Frage: Wie viel neoliberale Ideologen, „Wirtschaftsweise“ und Politiker der gegenwärtigen Regierungskoalition braucht man, um eine kaputte Glühlampe zu wechseln?

Antwort: Gar keine. Wenn der Reformprozess entschlossen und unbeirrt fortgesetzt wird und wenn die Glühlampe durch Drosselung der Stromzufuhr weitere Anreize erhält, für ihr Leuchten selbst Verantwortung zu übernehmen, denn wird es durch das Wirken der „unsichtbaren Hand“ von ganz alleine wieder hell. Wenn wir genau hinschauen, leuchtet sie schon wieder ein bisschen. Die Dunkelheit der Krise wird in Kürze überwunden sein.

Gefunden im PROLLblog

Der noch selbstständig Denkende kann sich selbst die Frage beantworten, warum den Menschen immer die selben Talkshow-Ökonomen, vom Schlage der Raffelhüschens, der Hüthers und der Sinns, als “Top-Wirtschaftsexperten” in den deutschen Medien vorgesetzt werden.

Das gilt keinesfalls nur die Boulevardpresse, sondern auch für die staatlichen “unabhängigen” öffentlich-ratlosen Fernsehanstalten mit ihren Politsabbelsendungen. Es geht darum, eine wirtschaftsliberale marktradikale Ideologie zu etablieren und ihr einen (pseudo)wissenschaftlichen Anstrich zu verleihen.
Wer von den drei oben genannten Wirtschaftswissenschaftlern hat eigentlich die Wirtschaftskrise vorhergesehen?

Kepalaku mulai berat. Berdenyut sakit. Badan terasa ‘gak enak’.Konsentrasi buyar. Craving terhadap kopi kambuh lagi. Sudah 2 malam saya mencoba untuk cerai dengan kopi. Malam sebelumnya saya sanggup untuk tidak minum kopi, tapi saya tidur semalaman dan terbangun saat sholat shubuh dengan kepala yang berdenyut. Namun malam ini, saya benar-benar ’sakau’. Ada teman yang bilang kalau belum minum kopi, rasanya seperti ‘gagal orgasme’.

Sejak tinggal di Aceh, saya menjadi pecandu kopi. Kopi Aceh memang nikmat. Diantara kopi yang terkenal adalah kopi Ulee Kareng dan Kopi Gayo. Cara menyajikannya juga unik. Ada yang disaring dengan penyaring yang mirip kaos kaki sehingga kopinya tanpa ampas sama sekali. Ada kopi tubruk dengan butiran-butiran yang masih agak kasar dan disajikan dalam gelas atau cangkir yang terbalik diatas piring. Cara minumnya dengan pipet. Bila tidak terbiasa akan sedikit sulit untuk menikmati kopi ini. Seru. Saya pernah minum kopi ini dengan seorang staf ADB dari Australia, kopinya berhamburan karena si bule meniup pipet terlalu keras.. haha..

Kini kopi Aceh itu tak ada lagi. Di Surabaya tak ada kopi Aceh. Sy hanya bisa menemukan warkop dipinggir jalan yang tak elegan untuk ‘cangkrukan’. Itupun sangat jarang. Bila ingin kopi yang nikmat setara kopi Aceh harus ke mal besar. Starbucks, Black Canyon, Coffee Bean, ect. yang merupakan kedai kopi multinasional. Saya sendiripun lebih merasa nyaman ngopi di Black Canyon Coffea House Sutos Surabaya daripada ngopi di pinggir jalan. Hanya untuk berbisnis kedai kopi, kita mesti membeli merek Amerika bila ingin keuntungan besar.

Mengapa mesti mengambil merk Amerika hanya dalam tataran kopi saja? Bukankah banyak kopi lokal yang nikmatnya tidak kalah dengan kopi ‘Barat’. Salah satu jawabannya karena orang barat pintar melihat peluang bisnis dan lihai mengembangkannya. Mereka kemudian menjajakannya ke seluruh dunia dan ternyata laris manis. Kita masih kalah dalam hal ini.

Saya melihat adanya kebanggaan bila anak bangsa ini mengambil sesuatu dari Barat. Anak-anah mudah akan lebih bangga bila bisa menyanyikan lagu barat ketimbang dangdut apalagi keroncong atau campur sari. Beberapa artis kita sepertinya lebih bangga bila mereka bersuamikan orang barat walau  mesti harus berbeda agama. Presiden kitapun lebih suka menggunakan istilah-istilah barat dalam jargon politiknya bahkan cenderung menyontek semua perilaku politik Amerika. Dunia usaha juga lebih welcome terhadap para kapitalisme rambut pirang daripada rambut hitam. Hukum di negara kita (KUHP) juga diadopsi dari hukum Belanda.

Kitapun merasa bangga bila yang kita lakukan dan nikmati berbau barat. Keren gitu loh. Bahkan tatkala mereka mereka menjajakan ideologi kapitalisme yang menjadi panutan mereka kitapun tidak menolak bahkan mungkin bangga melakoninya. Demikian pula dengan jajanan lain yang tak kalah menariknya seperti demokrasi, HAM, dan ‘gender’. Semua itu produk barat kan? Semua laris manis, bahkan kitapun ikut bangga memperjuangkannya. Sepertinya bukan hanya kopi yang kita ‘kopi’ dari Barat. Sedikit miris, karena hal yang ‘kopi’ kebanyakan adalah hal yang ‘negatif’.

Saya khawatir jika suatu saat nanti saya kembali ke Aceh saya akan menemukan kedai-kedai kopi di Aceh sudah berganti dengan merk Barat semua. Apalagi baru-baru ini Aceh menerima gelar sebagai kampung internasional. Tapi semoga tidak demikian. Saya mengharapkan malah label Kopi Ulee Kareng yang terpampang di berbagai kedai kopi kota-kota besar di dunia.

Sumber : blog sy di kompasiana

Linkspartei-Bundesgeschäftsführer Dietmar Bartsch in einer Pressekonferenz:

Für uns bleibt es dabei: Die Neoliberalen in CDU/CSU und FDP sind unser Hauptgegner.

Ich für meinen Teil habe die Linkspartei bisher hauptsächlich als Anti-SPD-Partei wahrgenommen, bin aber natürlich erfreut, wenn dahingehend jetzt ein Paradigmenwechsel stattgefunden haben sollte.

Izinkan saya untuk sekali ini keluar sejenak dari ranah syariah. Saya tergelitik untuk menanggapi ramainya silang pendapat tentang neoliberalisme yang lagi tren. Banyak salah kaprah tentang istilah ini.

Berawal dari serangan Amien Rais dan Prabowo Subianto kepada Boediono sebagai antek neoliberal, lantas istilah neolib terus bergemuruh ditandingkan dengan ekonomi kerakyatan yang jadi jualan pasangan calon Presiden-Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri-Prabowo Subianto.

Lantas apa sebenarnya neoliberalisme itu? Dari situs wikipedia, didapat, neoliberalisme sebagai istilah filosofi yang lahir pada akhir abad ke-20. Ia turunan definisi dari istilah liberalisme klasik yang dipengaruhi teori ekonomi neoklasik. Prinsip penting kebijakan neoliberal ada dua: pasar bebas dan perdagangan bebas.

Pada intinya, pasar bebas ingin mengenyahkan hambatan yang ada pada perdagangan dan investasi internasional. Akhirnya semua negara bisa mengambil keuntungan dari naiknya standar hidup lewat meningkatnya aliran dagang dan investasi.

Lantas kenapa neoliberal ditandingkan dengan ekonomi kerakyatan? Kalau Prabowo merakyat, kenapa punya duit Rp1,7 triliun? Bukankah Prabowo dapat keuntungan bejibun dari praktek perdagangan bebas antarnegara? Dari pabrik kertas, bahan kimia dan pertambangan? Lantas bila Prabowo mengakui kalau ia ingin benar-benar memperjuangkan ekonomi kerakyatan, rakyat mana yang ia ingin bela?

Tapi balik ke debat neoliberal versus kerakyatan, saya setuju pendapat ekonom Faisal Basri bila kedua hal ini tak bisa disandingkan. Neoliberalisme termasuk ranah filosofis tentang sistem ekonomi sementara ekonomi kerakyatan bukanlah sistem ekonomi.

Kata Bang Faisal, ekonomi kerakyatan lebih sebagai pilihan orientasi kebijakan ekonomi yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Dan itu, bisa diterapkan di negara komunis seperti Korea Utara ataupun di negara pasar bebas sekalipun seperti Skandinavia. Jadi jelas kedua istilah itu tak bisa disejajarkan.

Kritik kepada neoliberalisme biasanya mengacu pada “Model Amerika,” yang berbentuk upah murah dan ketidakadilan demi laba segede-gedenya. Contoh, misalkan Nike membuat pabrik di negara berkembang macam Indonesia, Thailand, China. Begitupula praktek banyak perusahaan multinasional lain yang jamak di era globalisasi kini.

David Harvey (2005) mengklaim kalau neoliberalisme kekuatan dari kelas kapitalis global. Neoliberalism, menurutnya, praktek teori ekonomi politik yang mengedepankan hak cipta, perdagangan bebas, pasar bebas dan menswastakan aset.

Neoliberal satu bentukan dari “perusakan destruktif” kapitalis (konsep Schumpeter.) Sejatinya, meskipun konsep neoliberal bisa berbalik arah menjadi kritikan bagi kelas kapitalis, tapi kritikan ini bukan konsep Marxis. Sebab istilah Marxis buat neoliberal yaitu “akumulasi primitif.”

Kalau neoliberal menguntungkan para kapitalis, jelas bukan Pak Boed dong yang diuntungkan dari konsep ini? Anda bisa lihat kan, siapa kapitalis di antara calon presiden dan wakil presiden? Siapa yang paling kere di antara ketiganya?

Dan pada praktek kenyataannya, negara penerap pasar bebas sebebas-bebasnya tak ada di jagat raya. Negara Amerika, Eropa dan Asia yang kapitalis mempraktekkan tunjangan kesehatan bagi masyarakat, tunjangan buat penganggur, juga subsidi kesehatan dan pendidikan. Ada keberpihakan negara dalam hal-hal penting. Negara tak membiarkan begitu saja swasta berkuasa bagai “leviathan.”

Begitupun yang dipraktekkan Pak Boed sebagai konseptor di jajaran kementerian ekonomi dan pejabat keuangan negeri ini. Ia sangat memperhatikan rakyat kecil. Bagaimana memangkas pengangguran, meningkatkan investasi, serta mendorong pertumbuhan yang bisa mensejahterakan rakyat.

