang debat berkepanjangan. Sejauh ini alasan yang dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah kondisi krisis ekonomi dunia pada saat itu. Bila Century yang sedang ”terbakar” tidak diselamatkan, Sri Mulyani membayangkan api akan merembet ke mana-mana. Ada 23 bank yang diduga bakal kolaps bila api Century tidak lekas dipa­damkan. Tentang pembelaan Sri Mulyani ini pun, panitia angket DPR boleh-boleh saja menelisik lebih jauh. Yang juga perlu dibuka jelas adalah jumlah dana penyelamatan yang begitu besar. Awalnya Lembaga Penjamin Simpanan, yang dananya milik kalangan perbankan, mengucurkan dana Rp 632 miliar untuk menyegarkan ”darah” Century. Setelah itu, diketahui penggelontoran terjadi lima kali, sampai berjumlah Rp 6,7 triliun.

Banyak orang mengira penggelontoran besar-besaran itu bukan untuk menyelamatkan duit nasabah ”kecil” yang mempunyai rekening sampai Rp 2 miliar dan dijamin ketentuan Bank Indonesia. Sudah ramai bertebaran isu bahwa dari kas Century telah mengalir dana milik nasabah kakap, baik perorangan maupun badan usaha milik negara. Rumor lanjutan tentang aliran dana ini, nasabah kakap tentu saja tidak mendapatkan dana­nya secara gratis, tapi melalui sejumlah tangan yang punya kuasa dan kewenangan. Mumpung belum menjadi gunjingan yang lebih seru, dan mendatangkan kemarahan orang ramai, panitia khusus angket nanti perlu membongkar aliran dana Century secara gamblang. Semua yang berkabut harus dibuat terang-benderang. (Tempo)

Kasus bailout Bank Century sebesar 6,7 trilyun rupiah diprediksi banyak pihak akan berakhir dengan kompromi. Tanda-tandanya sudah terlihat antara lain dengan bersemangatnya Partai Demokrat untuk terlibat dalam angket Bank Century, bahkan mengincar sebagai Ketua Pansus. Kalau sudah begitu sama saja bohong. Niat semula untuk “menguliti” kasus tersebut sampai 7 lapis, diprediksi akan berakhir dengan kesimpulan : “tidak terjadi apa-apa, bailout Bank Century wajar dilakukan.”

Kegemasan masyarakat perihal kasus Century makin memuncak. Sebagaimana diberitakan detikcom, rencananya, ribuan aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) akan mengepung DPR saat sidang paripurna menggolkan hak angket Century, Selasa (1/12/2009) depan.

Aksi itu akan didukung oleh 88 cabang se Indonesia yang mengancam akan mengepung DPRD masing-masing.

“Ini sebagai bentuk kepedulian untuk memastikan angket Century tidak selesai oleh kompromi politik,” kata Ketua Umum PB HMI Arip Musthopa di kantor HMI, Jl Pangeran Diponegoro No 16, Jakarta, Minggu (29/11/2009).

HMI meminta, kerja-kerja panitia hak angket didukung oleh tim ahli dari praktisi perbankan, investigator, pakar teknologi informasi dan ahli kejahatan perbankan. Menurut HMI, mereka diperlukan untuk memastikan angket Century tidak mandek dan hanya menjadi kompromi politik.

“Kami tidak ingin menjadi ruang kompromi politik. Akan menciderai rasa keadilan masyarakat,” imbuhnya.

Pendukung Kapolri bubarkan Kompak

Jakarta (KABAR Medan)

Massa dari Komisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) berdemo di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Tiba-tiba sekelompok massa yang mengaku pendukung Kapolri datang dan menghampiri massa Kompak.

Saat 30-an aktivis beraksi di dalam bundaran air mancur patung ‘Selamat Datang’ di Bundaran HI, tiba-tiba 20-an orang yang di antaranya gempal, bertato dan beranting datang ingin menghampiri massa Kompak.

