Ditulis oleh : Abdul Rokhim

Pengertian Awal

Korporatokrasi pada dasarnya merupakan merupakan sebuah system yang terdiri dari berbagai kumpulan kekuasaan baik yang berada dalam tingkatan nasional maupun internasional untuk mecapai suatu tujuan kolektif. John Perkins mengunakan istilah korporatokrasi untuk menunjukkan bahwa dalam rangka membangun imperium global, maka berbagai korporasi global, bank, dan dan pemerintahan bergabung menyatukan kekuatan financial dan politiknya untuk memaksa masyarakat dunia mengikuti kehendak mereka[1]. Korporatokrasi hadir dalam sebuah system yang tersusun secara sistematis yang menguasai berbagai unsur politik (kekayaan, militer, media massa dsb) untuk mengumpulkan dan mengakumulasi sumber daya alam secara terus-menerus. Pada prinsipnya korporatokrasi bekerja hampir sama dengan system kapitalisme bekerja. Tetapi korporatokrasi tidak hanya menggunakan modal yang dimilikinya untuk terus melakukan pengakumulasian modalnya menjadi lebih banyak, lebih lanjut korporatokrasi juga menggunakan elemen-elemen lain selain elemen kapitalisme itu sendiri. Dengan kata lain korporatokrasi merupakan metamorphosis kapitalisme yang berkembang terus dalam proses dialektika dan seleksi alam yang menyertainya. Menurut Bapak Amien Rais, korporatokrasi memiliki 7 unsur, yaitu: korporasi-korporasi besar; kekuatan politik pemerintahan tertentu, terutama Amerika dan kaki tangannya; perbankan internasional; kekuatan militer; media massa; kaum intelektual yang dikooptasi; dan terakhir yang tidak kalah penting adalah elite nasional Negara-negara berkembang yang bermental inlander, komprador atau pelayan[2].

Bagaimana Korporaktokrasi berjalan?

Seperti yang ditulis oleh Bapak Amien Rais bahwa unsur-unsur korporatokrasi itu sendiri meliputi 7 unsur. Setiap unsur-unsur itu bekerja erat satu sama lain untuk membentuk suatu system yang menguntungkan untuk korporatokrasi itu sendiri. Korporasi besar itu sendiri awalnya hanya bergerak dalam wilayah Negara induknya saja. Tapi setelah terjadinya over production, mereka melakukan ekspansi dan eksploitasi ke Negara-negara lain yang mempunyai orientasi awal yaitu akumulasi keuntungan yang dilakukan secara terus menerus. Hal ini terjadi pada Negara-negara yang menjalankan system kapitalisme sebagai system ekonominya. Contoh yang sangat nyata adalah Amerika Serikat. Didalam system kapitalisme itu sendiri tidak mengenal adanya batasan nilai, apapun bentuk nilai tersebut. Satu-satunya nilai yang diakui adalah akumulasi modal itu sendiri. Korporasi-korporasi besar melakukan ‘penjajahan’ terhadap Negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia dengan cara melakukan deregulasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan dari Negara-negara tersebut agar menguntungkan pihak korporasi itu sendiri. Hal ini bisa dilakukan dengan bantuan lembaga-lembaga perbankan internasional (khususnya IMF dan World Bank) yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada korporasi-korporasi tersebut. Dengan kata lain, negara-negara dunia ketiga harus mematuhi kebijakan lembaga internasional tersebut karena terikat pada suatu perjanjian internasional. Hal ini tentunya sangat merugikan Negara-negara dunia ketiga karena tidak lain dan tidak bukan lembaga internasional itu sendiri merupakan ‘bagian’ dari korportokrasi global. ‘Penjajahan’ ini diperparah oleh elit birokrasi Negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang bermoral inlander. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah jelas-jelas memihak korporasi tersebut karena pembuat kebijakan itu sendiri sudah tidak tahu ‘siapa dirinya’.

Keuntungan yang didapat oleh Korporatokrasi

Pada dasarnya korporatokrasi itu ada berpusat dari adanya korporasi-korporasi besar yang ada di dunia. Dengan kekuatan modal yang mereka punyai, mereka dapat membentuk suatu tatanan baru dunia. Tujuan mutlak korporasi adalah mencai keuntungan maksimal dengan biaya minimal dan waktu minimal[3]. Penelitian di Amerika menunjukkan bahwa kejahatan kerah putih (white collar crime) di Amerika merugikan Negara sebesar 300-500 miliar dollar per tahun. Tapi jika diperbandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan biasa sangat menunjukkan perbendaan yang sangat signifikan yaitu kejahatan biasa hanya 3,8 milyar dollar per tahun[4]. Hal ini merupakan kasus yang sungguh ironis. Belum lagi keuntungan yang didapat dari pengurasan sumber daya alam dari Negara dunia ketiga yang terikat kontrak dengan para korporasi-korporasi besar tersebut. Jutaan atau bahkan miliaran dollar hanya dinikmati oleh korporasi-korporasi tersebut.

Dampak bagi Negara Dunia Ketiga

Negara-negara yang paling terkena dampak dari system eksploitasi seperti ini adalah Negara Dunia Ketiga. Hal ini terjadi karena sumber daya alam yang ada di Negara tersebut tidak bisa dinikmati oleh rakyatnya sendiri, melainkan dinikmati oleh korporasi-korporasi tersebut. Kenyataan ini harus diterima oleh Negara-negara tersebut. Sementara kondisi pendidikan, ekonomi dan keshatan bagi rakyat Negara dunia ketiga yang memprihatinkan, tapi di sisi lain keuntungan sumber daya alam yang ada di tanah mereka malah dinikmati oleh pihak lain. Di Indonesia, kasus yang paling mencolok dan mendapat sorotan media adalah kasus Freeport. Miliaran dollar dihasilkan oleh tambang-tambang milik Freeport, tetapi kondisi masyarakat papua sendiri masih dalam kondisi yang mengenaskan. Hal ini terjadi karena proses penghisapan yang dilakukan oleh para korporatokrasi itu sendiri didalam wilayah Indonesia yang semakin lama semakin menancapkan kukunya di bumi pertiwi ini.

Bagaimana Indonesia melepaskan diri dari cengkraman Korporatokrasi Global

Indonesia sudah sangat lama dalam cengkraman korporatokrasi global. Sejak jaman Orde Baru, investor-investor asing masuk dengan pengesahan UU dari DPR. Harus dilihat bahwa sebenarnya masalah di Indonesia terjadi karena elite birokratnya ‘lupa’ siapa sebenarnya mereka. Hal ini menjadikan keputusan yang dibuat tidak berdasar pada kepentingan rakyat Indonesia sendiri, melainkan untuk kepentingan korporasi asing. Maka daripada itu untuk mengentaskan permsalahan di Indonesia adalah dengan mencari orang-orang yang duduk di pemerintahan tidak lupa kenapa mereka ada disitu? Dan momen pemilu 2009 merupakan langkah yang cukup menentukan apakah Indonesia akan mendapatkan pemimpin yang tidak ‘pelupa’ atau Indonesia akan mendapatkan pemimpin yang akan meneruskan penjajahan asing terhadap negeri ini. 

[2] Ibid., hal. 83.

[3] Ibid,. hal. 84.

[4] Corporate Crime Reporter, http//www.corporatecrimereporter.com/top 100.html/ yang dikutip dalam bukunya Amien Rais, Agenda Mendesak Bangsa; Selamatkan Indonesia.

IFRS: SEKULARISASI DAN NEOLIBERALISME AKUNTANSI

Oleh: Aji Dedi Mulawarman

diambil dari sebagian  buku Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Laporan Keuangan, yaitu “kata pengantar” (halaman xvii) dan Bab 4 (halaman 98-100); serta makalah penulis pada seminar di STEI TAZKIA tanggal 10 Januari 2009 berjudul Perubahan Melalui Akuntansi Syariah di Era Neoliberalisme

Seperti kita ketahui hampir seluruh ‘peta’ akuntansi Indonesia merupakan product Barat. Akuntansi konvensional (Barat) di Indonesia bahkan telah diadaptasi tanpa perubahan berarti. Hal ini dapat dilihat dari sistem pendidikan, standar, dan praktik akuntansi di lingkungan bisnis. Kurikulum, materi dan teori yang diajarkan di Indonesia adalah akuntansi pro Barat. Semua standar akuntansi berinduk pada landasan teoritis dan teknologi akuntansi IASC (International Accounting Standards Committee). Indonesia bahkan terang-terangan menyadur Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements IASC dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Perkembangan terbaru, saat ini telah disosialisasikan sistem pendidikan akuntansi “baru” yang merujuk internasionalisasi dan harmonisasi standar akuntansi. Pertemuan-pertemuan, workshop, lokakarya, seminar perubahan kurikulum akuntansi sampai standar kelulusan akuntan juga mengikuti kebijakan IAI berkenaan Internasionalisasi Akuntansi yaitu diterapkannya IFRS (International Financial Reporting Standards) di Indonesia tahun 2012. Menurut IAI sendiri, seperti dikutip Berita Sore pada 26 Desember 2008 (http://beritasore.com/2008/12/26/iai-deklarasikan-sak-indonesia-ke-ifrs/),  IFRS dijadikan sebagai referensi utama pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia karena IFRS merupakan standar yang sangat kokoh. Penyusunannya didukung oleh para ahli dan dewan konsultasi internasional dari seluruh penjuru dunia. Dengan telah dideklarasikan program konvergensi terhadap IFRS ini, maka pada 2012 seluruh standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI akan mengacu kepada IFRS dan diterapkan oleh entitas.

Jelas sekali, akuntansi dan sistem pendidikan saat ini telah lepas dari realitas masyarakat Indonesia disebabkan sistem dan konsep pendidikan akuntansi dibawa langsung dari Barat tanpa kodifikasi dan penyesuaian yang signifikan. Akuntansi dan sistem pendidikan akuntansi memang membawa values “sekularisasi” yang memiliki ciri utama self-interest, menekankan bottom line laba, hanya mengakui realitas kuantitatif, materialistis dan mekanistis (Mulawarman 2008a). Sekularisasi akuntansi terlihat pada sambutan mantan Presiden The American Accounting Association, William H. Beaver (1987):

Given that our cultural-political environment is one of separation of church and state and that most accounting education takes place in secular schools, how do we provide a common basis for discussion that honors that long-standing and highly cherished tradition of separation of church and state? If a nonreligious basis is used, what basis will that be? Given that we believe that ethical norms are established in the early formative years of our students, what effect, if any, can we realistically be expected to have on the behavior of students, who we see for a brief time, and whose ages range from late teens, to early twenties, to midlle age? Ethical behavior is an extremely important issue... (tanda tebal tambahan penulis)

SEKULARISASI AKUNTANSI

Sekularisasi menurut Al-Attas (1993, 17) didefinisikan sebagai pembebasan akal dan bahasa manusia dari kendali religi dan berlanjut pada kendali metafisika. Berikut penjelasan definisionalnya:

…as the deliverance of man “first from religious and then from metaphysical control over his reason and his language”.

Sekularisasi seperti itu menurutnya merupakan hilangnya dunia dari pemahaman religi dan kuasi religi itu sendiri, hilangnya semua yang berkenaan pandangan dunia yang khas, menghancurkan semua simbol-simbol mitos supernatural dan suci. Penghancuran nilai-nilai tersebut berlaku di seluruh kehidupan sosial, politik maupun budaya, serta seluruh aspek kehidupan kemanusiaan.

Bila dikerucutkan dalam pandangan ilmu, sekularisasi sebenarnya merupakan hasil dari bentuk desakralisasi atas fakta-fakta. Glasner (1992, 53-76) menjelaskan pandangan sekularisasi keilmuan sebagai proses desakralisasi definisi religi terutama aspek-aspek substantif norma dan nilai dalam mitos sosial. Desakralisasi menurutnya terdiri dari empat hal, yaitu generalisasi (yaitu model diferensiasi aspek norma dan nilai), transformasi (yang religius menuju kapitalisasi), desakralisasi (hilangnya supernatural yang esoterik dalam fakta empiris) dan sekularisme (sekularisasi terbatas yang berubah bentuknya menjadi ideologi). Khusus berkaitan dengan ilmu, konsep desakralisasi berhubungan dengan hilangnya kekuatan supernatural-esoterik, sedangkan realitas hanyalah gagasan-gagasan berdasarkan pada rasionalitas murni.

Penjelasan Glasner mirip dengan konsep sekularisasi dari Kartanegara (2003, 122-126), Menurutnya sekularisasi didasarkan penghilangan dua sebab utama, yaitu Penjelasan Ilmiah untuk menjawab Empat Sebab Aristotelian. Pertama, Sebab Material (berkaitan dengan bahan); Kedua, Sebab Formal (berkaitan dengan bentuk); Ketiga, Sebab Efisien (berkaitan dengan inisiatif dari proses perubahan); Keempat, Sebab Final (berkaitan dengan tujuan pembentukan sesuatu). Empat sebab tersebut berlangsung dari Masa Yunani sampai dengan masa Peradaban Islam, dan berhenti ketika terjadi transformasi peradaban menuju Barat, dengan apa yang disebut sebagai ’Revolusi Penjelasan Ilmiah’. Revolusi penjelasan ilmiah menekankan sebab material dan sebab efisien. Sedangkan sebab formal dan final ditolak karena menurut filosof dan ilmuwan Barat lebih cenderung pada makna dan karena itu diserahkan pada agama dan bukannya sains.

Sekularisasi menurut Glasner (1992, 65) bersandarkan pada gagasan positivisme dari Comte, yang menekankan pengetahuan semata-mata pada observasi empiris terhadap data yang dapat diindera. Positivisme merupakan hasil logis dan natural dari evolusi pemikiran manusia, dengan hukum tiga tingkat. Hukum tiga tingkat evolusi menurut Comte adalah sebagai berikut:

Dipandang dari kesempurnaannya hukum evolusi intelektual yang fundamental terdiri dari jalan lintas beberapa teori bahwa semua manusia melalui tiga tingkatan yang berurutan. Pertama tingkatan teologis, atau khayalan, yang bersifat provisional; kedua tingkatan metafisik atau abstrak yang bersifat transisional; dan ketiga tingkatan positif atau ilmiah, yang hanya ia sendiri yang definitif (Comte 1876, 23 ff; dalam Glasner 1992, 65).

Evolusi pemikiran manusia seperti di atas memperlihatkan tingkatan teologis dan metafisika merupakan fase natural yang telah berevolusi menjadi rasionalitas pemikiran manusia. Hilangnya realitas teologis dan metafisik menempatkan realitas rasional menjadi kekuatan satu-satunya dari manusia tanpa gangguan gagasan teologis maupun metafisik. Pemikiran berbasis rasio mengarahkan kekuatan dan kekuasaan hanya berpusat pada manusia itu sendiri. Sedangkan certainty condition tidak pernah ada, yang ada hanyalah relativitas. Pemikiran seperti inilah yang kemudian biasa disebut dengan antroposentrisme, segala sesuatu berpusat pada manusia.

Sekularisme menurut Al-Attas (1981, 21) memiliki tiga komponen integral, yaitu the disenchantment of nature (penegasian terhadap kekuatan di luar manusia), the desacralization of politics (penegasian atas kekuasaan terpusat), dan the deconsecration of values (penegasian nilai-nilai non materi atau materialism dan penolakan terhadap certainty condition atau relativism). Tiga bentuk sekularisasi Al-Attas tersebut memiliki kesesuaian dengan bangunan teori dan realitas akuntansi.