Dan kalau ada lawan menyerang, sebenarnya saya yakin Pak Boed tidak gila jabatan. Pasti beliau menolak ketika ditawari Pak SBY untuk jadi wapres. Pak Boed yang sederhana, ramah dan murah senyum itu tak berubah. Masih setia mengajar Sabtu-Minggu dilaju Jakarta-Jogja. Hanya karena harus berkeliling persiapan pemilu presiden beliau baru-baru ini mundur.

Saya jadi terkenang ketika saya sempat menjadi mahasiswa Pak Boed di Bulaksumur awal tahun 2000-an. Pas beliau sudah menjadi menteri keuangan (kalau tidak salah) di zaman Megawati. Beliau lebih sering memberi petuah kepada kami, anak muda tentang masa depan. Dan tentang jabatan, begini jawabnya, “Jadi menteri itu apa toh? Saya lebih senang di sini. Ngajar. Saya cinta mengajar,” ucapnya. (Muamalah, Profit, Jurnal Nasional, 27 Mei 2009)

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II bentukan SBY hanya akan berganti “casing” saja. Wajah-wajah neoliberal masih banyak yang bercokol di dalamnya. Jadi jangan heran bila ternyata kabinet baru ini hanya akan melanjutkan neoliberalisme. Agenda-agenda neolib lainnya juga akan tetap berlanjut, seperti penjualan BUMN. Program privatiasasi BUMN yang “gagal” pada tahun 2009, bisa dipastikan akan dilanjutkan. Saat ini saja, pemerintah tengah bersiap-siap akan melego Pertamina.

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera meminta jadwal pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan izin privatisasi beberapa perusahaan plat merah. Perusahaan negara yang saat ini masih butuh restu DPR dalam melakukan privatisasinya adalah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, IV dan VII. Sementara perusahaan plat merah yang sudah siap masuk lantai bursa antara lain: PT Krakatau Steel, PT Garuda Indonesia, PT Waskita Karya, PT Pembangunan Perumahan dan PT Bank Tabungan Negara (BTN). Sementara privatisasi PT Adhi Karya Tbk (ADHI) akan dilakukan melalui penerbitan saham baru (rights issue). (detikfinance, 26/10/2009)

Namun kebijakan liberal selama ini ditutupi dengan kebijakan populis. Secara umum, pemerintahan terpilih bersifat liberal. Namun, hal ini tidak akan disadari oleh kalangan grass root. Sebab, kebijakan populis seperti BLT dan BOS nampaknya akan dilanjutkan. Hal ini nampak dengan dibentuknya Tim Penanggulangan Kemiskinan pada sidang paripurna Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) pada 23/10/2009. Presiden SBY meminta menteri KIB II melanjutkan program yang disusun KIB I. Kebijakan ini terbukti manjur dalam meredam rakyat dan menarik suara pada saat Pemilu yang karenanya akan dilanjutkan.

Berikut beberapa “wajah neolib” KIB II :

• Wakil Presiden Boediono

Kebijakan-kebijakannya selama ini baik sebagai menteri koordinator bidang ekonomi maupun Gubernur Bank Indonesia sangatlah pro liberal.

• Sri Mulyani (Menteri Keuangan)

Mantan Direktur International Monetary Fund (IMF) Asia Pasifik, anak emas Widjojo Nitisastro, yang disebut banyak kalangan sebagai bagian dari Mafia Berkeley.

• Elka M. Pangestu

Menteri Perdagangan adalah mantan direktur lembaga think tank Orde Baru, Center for Strategic and International Studies (CSIS). Dialah pendukung utama lahirnya UU Penanaman Modal yang membiarkan asing menanamkan modalnya hingga 95% dalam segala bidang. Apalagi berbagai perangkat UU liberal telah tersedia seperti UU Migas, UU Penanaman Modal, UU Ketenagalistrikan, UU Badan Hukum Pendidikan, dll. Karenanya, listrik dan BBM peluang besar akan naik pada 2010. Sementara, hutang akan terus bertambah. Sebagai contoh, tahun ini pemerintah akan membayar hutang Rp127,607 triliun. Semua pembayaran akan ditutup dari hutang lagi.

• Purnomo Yusgiantoro

Beliau kini sebagai Menteri Pertahanan. Dialah otak yang beberapa kali menaikkan harga BBM sejak jaman Megawati hingga SBY dalam rangka liberalisasi sektor migas. Masalah pertahanan besar kemungkinan akan juga ‘diliberalisasi’. (hizbut-tahrir.or.id,26/10/2009)

Semua itu menjadi bukti bahwa pemerintahan baru ini hanyalah akan melanjutkan atau bahkan menyempurnakan agenda-agenda neoliberalisme. Ujung-ujungnya akan menyebabkan kesengsaraan rakyat banyak. Bahkan terbukti Neoliberalisme memakan tuannya sendiri. Sudah saatnya kita menncari sistem ekonomi alternatif yang bisa mensejahterakan rakyat dan mendatangkan keberkahan hidup. Sistem ekonomi Islam sangat menjajikan hal itu. Bahkan dulu Jusuf Kalla pernah mengatakan akan ‘pasang badan’ terhadap penerapan system ekonomi Islam bila beliau terpilih jadi presiden. Kita juga bisa melihat sendiri apa yang sudah dihasilkan oleh sistem ekonomi syariah saat ini, walaupun penerapannya masih sangat terbatas.

]]> http://jfnet.wordpress.com/2009/10/25/jens-berger-deutschland-wird-schwarzgelb/ Sun, 25 Oct 2009 03:13:27 +0000 jf http://jfnet.wordpress.com/2009/10/25/jens-berger-deutschland-wird-schwarzgelb/

(TP) – … der zu erwartende Kahlschlag wird erst nach den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen kommen, Steuersenkungen bleiben erst einmal aus und der Normalverdiener hat noch weniger Geld in der Tasche. …
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/31/31382/1.html

Eigentlich hatte ich vor, den Koalitionsvertrag auseinanderzunehmen, Zeile für Zeile. Bei über 6000 Zeilen hätte meine Geduld dafür allerdings sicher nicht gereicht. Abgesehen davon wurde das meiste schon gesagt. Trotzdem möchte ich hier einiges nennen, was mir aufgefallen ist, bei den schon in den Medien oft genug erwähnten Dingen weise ich nur kurz auf ein paar wichtige Punkte hin.

Die schon vorher beschlossenen Hartz4-”Verbesserungen” bringen normalen ALG2-Empfängern gar keine Entlastungen, es bringt nur denjenigen etwas, die mit Vermögen plötzlich zum ALG2-Empfänger werden. Es wird also wieder mal reine Klientelpolitik betrieben, mit dem Vorteil, dass man den Eindruck erwecken kann man würde auch etwas für Ärmere tun. Das wurde aber auch von einigen Medien aufgegriffen, und deswegen hatte ich es nicht schon früher erwähnt. Dieses Blog ist keine Linksammlung oder ein Nachrichtenportal, und wenn etwas schon oft und deutlich genug gesagt wird, muss ich das nicht auch noch erzählen. Dafür ist meine Zeit zu schade.

Bei den Koalitionsverhandlungen drang auch viel Unsinn an die Öffentlichkeit, deswegen wollte ich mich bis zum fertigen Koalitionsvertrag zurückhalten. Auch hier nenne ich nur ein paar besonders “tolle” Sachen, die mir aufgefallen sind. Für den Rest verweise ich auf die in den Medien ausreichend vorhandene Kritik, Fefe fasst vieles gut zusammen.

Vorab ein lustiger Punkt, den scheinbar noch niemand gesehen hat: In den Metadaten des bei Spiegel veröffentlichten PDFs mit dem Koalitionsvertrag ist mir aufgefallen, dass der Original-Dokumententitel: “Gesamt-Entwurf Koalitionsvertrag-Erster Teil” lautet. Gibt es noch einen zweiten Teil? Sind da nur irgendwelche Tabellen drin, oder womöglich einfach die Sachen, die man der Öffentlichkeit nicht zumuten möchte? Sowas kann auch ein rein technisches Artefakt sein, z. B. indem zuerst nur der Teil ohne Personalfragen ein Dokument mit passendem Titel war und der Rest dann reinkopiert wurde.

Schön finde ich auch: Das oberste Ziel der wirtschaftlichen Ordnungspolitik muss laut dem Entwurf sein, “dass Bürger und Unternehmen ihre produktiven Kräfte entfalten und ihr Eigentum sichern können”. Nicht etwa, dass jeder Mensch ein menschenwürdiges Leben führen kann, oder dass Gerechtigkeit erzielt werden muss.

Der Koalitionsvertrag ist ein klassisches Beispiel neoliberaler Politik, bei dem mir einfach nur schlecht wird. Erleichterungen für Unternehmen, wohin das Auge reicht, Erleichterungen für Bürger treffen fast ausschließlich Besserverdienende. (Beispiel: Kindergeld und -freibetrag werden erhöht, für ALG2-Bezieher und “Aufstocker” bringt das wenig, weil der Kinderfreibetrag nicht ausgenutzt und das Kindergeld angerechnet wird.) War eigentlich zu erwarten. Interessant ist aber, wie sich das unterschwellig überall durch den Koalitionsvertrag zieht: Es ist davon die Rede, Beschäftigung zu sichern, die Leistungsbereitschaft zu stärken usw. Immer in einem Kontext, aus dem klar hervorgeht, dass das auf Kosten der Arbeitnehmer gehen soll. Natürlich werden mehr Leute eingestellt, wenn man diese nicht zu bezahlen braucht. (Das Verbot sittenwidriger Löhne ist ein Witz, weil – wie im Koalitionsvertrag offen zugegeben – nur die Rechtsprechung festgeschrieben wird, es ändert sich also nichts. Außerdem wird eine Lohnspirale nicht verhindert, da der Durchschnittslohn in der Branche als Referenz genommen wird – mit um sich greifenden hart an der Grenze liegenden Dumpinglöhnen verschiebt sich die Grenze somit.)

Richtig schockiert hat mich allerdings, dass sich die CDU traut, das Krankenversicherungssystem derartig zu entkernen. Die Kosten werden nicht nur weiter auf Arbeitnehmer abgewälzt, Besserverdiener sollen durch eine Pauschale deutlich besser gestellt werden und noch mehr Leistungen sollen aus der Grundversorgung rausfliegen. Sozialabbau hatte ich erwartet, aber nicht in solchen Maßen. Wenn die Koalition sich jetzt noch entschließen würde, Euthanasie für Arbeitslose anzubieten, könnte mich das wohl nicht mehr als der gerade getane Schritt erschecken. (Wenn ich richtig bösartig wäre, würde ich hier auf die Sache mit dem “Erster Teil” hinweisen.)