Pantauan di lokasi, Minggu (29/11/2009) massa tersebut jalan sambil berteriak-teriak, “Hidup Kapolri, Hidup Kapolri. Bubarkan KPK!”.

“Antasari nggak penting, KPK bubarkan saja yang penting Kapolri,” teriak mereka lagi.

Saat ditanya dari organisasi mana massa pro Kapolri itu berasal, salah satu dari mereka mengatakan, “Masyarakat Indonesia Timur”.

Saat hendak menuju bundaran air mancur itu, sekitar 50-an polisi mencegah massa pro Kapolri ini bentrok dengan massa Kompak.

Sementara massa Kompak tetap di dalam bundaran air mancur, bergeming, tak menghiraukan. Mereka tetap menyanyikan lagu-lagu perjuangan seperti ‘KPK di Dadaku’
Ngaku Dibayar 100 Ribu, Massa Pro Kapolri Minta Nasi Padang

Sementara itu, berdasarkan keterangan dari pendukung Polri ada yang mengaku dari Masyarakat Indonesia Timur ini mengaku dibayar Rp 100 ribu untuk menuntut pembubaran KPK dan mendukung Kapolri Jendral Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD).

“Ada Rp 100 Ribu (per 1 orang),” ujar salah seorang massa pro Kapolri yang enggan menyebutkan namanya pada detikcom di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (29/11/2009).

Pria yang mengenakan kaos hitam dan celana jeans ini mengaku disuruh oleh pihak tertentu. “Ya, adalah…” katanya tidak mau menyebutkan nama penyuruhnya lebih lanjut.

Massa yang juga kebanyakan bertopi dan beranting ini menyatakan mendukung Kapolri agar tidak mundur. Mereka juga meminta agar KPK dibubarkan. Akan tetapi mereka mengaku tidak tahu siapa nama Kapolri.

“Saya nggak tahu, pokoknya Jenderal,” ucap salah seorang di antaranya.

berdasarkan pantauan di lokasi, 30 orang yang berteriak-teriak itu tetap bertahan sambil sebagian di antaranya mengisi jalur Busway. Seseorang di antaranya ada yang berteriak meminta makanan nasi padang.

“Nasi padangnya mana nih? Kita lapar dari pukul 06.00 WIB belum pada makan. Kita lapar,” teriak salah seorang massa seraya disahut teriakan serupa oleh beberapa orang lainnya. (dtk)

Dua hal saya sampaikan dalam dialog Presiden dan para pemimpin media di Istana Negara, Minggu (22/11) malam, yaitu pola pikir legalistik formal yuridis dan sikap mengambang.

Sejak kasus “cicak lawan buaya” menjadi isu nasional, amat jelas kita telah disandera pikiran legalistik. Kita menjadi tawanan legalistic mind. Sikap dan tindakan kita dipengaruhi secara kaku dan berlebihan.

Akibatnya, kecil ruangan bagi hal yang lebih utama, yakni kehidupan dengan nilai-nilainya yang lebih berharga seperti keadilan dan kebenaran. Makin jelas nila mengamati perseteruan di kalangan lembaga penegakan hukum, bagaimana pikiran legalistik dinomorsatukan atas kerugian keadilan sosial. Kebenaran menjadi korban.

Mengapa sampai begitu ? Bangsa Indonesia sebetulnya kurang bakat untuk legalistic mind, dibandingkan dengan bangsa Jerman atau Jepang yang memperlihatkan sifat legalistiknya dalam urusan dagang, investasi, kontrak, dan sebagainya. Bukti gejala legalistik kita ialah ramainya diucapkan istlah seperti : supremasi hukum, fakta hukum, proses hukum, koridor hukum, prosedur, mekanisme, sistem, dan lain-lain. Kita menafsirkannya dengan subur dan keadaan ini menyesakan dada.