Sekularisasi bangunan teori dan realitas akuntansi terlihat sebagai berikut. Pertama, the disenchantment of nature terlihat pada substansi self interest para akuntan, standard setter, shareholders, birokrat dan politisi sebagai individu-individu yang terlibat melakukan upaya memaksimalkan expected utilities mereka sendiri. Wujud utama dari disenchantment of nature dalam akuntansi adalah penerapan konsep dasar teoritis akuntansi, yaitu Entity Theory. Entity Theory seperti kita tahu merupakan dasar dari seluruh kerangka konseptual akuntansi dijalankan yang kemudian mendesain seluruh logika akuntansi yang berpusat pada stockholders.   Kedua, the desacralization of politics terlihat pada pemisahan kekuasaan standard setter dari lingkaran kepentingan birokrasi dan politisi maupun pemisahan kekuasaan antara principal dan agent. Pemisahan kekuasaan ini menurut Fukuyama (2003) sebagai bentuk dasar kapitalisme yang merepresentasikan “tuan” dan “budak”. Representasi dari pemisahan kekuasaan ini nampak pada kuatnya kedudukan organisasi para akuntan, seperti IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Ketiga, the deconsecration of values tampak pada ditolaknya nilai-nilai normatif sebagai main guidance. Main guidance sebenarnya adalah kepastian aturan, kepastian pengukuran dan kepastian pengakuan secara materi. Tiga kepastian tersebut untuk mengendalikan pergerakan menuju perubahan-perubahan sesuai realitas dan keinginan self-interest di area market dan politic. Tidak ada kebenaran realitas, tidak ada rujukan baju normatifi. Kebenaran dan rujukan hanya ada dalam realitas empiris apa adanya.

DARI SEKULARISASI MENUJU NEOLIBERALISME AKUNTANSI

Konsekuensi nilai sekuler di atas, berdampak pada desain akuntansi sebagai  ”perangkap hegemoni korporasi” (Mayper et.al. 2005) serta diarahkan untuk “mengisi” peserta didik dalam memahami kepentingan ekonomi (Amernic dan Craig 2004) dan mereduksi nilai di luar ekonomi. Kondisi yang berlangsung lama ini kemudian menjadi “dogma” akuntansi yang “universal” dan terstruktur dalam ekonomi positivistik (Truan dan Hughes 2003). Perangkap hegemoni korporasi lewat akuntansi kemudian mengarah pada evolusi lebih lanjut sebagai “alat” neoliberalisme ekonomi, (lihat misalnya Kim 2004; Abeysekera 2005; Lehman 2005).

Neoliberalisme Akuntansi melalui Harmonisasi Akuntansi

Harmonisasi akuntansi sebagai bagian dari neoliberalisme merupakan implementasi kekuasaan untuk melanggengkan kepentingan hegemoni korporasi melalui manufactured consent untuk kepentingan MNC’s di Amerika Serikat (Merino et al. 2005). Manufactured consent adalah cara paling efektif mengarahkan kekuasaan dan justifikasi ideologis melalui deregulasi untuk mendistribusikan wealth, security, secara global, pada kondisi penguatan pasar yang bebas dari intervensi regulasi. Teknisnya, MNC’s mendesain deregulasi lewat harmonisasi akuntansi, sedangkan akuntan dan analis finansial dijadikan sebagai “professional gatekeeper” untuk injeksi kepentingan MNC’s lewat lobi politik dan kelonggaran deregulasi audit demi profit. Langkah berikutnya, “hegemoni” dan pengendalian para MNC’s di Amerika Serikat dalam pengembangan standar akuntansi internasional lewat IASB (International Acconting Standard Boards). Dampaknya, IAS (International Accounting Standards) tidak dapat diadopsi tanpa persetujuan lembaga standar akuntansi Amerika Serikat (Financial Accounting Standard Boards) (Diaconu 2007).

Ujung-ujungnya, akuntansi harus melanjutkan misinya menjadi alat penting mewujudkan globalisasi bagi MNC’s (Thorelli 1977 dalam Choi dan Muller 1998). Perilaku MNC’s lewat praktik harmonisasi akuntansi tersebut mirip bentuk kolonialisme (Choi dan Muller 1998, 48). “Kolonialisme” akuntansi melalui harmonisasi di Indonesia dimulai pada saat Indonesia mengalami krisis keuangan tahun 1997. IMF (International Monetary Fund) mengajukan beberapa syarat atas lending conditionalities dari Memorandum of Economic and Financial Policies apabila menginginkan perubahan makro ekonomi Indonesia, salah satunya adalah praktik akuntansi Indonesia harus mengadopsi kebijakan keuangan Neoliberal IASB (Graham dan Neu 2003). Nota kesepahaman ini ditandatangani antara IMF dan pemerintah Indonesia tahun 1997 sebelum Presiden Soeharto turun dari jabatannya akibat Reformasi tahun 1998. Di sinilah awal dari “tekanan dan kewajiban” yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk menerapkan IFRS secara menyeluruh di Indonesia.

IFRS: Flows of Things Kapitalisme

Dasar dari penerapan IFRS sebenarnya adalah masuknya siapapun yang mengadopsi IFRS dalam globalisasi liberalisasi financial market dan harmonisasi standar akuntansi dalam mendorong tersebarnya pada praktik secara umum. Merujuk pemikiran Burchell et al. (1980) seperti diungkapkan kembali oleh Graham dan Neu (2003)  bahwa akuntansi termasuk di dalamnya IFRS sebagai implementasi riilnya digunakan atau untuk melayani dua kepentingan, kompleksitas internal organisasi dan praktik sosial lebih luas. Mekanisme seperti itu berdampak pada penyebaran perubahan akuntansi, berupa teknologi akuntansi, hubungannya dengan kepentingan organisasi menjadi organisasi supranasional atau transnasional (MNC’s). Penyesuaian teknologi akuntansi dalam praktik organisasi supranasional melayani tujuan yang sama dengan organisasi konvensional, tetapi berbeda mekanismenya yaitu melakukan aktivitas yang dinamakan “aliran lintas batas melampaui ruang dan waktu” (cross-border flows beyond time and space), seperti aliran modal, produk, informasi, kebijakan dan orang.

Akuntansi untuk aliran lintas batas melampaui ruang dan waktu menciptakan bentuk sesuai perbedaan sosial yang melampaui simbol dan mitos. Perbedaan sosial berkaitan dengan asimetri kekayaan (wealth) dan kekuasaan (power) yang eksis di berbagai wilayah secara internasional. Hasil teknologi akuntansinya dalam organisasi supranational membantu menciptakan dan menyeimbangkan kondisi ketidakstabilan antara pusat dan pinggiran, antara non-majority world dan majority world. Graham dan Neu (2003) melihat bahwa teknologi dan praktik akuntansi yang dijalankan MNC’s ternyata bukan hanya melakukan tata kelola aliran lintas batas melampaui ruang dan waktu saja, tetapi mereka menyodorkan “praktik standarisasi” lintas batas. Lebih jauh, desakan standarisasi ternyata bermuatan ekonomi politik untuk kepentingan MNC’s mempergunakan berbagai institusinya.

Tabel Flows of ‘Things’

Sumber: Graham dan Neu (2003, 454) dimodifikasi

Salah satu kepentingan IFRS dapat dilihat dari dampaknya setelah diterapkan adalah untuk kepentingan kepastian aliran atau arus kas perusahaan “bermain monopoli” di berbagai flows of things. Ujung-ujungnya adalah dijalankannya “permainan monopoli” dengan laporan arus kas sebagai alat bantu pemetaan kekuatan keuangan perusahaan untuk mengantisipasi “dadu mesin” dari bursa saham yang disebut Electronically Operated Global Casino (Casino Global Elektronik), atau dalam bahasa Castells disebut sebagai Automaton (Capra 2003, 120). Automaton menurut Castells adalah ciptaan inti ekonomi hasil proses globalisasi keuangan yang secara tegas mengatur kehidupan manusia. Bukan robot-robot yang menghilangkan lapangan kerja atau komputer-komputer pemerintah, tetapi mesin-mesin globalisasi berbentuk transaksi keuangan elektroniklah yang mengambil alih dunia manusia. Logika automaton bukanlah aturan-aturan pasar tradisional, dinamika aliran keuangan yang digerakkannya saat ini di luar kendali-kendali pemerintahan negara, perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga keuangan. Akan tetapi pada keluwesan dan ketepatan teknologi informasi dan komunikasi baru, regulasi ekonomi global yang efektif secara teknis menjadi masuk akal.

Dampak-dampak Neoliberalisme Akuntansi

Hasilnya? Secara historis ekonomi kapitalisme sebagai akar dari neoliberalisme telah menunjukkan “kinerja krisis”-nya yang tak dapat dipungkiri. Krisis tahun 2007-2008 dan bahkan diprediksikan akan memuncak tahun 2009 ini sebenarnya dapat disebut sebagai bentuk siklik dan cenderung mengarah pada akumulasi keruntuhan ekonomi kapitalisme. Siklik dan kecenderungan akumulasi ini terlihat sejak tahun 1923, kemudian berulang pada tahun 1930, 1940, 1970, 1980, 1990, dan 1998-2001. Krisis keuangan tahun 2000-2001 di Amerika Serikat puncaknya ketika terjadi skandal korporasi terburuk 70 tahun terakhir seperti Enron, Arthur Anderson, WorldCom, Cisco Systems, Lucent Tech dan lainnya (lihat misalnya Stiglitz 2006, 7-8; Ravenscroft dan William 2004; Mayper et.al. 2005; Bean dan Bernardi 2005).

Krisis memicu reformasi pendidikan akuntansi beretika. Mulai dari The Sarbanes Oxley Act (SOA) dan SAS 99 yang juga telah dilakukan sebelumnya dalam The Bedford Report tahun 1986 (Truan dan Hughes 1999). Kesadaran etis juga dideteksi The Wall Street Journal dengan peningkatan mata kuliah Accounting Fraud di berbagai perguruan tinggi Amerika Serikat (Haas 2005). Tetapi kita ketahui ternyata SOA maupun SAS 99 tidaklah memberikan dampak positif terhadap akuntansi dan finance. The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) yang dibentuk tahun 1985 oleh lima lembaga profesi[1] untuk mendesain dan membentengi masalah kecurangan pelaporan keuangan dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai dengan corporate governance, praktik etis, dan pengendalian intern, ternyata jauh panggang dari api.

Kejahatan korporasi dan akuntansi menjadi sumber krisis global karena permainan derivatif di pasar saham berkenaan kredit perumahan atau subprime mortage. Kita lihat kejatuhan perusahaan investasi sekuritas keempat terbesar di Amerika, Lehman Brothers. Kebangkrutan Lehman Brother disebabkan ketidakmampuan melunasi kewajiban miliaran dollar AS. Kehancuran pasar saham lewat derivatif juga terungkap lagi dengan kasus penipuan senilai 50 miliar dollar AS di Wall Street oleh Bernard Madoff di akhir tahun 2008. Masalah besarnya dari sisi akuntansi adalah perusahaan Madoff ditangani oleh kantor akuntan kecil, Friehling & Horowitz. Indonesiapun tidak ketinggalan, misalnya Sarijaya Sekuritas yang melakukan penggelapan dana dan salah urus aktivitas sekuritas senilai 245 miliar rupiah. Belum lagi kasus Group Bakri atau yang sekarang sedang marak per Januari 2009, 12 perusahaan sekuritas lainnya diberi sanksi denda dan dalam pengawasan Bappepam karena melakukan short selling. Aktivitas mereka ditengarai yang telah menyebabkan gejolak IHSG BEI.

Jadi, mau kemana akuntansi kita sekarang? Melepaskan akuntansi dari kungkungan IFRS atau ngikut jadi “komprador-komprador”? Pilihan ada di tangan anda. Bila ingin menjadi orang yang berdikari, ya tolak IFRS…

De Morgen, het zogenaamd onafhankelijke dagblad dat steeds verder de dieperik ingaat, heeft nu (31/10/2009) Theo Heuft geïnterviewd. De pooier en voormalig uitbater van het Amsterdamse luxebordeel Yab Yum wordt niet voorgesteld als de walgelijke uitbuiter en crimineel die hij eigenlijk is, maar als een verfijnde zakenman die hard gewerkt heeft en nu kan genieten van goed eten, kunst en sigaren.

Als een vader was hij voor zijn meisjes

DM: Was u een pooier?

TH: Ik vind het vreselijk als mensen me een pooier noemen. Ik gaf de meisjes de gelegenheid om hun werk te doen. (…) Ik heb geprobeerd om die meisjes op te voeden.

Een van de manieren waarop pooiers zich als goede mensen proberen voor te stellen is als een “goede vader” die waakt over de veiligheid van de meisjes. Je kent het wel: als ze netjes in de pas lopen en doen wat hij zegt, mishandelt hij ze zelf niet te hard en pakt hen niet al hun geld af.

“Ik gaf de meisjes de gelegenheid om hun werk te doen” is een mooie. Het pleit hem volledig vrij van verantwoordelijkheid en schetst hem als simpelweg een enabler: iemand wil een tekening maken en je geeft ze potlood en papier. Die meisjes stond werkelijk te trappelen om in een bordeel te gaan werken en gelukkig had hij het startkapitaal: een mooie samenwerking. Hij werd er stinkend rijk van ook, maar dat is bijzaak. Natuurlijk was het geld slechts bijzaak zoals hij duidelijk maakt in het interview – dat zeggen zo ongeveer alle bedrijfsleiders die geïnterviewd worden.

De staat onderdrukt, de wet is gelogen, de rijkaard leeft zelfzuchtig voort

In Nederland kan het, en wát een vooruitgang: prostitutie is legaal, waardoor het netjes kan geregeld worden dat de “ondernemer” en de vrouwen belasting betalen. Hierdoor krijgt de staat inkomsten van prostitutie én kan de pooier-kapitalist zijn onderneming legaal laten voortbestaan zonder eventuele rechtsproblemen. Het Nederlandse legaliseringsbeleid voor prostitutiebeleid heeft gefaald trouwens, het was een op zich misschien interessante poging maar het heeft niet geleid tot meer mensenrechten voor de vrouwen in prostitutie, niet geleid tot het verminderen van uitbuiting, niet geleid tot het afnemen van de macht van pooiers en niet geleid tot een afname van vrouwenhandel. Kortom, het heeft volkomen gefaald op alle belangrijke punten. Bovendien kan je stellen dat het de staat medeplichtig maakt aan de uitbuiting van vrouwen in prostitutie. Maar dat is stof voor nog een ander artikel.

Het enige voordeel van de legalisering van prostitutie is voor de pooier-ondernemer: die kan zijn zaakjes netjes verderzetten en krijgt een aura van legitimiteit aangemeten. In plaats van een welverdiende gevangenisstraf wacht hem een belastingaanslag.

Geld maakt veel goed in een kapitalistische samenleving. Je koopt er status mee, credibiliteit, legitimering van wat voor zaken je dan ook doet.

Wat brengt de toekomst?

Niet alleen heeft hij plannen om de Amsterdamse Yab Yum, die in 2007 gesloten werd, terug te openen, maar hij wil ook nog een bordeel openen in Brussel. “Zo’n zaak hoort thuis in de Europese hoofdstad. (…) Het wordt een zaak waar elke Brusselaar trots op kan zijn. Het gaat mij nu niet in de eerste plaats om het geld, maar om het laten voortleven van mijn levenswerk.”

Waarom dat interview in De Morgen?

De Morgen promoot zichzelf wel als een onafhankelijk en kritisch dagblad maar dat is ver van de waarheid. In werkelijkheid zijn ze economisch gebonden aan de persgroep waar ze deel van uitmaken. De hoofdredacteurs die de lijn van De Morgen bepalen, kijken de wereld in volgens hun eigen gekleurde bril, gekleurd bijvoorbeeld door hun eigen seksisme en de vrije-marktlogica van de maatschappij waar we in leven. Daardoor kunnen ze blijkbaar niet meer beseffen dat mensen als Theo Heuft criminelen zijn; in plaats daarvan gaan ze hen verheerlijken als fijnzinnige, kunstminnende levensgenieters en succesvolle zakenlui. Zet eens een feministische bril op en de wereld kleurt anders: het geweld op vrouwen wordt dan terug zichtbaar.

