pancasila « WordPress.com Tag Feed

PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

detak detik perubahan — Sun, 20 Dec 2009 16:45:49 +0000

Oleh:

Prihandoyo Kuswanto

Sekretaris Yayasan Khalifah

Direktur Lembaga Pengembangan Peranserta Masyarakat (LP2M)

Kekeroposan pemahaman atau pendangkalankah yang terjadi ketika dalam realitas kehidupan bangsa saat ini semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila? Atau, mungkinkah Pancasila, sebagai idiologi, tidak memiliki daya tahan terhadap terpaan perkembangan mutakhir khususnya kecenderungan pragmatisme, hedonisme atau materialisme? Posting ini berusaha memberi jawaban historis.

Nilai –nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara. Proses terbentuknya negara Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman batu hingga munculnya kerajaan-kerajaan pada abad ke-IV.

A. Zaman Kutai

Pada zaman ini masyarakat kutai yang membukai zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai-nilai sosial politik, dan ketuhanan.

B. Zaman Sriwijaya

Cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam sesuatu negara telah tercemin pada kerjaan Sriwijaya yang berbunyi yaitu marvuat vanua criwijaya siddhayara subhika {suatu cita-cita negara yang adil & makmur}

C. Zaman Kerajaan-Kerajaan Sebelum Kerajaan Majapahit

Pada zaman ini diterapkan antara lain untuk raja Aiar Langgi sikap tolerensi dalam beragama nilai-nilai kemanusiaan (hubungan dagang & kerjasama dengan Benggala, Chola, dan Chompa) serta perhatian kerjahteraan pertanian bagi rakyat dengan dengan membangun tanggul & waduk.

D. Zaman Kerajaan Majapahit

Sumpah Palapa / Gadjahmada berisi cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara.

E. Zaman Penjajahan

Setelah Majapahit runtuh maka berkambanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersama dengan itu maka berkambang pula kerajaan-karajaan Islam seperti kerajaan Demak. Selain itu, berdatangan juga bangsa-bangsa Eropa di Nusantara.

Bangsa asing yang masuk ke Indonesia pada awalnya berdangan, namun kemudian berubah menjadi praktek penjajahan. Adanya penjajahan membuat perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai wilayah Nusantara, namun karena tidak adanya kesatuan& persatuan di antara mereka maka perlawanan tersebut senantiasa sia-sia.

G. Kebangkitan Nasional

Pada masa ini banyak berdiri gerakan-gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuataannya sendiri.

H. Zaman Penjajahan Jepang

Jepang menjanjikan kemardekaan tanpa syarat kapada bangsa Indonesia. Bahkan untuk mendapatkan simpati & dukungan dari bangsa Indonesia maka sebagai realisasi janji tersebut maka dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia {BPUPKI}.

Kesimpulan

Nilai-nilai Pancasila diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara, dijadikan sebagai dasar negara RI. Proses cara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama, bidang panitia 9, sidang BPUPKI kadua, serta akhirnya di sah kan secara yuridis sebagai dasar negara RI.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk negara sangat erat kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan. Dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala.

PANCASILA DIGALI DARI BUMI INDONESIA

detak detik perubahan — Sun, 20 Dec 2009 16:12:54 +0000

Oleh:

Prihandoyo Kuswanto

Sekretaris Yayasan Khalifah

Direktur Lembaga Pengembangan Peranserta Masyarakat (LP2M)

Menurut penggagas awal (Ir. Soekarno), bahwa Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri dan dikristalisasikan dari nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan rakyat Indonesia yang beraneka ragam.

Nilai-nilai tersebut dapat diamati pada kelompok masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia yang dalam implementasinya sangat disesuaikan dengan kultur masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian, nampak jelas bahwa sesungguhnya Pancasila telah menjadi living reality (kehidupan nyata) jauh sebelum berdirinya negara republik Indonesia.

Beberapa contoh nilai-nilai Pancasila yang telah berkembang di dalam kehidupan masyarakat antara lain :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa bagi bangsa Indonesia tidak perlu diragukan lagi tentang kebenaran Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional maupun pandangan hidup bangsa dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Hal ini terbukti setelah kita analisis dari sudut justifikasi yuridik, filsafati dan teoritik serta sosiologik dan historik.

Untuk itu, semakin jelaslah bahwa Pancasila merupakan kesepakatan bangsa, suatu perjanjian luhur yang memiliki legalitas, kebenaran dan merupakan living reality yang selama ini telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar Dipelihara oleh Negara"

Aryansah Pradanaputra — Thu, 17 Dec 2009 17:26:39 +0000

UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 :
“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara…”

Hihihihihihi, salah satu dosen saya pernah nyeletuk kayak gini…
“Pantesan di Indonesia masih banyak orang miskin dan anak terlantar… Yah, negara aja melihara, bukannya menghilangkan fakir miskin dan anak terlantar, tapi DIPELIHARA…”

Yah, rada aneh sih emang redaksi kalimatnya… jadi wajar juga kalo masih banyak anak2 terlantar dan fakir miskin di Indonesia…
Aduh, miris, miris…

Aduh, jangan2 emang bapak2 kita diatas sana, di dalem gedung DPR/MPR masih mikirnya gitu… kita harus melihara fakir miskin dan anak2 terlantar di negeri kita ini… aduh, tolong dulu amandemen dulu redaksi kalimatnya… daripada amandemen yang lain, mending yang ini dulu…

Bapak2 di atas sana harusnya udah belajar bahasa Indonesia dulu pas sekolah…
Ah, tolong dulu, demi negara kita, Bapak…

Kerja Keras Adalah Energi Kita

sangpeniru — Sat, 12 Dec 2009 06:40:59 +0000

Sang Peniru 1 ikut serta menyukseskan saja dengan Shared on …/12/2009>>> Silahkan Baca Artikel Lomba Yang Berjudul

Pertamina Peduli Lingkungan Kerja Keras Adalah Energi Kita Kerja Keras Adalah Energi Kita Kerja Keras Adalah Energi Kita Kerja Keras Adalah Energi Kita Kerja Keras Adalah Energi Kita Kerja Keras Adalah Energi Kita Kerja Keras Adalah Energi Kita Kerja Keras Adalah Energi Kita Kerja Keras Adalah Energi Kita Kerja Keras Adalah Energi Kita

Kerja Keras Adalah Energi Kita

bloggerinterest — Wed, 09 Dec 2009 08:34:05 +0000

Kerja Keras Adalah Energi Kita ku Akhirnya Tersudut

bloggerinterest — Wed, 09 Dec 2009 08:21:06 +0000

Kerja Keras Adalah Energi Kita

bloggerinterest — Wed, 09 Dec 2009 08:14:22 +0000

Kerja Keras Adalah Energi Kita ku Tersudut

bloggerinterest — Wed, 09 Dec 2009 06:11:46 +0000

Goenawan Mohamad: "Menggali Pancasila Kembali"

hannykardinata — Thu, 03 Dec 2009 07:30:09 +0000

‘Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan,
tetapi masing-masing orang Indonesia
hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri’
– Bung Karno, Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945.

KITA hidup dalam sebuah zaman yang makin menyadari ketidak-sempurnaan nasib. Gagasan ‘sosialisme ilmiah’ yang ditawarkan oleh Marx dan Engels pernah meramalkan tercapainya ‘surga di bumi’, sebuah masyarakat di mana kapitalisme hilang dan kontradiksi tak ditemukan lagi. Tapi cita-cita itu terbentur dengan kenyataan yang keras di akhir dasawarsa ke-8 abad ke-20: Uni Soviet dan RRC mengubah haluan, dengan menerima ‘jalan kapitalis’ yang semula dikecam. Sosialisme pun terpuruk: ternyata ‘ilmiah’ bukan berarti ‘tanpa salah’, ternyata Marxisme sebuah gagasan yang akhirnya harus mengakui bahwa dunia tak akan pernah bebas dari kontradiksi.

Dewasa ini cita-cita menegakkan ‘Negara Islam’ mungkin satu-satunya yang masih percaya bahwa kesempurnaan bisa diwujudkan. Jika hukum Tuhan adalah hukum yang hendak diterapkan, mau tak mau hasil yang diharapkan adalah sebuah kehidupan sosial yang tanpa cacat.

Dengan kata lain, para penganjur ‘Negara Islam’ adalah penggagas yang tak membaca sejarah yang terbentang dalam jangka waktu lebih dari 21 abad – sebuah sejarah harapan dan kekecewaan yang silih berganti, sebuah sejarah ide dan rencana cemerlang yang kemudian terbentur, sebuah riwayat pemimpin dan khalifah yang tak selamanya tahu bagaimana menjauh dari sabu-sabu kekuasaan.

Para penganjur ide ‘Negara Islam’ lupa bahwa agama selamanya menjanjikan kehidupan alternatif: di samping yang ‘duniawi’ yang kita jalani kini, ada kelak yang ‘ukhrowi’ yang lebih baik. Maka sebuah ‘Negara Islam’ yang tak mengakui ketidak-sempurnaannya sendiri akan salah secara akidah. Tapi sebuah ‘Negara Islam’ yang mengakui ketidak-sempurnaannya sendiri akan menimbulkan persoalan: bukankah ajektif ‘Islam’ mengandaikan sesuatu yang sempurna?

Dilema itu berasal dari pengalaman kita: bumi adalah bumi; ia bukan surga. Ketidak-sempurnaan, bahkan cacat, berlangsung terus, berselang-seling dengan saat-saat yang mengagumkan. Agaknya akan demikian seterusnya.

Di tahun 19…** Fukuyama mengatakan kini kita berada di ‘akhir sejarah’. Tapi ia tak mengatakan bahwa hidup tak akan lagi dirundung cela. Memang ia merayakan kemenangan ekonomi kapitalis dan demokrasi liberal yang kini tampak di banyak sudut. Ia ingin menunjukkan bahwa pandangan alternatif yang yakin untuk menggantikan kapitalisme dan demokrasi liberal telah kehilangan daya pikat; ideologi telah berakhir, seperti telah dikatakan Raymond Aron di tahun 1955 dan Daniel Bell di tahun 1960. Orang terdorong untuk jadi pragmatis. Tapi ada yang harus dibayar.

‘Akhir sejarah akan merupakan sebuah peristiwa yang amat sedih’, tulis Fukuyama. ‘Perjuangan untuk diakui, kehendak untuk mengambil risiko mati bagi sebuah cita-cita yang sepenuhnya abstrak, pergulatan ideologis sedunia yang menggugah tualang, keberanian, imajinasi, dan idealisme, akan digantikan oleh perhitungan ekonomis, keprihatinan soal lingkungan dan pemuasan permintaan konsumen yang kian canggih’.

Fukuyama tak sepenuhnya betul. Kini masih ada orang-orang yang terbakar oleh ‘kehendak untuk mengambil risiko mati bagi sebuah cita-cita’; kita mengetahauinya tiap kali ada seseorang yang meledakkan tubuhnya sebagai alat pembunuh musuh.

Bahkan dalam sebuah proses politik yang ‘normal’, tak semua hal digantikan oleh ‘perhitungan ekonomis’ dan ‘pemuasan permintaan konsumen’. Tapi apa yang betul dan tak betul dalam kesimpulan Fukuyama tetap menunjukkan kesadaran zaman ini: nasib manusia adalah ketidak-sempurnaan.

SAYA teringat akan Pancasila. Ketika Bung Karno menjelaskan, seraya membujuk, perlunya Indonesia mempunyai sebuah Weltanchauung, sebuah pandangan tentang dunia dan kehidupan, ia sebenarnya sedang meniti buih untuk selamat sampai ke seberang.

