Tolong…tolong…tolong buka pintunya! teriakan seorang wanita muda memaksa Pak Amin membuka pintu gerbang sebuah sekolah di luar negeri. Beberapa menit kemudian datang teriakan minta tolong lagi…lagi…lagi dan lagi…hingga terkumpul 10 orang wanita. Ya, mereka adalah para TKI yang melarikan diri dari kekejaman dan ketidakadilan majikan. Dan menurut penuturan Pak Amin si penjaga sekolah, kejadian seperti ini hampir berlangsung setiap hari.

Kasus yang menimpa ke-10 TKI pada hari itu pun bermacam-macam. Ada yang karena akan diperkosa, ada yang di siksa terlihat dari banyaknya luka di sekujur tubuhnya. Ada yang karena gajinya tidak pernah di bayar, dipekerjakan nonstop tanpa batas waktu, dipekerjakan tidak sesuai dengan kontrak dan ada juga yang akan di jual ke majikan lainnya tanpa kontrak. Mereka “mungkin” korban perbudakan modern yang di lakukan oleh negara berkedok devisa. Mereka semua adalah korban kejamnya perbudakan modern yang “beruntung” bisa melarikan diri. Coba anda bayangkan bagaimana dengan TKI yang mengalami nasib serupa dengan mereka tapi tidak bisa melarikan diri.

Tulisan ini sengaja saya buka dengan kisah sedih yang sering di alami oleh saudara-saudara kita yang mendapat gelar “Pahlawan Devisa” dari pemerintah dan media massa. Setiap tahun mereka menyumbang devisa ke negara lebih dari 100 triliun. Bandingkan dengan sumbangan PT Freeport Indonesia yang hanya mencapai 2.5 triliun per tahun, tetapi mendapatkan jaminan keamanan yang sangat luar biasa.  Besarnya nilai sumbangan devisa dari para TKI bukannya membuat pemerintah terbuka mata hati dan nuraninya untuk berpihak dan memberikan jaminan perlindungan pada TKI, tapi malah membuat pemerintah mati rasa. Pemerintah takut kehilangan nilai devisa yang begitu besar sehingga rela melacurkan harga diri dan martabat bangsa. Pemerintah seakan-akan merelakan citra bangsa dan kehormatan wanita-wanita Indonesia terpuruk di injak-injak oleh bangsa lain.

Banyaknya kasus kekerasan dan ketidakadilan terhadap TKI yang terus berlangsung hingga kini, belum juga mampu membangunkan pemerintah dari mati nuraninya. Pimpinan negeri ini seakanmenutup mata dan telinga terhadap kasus TKI yang dibunuh, diperkosa, disiksa hingga mengalami cacat seumur hidup, gaji yang tidak dibayar, paspor ditahan, dijadikan budak oleh majikan-majikan mereka dan masih banyak kejahatan diskriminasi lainnya yang di alami oleh TKI di luar negeri seperti gaji yang jauh lebih rendah di bandingkan dengan TKI dari Filipina dan negara lain. Mengapa banyaknya kasus ketidakadilan dan kejahatan terhadap TKI yang terus berlangsung ini belum juga mampu membangunkan rasa kemanusiaan pimpinan negeri ini? Memang layak untuk dipertanyakan, terbuat dari apakah hati dan nurani pimpinan negeri ini?

Atau mungkin pemerintah sengaja membiarkan kasus perbudakan modern ini terus berlangsung demi mengamankan devisa negara. Ya, mengamankan ratusan triliun rupiah yang setiap tahunnya mengalir deras ke tanah air. Jika itu alasan pemerintah, betapa malangnya nasib pahlawan devisa ini. TKI telah mengalami penderitaan lahir dan batin yang teramat panjang. Rangkaian penderitaan mereka sudah dialami sejak masih berada di negerinya sendiri. Lihatlah, calo-calo TKI berkeliaran di pelosok-pelosok desa, identitas mereka dipalsukan, ditampung di tempat-tempat yang tidak manusiawi, biaya keberangkatan dimarkup, pungutan liar (pungli) di bandara oleh sindikat berseragam. Agar tindakan pungli oleh sindikat berseragam lebih nyaman maka disediakan terminal khusus.

Dalam hal ini, pemerintah seakan menganggap TKI hanyalah sebuah komoditas yang bisa diperjual belikan. Padahal TKI adalah sosok manusia yang juga memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati dan dilindungi HAM nya. Sebutan pahlawan devisa yang diagung-agungkan oleh pemerintah lewat berbagai media sepertinya hanya basa-basi belaka. Terbukti, pemerintah tidak pernah peduli terhadap kesejahteraan mereka yang disebut pahlawan ini. Pemerintah hanya peduli terhadap devisa yang disumbangkan oleh TKI dan melalaikan tugas untuk memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan. Untuk menggenjot peningkatan devisa tersebut, pemerintah berusaha menempatkan TKI sebanyak-banyaknya ke berbagai negara. Sayangnya, langkah pengiriman ini tidak diimbangi oleh jaminan perlindungan hukum dan kesejahteraan baik sebelum keberangkatan, saat bekerja di luar negeri dan saat kepulangan hingga tempat tujuan. Sehingga kasus kekerasan dan ketidakadilan terhadap TKI terus berulang.

Sepertinya cerita perbudakan modern terhadap TKI adalah sebuah sinetron bersambung yang semua pemerannya tidak tahu kapan akan berakhir.  Semua hanya bisa menunggu kembalinya hati nurani dan rasa kemanusiaan pimpinan negeri ini untuk mensejahterakan dan melindungi warga negaranya dari perbudakan. Negeri ini sangat membutuhkan pemimpin yang berani bersikap tegas, memiliki hati nurani yang bersih dan mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa di mata dunia internasional. Negeri ini membutuhkan pemimpin yang paham fungsi dan tugas negara. Jika tidak ada, maka kita memang layak menjadi bangsa yang lemah, dihina, dan tidak punya harga diri di mata internasional. Seharusnya negara malu pada para TKI, yang telah membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan di negeri ini melalui tetesan keringat, butiran air mata dan kucuran darah yang penuh keikhlasan. Melalui uang TKI yang mengalir deras ke pelosok-pelosok desa telah membantu pemerintah menggerakkan ekonomi rakyat pedesaan. Sudah seharusnya atau boleh di bilang wajib hukumnya jika pemerintah mulai berpihak pada para TKI dengan memberikan perlindungan sejak perekrutan, penampungan, keberangkata, saat bekerja hingga kembali ke tanah air. Pemerintah juga sudah saatnya memberikan pelayanan terbaik yang tidak diskriminatif dan jaminan kesejahteraan pada anak dan keluarga TKI. Sehingga tetesan darah dan keringat TKI untuk meningkatkan devisa negara layak dihargai.

Semoga pimpinan negeri ini yang baru saja terpilih melalui pemilu yang katanya “demokratis” masih memiliki rasa malu. Apalagi pada saat kampanye dan debat CAPRES lalu, SBY-Boediono telah berjanji dan memberikan jaminan 200% untuk memberikan perlindungan sejak masih di tanah air dan menjamin kesejahteraan TKI dan keluarganya. Semoga SBY dan kabinetnya masih ingat dengan janjinya tersebut. Semoga…

Ketika sedang asyik chating dengan kawan-kawan di Jogja, Jepang, Jerman dan Belanda   mendiskusikan kabar terkini tentang situasi politik di Indonesia, tiba-tiba datang serombongan wanita yang berjumlah ratusan orang menanyakan tempat menunggu untuk penerbangan ke Jakarta, “mas, kalo mau ke Jakarta tempat nunggunya dimana, ya?” begitu bunyi pertanyaan salah seorang dari rombongan. Awalnya saya tetap asyik chatting dan menjawab sekenanya sesuai dengan yang ditanyakan. Tapi melihat rombongan wanita dalam jumlah besar dengan pakaian yang lusuh dan tampak wajah-wajah layu akibat duka dan kelelahan, ada rasa kasihan dan ingin tahu apa yang terjadi dengan mereka. Setelah sedikit berbasa-basi dengan mengenalkan diri, asal, dan tujuan akhir penerbangan saya, mereka tanpa diminta menceritakan semua yang mereka alami. Mereka adalah rombongan TKW yang dideportasi dari salah satu negara di kawasan timur tengah. Sebelum dideportasi mereka telah dipenjara selama 1 minggu – 6 bulan. Kasus pendeportasian mereka, kebanyakan karena mereka melarikan diri dari majikan. Alasan mereka melarikan diri juga beragam, ada yang karena melawan ketika ada pelecehan seksual, gaji tidak di bayar, di siksa dan diperlakukan tidak manusiawi, bekerja dengan jam kerja “unlimited”, dan ada yang dipekerjakan tidak sesuai dengan kontrak.

Cerita mereka dari mulut yang jujur tersebut tentu saja tidak mengagetkan saya karena berita tentang kisah duka para TKW yang disiksa, diperkosa, tidak digaji dan diperlakukan tidak manusiawi oleh majikan sudah sering saya baca dan dengar di berbagai media. Namun “emosinya” ternyata berbeda ketika mendengar cerita langsung dari “korban” dengan hanya sekedar baca di berita. Sehingga ada pertanyaan yang cukup mengusik emosi saya, sebenarnya pemerintah Indonesia menganggap TKW sebagai pahlawan devisa atau pecundang?.

Pertanyaan tersebut terpaksa saya ajukan karena dalam banyak kesempatan, pemerintah melalui depnaker dan BNP2TKI mengakui bahwa TKW sebagai penyumbang devisa terbesar bagi negara, bahkan diperkirakan sumbangan devisa dari para TKW ini mencapai lebih dari Rp162 triliun. Lihatlah pada saat menjelang lebaran, triliunan rupiah mengalir deras ke pelosok-pelosok desa dari para TKW. Sayangnya, ketika banyak cerita duka yang menimpa para TKW yang sering mendapat perlakuan tidak manusiawi dari majikan di luar negeri, sedikit sekali perlindungan dari pemerintah, bahkan sekedar respon pun jarang terdengar beritanya. Lebih parah lagi yang sering kita dengar dari pemerintah justru menyalahkan si TKW yang dianggap ilegal atau pergi tanpa dokumen resmi.

Dalam catatan resma BNP2TKI, saat ini jumlah TKI yang bekerja di luar negeri mencapai 6 juta orang. Dari jumlah itu 4,5 juta di antaranya yang berangkat dengan dokumen resmi, selebihnya tak lengkap. Untuk sektor pekerjaan, dari 6 juta TKI tersebut hanya 30 persen saja yang bekerja pada sektor formal. Selebihnya yang 70% adalah para TKW yang bekerja pada sektor non formal, sebagai pembantu rumah tangga. Negara terbesar tujuan TKW adalah Malaysia dan Saudi Arabia. Sayangnya citra Indonesia di kedua negara tersebut kurang begitu baik.

Rendahnya citra Indonesia di kedua negara penampung TKW terbesar tersebut, cukup menyulitkan pemerintah untuk memberi perlindungan maksimal pada TKW. Selain itu, pemerintah juga lebih suka menerima devisa TKW daripada mengurusi penderitaan dan duka para TKW yang dianggap tidak akan pernah selesai dan selalu merepotkan. Disisi lain, pemerintah mengakui bahwa jasa para TKI sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional, misalkan 1 TKW pergi ke luar negeri berarti 1 pengangguran hilang dan 5 orang akan hidup layak dari kiriman uang TKW.  Jadi bisa kita hitung, kalau misalkan ada 6 juta TKW berarti sekitar 30 juta orang terangkat dari kemiskinan karena aliran uang dari TKW.

Namun demikian alasan besarnya jasa TKW terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingginya devisa negara dari para TKW, rupanya belum mampu membuka mata hati pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada para TKW. Perlakuan diskriminasi, pelecehan seksual, gaji tidak di bayar, di siksa dan diperlakukan tidak manusiawi oleh majikan di luar negeri masih sering terjadi. Perlakuan buruk aparat pemerintah di terminal TKI  bandara Soekarno-Hatta, juga semakin melengkapi kisah duka para TKW.

Pertanyaan penutup sebagai bahan renungan kita semua adalah, apakah pemerintah menganggap TKW sebagai Pahlawan atau Pecundang? Semoga presiden terpilih nanti siapapun dia akan lebih memperhatikan nasib TKW dan mampu memberikan perlindungan maksimal. Semoga…

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.”

TKI

Beberapa hari belakangan ini berita yang mengemuka adalah tragedi seorang TKW di Malaysia, Siti Hajar. Ia dianiaya oleh majikannya dengan sangat keji. Tidak hanya dipukuli, ia juga disiram dengan air panas bahkan ditusuk dengan pisau. Sangat memilukan. Peristiwa ini bukanlah pertama kalinya tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang dianiaya. Tapi sampai saat ini belum ada tindakan serius pemerintah untuk mengantisipasi hal ini. Padahal mereka digelari sebagai pahlawan devisa.

Gelar pahlawan devisa memang pantas disandangkan bagi para TKI. Pasalnya, pada tahun 2006 saja mereka mampu menyumbang pendapatan negara sebesar 60 trilyun rupiah (data BNP2 TKI). Pendapatan itu merupakan peringkat kedua setelah ekspor migas.

Ditilik dari nilai yang mampu disumbangkan sebagai devisa bagi negara, seharusnya pemerintah memberikan perhatian lebih bagi mereka. Masih banyak terdengar kasus pemerasan kepada para TKI. Coba  kita bandingkan dengan yang pergi ke luar negeri untuk belanja. Belum pernah terdengar ada yang diperas atau diperlakukan dengan tidak hormat gara-gara belanja di luar negeri. Padahal dengan belanja di luar negeri jelas menyumbang devisa untuk negara tempatnya berbelanja. Walaupun belum ada data statistik berapa besarnya uang yang dibelanjakan di luar negeri untuk konsumsi pribadi.

Emang Enak

Pahlawan adalah aorang yang berjuang agar keadaan menjadi lebih baik disertai dengan niat ikhlas. Dari makna itu, menjadi pahlawan tidah harus berjuang di medan tempur. Tidak harus pula menjadi pejabat yang hanya membesar-besarkan usahanya agar dapat terpilih kembali. Tidak perlu pula menjadi wakil rakyat yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Apa pun bisa asalkan disertai dengan niat ikhlas.

Kita tentu mengenal istilah pahlawan tanpa tanda jasa. Seorang guru merupakan pahlawan tidak saja bagi anak didiknya tetapi pahlawan bagi bangsa dan negara. Seorang guru yang ditempatkan di daerah terpencil dengan semangat mengajar yang menyala-nyala walaupun dengan gaji yang sering telat, jelas merupakan pahlawan yang harus dihargai usaha dan jerih-payahnya.

Seorang pelajar pun dapat disebut pahlawan. Ia berjuang agar menjadi orang yang pintar untuk membangun negerinya. Agar berhasil, tentu ia harus bekerja keras melawan rasa malas dan belajar dengan tekun.

Ketua RT dapat juga menjadi pahlawan. Jika ia dengan sungguh-sungguh  mengurus warganya, melayani urusan mereka sehingga tercipta kondisi masyarakat yang saling menghormati.

Walaupun begitu, agar bisa disebut sebagai pahlawan itu berat. Selain membutuhkan perjuangan dan pengorbanan, harus pula disertai keikhlasan. Misalnya  seorang pelajar. Godaan bisa muncul dari dalam dan luar dirinya. Dari dalam seperti rasa malas, ngantuk, capek atau merasa tak bisa-bisa. Sedangkan godaan dari luar bisa saja ajakan teman-temannya untuk bermain atau nongkrong di mal. Sepertinya memang tidak terlalu berat. Tapi kalau dipikir-pikir, dari sekian juta pelajar di Indonesia berapa persenkah yang merasa bertanggung jawab kalau tugas utama mereka adalah belajar? Berapa persen pelajar kita yang menghabiskan waktunya di meja belajar ketimbang di meja cafe?

Kita bisa memperluas pertanyaannya lebih umum. Berapa banyak pejabat kita  yang berjuang agar kondisi negera kita ini menjadi lebih baik dengan ikhlas? Masih adakah?

Mungkin masalahnya ada di penghargaan. Kita seringkali melupakan orang-orang yang berjasa pada kita. Masih banyak para veteran yang terlunta-lunta nasibnya. Sedangkan pengemplang dana BLBI hidup enak tak tersentuh hukum.