Verder zien we dat dit interview deel uitmaakt van wat feministes het Old Boys Network noemen: oude machtige mannen onder elkaar beslissen hoe de wereld draait, niet vrouwen en/of feministes. Mannen houden elkaar aan de macht, helpen elkaar aan posities, geven elkaar nieuwe kansen als er iets faalt, en beschermen elkaar tegen kritiek. Dat Theo Heuft wordt voorgesteld als een fijne mens is geen toeval, het maakt deel uit van een patroon van vrouwenonderdrukking en vrije-marktverheerlijking.

Het is inderdaad zo dat die Theo Heuft blijkbaar een succesvol zakenman is: hij heeft veel geld kunnen verdienen door het uitbuiten van vrouwen. Het feit dat dit kan is alvast een duidelijk antwoord op de vraag of de kapitalistische vrije markt zichzelf kan reguleren: nee, toch niet nee. Ethische en feministische waarden  moeten komen van buiten die marktlogica.

Wat is een pooier?

Er is een simpele waarheid die in het artikel weer eens niet vermeld wordt: er zijn geen goede pooiers. Pooiers zijn geen goede mensen. Pooiers zijn uitbuiters die grof geld verdienen op de kap van anderen, door vrouwen te prostitueren en daar winst mee te maken. Pooiers horen achter tralies. Alle pooiers, ook de rijke en succesvolle, of ze nu een boek hebben geschreven of niet, of ze nu van lekker eten houden of abstracte kunst of niet. En al hun geld moet afgepakt worden en teruggeven aan de vrouwen die ze misbruikt hebben om het voor hen te verdienen. Meer mensenrechten voor vrouwen, niet voor pooiers. Gevangenisstraffen voor pooiers, niet voor prostituees.

Meer weten?

• Zie ook de documentaire Not For Sale die ex-prostituees aan het woord laat

• Human trafficking and prostitution (Melissa Farley) – een korte introductie over het onderwerp
• How prostitution works (Joe Parker) – een goedgeschreven artikel over klanten, pooiers en de manier waarop jonge mensen in prostitutie terechtkomen
• Prostitution for everyone: Feminism, globalisation, and the ’sex’ industry’ (D.A. Clarke) – een langer artikel over de impact van de hedendaagse neoliberale globalisering op prostitutie. Het is lang, maar wel een absolute aanrader.
• Paradigm shifts and paying for sex (S. M. Berg) – een artikel met een nieuw paradigma om naar prostitutie te kijken met een focus op de zijde van de “klanten”

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II bentukan SBY hanya akan berganti “casing” saja. Wajah-wajah neoliberal masih banyak yang bercokol di dalamnya. Jadi jangan heran bila ternyata kabinet baru ini hanya akan melanjutkan neoliberalisme. Agenda-agenda neolib lainnya juga akan tetap berlanjut, seperti penjualan BUMN. Program privatiasasi BUMN yang “gagal” pada tahun 2009, bisa dipastikan akan dilanjutkan. Saat ini saja, pemerintah tengah bersiap-siap akan melego Pertamina.

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera meminta jadwal pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan izin privatisasi beberapa perusahaan plat merah. Perusahaan negara yang saat ini masih butuh restu DPR dalam melakukan privatisasinya adalah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, IV dan VII. Sementara perusahaan plat merah yang sudah siap masuk lantai bursa antara lain: PT Krakatau Steel, PT Garuda Indonesia, PT Waskita Karya, PT Pembangunan Perumahan dan PT Bank Tabungan Negara (BTN). Sementara privatisasi PT Adhi Karya Tbk (ADHI) akan dilakukan melalui penerbitan saham baru (rights issue). (detikfinance, 26/10/2009)

Namun kebijakan liberal selama ini ditutupi dengan kebijakan populis. Secara umum, pemerintahan terpilih bersifat liberal. Namun, hal ini tidak akan disadari oleh kalangan grass root. Sebab, kebijakan populis seperti BLT dan BOS nampaknya akan dilanjutkan. Hal ini nampak dengan dibentuknya Tim Penanggulangan Kemiskinan pada sidang paripurna Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) pada 23/10/2009. Presiden SBY meminta menteri KIB II melanjutkan program yang disusun KIB I. Kebijakan ini terbukti manjur dalam meredam rakyat dan menarik suara pada saat Pemilu yang karenanya akan dilanjutkan.

Berikut beberapa “wajah neolib” KIB II :

• Wakil Presiden Boediono

Kebijakan-kebijakannya selama ini baik sebagai menteri koordinator bidang ekonomi maupun Gubernur Bank Indonesia sangatlah pro liberal.

• Sri Mulyani (Menteri Keuangan)

Mantan Direktur International Monetary Fund (IMF) Asia Pasifik, anak emas Widjojo Nitisastro, yang disebut banyak kalangan sebagai bagian dari Mafia Berkeley.

• Elka M. Pangestu

Menteri Perdagangan adalah mantan direktur lembaga think tank Orde Baru, Center for Strategic and International Studies (CSIS). Dialah pendukung utama lahirnya UU Penanaman Modal yang membiarkan asing menanamkan modalnya hingga 95% dalam segala bidang. Apalagi berbagai perangkat UU liberal telah tersedia seperti UU Migas, UU Penanaman Modal, UU Ketenagalistrikan, UU Badan Hukum Pendidikan, dll. Karenanya, listrik dan BBM peluang besar akan naik pada 2010. Sementara, hutang akan terus bertambah. Sebagai contoh, tahun ini pemerintah akan membayar hutang Rp127,607 triliun. Semua pembayaran akan ditutup dari hutang lagi.

• Purnomo Yusgiantoro

Beliau kini sebagai Menteri Pertahanan. Dialah otak yang beberapa kali menaikkan harga BBM sejak jaman Megawati hingga SBY dalam rangka liberalisasi sektor migas. Masalah pertahanan besar kemungkinan akan juga ‘diliberalisasi’. (hizbut-tahrir.or.id,26/10/2009)

Semua itu menjadi bukti bahwa pemerintahan baru ini hanyalah akan melanjutkan atau bahkan menyempurnakan agenda-agenda neoliberalisme. Ujung-ujungnya akan menyebabkan kesengsaraan rakyat banyak. Bahkan terbukti Neoliberalisme memakan tuannya sendiri. Sudah saatnya kita menncari sistem ekonomi alternatif yang bisa mensejahterakan rakyat dan mendatangkan keberkahan hidup. Sistem ekonomi Islam sangat menjajikan hal itu. Bahkan dulu Jusuf Kalla pernah mengatakan akan ‘pasang badan’ terhadap penerapan system ekonomi Islam bila beliau terpilih jadi presiden. Kita juga bisa melihat sendiri apa yang sudah dihasilkan oleh sistem ekonomi syariah saat ini, walaupun penerapannya masih sangat terbatas.

]]> http://nieuwerijnkrant.wordpress.com/2009/10/25/het-probleem-van-de-publieke-stakingen/ Sun, 25 Oct 2009 22:32:04 +0000 Matthijs Krul http://nieuwerijnkrant.wordpress.com/2009/10/25/het-probleem-van-de-publieke-stakingen/

In recente tijd is er weer een sterke toename geweest van stakingen in publieke of semi-publieke sectoren, vermoedelijk onder de invloed van de huidige crisis. Recent nog verbood de rechtbank in Amsterdam stakingen in het openbaar vervoer van de drie grootste steden, bedoeld als drukmiddel tegen het voornemen van het kabinet de pensioenleeftijd te verhogen tot 67.(1) In het Verenigd Koninkrijk is inmiddels een grootscheepse actie gaande van de vakbond CWU tegen de plannen van Royal Mail omwille van de sterke bezuinigingen in de dienst, met name een verdere beperking van de pensioenregelingen voor postbodes in dat land.(2) Dit laatste dreigt echter een averechts effect te hebben, gezien de enorme druk die op de Royal Mail uitgeoefend wordt onder de noemer van privatisering. Als de post volledig competitief zou worden, zou het gevolg zijn (zoals al enigszins het geval is) dat de private concurrenten, met slechtere arbeidsvoorzieningen, er met alle lucratieve postbezorging vandoor gaan terwijl de Royal Mail door de bezorgverplichting blijft zitten met de ‘onrendabele post’.

Een ander probleem echter met acties in de publieke voorzieningen is de enorme druk die zij zetten op de publieke opinie. Stakingen kunnen zelden slagen als de publieke opinie zich tegen de vakbonden keert; deze laatste staan altijd al bij voorbaat zwakker dan de kapitalisten in een competitief systeem, omdat deze laatste altijd het argument kunnen gebruiken van de wijze waarop de werkgelegenheid van de vakbondsleden afhangt van hoe competitief het bedrijf is. Zo kan een intelligent management altijd de positie van de arbeiders tegen hen keren. In zulke gevallen is het essentieel dat er publieke steun bestaat, zodat de politieke kant van de zaak in het voordeel van de vakbond kan uitvallen en dit middel hen de overwinning kan bezorgen. In publieke voorzieningen echter is het niet de bedrijfsleiding, maar het algemene publiek dat de druk van de staking voelt, en dit kan de stemming spoedig doen omslaan. Dit geldt al helemaal voor openbaar vervoer, waarvan veel mensen zelf afhankelijk zijn voor hun eigen werk. Een gebruikelijke staking in het openbaar vervoer bedreigt dan altijd ook het publiek in diens arbeidspositie.

Privatiseringen, bezuinigingen en langer werken schaden op den duur iedereen, en niet alleen de arbeiders van de specifieke sector die op een gegeven moment in een arbeidsconflict is. Het is daarom belangrijk dat de vakbonden bij hun respectievelijke acties alle steun en sympathie van het publiek blijven houden, en het dient daarom verworpen te worden dat de wet in Nederland en elders het verbiedt te staken om politieke redenen die meer dan alleen een conflict met het directe bedrijfsbestuur betreffen. Niettemin is het van de kant van de vakbonden ook belangrijk dat zij hun acties zodanig inrichten dat deze maximaal schade aanrichten waar dit verdiend is, en het algemene publiek zoveel mogelijk ontzien. Zo is de gewoonte om acties in het openbaar vervoer de vorm te geven van een weigering kaartjes te controleren om deze reden duidelijk superieur aan een staking die het openbaar vervoer als zodanig uitschakelt. Dit geldt mutatis mutandis voor alle acties in publieke instellingen: wanneer de vakbonden het publiek tegemoet komen en de schuld leggen bij de schuldigen, zal het publiek hen op hun beurt de nodige steun bieden. Dit is de enige oplossing voor het dilemma van de publieke staking.

(1) “Rechter verbiedt staking ov”. ANP (6 Oct. 2009).
(2) Adrian Roberts, “Fresh strike wave is set to escalate the dispute”. Morning Star (Oct. 23, 2009).

Vandaag heeft de Tweede Kamer het daadwerkelijk verbod op kraken aangenomen met meerderheid van stemmen. Ondanks de weerstand van coalitiepartner PvdA bleek het verbod mogelijk, dankzij de steun die geboden werd door de PVV van Geert Wilders. Deze laatste was in eerste instantie aarzelend geweest omdat zij strengere straffen beoogden voor het nieuwe misdrijf, maar ging uiteindelijk toch overstag, waardoor, als de Eerste Kamer zoals verwacht akkoord gaat, het kraakverbod een feit wordt.

Het is veelzeggend dat de PVV-woordvoerder sprak van een “grote overwinning van het eigendomsrecht”.(1) Precies hier wringt hem de schoen. Wat een overwinning is van het eigendomsrecht, is een verlies voor het volk en haar behoeften. Het is een algemeen geaccepteerd feit dat onderdak behoort tot een van de basisbehoeften van de mens, gelijk aan kleding, voedsel, warmte en zo voort. In een rijk maar dichtbevolkt land als Nederland is juist de woningnood een steeds weer terugkerend probleem, en dient daarom het voorzien van de bevolking in deze basisbehoefte een absolute prioriteit te zijn. Daarbij moet het niet alleen gaan om de kwantiteit beschikbare woningen, maar gegeven een vrije markt voor woningvoorziening moet ook de betaalbaarheid voor de meest woningbehoevende groepen een belangrijke rol spelen.

Het is niet voor niets dat de klaaglijke toestand van arbeiderswoningen een van de eerste evidente tekenen waren gedurende de 19e eeuw dat het met de Industriële Revolutie niet in de haak was, ondanks de grote “overwinning van het eigendomsrecht” die het zonder twijfel betekende. Friedrich Engels’ fameuze werk over de toestand van de arbeidersklasse in het Verenigd Koninkrijk halverwege de 19e eeuw behandelt deze kwestie dan ook uitgebreid, en later kwam hij nog eens er op terug met een verhandeling over de woningproblematiek. Hier merkt hij zeer terecht op dat

“de huiseigenaar in zijn functie als kapitalist niet alleen het recht heeft, maar, gezien de competitie, zelfs de plicht heeft zoveel mogelijk huur uit zijn huisbezit te halen als hij kan.”

Daarom is het vergeefs om te verwachten dat op een dergelijke basis ’sociale woningbouw’ voldoende compensatie kan bieden:

“Wie dan ook verklaart dat de kapitalistische productiewijze, de ‘ijzeren wetten’ van de hedendaagse burgerlijke maatschappij, onaantastbaar zijn, en tegelijkertijd graag hun onprettige gevolgen zou willen afschaffen, heeft dan geen ander middel meer dan om morele preken tegen de kapitalisten af te steken. Het effect van deze preken verdampt onmiddelijk onder de pressie van private belangen en, waar nodig, van competitie.”

(2)

Communisme en sociaal-democratie hebben daarom altijd van het beschikbaar maken van de noodzakelijke hoeveelheden betaalbare en acceptabele woningen een point d’honneur gemaakt. De weerstand van de linkse partijen in de Kamer is dan ook zonder meer terecht, en een hoopvol teken van verzet in de huidige tijden van vernieuwde liberale aanvallen.

Wat betekent nu in de praktijk de “overwinning van het eigendomsrecht”? Allereerst is het een overwinning van de speculatie. In Nederland is, omwille van de hoge huizenprijzen, een ware orgie van onroerend goedspeculatie gebruikelijk geworden, waarbij zelfs studenten met rijke ouders en buitenlandse gasten van onze universiteiten genadeloos worden afgeperst door zogenaamde ‘huisjesmelkers’. Er is geen enkele beperking op het bezit van grote hoeveelheden panden door enkele personen, hetgeen in tijden van woningnood noodzakelijkerwijs een uitsluiting van velen ten koste van één moet betekenen. De beperkingen van de huurprijzen en de sociale woningbouw staan nog overeind als pilaren van een sociale rantsoenering van woningvoorzieningen, maar ook hier wordt al de laatste tijd de bijl aan gezet, terwijl de derde pilaar, de dreiging van onvrijwillige huisonteigening door krakers in geval van langdurige leegstand, nu weggevallen is. Er bestaat geen enkel legitiem argument waarom langdurige leegstand geaccepteerd zou moeten worden wanneer er een voortdurende behoefte is aan woningen voor de onderste segmenten van de markt. Weliswaar zijn de huizenprijzen recent als gevolg van de crisis licht gedaald, maar dat is slechts een terugval naar iets van normaliteit volgend op een ‘marktbel’, waarbij juist deze nieuwe wetgeving dergelijke speculatieve cycli aanmoedigt door het makkelijker te maken langdurig panden ongebruikt te bezitten voor speculatieve doeleinden. Wat voor soort handelaren deze onroerend goeddealers zijn is wel gebleken uit het politiek fiasco van de ‘vastgoedjongens’ evenals de vele liquidaties die in dit circuit hebben plaatsgevonden in de afgelopen jaren. Dat de PVV en VVD het voorstel steunen is niet verbazend, aangezien dergelijke types hun natuurlijke achterban vormen. Maar waarom zij de steun krijgen van andere partijen is hierbij een raadsel.