Sebab itu, jika ditelaah benar, pidato Lahirnya Pancasila yang terkenal pada tanggal 1 Juni 1945 itu mengandung beberapa kontradiksi – yang bagi saya menunjukkan bahwa Bung Karno sedang mencoba mengatasi pelbagai hal yang saling bertentangan yang dihadapi Indonesia.

Kontradiksi yang paling menonjol justru pada masalah Weltanschauung itu. Sebuah pandangan tentang dunia dan kehidupan, atau sebuah ‘dasar filsafat’ (Bung Karno menyebutnya philosophische grondslag) yang melandasi persatuan bangsa adalah sebuah fondasi, perekat dan sekaligus payung. Di sini tersirat kecenderungan untuk memandangnya sebagai sesuatu yang harus kukuh dan sempurna – sebuah kecenderungan yang makin mengeras di masa ‘Orde Baru’, yang menganggap Pancasila itu ‘sakti’.

Jika demikian halnya, ia tak bisa diubah. Tapi timbul persoalan: bagaimana pandangan ini memungkinkan sebuah kehidupan politik yang, seperti dikatakan Bung Karno sendiri, niscaya mengandung ‘perjuangan faham’? Kata Bung Karno, tak ada sebuah negara yang hidup yang tak mengandung ‘kawah Candradimuka’ yang ‘mendidih’ di mana pelbagai ‘faham’ beradu di dalam badan perwakilannya. Tak ada sebuah negara yang dinamis ‘kalau tidak ada perjuangan faham di dalamnya’.

Ketika Bung Karno menyebut kalimat ini, ketika ia mengakui bahwa sebuah negara mau tak mau mengandung ‘perjuangan sehebathebatnya’ di dalam persoalan ‘faham’, ia menatap ke sebuah arah: ia ingin membuat tenteram kalangan politik Islam. Ia menganjurkan agar ‘pihak Islam’ menerima berdirinya sebuah negara yang ‘satu buat semua, semua buat satu’. Ia menolak ‘egoisme-agama’.

Tapi ia juga membuka diri kepada kemungkinan ini: bisa saja suatu saat nanti hukum yang ditegakkan di Indonesia adalah hukum Islam – jika ‘utusan-utusan Islam’ menduduki ‘sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi badan perwakilan rakyat’.

Di sini tampak, perjuangan ke arah hegemoni diakui sebagai sesuatu yang wajar dan sah. Tapi dengan demikian, Weltanchauung yang dirumuskan sebenarnya bukan fondasi yang kedap, pejal, sudah final dan kekal, hingga meniadakan kemungkinan satu ‘faham’ menerobosnya dan mengambil-alih posisi ‘filsafat dasar’ itu. Dengan kata lain, Pancasila bukan sesuatu yang ‘sakti’.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PANCASILA justru berarti, karena ia tidak ‘sakti’.

Ada tiga kesalahan besar ‘Orde Baru’ dalam memandang kelima ‘prinsip’ itu. Yang pertama adalah membuat Pancasila hampirhampir keramat. Yang kedua, membuat Pancasila bagian dari bahasa, bahkan simbol eksklusif, si berkuasa. Yang ketiga, mendukung Pancasila dengan ancaman kekerasan.

‘Orde Baru’ telah memperlakukan Pancasila ibarat Rahwana mengambil-alih Sita selama bertahun-tahun. Analogi dari epos Ramayana ini tak sepenuhnya tepat, tapi seperti Sita setelah kembali dibebaskan oleh Rama, Pancasila di mata orang banyak, terutama bagi mereka yang tertekan, setelah ‘Orde Baru’ runtuh, seakanakan bernoda: ia tetap dikenang sebagai bagian dari lambang kekuasaan sang Rahwana.

Tapi kita tahu, kesan itu tak benar dan tak adil – sama tak benar dan tak adilnya ketika Rama meletakkan Sita dalam api pembakaran untuk membuktikan kesuciannya.

Kini kita membutuhkan Pancasila kembali, tapi tak seperti Rama menerima Sita pulang: kita tak perlu mempersoalkan ‘kesucian’, apalagi ‘kesaktian’-nya. Kini kita membutuhkan Pancasila kembali karena ia merupakan rumusan yang ringkas dari ikhtiar bangsa kita yang sedang meniti buih untuk dengan selamat mencapai persatuan dalam perbedaan. Pidato Bung Karno dengan ekspresif mencerminkan ikhtiar itu; nadanya mengharukan: penuh semangat tapi juga tak bebas dari rasa cemas.

Dengan kata lain, kita membutuhkan Pancasila kembali untuk mengukuhkan, bahwa kita mau tak mau perlu hidup dengan sebuah pandangan dan sikap yang manusiawi – yang mengakui peliknya hidup bermasyarakat. Para pembela ide ‘Negara Islam’ gemar mengatakan, mereka lebih baik memilih dasar Islam karena Islam datang dari Allah, sedang Pancasila itu bikinan manusia. Tapi justru karena Pancasila adalah bagian dari ikhtiar manusia, ia tak mengklaim dirinya suci dan sakti. Dengan demikian ia adalah ‘inspirasi’ untuk sebuah kehidupan bersama yang mengakui dirinya mengandung ‘kurang’, karena senantiasa bergulat antara ‘eka’ dan ‘bhineka’.

Sebab itu tepat sekali ketika Bung Karno menggunakan kiasan ‘menggali’ dalam merumuskan Pancasila. ‘Menggali’ melibatkan bumi dan tubuh; Pancasila lahir dari jerih payah sejarah, dan – seperti halnya hasil bumi — menawarkan sesuatu yang tetap bisa diolah lebih lanjut. Ia tak ‘ready-for-use’. Ia tak menampik tafsir yang kreatif. Ia membuka kemungkinan untuk tak jadi doktrin, sebab tiap doktrin akan digugat perkembangan sejarah – dan sebab itu Bung Karno mengakui: tak ada teori revolusi yang ‘ready-for-use’.

Yang juga tampak dalam keterbukaan untuk kreatifitas itu adalah sifatnya yang tak bisa mutlak. Tiap ‘sila’ mau tak mau harus diimbangi oleh ‘sila’ yang lain: bangsa ini tak akan bisa hanya menjalankan ‘sila’ keberagamaan (‘Ketuhanan Yang Maha Esa’) tanpa juga diimbangi ‘sila’ kesatuan bangsa (‘kebangsaan Indonesia’), dan sebaliknya. Kita juga tak akan patut dan tak akan bisa bila kita ingin menerapkan ‘sila’ nasionalisme tanpa diimbangi perikemanusiaan, dan begitulah seterusnya.

Memutlakkan satu ‘sila’ saja akan melahirkan kesewenangwenangan. Juga tak akan berhasil. Hidup begitu pelik. Masyarakat selalu merupakan bangunan dalam proses, hingga politik, dengan segala cacatannya, merupakan hal yang tak bisa dielakkan – bahkan tak bisa dihabisi oleh 100 tahun kekerasan.

Kita membutuhkan Pancasila kembali karena kita seakan-akan telah kehilangan bahasa untuk menangkis 100 tahun kekerasan yang tersirat dalam sikap sewenang-wenang yang juga pongah: sikap mereka yang merasa mewakili suara Tuhan dan suara Islam, meskipun tak jelas dari mana dan bagaimana ‘mandat’ itu datang ke tangan mereka; sikap mereka yang terbakar oleh ‘egoisme-agama’ dan menafikan cita-cita Indonesia yang penting, agar tiap manusia Indonesia ‘bertuhan Tuhannya sendiri’ – hingga agama tak dipaksakan, dan para penganut tak bersembunyi dalam kemunafikan.

Kita membutuhkan Pancasila kembali karena kita perlu bicara yakin kepada mereka yang mendadak merasa lebih tinggi ketimbang sebuah Republik yang didirikan dengan darah dan keringat berbagai penghuninya – Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, ataupun atheis — perjuangan yang lebih lama ketimbang 60 tahun.

Kita membutuhkan Pancasila kembali karena ia merupakan proses negosiasi terus menerus dari sebuah bangsa yang tak pernah tunggal, tak sepenuhnya bisa ‘eka, dan tak ada yang bisa sepenuhnya meyakinkan bahwa dirinya, kaumnya, mewakili sesuatu yang Maha Benar. Kita membutuhkan Pancasila kembali: seperti saya katakan di atas, kita hidup di sebuah zaman yang makin menyadari ketidaksempurnaan nasib manusia.

*) yang tersampaikan di mimbar adalah ringkasannya
**) angka tahun belum digenapi

•••

Pembahasan sila ‘Persatuan Indonesia’

Pandu Fadlurrohman — Tue, 01 Dec 2009 10:06:29 +0000

Isi arti sila Persatuan Indonesia

Sifat-sifat dan keadaan Negara harus sesuai dengan hakikat satu:
1. Mutlak utuh tidak terbagi terpisah dari segala sesuatu yang lain.
2. Satu merupakan sifat mutlak dari setiap hal yang ada, yang merupakan pribadi atau barang sesuatu yang mempunyai bangun bentuk tersendiri, sifat-sifat dan keadaan tersendiri, sehingga menjadikan hal yang bersangkutan terpisah dari yang lain.
3. Mutlak terpisah adalah mengambil atau mempunyai tempat tersendiri di dalam ruang.
4. Bangsa Indonesia adalah rakyat Indonesia sebagai keseluruhan penjumlah semua orang Indonesia, mempunyai tempat tersendiri terpisah dari manusia yang lain, terpisah dari semua manusia di bagian bumi lainya, sehingga mempunyai sifat kesatuan sebagai sifat yang mutlak.

Pokok pikiran Persatuan Indonesia

Bhineka Tunggal Ika

Semboyan ini member arah dalam rangka membina persatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa.

Persatuan Bangsa

Pembinaan persatuan harus dilakukan atas dasar kesadaran akan adanya persamaan nasib, persamaan kepentingan.

Nasionalisme

Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang menghargai bangsa lain seperti juga apa yang dirasakannya mengenai dirinya sendiri.

Makna sila Persatuan Indonesia

Makna persatuan hakekatnya adalah satu, yang artinya bulat, tidak terpecah. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut nasionalisme. Oleh karena rasa satu yang sedemikian kuatnya, maka timbulah rasa cinta bangsa dan tanah air.

Menjaga Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Rela berkorban demi bangsa dan negara
Cinta akan Tanah Air
Berbangga sebagai bagian dari Indonesia

Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika

Mengubah Ideologi Bangsa = Pengkhianat Bangsa

Muhammad Amda — Sun, 29 Nov 2009 14:02:17 +0000

oleh Muhammad Amda Magyasa

(tulisan ini bermula dari sedikit konflik pemikiran dari beberapa teman di jejaring facebook, awalnya artikel ini di posting di facebook, tapi admin mempostnya di web ini. Semoga bermanfaat)

Jangan jadi orang yang mudah tercuci otak, tercuci otak = lemah mental, seperti kerupuk yang akan disantap dengan gurihnya. Mencoba mengubah ideologi bangsa = PENGKHIANAT BANGSA. Dan terakhir, ingin merubah akhlak seseorang tentunya harus BERKACA pada akhlak diri sendiri.

***
Potongan kalimat ini saya kutip dari catatan seorang sahabat. Kebetulan saya membacanya ketika melihat nama salah seorang guru yang sangat berjasa bagi saya tercantum di sana. Catatannya cukup singkat. Namun kelihatannya paragraf ke-4 dari tulisan itu yang saya kutipkan di atas, melatar belakangi saya menulis catatan ini. Bacanya pelan pelan aja.