Mungkin inilah saatnya bagi kita untuk lebih menghargai para TKI. Tanpa mereka defisit neraca pembayaran kita akan semakin besar. Hutang luar negeri juga akan semakin bertambah. Selain itu, mereka juga menghidupi 30 juta penduduk kita. Jika kita tidak menghargai mereka, bagaimana mungkin bangsa lain bisa menghargai para TKI.

Bagi Kalian yg sibuk cari Dollar,Riyal, Ringgit, ataupun Recehan (whatever-lah) di negeri orang. Jangan lupa ama Kampung Halaman. Istilah kata ” Jangan Lupakan Negara dimana kita dilahirkan”

Get your own Chat Box! Go Large!

Dari sejak dulu sekali saat belum ada pemisah antar negara, daerah ini sudah jadi pintu perlintasan masyarakat yang tinggal di wilayah Riau dan Semenanjung Malaya. Sekarang, wilayah sekelas kota kecamatan di Indonesia itu, tetap jadi pintu perlintasan yang efektif karena letaknya yang strategis. Tapi, pola perlintasannya cenderung tetap tradisional dalam artian secara ilegal. No passport and no fiscal… Oh ya, satu lagi yang unik ; poster-poster “artis lokal etnis keturunan yang siap melayani anda” tersebar bebas di dinding-dinding ruko tua dan rumah-rumah makan di sana!

Walaupun belum berkembang menjadi kota yang memadai sesuai perkembangan zaman, letak daerah ini strategis di lintas batas Indonesia Malaysia. Kota Kukup, walau kecil tapi sering digunakan sebagai tempat perlintasan awal baik barang maupun manusia antar negara bertetangga. Letaknya persis berada di pesisir selat Malaka dan berjarak setengah jam-an saja dari pulau Karimun kecil di wilayah Kepri.

Salah satu sudut kota dan aktifitas warga Kukup

Sejak zaman dulu kota kecil Kukup sering jadi pintu perlintasan yang efektif. Tapi, kota kecil itu memang tidak familiar bagi para wisatawan. Kecuali bagi mereka yang memang punya agenda plesiran ke daerah-daerah terpencil atau bagi seorang backpacker (ini cuma istilah saya untuk orang yang gemar bepergian runtang runtung ke berbagai daerah dengan memanfaatkan modal seadanya, pen).

Pelabuhan laut Kukup

Tidak ada yang terlalu istimewa dengan kota kecil ini. Jika anda pernah singgah ke Tanjung Uban di utara Bintan, ya mungkin bisa dimirip-miripkan-lah. Etnis aslinya juga sama, Melayu. Tapi jangan heran, di Kukup perbandingan antara etnis asli dan pendatang hampir berbanding rata. Etnis pendatang terbanyak adalah kaum Tionghoa. Di hampir setiap bidang kehidupan di sana, etnis Tionghoa cukup mendominasi.

Yang pribumi banyak mengandalkan mata pencarian dari hasil laut. Di sepanjang perairan menuju kota Kukup dari laut, banyak berjejer kelong-kelong dan usaha keramba milik masyarakat di sana. Sebagian lainnya ada yang memilih jadi buruh pelabuhan, supir taksi atau berdagang kecil-kecilan. Yang etnis keturunan, banyak menempati posisi sebagai toke usaha atau juragan toko.

Komunitas etnis Tionghoa di Kukup

Tapi kalau bicara ekonomi walau cuma kota kecil, warga kota ini punya tingkat kehidupan yang lebih baik dibanding warga kota kecamatan kecil lain seukurannya di Indonesia. Barometer yang saya ambil gampang saja. Di Kukup, tidak sulit menemui kendaraan-kendaraan mewah keluaran baru. Sedan sekelas Mercy saja, malah digunakan untuk kendaraan angkutan taksi. Sementara untuk kendaraan pribadi, warga di sana ternyata masih cukup bangga menggunakan mobil nasional mereka : Proton.

Kota kecil Kukup hanya berjarak 20 kilometer dari kota Pontian dan 30 kilometer dari Johor Bahru. Semuanya bisa ditempuh dengan perjalanan darat menggunakan angkutan umum semisal metro bus atau taksi. Makanya, sudah jadi rahasia umum, para tekong TKI Indonesia sering melewatkan “bawaannya” dari sini.

Jalan raya di kota Kukup

patroli PDRM dan Polri

Untuk melakukannya tidak terlalu sulit. Walaupun di Kukup ada pelabuhan resmi yang juga berfungsi sebagai pelabuhan internasional serta punya pos imigrasi, tapi di sana ada banyak juga pelabuhan-pelabuhan tikus yang siap ditambatkan kapal-kapal berisi manusia-manusia calon pekerja asal Indonesia. Jangan lagi bicara soal kelengkapan dokumen keimigrasiannya karena di sinilah salah satu surga masuk para calon tenaga kerja illegal asal Indonesia. Kuncinya : bisa main kucing-kucingan dengan Polis Merin PDRM ({Polis Di Raja Malaysia/ seperti Polair kalau di Indonesia, pen). Jika sudah berhasil sampai di daratan Kukup, separuh impian untuk menangguk ringgit di negeri jiran sudah ada di depan mata. Para TKI biasanya tinggal menunggu waktu yang pas untuk dibawa ke lokasi-lokasi penampungan kerja atau perkebunan sawit untuk dipekerjakan di sana. “Armada” yang digunakan untuk membawa “pahlawan-pahlawan devisa” kita ke sini, biasanya berjenis speed boat yang memiliki daya PK tinggi atau sekalian yang lambat seperti sampan perahu. Toh jarak yang memisahkan Kukup “yang Malaysia” dengan misalnya Karimun Kecil “yang Indonesia” hanya sekitar setengah jam-an saja.

Saya bisa menangkap maksudnya. Kira-kira mungkin begini ; dengan menggunakan speed boat berdaya PK tinggi, kemungkinan untuk bisa lolos dari kejaran polis merin bisa lebih besar! Sementara jika pakai perahu sampan, apalagi kalau bukan untuk mengelabui pemasukan para TKI kita sebagai nelayan!

Sebuah rumah makan Chinese di Kukup

Oh ya, di Kukup ada hal yang cukup unik. Paling tidak, sampai saat saya berkunjung ke sana beberapa tahun lalu. Poster-poster “Artis lokal etnis keturunan” yang siap memberikan pelayanan show time pada tamunya. Usia rata-rata masih belia. Kalau melihat dari wajah di poster, paling tua mungkin sekitar 30-an tahun. Banyak juga yang kelihatannya masih remaja. Dandanannya menor dengan baju yang agak seronok. Photo mereka dibuat berjejer dan diberi nomor. Oh Malaysia, pikir saya. Ternyata yang “begituan” bisa sangat vulgar ditawarkan di sini!! Beberapa warga di Kukup yang coba saya tanyakan komentarnya tentang “ hiburan jenis ini” menyikapinya biasa saja : “SEKEDAR HIBURAN, kata mereka. Dan, itu sudah berlangsung cukup lama.

Kalau sudah begitu, saya jadi teringat dengan tempat hiburan sejenis di daerah Karimun. Orang di sana sering menyebutnya “Villa”. Komplek perumahan yang disulap dan berubah jadi lokalisasi hiburan esek-esek. Dibilang legal, sebenarnya tidak juga. Mau dibilang illegal, tapi kok rasanya tidak tepat. Masalahnya. Lokasinya begitu tertata. Persis seperti lokalisasi pada umumnya, tapi lebih ekslusif. Hampir seluruh rumah di komplek perumahan itu menyediakan wanita penghibur. Bisa dipakai di tempat, atau kalau mau lebih privacy, ya dibawa pergi dengan membayar DP terlebih dulu ke sang Mami atau Papi-nya.

Di Villa, yang membedakan antara rumah bordir dengan rumah tinggal warga, mungkin bisa ditandai dari iklan produk esek-esek yang terpasang. Rumah yang dijadikan tempat bordir biasanya dipasangi iklan seperti DU..xxx dan “kawan-kawannya”. Yang rumah warga, cenderung polos tanpa papan reklame. Kalau malam, rumah bordir cenderung lebih gemerlap. Dari jalan bisa dilihat seperti ada “Akuariumnya”. Sementara warga yang tinggal di sana, cenderung mematikan lampu depan rumahnya jika malam atau memasang plang sederhana. Tulisannya : “ ini rumah warga”. (bintoro suryo)

contact person : noe_saja@yahoo.co.id