Mengambang

Ada pemeo berbunyi, “12 ahli hukum (pengacara), 13 pendapat (opini)“.  Apabila gejala legalistik dibiarkan berlanjut, kita bisa masuk jalan buntu, suatu cul-de-sac. Karena itu, perlu ada orang yang muncul untuk mengucapkan kata yang membebaskan kita dari penyanderaan legalistik.

Belakangan, istilah yang banyak digunakan adalah mengambang. Media menulis misalnya : Presiden SBY mengambang. Setelah rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengn Kepala Polri, media memberitakan : Kepolisian mengambang. Menyusul Kejaksaan mengambang. Kemudian DPR mengambang. KPK mengambang. Setelah Tim Delapan menyelesaikan perumusan yang berkata : Ya, juga media mengambang ! Kalau ini terus berjalan demikian, sampailah kita pada keterangan : Indonesia mengambang.

Gejala ini jelas tidak bagus dan harus dihentikan. Maka, perlu dibuat jangkar, dimana bahtera bangsa berteduh saat ombak besar untuk kemudian melanjutkan pelayaran bila badai berlalu.

Harapan

Siapakah orang yang akan mengucapkan kata yang memerdekakan kita dari penyanderaan legalistik ? Siapakah yang bisa menghentikan gejala mengambang, membuat kita terapung-apung tanpa arah, pasrah pada tiupan angin musim ?  Jawabnya, Presiden. Tidak ada orang lain yang bisa mengatasi gejala pola pikir legalistik kaku serta gejala mengambang itu, tetapi Presiden Yudhoyono.

Harapan  inilah yang saya sampaikan dalam pertemuan silaturahim Presiden dengan para pemimpin redaksi media, Minggu malam. Keesokan malamnya (23/11), Presiden memberi respons atas rekomendasi Tim Delapan dalam sebuah tayangan TV secara nasional. Reaksi publik beragam. Mulai dari kecewa, sebagaimana dikatakan generasi muda yang menonton bareng pidato SBY, melalui penilaian pidato jurus tanpa bentuk menurut pendapat para aktivis, terus melalui ketua Tim Delapan yang mengatakan, meski berputar-putar, tetapi arahnya jelas, sampai kepada advokat penguasa hukum yang bilang masih bingung, atau kata Chandra tunggu satu dua hari lagi bagaimana pelaksanaannya oleh pihak Polri dan Kejaksaan Agung, atau pernyataan Bibit yang jelas, yaitu kembalikan kami ke pimpinan KPK.

Pertanyaan timbul, apakah masih relevan kesan pengamatan saya mengenai tersanderanya kita oleh pikiran legalistik berlebihan dan sikap mengambang setelah respons Presiden tadi ?

Kendati bisa timbul kesan bahwa Presiden tidak berbicara secara eksplisit, tidak menyebutkan tegas tentang beberapa hal yang tertera dalam rekomendasi Tim Delapan, saya belum kecewa dan saya tetap punya kepercayaan terhadap Presiden. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig (Orang yang pandai memahami, membutuhkan separuh perkataan), artinya tahu berbuat apa yang diharapkan dari dia.

Di dalam ini termasuk mengambil aneka tindakan sanksi, memberkahi keadaan internal institusi masing-masing, membasmi mafia hukum di peradilan dan para makelar kasus yang berkeliaran, demi meningkatkan usaha pemberantasan korupsi dan memperkokoh daya gempur KPK, bahkan secara bertaat asas kalau perlu melaksanakan pembersihan terhadap diri serta posisi sendiri, demi mengembalikan kepercayaan rakyat kepada lembaga-lembaga yang telah dipandang rendah.

Semua itu untuk melaksanakan creative destruction, sebuah istilah dari Prof Muladi dalam seminar hukum The Habibie Center yang saya tidak tahu apa maknanya, tetapi secara harfiah saya artikan “penghancuran yang kreatif”.

Demikianlah adanya bila kita ingin menghancurkan isu “cicak lawan buaya”.

Sumber  :

Legalistik dan Mengambang, Rosihan Anwar |  Wartawan Senior
Kompas, 25.11.2009

AKARTA, Kompas.com – Trans TV yang merupakan pendatang baru dalam turnamen Bulu Tangkis antar-Media wilayah DKI Jakarta masih terlalu perkasa bagi tim TVRI 1. Di partai final yang digelar di Hall Bulu Tangkis Asia Afrika Senayan Jakarta, Kamis (26/11), Trans TV menang dengan angka 2-0, sehingga partai ketiga tidak akan memengaruhi status mereka sebagai juara.

Trans TV dan TVRI sebelumnya sudah pernah bertemu di babak penyisihan Grup A dan berakhir 3-0 untuk kemenangan Trans TV. Gelar juara ini membawa Trans TV berhak mengantongi hadiah uang tunai sebesar Rp 5 juta dan mewakili wilayah Jakarta untuk bermain di babak grand-final yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah 9-11 Desember. Sedangkan TVRI mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 2 Juta.

Coorporate Communication PT Djarum Indonesia Yudi Eko mengatakan semoga dengan gelar juara ini Trans TV di babak grand final yang akan digelar di kota Kudus mendatang bisa meraih gelar juara.

“Mudah-mudahan Trans TV yang mewakili wilayah Jakarta bisa kembali meraih juara di grand final di Kudus nanti. Persaingan di Kudus akan berat karena juara tahun 2007, Suara Merdeka juga akan bermain” ungkapnya usai menutup turnamen.

Peringkat ketiga ditempati Suara Pembaruan yang mengalahkan Rakyat Merdeka 2-1. Dengan hasil itu, Suara Pembaruan membawa pulang hadiah uang tunai sebesar Rp 1 Juta.

“Saya berharap turnamen ini menjadi barometer bulu tangkis di kalangan media, dan ke depannya bisa terus belanjut,” kata Yudi lagi.

Sementara itu di bagian perorangan tampil sebagai juara pasangan Noviar (Surya Pos)/Dani (Nonstop) setelah di final mengalahkan Yuslan (Waspada)/Toni Bramantoro (Persda) tiga set 11-21, 21-14, 21-13. Dengan kemenangan ini, Noviar/Dani berhak atas hadiah uang tunai sebesar Rp 1 juta, dan runner up Yuslan/Toni meraih hadiah Rp 750 ribu.

Peringkat tiga ditempati Dudi (Koran Jakarta)/Agus Baharudin (Suara Pembaruan) yang menang atas Hermansyah/Raja Pane 21-11, 21-18. Dudi/Agus Baharudin berhak membawa pulang hadiah sebesar Rp 500 ribu, dan peringkat keempat mendapat hadiah sebesar Rp 250 ribu.

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim bulu tangkis harian Rakyat Merdeka akan menantang Trans TV pada babak semifinal Invitasi Bulu Tangkis Djarum Bakti Olahraga Antarmedia 2009 wilayah Jakarta yang akan berlangsung di Gedung Bulu Tangkis Asia Afrika Senayan Jakarta, Kamis (26/11). Sementara semifinalis lainnya akan saling berhadapan antara TVRI I melawan Suara Pembaruan.

Trans TV yang diunggulkan menjadi juara invitasi tahun ini, akhirnya keluar sebagai juara Grup A, setelah dalam laga terakhir penyisihan grup, Rabu (25/11), menundukkan tim unggulan lainnya TVRI I 3-0. Hasil ini membawa Trans TV yang bermaterikan para pemain muda keluar menjadi juara grup, dengan meraih nilai sempurna 8, dengan meraih seluruh kemenangan. TVRI I harus puas sebagai runner-up Grup A dengan nilai 7, hasil tiga kali menang dan sekali kalah.

Sementara di Grup B, Suara Pembaruan juga memastikan lolos ke semifinal. Tim yang dikomandoi Charles Ulag, anggota Porwanas DKI Jakarta, ini menjadi juara grup, juga meraih nilai sempurna 8, dengan memenangkan seluruh pertandingan di babak penyisihan. Runner-up Grup B akhirnya ditempati Rakyat Merdeka dengan nilai 7 hasil dari tiga kali menang dan sekali kalah, sekaligus menyingkirkan pesaingnya, TVRI II.

Kepastian Rakyat Merdeka lolos ke semifinal ditentukan dari pertandingan terakhir Grup B antara Suara Pembaruan melawan TVRI II. Pada laga terakhir, TVRI II menyerah 1-2 dari Suara Pembaruan, sekaligus membuyarkan ambisi mereka lolos ke semifinal.

Pertarungan sengit di pertandingan TVRI 1 melawan Trans TV. TVRI 1 yang mengandalkan peraih emas Porwanas Kaltim 2007, Sumarjo, akhirnya harus mengakui keunggulan Trans TV, dan harus puas menjadi runner-up Grup A. Transv TV unggul lewat tunggal andalan mereka, Hafizh, yang menundukkan tunggal TVRI 1 Suratno dengan angka 21-9, 21-2.

Trans TV memastikan kemenangan setelah ganda utama mereka, Yulistian/Sandy, mengatasi perlawanan Sumarjo/Wahyu dengan angka yang cukup mencolok 21-8, 21-8. Keunggulan Trans TV 2-0 atas TVRI 1 membuat pertandingan ketiga antara Slamet/Osdi (TVRI 1) melawan Ahmad/Anggara (Trans TV) tidak dilanjutkan. Trans TV tetap dinyatakan menang 3-0.

Sementara itu, di nomor ganda perorangan, ganda Tony Bramantara (Persda-Kompas) yang berpasangan dengan Yuslan Kisra (Waspada) akan menantang ganda Noviar (Surya Pos)/Dani (Nonstop) di partai final yang akan diprediksi berlangsung alot.

JAKARTA, Kompas.com – Setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah, Djarum bekerjasama dengan Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Jaya menggelar invitasi bulu tangkis antarmedia 2009 seri Jakarta, yang akan digelar 24-26 November di Gedung Bulu Tangkis Asia Afrika Jakarta. Turnamen ini diikuti sepuluh tim beregu dan sekitar 16 pasangan perorangan. Pemenang beregu akan dikirim ke final wilayah yang akan berlangsung 9-11 Desember di Kudus, Jawa Tengah.

Sepuluh tim tersebut dibagi dalam dua grup, grup A terdiri dari juara bertahan TVRI-1, Jawa Pos, Top Skor, Trans TV dan Pikiran Rakyat. Sedangkan di grup B terdiri dari Suara Pembaruan, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, TVRI-2 dan Bola. Semua tim saling bertemu di grup, dua tim terbaik lolos ke babak semifinal.

Ketua Panitia Fery Kodrat menyatakan, untuk seri Jakarta ini digelar juga nomor perorangan untuk mengakomodir media yang tidak memiliki tim. Jumlah peserta di nomor perorangan cukup banyak sekitar 16 pasangan yang berasal dari berbagai media, ungkap Fery dalam pertemuan tekhnik di Sekretariat SIWO PWI Jaya, Senin (23/11).

Sementara itu, Ketua Panitia Nasional Fatih Chabanto didampingi Fery menjelaskan, digelarnya kejuaraan ini selain untuk mengakrabkan insane media juga untuk memasyarakatkan cabang bulu tangkis ke berbagai lapisan masyarakat. Apalagi, media memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan bulu tangkis Indonesia, ujarnya.

Jumlah peserta di Jakarta, menurut Fatih, yang terbesar di banding di dua wilayah Jawa Timur yang digelar 10-12 Nopember di Surabaya, maupun di Jawa Tengah yang digelar 17-18 Nopember di Semarang. Sepuluh media merupakan jumlah yang terbesar, apalagi diramaikan juga dengan nomor perorangan.

Juara masing-masing wilayah nantinya akan bertanding lagi di tingkat nasional, yang akan digelar 9-11 desember di Kudus Jawa Tengah, untuk Jawa Timur diwakili tim Jawa Pos, sedangkan Jawa Tengah oleh Suara Merdeka. Dan akan memperebutkan hadiah total 35 juta. Juara nasional terakhir adalah tim Suara Merdeka yang juara pada tahun 2007.

Untuk lebih menggairahkan dunia bulu tangkis, panitia juga menggelar lomba penulisan selama event ini berlangsung. Dengan total hadiah 15 juta rupiah. Ada tiga kategori yang dilombakan yakni untuk lomba foto (media cetak), lomba penulisan berita (media cetak) dan lomba peliputan televisi, masing-masing kategori akan dipilih lima karya terbaik untuk mendapatkan hadiah.

Mahkamah Agung (MA) kemarin, Rabu (25/11/09) telah menolak kasasi yang diajukan pemerintah terkait pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Dengan demikian, penyelenggaraan UN pada tahun mendatang ditiadakan sampai pemerintah meningkatkan kualitas guru dan sarana prasarana di tiap wilayah di Indonesia.

Putusan MA itu melarang Departemen Pendidikan Nasional menyelenggarakan ujian nasional sebelum ada perubahan sistem pendidikan yang merata. Putusan yang dibacakan majelis kasasi tersebut telah diumumkan pada 14 September 2009 dan sekaligus menguatkan putusan dari pengadilan tingkat pertama dan banding.

Majelis menilai pemerintah telah lalai dalam meningkatkan kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan, serta informasi, khususnya di daerah pedesaan. Selain itu, ujian nasional juga dinilai membuka peluang untuk berbuat kecurangan baik yang dilakukan guru maupun siswa agar dapat lulus ujian.

Kerugian diadakannya ujian nasional bukan hanya berupa materiil, yaitu biaya pendidikan selama tiga tahun (di tingkat Sekolah Menengah Atas), tapi juga kerugian imateriil, yaitu tekanan psikologis.

Gugatan terhadap penyelenggaraan UN ini bermula dari masyarakat kepada Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dianggap lalai memenuhi kebutuhan HAM di bidang pendidikan. Peradilan pun berlanjut hingga MA mengeluarkan surat putusan dengan nomor register 2596 K/PDT/2008 tertanggal 14 September 2009 yang melarang ujian nasional yang diselenggarakan Depdiknas. Akhirnya, kemarin MA kemudian menolak kasasi yang diajukan pemerintah.

Sebenarnya, putusan hakim MA tidak secara terbuka melarang penyelenggaraan ujian nasional. Namun, hakim tetap menganggap pemerintah lalai terhadap pemenuhan kebutuhan HAM di bidang pendidikan, yaitu dengan tidak memberikan fasilitas yang memadai, baik dari segi peningkatan kualitas guru maupun fasilitas pendidikan, terutama di daerah terpencil. Artinya, pemerintah bisa kembali menggelar UN jika telah dapat menjamin kualitas guru dan sarana pendidikan di daerah tertinggal sama dengan kondisi di perkotaan. Dengan demikian, standar pendidikan yang sama dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

Di sisi lain, pihak Depdiknas ternyata belum dapatkan salinan putusan dari MA tersebut. Kepala Humas Komunikasi dan Informasi Depdiknas, M. Muhadjir, menandaskan, bahwa UN diterapkan di semua negara sebagai bentuk standardisasi kemampuan para siswa dan mahasiswa untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih baik.

Bagaimana pun juga, putusan ini dianggap sebagai kemenangan bagi para ‘korban’ UN dan secara umum, kemenangan anak Indonesia, yang selalu dibayangi ketakutan akan tidak lulus dalam ujian padahal telah belajar selama tiga tahun. (Ind/VVn).

Sumber: Eramuslim.com

jadi sekarang standar kepintaran di negeri ini berbeda-beda, 6 di suatu daerah belum tentu mendapat nilai yang sama di daerah lain. jadi jangan sembarangan mengatakan orang pinter atau bodoh sebelum tau dari mana orang itu berasal.