***
Pengkhianat bangsa. Sebuah labeling yang dalam tulisan di atas ditujukan bagi siapa saja yang ingin merubah ideologi negeri ini. Ngomong ngomong masalah labeling, saya teringat kembali pada tulisan saya yang telah lewat tentang sebutan ”kaum penghujat”. Sebutan yang ditujukan pada aktivis dakwah oleh pihak tertentu hanya karena ”sang aktivis” bersuara di pihak rakyat dengan mengatakan sesuatu yang telah tampak di hadapan umum: Kezaliman Penguasa. Okelah kita gak perlu membahasnya dulu di sini. Bisa di baca aja sendiri:
http://www.facebook.com/profile.php?v=box_3&ref=profile&id=1454391449#/note.php?note_id=172417486668

Kita ngomong tentang pengkhianat aja kali ini. Pengkhianat, sebuah status yang cukup bikin panas hati siapa saja yang di labeli dengan sebutan ini. Ya wajar, kata kata ini kesannya memang cenderung negatif. Sebutan pengkhianat bisa kita dengar pada setiap tindakan yang melanggar sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan, sebuah perjanjian, ataupun hal yang sudah baku.

Misalnya saja, jika kita nonton film action. Dalam sebuah pertempuran antara dua pihak, kedua kubu bersepakat tidak akan saling serang sebelum musim dingin berakhir. Siapa saja yang melakukan penyerangan sebelum musim dingin berakhir, maka tidak salah jika tindakan itu di sebut berkhianat. Atau sederhananya seperti orang yang tidak menepati janjinya. Maka sejatinya ia telah berkhianat atas janji yang telah di buat. Pendeknya, pengkhianatan adalah sebuah tindakan pelanggaran. Jadi tampaknya sampai di sini tidak ada salahnya, jika saya pribadi atau mungkin sang penulis kata mutiara, maupun teman teman sekalian untuk tetap mempertahankan sebutan tadi: Mengubah ideologi bangsa = Pengkhianat Bangsa.

Kita kembali ke masa 88 tahun silam, ketika sebuah pengkhianatan yang luar biasa besar dan tertata rapi terjadi, tanpa masuk kurikulum pada bab manapun dalam pelajaran sejarah di sekolah. Saat itu, seorang agen Inggris yang dalam buku sejarah disebut sebagai tokoh yang mendirikan negara Turki Modern, Mustafa Kemal Attaturk. Telah meruntuhkan, mengganti dan menghapus sebuah negara yang menjadikan Islam sebagai ideologi negaranya. Meruntuhkan, mengganti dan menghapus sebuah negara yang telah berdiri selama lebih dari 1300 tahun sejak Rasulullah SAW mendirikannya pertama kali di Madinah Al Munawaroh. Kaum muslimin yang mencintai Allah dan Rasul-Nya akan terus mencapnya sebagai pengkhianat besar. Dan para penjajah dengan ”buku sejarahnya” bahkan ”pembebeknya” akan terus mengenangnya sebagai bapak Turki Muda yang berjuang untuk Demokrasi dan HAM-nya

BELAJAR DARI KEJUJURAN

Jujur itu baik.
Bohong itu buruk.

Kalimat yang sederhana memang. Mayoritas dari kita mungkin langsung setuju dengan pernyataan di atas. Secara naluri atau perasaan, setiap orang tentu ingin kejujuran dan tidak suka di bohongi. Maka muncul sebuah label bagi tindakan ini: Jujur adalah perbuatan baik, dan berbohong adalah perbuatan buruk.

Jujur, dalam keadaan biasa memang baik. Dan benar. Biasa bagaimana? Misalkan saat menjadi saksi dalam peradilan.. ataupun misalkan saat bersumpah. Dan berbohong, dalam keadaan biasa juga adalah tindakan buruk. Misalkan melakukan fitnah, ataupun berlaku curang saat berdagang.

Sayangnya, kejujuran yang menurut pikiran manusia baik, belum tentu tuh baik. Dan, kebohongan yang menurut akal dan perasaan manusia adalah buruk, belum tentu tuh buruk.

“Rasulullah Saw membolehkan dusta dalam tiga perkara, yaitu dalam peperangan, dalam rangka mendamaikan antara orang-orang yang bersengketa dan pembicaraan suami kepada isterinya” (HR. Ahmad)

Bayangkan ketika seorang Isteri bertanya kepada suaminya “Mas, cantik mana sih aku sama isterinya tetangga kita?”. Apa yang terjadi kalo suaminya bilang “O.. jujurkan sesuatu yang baik ya, jadi Mas harus jujur. Menurut Mas, tetangga kita jauh lebih cantik, kamu itu ga ada apa-apanya” apa yang akan terjadi?

Atau dalam perang, apakah harus jujur ketika ada musuh yang nanya ke kita,

“Komandan pasukan kalian siapa? Orangnya yang mana? Jumlah kalian berapa? Stok pangan dimana? Trus gimana cara ngancurin benteng kalian?”
karena merasa Muslim harus jujur, lalu kitapun menjawab sejujurnya,
“Komandan kami Abdullah, itu orangnya yang lagi mengasah pedang, jumlah kami cuma tiga ribu Mas, stok pangan kami disimpan di samping gunung itu, kalo mau ngancurin benteng kami gampang aja kok Mas, tinggal didobrak aja, soalnya benteng kami itu palsu, cuma buat nakut-nakutin kalian doang” (Di sadur dari tulisan ka Abay)

Ah, bisa kita simpulkan ternyata sebuah tindakan ataupun kata kata, tidak memiliki standar baik buruk ataupun salah dan benar. Yang membuatnya baik dan buruk ataupun benar dan salah, hanyalah Aturan Syariah Islam. Baik itu Al Qur’an maupun Sunnah Rasulullah…

FLASHBACK TO PENGKHIANAT

Pengkhianat adalah pelanggar. Meskipun begitu, istilah pengkhianat tidak akan digunakan untuk pelanggaran terhadap sesuatu yang salah. Tolong garis bawahi kalimat ini: Istilah pengkhianat tidak akan digunakan untuk pelanggaran terhadap sesuatu yang salah.

Rasulullah SAW tidak pernah mendapat titel pengkhianat atas tindakan pemberontakannya terhadap hukum dan kehidupan jahiliyyah. Bapak Soekarno dan para pemudanya tidak akan mendapatkan gelar pengkhianat atas perlawanannya terhadap penjajahan Belanda, Inggris maupun Jepang.

***

Sahabat…. Tuhan kita. Allah SWT. Tuhan yang menguasai alam semesta bahkan diri kita semua ini telah berfirman:

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.” [TQS. Al-Maidah : 49]

Maka jika peletak benar dan salah itu adalah Allah SWT dan Dia memerintahkan agar manusia hanya berhukum berdasar apa yang diturunkan Allah (Al-Quran),

Salahkah mereka yang ingin mengembalikan hukum-Nya di muka bumi ini?
Salahkah mereka yang ingin membuang aturan dan ideologi selain aturan dan ideologi yang diturunkan sang Pencipta?

Apakah jawab kalian adalah aturan selain aturan Allah yang lebih baik ketika mendengar ayat ini?:

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?” [TQS. Al-Maidah : 50]

*

Pengkhianat bukanlah ia yang memberontak terhadap sesuatu yang salah. Mengubah ideologi negara yang salah=Pengkhianat?
Maaf saja. Mereka bukan pengkhianat.

Banjarmasin, November 2009

5 Buaian “Ide” Demokrasi = 5 kebobrokan “Fakta” Demokrasi

gegenism — Sat, 28 Nov 2009 12:32:08 +0000

Mulai dari, benarkah demokrasi akan menjadi solusi atas berbagai persoalan dunia saat ini. Apakah demokrasi memberikan kebaikan pada manusia atau sebaliknya?

Apa yang disebut dengan sistem demokrasi, dengan segala nilai-nilai yang dianggap baik oleh pengikutnya, tentunya sangat penting dikritisi, baik dalam tataran konsep maupun realita praktiknya dalam sistem pemerintahan. Dari sana diharapkan muncul kesadaran baru bagi kita tentang bagaimana sebenarnya sistem ini.

(1) Demokrasi: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Menurut kamus, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam ucapan Abraham Lincoln, demokrasi merupakan pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. (Apakah Demokrasi Itu? United States Information Agency, hlm. 4). Namun, benarkah realitanya seperti itu?

Faktanya, para kepala negara dan anggota parlemen di negara-negara demokrasi seperti AS dan Inggris sebenarnya mewakili kehendak kaum kapitalis (pemilik modal, konglomerat). Para kapitalis raksasa inilah yang mendudukkan mereka ke berbagai posisi pemerintahan atau lembaga-lembaga perwakilan, dengan harapan, mereka dapat merealisasikan kepentingan kaum kapitalis tersebut. Kaum kapatalis pulalah yang membiayai para politisi, mulai dari kampanye sampai proses pemilihan presiden dan anggota parlemen. Wajar kalau mereka memiliki pengaruh besar terhadap para politisi baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Di Inggris, sebagian besar anggota parlemen ini mewakili para penguasa, pemilik tanah, serta golongan bangsawan aristokrat.

Pengkritik demokrasi seperti Gatano Mosca, Clfrede Pareto, dan Robert Michels cenderung melihat demokrasi sebagai topeng ideologis yang melindungi tirani minoritas atas mayoritas. Dalam praktiknya, yang berkuasa adalah sekelompok kecil atas kelompok besar yang lain. Seperti di Indonesia, mayoritas kaum Muslim Indonesia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Indonesia lebih didominasi oleh kelompok minoritas, terutama dalam hal kekuasaan (power) dan pemilikan modal (kapital).

Kritik yang sama muncul dari C. Wright Mills yang memokuskan penelitiannya pada persoalan elit politik. Berdasarkan penelitiannya pada sebuah kota kecil di AS, dia melihat bahwa meskipun pemilu dilakukan secara demokratis, ternyata elit penguasa yang ada selalu datang dari kelompok yang sama. Kelompok ini merupakan kelompok elit di daerah tersebut yang menguasai jabatan-jabatan negara, militer, dan posisi kunci perekonomian. Merekapun datang dari keluarga-keluarga kaya di daerah tersebut, yang mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah elit yang sama. Memang, secara ide, demokrasi sering menyatakan bahwa semua orang bisa menempati jabatan negara, militer, atau memegang posisi bisnis kelas atas. Akan tetapi, dalam kenyataannya, jabatan-jabatan itu diduduki oleh kelompok-kelompok tertentu.

Pendukung demokrasi sangat bangga dengan menyatakan bahwa dalam demokrasi setiap keputusan yang diambil adalah suara mayoritas rakyat. Namun, kenyataannya tidaklah begitu. Tetap saja keputusan diambil oleh selompok orang yang berkuasa, yang memiliki modal besar, kelompok berpengaruh dari keluarga bangsawan, atau dari militer.

Dalam sistem kapitalis, kekuatan pemilik modal menjadi faktor yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, bukan rakyat secara keseluruhan. Merekalah yang banyak mempengaruhi pengambilan keputusan di parlemen atau pemerintahan. Ini tidak aneh, karena dalam sistem kapitalis, calon anggota parlemen haruslah memiliki modal yang besar untuk mencalonkan diri. Karena itu, kalau dia sendiri bukan pengusaha kaya, dia akan dicalonkan atau disponsori oleh para pengusaha kaya, sehingga politik uang sangat sering terjadi. Bisa disebut hampir mustahil, kalau ada orang bisa mencalonkan diri menjadi presiden atau anggota parlemen kalau tidak memiliki modal.

Karena itu, keputusan yang diambil oleh parlemen pastilah sangat memihak pemilik modal besar tersebut. Dilegalisasinya serangan AS ke Irak oleh Parlemen Negara Paman Sam tersebut tidak bisa dilepaskan dari besarnya kepentingan ekonomi para pengusaha minyak AS terhadap Irak yang memiliki cadangan minyak kedua terbesar setelah Saudi Arabia.