Die Prioritäten sieht man neben dem von Fefe genannten “prüfen” bei nicht-so-wichtigen Themen (Freiheit, Bürgerrechte, Soziales, Internet) und klarer Ausdrucksweise bei wichtigen Themen (Wirtschaftsförderung, Sozialabbau, Besserstellung Reicher) auch daran, wie genau ein Thema ausgearbeitet wird. Bei den genannten “wichtigen” Themen finden sich teils seitenlange, extrem genaue Ausarbeitungen, teilweise mit genauen Zahlen, während bei den “nicht-so-wichtigen” meist sehr allgemein gehaltene, unverbindliche Aussagen getroffen wurden.

Die ganzen Steuergeschenke sollen größtenteils über Wachstum finanziert werden. Sollte das erhoffte Wachstum ausbleiben oder nicht ausreichen (und zumindest letzteres ist meiner Meinung nach fest zu erwarten), entstehen gigantische Schuldenberge.

Den Bereich der Themen, die auch die Kernthemen der Piratenpartei sind, möchte ich allerdings etwas näher beleuchten: Bürgerrechte, Freiheit, Internet und Urheberrechtspolitik. Die Hoffnung war, dass der Wahlerfolg der Piratenpartei die etablierten Parteien zur Vernunft bringt. Vielleicht wäre ohne diesen Erfolg der Vertrag noch deutlich schlimmer gewesen. Gut ist er trotzdem nicht:

Die Bundespolizei soll erweiterte Rechte bekommen. Die Sicherheitsdatenbanken und Schnittstellen zwischen Polizei und Geheimdiensten werden “evaluiert” (bleiben also vermutlich, sonst hätte man einen stärkeren Begriff gewählt). Der Grundrechtsschutz beim BKA-Gesetz soll durch Verfahren erhöht werden. Die allgemein gehaltene Formulierung sagt fast nichts, und wenn man sie genau nimmt würde es bedeuten, dass alles beim alten bleibt und z. B. nicht zwei sondern drei BKA-Beamte irgendwas abnicken müssen.

Das BKA-Gesetz wird im Hinblick auf den Schutz der Privatsphäre “auf Grundlage der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung” überprüft. Zu Deutsch: Es wird nur dann angepasst, wenn das Verfassungsgericht es für teilweise Verfassungswidrig erklärt, und dann auch nur so, dass es gerade so noch verfassungskonform ist. Zeugen sollen künftig gezwungen werden, Vorladungen der Polizei Folge zu leisten, ob damit das Zeugnisverweigerungsrecht eingeschränkt wird, ist nicht ganz klar.

“Durch eine offensivere und modernere Risiko- und Krisenkommunikation einschließlich von Warnmechanismen” will die Koalition “zu einer gefahrenbewussteren Bevölkerung beitragen.” – lies: sie will weiterhin Terrorpanik schüren. Die Telekommunikationsüberwachung soll “evaluiert” und ggf. optimiert werden – die Tür zum “optimieren” von den Grundrechten weg wird also weit offen gelassen.

Das Jugendschutzrecht soll konsequent durchgesetzt werden. Das kann zwar vieles von strengeren Vorschriften bis zu einer chinaartigen Internetzensur bedeuten, aber eher nichts Gutes. DE-Mail soll definitiv beschlossen werden. Wenigstens lehnt die Koalition eine totale Überwachung des Internetdatenverkehrs ab. (Über eine nicht komplette Überwachung wird aber nichts gesagt.)

Die “Regelungen zur Verantwortlichkeit” im Telemediengesetz sollen “fortentwickelt” werden. Die bisher etablierte Regelung spricht (grob gesagt) Provider von jeder Verantwortung frei, wenn sie von den Inhalten nichts wussten. In welche Richtung hier “fortentwickelt” werden soll, ist also offensichtlich, wird aber sicherheitshalber nicht erwähnt. Es soll nur ein fairer Ausgleich der Interessen von Providern, Rechteinhabern und Nutzern stattfinden. Was in dieser Hinsicht die Koalition unter “fair” versteht, können sich die meisten hoffentlich denken. Bei weiteren Ausgestaltungen des IT-Rechts sollen “Informationsfreiheit und Schutz vor rechtswidrigen Inhalten gleichermaßen berücksichtigt werden”.

In welche Richtung der geplante dritte Korb des Urheberrechts gehen dürfte, sollte der Satz “Das Internet darf kein urheberrechtsfreier Raum sein” klarmachen. Allerdings will die Koalition “keine Initiativen für gesetzliche Internetsperren bei Urheberrechtsverletzungen ergreifen”. Ob das mit der Initiative nur eine leere Phrase ist, oder ob das heißen soll “aber wenn jemand anderes das vorschlägt, machen wir gerne mit” werden wir ja sehen. Auch Propaganda für ein starkes Urheberrecht wird versprochen.

Die Kinderpornosperren werden zunächst ein Jahr lang ausgesetzt und durch “Löschen statt Sperren” ersetzt. Nett, dass die Koalition auch mal lernfähig ist, das haben die Piraten nämlich von Anfang an gefordert. Die elektronische Gesundheitskarte wird ebenfalls vorerst aufgeschoben. In beiden Fällen ist zu Bedenken: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Die Vorratsdatenspeicherung wird weitergeführt, aber – wie vom BVerfG vorgegeben – wird der Zugang zu den Daten bis zur engültigen Entscheidung eingeschränkt. Also auch hier wieder Vorgaben “umgesetzt” die es eh gab.

Die Netzneutralität wollen sie zunächst dem Wettbewerb überlassen, aber beobachten und “nötigenfalls mit dem Ziel der Wahrung der Netzneutralität gegensteuern” – FDP, ich nehm euch beim Wort! Denn da steht, dass die Netzneutralität durchgesetzt wird, falls sie nicht von selbst funktioniert.

Beim Datenschutz wird auf die Selbstverantwortung der Bürger zum Selbstdatenschutz gesetzt, der Datenschutz auf der anderen Seite wird kaum behandelt. Zu Arbeitnehmerdatenschutz und Fluggastdaten gibt es nur sehr schwammige Formulierungen, zu SWIFT wird es teilweise etwas exakter (den bissigen Kommentar zu Steuerhinterziehung verkneife ich mir an dieser Stelle).

Der Bologna-Prozess, der den Studierenden eine herrliche Überlastung beschert hat, wird als voller Erfolg verkauft. Die breite Anerkennung der Abschlüsse, die das Ziel war, sieht übrigens in der Realität so aus, dass sie teilweise nicht einmal im gleichen Bundesland akzeptiert werden und die Unis separate Vereinbarungen abschließen. Die ebenfalls als Ziel definierte Internationalität der sieht man in der Praxis daran, dass Studenten durchs Studium getrieben werden und keine Zeit für Auslandssemester bleibt. Muss ja eine tolle Bildungspolitik werden, wenn sie auf solchen Fehlannahmen aufbaut.

Zum Schluss hat noch ein wunderbar undemokratischer Abschnitt meine Übelkeit gefördert: “Im Bundestag und in allen von ihm beschickten Gremien stimmen die Koalitionsfraktionen einheitlich ab. [...] Wechselnde Mehrheiten sind ausgeschlossen.” Solange sich die Koalition nicht einig wird, werden sinnvolle Gesetze also nicht beschlossen, selbst wenn die Opposition zustimmen sollte. Genau dieser Punkt (der so üblich ist, egal ob offiziell oder inoffiziell) sollte meiner Minung nach genau umgekehr gehandhabt werden: Keine festen Koalitionen, sondern neue Mehrheitenbildung zu jedem Beschluss. Dann würde vielleicht etwas mehr der Wille der Bevölkerung befolgt.

Viel interessanter als das was drinsteht, ist das, was nicht drinsteht. (Wenn ich fies wär, würde ich hier nochmal auf die Sache mit dem “erster Teil” hinweisen.) Das wären beispielsweise Bundeswehr im Inneren, Versammlungsrecht (die Koalitionsparteien sind in dem Punkt berühmt-berüchtigt), Biometrie, Kameraüberwachung und viele weitere Dinge, die eben deswegen nicht auffallen, weil sie nicht erwähnt werden. Etwas zu finden, was fehlt, ist schwieriger, als etwas schlechtes zu finden, was da ist. Ergänzungen über die Kommentare sind herzlich willkommen.

Daran sieht man auch den Schwachpunkt einer solchen Analyse: Man hat nur die Versprechungen der Parteien, was am Ende daraus wird, kann nochmal was ganz anderes werden, vor allem wenn noch Punkte dazukommen, die im Koalitionsvertrag nicht drinstanden.

Ich hoffe, dass gerade auch im Bezug auf die (A)Sozialpolitik dieser Irrsin aufgehalten wird, bevor das womöglich noch in einem Bürgerkrieg, Staatsbankrott oder “vierten Reich” endet.

Por. Luciano Menezes

O desenvolvimento de nossa personalidade se dá no conflito e no confronto diário de nossas relações intrapessoais e interpessoais tais como: comigo mesmo; com os outros; com o mundo e com o Transcendente.

Devemos descobrir e apontar quais são os nossos sonhos, ideais e utopias que carregamos. Questionarmos em que mundo estamos? Darmos conta quais são as razões concretas de nossas esperanças? Digamos que esse é o primeiro passo para identificar e enfocar os nossos princípios básicos. O que realmente acreditamos para fazermos a diferença na sociedade.

Não é fácil desenvolver o caminho da construção do eu, ou seja, de nossa identidade juvenil. A pergunta que fazemos qual é o sentido do autoconhecimento? Às vezes confundimos como: uma pessoa, um indivíduo, um cidadão, um sujeito, não sabemos qual é o melhor conceito? Ou tudo é mesma coisa? Será que todos estão comprometidos com a vida do ser humano?

A auto-realização se dá na interação do sujeito e com o objeto. Quanto mais intensificarmos os significados de nossa existência, a experiência do sentido terá mais lucidez e eficácia.

Ser jovem hoje exige busca de informação de tudo o que acontece no mundo pós-moderno e globalizado. O grande desafio hoje está nos valores e estes, estão em crise. A alternativa da crise é tirar o “s” da crise e crie uma possibilidade fiel e criativa de fazer a mesma coisa de modo diferente de ser mais ousado e empreendedor.

A pós-modernidade nos faz pensar e nos organizar para que tenhamos cada vez mais direcionamento vocacional e exige capacitação e competência profissional na formação de valores tanto morais, éticos, estéticos, culturais, sociais, econômicos, políticos e religiosos com argumentos comprometidos coerentes e fiéis às potencialidades que possuímos e queremos desenvolver, com filosofia própria de vida e no serviço do resgate da cidadania.

O sistema capitalista está aí com sistema de ideologia própria, total e única com seus próprios interesse de apropriação, exploração e dominação de tudo e de todos, um só “céu” e uma só “terra” tanto dos recursos materiais e humanos, uma dimensão sem fronteiras, sem divisões e sem limites, liberdade individual (liberalismmo) e sem oposição ideológica. Seu maior objetivo é formar no mundo um único bloco econômico capitalista, que todos sejam “iguais” e que na verdade alguns são mais “iguais” do que outros. Isso é injustiça e o poder fica na mão apenas de alguns. Onde mais ou menos 20% da população mundial retêm 80% da riqueza do mundo e sendo que 80% da população têm 20% da riqueza.

O sistema NEOLIBERAL está aí. Um novo para ratificar o “novo” que vem e pronto. O que vamos fazer, juventude!?Nossa atitude muda o mundo; o modo como vemos o mundo é muito mais importante do modo do que o mundo é. O mundo vai ser melhor quando eu for melhor

Juventude, a concepção de mundo que eu tenho é muito importante. Qual é a sua? O que fazer? Quais as razões e ações para fazer a diferença? Mudar o sistema não resolve, fazer revolução não soluciona, derrubamos o capitalismo e oferecer o que em troca? Começarmos de pequeno no exercício participativo, cooperativo e solidário, que seja um processo democrático que comece na família entre pais e filhos, depois para comunidade e sociedade.

Os jovens sentem-se mais apoiados e seguros quando os adultos se dispõem a conversar e a dar conselhos; ficam mais autônomos quando são chamados a dar opinião sobre questões importantes; aprendem noções de ética se são incentivados a discutir valores pessoais; e constroem melhor a própria identidade quando aprendem sobre tradições com os mais velhos. Eis uma solução.

Outro desafio e ter uma visão integradora e solidária. Saber organizar e cooperar com responsabilidade e com comprometimento, pensar naquilo que acreditamos e sonhamos para a melhor qualidade de vida. Sem drogas, sem doenças sexualmente transmissíveis – aids… ter saúde física, mental e espiritual.

O nosso olhar crítico dever ser alargado e dizer não para os canais abertos de TV ou outros meios de comunicação social, que incitam os jovens a se tornarem consumidores compulsivos e afetivos – sexuais dependentes.

Que a juventude seja unida nas diversas diferenças culturais e sociais. Pensarmos globalmente e agir localmente. Ter a permanente humildade de nossas convicções e está assessorando-se no intuito de unir forças, necessidades, desejos, sonhos e esperanças. Ninguém é melhor do que todos nós juntos. Cativando-se e deixando-se cativar por aqueles que nos querem bem e por aqueles que nos desafiam na oportunidade de crescer. A nossa missão é estimular outros jovens que por vezes perderam os seus referenciais e o seu sentido de vida. Que todos tenham mais vida e vida em plenitude.

Pensemos que hoje nós podemos fazer o melhor de nós, para que amanhã ao olharmos o passado, chegarmos à conclusão de que a nossa vida realmente valeu a pena ter sido vivida. Mas o que fazer para mudar? Tomemos hoje a decisão de mudar a nossa vida. Definir quais são os nossos objetivos, sonhos mais ardentes, ambições e lutemos por eles. Usemos as ferramentas que temos à mão. Aproveitemos as oportunidades.

[Por Luciano Osmar Menezes. Texto produzido durante o curso de Especialização em Juventude Contemporânea - Unisinos]

Dokter Endang Rahayu Sedyaningsih menjadi Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Nama Endang muncul menggantikan Nila Juwita Anfasa Moeloek yang sebelumnya dijagokan duduk di kursi tertinggi Departemen Kesehatan (Depkes).

Siapa sebenarnya Endang? Berdasarkan data yang dikumpulkan detikcom, Rabu (21/10/2009), Endang mendapatkan gelar keserjanaannya di bidang kedokteran dari Universitas Indonesia pada tahun 1979. Wanita yang berasal dari Indonesia Timur ini juga mendapatkan gelar doktornya di Universitas Harvard, Amerika Serikat, di bidang kesehatan masyarakat.

Saat ini, Endang berkantor Pusat Penelitian & Pengembangan Biomedis dan Farmasi, di Institut Nasional Pengembangan dan Penelitian Kesehatan sebabagi direktur. Dalam berbagai penelitiannya, Endang cenderung pada penanganan penyebaran HIV/AIDS dan Flu Burung (H1N1).

Mantan Menkes Siti Fadilah Supari menyebut Endang merupakan orang yang paling dekat dengan Namru 2 (The US Naval Medical Research Unit Two). Dia memiliki akses untuk keluar masuk dengan bebas di Namru.

Sebagai seorang peneliti, karya-karya Endang lumayan terbilang banyak baik dari dalam dan luar negeri. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Jaringan Virologi dan Epidemiologi Influenza di Indonesia. Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (2007).

2. Karakteristik kasus-kasus flu burung di Indonesia, Juli 2005 – Mei 2006 (Characteristics of human H5N1 cases in Indonesia, July 2005 – May 2006).

3. Kajian penelitian sosial dan perilaku yang berkaitan dengan Infeksi Menular Seksual, HIV / AIDS di Indonesia, 1997-2003 (Review of Social and Behavioral Studies Related to STI, HIV/AIDS in Indonesia,(1997-2003). (detikNews, 21/10/2009)

Presiden SBY memilih Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Siti Fadilah Supari. Dengan ini SBY dinilai tunduk pada kepentingan AS karena Endang merupakan orang paling dekat dengan Namru-2 milik AS.

“Ini kabinet neoliberal yang cenderung tunduk pada kepentingan Amerika. Ibu Siti ditendang. Padahal dia berhasil karena bisa melawan negara besar seperti Amerika dan WHO,” kata pengamat politik LIPI Syamsudin Haris pada detikcom, Kamis (22/10/2009).

Syamsudin menyayangkan SBY yang tidak lagi memakai Siti yang dia nilai telah berhasil. “Sayangnya SBY nggak pakai lagi. Mungkin karena SBY terlalu tunduk pada Amerika dan WHO,” kata Syamsudin.

Selain itu dia juga menganggap audisi menteri yang dilakukan SBY sebenarnya tidak perlu. Sebab calon yang diaudisi hanya 1 untuk tiap pos kementerian, kecuali untuk jabatan Menkes. Jika berniat audisi, seharusnya 1 pos kementerian minimal 2 orang.

“Kasihan juga dengan Ibu Nila, dia satu-satunya yang gagal. Padahal sudah ada karangan bunga dan ucapan selamat segala macam,” kata ucap Syamsudin.

Dia menilai, sebagai seorang presiden yang menang dengan perolehan suara tinggi, SBY terlalu tidak bernyali. SBY tidak berinisiatif membangun kabinet profesional yang diisi dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya. “Padahal dia memiliki mandat yang jauh lebih kuat,” kata Syamsudin. (detikNews, 22/10/2009)

Ada yang aneh dengan pergantian menteri kesehatan Kabinet  Indonesia Bersatu jilid II SBY. Keanehan pertama : menkes sebelumnya yang menurut saya cukup sukses sebagai menkes idealis dan berani melawan hegemoni Amerika dan WHO, diganti dengan seseorang yang ternyata dekat dengan Amerika. Keanehan kedua : menkes yang ditunjuk sekarang tidak mengikuti audisi menteri idol yang diselenggarakan oleh SBY, padahal SBY sendiri menjadikan mensyaratkan bahwa menteri di kabinetnya harus ikut audisi. Keanehan ketiga : menkes yang diangkat ternyata seseorang yang memiliki track record yang kurang baik bahkan pernah diisukan “menjual” virus dari Indonesia untuk kepentingan asing. Keanehan keempat : calon menkes yang ikut audisi dielimininasi dengan alasan tidak lolos tes kesehatan (psikotest), padahal beberapa orang calon menteri lain yang tidak lolos tes kesehatan ternyata tetap ditunjuk sebagai menteri. Seorang guru besar ilmu kedokteran(Professor) ternyata tidak lulus psikotes.

Sepertinya ada faktor  “x” yang bisa menjadi variable ‘utama’ yang menyebabkan keanehan ini terjadi. Saya mencoba mencari jawaban atas keanehan ini. Semua jawaban terpusat pada satu analisis bahwa SBY tunduk pada Amerika atau dengan kata lain keanehan ini terjadi karena SBY menerima pesanan dari sang ‘maha guru’ dan kiblat pemerintahan SBY yakni Amerika Serikat. Bahkan SBY pernah berkata, ‘’I love the United State, with all its faults. I consider it my second country’’. Saya mencintai Amerika dengan segala kesalahannya. Saya menganggapnya sebagai negeri kedua saya.” (lihat Al Jazeera English–Archive, 6 Juli 2004. Atau bagi yang ingin melihat link-nya silakan klik http://english.aljazeera.net/archive/2004/07/20084913557888718.html)-dikutip dari eramuslim.com

Makanya  kita tidak heran bila Sri Mulyani yang pro Amerika dan berhaluan neoliberal walau terkait dengan kasus Bank Century tetap kembali sebagai menteri keuangan, sedangkan Siti Fadilah Supari yang ‘anti Amerika’ yang menurut banyak pihak sukses sebagai Menkes dan tidak terkait dengan perkara apapun terpaksa didepak dari susunan cabinet bersatu jilid II. Siti Fadillah Supari pernah beberapa kaii membuat gerah Amerika dan WHO dengan berbagai sikap dan kebijakan yang diambil.

Saya kira semua ini merupakan salah bukti bahwa memang SBY adalah selalu tunduk pada Amerika dan cenderung untuk selalu mengekor Amerika. Kita bisa melihat bagaimana model kampanye SBY yang ‘dimirip-miripkan’  dengan kampanye Barack Obama. Menteri ESDM kemudian menjadi menteri pertahanan. Bagaimana kebijakan ekonomi yang liberal kapitalistik. Dan yang terakhir menyingkirkan orang anti kebijakan Amerika dalam kabinetnya serta mempertahankan orang-orang yang akan menjaga kepentingan Amerika di Indonesia.

Yah, semoga saja semua hal diatas hanya ‘buruk sangka’ saya pada SBY, namun saya kira semua orang bisa melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi sebenarnya. Padahal kalau SBY mau tegas terhadap Amerika, rakyat Indonesia-termasuk saya akan mendukungnya, apalagi SBY secara mandat dipilih oleh mayoritas rakyat negeri ini. Semoga menkes yang baru jauh lebih baik, minimal bisa menaikkan gaji dokter … hehe…

A crise econômica mundial que completa um ano ainda não acabou. Apesar de interrompida a queda dos preços dos títulos nos mercados financeiros, o desemprego é muito grande, o sistema financeiro se encontra muito desregulado e não há sinais de fortalecimento do consumo ou do investimento produtivo de forma geral para garantir a recuperação do produto.

Conseguiu-se, sim, com grandes injeções de liquidez, impedir que a crise fosse ainda mais ampla. Mas essas injeções têm sido insuficientes para estimular o crescimento da produção e do emprego de forma sustentada, porque apenas parte insuficiente delas retornou ao sistema produtivo. Ou empoçou nos bancos e empresas onde a liquidez foi injetada, ou retornou ao sistema financeiro, num movimento que leva a temer novos problemas, uma vez que foi o predomínio da esfera financeira sobre a produtiva que desencadeou a crise que faz agora aniversário.

Se a crise deveu muito ao neoliberalismo, é também a dominação da concepção neoliberal que vem dificultando uma saída dela mais ampla. A gravidade e a amplitude da crise levaram os responsáveis pela política econômica a aceitar a necessidade de injeção de liquidez para salvar o mercado financeiro. Uma vez interrompida a queda dos preços dos ativos financeiros, porém, parece que o pensamento neoliberal, ainda dominante, volta a acreditar na flexibilidade dos seus preços para garantir retomada equilibrada, dispensando a ação reguladora do Estado.

No que ser refere à regulação, continua-se a desejar que ela seja market friendly, como se isso pudesse impedir o predomínio do financeiro sobre o real e a alavancagem que produziu a crise. A participação do Estado é negada também para ter voz na gestão dos grupos e empresas onde o dinheiro estatal foi injetado. Finalmente, e mais importante, a política fiscal vem enfrentando visíveis restrições, representadas pelos alegados efeitos inflacionários que terá, a julgar pelo crescimento da dívida pública. Mesmo no Brasil, onde os efeitos da crise foram mais suaves, em função, inclusive, dos maiores gastos públicos com transferências de rendas e dos estímulos ao consumo, há uma insistente resistência e até recusa da política fiscal, acusada de privilegiar gastos correntes e  consumo ao invés do investimento e ser, por isso, responsável pelo próximo crescimento da dívida pública e da inflação.

Pouco lido nestes períodos de dominação liberal, é Keynes quem nos ajuda a falar sobre isso. Para ele, sabemos, a política fiscal é fundamental por várias razões. Ao invés de apreender o Estado como um alocador ineficiente de recursos, para Keynes a ação estatal é fundamental para reduzir flutuações do investimento, do crescimento do produto e do emprego às quais o capitalismo está sempre sujeito.

Tais flutuações, sabemos, decorrem para ele da incerteza que permeia as decisões econômicas no capitalismo, em particular as decisões de investimento. Estas decisões são tomadas sem que se conheça o resultado líquido das decisões econômicas que são descentralizadas, e sem que se conheça o resultado do andamento econômico no futuro. Neste sentido, a incerteza permeia as decisões dos agentes econômicos, e varia o grau de confiança que eles têm nas conjecturas com que formam suas expectativas. Assim, pode haver sentido em preferir a liquidez, uma vez que ela, ao dar flexibilidade de ação aos agentes econômicos, ganha racionalidade.

Dependente, pois, de fatores subjetivos, a preferência pela liquidez inibe o investimento e o torna volátil, tornando instável o crescimento da renda e do emprego, e fazendo com que a instabilidade seja mais normal no capitalismo do que pensam os neoliberais ortodoxos.

É para evitar esta instabilidade ou reduzi-la que Keynes prescreve a política fiscal. Não como algo para ser usado quando nada mais está em pé, mas de forma preventiva e, de preferência,  em programas de longo prazo.

Por um lado, a política fiscal é necessária porque a monetária, por vezes, é inócua para garantir o crescimento da renda e do emprego. É o caso, por exemplo, quando a liquidez ‘empoça’ nos bancos e empresas que a receberam, como temos visto ao longo desta crise. A isso Keynes chamou armadilha da liquidez. Ela não é gasta, mesmo que abundantemente oferecida, porque não se espera que a situação da economia melhore e porque a incerteza continua grande. Isso mostra que a política monetária pode não funcionar, porque depende da subjetividade dos agentes econômicos, num mundo de moeda endógena.

A política fiscal, por sua vez, pode se substituir a essas subjetividades dos agentes econômicos porque ela depende do Governo e este pode agir melhor diante da incerteza,  porque, por um lado, centraliza informações e, por outro, e mais importante, não age com o objetivo de lucro, mas para regular a economia e tirá-la da crise.

Em carta e discussões com Meade em 1943[1] , Keynes mostrava que achava importante uma política preventiva e não curativa. Escrevendo sobre o problema do pleno emprego a longo prazo, dizia que “the main taks should be to prevent large fluctuations by a stable long-term programme” (Keynes, 1980, p. 322), e falava em programas de caráter público ou quase público para implementá-lo.

Dizia ele que

“If two-thirds or three-quarters of total investment is carried out or can be influenced by public or semi-public bodies, a long term programme of a stable character should be capable of reducing the potential range of fluctuation to much narrower limits than formerly, when a smaller volume of investment was under public control and when even this part tended to follow, rather than correct fluctuations of investment in the strictly private sector of the economy.”

Os anos de dominação do pensamento neoliberal não permitiram programa sequer parecido com esse, apesar das taxas elevadas de desemprego no mundo todo. Mais difícil ainda, portanto, uma vez desencadeada a crise, é ativar investimentos públicos. Para isso seria necessário não apenas decisão política, mas estrutura e capacidade administrativas que permitam, de fato, planejar e atuar neste tipo de programa de longo prazo[2], e isso foi sucateado no mundo todo. Assim, uma vez desencadeada a crise foi mais fácil atuar sobre o consumo, estimulando-o, para salvar empregos.

A respeito dessas duas formas de atuar sobre a demanda efetiva Keynes também se posicionou, quando, por exemplo, diz que “espera ver o Estado assumir uma responsabilidade cada vez maior na organização direta dos investimentos” (Keynes, 1982 a, p. 135), e distingue ações de estímulo e orçamentos do Governo relativos a despesas de capital e a despesas correntes . Segundo ele,

“…, the purpose is to present a sharp distinction between the policy of collecting taxes less than the current non-capital expenditure of the State as a means of stimulating consumption and the policy of the Treasure’s influencing public capital expenditure as a means of stimulating investment. There is time and occasions for each of the policies: but they are essentially different and each, to the extent that it is applied, operates as an alternative to the other” (Keynes, 1980, p. 406).

Ou seja, as despesas de capital sustentam o programa de longo prazo, que tende a se equilibrar, uma vez que os investimentos geram rendas a aumentam a arrecadação. Quanto ao orçamento corrente, embora deva procurar o equilíbrio,

!if, for one reason or another, the volume of planned investment fails to produce equilibrium, the lack of balance would met by unbalancing one way or the other the current Budget. Admittedly this would be a last resort, only to come into play if the machinery of capital budgeting had broken down” (Keynes, 1980, p. 352).

Na inexistência de programa de longo prazo de redução das flutuações do investimento e do emprego, as despesas correntes precisam, de fato, cumprir um papel equilibrador. Primeiro, porque respondem mais rapidamente, segundo, porque o crescimento do consumo, estimulado por essas medidas, melhora as expectativas dos empresários e é, por isso,  portador de estímulos ao investimento privado.

Em nenhum dos casos, porém, a preocupação principal é com o equilíbrio financeiro, primeiro, porque não necessariamente isso implica em endividamento insustentável, segundo porque o objetivo é garantir investimentos e emprego e, finalmente, porque em épocas de crise isso é inaceitável, uma vez que  “depression is itself the cause of government déficit, resulting from increased expenditure on the support of the unemployed and the falling-off in the yield of taxation”(Keynes, 1982, p. 337).

A tentativa de estimular a economia durante a crise, por meio de redução de impostos, para estimular o consumo, mostra-se mais fácil para o pensamento neoliberal. Afinal, ela minimiza o poder do Estado. Ela é, porém, vista por Keynes com reservas. Primeiro, porque “might have limited effect in simulting their consumption” (Keynes, 1980, p. 320). Segundo,  porque impede ou dificulta a sustentação de novos gastos pelo Governo, gastos vistos por Keynes como essenciais quando se quer evitar instabilidade proveniente das flutuações do investimento e, então, da renda e do emprego.

Mesmo no caso brasileiro, onde a crise se mostrou mais moderada e os sinais de recuperação aparecem, surgem entrevistas e artigos insistindo que o Governo gasta muito e em despesas correntes, e a dívida aumenta, e…, e..,…e…  O país não teria saído da crise, porém, sem os programas de renda mínima, aumentos de salários mínimos, e aumentos de gastos correntes do Governo. O que preocupa, isso sim, é o impacto que tais críticas têm tido na mídia, que desconhece a relação entre esta situação e a posição melhor do país na recuperação mundial. Esta posição mais favorável não se deveu ao aumento da credibilidade do país nem à obtenção do grau de investimento nas agências de rating que, de resto, não impediram a fuga de capitais e a deflação de ativos que deu início à crise; nem a uma taxa de juros campeã no mundo que, ao valorizar o real ameaça nossas indústrias e leva à chamada doença holandesa e à perda de qualidade do nosso saldo comercial.

Nossa recuperação mais rápida se deveu, isso sim, aos fatores que eram, justamente, os mais criticados pelos liberais ao longo dos últimos anos. Foram eles, em particular, o reforço de recursos nos programas de renda mínima e no salário mínimo, que ampliaram o mercado interno, e os estímulos ao crédito, em particular os dos bancos públicos. Ou seja, aqueles fatores que, não fosse a inversão de trajetória observada no primeiro governo Lula, teriam nos levado bem mais longe naquele período de taxas medíocres de crescimento, e teriam nos deixado hoje ainda mais confortáveis na crise.

Referências

KEYNES, J. M. (1980). “Activities 1940-1946 shaping the Post-War World: Employment and Commodities”. The Collected Writings of John Maynard Keynes, vol. 27. Londres: MacMillan.

KEYNES, J. M. (1982). “Activities 1929-39: World Crisis and Policies in Britain and America”. The Collected Writings of John Maynard Keynes, vol. 21. London: Macmillan.

KEYNES, J. M. (1982a). A teoria geral do emprego, do juro e da moeda. São Paulo. Atlas.

Yesterday I left this comment on this article from The Economist: A “new normal” for the world economy: After the storm. 

I love how for years Economist decried any sort of government intervention as the macro-economy deteriorated, but as soon as the capitalist status-quo was threatened fell all over themselves to contradict their neo-liberal philosophy and all but demand intervention.

This once-haughty now-humbled publication Economist didn’t see the storm coming and have zero credibility, mirroring capitalism. The promises of growth through privatization and increasingly open flows of capital have not been realized. Marx however, called it:

“…these three necessary conditions [capitalism is growth oriented, growth in real values rests on exploitation of labor, and it is necessarily technologically and organizationally dynamic] of a capitalist mode of production were inconsistent and contradictory and that the dynamic of capitalism was necessarily, therefore, crises-prone. There was, in his analysis, no way in which the combination of these three necessary conditions could produce steady and unproblematic growth. In particular, the crisis tendencies of capitalism would produce periodic phases of overaccumulation, defined as a condition in which idle capital and idle labour supply could exist side by side with no apparent way to bring these idle resources together to accomplish socially useful tasks. A generalized condition of overaccumulation would be indicated by idle productive capacity, a glut of commodities and an excess of inventories, surplus money capital (perhaps held as hoards), and high unemployment. The conditions that prevailed in the 1930s and have emerged periodically since 1973 have to be regarded as typical manifestations of the tendency towards overaccumulation.

The Marxist argument is, then, that the tendency towards overaccumulation can never be eliminated under capitalism. It is a never-ending and eternal problem for any capitalist mode of production. The only question, therefore, is how the overaccumulation tendency can be expressed, contained, absorbed, or managed in ways that do not threaten the capitalist social order. We here encounter the heroic side of bourgeois life and politics, in which real choices have to be made if the social order is not to dissolve into chaos. [devaluation of commodities, of money value, of productive capacity perhaps coupled with outright destruction; Macro-economic control through institutionalization of some system of regulation - see today, absorption of overaccumulation through temporal and spacial displacement]“

- David Harvey, in 1990 in The Condition of Postmodernity, notes paraphrased by myself.

Not much has changed since Marx’s day, and never will, unless we change our economic philosophy.

Ich bin noch immer schockiert und fassungslos. Ich war immer überzeugt davon, dass schwarz-gelb keine Mehrheit in diesem Land hat. Ich war vor allem immer davon überzeugt, das schwarz-gelbe Inhalte keine Mehrheit in diesem Land haben. Ich war und bin in ein Fürsprecher der sozialdemokratischen Idee – ich verstehe nicht, wie die Wähler sich mehrheitlich dagegen aussprechen können. Die SPD hatte und hat ein massives Glaubwürdigkeitsproblem, das steht fest. Die Agenda 2010 wirkt noch immer nach. Aber ich kann nicht nachvollziehen, das Inhalte letztendlich so wenig zählen, das die Wähler mehrheitlich für eine Kanzlerin votieren, die im Wahlkampf komplett abgetaucht ist und sich zu überhaupt nichts klar geäußert hat – ich gehe davon aus, das die FDP-Wähler bei klarem Verstand waren und das ihnen klar war, das sie mit ihrem Kreuz auch die Kanzlerin wieder wählen. Was nützt es der SPD, wenn sie sich in der Opposition regenerieren kann, während Union und FDP den Atomausstieg rückgängig machen? Es ist zum heulen!

Einzige Hoffnung ist jetzt, das den Wählern alsbald ein Licht aufgeht, was sie da angerichtet haben und das sie eine Kanzlerin bestätigt haben, die von nun an nicht mehr sozialdemokratisch, sondern unter dem Einfluß einer aus unerfindlichen Gründen massiv gestärkten FDP weitaus neoliberaler agieren wird. Natürlich – wer sich nicht festlegt und trotzdem gewählt wird, hat nach der Wahl mehr Spielraum. Aber das wird sich dann rächen, wenn sich die Kanzlerin konkret festlegt. Darum kann ich für mich zumindest sagen, das dieser Blog hier durch eine schwarz-gelbe Koalition neuen Auftrieb bekommen wird, das ich mich hier als eine Art “Blogopposition” betätigen werde.

Im übrigen hat die Wahl nicht etwa gezeigt, das die deutsche Sozialdemokratie am Ende ist – wie hätte sonst die Linkspartei so stark abschneiden können? Diese Wahl hat gezeigt, das die Volksparteien beide ein Problem mit der Begrifflichkeit “Volkspartei” haben. Trotzdem freut sich die Union über knapp 34% im Bund wie ein Kullerkeks. Auch sie ist geschwächt aus dieser großen Koalition hervor gegangen, was natürlich böse erahnen lässt, welchen Einfluß die FDP in der künftigen Koalition für sich reklamieren wird.

Noch unerträglicher ist der Ausgang in meinem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. In meinem schönen Wahlkreis 13 hat ein traktorfahrender Fachanwalt den Wahlkreis mit dem Slogan “Ein Mann. Ein Wort.” für die CDU geholt, von dem man vorher noch nichts gehört hatte. Und niemand weiß so genau warum.

Ich weiß noch immer nicht genau, was ich sagen soll. Es ist grausam!

Pünktlich zur Bundestagswahl ein, mal ein wenig seriöserer Podcast:

Episode 4 (MP3)

EPISODE 4 (M4A)

Viel Spaß damit!

Die folgenden zwei Grafiken ordnen die Parteien, die bei der Bundestagswahl 2009 zu Wahl stehen an einem dreidimensionalen Raster an. Das lässt eine genauere Einordnung als das eindimensionale links-rechts-Schema zu.

Wertekreis

Wertedreieck

Beide Darstellungen sind aus dem Wiki der Piratenpartei Deutschland.

El candidato de la derecha para las elecciones de octubre dice que bajará impuestos, no levantará el secreto bancario y tratará de anular las leyes aprobadas en este gobierno que “atacan el derecho de propiedad y las relaciones laborales”.

Camina con una ligera renguera producto de un accidente el hombre que encarna el regreso al pasado neoliberal en Uruguay. La caída de una escalera le jugó una mala pasada antes de la internas partidarias de junio pasado. En esas internas quedó al frente de la fórmula del Partido Nacional (Blanco), una formación casi tan vieja como su país. Parado en el lobby de un distinguido hotel porteño, Luis Alberto Lacalle reconoce que es “lo viejo”, pero –aclara– “renovado”. Lo secunda Jorge Larrañaga, su compañero de camiseta –ambos eligieron la camisa celeste para esta ocasión– a lo largo del almuerzo con empresarios argentinos.

Ante un auditorio muy receptivo a sus ideas, Lacalle habla a sus anchas sobre los puntos importantes de su proclama electoral. “Apostamos a un Mercosur sólo económico y comercial, que no tenga carácter político” (Larrañaga agregará que esperan un “sinceramiento” del bloque para buscar corregir las asimetrías). La clave es el regionalismo abierto, la posibilidad de acordar tratados comerciales por fuera del Mercosur. “¿Para qué crearon la Unasur?, ¡si con las instituciones que tenemos nos basta!”, enfatiza levantando las manos Lacalle, símbolo de uno de los dos partidos tradicionales de Uruguay, junto a los colorados.

El presidenciable divide el mapa regional entre populistas y republicanos, ubicando a Venezuela y Bolivia entre los primeros y a él entre los segundos. Eso sí, invita a dejar las ideologías al momento de relacionarse con los demás. “No podemos regir la política exterior por las ideologías”, dice buscando la mirada del presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Uruguayo, Juan Carlos López Mena.

Diez minutos antes, esta cronista le había preguntado en el lobby del hotel qué pensaba del diferendo sobre Botnia y cómo imaginaba las relaciones con Argentina. “Nuestra postura es propiciar el diálogo. Ahora estamos a la espera del fallo de la Corte Internacional de La Haya y repudiamos los cortes de ruta de los ambientalistas.”

–Las papeleras destruyen empleo. ¿Por qué insistir con ellas?

–Esa es su opinión, pero no la mía. Uruguay hará todo lo que quiera porque es un país soberano.

–¿Qué cree que tiene de nuevo para ofrecer su partido?

–Certeza, rumbo seguro, saber adónde vamos, propuestas para luchar contra la pobreza. Ofrecemos previsibilidad democrática, seguridad jurídica y seguridad de las personas.

–En su anterior gobierno (1990-1995) hubo casos de corrupción. En un eventual regreso suyo, ¿cómo la combatirá?

–Nunca me tocó. Si me tocara alguna vez, sancionaría a quien la cometa.

Quizá Lacalle no lo recuerde, pero hubo un caso muy resonante, la polémica privatización del Banco Pan de Azúcar en 1995, cuyo proceso culminó penalmente con la condena del ministro de Economía, Enrique Braga. Es que su mensaje es de absoluta desmemoria, es decir, restauracionista de un statu quo anterior que implica desmantelar las políticas que realizó el gobierno de centroizquierda de Tabaré Vázquez. “Discrepamos con la mayoría de las medidas que tomó el Frente Amplio y con sus resultados”, dice Lacalle, insistiendo en que bajará impuestos, no levantará el secreto bancario y tratará de anular las leyes aprobadas en este gobierno que “atacan el derecho de propiedad y las relaciones laborales”.

Habla de dar “mayor seguridad” y para ello tiene pensado militarizar varias ciudades del país, con la presencia de más efectivos de la guardia nacional republicana y un ministro de Interior con “mano firme”. A ello le agrega la propuesta de bajar la edad de imputabilidad.

“Cuqui”, como le gusta que lo llamen, heredó de su abuelo Luis Alberto Herrero el liderazgo del sector “herrerista” de los blancos. Amigo personal de Carlos Menem, Lacalle gobernó en los noventa y ahora pretende volver a hacerlo. Va segundo en los sondeos (32 por ciento), por detrás del carismático candidato oficialista José “Pepe” Mujica (45 por ciento) cuando falta un poco más de un mes para los comicios del 25 de octubre. No está claro que la contienda se gane en primera vuelta, por lo que Lacalle aspira a que la suerte y los votos colorados lo acompañen en el ballottage.

A diferencia del Frente Amplio, el Partido Nacional se opone a la derogación de la Ley de Caducidad, una amnistía a los militares que se plebiscita con las presidenciales. “La ley fue ratificada por un referéndum hace 23 años. Su anulación no traerá ni más verdad ni más justicia”, dice a este diario el candidato Larrañaga. Ya lo había dicho su partenaire: “Si todos los que tenemos muertos hubiéramos seguido reclamando, Uruguay no hubiera tenido la paz que tuvo. Y el gran secreto de Uruguay fue el día en que dejamos de matarnos, en 1904, y construimos una democracia sobre la tolerancia y el respeto. Y los muertos, muertos están”. Así piensa Lacalle, que se reivindica como parte de “un muy buen pasado”.

Por Mercedes López San Miguel /http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-131956-2009-09-18.html

Suatu ketika, saya ditelpon teman lama saya. Teman saya ini meminta saya menulis review sebuah buku. Bukunya berjudul “Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa,” ditulis oleh As’ad Said Ali, diterbitkan LP3ES. Setelah saya baca, saya bolak-balik terus, saya tidak menemukan hal yang istimewa dari isinya. Keistimewaan buku ini justru terletak pada momen ia diterbitkan. Ya sekarang ini. Ketika banyak orang mulai lupa pancasila. Pancasila dilupakan justru bukan karena ia tak pernah diderdengarkan, ia dilupakan malah karena ia terlalu sering disuarakan. Anda yang diberi berkah menghirup udara pengap orde baru pasti tidak lupa dengan penataran P4 dan bualan tentang pancasila itu. Waktu itu, hampir tiada hari tanpa pidato pejabat mengenai Pancasila. Tafsir tunggal tentang Pancasila yang bernama P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) diajarkan di setiap jenjang sekolah melalui berbagai penataran. Bahkan, kita ingat, orang yang hendak menikah pun harus mengikuti penataran P4. Dikatakan dengan kalimat yang berbeda, Pancasila telah menjadi ideologi yang tertutup. Dengan cara seperti ini, Panacasila menjadi begitu lekat dengan rezim Orde Baru. Orang yang mengritik atau menentang kebijakan pemerintah akan tertuduh sebagai penentang Pancasila. Maka begitu Soeharto kehilangan kekuasaan, orang dengan mudah melupakannya. Pancasila juga seperti lenyap ditelan jaman. Tiba-tiba Pancasila menjadi sesuatu yang ganjil. Sesuatu yang seolah tidak lagi pantas untuk dihayati karena telah kehilangan maknanya sebagai pemersatu atau titik pijak suatu bangsa. Dalam konteks seperti itulah buku ini menjadi penting.
Ada dua poin penting dalam buku ini yang relevan pada hari-hari sekarang ini. Pertama, mengenai hubungan antara agama dan negara. Pancasila, menurut penulis buku ini, adalah titik temu kalau bukan titik tengah dari pencarian panjang tentang bagaimana mendudukkan hubungan antara negara dan agama di negeri yang sangat beragam ini. Indonesia jelas dikehendaki oleh para pendirinya bukan sebagai negara agama tertentu. Namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak berurusan dengan agama. Faktanya, demikian As’ad, negara punya peran sangat signifikan misalnya dengan adanya Departemen Agama, UU tentang zakat, haji, dan seterusnya. Secara sosiologis, agama juga menjadi kekuatan penyumbang yang sangat penting dalam pendirian negara ini. Sejumlah gerakan agama berjasa besar dan menjadi kekuatan penentang kolonialisme. Karena itulah, As’ad lantas kembali pada konsepsi yang sangat sering diperdengarkan pada masa Orde Baru: Indonesia bukan negara sekuler tapi juga bukan negara agama.

Tentu saja konsepsi tersebut masih bisa diperdebatkan. Tapi poin pentingnya adalah bahwa Pancasila adalah sebuah kesepakatan bersama yang menjadi pijakan kehidupan bersama dari berbagai komunitas yang sangat beragam. Dengan demikian, tidak ada satu agama apapun yang lebih superior dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah pijakan penting untuk membangun masyarakat multikultural. Semangat multikulturalisme harus dimuai dari kesadaran bahwa suatu komunitas tidak bisa hidup tanpa komunitas lainnya. Kesalingtergatungan ini mutlak dikembangkan agar tidak muncul sikap superior dari satu komunitas terhadap komunitas lain.
Kedua, ihwal ekonomi. Secara tegas buku ini mengatakan bahwa sejatinya para pendiri bangsa menghendaki Indoensia sebagai negara kesejahteraan. Ini tampak pada naskah UUD 45 Pasal 33 yang secara tegas menyatakan bahwa negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting serta menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sementara, dewasa ini berkembang pikiran lain yang hendak menggiring negeri ini pada paham neoliberal yang menyerahkan urusan ekonomi semata kepada pasar. Proses amandemen Pasal 33 UUD 45 secara gamblang menunjukkan gejala ini. Sejumlah ekonom sempat menghendaki agar Pasal 33 ini dihapus. Pada kenyataannya, hari ini, Indonesia telah menganut sistem pasar bebas itu. Harga BBM, misalnya, diserahkan pada proses pasar. BUMN banyak yang dijual meski menyangkut hajat hidup orang banyak. Bahkan pelayanan pubik seperti Rumah Sakit juga turut diprivatisasi
Dua hal itulah yang menjadi tantangan kontemporer bagi Pancasila di dunia yang tengah tunggang langgang ini. Globalisasi dan terbukanya keran demokrasi meniscayakan masuknya berbagai ideologi, termasuk yang bertentangan dengan cita-cita awal didirikannya republik ini. Ideologi neoliberalisme dan totalitarianisme berbasis agama adalah contoh yang paling kasat mata. Pancasila berada pada percaturan ideologi-ideologi dunia ini. Jika tidak ingin negeri ini terombang-ambing di antara berbagai benturan ideologi itu, maka Indonesia harus kembali berpijak pada pondasi asalnya sebagai sebuah bangsa. Karena itulah Pancasila harus diletakkan kembali sebagai dasar negara—bukan jargon politik. Tidak boleh lagi ada kelompok politik yang memonopoli makna Pancasila dan memaksakannya pada semua orang. Semua kelompok kendati punya asas yang berbeda tetap berada dalam payung Pancasila. Inilah yang disebut dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka.

***
Sayangnya apa yang disampaikan dalam buku ini tidak cukup memadai untuk menawarkan gagasan segar tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Tak banyak yang baru dalam buku ini. Perspektif yang dikembangakan pun masih merupakan pola lama. Yakni masih melihat Pancasila sebagai sesuatu yang konkret. As’ad juga semata melihat Pancasila semata sebagai sesuatu yang benar-benar lahir dari galian nilai-nilai yang sudah ada dalam kebudayaan bangsa. Sejurus dengan ini pula, As’ad memandang bahwa sejatinya komunitas bangsa Indonesia memang sudah ada sejak sebelum masa kolonial, yakni sebagai komunitas masyarakat nusantara yang mewujud pada kerajaan Sriwijaya atau Majapahit. Dengan demikian, Indonesia bukanlah sebuah komunitas yang dicitakan, tetapi sesuatu yang sudah jelas wujudnya. Dengan cara pandang seperti ini pula, Pancasila dilihat bukan sebagai cita-cita tapi sesuatu yang sudah konkret dan siap mengantarkan kita pada tujuan kebaikan bangsa. Cara pandang seperti ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dibayangkan Orde Baru dan pada gilirannya hanya akan membuahkan patriotisme berlebihan.

Jika hendak menempatkan Pancasila sebagai ideologi terbuka—seperti diklaim penulis buku ini—maka yang pertamakali harus disadari adalah bahwa Pancasila juga sudah terbuka sejak dirumuskan. Bagaimanapun, para pendiri bangsa juga sudah bergelimang dengan gagasan-gagasan global ketika merumuskan Pancasila. Tak bisa disangkal pula bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan universal yang menjadi kecendrungan umum pada saat itu. Dengan demikian, sebagai ideologi terbuka, Pancasila juga harus terbuka untuk berdiaog dengan ide-ide baru, sehingga Pancasila tidak gamang dalam “bertarung” dengan ide-ide baru dunia. Dengan cara demikian, Pancasila tidak akan hanya menjadi hafalan anak-anak sekolah. Begitu…

RED NACIONAL DE RESISTENCIA A LAS ALTAS TARIFAS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

28 de Agosto 2009

A los participantes en el Encuentro nacional por una tarifa social y en contra de los cobros excesivos de luz,

Al Sindicato Mexicano de Electricistas,

Al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía y Sindicato Mexicano de Electricistas,

Al pueblo de México,

Como Red Nacional de resistencia a las altas tarifas de la energía eléctrica, les transmitimos los saludos de nuestros compañeros y compañeras de los Estados de Chiapas, Campeche, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, DF y Chihuahua.

Nuestro movimiento de resistencia contra las altas tarifas de la energía eléctrica, cuya expresión principal ha sido el no pago de los recibos de luz, inició desde 1994 en el Estado de Chiapas y ha ido tomando fuerza en el transcurso de estos 15 años, en diferentes estados de la República, como consecuencia de la inconformidad de la población por el alto cobro de los recibos de luz.

Desde el año 2006, empezamos a construir relaciones entre los movimientos de resistencia en materia eléctrica de diferentes estados, ubicados en su mayoría en el Sureste de la República. Nos fortalecimos mutuamente con el intercambio de experiencias y con las capacitaciones a técnicos electricistas comunitarios, facilitadas por el compañero ya fallecido Valente Guevarra, de Luz y Fuerza del Centro, a quien dedicamos un especial y cariñoso reconocimiento; hemos avanzado hacia la construcción de nuestra autonomía a través del automantenimiento y la ampliación autónoma de la red eléctrica en algunas comunidades así como la constitución de fondos comunitarios de mantenimiento y resistencia. Estamos construyendo juntos y juntas nuestras estrategias de lucha. Queremos incursionar hacia la autogeneración comunitaria y sustentable de energía eléctrica.

Todo este proceso nos permitió constituirnos el pasado 17 de Mayo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas como Red nacional con presencia por lo pronto en 7 estados de la República.

Nuestros objetivos principales consisten en el fortalecimiento de nuestras luchas de resistencia contra las altas tarifas de luz, en la lucha contra la privatización de la energía eléctrica y en el respeto y cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, como punto de partida de nuestras luchas por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Reivindicamos que la energía eléctrica es del pueblo y que la tenemos que defender de las políticas capitalistas neoliberales privatizadoras impulsadas por los gobiernos federal y estatales, que la están entregando a los grandes capitales internacionales. Nos declaramos independiente de los gobiernos y de los partidos políticos. No permitimos ningún manipuleo electorero de nuestro movimiento ni aceptamos ningún tipo de liderazgo centralizado. Funcionamos como red con una coordinación colectiva horizontal, con mecanismos de toma de decisiones democráticos y participativos y con reconocimiento y respeto de nuestras diferencias y diversidades. Uno de nuestros principios fundamentales es la solidaridad bajo el lema “si nos tocan a unos, nos tocan a todos”. No dejaremos de luchar hasta lograr nuestros objetivos.

La política de criminalización de la lucha social implementada con cada vez más fuerza por los gobiernos federal y estatales, en vez de debilitarnos, nos está hermanando cada vez más como pueblos. Tenemos compañeros con ordenes de aprehensión en Ixtepec, Oax y otros demandados por la CFE en Xhadani, Oaxaca. Actualmente tenemos 5 compañeros y compañeras del movimiento de resistencia civil de Candelaria, Campeche, presos y presas desde el 10 de Julio en el Penal de Koben, Campeche. Ellas y ellos son Sara López, Joaquín Aguilar, Elmer Castellanos, Guadalupe Borjas y Guadalupe Lizcano. No descansaremos nuestros esfuerzos hacia su liberación y les invitamos a participar en el encuentro de solidaridad por su liberación que se realizara los próximos 13, 14 y 15 de Septiembre, en la ciudad de Campeche como medida de presión en ocasión de la toma de posesión del nuevo gobernador.

A todos los movimientos de resistencia contra las altas tarifas de luz de los diferentes estados de la República que coincidan con nuestros objetivos y principios, les invitamos a comunicarse con nosotros a través de los siguientes correos electrónicos: veromunier@yahoo.com.mx, todoshablan@hotmail.com y teodocioangel@hotmail.com y a integrarse a la Red Nacional de Resistencia a las altas tarifas de la Energía eléctrica.

¡LA LUZ ES DEL PUEBLO!

¡NO A LA PRIVATIZACION DE LA ENERGIA ELECTRICA!

¡NO A LA CRIMINALIZACION DE LA LUCHA SOCIAL!

¡NO AL MANIPULEO ELECTORERO DE NUESTROS MOVIMIENTOS!

¡POR LA AUTONOMIA DE NUESTROS PUEBLOS Y MOVIMIENTOS!

RED NACIONAL DE RESISTENCIA A LAS ALTAS TARIFAS DE LA ENERGIA ELECTRICA

According to exit polls, Japan’s Liberal Democratic Party (LDP), the country’s ruling party since 1955, has been defeated by its liberal counterpart, the Democratic Party of Japan (DPJ). Yukio Hatoyama will succeed the LDP’s leader and incumbent prime minister, Taro Aso, as the next PM of Japan. Voter turnout at the election was 69%.

The DPJ’s victory reflects the public’s displeasure with its pro-American conservative government. Since 2001, the LDP has had 4 different prime ministers: Junichiro Koizumi (2001 – 2006), Shinzo Abe (2006 – 2007), Yasuo Fukuda (2007 – 2008), and Taro Aso (2008 – 2009). This period of Japanese politics was characterized by an ill-conceived commitment to Bush’s foreign policy in the Middle East and a regrettable insensitivity to East Asian affairs. At the beginning of this era, Koizumi sent Japan’s Self-Defense Force to Iraq to aid the American effort there, the first instance where the American-controlled Japanese military has gone abroad to fight since the end of World War II. In addition, he paid six visits to the Yasukuni Shrine, which honors Japanese victims of World War II, including war criminals accused of committing atrocities against other Asian nationals. Koizumi’s successor, Shinzo Abe, continued this policyof pandering to Bush by supplying Japanese soldiers to Iraq and Afghanistan; he also visited the controversial Yakusuni Shrine. During his reign, the LDP lost its majority in Japan’s upper house of parliament, where it had maintained control since the end of WWII. After Abe’s sudden resignation in 2007, Yasuo Fukuda faced even more pressure from the DPJ about the LDP’s pro-American security policies and its management of the country’s stagnant economy. Opponents in his own party thwarted his attempt to allow a refueling mission go to the Indian Ocean to aid the Americans operating in Afghanistan. Taro Aso, another conservative, succeeded Fukuda after the latter’s resignation in 2008. With the DPJ’s recent electoral victory ending his reign,  Aso has literally apologized for the failures of his party and his inability to satisfy the public.

The DPJ’s historic victory will certainly have a profound effect on America’s influence in Japan and East Asia more generally. Unlike the LDP, the DPJ is critical of American economic and foreign policy. Hatoyama has vowed to separate itself from America’s security objectives and denounced American capitalism as “void of morals or moderation.” In the past, he even traced the current global economic crisis to the world’s blind faith in American economic policy:

The recent economic crisis resulted from a way of thinking based on the idea that American-style free-market economics represents a universal and ideal economic order.

To the chagrin of Japanese and Western neoliberals, the DPJ desires to reverse the deregulatory economic reforms of the Koizumi period.  The New York Times, showing its neoliberal nationalist bias, criticized a “presumptive” Hatoyama for railing against American economic policies; in fact, they seem to agree with Japanese conservatives that more deregulation is necessary! Nevertheless, the DPJ hopes to stimulate productivity and spending in Japan through its expansion of social welfare and the subsidization of families with children.

Whether America likes it or not, East Asia is in ascendancy, and this ascendancy is increasingly appearing to be somewhat unfriendly to American interests in the region. Taiwan had its historic election last year, where the pro-China Guomindang replaced the nationalist Democratic Progressive Party, signaling the desire of Taiwanese leaders to strengthen ties with the mainland, which will no doubt affect Taiwanese-American relations. The South Korean public has also displayed displeasure with its government’s ties to America: last year the public rioted when their government bowed to American pressure to reallow U.S. beef imports (which were banned in 2003 because of concerns over mad cow disease). Ultimately, America had better begin to cooperate with the countries of East Asia as equals: it is completely untenable for America to continue its neo-imperialist Cold War relationship with the region. America currently has a wonderful opportunity to work with East Asia to construct a more stable, equitable international economic and political order, one from which America may very well benefit once it no longer exists as the world’s singular hegemon.

Wie die NachDenkSeiten und die IG Bauen Agrar Umwelt berichten, soll das verlogene INSM-Mietmaul Prof. Bernd Raffelhüschen, der neben seiner vom Steuerzahler finanzierten C4-Professur diversen Nebentätigkeiten mit eindeutigen Interessenkonflikten nachgeht, z.B. als Mitglied im Aufsichtsrat der ERGO Versicherungsgruppe und der Volksbank Freiburg sowie als wissenschaftlicher Berater für die Victoria Versicherung AG, einen Maurer, der Raffelhüschen mit Krtik zu seinem unterträglichen neoliberalen Geschwätz beim Thema Rente konfrontierte, als “Arschloch hoch  3″ bezeichnet:

IG BAU-Mitglied Karl Peter S. liest viel, seit er 2002 mit 56 Jahren arbeitslos wurde und keine Stelle mehr gefunden hat. Er informiert sich, hakt nach und bildet sich dann eine Meinung. Die vertritt er dann entschieden. Egal bei wem – er bleibt sich treu. Er hat Herrn Professor Raffelhüschen per E-Mail gefragt, wie das denn so sei, mit der Rente, der Generationengerechtigkeit. Daran erinnert, wie das ist, wenn man 14 Jahren anfängt, 45 bis 50 Jahre arbeitet. Und wollte wissen, ob auch der Professor nach einem 48jährigen Arbeitsleben mit 1000 Euro Rente im Monat auskommen muß.

Der Professor hat ihm höchst persönlich geantwortet: „Hallo Herr S., mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch (hoch drei). Ihr Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen.“ Harte akademische Worte – und dann noch schwarz auf weiß. Das böse A-Wort: nicht am Stammtisch, nicht am Telefon, sondern per E-Mail.

Ersetzen wir das schlimme professorale Wort durch die Variable „A“, dann erhalten wir die Gleichung: A x A x A = A³ – moralisch hat Raffelhüschen sich damit ins Abseits geschossen. Es bleiben die Fragen: Hat Raffelhüschen diese Rechnung mit seinem Landesvater und obersten Dienstherren, Günther H. Oettinger, gemacht? Und weiß die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, für die Raffelhüschen aktiv ist, von der peinlichen Ausdrucksstärke ihres Professors? Ebenso das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche? Eigentlich ist Bernd Raffelhüschen C4-Professor. Doch jetzt ist klar: Deutschland hat ihn – seinen ersten A-Professor!

Wir hielten Raffelhüschen schon immer mehr für ein Arschloch als einen Professor, nicht zuletzt wegen seiner Lobbyistentätigkeit für die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). Vor allem, weil er sich nicht der Wissenschaft und Wahrheit verpflichtet hat, sondern der wissenschaftlich “abgesicherten” Lüge und Propaganda, um sich selbst die Taschen und das nimmersatte Mietmaul vollzustopfen. Es ist eine Schande, dass solch eine Person es sich einerseits in einer vom Steuerzahler finanzierten C4-Professur bequem einrichten kann, während er andererseits  den Massen noch die Butter auf dem Brot strittig machen will, um seinen schmierigen Auftraggebern aus der Versicherungswirtschaft zu zusätzlichen Umsätzen zu verhelfen. Möglicherweise könnte man Raffelhüschen deshalb sogar als ein käufliches oder korruptes Arschloch bezeichnen. Sein Forschungszentrum Generationenverträge ist ja auch nur ein pseudo-wissenschaftliches Propagandainstitut für Versicherungen und Lobbyisten mit Raffelhüschen als akademischen Prostituierten an der Spitze.

Wer möchte, kann Raffelhüschen gerne persönlich mitteilen, was er von einem gewissen  Arschloch-Professor hält:

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen
E-Mail: bernd.raffelhueschen@vwl.uni-freiburg.de
Fon 0761 . 203 2353
Fax 0761 . 203 2290
Raum: 308

Effektiver könnten jedoch Beschwerden über diesen schmierigen Lobbyisten im Staatsdienst sein, der es offenbar als angemessen betrachtet, seinen Arbeitgeber – die Steuerzahler – als Arschloch zu bezeichnen und zu verunglimpfen. Wer dies in der Privatwirtschaft macht, kann seinen Schreibtisch räumen und dazu sollte auch Raffelhüschen endlich bewegt werden, z.B. durch Beschwerde beim auch für Personalfragen zuständigen Rektor der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Prof. Dr. Hans-Jochen Schiewer:

Telefon: 0761 / 203-4315
E-Mail: rektor@uni-freiburg.de

Schließlich ist ein Professor, der kritische Steuerzahler primitiv als “Arschloch” bezeichnet, sicherlich keine Zierde für eine Universität, welche der Exzellenzinitiative nachhängt, nicht wahr? Welcher Eindruck entsteht denn da? Dass man sich sein wissenschaftliches Personal aus der Gosse geholt hat? Widerlich, so jemanden kann man doch nicht auf die zahlenden Studenten loslassen.

Zusätzlich könnten Beschwerden bei Raffelhüschens Dienstherren, Günther H. Oettinger im Staatsministerium  Baden-Württemberg, wirkungsvoll sein:

Ministerpräsident Günther H. Oettinger MdL
Staatsministerium Baden-Württemberg
Büro des Ministerpräsidenten
Richard-Wagner-Straße 15
70184 Stuttgart

Telefon 0711 / 2153-0
Fax 0711 / 2153-340
E-Mail: poststelle@stm.bwl.de

Vielleicht hat man ja bei der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen (SRzG) noch Bedarf für eine Portion mehr Arschloch. Im wissenschaftlichen Beirat dieses – vermutlich ebenfalls neoliberalen und somit menschenfeindlichen – Think Tanks ist Raffelhüschen neben einschlägig bekannten Figuren wie Meinhard Miegel (u.a. Konzernbeirat der AXA Konzern AG) ja bereits zu finden.

Solange Bernd Raffelhüschen seine Professur hat, ist er als Lobbyist für die Versicherungswirtschaft und menschenverachtenden Lobbyistenclubs wie die INSM interessant, da der Professorentitel in Deutschland sehr angesehen ist. Diesem Ansehen schadet Raffelhüschen bewußt zwecks maßloser Selbstbereicherung. Er macht die Wissenschaft zu einer billigen und schmutzigen Nutte von Partikularinteressen und beschimpft dann noch kritische Steuerzahler als Arschloch, die seinen Allerwertesten im Staatsdienst finanzieren. Das geht gar nicht!

Wir fordern: Mietmäuler und Arschlöcher wie Raffelhüschen raus aus den Hochschulen – sofort!