De crisis van hypotheken in de Verenigde Staten evenals de oplichterijschandelen omtrent de DSB-bank hier te lande maken duidelijk dat zelfs voor de middenklasse de panische strijd om huizenbezit een voortdurende sociaal ontregelende factor is. In plaats van dergelijke problematiek moedwillig te verergeren, zoals de Kamer heeft gedaan met haar beslissing, zou deze juist bestreden moeten worden door het bezit van meerdere panden door individuen tegen te gaan en speculatieve transacties te bestraffen in de vorm van belastingen of wetgeving. Uiteindelijk zou tenslotte het maatschappelijk doel van woningpolitiek moeten zijn om allen te voorzien van deze basisbehoefte zo ver als de maatschappelijke productie het dragen kan, en niet het in de zak steken van woekerwinsten door frauduleuze banken, huisjesmelkers en onroerend goedspeculanten. De Kamer is met haar beslissing daarom een geheel verkeerde koers gaan varen.

(1) “Tweede Kamer neemt antikraakwet aan”. ANP (15 Oct. 2009).
(2) Friedrich Engels, “The Housing Question”. Collected Works, Vol. 23. Vert. Matthijs Krul.

Gezien er de laatste tijd in het Belgische feministische landschap, op deze blog en in andere media nogal wat discussie is over alternatieve of  “feministische” porno, en er heel veel vragen worden gesteld en beschuldigingen gericht aan de anti-pornografie feministes – waarvan ik er één ben – ga ik in dit deel de specifieke bedenkingen rond alternatieve pornografie [1] nog eens op een rijtje zetten.

Verder ga ik ook een – voor mijn doen ongelofelijk liberaal – voorstel doen dat voor mij een eerste heel mooie en bevrijdende stap kan zijn tegen uitbuiting in de porno-industrie, en dat nog wel zonder “censuur” [2]… Ja, de feministische kerstvrouw komt vroeg dit jaar. Dit gaat als volgend artikel in deze reeks verschijnen.

Alvast een disclaimer: mijn door fijn stof aangetaste hersenen kunnen wel degelijk nog een verschil maken tussen verschillende beelden en verschillende mates van dwang, keuzevrijheid en seksisme. Je gaat mij niet horen beweren dat het allemaal hetzelfde is en dat een lichtjes irritante stereotiepe seksscène, hoe cliché ook, hetzelfde is als beelden waarin vrouwen als vuil behandeld worden, geslagen of verkracht. Natuurlijk is daar een verschil tussen.

Namen en hokjes

Onlangs was ik op een voorstelling in Brussel van het boek “Een leeuw in een kooi“, het feministische antwoord op de racistische mediagekte rond de hoofddoek, en Ida Dequeecker, een tweedegolf feministe die nu actief is in BOEH! en VOK, vertelde dat ze het boek fantastisch vond maar wel wilde vragen om meer precisie in de gebruikte termen. Het was in een andere context, maar ik ga haar woorden hier toch ter harte nemen.

Volgens mij is er in het pornodebat sprake van een gigantische begripsverwarring – een aantal mensen gebruikt de naam pornografie voor beelden die ze wel opwindend maar niet seksistisch vinden. Ze bedoelen erotiek, maar omdat we in een pornocultuur leven, is porno plots hip en cool en worden ook erotische beelden zo genoemd, waardoor de indruk gewekt wordt dat de porno-industrie een legitieme industrie zou zijn. Helaas is dit naamgebruik niet zo onschuldig als het op het eerste zicht lijkt. Langs de ene kant accepteert het impliciet de porno-industrie als een legitieme industrie die gewoon wat bijgestuurd moet worden, en verlegt het de koers van afschaffing naar aanpassing. Langs de andere kant wordt die vermenging van erotische beelden en pornografie ook nog eens gebruikt om anti-porno feministes te beschuldigen anti-seks te zijn.

Pornografie wordt als iets steeds normaler gezien in plaats van de megaindustrie van geweld die het in werkelijkheid is. De legitimatie en normalisering van de porno-industrie, of zoals een vriendin het uitdrukte het Salonfähig maken ervan, is een enorm probleem: het maakt verzet steeds minder mogelijk, minder begrijpbaar in de mainstream, en het maakt dat de feministes die ertegen zijn steeds meer onder aanval komen. De heftigheid waarmee pornografie verdedigd wordt, en de gruwelijke opmerkingen en filmpjes die over bekende anti-porno activistes soms gemaakt worden [3], geven eigenlijk veel inzicht in de manier waarop seksisme in stand wordt gehouden, maar dat is voor een ander artikel.

Het is een onbedoeld effect dat volgt uit een vaak goede intentie, maar het maken van “alternatieve pornografie” draagt helaas bij tot het normaliseren van de hele industrie.

“De toenemende pornoficatie van de samenleving is het product van verwarring die is ontstaan door een revolutie die nooit is voltooid.” — Slow Sex Manifest

Ik had al gezegd dat een heleboel mensen erotische beelden willen en dat verwarren met pornografie. Helaas bestaat het omgekeerde ook nog: mensen die effectief gewoon “betere pornografie” willen maken, en soms noemen ze dat dan erotiek. Erotiek verwordt dan tot gewone pornografie, maar dan iets minder gewelddadig en met wat beter camerawerk. En daarop is dan Andrea Dworkins leuke citaat weer van toepassing:

[I]n the male sexual lexicon, which is the vocabulary of power, erotica is simply high-class pornography: better produced, better conceived, better executed, better packaged, designed for a better class of consumer. As with the call girl and the streetwalker, one is turned out better but both are produced by the same system of sexual values and both perform the same sexual service.

—Andrea Dworkin, Pornography: Men Possessing Women

Kortom, ook hier weer zien we het effect van een pornocultuur: de pornografie neemt de mainstream in, en definieert de termen. Erotiek wordt gekoloniseerd door pornografie, wordt pornografie. Seks wordt pornografisch, totdat we haast niet meer buiten die krijtlijnen kunnen denken.

Waar gaat het niet over als we kritiek hebben op pornografie

Het gaat niet over erotiek. Pornografie definiëren we hier als beelden die op een of andere manier de onderwerping/onderdrukking van vrouwen uitdrukken. Dat kan letterlijk zijn, met fysiek geweld of verkrachtingsscènes, maar dat kan ook figuurlijk zijn: het verheerlijken, seksualiseren en als natuurlijk voorstellen van dominantiepatronen in allerlei vormen.  En die dominantie en submissierollen zijn niet aan seksen gebonden: ook als vrouwen een schijnbaar dominante rol innemen, een zweepje vasthouden, vanboven gaan, het initiatief nemen, whatever, is er nog altijd een dominantie/submissiepatroon aanwezig dat netjes overeenkomt met bestaande seksistische patronen. De vrouw-als-dominatrix is trouwens een veel voorkomend beeld in mainstream pornografie, en dat zou alvast een eerste hint moeten zijn van het feit dat seksuele bevrijding nu ook weer niet zo eenvoudig is.

Het gaat ook niet over opwinding, een subjectief criterium. Het is niet omdat ons iets opwindt, dat we iets erotisch vinden, dat het daarom ook feministisch is. Bovendien is wat ons opwindt tenminste deels aangeleerd, en in een seksistische cultuur leren we opgewonden worden van seksistische handelingen of beelden. Dat is wat feministes bedoelen als we kritisch zijn over de seksualisering van dominantie. Maar dat is voor een heel ander artikel. Het is ook op dit aspect dat me een heleboel verzet mogelijk lijkt: we moeten op zoek naar wat ons opwindt dat niet seksistisch is…

Het gaat, kortom, niet over seks. Pornografie heeft eigenlijk nogal weinig met seks te maken. Helaas werkt pornografie als conditioneermateriaal: het geweld daarin wordt gekoppeld aan orgasmes, het wordt tot seks gemaakt. En dat is een essentieel onderdeel van het patriarchaat, van het seksistische systeem waarin wij leven. Door geweld te seksualiseren wordt het gewenst, natuurlijk, onzichtbaar.

En het gaat hier ook niet over naaktheid [4]. Om het heel simplistisch voor te stellen:

• Feministes zijn voor de bevrijding van seksualiteit, naaktheid, seksuele opvoeding…
• Feministes zijn tegen geweld, objectificatie, uitbuiting, onderwerping en ontmenselijking.

Mijn kijk op wat pornografie is zal nu hopelijk duidelijk te onderscheiden zijn van naaktheid, erotische beelden of seksuele opvoeding. Zoniet is hier nog een duidelijke legale definitie van pornografie.

Visies op pornografie

Sexuality is to feminism what work is to marxism: that which is most one’s own, yet most taken away.
—Catharine A. MacKinnon

Zowel vanuit een linkse visie eerder gericht op economische uitbuiting, als vanuit een feministische visie eerder gericht op seksualiteit, kan kritiek gegeven worden op pornografie. Bovendien is dit een van de gebieden waarop die twee vormen van onderdrukking combineren (vaak nog eens samen met racisme ook). Voor de specifieke onderdrukking van vrouwen in deze wereld te analyseren moet je eigenlijk al vertrekken van een gecombineerd perspectief, anders gaan er een aantal zaken niet goed geplaatst kunnen worden.

Kan de ware vijand opstaan?

Laat de echte vijand duidelijk zijn: de massieve porno-industrie met een omzet van 100 miljard dollar per jaar, met beelden die steeds racistischer en seksistischer en zieker en gewelddadiger worden in een race om de verkoopcijfers. In die industrie zie je de samenwerking tussen kapitalisme en patriarchaat op zijn meest walgelijk, winst en geweld gaan hier werkelijk hand in hand. Verder zijn er nog de banden van die industrie met prostitutie, de manier waarop pooiers-nieuwe-stijl zich omscholen tot pornografen die hun bezit steeds verder misbruiken voor meer winst. Die industrie maakt deel uit van het seksistische systeem van onderdrukking dat vrouwen naar beneden houdt, en dat moet dus het doelwit zijn.

Voor de seksuele bevrijding van vrouwen, om ademruimte te creëren waarin we wel nog goed seks kunnen beleven, om een wereld te creëren waarin vrouwen als volwaardige mensen behandeld worden, is het nodig de porno-industrie aan te vallen en te proberen haar greep op de samenleving terug te dringen.

Alternatieve porno

Langs de ene kant is alternatieve porno duidelijk geen hoofdzaak voor mij, het is  een fenomeen in de marge en dat is niet waar ik meestal mijn pijlen op richt of acties rond ga voeren of veel mee bezig wil zijn. Langs de andere kant heb ik daar toch ook wat problemen mee. Ik ga geen “dood aan de alt porno” spandoeken uithangen, ik heb wel wat beters te doen, maar ik ga wel wat kritiek op een rijtje zetten. Ik denk dat er een aantal redenen zijn waarom alternatieve porno ondanks de bedoelingen van de makers kan helpen om de mainstream porno industrie te laten blijven bestaan, en daar heb ik dan weer wel problemen mee.

1. Objectificatie

Mensen die praten over pornografie, praten voor mij over de objectificatie van vrouwen. Vrouwen worden in pornografie getoond als objecten, als een soort masturbatiehulpmiddel voor het plezier van de kijker. En vrouwen zijn meer dan dat: wij zijn mensen van vlees en bloed met eigen wensen en verlangens en interesses maar we worden in het seksistische systeem waarin we leven voornamelijk afgerekend op onze fuckability, hoe we overkomen, ons uiterlijk en onze seksuele beschikbaarheid.

Ook in alternatieve pornografie gaat het om die beschikbaarheid, over vrouwen die als seksueel beschikbaar object worden voorgesteld. Dat is de hele essentie van pornografie: het is niet dat er een verhaal is, een boek of film, waarin allerlei zaken gebeuren en we een kijk krijgen op een figuur die in al haar menselijkheid, inclusief haar seksualiteit, wordt uitgewerkt. Als het reduceren tot een object voor seks niet de focus is, dan houdt het product voor mij op pornografie te zijn.

Een van de problemen in een seksistisch systeem is dat vrouwen gedefinieerd worden door hun seksuele beschikbaarheid. Als vrouwen in alle media voortdurend worden voorgesteld als seksobjecten, vermindert dat de mate waarin we serieus worden genomen als iets anders dan seksobjecten. Alles moet sexy zijn: vrouwen mogen wetenschapster of studeernerd of dokter of journaliste zijn, maar dan wel sexy – inclusief de onschuldig-sexy bril en het foute witte hemdje.

2. Kortzichtigheid en angst

Geconfronteerd met de massieve industrie van uitbuiting en geweld die de porno-industrie nu helaas is, raken de meeste mensen – inclusief mezelf vroeger zeker en nu nog deels – in paniek en proberen snelsnel een oplossing te verzinnen die onze geestespijn zal verminderen. Je hoofd in het zand steken is één manier. Alles is in orde, de wereld is fijn en blij en mooi, laalalaa can’t hear you…

Nog een manier is wat ik de fair trade aanpak noem: je laat de industrie zoals die is en je plaats er een ander product naast: beter gemaakt, degelijker, met minder uitbuiting en een eerlijk loon. Ooit, zeg je dan, ooit zal de hele industrie veranderd zijn en zullen er alleen nog fair trade goederen zijn. Het probleem is dan natuurlijk dat dat de bestaande industrie volledig intact laat én dat de focus verschuift van het bestrijden van die industrie naar het aanbieden van een alternatief product. En dat fair trade producten vaak duurder zijn en dat het onmogelijk is in een kapitalistisch systeem dat de hele bevolking ethisch consumeert.

Die “fair trade pornografie” zorgt er dan wel voor dat een aantal mensen met minder schuldgevoel naar hun filmpjes kunnen kijken, maar het lost het probleem niet op en is geen vervanging voor een structurele kijk op het probleem.

3. Egoïsme en oogkleppen

Seks kan leuk zijn. Sommige mensen vinden erotische beelden ook leuk. Dat wil nog niet zeggen dat dat per se feministisch is. En wat ik het vreselijkst vind is dat mensen het misbruik in een industrie negeren en afkomen met “jamaar die beelden zijn opwindend”. Een dan? Een ijsje van Nestlé eten kan ook lekker zijn maar dat maakt t nog altijd niet geweldig ethisch. Het lijkt wel of we plots geen kritiek meer mogen hebben op iets zodra iemand ergens er een erectie van krijgt of nat van wordt.

4. Wat willen we? Goede seks of een product dat we moeten kopen?

Ik denk dat veel mensen op zoek zijn naar andere manieren om seks te beleven in deze samenleving. Sommige groepen maken je wijs dat seks een taboe is en dat je moet trouwen en monogaam zijn en alleen erotisch fantasieën hebben over de bordkartonnen karakters van Friends (of weet ik veel), anderen zeggen dat je je tegen dit soort conservatisme kan afzetten door leuke – dure – lingerie aan te doen en je als gewillige strippende sekspoes moet gedragen.

Beide alternatieven zijn, laten we even eerlijk zijn met onszelf,  compleet belachelijk. Maar wat dan?

Hebben we eigenlijk pornografie nodig? Hadden de oermensen dikke pakken stenen beelden die ze heel snel na elkaar bekeken om de indruk van beweging te krijgen? Ok, we dwalen af.

In een samenleving die steeds harder en sneller wordt is het logisch dat ook onze seksualiteitsbeleving onder aanval komt. Seks wordt een product dat je moet consumeren: het moet hip zijn, mag goedkoop, niet te lang duren, beetje cool… Dat staat volgens mij haaks op echte mooie seks die volledig uitgaat van seks als een mooie en respectvolle vorm van communicatie tussen mensen, een manier om elkaar te laten genieten en liefde/vriendschap/aantrekking/.. uit te drukken. Er is trouwens in 2008 een Nederlandstalig boek “Slow sex – een erotisch beschavingsoffensief” verschenen, en daar is ook een Slow Sex Manifest van afgeleid:

“Slow sex is seksualiteit op basis van gelijkwaardigheid. Bij slow sex behandelen we seksualiteit noch als een gevaarlijke oerkracht, noch als een consumptie-artikel. Slow sex is een kritiek op de vermarkting van onze lusten, maar ook op de christelijke en islamitische preutsheid. Het is een oproep om seks buiten de wereld van prestatie, van scoren, van macht en onderdrukking te houden. Het is ook een nieuw ideaal, dat houvast kan geven na de verwarring die is ontstaan na een maar voor de helft voltooide seksuele revolutie (precies). Slow sex pleit voor aandacht en respect voor je partner en jezelf.”