Dalam sejarah Inggris, PM Anthony Eden, misalnya, bahkan pernah mengumumkan perang terhadap Mesir dalam Krisis Suez tanpa terlebih dulu meminta persetujuan parlemen. Demikian juga serangan AS terhadap negara-negara lain seperti Irak, Afganistan, Sudan, Libya, Somalia; sering tanpa terlebih dulu disetujui oleh anggota parlemen. Dalam pembuatan UU, sebenarnya anggota parlemen lebih sering sebatas menngesahkan rancangan UU yang dibuat oleh eksekutif (presiden atau perdana menteri).

Memang, dalam kenyataannya, sulit untuk membuat keputusan dengan terlebih dulu mendapat persetujuan rakyat. Bisa disebut, klaim ‘suara anggota parlemen adalah cerminan suara rakyat’ hanyalah mitos. Seharusnya, kalau prinsip ini benar-benar dilaksakan, setiap kali parlemen akan menghasilkan sebuah UU atau kebijakan, mereka bertanya dulu kepada rakyat, bagaimana pendapat mereka. Terang saja, cara seperti ini sangat sulit, untuk tidak dikatakan utopis. Apalagi, kalau negara tersebut memiliki jumlah penduduk yang sangat besar seperti AS dan Indonesia.

Klaim demokrasi yang lain, pemerintahan yang terpilih adalah pemerintahan rakyat. Anggapan ini, selain keliru, juga utopis. Pada praktiknya, tidak mungkin seluruh rakyat memerintah. Tetap saja yang menjalankan pemerintahan adalah elit penguasa yang berasal dari pemilik modal kuat atau pengendali kekuatan militer.

(2) Demokrasi dan kebebasan.

Bagi para pendukung demokrasi, kebebasan berpendapat dianggap sebagai salah satu nilai unggul dan luhur dari demokrasi. Kenyataannya tidaklah seperti itu. Tetap saja, dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat dibatasi oleh demokrasi itu sendiri. Artinya, pendapat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi atau akan menghancurkan sistem demokrasi tetap saja dilarang. Organisasi atau partai politik yang dibebaskan adalah juga yang sejalan dengan demokrasi. Kalau tidak, mereka tetap saja dilarang.

Sebenarnya dalam sistem apapun, wajar jika sebuah sistem politik memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar, apalagi sampai menghancurkan sistem politik itu. Namun curangnya, pendukung demokrasi, sering mengklaim bahwa hanya sistemnya yang membolehkan kebebasan berpendapat, sementara sistem ideologi lain tidak. Padahal dalam kenyataannya, sistem demokrasi pun memberikan batasan tentang kebebasan berpendapat ini.

Tidak mengherankan kalau negara yang dikenal ‘demokratis’, bahkan mahagurunya demokrasi, melarang sejumlah hal atas nama demokrasi. Di Prancis dan beberapa negara lainya di Eropa, jilbab dilarang atau paling tidak dihambat pemakainnya atas nama sekularisme (yang merupakan asas dari sistem demokrasi).

Atas nama perang melawan terorisme, kebebasan media masa dihambat, baik oleh negara ataupun oleh kesadaran media itu sendiri. Terbukti, banyak berita yang diplintir untuk kepentingan AS dalam Perang Irak, sementara berita yang dianggap mengancam kepentingan AS disensor. Larangan terhadap stasiun Aljazeera di Irak oleh pemerintah sementara Irak bentukan AS (jadi pasti di bawah tekanan AS) merupakan praktik lain dari kebohongan kebebasan demokrasi.

(3) Demokrasi dan kesejahteraan.

Banyak penganut sekularisme memandang bahwa demokrasi akan membawa kesejahteraan bagi dunia. Hal ini sering dipropagandakan oleh negara-negara Barat kepada Dunia Ketiga supaya mereka mau dan setia menerapkan sistem demokrasi. Namun, apa kenyataannya? Sistem demokrasi yang dipraktikkan oleh negara-negara kapitalis hanyalah memakmurkan dunia Barat saja atau negara-negara boneka Barat yang menjadi agen kapitalisme Barat seperti Jepang dan Singapura. Sebaliknya, Dunia Ketiga tetap saja menderita. Lihat saja, saat dunia dipimpin dan dikendalikan oleh negara-negara kapitalis penjajah, Dunia Ketiga semakin tidak sejahtera. Badan pangan dunia (FAO), dalam World Food Summit pada 2002, menyatakan bahwa 817 juta penduduk dunia terancam kelaparan, dan setiap 2 detik satu orang meninggal dunia akibat kelaparan. Kemiskinan terbesar ada di negara-negara Afrika (Sebaliknya, pada saat yang sama penduduk negara-negara maju sibuk melawan kegemukan). Padahal, sebenarnya hanya diperlukan dana sebesar 13 miliar dolar AS untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sanitasi di seluruh dunia. Jumlah itu ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan pengeluaran pertahun orang-orang di Amerika dan Uni Eropa untuk membeli parfum mereka (Ignacio Ramonet, The Politics of Hunger, Le Monde Diplomatique, November 1998). Walhasil, pangkal kemiskinan di dunia tidak lain adalah sistem Kapitalisme internasional yang dipraktikkan saat ini oleh negara-negara maju yang mengklaim sebagai negara paling demokratis di dunia.

Sementara itu, kesejahteraan yang dialami negara-negara maju sebetulnya bukan karena faktor demokrasinya, tetapi karena ekploitasi mereka terhadap dunia lain. Sebab, sudah merupakan sifat dari ideologi Kapitalisme untuk menjajah dan mengeksploitasi kekayaan negara-negara lain secara rakus. Dengan itulah Kapitalisme tumbuh di dunia. Mereka merampok dan memiskinkan Dunia Ketiga secara sistematis lewat berbagai cara seperti krisis moneter, privatisasi, pasar bebas, pemberian utang, standarisasi mata uang dolar, dan mekanisme perampokan lainnya.

Demokrasi sering dimanfaatkan oleh negara-negara imperialis untuk kepentingan penjajahan ekonomi mereka. Artinya, sebuah negara yang dijadikan target untuk dieksploitasi sering dicap sebagai pelanggar demokrasi dan HAM. Itulah yang kemudian dijadikan alasan oleh mereka untuk menyerang negara tersebut, mengintervensinya, atau memboikot ekonominya. Lihat saja bagaimana Irak yang kaya dengan minyak dijajah oleh AS dengan alasan demokratisasi. Beberapa negara, seperti Cina, sering dikenakan sanksi ekonomi, juga dengan memunculkan alasan melanggar demokrasi dan HAM. Sebaliknya, negara-negara yang jelas-jelas tidak demokratis seperti Saudi Arabia, Kuwait, atau Bahrain tetap dipelihara oleh AS. Sebab, AS mempunyai kepentingan minyak di negara-negara tersebut.

Tidak adanya relevansi antara demokrasi dan kesejahteraan bisa dibuktikan. Beberapa negara Dunia Ketiga yang dikenal paling demokratis, seperti India atau Filipina, ternyata bukanlah negara sejahtera. Penduduknya juga banyak hidup dalam penderitaan. Indonesia, yang sering dipuji lebih demokratis pada masa reformasi, mayoritas rakyatnya juga jauh dari sejahtera. Sebaliknya, banyak negara yang dikenal tidak demokratis justru kaya seperti Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, atau Brunei. Di sini jelas, demokrasi bukanlah faktor kunci sejahtera-tidaknya sebuah negara.

(4) Demokrasi dan stabilitas.

Mitos lain adalah demokrasi akan menciptakan stabilitas. Dalam banyak kasus, yang terjadi justru sebaliknya. Kran demokrasi yang diperluas ternyata menimbulkan banyak konflik di tengah masyarakat. Secara konseptual, hubungan konflik dan demokrasi bisa dirujuk pada ide utama demokrasi, yakni kebebasan atau kemerdekaan. Ketika pintu demokrasi dibuka, banyak pihak kemudian menuntut kebebasan dan kemerdekaan; biasanya atas nama bangsa, suku, kelompok. Muncullah konflik antar pihak yang bersinggungan kepentingan atas nama bangsa, suku, atau kelompoknya. Muncul pula perdebatan batasan wilayah dan kekuasaan masing-masing. Bersamaan dengan itu, muncul persaingan internal elit politik yang ingin muncul sebagai penguasa baru. Contoh nyata dalam hal ini adalah Indonesia. Masa reformasi ditandai dengan meningkatnya konflik di beberapa tempat, seperti Timor Timur (yang kemudian lepas), Aceh,Maluku, dan Papua. Konflik ini sebagian besar dipicu oleh isu keinginan untuk memisahkan diri (disintegrasi) dengan alasan kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri sebagai bagian dari asas kebebasan—sebagai pilar utama demokrasi.

Pemilihan kepala daerah yang sering kisruh di beberapa tempat juga merupakan hasil dari demokrasi. Sebelumnya, pada masa Orde Baru, kepala daerah ditentukan oleh Presiden. Atas nama aspirasi masyarakat daerah, kepala daerah kemudian dipilih oleh DPRD masing-masing, yang kemudian menyulut berbagai konflik horisontal antar masyarakat.

Hal yang sama tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi wilayah dunia yang lain. Demokrasi kemudian memunculkan fanatisme nasionalisme atas nama bangsa, suku, kelompok. Disintegrasi negeri-negeri eks komunis, seperti Soviet dan Yugoslavia, sebelumnya diyakini sebagai cahaya terang demokrasi. Kenyataannya, disintegrasi menimbulkan konflik yang berlarut-larut hingga kini, dengan korban manusia yang tidak sedikit. Konflik antar etnis pun terjadi, masing-masing dengan alasan yang sama: kemerdekaan bangsa. Belum lagi, kalau kita membicarakan korban-korban perang atas nama demokrasi yang disulut oleh negara AS. Apa yang terjadi di Irak merupakan contoh yang jelas. Tawaran demokrasi AS ternyata menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat Irak hingga kini. Perang atas nama demokrasi ini telah menimbulkan puluhan ribu korban manusia. Inikah yang disebut dengan stabilitas?

(5) Demokrasi dan kemajuan.

Pidato Bush yang menyatakan bahwa tanpa demokrasi Timur Tengah akan menjadi stagnan (jumud)—seakan-akan kemajuan ditentukan oleh apakah negara itu menganut sistem demokrasi atau tidak—patut dikritisi. Argumentasi yang sering dilontarkan, demokrasi menjamin kebebasan, sementara kebebasan adalah syarat bagi kemajuan. Dengan kata lain, reason (akal) bisa produktif karena adanya freedom (kebebasan), baik freedom of thinking (kebebasan berpikir) maupun freedom of speech (kebebasan berbicara), dan keduanya itu hanya ada dalam sistem demokrasi. Karena itu, demokrasi mutlak harus diperjuangkan.

Benarkah dengan kebebasan akan diperoleh kemajuan intelektual? Tentu saja tidak sesederhana itu. Rusia pada masa kejayaan Komunisme meraih kemajuan di bidang sains dan teknologi. Mereka mampu menciptakan teknologi canggih hingga ke teknologi ruang angkasa. Padahal Komunisme sering diklaim memberangus kebebasan.

Jadi, persoalannya bukanlah masalah kebebasan atau tidak, tetapi apakah masyarakat itu memiliki kebiasan berpikir yang produktif atau tidak. Berpikir produktif sendiri merupakan hasil dari kebangkitan berpikir yang didasarkan pada ideologi (mabda’) tertentu. Jadi, lepas sahih atau tidak, ideologi yang dianut oleh suatu bangsa atau masyarakat akan mendorong produktivitas berpikir bangsa tersebut. Sebab, karakter dasar dari ideologi adalah senantiasa ingin memecahkan persoalan manusia secara menyeluruh, sekaligus mempertahankan dan menyebarkan ideologinya. Semua itu membutuhkan berpikir yang produktif.

KISRUH HUKUM DAN FRAGMENTASI BANGSA

hagemman — Sat, 28 Nov 2009 02:32:22 +0000

Saat ini publik seakan sedang menyaksikan extravaganza di panggung politik dan hukum nasional.

Media massa, terutama televisi mempunyai andil besar sebagai speaker demokrasi dan transparansi sehingga masalah sekecil apa pun di wilayah mana saja dengan cepat menjadi isu publik.

Itulah yang terjadi pada hari-hari keruh belakangan ini saat dua lembaga penegakan hukum, Polri dan KPK, terlibat ketegangan serius.

Fundamental strategis

Mengapa kita menganggap ini masalah serius yang harus mendapat perhatian serius pula ?

Barry Buzan mengajukan teori klasik tentang pembentukan negara. Ada “segitiga” pembentuk dan penopang eksistensi negara.

Pertama, tujuan bersama atau cita-cita nasional. Dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan kita, yang dimaksud adalah tujuan nasional seperti termaktub dalam mukadimah UUD 1945 dan diamanatkan oleh Pancasila.

Kedua, basis fisik negara, yakni geografi dan demografi lengkap dengan segala karakteristiknya. Dalam bingkai NKRI, yang dimaksud adalah rakyat Indonesia dengan ciri kebinekaan yang amat lebar dan wilayah yang memiliki letak strategis berikut kekayaan alam melimpah.

Ketiga, lembaga-lembaga penyelenggara negara dan penunjang kehidupan bangsa-negara.

Jelas, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk KPK, lembaga formal kenegaraan, partai politik, pers, LSM, dan lainnya seharusnya menjaga, mengawal, dan membina faktor kedua guna mencapai faktor pertama.

Silang pendapat atau pertikaian antarlembaga merupakan hal lumrah jika dalam konteks demokrasi menuju faktor pertama. Namun, pertikaian di luar konteks itu, menimbulkan fragmentasi dalam masyarakat (pendukung KPK dan pendukung Polri). Hal ini tidak hanya kekanak-kanakan, tetapi amat berbahaya dan berpotensi menuju disintegrasi, ditambah kondisi aktual bangsa yang sedang dalam transisi demokrasi (liberal) dengan kebebasan yang nyaris tanpa batas dan kultur demokrasi masih buruk.

Lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan KPK, termasuk kalangan advokat, merupakan lembaga yang amat fundamental dan strategis. Fundamental karena memegang salah satu fungsi dasar negara yang amat penting dengan tugas pokok mewujudkan ketertiban sosial, terwujudnya keadilan, tegaknya kepastian hukum, dan terbinanya tatanan masyarakat yang beradab.

Strategis karena jika implementasi fungsi dan perannya berjalan optimal, akan menciptakan iklim positif-kondusif bagi pembangunan dimenasi lain. Dengan demikian, dapat dibayangkan betapa vital dan elementernya peran lembaga-lembaga penegak hukum dalam konteks kehidupan berbangsa-bernegara. Kegagalan penegak hukum, apalagi dalam suasana kebebasan seperti kita alami, akan mendorong suburnya “machiavelianisme”.

Rekomendasi

Atas keadaan itu, ada beberapa pandangan dengan menyarankan sejumlah langkah.

Pertama, publik kini kian paham akan anatomi kekisruhan masalah hukum, termasuk masalah makelar kasus yang sudah mewabah. Namun, karena kekisruhan itu sudah menyentuh banyak aspek, situasi politik menjadi rawan, bahkan kritis. Maka yang diperlukan pemerintah, khususnya Presiden SBY, adalah kecepatan bertindak. Menunda tindakan membuat gradasi kekisruhan bertambah tinggi. Pelajaran di Akademi Militer mengatakan, dalam menghadapi situasi taktis yang amat kritis, solusinya adalah membuat perkiraan keadaan cepat dan mengambil tindakan taktis yang cepat pula. Dalam situasi seperti ini kecepatan lebih penting daripada keakuratan.

Kedua, salah satu faktor positif dari keadaan ini adalah terbukanya peluang untuk melakukan reformasi total di bidang hukum. Dengan demikian, kini saat yang tepat untuk mengambil langkah strategis melakukan reformasi di semua lembaga penegak hukum dengan menyertakan partisipasi publik. Tindakan ini akan memberi kredit poin tinggi bagi pemerintah.

Ketiga, betapa pun media massa amat berpengaruh dan berandil besar. Media memang dapat menjadi corong dan kontrol yang efektif. Namun, dalam perspektif kekinian, pers patut diimbau untuk mengedepankan “jurnalisme seimbang dan nation-oritented’. Kritis dan tajam, berani dan lugas, jujur dan dapat dipercaya, tetapi tetap memerhatikan keberimbangan berita yang terarah pada keteraturan publik dan keutuhan bangsa. Jangan sampai pemberitaan media justru memicu dan mendorong fragmentasi.

Keempat, kita harus kembali pada semangat para pendiri bangsa yang menekankan pembangunan karakter. Hal itu harus dimulai dari para pejabat dan pemimpin. Hakikat kepemimpinan adalah karakter dan keteladanan. Masalah besar yang sedang kita hadapi sama sekali bukan karena kebodohan atau rendahnya kompetensi, tetapi karena rapuhnya karakter. Sun Tzu berkata, “Jika penjaganya penuh dengan cacat karakter, negara akan menjadi lemah dan rapuh !” (Fu xi ze guo bi ruo).

Sumber :

Kisruh Hukum dan Fragmentasi Bangsa, Kiki Syahnakri | Ketua Bidang Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI AD
Kompas, 20.11.2009

Negara Tanpa Ideologi

Muhammad Jabir — Tue, 24 Nov 2009 02:22:09 +0000

Sebenarnya ideologi apa yang menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia ? Saya masih teringat pada pelajaran (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaan (PPKN) saat duduk di bangku SMU. Nilai PPKN saya biasanya lumayan, kalau bukan 7 biasanya 8. Mungkin karena saya bisa menjawab pertanyaan seperti di atas. Bahkan waktu SD saya sudah hafal 36 butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang kemudian berubah menjadi 45 butir. Mungkin sekarang sudah berubah, tapi saya sudah tidak tahu lagi. Hal yang jelas adalah bahwa ideologi negara ini adalah Pancasila.

Namun jika kita melihat implementasinya, rasanya sudah banyak perilaku anak bangsa sudah tidak sesuai dengan Pancasila. Jangankan untuk mengamalkan Pancasila, kadang kelima silanya sudah banyak yang lupa, apalagi menghafal dan mengamalkan 45 butir P4 tersebut. Tapi saya heran jikalau kita membuka referensi tentang ideologi-ideologi dunia maka jangan berharap bahwa nama Pancasila akan disebutkan disana. Paling tidak mereka hanya akan menyebut Fasisme, Komunisme, Demokrasi Liberal Kapitalisme, dan Islam. Apakah karena Panacasila tidak memenuhi kriteria sebagai ideologi atau ideologi ini hanya berlaku lokal di Indonesia karena tidak diemban ke negara lain.

Sebuah negara akan cepat berkembang bila negara tersebut mengemban sebuah ideologi. Indonesia tidak mau dikatakan menganut kapitalisme liberal dalam wujud kebijakan neoliberal yang sedang berlangsung, walaupun pada prakteknya hal itu terjadi. Apalagi dikatakan mengemban komunisme. Hanya mendengar namanya saja sudah ada orang yang bergidik karena teringat peristiwa G 30 S PKI. Kalau nama sosialisme masih banyak orang yang suka, apalagi dikalangan mahasiswa yang banyak menentang kapitalisme. Dikatakan mengemban ideologi Islam, kebanyakan orang akan langsung fobia karena mungkin yang teringat dibenak adalah hukum rajam atau potong tangan. Indonesia juga tidak mau dikatakan negara sekuler dengan salah satu alasannya bahwa di kabinet tetap ada departemen agama. Padahal sebenarnya hal itu memperkuat indikasi bahwa Indonesia adalah negara sekuler.Jadi sebenarnya ideologi yang diemban Indonesia yang mana ?

Saya percaya bahwa di Indonesia ini banyak sekali orang baik dan orang cerdas. Tapi mengapa korupsi masih merajalela, mafioso peradilan gentayangan, kemiskinan masih tinggi, birokrasi masih mempersulit pelayanan publik. Rakyat menderita dalam negeri yang kaya raya. Kesemuanya itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Apakah karena sudah jarang dilalukan penataran P4. Salah satu jawabannya adalah karena Indonesia tidak memegang satu ideologi yang jelas. Andai saja Indnesia menerapkan Pancasila atau kapitalisme secara ‘kaffah’ atau sosialisme secara ‘kaffah’ atau Islam secara kaaffah, mungkin keadaan Indonesia minimal tidak terpaut jauh di bawah Amerika atau China. Sekedar ilustrasi, salah satu prinsip yang menurut saya adalah prinsip kapitalisme adalah “waktu adalah uang‘. Untuk menjabarkan prinsip ini mereka membuat berbagai infrastruktur, teknologi dan birokrasi yang efektif sehingga bisa menghemat pemakaian waktu. Korupsi akan dihindari karena hal itu merugikan. Pada akhirnya keuntungan yang didapatkan akan makin banyak. Prinsip ini juga akan memotivasi orang menjadi pekerja keras, karena tiap detik waktu akan bernilai uang.

Saya pernah bertanya pada salah seorang pimpinan LSM Asing yang bekerja di Aceh. ” Kok, jauh-jauh datang ke Indonesia?”

” Karena kalau bekerja disini saya digaji 1 dolar 1 menit”. Jawabnya singkat. Wow.. besar sekali gajinya.

Sekarang saatnya Indonesia mengkaji kembali, ideologi apa yang akan diterapkan di negeri ini. Apakah Pancasila masih relevan atau mengambil keseluruhan demokrasi liberal kapitalistik, atau kembali ke selera Bung Karno yang lebih cenderung ke Sosialisme atau mengambil Islam sebagai Ideologi negara. Saya sebagai seorang muslim (walau kurang taat) menginginkan Ideologi Islam sebagai alternatif falsafah hidup bangsa. Secara tidak langsung negara sudah mengakui hal ini kan? Beberapa partai Islam sudah mencantumkan Islam sebagai ideologi atau dasar pendirian partai. Prinsip-prinsip ekonomi Islam sudah mulai diterapkan. Bahkan Kompasiana-pun ikut mempromosikan Bank Syariah yang lebih menentramkan (Baca iklan iB (ai-bi) pada halaman home Kompasiana). Walau saat ini tidak satu negarapun yang mengembannya namun saya percaya pada sifat ideologi yang tidak pernah mati bila pengembannya masih ada serta terus memperjuangkannya serta tidak mengalami perubahan. Bagi saya hal ini adalah kewajiban dan saya percaya hanya dengan ideologi ini yang akan memberikan berkah dunia akhirat. Terserah orang mau bilang apa

Kompasiana/muhammadjabir

PENGUMUMAN REKRUTMEN CALON TENAGA AHLI PADA ALAT PERLENGKAPAN DPR RI T.A 2009

resi2009 — Mon, 23 Nov 2009 08:46:39 +0000

P EN G U M U M A N

NOMOR : KP.03/350/DPR RI/XI/2009

REKRUTMEN CALON TENAGA AHLI PADA ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik Warga Negara Indonesia lulusan S2 untuk menjadi Tenaga Ahli pada Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI, dengan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan alokasi formasi sebagai berikut :

Lihat Formasi, klik

Persyaratan Calon Tenaga Ahli pada Alat Kelengkapan

A.KETENTUAN UMUM DAN PERSYARATAN

Ketentuan Umum :

1.Proses Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Ahli pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 ini terbuka untuk semua Warga Negara Indonesia.