— Slow Sex Manifest

4. The master’s tools

Zoals de fantastische Audre Lorde het al zei: “the master’s tools will never dismantle the master’s house”. Onderdrukking in een seksistisch systeem draait rond de as van seksualiteit. Om het cru te stellen: pornografie is een onderdeel van patriarchaat en van de permanente seksuele beschikbaarheid van vrouwen voor mannen en je kan je dus alleen maar bevrijden door een einde te maken aan de porno-industrie en een heleboel andere industriën.

5. Burgerlijk feminisme of bourgeois feminisme

Middenklasse vrouwen met geen onmiddellijke materiële noden, genoeg voedsel en geld, een dak boven hun hoofd, niet opgesloten of zonder papieren, hebben het relatief goed ten opzichte van andere vrouwen die meer problemen hebben. Voor mij prima dat vrouwen hun eigen leven proberen verbeteren, hoe meer hoe beter. Dat is een deel van feminisme, maar dat is nog niet een oplossing voor de problemen van alle vrouwen, van vrouwen als groep.

Dit is weer een goed voorbeeld van kortzichtigheid of egoïsme: we maken filmpjes voor ons plezier, “betere porno voor de betere klassen”, en naar de hel met de mogelijk nadelige gevolgen voor andere groepen vrouwen. Ik ga hier ineens aan toevoegen dat ik denk dat dit een grotendeels onbewust proces is, van mensen die hun eigen realiteit als de ware aanvaarden en niet buiten het hokje van hun klasse kunnen kijken. Zoals steeds in feminisme moet je rekening houden met de wet van intentie versus effect: goede bedoelingen hebben niet altijd het juiste effect.

Gezien de meeste bewegingen die nog structurele kritieken op onderdrukkende systemen konden maken, zoals antikapitalisme of radicaal-feminisme, heel lang haast onder de aardbol verdwenen zijn, is ook het vermogen van feministes, de kennis en de ruimte voor systemische kritieken gedeeltelijk verdwenen of althans zwaar bemoeilijkt.

“So understood, the claim that women are a class sharing a common condition suggests a particular aim and purpose for feminist endeavor: namely, to figure out as best we can what serves the interests of women as a class (not just our own personal interests) and then to try as best we can—imperfectly, messily, but in good faith—to do that, support that, be that. Or, to put the same point a different way: what we do as feminists is figure out what the institutions, ideologies, and practices are that keep women down, and then try as best we can to challenge them, chip away at them, withdraw from them, take a sledgehammer to them, or in any other way diminish their power to harm and to subjugate women.”

—Rebecca Whisnant

Onlangs las ik een commentaar op een vrouwenstudieslijst van een prof die klaagde dat al haar studenten er steeds meer cliché vrouwelijk begonnen uitzien: netjes gestijld, makeup, hoge hakken, kritiekloze aanvaarding van de mainstream schoonheidscultuur. Ze zei dat het wel leek alsof de feministische golven helemaal waren gaan liggen, alsof ze er nooit geweest waren. Laten we hopen dat we nu aan het begin staan van een nieuwe linkse en feministische golf.

6. Hip en trendy

Hoe meer de pornocultuur doordringt in feministische middens, hoe meer zelfs feministes geen uitweg meer zien en uiteindelijk niets anders kunnen doen dan pornofestivals organiseren. Porno wordt hip en trendy en we doen allemaal lekker mee. Het verzet uit de tweede golf is platgeslagen en belachelijk gemaakt.

Oorzaak en gevolg

In essentie is de kritiek van enkele mensen die commentaar gaven op deze blog en via mail juist: pornografie is niet de oorzaak van alle kwaad. Het is er een afspiegeling van, maar het is ook meer: pornografie reproduceert vrouwenhaat en geweld en zorgt daardoor door meer geweld en objectificatie (ja, het is een wisselwerking). Pornografie zorgt voor seksuele verharding, verhoogt het geloof in verkrachtingsmythes, heeft vaak een negatief effect op de intimiteit tussen personen, en nog een heleboel andere effecten die seksisme in stand helpen houden.

Besluit

De feministische beweging moet zich luid en duidelijk uitspreken tegen pornografie, juist in naam van het streven naar een bevrijdende seksualiteit. De commercialisering van seks als een plat product en de seksualisering van geweld moet weerstaan worden, en feministes moeten terug een duidelijke structurele visie hanteren om de samenleving te begrijpen en te kunnen veranderen.

I’m going to ask you to remember the prostituted, the homeless, the battered, the raped, the tortured, the murdered, the raped-then-murdered, the murdered-then-raped; and I am going to ask you to remember the photographed, the ones that any or all of the above happened to and it was photographed and now the photographs are for sale in our free countries. I want you to think about those who have been hurt for the fun, the entertainment, the so-called speech of others; those who have been hurt for profit, for the financial benefit of pimps and entrepreneurs. I want you to remember the perpetrator and I am going to ask you to remember the victims: not just tonight but tomorrow and the next day. I want you to find a way to include them — the perpetrators and the victims — in what you do, how you think, how you act, what you care about, what your life means to you.

—Andrea Dworkin, Remember, resist, do not comply (1995)

Zie ook

• pornocultuur deel 4 (in voorbereiding), waarin ik een eerste poging doe om een bevrijdend wetsvoorstel te schetsen dat hopelijk kan helpen een einde te maken aan de uitbuiting zonder schade aan te richten aan niet-problematische erotische beelden.
• pornocultuur deel 2, over Jennifer Lyon Bell en haar interview in De Morgen
• pornocultuur deel 1, dat een eerste basisanalyse bevat

Voetnoten

[1] Een eerste kleine stap in verzet tegen de porno-industrie lijkt me dat mensen die alternatieve / mooie / feministische erotische beelden willen maken, een andere naam kiezen dan pornografie. De afkomst van het woord is trouwens al even problematisch als de industrie die er vandaag achter zit:

“The word pornography comes from the ancient Greek porne and graphos: it means “the graphic depiction of whores.” Porne means “whore,” specifically the lowest class of whore, which in ancient Greece was the brothel slut available to all male citizens. There were distinct classes of prostitutes in ancient Greece: the porne was the sexual cow. She was, simply and clearly and absolutely, a sexual slave. Graphos means “writing, etching, or drawing.”

The whores called porneia were captive in brothels, which were designated as such by huge phalluses painted on or constructed near the door. They were not allowed out, were never educated, were barely dressed, and in general were miserably treated; they were the sexual garbage of Greek society.”

— Andrea Dworkin, Pornography and Male Supremacy

[2] Er zijn auteurs die argumenteren dat pornografie, eerder dan zomaar wat spraak die beschermd moet worden, ook een daad van geweld is o.a. tegen de vrouwen die tegen hun wil gefilmd worden. Deze argumentatie wordt het best uitgelegd in het boek Only Words van Catharine A. MacKinnon.

[3] Zie bijvoorbeeld het filmpje Catharine MacKinnon: the story of an evil bigot. Let op de manier waarop een soort duivelse muziek en onheilspellende beelden gebruikt worden om de kijker onbewust/perifeer te beïnvloeden. Het doet eigenlijk nogal denken aan Nazi-propagandafilms. Er zijn nog van die “informatieve” filmpjes die bijvoorbeeld The Spawn of Satan heten (subtiel, subtiel).

Ook vandaag nog worden feministes als Catharine A. MacKinnon en Andrea Dworkin belachelijk maakt, als onnozel of ouderwets afgedaan, en afgeschilderd als preuts of anti-sex, hun verzet wordt gepsychologiseerd, enzoverder. Er is natuurlijk een reden dat het precies deze feministes zijn: zij bedreigden het idee en de praktijk dat mannen eender waar en wanneer toegang tot vrouwen zouden moeten kunnen nemen of kopen.

[4] Dat ik op zich voor naaktheid ben wil ook niet zeggen dat dat overal en altijd feministisch is. Je kan gerust opstaan in een theater en al je kleren uitdoen, en je zal vast wel applaus krijgen van iedereen, dat wil nog altijd niet zeggen dat dat feministisch is. Als je ergens iets doet en je hebt een heleboel geile mannen die puur naar je uiterlijk kijken en applaudisseren, is dat alvast een eerste subtiele hint dat er waarschijnlijk iets niet helemaal in orde is Je moet kijken naar in welke mate je gedrag overeenstemt met de pornocultuur, die ik hier cru zal samenvatten als “hoe meer beschikbare vrouwen en pornobeelden hoe beter”. Feministisch verzet kan niet samenvallen met die pornocultuur.

Een standpunten dat me interessant lijkt om verder uit te diepen is van de Egyptische feministe Nawal El Saadawi; zij had in een lezing in de Gentse Vooruit vorig jaar opgemerkt dat ze én tegen hoofddoeken én tegen naaktheid was. Voor haar waren bijvoorbeeld makeup en naaktheid een postmoderne Westerse hoofddoek. Voor de duidelijkheid bedoelt ze daarmee natuurlijk niet dat iedereen plots zijnhaar kleren moet aanhouden tijdens het vrijen maar wel dat publieke naaktheid in Westerse samenleving helaas een vorm van vrouwenonderdrukking is (kijk eens naar wat reclame-affiches en je al zien wat ze bedoelt). Dit soort problemen zie je ook bij sommige acties van PETA, die protesteren voor dierenrechten door bijvoorbeeld vrouwen in bikini in een kooi te zetten.

Récompenser des élèvespour qu’ils assistent aux cours ou encourager financièrement  les chômeurs à reprendre un emploi relèvent d’une même logique, celle  des “bonnes incitations” qui caractérise le néolibéralisme. De la même façon que le RSA indemnise (très) partiellement les salariés précaires pour qu’ils acceptent des emplois dégradés, la cagnotte scolaire est destinée à aider certains jeunes à supporter des cursus qu’ils n’ont pas forcément choisis ou qui ne débouchent pas sur grand chose. Faire entrer l’agent dans l’école ce n’est pas tant donner un prix au savoir qu’en quantifier son désagrément supposé. Un philosophe s’est amusé à calculer que chaque élève recevrait indirectement environ 30 par mois, ce qui d’une certaine façon montre que nos têtes pensantes néolibérales se font encore une haute idée du savoir. Faire fonctionner l’Etat social à moindre coût tel est le mot d’ordre. Plutôt que de verser une indemnité entière à un chomeur “oisif” on lui attribue 30% de cette aide à condition qu’il travaille. Plutôt que d’améliorer l’ordinaire de toutes les classes de lycées professionnels on accordera ici un voyage et là des places de foot aux classes méritantes. Ce serait amusant qu’à l’image de ces  salariés licenciés qui réclament 100 000 euros d’indemnités quelques lycées fassent grève pour réclamer un voyage à Bora-Bora.

La généalogie intellectuelle de cette « nouvelle » raison passe préalablement par une enquête sur « l’ancienne » raison du monde : le libéralisme classique du XVIIIe siècle. Tout l’enjeu est de distinguer soigneusement celui-ci du néolibéralisme qui, loin d’être un retour à Adam Smith et au naturalisme du marché, relève d’un constructivisme strict. À la suite de Foucault, les auteurs observent de l’un à l’autre le « glissement du modèle de l’échange à celui de la concurrence » (p. 138) : le premier définit le concept d’une société civile qui développe spontanément la prospérité et l’harmonie par le « doux commerce » pour le bien de tous ; le second renvoie à une « relation d’inégalité entre différentes unités de production » (p. 457), à une lutte entre producteurs délibérément organisée par la puissance publique. Sans reconstituer une continuité illusoire entre les deux, il y a quelque raison de nuancer cette opposition bien tranchée entre libéralismes classique et « néo » : le mythe du marché autorégulateur a-t-il jamais vraiment correspondu à la doctrine du retrait de l’État ? C’est prendre un peu trop à la lettre les déclarations des néolibéraux eux-mêmes, soucieux de se distinguer du « vieux » free trade. Polanyi soulignait en son temps que l’État s’est fait l’instituteur du marché librement concurrentiel là où il n’existait pas. Certains historiens modernistes ont confirmé par d’autres voies ce lien organique entre libéralisme classique et État au XVIIIe siècle, dans le cas français du moins, comme Philippe Minard ou Éric Brian sur les administrateurs et savants, ou Judith Miller sur le marché du blé. La véritable innovation néolibérale, que les auteurs relèvent eux-mêmes, consiste à déplacer le problème de la question de la création de marchés, à celle de leurs règles de fonctionnement destinées à assurer l’autorégulation en faisant respecter le principe de concurrence.

Le néolibéralisme se décline en deux principales branches qui se distinguent moins par une différence de degré (un libéralisme plus ou moins « social », plus ou moins « ultra ») que par une différence d’accent. Alors que l’ordolibéralisme allemand insiste d’abord sur la régulation juridique et institutionnelle de la concurrence, le néolibéralisme austro-américain (Ludwig von Mises, mais surtout Friedrich von Hayek) déplace l’attention vers une théorie de l’action humaine (la « praxéologie ») et du marché comme « processus de formation de soi » (p. 232), susceptible de transformer l’homme en individu intéressé, rationnel et adaptatif. L’ouvrage n’a pas tort de réévaluer le rôle de Hayek, parfois hâtivement assimilé à un ultralibéral, dans la mise en place du concept d’« État fort gardien du droit privé », c’est-à-dire lui-même soumis aux règles de droit privé de telle sorte que son intervention se limite strictement à préserver l’efficience du marché.

Mais c’est surtout sur la question de la construction européenne que l’ouvrage prolonge avec profit les indications de Foucault, et qu’il rentre en écho avec d’autres analyses récentes (François Denord et Antoine Schwartz, L’Europe sociale n’aura pas lieu, Raisons d’Agir, 2009). C’est en effet l’ordolibéralisme allemand qui constitue la « véritable “tradition cachée” de l’Europe » (p. 343). Vu sous cet angle, le paradoxe du dirigisme libéral européen (mise en concurrence forcée des économies nationales ; lutte contre les monopoles, l’inflation et les aides publiques, etc.) se dissipe : il s’agit d’une régulation faite non pour protéger des effets de la concurrence « libre et non faussée », mais pour préserver cette dernière et l’instituer là où elle n’existe pas. Le droit de la concurrence (au génitif subjectif) est le droit qu’a la concurrence à prévaloir sur toute autre considération. L’économie sociale de marché, brandie par le discours européiste pour ses connotations rassurantes, offre donc peu de chance de constituer un rempart contre la mondialisation, d’autant qu’elle signifiait stricto sensu le social par le marché, supposé seul capable de réaliser une démocratie de consommation et la « prospérité pour tous ». « Plus l’économie est libre, plus elle est sociale, et plus le profit est grand pour l’économie nationale », écrivait ainsi Ludwig Erhard, le « père du miracle économique allemand ». La Sozial Marktwirtschaft ne décrit donc que très partiellement la social-démocratie « réelle » qui a effectivement dominé l’Allemagne. C’est d’ailleurs toute la social-démocratie européenne actuelle – Troisième Voie, gauche « moderne » – qui n’a qu’un rapport ténu avec la social-démocratie des Trente Glorieuses (politique keynésienne contracyclique, haut niveau de protection sociale, cogestion des entreprises avec les syndicats) : comme disent justement les auteurs, elle se rapproche bien davantage d’un néolibéralisme de gauche. En ce sens, les vantardises de certains sociaux-démocrates, antilibéraux de la 25e heure, sur la nécessaire « régulation » du capitalisme, non contents d’exploiter l’ambiguïté des termes, tentent de faire oublier la contribution de la gauche européenne de gouvernement au système financier qui a conduit au désastre que l’on sait.

(…)

La rationalité néolibérale fait ainsi peser sur la démocratie plusieurs dangers. Elle dépolitise le rapport des citoyens à l’État en soustrayant les principes économiques à la discussion et à la volonté populaires. En érigeant la performance comme critère unique de la politique, elle autorise l’arrogance de l’argent et la brutalité des actes et des paroles à miner les fondements culturels et moraux des sociétés démocratiques. Enfin, elle recrée des hiérarchies et des chefs là où il y avait, bon an mal an, de la collégialité et de la concertation : dans les entreprises, à l’Université, dans la famille, dans l’État, et surtout en soi-même… ce qui marque moins le retour à une société disciplinaire que l’avènement d’une société de (l’auto)contrôle.

La conclusion ouvre dès lors des perspectives politiques normatives en appelant à l’invention d’une sorte d’ « altergouvernementalité », point d’appui d’une possible résistance éthico-politique du sujet au néolibéralisme. Ce positionnement se démarque aussi bien de la doxa antilibérale que de la critique conservatrice du libéralisme (tel Marcel Gauchet). On peut cependant interroger cet appel à la formation d’une « contre-société » qui émergerait du pullulement anarchisant de « contre-conduites », comme s’il fallait tourner le dos à l’État et à la politique constituée pour former un mode de subjectivation radicalement neuf. Il y a ici comme une sorte de « proudhonisme » des auteurs. Proudhonisme qui les honore car, contrairement aux allégations de Foucault qui prétendait que le socialisme n’avait pas de gouvernementalité propre, l’intellectuel ouvrier franc-comtois (dont on fête cette année le bicentenaire de la naissance) fut l’un de ceux qui réfléchirent le plus aux modalités concrètes de l’autogouvernement des hommes par-delà le règne de l’État et de la propriété. Reste que la « stratégie sans stratégie » d’un appel aux citoyens à se subjectiver autrement, parce qu’elle contourne le problème de la conquête de cet État dont il fut pourtant tellement question tout au long de l’ouvrage, risque fort d’être vouée à l’impuissance politique. D’autant que le sombre pronostic – mais hélas lucide – des auteurs, qui voient dans l’après-crise non une remise en cause du néolibéralisme mais une nouvelle phase de son développement, n’incite guère à l’optimisme.

viaGénéalogie de la morale néolibérale – La vie des idées.

De alomtegenwoordigheid van de pornocultuur vandaag drijft me echt de muren op van frustratie en verdriet, maar helaas kunnen we het onderwerp niet begraven. Zoals een zombie in een slechte film komt het steeds terug, alsmaar stinkender en stinkender…

Ik probeerde al een hele tijd te negeren dat er een soort onzalig Muriel Scherre / Goedele Liekens / Jennifer Lyon Bell zakenvrouwenverbond was ontstaan. Met meditatie of thee drinken kom je een heel eind, maar toen ik op een rustige zaterdagochtend in het park aan het ontbijten was met een medefeministe en de krant opensloeg, werd het me toch te gortig.

Om het met Melissa McEwan van Shakesville te zeggen: “I  write about the things I can’t not write about. If I wrote about all the examples of sexism I see every day, I’d never sleep.”

In onze fijne Belgische krant De Morgen zit sinds een tijdje een bijlage die DM Wax heet, met als subtitel “niet alleen voor vrouwen”. Die bijlage is altijd goed voor gruwel, van “sexy schaatssters in playboyoutfits die het helemaal voor zichzelf doen” tot scheldpartijen op die ene verdwaalde feministe die probeert pro-anorexia sites te doen verbieden. Kortom, feminisme nieuwe stijl. Fun feminisme: pornografie mag wel, maar praten over onderdrukking en geweld niet meer. En daarin past Jennifer Lyon Bell perfect: deze Amerikaanse pornomaakster komt opduiken in België en werd prompt geïnterviewd. Niet toevallig is ze bezig aan een nieuwe reeks pornofilms waarmee ze nu ook het seksleven van Belgen naar nieuwe dieptepunten zal leiden. Alle Belgen, ook de lesbiënnes die tot nu toe daarvan gespaard waren gebleven, want JLB werkt ook aan een reeks lesbische pornofilms. Dankuwel, ik vroeg me al af hoe ik er ooit achter moest komen wat ik in bed moest doen met mijn lesbische partner, nu ga ik het eindelijk weten.

Maar goed, over naar de feiten.

Het interview begint zoals het hoort: JLB zegt dat ze wel een feministe is, maar een “positieve feministe”. En daar hoef je niet lesbisch voor te zijn. Ok, goed dat dat opgeklaard is dan. Laten we ons snelsnel distantiëren van het lesbische gevaar. Ik bedoel, sommige van die vrouwen willen zelfs geen seks met mannen, komaan!

Verder in het interview:

“Maar je hebt wel iets tegen porno?

Helemaal niet. Ik wil gewoon betere porno, waar ik zelf ook iets aan heb.”

Het probleem met die zogenaamd feministische pornomaaksters is eigenlijk dat hun argumenten meestal zodanig kortzichtig zijn dat je er geregeld van van je stoel valt. De problemen met de pornoindustrie, bijvoorbeeld:

• de meeste mensen die erin zitten hebben een jeugd van misbruik, willen er mee stoppen, en kunnen er helemaal niet voor kiezen maar hebben het geld nodig of worden erin gedwongen
• de beelden worden steeds gewelddadiger en zijn vaak niets anders dan reclame voor verkrachting
• het bestaan van die industrie geeft een teken dat vrouwen enkel bestaan om seksobjecten voor mannen te zijn

Al die problemen worden van tafel geveegd. Niets tegen porno, huh, van welke planeet komt deze feministe? Die bijziendheid is treffend: we houden ons alleen bezig met ons eigen pleziertje, lekker bourgeois, en we denken niet aan de mensen die wel geschaad worden in de porno-industrie.

Wat is dan volgens haar het probleem met de bestaande porno?

“Mannen zijn er neukmachines. Ze komen haast nooit in beeld. het draait altijd om de vrouw. Zij is het subject”.

Ik was blind, maar nu kan ik zien: die arme mannen toch! Altijd maar die vrouwen die aandacht krijgen, maar wie geeft er nog om de arme, arme man!! De vrouw is het subject *kuch* watte ? Je moet echt wel ofwel een ongelofelijk gehaaide smeerlap zijn ofwel een bijzonder naïeve, slecht geïnformeerde persoon om zoiets te durven beweren.

Het hele idee, de hele bestaansreden van pornografie, is de objectificatie van vrouwen voor het plezier van mannen. Pornografie is de visuele voorstelling van de dominantie van mannen over vrouwen , ook als de vrouw toevallig eens een zweep vasthoudt of een keertje vanboven gaat.

Wat is er verder grappig: het hele probleem met mensen die zich voornemen eens flink wat alternatieve porno te maken en te verkopen is dat ze dan plots beseffen dat ze op de min-of-meer vrije markt terechtkomen. Degene die het hardst roept, die het meest shockerende reclame maakt, die wint. In een dergelijk klimaat overleven de principes het niet lang. Zogenaamd alternatieve porno bevat dan ook altijd conventioneel aantrekkelijke, meestal blanke vrouwen, niet te dik, niet te butch… kortom meer van hetzelfde. Maar dan met wat extra tattoos en een piercing. Maar wel smaakvol hé.

“Ik ben me ervan bewust dat het een gevaarlijke situatie is (…) Maar het is precies die kwetsbaarheid die het opwindend maakt”.

Conclusie: alles bij het oude, maar een iets stijlvollere verpakking en wat beter camerawerk. Of zoals een vriendin van me zegt: ze zijn bezig met esthetiek terwijl ze het over ethiek zouden moeten hebben.

Verder nog even zeggen dat haar website even domme uitspraken bevat. Just another day in the patriarchy…

Kortzichtig egoïsme

Het hele interview baadt in zo’n oogkleppen-sfeertje: we doen onze ogen dicht voor het geweld in de industrie, we denken alleen aan ons eigen plezier. Dat is nu typisch aan bourgeois / liberaal nepfeminisme: alleen denken aan je eigen en alle andere vrouwen negeren. Liberale feministes willen manager worden of bankdirecteur of … en evenveel verdienen als mannen. Ondertussen hebben ze een allochtone kuisvrouw en een oppas die voor de kinderen zorgt, want zij moeten carriëre maken. Female Chauvinist Pigs helpen lekker mee met de onderdrukking van vrouwen.

Wat kunnen we hiertegen doen?

Op dit moment staan de pornomakers gewonnen. Maar er is verzet mogelijk. Het kan, als we ons verenigen en samenwerken tegen pornocultuur en tegen de seksistische en racistische industrie achter deze beelden. Sluit aan bij groepen waarin je nog wel actie kan voeren tegen pornografie, zoals de Gentse Feministische Actiebende (email). Schrijf brieven naar de kranten en naar groepen die pornofestivals organiseren.

Er is een reden waarom ik alleen een voorstander ben van radicaal / links feminisme… Het is alleen met een duidelijke maatschappijkritiek en een feminisme gericht op het organiseren van veel mensen tegen onderdrukking dat we iets werkelijk kunnen bereiken. We moeten verzet plegen en niet opgeven!

“Surely the freedom of women must mean more to us than the freedom of pimps.”

—Andrea Dworkin, Remember; resist; do not comply

Meer lezen

• Zie ook pornocultuur deel I
• Wat is patriarchaat en wat is onderdrukking
• Het boek van Ariel Levy, Female Chauvinist Pigs, is een heel goede en vlot leesbare introductie over dit onderwerp.
• Neem zeker eens een kijke op Stop Porn Culture, hun website is vernieuwd…
• Anti-Porn Activists is ook een interessante site

Verder, ik kan het niet genoeg herhalen, de reeks over pornografie die Nine Deuce heeft bijeengeschreven is onvoorstelbaar fantastisch, hop gaan lezen:

• Porn Part 1 – How I Became A Rad Feminist
• Porn Part 2 – The High School Years
• Porn Part 3 – Porn Ruins Sex
• Porn Part 4 – Half of the Big Picture
• Porn Part 5 – The Other Half of the Big Picture
• Porn Part 6 – Stockholm Syndrome
• Porn Part 7 – It Takes Two
• Porn Part 8 – Rights vs. privileges

Beberapa hari lalu, kubur Tan Malaka di Desa Selopanggung, di kaki Gunung Wilis, Kediri, Jawa Timur, dibongkar.

Ibrahim Datuk Tan Malaka sejak tewas 60 tahun lalu hampir tidak ada yang peduli, termasuk negara. Orang yang berjasa menyelidiki dan menemukan makam Tan Malaka adalah Dr Harry A Poeze, sejarawan Belanda.

Sejak 37 tahun lalu, Poeze meneliti Tan Malaka (seperti sering dikatakan) mulai dari menulis skripsi. Dengan metodologi sejarah, Poeze menemukan makam Bapak Republik Indonesia itu meski disambut dingin pemerintah. Berkali-kali Poeze datang dan berusaha mengambil perhatian pemerintah dan publik. Terakhir, Poeze mengadakan diskusi tentang Tan Malaka di Megawati Institute (21/8).

Apa yang kita pikirkan ?

Apa yang sebenarnya kita pikirkan tentang Tan Malaka ?

Ada beberapa kemungkinan yang mengganjal hati kita dan pemerintah untuk memberi perhatian kepada (kuburan) Tan Malaka. Pertama, faktor psikologi sosial. Kedua, kemauan politik dari pemerintah dan elite politik. Ketiga, kesadaran bersejarah publik.

Faktor psikologi-sosial telah mengubur gagasan Tan Malaka, khususnya sejak Soeharto berkuasa. Imunitas publik pada ideologi kerakyatan seolah melayang dan haram dalam wacana publik, berganti kepada rezim pragmatis otokrasi-feodal yang membawa negeri ini nyaris kehilangan identitas sebagai negara-bangsa. Pengikisan ideologi kiri kerakyatan Soekarno (desoekarnoisasi) tahun 1966 berimbas pada desejarahisasi, dehattaisasi, dan detanmalakaisasi ; berganti menjadi militerislistik otoriter.

Gagasan pembangunan bangsa dari para pendiri bangsa pelan-pelan terkubur dalam memori bangsa. Usaha membangkitkan kembali gagasan itu menjadi sia-sia di tengah gemuruh arus kapitalisme global dan neoliberalisme. Bangsa ini telah terlanjur menjadi sekrup mekanisme pasar dan budaya global, lalu menjadikan negeri ini tak berdaya dan jalan yang dianggap aman ialah tidak melawan arus itu. Ketika kesadaran tumbuh bahwa kapitalisme dan neoliberalisme bukan tujuan bangsa ini, maka tidak banyak orang sadar berapa pentingnya rujukan yang diberikan para pendiri bangsa 64 tahun lalu. Tan Malaka bahkan tegas menandaskan, “ Indonesia harus merdeka 100 persen karena itu kemerdekaan hakiki.”

Iklim sosial warisan Orde Baru yang tumbuh dan berkembang selama 32 tahun akibatnya masih terasakan hingga kini. Beberapa generasi dicekoki pemikiran atau gagasan otoritarian dan koruptif yang kemudian menjadi perilaku keseharian, jauh dari pemikiran ideal berbangsa.

Tak ada kemauan politik

Peringatan hari kemerdekaan beberapa waktu lalu seharusnya diarahkan kepada penyegaran dan introspeksi bangsa pada apa yang telah mereka (para pemimpin) laksanakan dan apa yang perlu dilaksanakan untuk mencapai cita-cita bangsa. Jika tidak, negeri ini bagai layang-layang putus, melayang tak tentu arah.

Tiadanya kemauan politik pemerintah terlihat dari persepsi mereka atas tokoh Tan Malaka. Bagaimanapun, para elite kuasa tak ingin terlibat sesuatu yang masih dianggap kontroversi. Ini akibat didikan Soeharto, yang berbau kiri belum diterima.

Dari sisi lain, bagi pejabat terkait, mereka ingin selamat dan menjadi bagian elite kuasa. Maka, nasib makam dan eksistensi kepahlawanan Tan Malaka sulit diwujudkan dalam waktu dekat.

Ketidakmenentuan dan tidak adanya komitmen negara ini sebenarnya hal yang amat janggal. Seharusnya pemerintah membantu dan bertanggung jawab atas ditemukannya makam Tan Malaka karena negara, melalui Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1963, telah menyatakan sebagai pahlawan nasional.

Sebagai anak bangsa, kita patut miris dan kehilangan muka, justru yang ngotot dan meneliti ketikohan dan kepahlawanan Tan Malaka adalah sejarawan dari negeri Belanda, Harry Poeze. Ia telah meneliti dan menulis buku Tan Malaka : Pergulatan Menuju Republik 1925 – 1945 dan terakhir dalam buku setebal 2.200 halaman, Verguisd en Vergeten Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945 – 1949, yang dibahasa-indonesiakan menjadi enam jilid : Tan Malaka Dihujat dan Dilupakan, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia, 1945 – 1949.

Berbagai kegiatan diskusi di Bukittinggi dan beberapa tempat belum mampu mencairkan pikiran elite bangsa dan hanya hinggap di beberapa intelektual kampus. Catatan terpenting bagi bangsa ini ialah, Poeze meneliti sejarah dan menemukan makam Tan Malaka setelah pemimpin bangsa ini tak peduli. Sumbangsih kepakaran itu seharusnya memperoleh dukungan opini publik, cendekiawan, dan pemerintah.

Kita pun merasa yakin masyarakat sudah mulai bangkit kesadaran bersejarahnya terutama sejak jatuhnya Orba. Hanya saja mereka masih belum yakin apakah membenahi sejarah sebagai suatu yang amat penting dewasa ini. Maka, saya pun beranggapan para tokoh politik dan intelektual wajib membangkitkan semangat bersejarah ini karena sejarah adalah cermin masa lalu kita yang menentukan masa kini dan pedoman masa depan bangsa. Ketika kita mengacuhkan sejarah, maka kita pun tidak tahu akan kemana bangsa ini berjalan.

Sumber  :

Nasib Tan Malaka, Zulhasril Nasir | Penulis Buku Tan Malaka dan Gerakan Kiri Minangkabau di Indonesia, Malaysia, dan Singapura – FISIP UI
Kompas, 25.09.2009

Het kabinet bereidt immense bezuinigingsmaatregelen voor om de snel ope gelopen staatsschuld terug te dringen. Die maatregelen komen bovenop de kleinere bezuinigingen die nu al aan de orde zij, zoals het bevriezen van de studifinanciering waar afgelopen dinsdag een slordige 1000 studenten tegen demonstreerden.

De regering durft dus nog niet metéén tot de grotere bezuinigingen over te geen.  Om de recessie niet nog erger te maken, zo luidt het officiële argument. Om mensen niet meteen kwaad te maken, is ongetwijfeld de achterliggende gedachte. De geesten moeten worden voorbereid. Lees: we moeten murw gemaakt worden met propaganda over de onvermijdelijkheid van keiharde maatregelen.

Dit vereist tegenzetten, in de vorm van actie én argumenten. Tot nu toe is het argument dat links in stelling brengt: wij gaan hun crisis niet betal;en. Dat is de leus waaronder komende zaterdag actie gevoerd gaat worden, en het is een zinnige leus. Wij - de meerderheid van de bevolking, werkenden, mensen met een uitkering, stcholieren, studenten - hebben deze recessie niet gemaakt. Dat hebben ondernemers, in hun blinde jacht op snelle winst, gedaan. Wij vertikken het dan ook om er nu voor op te draaien.

Als er bezuinigd moet worden, haal het geld dan maar bij de rijken, de bonussende bankiers, bij onzin-projecten zoals de Joint Strike Fighter en bij foute oorlogen zoals de Afghanistan-missie die Nederland al een kleine miljard aan militaire uitgaven heeft gekost. Maar van uitkeringen, CAO-lonen, openbaar vervoer, zorg en onderwijs blijven ze af, en anders komen we in actie. Helder verhaal, goed verhaal.

Maar geen compleet verhaal, en niet goed genóég. De redenering zegt: als er bezuinigd moet worden, dan niet bij ons onderaan, maar bij hun daar bovenaan. De vraag is echter: móét er wel beuinigd worden, sowieso? Klopt dat verhaal van die staatsschuld waar Nederland onder bezwijkt, wel? En voorzover het klopt, is het dan ons probleem?

Laat ik met dat laatste beginnen. Deze staat is niet van ons. Wij hebben niet het beleid gemaakt waarin geld wordt uitgegeven, méér dan er aan belastingen binnenkomt. Wij hebben geen besluiten genomen om het ontbrekende geld te lenen, en ook niet bij wie. Dat wordt allemaal gedaan door hoge ambtenaren, in samenspraak met lobbyende ondernemers. Ministers coördineren dat proces. Kamerleden houden op geruime afstand enig toezicht, maar op de details hebben zij ook geen kijk.

En wij? Wij mogen eens in de vier jaar die Kamerleden kiezen, en tussentijds mopperen als het niet gaat zoals wij willen. gebeurt dat gemopper in groepsverband, dan heet het een demonstratie. Gebeurt het gemopper schrijvenderwijs, dan heet het vrije meningsuiting. Dat alles bij elkaar opgeteld noemen we soms ‘democratie’. Maar onze impact op het beleid is hooguit indirect. Op geen enkele manier staat die hiërarchie van ambtenaren werkelijk onder controle van de massa van de bevolking. Het is niet onze staat, het is niet ons beleid. En die staatsschuld is dus ook niet onze schuld.

Die staatsschuld laat zelf wel erg duidelijk zien van wie die staat dan wél is: van de schuldeisers! De grote financiële belangengroepen die de regering het nodige geld voorschieten, krijgen dat niet alleen met rente terugbetaald. De staat komt via deze financiële band als het ware onder curatele van die geldschieters te staan. Er is een afhankelijkheidsrelatie. Dit is één van de mechanismen die de staat feitelijk tot staat-van-ondernemers maakt.

Een staat die afhangt van ondernemers om aan geld te komen, zal niet bepaald tegen de belangen van die ondernemers ingaan. En vanuit die ondernemers is die staat een inkomstenbron, vanwege die schuld die met rente betaald wordt. Het is maar sterk de vraag of die geldschieters wel wíllen dat de staatsschuld naar nul teruggebracht wordt. Dan wordt hun greep op de staat immers zwakker, en raakt hun melkkoe uit beeld.

Nu zóú je kunnen zeggen: als die ondernemers de staatsschuld gebruiken om greep op de staat te houden, is dat dan juist voor mensen die de ondernemersmacht willen breken geen reden om die staatsschuld wél te bestrijden? Op zich is dat een zinnig argument. Maar dat wil niet zeggen dat mensen aan de onderkant het benodigde bedrag dus ook moeten gana ophoesten! Ik herhaal: het is niet onze staat. Het is dus niet onze schuld.

En dan is er nog iets: die schuld is niet blijvend hoog. De reden voor de explosieve groei ervan is simpel. De recessie – volgens een nieuwe berekening een economische terugval van 5,4 procent in het tweede kwartaal ten opzichte van het jaar ervoor – brengt een terugval in belastingopbrengst mee. Vanwege de recessie daalde bovendien de olieprijs, en daaraan gekoppeld de aardgasprijs. Daarmee liepen ook de opbrengsten van Nederlands aardgas terug. Intussen stegen de uitgaven vanwege de recessie, vanwege stimuleringsmaatregelen en vanwege de kosten van meer uitkeringen.

Welnu, zoals de recessie de kosten opdrijft en de opbrengsten aantast, zal economische groei vroeg of laat de belastingopbrengsten doen stijgen en de kosten doen teruglopen., of minstens de kostenstijging afremmen. Als stimuleringsbeleid niet meer nodig is, als het aantal werklozen daalt, en als door economische groei wereldwijd de olie- en gasprijzen weer stijgen, dan zou die staatsschuld wel eens net zo snel kunnen dalen als die nu is gestegen. 

Wereldwijd stijgen de olieprijzen trouwens alweer. Michael Klare noemt getallen in een artikel over de perspectieven voor de energievoorziening komende tijd. Vorig jaar juli kosste een vat olie 148 dollar. Dit jaar was een olievat nog maar 32,40 dollar. Maar dat is intussen alweer gestegen tot 70 dollar.

En met het langzaam maar zeker opraken van de olie wereldwijd, en de groeiende vraag van vooral nieuw opkomende economiën als China en India, is een verdere stijging ervan te verwachten. Dat wordt niet leuk, gezien het doorwerken ervan in de prijzen van allerlei produccten die mede op basis van olie worden gemaakt. Het leidt tot inflatie, tot een duurder leven. maar het leidt – en dáár gaat het me nu even om – óok tot hogere aardgasbaten, en dus tot meer staatsopbrengsten.

Als politici dus roepen dat het land zo ongeveer naar de bliksem gaat vanwege een eindeloos oplopende staatsschuld, dan praten ze dus onzin. De staatsschuld is geen eindeloze helling omhoog, maar een jojo. Zelfs gevestigde economen wijzen erop dat de regering  van die staatsschuld een overtrokken drama maakt.

Harry Verbon bijvoorbeeld: “Het tekort loopt volgend jaar op naar ruim 6 procent. De crisis zorgt in het ergste geval voor 200 miljard extra staatsschuld. Maar na een jaar of vier is het crisistekort verdwenen. Dan moet je alleen de extra opgelopen staatsschuld aflossen.” Hij “deelt de mening van Van Wijnberger dat het kabinet de langetermijneffecten van de crisis overschat”, aldus de NRC. Het artikel waaraan ik dit ontleen heeft als kop: “Topeconomen: paniek kabinet gebaseerd op drijfzand”. Openingszin: “Het kabinet overschat de langetermijneffecten van de crisis, menen enkele topeconomen.”

Maakt het kabinet haar bezuinigingsplalnen dus enkel uit onkunde en onwetendheid? Als de staatsschuld min of meer vanzelf onder controle komt door economische ontwikkelingen, is het hameren op bezuinigingen datgebaseerd om domheid, of een misverstand? Bepaald niet.

De staatsschuld is namelijk niet de kern van waar het kabinet – en achter het kabinet de ondernemersklasse – op uit zijn. Ondernemers en hun politieke vrienden willen bezuinigen, niet om de staatskas te redden maar om hun éígen kas te spekken. Ondernemers willen meer winst, een steviger concurrentiepositie. Daarom moeten belastingen structureel verder omlaag, en daarom willen ze een goedkopere staat.

Ondernemers willen bovendien nog meer sectoren van de maatschappij blootstellen aan marktwerking en winstbejag. onderwijs, gezondheidszorg en openbaar vervoer zijn wat hen betreft gewoon commerciéle bedrijfstakken, geen openbare diensten.marktwerking, privatisering en een goedkoop staatsapparaat, dat is de heilige drieëenheid van het neoliberalisme dat de ondernemers zo goed uitkomt. De staatsschuld is momenteel het excuus waarmee dit beleid wordt verkocht, de hefboom waarmee dit beleid wordt doorgedrukt. Maar als morgen de staatsschuld goeddeels is verdampt, dan vinden ondernemers en verwante politici weer een ander excuus om dezélfde asociale logica door te drukken.

Aan links  daarom ook de taak om het verzet tegen de verdere sloop van sociale zekerheid en openbare voorzieningen te helpen organiseren en met heldere argumenten te bewapenen. Aan links de taak om die excuses systematisch te ontmantelen en de belangen erachter te ontmaskeren.

ARTE – 20h45 – mardi 15/9         documentaire d’Andy Bichlbaum, Mike Bonanno,

Comment les Yes Men, guérilleros cravatés de la com’, ridiculisent le néolibéralisme avec ses propres armes. Désopilant et dévastateur, un manuel de survie en temps de crise.

Ce 3 décembre 2004, vingt ans après la catastrophe industrielle de Bhopal, en Inde, qui a causé plus de 18 000 morts, c’est la stupeur à Wall Street. En direct sur BBC World, un porte-parole de la société Dow Chemicals, répondant au nom étrange de Jude Finisterra, annonce que la firme, assumant enfin les responsabilités de sa filiale Union Carbide, va indemniser ses victimes indiennes à hauteur de 12 milliards de dollars. “C’est la première fois dans l’histoire, souligne-t-il, qu’une société cotée en Bourse (…) adopte une mesure contraire à ses intérêts tout simplement parce qu’elle est juste.” En effet. Les actions de Dow dégringolent immédiatement, jusqu’au démenti embarrassé de l’entreprise, quelques heures plus tard, contrainte de clamer à la face du monde son indifférence totale pour les 100 000 malades et le site contaminé. Les Yes Men, autrement dit les “béni-oui-oui”, ont encore frappé. Et l’imposture de Jude (saint patron des causes perdues) Finisterra (comme “fin du monde”), en réalité Andy Bichlbaum, a mis la tragédie de Bhopal à la une. Les armes de ces guérilleros de la com’, partis à l’assaut du néolibéralisme mondial ? Le costume trois-pièces et le plan médias, les mêmes que celles de leurs ennemis – du géant Halliburton, qui fait fructifier a guerre en Irak, aux promoteurs de La Nouvelle-Orléans, profitant de Katrina pour chasser les pauvres des quartiers historiques, avec la bénédiction des autorités. Pour sauver le monde, les Yes Men et leur cohorte d’avatars (Hanniford Schmidt, Orillo Hochmecks, Erastus Hamm, René Osmin, Northrop Goody…) ont du pain sur la planche.

Contre-pouvoir du Power Point
Grosse ambition mais petit budget, les Yes Men, redresseurs de torts planétaires, élèvent le bidonnage au niveau du grand art pour tendre un miroir déformant au capitalisme en folie. Avec une déconcertante facilité (celle-là même, assurent-ils, qui permet aux multinationales de vendre aux rédactions leurs énormes mensonges), ils se font inviter dans les symposiums et salons internationaux pour vanter le profit à tout prix à coups de Power Point délirants. Malicieusement mise en scène, leur croisade potache pour réveiller les consciences et faire tomber les masques prend à la lumière de la crise une résonance salvatrice.

Rediffusions :
17.09.2009 à 14:45
18.09.2009 à 01:25
24.09.2009 à 09:55
www.arte.tv

http://www.youtube.com/watch?v=xouC_6_RBhA

http://www.youtube.com/watch?v=n8Kb0uvvol8

http://lelab.tv/video/11460d394bdc5b9

Author : David Harvey
Published by : Oxford university Press, 2006
Page : 256

Contents
Introduction
1. Freedom’s Just Another Word
2. The Construction of Consent
3. The Neoliberal State
4. Uneven Geographical Developments
5. Neoliberalism ‘with Chinese Characteristics’
6. Neoliberalism on Trial
7. Freedom’s Prospect
Notes
Bibliography
Index

Bezuinigen en verharden – dat is het nieuws dat de regering de politie te bieden heeft, en hierdoor de politie de burger biedt. Door de economische crisis heeft Minister Ter Horst besloten aanzienlijk te bezuinigen op het budget van de politie, met name de nationale recherche, waardoor de doelstelling om de criminaliteit te doen dalen met 25% in het geding komt. Het moge duidelijk zijn dat een dergelijk doel van meet af aan volstrekt arbitrair is: zoals Loïc Wacquant al opmerkte, men ziet dezelfde regeringen nimmer doelstellingen poneren zoals het met 25% terugdringen van bijvoorbeeld werkloosheid.¹

Het betekent an sich dan ook niets dat dit ideaal in het gedrang komt. Ernstiger is echter de algemene toon waarmee deze ontwikkelingen gepaard gaan. Hoewel het bestrijden van misdaad een legitiem doel is, en zorgen over het effectief kunnen tegengaan van onveiligheid daarom niet onzinnig zijn, is het veelzeggend dat de maatschappij tegelijk met het huidige onbehagen op sociaal en economisch gebied een navenant repressieve houding aanneemt. Hierbij komt het zwaartepunt steeds meer op repressie Amerikaanse stijl te liggen, en worden preventieve maatregelen evenals steun voor gevangenen en misdadigers als ‘zacht’ ervaren. De burgerij eist hardheid, en hardheid zal ze krijgen. Zoals Ter Horst het zelf formuleerde: “Lange tijd was de politie ‘de beste vriend’ van de burger en vervaagde de grens tussen agent en maatschappelijk werker. ,,Dat kunnen we ons niet veroorloven. Deze tijd vraagt om een andere rol: de politie is er vooral om de orde te handhaven en criminelen op te sporen”, zei de minister. ,,Uw handelen op straat, uw gevoel voor de situatie, uw manier van bejegenen bepaalt het gezag van de politie.””² Het is wel een opmerkelijke maatschappij waar de regering aan de ene kant zich onder druk gezet voelt door een (overigens weinig op feiten gebaseerd) onveiligheidsgevoel bij de burgerij, en zich toch aan de andere kant “niet kan veroorloven” dat er maatschappelijk werk wordt gedaan als onderdeel van misdaadbestrijding!

Dit alles past in de trend van neoliberalisme sinds de jaren ‘70, die niet alleen in de Verenigde Staten een vervijfvoudiging van het aantal gevangenen met zich mee heeft gebracht, maar ook in Nederland een vermenigvuldiging met vier sinds 1985, een relatieve toename ten opzichte van de bevolkingsgrootte van 182%.² Met de steeds verdere terugtrekking van de staat uit haar traditioneel geworden sociaal-democratische kaders is de sociale ongelijkheid en onzekerheid met sprongen toegenomen. Dit liberalisme heeft zich samen met sterke immigratie gecombineerd tot een explosieve sociale onrust in de armere wijken en een even sterke collaps in sociale samenhang. Het resultaat is een toename van misdaad, maar minstens zozeer een toename van armoede en isolatie, uitzichtloosheid en uiteindelijk een afkeer jegens de bestaande maatschappij zonder dat deze gekanaliseerd wordt in enige positieve richting. De enige respons van de neoliberale regeringen, of zij zich nu liberaal noemen of niet, is die van het traditionele liberale ingraven van de burgerij: aan de ene kant een sterk wegtrekken van de ‘witte’ en middle class bevolking uit de betreffende wijken en steden evenals een weigering via belastingen bij te dragen aan hun welzijn, aan de andere kant een steeds verdere hang naar directe repressie door de staat. Om de consequenties van dit handelen niet te hoeven inzien, worden alle mogelijke maatregelen getroffen om de onderlagen van de bevolking die zo ontstaan buiten zicht te houden: ofwel in gevangenissen, ofwel door toenemende acceptatie van uitsluiting en discriminatie, ofwel door locatieverboden van allerlei soort, of zelfs maatregelen tegen bepaalde vormen van kleding.

Het doet er dan ook niet toe dat deze maatregelen een dubieuze status hebben wat betreft werkelijke misdaadbestrijding, zeker vergeleken met de socialistische aanpak van preventie, begeleiding, en alternatieve straffen. Misdaad volgt de sociaal-economische verhoudingen, en neemt toe met grotere ongelijkheid evenals in crisisperioden, en neemt af met grotere gelijkheid en in periodes van economische welvaart. Daarbij is het ook zo dat de misdaad doorgaans stelselmatig hoger is, los van economische tendenzen, onder groepen die worden beschouwd als ‘raciale’ of afgezonderde minderheid, zoals in Nederland de Marokkanen.⁴⁵ Men trekt echter telkens weer de conclusie hieruit dat deze groep als zodanig harder gestraft moet worden, hun sociale voorzieningen beperkt, en zo voort. Het resultaat is dan altijd averechts: door onderdrukte groepen verder te onderdrukken bereikt men slechts dat zij zich verder van de bestaande maatschappij afwenden, zich meer identificeren qua groep, en uiteindelijk is het resultaat meer misdaad en meer ellende en isolatie. De geschiedenis van de zwarte bevolking in de Verenigde Staten sinds de jaren ‘70 is hier een sprekend voorbeeld van.

De combinatie van steeds verdere ‘hervorming’ (lees: inperking) van het sociale vangnet van de sociaal-democratische staat aan de ene kant, en de steeds hardere repressie tegen de hierdoor steeds kwetsbaardere en onzekerdere groepen aan de andere kant, zal op den duur de maatschappij duur te staan komen. Liberale idealen van het stimuleren van ‘eigen verantwoordelijkheid’ en individualisme zullen breken op de rotsen van de uit hun beleid voortvloeiende ongelijkheid, totdat Nederland steeds verder (weer) de vormen aan zal nemen van een klassieke liberale kapitalistische staat. Hierbij zal de burgerij zich terugtrekken in hun verdedigde fortificaties, en wat betreft de onderlagen van de bevolking, daar geldt een wezenlijk Hobbesiaanse wereld waar niemand van buitenaf zich nog langer in waagt. Het hedendaagse California is een sterk voorbeeld van een dergelijke ontwikkeling: de witte bevolking van de staat trok zich in de jaren ‘70 volledig terug uit de sociaal-democratie en wurgde deze, puur uit angst om een minderheid te worden (wat zij nu ook is). Het resultaat was dat een self-fulfilling prophecy optrad: de zwarte en Latino-bevolking van de staat, navenant armer gemiddeld dan de witte, werd door deze ontwikkeling en de neoliberale de-industrialisatie volledig het tapijt onder de voeten weggetrokken. Het resultaat was sterkere ghettovorming, segregatie en isolatie dan ooit, waaruit weer misdaad en frustratie voortkwam die de witte bevolking verder en verder weg deed trekken. Een negatieve spiraal van fortmentaliteiten bij alle partijen, sociale chaos en ontreddering, totaal failliete regeringsvoorzieningen voor zover deze nog bestaan en een reductie van aanzienlijke delen van de bevolking van een van de rijkste landen van de wereld tot een bijna Derde Wereldniveau was het gevolg.

De sociaal-democratie heeft geheerst dankzij de superieure positie van de witte arbeider in het Westen ten opzichte van de rest. Zodra deze in het gedrang komt, dringt deze arbeider met de burgerij tegelijk aan op de strengste repressie jegens minderheden, en een terugdringing van alle sociale voorzieningen tenzij deze alleen hemzelf ten goede kunnen komen; dit is tenslotte kort samengevat het programma van de PVV van Geert Wilders, maar ook dat van de BNP in het Verenigd Koninkrijk en de partij van Le Pen. Als Nederland op deze koers voortgaat, zoals Ter Horst nota bene aanmoedigt, krijgt het nieuwe blauw op straat een verontrustend bruine tint.

1. Loïc Wacquant, Straf de Armen (Berchem 2006 [2004]), p. 10.->
2. “Ter Horst garandeert: niet minder agenten”. De Pers (7 September 2009).->
3. “Aantal gedetineerden sterk toegenomen”. Nieuwsbericht Openbaar Ministerie (3 Juni 2003). ->
4. Zie bv. Peter Vermaas, “Misdaad in New York:
Repareren van gebroken ramen niet voldoende”, in: TSS: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (Mei 2007).->
5. “Samenhang Marokkanen en misdaad”. Trouw (14 November 2003). ->

« Society is back » : tel pourrait être le slogan de campagne de David Cameron pour les prochaines élections générales. C’est en tout cas ce que l’on peut conclure de l’article d’Antoine Colombani consacré à la pensée politique du leader Tory, « Le nouveau conservatisme britannique », paru le 10 juillet sur le site La vie des idées. Il apparaît que le discours idéologique de David Cameron obéit à une triple contrainte : il doit non seulement s’inscrire dans la continuité de la tradition conservatrice mais, tout en se distinguant du discours travailliste, il doit aussi se démarquer des aspects les plus controversés de la doctrine thatchérienne. La réhabilitation de la « société » occupe alors une place essentielle dans ce dispositif rhétorique, à la fois comme objet privilégié d’une authentique politique conservatrice et comme solution à la double impasse de l’« autoritarisme d’Etat » façon Brown et des excès du « tout-marché » façon Thatcher.

La critique que fait Cameron de la politique du Labour reprend les arguments traditionnels des conservateurs britanniques contre l’Etat-providence : l’intervention étatique est inefficace pour traiter les problèmes sociaux ; outre qu’elle s’accompagne d’une intrusion excessive dans la vie des citoyens, elle apporte une réponse impersonnelle et inadaptée aux populations qu’elle cible, tout en générant une « culture des droits » délétère. Cependant, à la différence de Thatcher, la critique de l’Etat et du centralisme bureaucratique ne se fait pas chez Cameron au nom de l’individu ou du marché, mais au nom de la « société ». Partant justement du constat d’une « société brisée » (« broken society »), il promeut, pour la reconstruire, la régénération de tous les corps intermédiaires censés la faire vivre – la famille, les églises, les associations de bénévoles, les coopératives, etc. –, au nom d’une « responsabilité partagée » par tous.

On trouve dans le discours de Cameron un écho des réflexions que John Gray développait dès 1991 : pour cet historien des idées, les politiques néolibérales thatchériennes, par leur extension sans limite du marché, ont détruit le lien social (dégradation de la cellule familiale, atomisation de l’individu, dégâts sur l’environnement), alors qu’il revient au contraire à une politique conservatrice authentique de « soutenir les institutions intermédiaires, la culture commune et les valeurs qui animent une société libre ». Le conservatisme de Cameron marque de même une « rupture » avec le thatchérisme, et se présente comme un retour aux origines : « We have strengthened our liberalism and rediscovered our conservatism, building a movement that isn’t just about the individual, but about the community; not just about the “me”, but the “we”; not just about the market, but about society too » (discours du 26 avril 2009). On est désormais loin de Thatcher et de son fameux « There are no such thing as society » (in Women’s Own du 31 octobre 1987).

Bien sûr, ce grand retour de la « société » dans la rhétorique Tory nous surprend et nous inquiète en même temps. Méfiant comme nous le sommes, on se demande ce que cette invocation désormais rituelle peut bien cacher : au-delà des effets de discours et de sa valeur incantatoire, elle n’a de sens en effet que si l’on définit ce que l’on entend par le terme « société ». Or, qu’en est-il justement de la « société idéale » de Cameron ?

L’article de Colombani nous permet de répondre indirectement à cette question en se référant aux deux principales sources intellectuelles de Cameron, Edmund Burke (et sa conception de la société comme « tout organique ») et surtout le philosophe anglais Michael Oakeshott (1901-1990). Celui-ci opère une distinction entre deux formes de collectivité humaine, la societas et l’universitas : « Dans une societas, les individus sont associés sans autre but que de se donner des règles formelles et procédurales de coexistence, fondées sur l’égalité juridique. Une universitas, ou “entreprise”, est au contraire orientée vers une fin déterminée – qu’elle soit de nature économique, religieuse ou encore morale – qui oriente les comportements de ses membres et détermine l’ensemble de son organisation interne. » Or, pour Oakeshott, « les conceptions “rationalistes” de la politique pervertissent l’idée même de gouvernement, “activité spécifique et limitée” qui consiste à mettre en place et à préserver “des règles générales de conduite” et non des “projets” visant à provoquer chez les citoyens des comportements particuliers. Ces règles doivent se contenter de “permettre aux individus de poursuivre les activités de leur choix avec le minimum de frustration” ».

On comprend de ce qui précède que David Cameron n’aura pas de grand dessein pour la societas britannique – celle-ci envisagée comme un réseau d’agents et de groupes autonomes, de personnes physiques et morales qui interfèrent librement les unes avec les autres, dans des rapports « horizontaux » de reconnaissance et de respect mutuels : « Nous ne regardons pas la société de haut en bas, comme une sorte de projet national qui aurait à être géré, dirigé et évalué. Nous regardons la société de bas en haut, comme constituée d’individus, de familles, de communautés, d’organisations de bénévoles et de groupes religieux, d’entreprises – tout cet émerveillement complexe suscité par un pays moderne, divers » (discours du 25 juin 2005). De manière significative, sont exclues de l’énumération précédente les institutions publiques et parapubliques, comme si celles-ci, du fait même de leur statut étatique, ne faisaient pas partie de la société et ne participaient pas de son fonctionnement.

La politique de Cameron aura alors pour but de « désétatiser » le corps social. La présentation qui est faite d’une société organisée par quelques « règles générales de conduite » (presque autorégulée, en somme) et que perturbent seulement les intrusions malheureuses de l’Etat doit en effet avoir pour conséquence la nécessité de faire disparaître l’élément perturbateur. Comme jadis Thatcher a dû libérer les marchés des interventions néfastes de l’Etat, il revient maintenant aux nouveaux Tories de libérer la société de l’emprise étatique afin d’en rétablir le fonctionnement harmonieux. De fait, à côté des mesures destinées à favoriser la décentralisation des services publics (plus grande autonomie des écoles et des hôpitaux, élection des commissaires de police), Cameron défend en matière de politique sociale l’idée d’une substitution des acteurs étatiques par des acteurs non étatiques (associations, églises, etc.) : « Cameron estime que le secteur public doit savoir “lâcher prise”, et ne pas hésiter “à dire au club de jeunes qui enseigne à des enfants exclus de l’école, au centre de désintoxication qui obtient les meilleurs résultats pour aider les gens à reconstruire leur vie, ou à l’association religieuse caritative qui donne des conseils de vie saine : notre bilan est mauvais, le vôtre est excellent, donc c’est vous qui devriez prendre la main.” » Evidemment, n’est pas abordée la question cruciale de savoir qui décide, et sur quels critères, qu’une instance non étatique est « meilleure » qu’une instance étatique (on pressent déjà que seuls des experts de toutes sortes seront habilités à porter de tels jugements, en fonction des « mérites » de chacun). Ce que l’on retient en revanche, c’est l’idée d’une compétition, d’une concurrence donc, entre l’Etat et les acteurs de la société civile – concurrence qui n’est pas (ou peu) explicitée en tant que telle mais qui implique tout naturellement une concurrence entre les différents acteurs de la société civile.

On devine mieux ainsi ce que pourront être, sous un gouvernement Cameron, ces « règles générales de conduite », ces « règles formelles et procédurales de coexistence » censées organiser la société selon Oakeshott : tout simplement des règles de concurrence. Toute règle, rappelons-le, est une production idéologique, une mise en forme du monde selon un rapport de domination sociale existant, et il est à peine besoin de citer ici la bonne vieille dialectique marxiste infrastructure-superstructure pour s’en souvenir. Ainsi, si effectivement Cameron ne promeut pas directement l’idée d’une ouverture de la société aux marchés (en « rupture », donc, avec la doxa thatchérienne), nous ne l’en soupçonnons pas moins de vouloir reconfigurer la société sur le modèle du marché, à travers une mise en concurrence généralisée des acteurs sociaux, en particulier les institutions intermédiaires (les associations, les églises, les coopératives, etc.) – conformément, in fine, aux préceptes néolibéraux.

Evidemment, cette mise en concurrence s’effectuera à travers un arsenal législatif et réglementaire qui, en vertu de la « gouvernementalité néolibérale » qui régit le pays depuis trente ans, aura bien soin de préférer le « gouvernement de soi-même » au « gouvernement de la contrainte » (voir à ce propos l’ouvrage de Pierre Dardot et Christian Laval La Nouvelle Raison du monde). On ne s’étonne pas ainsi de trouver parmi les livres de chevet de George Osborne (le chancelier de l’Échiquier du cabinet fantôme) l’ouvrage Nudge,  de Cass Sunstein et Richard Thaler : « Ses auteurs s’appuient sur les découvertes de la psychologie comportementale pour infirmer le postulat de rationalité humaine parfaite des économistes. Les choix individuels sont influencés par un “contexte” psychologique complexe où interviennent de nombreux éléments irrationnels. Dès lors, l’intervention d’un “tiers bienveillant” qui aiguillonne les choix individuels sans les contraindre, sous la forme d’incitations économiques mais aussi “psychologiques”, est souvent nécessaire au bien-être. » Ainsi, « au lieu d’imposer des solutions contraignantes, le gouvernement pourrait s’assurer que les individus sont seulement “orientés” vers les choix les plus conformes au bien-être individuel et collectif – de préférence par une instance non gouvernementale ».

La « société idéale » de Cameron n’a donc rien à voir avec la société qu’ordonne et régule l’Etat-providence. Celui-ci configure un réseau de solidarités entre les générations, les territoires, les individus, les groupes sociaux, etc., il organise lui-même sa place comme point nodal à l’intérieur de ce réseau, et c’est justement ce réseau de solidarités que la politique thatchérienne a voulu détruire (remplacement de la retraite par répartition par la retraite par capitalisation, baisse de l’impôt sur le revenu, destruction du pouvoir des syndicats, etc.). Bien sûr, cela va sans dire, Cameron ne se propose pas de restaurer une telle « société de solidarité », telle qu’elle existait avant 1979 (et continue d’exister dans certains domaines) : une politique fiscale davantage redistributive pas plus qu’un retour à la retraite par répartition ne sont à son programme (sans même parler d’une nouvelle politique syndicale, il ne faut pas rêver).

L’exaltation de la « société » dans ses discours nous rappelle en revanche la façon dont les promoteurs du tout-marché ont jadis cherché à occulter la construction réglementaire dont il est le produit en le présentant comme un donné social, inhérent à la raison humaine et à la nature. Si Thatcher d’abord a rebâti l’économie autour du marché libre (et la concurrence), si Blair ensuite a transformé l’Etat par le new public management (et la concurrence), le « nouveau conservatisme » de David Cameron se propose selon nous de lancer la troisième phase de la révolution néolibérale : refonder par la concurrence la « société civile ». Il ne s’agit donc rien de moins qu’un new society’s management.