2.Peserta tes bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi yang telah ditetapkan.

Persyaratan umum :

1.Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

3.Dapat bekerja sama dengan Alat Kelengkapan Dewan.

4.Bertanggung jawab dan sanggup melaksanakan tugas yang diberikan.

5.Bersedia mentaati peraturan yang ditetapkan.

6.Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, atau pegawai BUMN/BUMD, dan bukan merupakan keluarga Anggota DPR terkait.

7.Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

8.Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

9.Wajib mengikuti proses asesmen yang dilakukan oleh Tim Penilai Independen.

10.Bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atas permintaan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.

Persyaratan khusus :

1.
Berusia maksimal 65 tahun.

2.
Berijazah terakhir minimal S2 sesuai dengan formasi jabatan yang dipilih pelamar.

3.
Lulusan Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

4.
Minimal IPK 2,75 untuk lulusan Perguruan Tinggi Negeri, atau IPK 3,00 untuk lulusan Perguruan Tinggi Swasta.

5.
Menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan dan tulisan) atau memiliki nilai minimal TOEFL 450 dan khusus untuk dukungan keahlian di BKSAP TOEFL 500 dengan menunjukkan hasil test TOEFL/sertifikat yang dikeluarkan dari institusi resmi) maksimal 1 (satu) tahun terakhir.

6.
Dapat mengoperasikan komputer (aplikasi office dan internet).

B.
METODE SELEKSI

Proses seleksi menggunakan sistem gugur, yaitu :

1.
TAHAP PERTAMA

Seleksi Administrasi dengan sistem ranking yang telah ditentukan oleh Tim Rekrutmen.

2.
TAHAP KEDUA

Asesmen.

C.
TATA CARA PENDAFTARAN

Untuk melaksanakan perekrutan Tenaga Ahli pada Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI yang berprinsip pada netralitas, obyektif, bebas KKN, dan transparan, maka pengumuman akan diumumkan secara luas melalui media cetak dan situs DPR RI.Adapun tata cara pendaftaran adalah sebagai berikut :

1.
Proses pendaftaran pelamar dapat diakses melalui situs www.dpr.go.id atau http://ta-dpr.penerimaan-pegawai.com

2.
Mengisi formulir pendaftaran dan pernyataan bukan PNS secara online, kemudian mencetak dan menandatanganinya dengan tinta warna hitam di atas materai Rp 6000.

3.
Setelah mengisi formulir pendaftaran dan pernyataan bukan PNS secara online, maka pelamar akan memperoleh nomor registrasi yang dapat di cetak/print.

4.
Mengirim formulir registrasi online yang dicetak, dengan melampirkan :

(1)
Nomor registrasi yang telah dicetak/print;

(2)
Satu lembar fotokopi ijazah berikut transkrip nilai yang sudah dilegalisir (cap dan tanda tangan asli);

(3)
Pas foto terbaru ukuran 3×4 (berwarna) sebanyak 3 lembar;

(4)
Fotokopi sertifikat TOEFL;

(5)
Fotokopi KTP yang masih berlaku.

Semua kelengkapan tersebut disusun rapi sesuai dengan urutan di atas dan dimasukkan dalam map warna Merah.Pada pojok kiri atas map ditempelkan nomor registrasi lalu map tersebut dimasukkan ke dalam amplop coklat, pada pojok kiri atas amplop ditempelkan nomor registrasi dan dikirimkan melalui pos tercatat ke PO BOX 4545 JKTM 12700 yang ditujukan kepada :

KETUA TIM PEREKRUTAN TENAGA AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN
SETJEN DPR RI T.A. 2009
PO BOX 4545 JKTM 12700

D.
KARTU TANDA PESERTA UJIAN

1.
Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan diumumkan melalui website www.dpr.go.id. dan http://ta-dpr.penerimaan-pegawai.com

2.
Pengambilan nomor tes dengan membawa berkas asli yang tersebut pada tata cara pendaftaran (point 4)

3.
Pengambilan Nomor tes tidak dapat diwakilkan oleh orang lain.

E.
TATA CARA PENDAFTARAN ULANG (Khusus yang lulus Tes)

Bagi Peserta yang telah dinyatakan lulus harap melakukan pendaftaran ulang pada :

Hari/tanggal
:
22 Desember 2009

Waktu
:
pukul 10.00 WIB

Tempat
:
Bagian Kepegawaian Setjen DPR RI Lt. 4 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

F.
KETENTUAN LAIN

1.
Sekretariat Jenderal DPR RI tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Sekretariat Jenderal DPR RI atau Tim, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah Perekrutan Tenaga Ahli pada Alat Kelengkapan Dewan.

2.
Pelamar/peserta tes tidak diperkenankan menghubungi/berhubungan dengan pejabat/pegawai Setjen DPR RI dalam kaitannya dengan proses seleksi.

3.
Informasi resmi yang terkait dengan seleksi T.A. Sekretariat Jenderal DPR RI 2009 hanya dapat dilihat dalam website DPR RI www.dpr.go.id atau http://ta-dpr.penerimaan-pegawai.com Para pelamar disarankan untuk terus memantaunya untuk melihat waktu dan tempat pelaksanaan tes atau pengumuman-pengumuman penting lainnya.

4.
Setiap pelamar hanya diperkenankan mengirim satu berkas lamaran dan mendaftar hanya untuk satu nama jabatan. Apabila terdapat pelamar yang mengirim dua lamaran dengan jabatan yang berbeda, maka Tim Pengadaan akan menggugurkan kedua lamaran tersebut.

5.
Tim hanya memproses berkas lamaran yang memiliki nomor berkas dan registrasi online yang telah dicetak/print.

6.
Tim hanya menerima berkas lamaran yang disampaikan melalui PO BOX yang telah ditentukan dan tidak menerima format penyampaian lamaran lainnya.

7.
Pelamar tidak diperkenankan melampirkan dokumen-dokumen lain selain yang telah ditentukan.

8.
Berkas lamaran yang telah diterima Tim Perekrutan menjadi hak milik Tim, dan tidak dapat diminta kembali oleh pelamar.

Silakan Daftar, disini

PENGUMUMAN REKRUTMEN CALON TENAGA AHLI PADA ALAT PERLENGKAPAN DPR RI T.A 2009

resi2009 — Mon, 23 Nov 2009 08:46:01 +0000

P EN G U M U M A N

NOMOR : KP.03/350/DPR RI/XI/2009

REKRUTMEN CALON TENAGA AHLI PADA ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009

Lihat Formasi, klik

Persyaratan Calon Tenaga Ahli pada Alat Kelengkapan

A.KETENTUAN UMUM DAN PERSYARATAN

Ketentuan Umum :

1.Proses Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Ahli pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 ini terbuka untuk semua Warga Negara Indonesia.

2.Peserta tes bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi yang telah ditetapkan.

Persyaratan umum :

1.Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

3.Dapat bekerja sama dengan Alat Kelengkapan Dewan.

4.Bertanggung jawab dan sanggup melaksanakan tugas yang diberikan.

5.Bersedia mentaati peraturan yang ditetapkan.

6.Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, atau pegawai BUMN/BUMD, dan bukan merupakan keluarga Anggota DPR terkait.

7.Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

8.Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

9.Wajib mengikuti proses asesmen yang dilakukan oleh Tim Penilai Independen.

10.Bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atas permintaan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.

Persyaratan khusus :

1.
Berusia maksimal 65 tahun.

2.
Berijazah terakhir minimal S2 sesuai dengan formasi jabatan yang dipilih pelamar.

3.
Lulusan Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

4.
Minimal IPK 2,75 untuk lulusan Perguruan Tinggi Negeri, atau IPK 3,00 untuk lulusan Perguruan Tinggi Swasta.

6.
Dapat mengoperasikan komputer (aplikasi office dan internet).

B.
METODE SELEKSI

Proses seleksi menggunakan sistem gugur, yaitu :

1.
TAHAP PERTAMA

Seleksi Administrasi dengan sistem ranking yang telah ditentukan oleh Tim Rekrutmen.

2.
TAHAP KEDUA

Asesmen.

C.
TATA CARA PENDAFTARAN

1.
Proses pendaftaran pelamar dapat diakses melalui situs www.dpr.go.id atau http://ta-dpr.penerimaan-pegawai.com

2.
Mengisi formulir pendaftaran dan pernyataan bukan PNS secara online, kemudian mencetak dan menandatanganinya dengan tinta warna hitam di atas materai Rp 6000.

3.
Setelah mengisi formulir pendaftaran dan pernyataan bukan PNS secara online, maka pelamar akan memperoleh nomor registrasi yang dapat di cetak/print.

4.
Mengirim formulir registrasi online yang dicetak, dengan melampirkan :

(1)
Nomor registrasi yang telah dicetak/print;

(2)
Satu lembar fotokopi ijazah berikut transkrip nilai yang sudah dilegalisir (cap dan tanda tangan asli);

(3)
Pas foto terbaru ukuran 3×4 (berwarna) sebanyak 3 lembar;

(4)
Fotokopi sertifikat TOEFL;

(5)
Fotokopi KTP yang masih berlaku.

KETUA TIM PEREKRUTAN TENAGA AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN
SETJEN DPR RI T.A. 2009
PO BOX 4545 JKTM 12700

D.
KARTU TANDA PESERTA UJIAN

1.
Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan diumumkan melalui website www.dpr.go.id. dan http://ta-dpr.penerimaan-pegawai.com

2.
Pengambilan nomor tes dengan membawa berkas asli yang tersebut pada tata cara pendaftaran (point 4)

3.
Pengambilan Nomor tes tidak dapat diwakilkan oleh orang lain.

E.
TATA CARA PENDAFTARAN ULANG (Khusus yang lulus Tes)

Bagi Peserta yang telah dinyatakan lulus harap melakukan pendaftaran ulang pada :

Hari/tanggal
:
22 Desember 2009

Waktu
:
pukul 10.00 WIB

Tempat
:
Bagian Kepegawaian Setjen DPR RI Lt. 4 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

F.
KETENTUAN LAIN

2.
Pelamar/peserta tes tidak diperkenankan menghubungi/berhubungan dengan pejabat/pegawai Setjen DPR RI dalam kaitannya dengan proses seleksi.

5.
Tim hanya memproses berkas lamaran yang memiliki nomor berkas dan registrasi online yang telah dicetak/print.

6.
Tim hanya menerima berkas lamaran yang disampaikan melalui PO BOX yang telah ditentukan dan tidak menerima format penyampaian lamaran lainnya.

7.
Pelamar tidak diperkenankan melampirkan dokumen-dokumen lain selain yang telah ditentukan.

8.
Berkas lamaran yang telah diterima Tim Perekrutan menjadi hak milik Tim, dan tidak dapat diminta kembali oleh pelamar.

Silakan Daftar, disini

PENGUMUMAN REKRUTMEN CALON TENAGA AHLI PADA ALAT PERLENGKAPAN DPR RI T.A 2009

Admin Terpopuler — Mon, 23 Nov 2009 08:43:38 +0000

P EN G U M U M A N NOMOR : KP.03/350/DPR RI/XI/2009 REKRUTMEN CALON TENAGA AHLI PADA ALAT KELENGKAPA

PENGUMUMAN REKRUTMEN CALON TENAGA AHLI PADA ALAT PERLENGKAPAN DPR RI T.A 2009

resi2009 — Mon, 23 Nov 2009 08:41:53 +0000

P EN G U M U M A N NOMOR : KP.03/350/DPR RI/XI/2009 REKRUTMEN CALON TENAGA AHLI PADA ALAT KELENGKAPA

PENGUMUMAN REKRUTMEN CALON TENAGA AHLI PADA ALAT PERLENGKAPAN DPR RI T.A 2009

Faisal Saleh — Mon, 23 Nov 2009 08:39:58 +0000

P EN G U M U M A N NOMOR : KP.03/350/DPR RI/XI/2009 REKRUTMEN CALON TENAGA AHLI PADA ALAT KELENGKAPA

PENGUMUMAN REKRUTMEN CALON TENAGA AHLI PADA ALAT PERLENGKAPAN DPR RI T.A 2009

CPNS Indonesia — Mon, 23 Nov 2009 08:35:02 +0000

P EN G U M U M A N NOMOR : KP.03/350/DPR RI/XI/2009 REKRUTMEN CALON TENAGA AHLI PADA ALAT KELENGKAPA

KONTESTASI IDEOLOGI DI INDONESIA: ISLAM, SEKULER, DAN MODERAT

santrikeren — Fri, 20 Nov 2009 04:12:09 +0000

Awal terjadinya Piagam Jakarta yaitu pada saat dimulainya sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk menentukan dasar Negara Indonesia. Pada sidang BPUPKI tersebut terdapat proses perdebatan dan perbedaan pendapat yang dipengaruhi oleh tiga macam ideologi, yaitu: Pertama, ideologi kebangsaan; Kedua, ideolog;Islam dan Ketiga, ideologi Barat Modern sekuler.

Pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) oleh pemerintah Jepang sebagai upaya pelaksanaan janji mereka tentang kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Radjiman Widjodiningrat. Pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno, salah seorang anggota, menyampaikan usulan fundamen filsafat negara, yang dikenal dengan Pancasila.

. Dalam perkembangannya, ketika pembahasan mengenai hubungan agama dan negara semakin mengerucut, anggota BPUPKI yang masuk dalam kategori ideologi. Kebangsaan dan Barat Modern sekuler ini bergabung menjadi satu kelompok yang Disebut nasionalis sekuler, sedangkan para anggota BPUPKI yang berideologi Islam dikenal dengan sebutan nasionalis Islam. Ternyata di dalam Naskah Persiapan UUD 1945 jilid II yang disusun oleh Yamin, tidak satupun memuat pidato para anggota Nasionalis Islam. Dalam hal ini, yang dimuat hanyalah tiga, yaitu (1) pidato Soekarno, (2) pidato Yamin, dan (3) pidato Soepomo. Sedangkan,menurut catatan, BPUPKI juga berhasil merumuskan dasar negara dan bentuk pemerintahan melalui pemungutan suara. Terdapat 45 suara pemilih dasar negara adalah kebangsaan, sedang 15 suara memilih Islam sebagai dasar negara.

Setelah sidang pertama berakhir, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan sembilan orang, yang lalu dikenal dengan nama “Panitia Sembilan”. Melalui perbincangan yang serius akhirnya Panitia Sembilan berhasil mencapai suatu kesepakatan antara Islam dan Nasionalis. Pada tanggal 10 Juli 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya pada sidang BPUPKI. Soekarno juga menyampaikan rancangan preambule UUD hasil rapat Panitia Sembilan. Dalam rancangan preambule tersebut muncullah kalimat yang sampai saat ini tetap menjadi persengketaan “…Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Rancangan preambule itu ditandatangani oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 di Jakarta. Oleh karena itu, rancangan preambule itu dikenal sebagai Piagam Jakarta.

Sehari setelah pidato Soekarno, yakni pada tanggal 11 Juli 1945, seorang Protestan anggota BPUPKI, Latuharhary, langsung menyatakan keberatan atas tujuh kata di belakang kata Ketuhanan pada Piagam Jakarta. Agus Salim melihatnya secara netral, walaupun ia lebih condong mendukung Piagam Jakarta. Namun beberapa orang anggota BPUPKI berkeberatan, termasuk Wongsonegoro dan Hoesein Djajadiningrat. Dua pasal rancangan pertama UUD yang paut dengan pokok bahasan ini ialah Pasal 4 dan Pasal 28.

Pasal 4 ayat (2) berbunyi “Yang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden hanya orang Indonesia asli”, sedangkan Pasal 28 berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan untuk beribadat menurut agama masing-masing”. Abdul Wahid Hasjim mengajukan dua usulan. Pertama, Pasal 4 ayat (2) tersebut ditambah dengan anak kalimat “yang beragama Islam”. Kedua, Pasal 28 diubah isinya menjadi “Agama negara ialah agama Islam, dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain untuk….” Agus Salim tidak sependapat dengannya, namun Hasjim mendapat dukungan dari Sukiman. Soekarno selalu memposisikan diri bahwa rancangan preambule adalah hasil kompromi dua pihak, yaitu Nasionalis dan Islam. Padahal tidak kurang tokoh Muhammadyah, seperti Ki Bagus Hadikusumo, yang didukung oleh Kyai Ahmad Sanusi, tidak menyetujui tujuh kata anak kalimat Ketuhanan.

Pada tanggal 18 Maret 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai Soekarno dengan wakilnya Hatta untuk menetapkan UUD. Ternyata sebelum waktu penetapan, Hatta menyampaikan empat usulan perubahan rancangan UUD yang sudah ditetapkan oleh BPUPKI. Usulan tersebut sebagai berikut:

1. Kata Mukhadimah diganti dengan kata Pembukaan.

2. Kalimat Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

diganti dengan Ketuhanan yang Maha esa.

3. Mencoret kata-kata “dan beragama Islam” pada Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi

“Presiden ialah orang Indonesia Asli dan beragama Islam”.

4. Sejalan dengan usulan kedua, maka Pasal 29 pun berubah.

Usulan perubahan diterima bulat oleh PPKI. Soekarno juga menekankan bahwa UUD 1945 tersebut hanyalah sementara, yang akan diubah oleh MPR setelah Indonesia dalam suasana lebih tenteram. Ada alasan kuat mengapa Hatta mengajukan empat usulan perubahan tersebut. Dalam buku karya Hatta dengan judul Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dikutip oleh Anshari (1981), Hatta mengatakan bahwa ia didatangi oleh seorang perwira Jepang, yang ia sendiri lupa namanya, pada tanggal 17 Agustus 1945 petang. Perwira itu membawa pesan bahwa bahwa orang Kristen di kawasan Kaigun sangat berkeberatan atas tujuh kata dalam Pembukaan UUD. Walaupun mereka mengakui bahwa tujuh kata itu tidak mengikat mereka, namun mereka memandang hal itu sebagai diskriminasi terhadap golongan minoritas. Hatta sendiri sudah menjelaskan kepada perwira tersebut bahwa ketetapan rancangan UUD merupakan hasil kesepakatan dua pihak, Islam dan Nasionalis. Perwira tersebut meyakinkan Hatta bahwa wilayah Indonesia bagian Timur akan menolak bergabung ke dalam negara persatuan Indonesia. Hatta akhirnya lebih memilih persatuan ketimbang perpecahan dan menerima keberatan orang Kristen. Tentu saja ketetapan PPKI tersebut membuat sakit hati pihak Islam. Akan tetapi mereka tidak dapat menolaknya, karena suasana waktu itu sangat darurat. Mereka masih berharap akan memasukkan misi mereka di masa yang akan datang.

Pihak Islam fundamentalis tidak menyerah. Mereka masih melihat peluang perubahan UUD 1945 seperti yang dikatakan Soekarno pada sidang PPKI. Sepuluh tahun setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 15 Desember 1955, diadakanlah Pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di Konstituante, sebuah lembaga pembuat UUD sebagai pengganti UUD 1945. Presiden Soekarno melantik anggota-anggota Konstituante pada tanggal 10 November 1956. Partai-partai Islam meraih 230 kursi, sedang partai lainnya (Nasionalis, Kristen, Sosialis, dan Komunis) meraih 286 kursi.

Pada sidang Konstituante terjadilah perdebatan yang berlarut-larut tentang dasar negara. Para wakil partai-partai Islam tetap memegang Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Para wakil-wakil lainnya menyetujui kembali kepada UUD 1945. Namun demikian kedua pokok masalah itu menemui jalan buntu, karena tidak dapat diputuskan dengan suara sekurang-kurangnya dua pertiga anggota Konstituante. Menghadapi suasana kritis ini Presiden Soekarno turun tangan. Pada tanggal 5 Juli 1959 ia mengeluarkan dekrit, yang salah satu isinya ialah pemberlakuan lagi UUD 1945 dan pembubaran Konstituante.

Namun demikian, sejak tahun 1959 di masa sistem Demokrasi Terpimpin, perjuangan peletakkan Islam sebagai dasar Negara mulai berkurang. Permasalahannya adalah perjuangan Soekarno yang sangat kuat untuk mendasarkan negara atas Pancasila. Selain itu juga, pada saat itu, umat Islam sudah tidak begitu solid lagi untuk terus memperjuangkannya. Contohnya, partai-partai Islam (NU, Perti, dan PSII) sama sekali tidak pernah menyatakan ketidaksetujuannya atas pembubaran Masyumi oleh Soekarno pada tahun 1960 akibat protes keras Masyumi terhadap sistem Demokrasi Terpimpin. Dengan demikian, upaya untuk merumuskan Islam sebagai landasan Negara tidak lagi menemukan semangatnya.

Dalam agama Islam memang tidak terdapat atau ditemukan referensi utuh yang dapat dijadikan rujukan murni tentang bagaimana hubungan agama dengan negara, sehingga yang demikian itu semakin menambah tidak menyatunya sikap dan pendapat yang berkembang, dikarenakan petunjuk yang ada masih mengandung multi interpretatif. Akibatnya, dalam soal konsepsi relasi Islam dan Negara pun, umat Islam juga tidak memiliki pandangan yang seragam.

Mengenai hal ini, setidaknya dapat kita bedakan tiga tipologi kelompok aliran pandangan dalam soal relasi agama-negara tersebut

Pertama, mereka yang berpandangan bahwa Islam merupakan agama sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan umat manusia, termasuk mengatur kehidupan bernegara (fundamentalis).

Kedua, adalah pendapat yang berpandangan Islam hanya memberikan dasar-dasar universal sementara yang diserahkan sepenuhnya kepada umat manusia. Mereka berpendapat bahwa agama adalah sesuatu yang privat. Aliran ini sering disebut sebagai sekulerisme, yaitu suatu paham yang memisahkan persoalan keagamaan dari persoalan kenegaraan (sekuler).

Ketiga, adalah kelompok yang berpandangan bahwa antara agama dan Negara memiliki hubungan komplementer, di mana masing-masing saling melengkapi. Sehingga sering dikatakan bahwa agama memerlukan Negara dan Negara memerlukan agama (moderat).

Perbedaan konsepsi mengenai relasi Islam-Negara juga sempat menjadikan wajah perpolitikan Indonesia menegang. Tingkat ketegangan itu makin meningkat tajam diakibatkan terjadinya benturan pandangan antara kelompok Nasionalis dengan kelompok Islam.

Pendapat salah satu tokoh nasional, Soekarno, seorang pembela pemisahan agama dengan Negara, mengatakan bahwa Islam di Indonesia bukanlah urusan Negara. Sementara itu, sebagian kalangan Islam berpandangan bahwa Islam dan Negara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, menurut kelompok ini, hukum-hukum yang diberlakukan dalam sebuah negara harus didasarkan pada tiga prinsip: Pertama, kesatuan wilayah Islam; Kedua, kesatuan rujukan syariat yang tertinggi, yang tercermin dalam Al-Quran dan Al-Sunnah; dan Ketiga, kesatuan kepemimpinan yang tersentralisir yang tercermin dalam pemimpin yang tertinggi atau khalifah, yang memimpin daulah orang Islam dengan ajaran Islam. Tetapi sebagaimana telah diungkapkan di atas, tidak semua umat Islam memilki pandangan tersebut. Ada umat Islam yang berpandangan bahwa Islam hanya memberikan dasar-dasar etis universal, termasuk di dalamnya adalah mengenai persoalan berbangsa dan bernegara. Bagi kalangan ini, Islam tidak mengatur secara komprehensif bagaimana sebuah Negara itu didirikan dan atas dasar apa negara itu dibangun.

Perbedaan cara pandang dalam internal Islam mengenai soal relasi Agama-Negara karena akibat langsung dari adanya dua paradigma berbeda di lingkungan umat Islam sendiri. Pertama, paradigma yang mengkonstruksi pemikiran bahwa Islam di Indonesia memiliki kekhususan namun tidak mengingkari adanya sifat keuniversalannya. Kedua, paradigma yang menekankan bahwa Indonesia adalah bagian dari dunia Islam yang universal.

Akar perbedaan paradigma atau cara berpikir umat Islam tentang Islam Indonesia merupakan implikasi langsung dari adanya kaidah-kaidah yang ada dalam dasar-dasar pembentukan hukum Islam Adanya perbedaan cara pandang dalam sejarah Islam kontemporer di Indonesia selalu ditandai dengan perdebatan tentang penerapan ajaran Islam.

Satu pihak mengatakan bahwa Islam yang bersifat holistik harus dipahami juga bersifat organik, yaitu hubungan Islam dengan segala aspek kehidupan harus dalam bentuknya yang legal-formal. Sementara pihak lain memahami totalitas ajaran Islam dalam dimensi yang lebih substantif, yaitu mendahulukan isi dari bentuk formalnya yang menjadi acuan dalam kehidupan sosial masyarakat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Baasir, Faisal. Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2003.

Basalim, Umar. Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu. 2002.

Effendy, Bahtiar. Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Paramadina. 1998.

http://panmohamadfaiz.files.wordpress.com/2008/03/islam-dan-persaingan-ideologi-di-parlemen-oleh-pan-mohamad-faiz.pdf.piagam jakarta

Pentingnya Pancasila

trichildz — Mon, 16 Nov 2009 01:06:40 +0000

1. Pancasila sebagai ideologi bangsa
2. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa
3. Pancasila digunakan sebagai identitas bangsa

Kesaktian Pancasila, Makna dan Simbologi

Goda-Gado — Sun, 15 Nov 2009 13:50:19 +0000

Kesaktian Pancasila, Makna dan Simbologi

Ahmed Fikreatif

1 Oktober di Indonesia diperingati sebagai hari kesaktian pancasila. Peringatan Kesaktian Pancasila ini berakar Pada sebuah peristiwa tanggal 30 September 1965. Konon, ini adalah awal dari Gerakan 30 September (G30SPKI). Oleh pemerintah Indonesia, pemberontakan ini merupakan wujud usaha mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis.

Hari itu, enam orang Jendral dan berberapa orang lainnya dibunuh sebagai upaya kudeta. Namun konon berkat kesadaran untuk mempertahankan Pancasila maka upaya tersebut mengalami kegagalan.

Maka 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Jadi, penulis menyimpulkan bahwa kemunculan peringatan Kesaktian Pancasila disebabkan oleh gagalnya misi kaum Komunis mengganti dasar negara Indonesia. Karena kegagalan itulah selanjutnya Pancasila dianggap sakti, atau justru Pancasila kemudian dibikin sakral dan dianggap sakti.

Pancasila secara de yure dan de facto memang merupakan dasar negara Republik Indonesia resmi. Beberapa dokumen penetapannya ialah :

Rumusan Pertama : Piagam Jakarta – tanggal 22 Juni 1945
Rumusan Kedua : Pembukaan Undang-undang Dasar – tanggal 18 Agustus 1945
Rumusan Ketiga : Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat – tanggal 27 Desember 1949
Rumusan Keempat : Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara – tanggal 15 Agustus 1950
Rumusan Kelima : Rumusan Kedua yang dijiwai oleh Rumusan Pertama (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959)

Entah secara kebetulan atau tidak, ternyata Pancasila merupakan ajaran moral agama Budha. Dalam sebuah referensi disebutkan bahwa Pancasila merupakan filosofi negara Indonesia yang istilahnya diambil dari bahasa Sansakerta yang berarti lima tingkah laku baik. Pancasila sendiri merupakan ajaran dasar moral agama Budha, dimana ajaran tersebut dianut oleh pengikut Siddharta Gautama (http://salahketik.com/situs/kesehatan/makna%20pancasila.htm).

Di Dalam agama Budha, mentaati Pancasila dianggap sebagai sebuah Dharma. Dharma yaitu suatu jalan kehidupan yang berlandaskan kebenaran dalam filsafat agama-agama (seperti kebenaran pluralisme).

Dharma Pancasila sendiri berisi ajaran-ajaran:

untuk menghindari pembunuhan (nilai kemanusiaan) guna mencapai samadi.
untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan (nilai keadilan) guna mencapai samadi.
untuk tidak melakukan perbuatan asusila (berzinah, menggauli suami/istri orang lain, nilai keluarga) guna mencapai samadi.
untuk melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar / berbohong, berdusta, fitnah, omong-kosong (nilai kejujuran) guna mencapai samadi.
untuk melatih diri menghindari segala minuman dan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan (nilai pembebasan) guna mencapai samadi.

Dalam bahasa Pali, isi Pancasila tersebut disebutkan sebagai berikut:

Pānātipātā veramani sikkhapadam samādiyāmi
Adinnādānā veramani sikkhapadam samādiyāmi
Kāmesu micchācāra veramani sikkhapadam samādiyāmi
Musāvāda veramani sikkhapadam samādiyāmi
Surā meraya majja pamādatthānā veramani sikkhapadam samādiyāmi

Bahasa Pāli (पाऴि) adalah sebuah bahasa Indo-Arya dan merupakan sebuah bahasa prakerta atau prakrit. Bahasa ini digunakan sebagai bahasa pengantar Sang Budha saat menerangkan ajarannya. Bahasa yang dipakai dalam kitab suci Tipitaka atau Tripitaka (lih. Wikipedia).

Jadi, secara umum, penulis dapat menarik suatu benang merah dan simpulan bahwa terminology Pancasila lebih tepat dikatakan berasal dan berakar pada ajaran agama Budha bukan pada akar kepribadian bangsa Indonesia secara umum.

Lantas, kenapa Pancasila dianggap SAKTI? Apakah Pancasila merupakan sebuah benda atau wujud atau sesuatu yang dianggap sebagai objek selayaknya Keris yang dilabeli kata SAKTI menjadi KERIS SAKTI?. Dimanakah letak sebenarnya Kesaktian Pancasila itu sementara Pancasila sendiri setuju atau tidak setuju tidak lagi ditaati sebagai sebuah jiwa yang menyatu pada diri bangsa Indonesia. Dimanakah letak Kesaktia Pancasila itu sementara Pancasila sendiri memiliki arti dan makna yang berbeda di setiap rezim yang memimpin negara ini? Lantas, apakah ada perbedaan kesaktian antara Kesaktian Pancasila dengan istilah KERIS SAKTI, KERA SAKTI, PUSAKA SAKTI, BIMA SAKTI, atau SAKTI MANDRAGUNA misalnya? Sekedar info, ternyata terminology kata SAKTI Sakti (kekuatan, kekuasaan atau energi) adalah sebuah konsep ajaran agama Hindu atau perwujudan dari aspek kewanitaan Tuhan (Baca: Dewata).

Sementara itu, lambang burung Garuda yang sering menjadi satu kesatuan frase dengan kata Pancasila menjadi GARUDA PANCASILA ternyata memiliki dasar filosofis tersendiri yang oleh beberapa kalangan disebut berasal dari akarYahudi.

“Simbol negara “burung Garuda” juga dapat ditelusuri asal-usulnya sebagai simbol Yahudi. Pemilihan simbol “burung Garuda” sendiri sebagai lambang negara adalah sebuah kontroversi karena hanya ditentukan oleh segelintir orang saja tanpa memperhatikan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia. “Burung Garuda” memang ada dalam mitologi Hindu yang pernah menjadi agama mayoritas Indonesia di masa lalu, namun pada masa kemerdekaan, Hindu tidak lagi memiliki pengaruh yang signifikan.” (http://cahyono-adi.blogspot.com/2009/08/pengaruh-yahudi-di-indonesia.html)

“Agama Islam sendiri sebagai agama mayoritas rakyat Indonesia setelah era Hindu juga tidak mengenal simbol “burung Garuda”. “Burung Garuda” juga tidak pernah benar-benar ada karena hanya sebuah mitos, berbeda dengan burung elang botak yang merupakan binatang asli Amerika. Karena bukan simbol asli bangsa Indonesia maka tidak ada lain simbol “burung Garuda” mengadopsi simbol-simbol kebudayaan asing yang memang memuja-muja simbol “burung mirip Garuda”, yaitu Yahudi yang gerakan Fremasonry-nya sangat berpengaruh sampai saat ini.” (http://cahyono-adi.blogspot.com/2009/08/pengaruh-yahudi-di-indonesia.html)

Pengaruh Yahudi di Indonesia itu dimulai pada abad 18 melalui gerakan perkumpulan rahasia Vritmetselarij atau Freemasonry yang berkembang di kalangan elit Indonesia baik di kalangan orang-orang Belanda maupun pribumi: pejabat, bangsawan, pengusaha, ilmuwan, seniman/sastrawan dan kalangan intektual lainnya. Gerakan tersebut selanjutnya berkembang menjadi beberapa cabang seperti Himpunan Theosofi, Moral Rearmemant Movement (MRM) dan Ancient Mystical Organization of Ancient Mystical Organization of Sucen Cruiser (Amorc) dan sebagainya.

Orang-orang yang merancang simbol “burung Garuda” sebagai simbol negara adalah Sultan Hamid II, Ki Hajar Dewantoro dan Muhammad Yamin. Ketiganya adalah pengikut gerakan Vrijmeselarij dan Theosofi. Sedangkan Presiden Soekarno yang menetapkan simbol “burung Garuda” sebagai lambang negara juga berada dalam pengaruh Fremasonry melalui ayahnya yang merupakan anggota Perhimpunan Theosofi Surabaya.

Untuk menguak korelasi simbologi antara Simbol-Simbol Negara RI dengan Yahudi dan Zionisme silakan banyak membaca buku-buku karangan Herry Nurdi (Jejak Freemason & Zionis Di Indonesia, Penerbit Cakrawala); Ridwan Saidi (Fakta dan Data Yahudi di Indonesia), dan Muh Thalib & Irfan S Awwas (Doktrin Zionisme dan Ideologi Pancasila, Penerbit Wihdah Press).

Kesimpulannya, pernyataan mengenai Pancasila dan segenap Lambangnya digali dari prinsip-prinsip luhur bangsa Indonesia ternyata tidak seperti yang diungkapkan dalam buku-buku formal di Toko Buku dan Perpustakaan atau yang pernah diajarkkan guru-guru PMP, P4, dan PPKn di bangku sekolah. Justru banyak budaya-budaya asing dan filosofis agama tertentu yang menjiwainya. Bahkan unsur Yahudi yang merupakan agama yang tidak diakui justru banyak memainkan peran pentingnya.

Ahmed Fikreatif

Email: amaduq01@yahoo.com

Pancasila dan Umat Muslim

kepinghidup — Sun, 15 Nov 2009 02:01:46 +0000

Sholat Jum’at di Masjid Agung Al Azhar, khotib seorang mantan menteri Agama. Ceramahnya menekankan

Revitalisasi Pancasila

sabtupagi — Sat, 14 Nov 2009 14:19:14 +0000

Pancasila

Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia