Jakarta, Indonesia,
Mantan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Williardi Wizard menyatakan kasus Antasari Azhar, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) sebagai tersangka pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen, merupakan rekayasa.

“Pada jam 12.00 WIB (pemeriksaan dirinya di Polda Metro Jaya), didatangi Direskrim dan Wadireskrim Polda Metro Jaya serta kasat-kasat (Kepala Satuan, red) menyatakan sasaran kita hanya Antasari Azhar,” katanya saat menjadi saksi dalam persidangan Antasari Azhar, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa.

Kombes Pol Williardi Wizar sendiri menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan itu, bersama-sama dengan Sigit Haryo Wibisono, Jerry Hermawan Lo dan lima eksekutor lainnya.

Dengan suara bergetar menahan emosi, Wiliardi menyatakan dirinya seusai didatangi Direskrim Polda Metro Jaya lalu dibacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sigit Haryo Wibisono. “Direskrim menyatakan samakan saja BAP-nya ( Wiliardi Wizard ) dengan Sigit Haryo Wibisono,” katanya.

Kemudian, kata dia, BAP dirinya itu ditayangkan di stasiun televisi swasta hingga dirinya mempertanyakan kepada Direskrim Polda Metro Jaya melalui pesan singkat (SMS) yang memprotes isi BAP tersebut. “Karena saya tidak pernah memberikan keterangan seperti itu kepada Direskrim,” katanya.

“Ini perintah atasan,”  katanya dalam persidangan yang dipimpin hakim Herry Swantoro.

Allahu Akbar

Antasari Azhar ketika mendengar keterangan saksi Wiliardi Wizard itu, badannya lemas yang bersamaan dengan diskors-nya persidangan oleh majelis hakim, sembari menyatakan kalimat ” Allahu Akbar “.

Antasari Azhar terkulai lemas sembari berlinang air mata di kursi setelah sebelumnya dipapah oleh sejumlah tim kuasa hukumnya.

Kuasa hukum Antasari Azhar , Juniver Girsang, menyatakan, dirinya kaget dengan keterangan saksi yang dianggap pertama kalinya di sejarah dunia peradilan tanah air. “Pernyataan saksi menyatakan bahwa seorang terdakwa dapat diskenariokan dan sasarannya adalah Antasari Azhar ,” katanya.

Juniver Girsang menyatakan Antasari Azhar sangat kecewa dan meminta keadilan kepada pemerintah. “Orang tidak bersalah tapi diskenariokan. Ini fenomenal padahal Antasari Azhar sudah banyak melaksanakan tugas,” katanya

1. POLA PENYAKIT

Tingkat kesakitan disuatu wilayah juga mencerminkan situasi derajat kesehatan masyarakat yang ada di dalamnya. Bahkan tingkat morbiditas penyakit menular tertentu yang terkait dengan komitmen internasional senantiasa menjadi sorotan dalam membandingkan kondisi kesehatan antar negara. Pada bab ini disajikan gambaran morbiditas penyakit-penyakit menular dan tidak menular yang dapat menjelaskan keadaan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.

Kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008 dapat dicermati dari pola penyakit penderita yang berkunjung ke sarana kesehatan yaitu puskesmas maupun sarana kesehatan swasta. Berikut menyajikan pola 10 penyakit terbanyak yang berkunjung ke puskesmas dan sarana kesehatan yang ada.

TABEL 4.4

10 (SEPULUH) BESAR PENYAKIT

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2008

Sumber : Laporan SP2TP LB1 Tahun 2008

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penyakit infeksi akut lain pernapasan atas (33,44%) masih merupakan penyakit terbanyak yang ditemukan pada pasien yang berkunjung ke puskesmas dan sarana kesehatan yang ada. Walaupun demikian penyakit tidak menular juga mulai masuk dalam 10 besar penyakit seperti gastritis (10,14%) di peringkat lima besar, dan hipertensi sebanyak 8,07%.

2. PENYAKIT MENULAR

a. Malaria

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan mempengaruhi angka kesakitan bayi, anak balita dan ibu melahirkan serta dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja.

Dari hasil analisa data yang dibuat di Kabupaten pada Tahun 2008 Situasi Penyakit Malaria di Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan data –data sebagai berikut :

GRAFIK 4.7

Sumber : Laporan P2 Malaria Kab.Lampung Selatan tahun 2003 s.d 2008

Dari Grafik Pola Min-Max selama lima tahun maka Data malaria Klinis di tahun 2008 tingkat Kabupaten Lampung Selatan berfluktuasi, tetapi tidak terjadi peningkatan kasus, masih dibawah grafik median, yang menjadi indikator terjadinya KLB . Bila kita hubungkan dengan kegiatan Penanggulangan yang telah dilakukan di Kab Lampung Selatan maka ini sangat dimungkinkan sekali karena Pada Bulan Maret 2008 mulai dilakukan kegiatan Intensifikasi dan Integrasi Pengendalian Malaria dengan bantuan Global Fund Round 6, berupa kegiatan surveilans malaria, MBS, pelatihan mikroskopis, pelatihan pengelola program dan dokter puskesmas meskipun belum semua dilatih.

Adapun trend Kasus bulanan tahun 2008 dapat dilihat pada Grafik MOMI dibawah ini :

GRAFIK 4.8

Sumber : Laporan P2 Malaria Kab.Lampung Selatan tahun 2007 s.d 2008

Dari Grafik MoMi Tahun 2008 cenderung menurun dibandingkan tahun 2007. MOMI tahun 2008 kasusnya cenderung sama perbulan, hal ini dapat terjadi karena ada kegiatan yang dibiayai Global Fund

GRAFIK 4.9

Sumber : Laporan P2 Malaria Kab.Lampung Selatan tahun 2007 s.d 2008

Untuk grafik MoPi tahun 2008 (Malaria Parasite Insiden atau yang positif malaria) di Kabupaten Lampung Selatan Polanya cenderung sama dengan Pola MoPi tahun 2007, tetapi ada peningkatan pada akhir tahun, karena pada bulan Juni-Agustus dilakukan pelatihan bagi tenaga mikroskopis malaria dengan dana GF.

GRAFIK 4.10

Sumber : Laporan P2 Malaria Kab.Lampung Selatan tahun 2008

Untuk grafik MoMi (Kasus Malaria Bulanan) di Kabupaten Lampung Selatan Polanya cenderung meningkat dibandingkan dengan Pola MoPi (Malaria Parasite Insiden atau yang positif malaria) ini berarti diagnosa Klinis lebih banyak ditemukan tetapi tidak dilakukan pemeriksaan sediaan darah, karena banyak kasus-kasus klinis yang berasal dari luar puskesmas induk yang tidak memiliki mikroskop dan jarak yang jauh dari pkm induk, dimana seharusnya bila MoMi tinggi maka dimungkinkan MoPi nya juga tinggi dengan diagnosa yang tepat.

GRAFIK 4.11

Sumber : Laporan P2 Malaria Kab.Lampung Selatan tahun 2007 s.d 2008

Dari Grafik Insident Malaria Klinis (AMI) tahun 2008 untuk tingkat Kabupaten hanya 4,8 ‰, turun bila dibandingkan AMI tahun 2007. tetapi dilihat Per Puskesmas ada beberapa Puskesmas yang AMI masih tinggi meskipun turun sekitar 50 % seperti puskesmas Way Muli, sementara untuk puskesmas yang lain berfluktuasi.

GRAFIK 4.12

Sumber : Laporan P2 Malaria Kab.Lampung Selatan tahun 2008

Dari Grafik API Per-Puskesmas seperti diatas maka angka API sebagai berikut Puskesmas Way Muli (23,5 ‰), menurun bila dibandingkan tahun 2007 yaitu (57,6 ‰), urutan kedua Puskesmas Bakauheni (9,4 ‰), meningkat bila dibandingkan tahun 2007 (0,5 ‰).

GRAFIK 4.13

Sumber : Laporan P2 Malaria Kab.Lampung Selatan tahun 2008

Dari data AMI dan API 2008, dapat dianalisa ada hubungan yang signifikan bila AMI tinggi maka kemungkinan API juga tinggi dengan catatan di Puskesmas tersebut melakukan pemeriksaan sediaan darah, tetapi hanya 2 puskesmas yang kasus positifnya tinggi yaitu Way Muli dan Bakauheni, karena daerah tersebut termasuk daerah endemis. Untuk AMI & API yang tidak sama, dikarenakan kasus klinis yang dilaporkan berasal dari pustu, bidan desa dan BP Swasta yang tidak melakukan pemeriksaan.

Sumber : Laporan P2 Malaria Kab.Lampung Selatan tahun 2008

Dari Grafik Persentase Sediaan darah yang diperiksa Per-Puskesmas Kab lampung Selatan Tahun 2008 untuk tingkat Kabupaten mengalami peningkatan hampir disemua puskesmas bila dibandingkan tahun 2007. sedangkan bila dilihat angka kabupaten mengalami penurunan, karena puskesmas Way Muli sebagai penyumbang kasus terbanyak hanya 58 % SD diperiksa, sehingga mempengaruhi angka kabupaten.

Grafik 4.15

Malaria Positif Menurut Gol Umur Tahun 2008

Sumber : Laporan P2 Malaria Kab.Lampung Selatan tahun 2008

Bila dilihat grafik berdasarkan golongan umur dan jenis kelamin, kasus terbanyak menyerang golongan umur > 15 tahun dan pada jenis kelamin laki-laki. Karena pada usia dan jenis kelamin tersebut memiliki kebiasaan keluar rumah pada malam hari. Tetapi bila kita lihat kasus pada golongan umur < 1 tahun, ini ada indikasi penularan didalam rumah.

Grafik 4.16

Proporsi Palsmodium Malaria Tahun 2008

Sumber : Laporan P2 Malaria Kab.Lampung Selatan tahun 2008

Dari grafik Proporsi Plasmodium dari sediaan darah yang positif Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008, Plasmodium Vivak (Pv) lebih dominan yaitu sebesar 65 %, berturut-turut selanjutnya Plasmodium Falciparum 34 %, dan Mixed 1 %, hal ini berarti penata laksanaan kasus yang tidak selesai seperti obat tidak dihabiskan dan kasus tidak di follow up.

Grafik 4.17

Proporsi Pengobatan Radikal Tahun 2008

Sumber : Laporan P2 Malaria Dinkes Kab.Lamsel tahun 2008

Bila dilihat grafik proporsi pengobatan radikal masih ada kasus positif yang tidak diobati menggunakan ACT (Artemisinin Combination Therapy), baik bagi plasmodium Vivak maupun Falciparum. Ini dikarenakan bayi tidak boleh diberi ACT, efek samping obat ACT yang berat, termasuk RSU Kalianda karena tidak memiliki stock ACT.

TB PARU

Situasi Penyakit TBC di kabupaten Lampung Selatan sampai tahun 2008, penemuan kasus penderita TBC Paru baru ( BTA +) sebesar 525 orang atau sekitar 36,4 %. Perkiraan penderita TBC BTA (+) di Propinsi Lampung berdasarkan hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga angka insiden Rate 160/100.000 pddk, sehingga perkiraan penderita TBC Paru BTA (+) dikabupaten Lampung Selatan juga menjadi lebih besar diperkirakan sebanyak 1443 orang. Akan tetapi hasil Penemuan kasus Penderita BTA (+) di Kabupaten Lampung Selatan secara Absolut dari tahun 2004 sampai 2008 terjadi peningkatan yang cukup bermakna, tetapi menurun sedikit pada tahun 2007, dan menurun tajam di tahun 2008 hal ini salah satu sebabnya karena terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Selatan menjadi dua Kabupaten yaitu Lampung Selatan dan Pesawaran untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

GRAFIK 4.18

Penemuan Penderita TBC BTA (+) tahun 2004 s/d tahun 2008
Kabupaten Lampung Selatan

Bila dilihat dari grafik CDR di atas tren CDR tidak menetap, pada tahun 2004 sebesar 48,7 menurun di tahun 2005, meningkat kembali di tahun 2006 dan menurun lpada tahun 2007 serta menurun lagi di tahun 2008.

Sedangkan Angka Penemuan kasus Kabupaten tahun 2008 sebesar 36,4 % juga masih dibawah target Nasional yaitu sebesar 70%, akan tetapi ada satu puskesmas sudah mencapai, bahkan ada yang melebihi yaitu :

1. Puskesmas Way Muli ( 74,4 %)

Akan tetapi sebebagian besar puskesmas penemuannya masih sangat rendah yaitu :

1. Puskesmas Tanjung Sari ( 0 %)
2. Puskesmas Way Sulan ( 8,8 %)
3. Puskesmas Banjar Agung ( 11,8 %)
4. Puskesmas Sukadamai (12,8 %)
5. Puskesmas Hajimena (14,3%)
6. Puskesmas Bumi Daya (19,6 %)
7. Puskesmas Titiwangi ( 24,4 %)
8. Puskesmas Sidoharjo ( 26,6%)
9. Puskesmas Karang Anyar (27,1 %)

Secara keseluruhan penemuan penderita TBC paru BTA(+) tahun 2008 di 24 Puskesmas sbb :

GRAFIK 4.20

Sumber : Laporan program P2 TB Kab.Lamsel tahun 2008

Bila dilihat dari wilayah kerja dapat dilihat Puskesmas mana yang CDR pada tahun 2008 buruk, kurang baik, baik dan baik sekali selengkapnya seperti peta di bawah ini

Sumber : Laporan program P2 TB Kab.Lamsel tahun 2008

Sedangkan penyebaran kasus TB Paru BTA positif per Puskesmas juga dapat dilihat pada peta dibawah ini :

Penemuan penderita TBC secara keseluruhan tahun 2007 sebesar 1103 Orang dan tahun 2008 sebesar 922 seperti grafik dibawah :

GRAFIK 4.21

Sumber : Laporan program P2 TB Kab.Lamsel tahun 2008

Bila dilihat cakupan kegiatan TBC tahun 2008 penemuan kasus secara keseluruhan menurun dibanding penemuan kasus tahun 2007 terutama untuk yang TBC BTA positif menurun cukup tinggi sebesar 255 kasus, ini bisa terjadi karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Selatan sehingga sebagaian kasus TB Paru BTA positif yang pada tahun 2007 dicatat di Lampung Selatan pada tahun 2008 dicatat di Kabupaten Pesawaran tetapi untuk kasus TBC BTA negatif RO positif justru meningkat cukup tajam sebesar 79 kasus, hal bisa terjadi karena banyaknya kiriman dari Rumah Sakit maupun praktek swasta yang mengandalkan RO dan telah diberi obat terlebih dahulu baru dikirkan ke Puskesmas sehingga bila diperiksa BTA sudah sulit ditemukan.

Sumber : Laporan program P2 TB Kab.Lamsel tahun 2008

Grafik di atas menunjukkan Proporsi Penderita TBC Paru BTA Positif diantara semua penderita TBC Paru tercatat, secara Kabupaten Proporsi ini belum baik, bila dilihat per Puskesmas juga masih ada beberapa puskesmas yang masih kurang, karena angka ini sebaiknya jangan kurang dari 65 %. Sedangkan Proporsi TB Paru BTA Positif diantara suspect yang paling baik adalah 10 %, pada tahun 2008 proporsi ini angka Kabupaten sebesar 13 % ini menunjukkan penjaringan suspect masih terlalu ketat untuk lebih jelasnya per Puskesmas dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

GRAFIK 4.23

Sumber : Laporan program P2 TB Kab.Lamsel tahun 2008

GRAFIK 4.24

Penderita TB paru tahun 2008 sebagian besar menyerang kelompok usia produktif, di Kabupaten Lampung Selatan golongan umur yang terserang sebesar 77 % yaitu pada kelompok usia 15-54 th.

Angka kesembuhan per Puskesmas bervariasi untuk yang telah mencapai target ( 85 % ) ada 8 Puskesmas untuk selengkapnya dapat dilihat di grafik di bawah ini :

GRAFIK 4.25

Bila dilihat Cure Rete tahun 2007 yang dievaluasi pada tahun 2008 sudah cukup baik walaupun secara Kabupaten belum memenuhi target baru mencapai 80,1 % sedangakan targetnya > 85 %, tetapi untuk CDR tahun 2007 secara Kabupaten baru tercapai 38,0 % dari target 70% ini kesenjangannya masih cukup tinggi, bila dilihat per Puskesmas bervariasi ada yang CDR tinggi Cure Rate juga tinggi, CDR rendah Cure Rate tinggi, CDR rendah Cure Rate juga rendah lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel diatas.

Hasil pengobatan ulang penderita TBC BTA positif dengan angka kesembuhan dibawah target 50 % dan untuk angka Pengobatan lengkap sebesar 30 % hal ini menimbulkan kekhawatiran bila ternyata orang yang pengobatan lengkap tersebut BTA nya masih positif, tetapi disini masih menjadi pertanyaan karena tidak ada hasil pemeriksaan. Yang memprihatinkan ada yang gagal yaitu 1 orang (10%), ini dari Puskesmas Natar, setelah diadakan uji resistensi ternyata resisten terhadap semua komponen OAT, pasien tersebut sekarang dirujuk ke RS.

Angka konversi penderita TB paru yang diobati Pada tahun 2008, secara keseluruhan sudah mencapai target nasional yaiitu sebesar 82,3 % sedangkan target nasional sebesar minimal 80%. Untuk evaluasi konversi tahun 2008 diambil dari penderita-penderita TB Paru BTA Positif yang ditemukan pada Triwulan IV tahun 2008, Triwulan I tahun 2008. triwulan II tahun 2008 dan triwulan III tahun 2008. Meskipun target konversi secara Kabupaten sudah tercapai tetapi masih ada Puskesmas yang belum mencapai target. lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Sumber : Laporan program P2 TB Kab.Lamsel tahun 2008

Untuk angka konversi per Puskesmas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

GRAFIK 4.27

Sumber : Laporan program P2 TB Kab.Lamsel tahun 2008

Dari 24 Puskesmas sudah 17 Puskesmas yang angka koversi sudah mencapai target yaitu minimal 80 % sedangkan 7 Puskesmas belum mencapi target.

Hasil cross cek sepesiemen TB Paru tahu 2008 dari Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan ke Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung memperoleh hasil sebagai berikut :

TABEL 4.5

HASIL ANGKA KONVERSI TB PARU BTA POSITIF

MELALUI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN BANDAR LAMPUNG TAHUN 2008

Keterangan :

X = tidak sesuai indikator

V = sesuai dengan indikator

KPK yang merupakan aktor utama pemburu para koruptor, kini sedang melemah akibat berbagai permasalahan yang menimpanya. Praktis laju pemberantasan korupsi di negeri ini pun kian melambat dan tersendat.

Masalah yang menimpa KPK dimulai dari ditetapkannya Antasari Azhar sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran. Kemudian menyusul dua pimpinan KPK lainnya, yaitu Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto yang tersandung kasus penyalahgunaan wewenang.

Dua kasus ini kemudian “memaksa” Pemerintah mengeluarkan Perppu No 4/2009 sebagai revisi UU No 30/2002 tentang KPK, untuk dijadikan dasar dalam mengisi kepemimpinan yang kosong. Hal ini pun masih kontroversial, sebab KPK berpotensi kehilangan independensinya. Perppu tersebut dikhawatirkan akan menjadi alat bagi Presiden untuk memengaruhi dan mengontrol kerja KPK.

Sebelumnya KPK juga sudah berada di ujung tanduk karena beberapa hal, yaitu pembahasan RUU pengadilan Tipikor yang berlarut-larut dan penuh kontroversi. Padahal RUU Pengadilan Tipikor sangat penting untuk segera disahkan demi menjaga eksistensi KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang handal. Semua itu pada akhirnya membuat KPK semakin lemah, sungguh kontras dengan KPK di masa sebelumnya yang powerfull dan sarat prestasi.

Celakanya, masalah yang menimpa KPK tersebut disinyalir merupakan serangan balik para koruptor (corruptors fight back) serta buah usaha dari sejumlah pihak yang tidak suka dengan keberadaan KPK. Tujuan utama serangan itu sendiri adalah minimal untuk “mengebiri” kewenangan yang dimiliki KPK, sehingga aksi-aksi korupsi tingkat tinggi tidak akan bisa tergapai. Dengan demikian, para koruptor kelas kakap pun akan aman, jauh dari cekalan dan tuntutan hukum.

Sampai saat ini, nampaknya serangan tersebut sudah cukup membuahkan hasil. Hal itu tercermin dari adanya kabar bahwa Panitia Kerja RUU Pengadilan Tipikor akan menghilangkan kewenangan penuntutan (dialihkan ke Kejaksaan Agung) dan penyadapan yang dimiliki oleh KPK.

Pada dasarnya korupsi merupakan kejahatan luar biasa, dan dengan demikian harus dihadapi dengan kewenangan yang luar biasa pula. Tanpa kewenangan itu, praktis KPK sudah tidak terlalu berguna lagi, sebab tidak akan ada bedanya dengan Polri atau Kejaksaan yang selama ini tidak berdaya menghadapi korupsi. KPK hanya akan serupa nasibnya dengan lembaga pemberantas korupsi yang lebih dulu “mati”. Berdasarkan referensi dari ICW, sudah ada 7 lembaga pemberantas korupsi di Indonesia yang akhirnya kalah melawan koruptor, yaitu Tim Pemberantas Korupsi (1967), Tim Komisi Empat (1970), Komite Anti Korupsi (1970), Tim OPSTIB (1977), Tim Pemberantas Korupsi yang aktif kembali (1982), Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (1999), dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2000).

Menurut penulis, kewenangan untuk menyidik, menuntut, menangkap, menahan, serta menyadap, merupakan syarat sukses KPK, sehingga harus tetap dijaga keberadaannya. Tanpa salah satu kewenangan tersebut, KPK hanya akan menjadi macan ompong dan menyebabkannya sulit memenuhi tugas utama yang diemban, yaitu memberantas korupsi di negeri ini tanpa pandang bulu, entah itu pengusaha, wakil rakyat, atau petinggi Negara sekalipun.

Namun tentu saja KPK tidak boleh menyalahgunakan kewenangan luar biasa tersebut. Untuk itu, harus ada proses evaluasi berkala agar tidak terjadi penyelewengan. Memang, kekuasaan yang absolut berpotensi menimbulkan pelanggaran dan korupsi, dan hal ini juga berlaku terhadap KPK.

****

Telah dimuat di Koran Seputar Indonesia, rubrik Suara Mahasiswa, Senin 5 Oktober 2009.

Link: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/274291/

Jakarta – Agus Condro, mantan politisi PDIP buka suara soal tekanan DPR pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bagi pelapor kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Senior BI Miranda S Goeltom ini, hal itu justru tidak masuk akal.

“Kenapa Antasari Azhar non aktif DPR jadi risau? DPR bersih tidak akan risau terhadap KPK. Siapapun pimpinan KPK, DPR tetap tenang,” kata Agus dalam pesan singkatnya yang diterima detikcom, Sabtu (9/5/2009).

Dia menjelaskan, dengan membandingkan kondisi DPR dengan KPK. Menurut UU Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD, jumlah pimpinan DPR ada 4 orang yang terdiri dari 1 ketua dan 3 wakil ketua. Namun sejak 1 tahun lebih sejak Zaenal Ma’arif dicopot dari DPR, pimpinan DPR hanya 3 orang.

“Kok DPR, Komisi III tidak persoalkan itu. Pimpinan DPR cuma 3 orang itu lancar, dan sah-sah saja melakukan tindakan hukum atas nama DPR atau pimpinan DPR. Kenapa KPK dipersoalkan, sedang diri sendiri tidak,” jelasnya. Indra Subagja – detikNews

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Antasari Azhar dicecar 48 pertanyaan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya terkait perkenalannya dengan sembilan tersangka lain.

Selain itu, pria yang baru tiga hari ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen itu ditanya soal perkenalannya dengan Rani Juliani.

“Soal pertemuan di Hotel Mahakam itu, Nasrudin menyerahkan dokumen salah satu kasus korupsi dan secara tidak sengaja bertemu Rani,” ujar salah seorang tim kuasa hokum Antasari, Juniver Girsang usai mendampingi Antasari di Direktorat Narkoba, Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, (6/5/2009) malam.

Menurut dia, pemeriksaan kliennya itu belum memasuki substasi pertemuan antara Antasari, Nasrudin dan Rani Juliani. “Kita masih menunggu pemeriksaan selanjutnya, setiap saat tim kuasa hukum akan hadir ketika dibutuhkan,”imbuhnya.

Usai diperiksa selama hampir delapan jam, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu terlihat lelah dan langsung memasuki ruang tahanan Ditnarkoba tanpa bicara sepatah kata pun. Namun pernyataan berbeda dilontarkan kuasa hukumnya.

“Beliau lebih segar daripada kuasa hukumnya,”kilah Juniver ketika ditanya kondisi kliennya.  Maria Ulfa Eleven Safa – Okezone

Jakarta – Manuver Komisi III DPR yang mempersoalkan proses non aktif Antasari Azhar dicurigai. Wakil rakyat di Senayan dinilai hanya ingin menghambat upaya pemberantasan korupsi.

“Sikap itu membuat pemberantasan korupsi menjadi ribet. Dukung saja yang 4 orang pimpinan ini,” kata Ketua Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Zaenal Arifin Muchtar saat dihubungi melalui telepon, Kamis (7/5/2009).

Dia menuturkan, dari kasus Antasari ini ada pihak-pihak yang bertepuk tangan dan hendak mendeligitimasi KPK.

“Gaya DPR tidak menunjukan sense pemberantasan korupsi. Yang penting diselamatkan pemberantasan korupsi, bagaimana mendorong pimpinan KPK bisa bekerja. Soal non aktif dan pergantian pimpinan itu terlalu politis padahal di UU sudah jelas, kalau terdakwa otomatis berhenti,” jelasnya.

Zaenal juga berharap agar pimpinan KPK yang lain tetap bekerja maksimal. “KPK harus membuktikan, tunjukan kinerja yang bagus. Dan hati-hati dengan serangan balik kepada KPK,” tutupnya. Indra Subagja – detikNews

MERETAS JALAN MENUJU INDONESIA RAYA
(BAGIAN DUA)

Beruntung, tidak ada kewajiban bagi guru untuk membuktikan ”Untuk apa dan untuk siapa” ilmu yang diajarkan di sekolah. Bahkan, jika mereka terjebak dalam lingkaran Guru Jarkoni (bisa mengajar tetapi tidak bisa nglakoni) –pinjam istilah penulis lain– pun tidak terlalu salah. Tidak ada keharusan bagi guru untuk menilai pendidikan.

Guru adalah pelaksana langsung proses pendidikan (Prof. Mr. St. Munadjat Danusaputro, 1981 : 206), tidak lebih dari itu. Dengan kata lain, guru berada di ”bawah sayap” mantan murid-muridnya. Maka dari itu, menjadi wajar, jika mantan murid menjadi (maaf) kurang ajar terhadap sejawat gurunya –ingat dengan kasus Periodesasi Kepala Sekolah.

Dari situ dapat digeneralisir, jika kepada sejawat gurunya saja perilaku mantan murid yang kebetulan berkuasa saja sudah seperti itu, apalagi ….. Kesimpulannya sederhana, pendidikan yang permisif telah menemukan jalan buntu. Pendidikan telah gagal mencerdaskan peri kehidupan bangsa, dan bangsa ini telah gagal setelah sekian puluh tahun ”merdeka”. Untuk apa cerdas jika tidak bermartabat.

Mengingat pemain utama setor pendidikan adalah guru maka peran mereka dalam menyongsong kebangkitan nasional kedua menjadi sangat sentral. Guru dituntut oleh keadaan untuk mengembalikan orientasi pendidikan ke jalur semula.

Orientasi pendidikan yang sosialis telah menghasilkan krisis politik dengan puncaknya tragedi 1965. Orientasi pendidikan yang lebih mengarah pada kapitalis menghasilkan korupsi sebagai primadona.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan masing-masing, keduanya telah membuat rakyat kecil sengsara (lihat tabel 2, bagian satu. ”aa” dan ’bb” tersingkir dari lahan kehidupannya –langsung atau tidak langsung–karena pendidikan) dan sedikit banyak mengikis semangat nasionalisme.

Orientasi pendidikan menjadi benar dan lurus jika berorientasi pada Indonesia. Pada titik ini, guru dituntut untuk mampu menggali, mengungkap, dan mengaktualisasikan dengan memberikan sedikit polesan akhir terhadap aset budaya bangsa yang telah termarginalkan oleh denyut pendidikan tu sendiri.

Hal ini menjadi penting, sebab pada budaya bangsa tersebutlah terdapat identitas bangsa atau jati diri bangsa. Dengan demikian, guru bukan sekedar agen perubahan namun sebagai pencipta perubahan.

Dalam hal tersebut di ataslah, fungsi guru sebagai pendidik dipertaruhkan. Katanya, Ing Ngarsa Sung Tuladha. Penulis tidak sedang menggiring pembaca untuk mengenang romantisme ketika guru dipuja sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Namun, jika ternyata mampu mengembalikan figur panutan tersebut ke tempat semula, apa salahnya.

Pendidikan yang berorientasi pada Indonesia adalah sebuah pola pendidikan –yang diajarkan oleh guru di sekolah– dengan mengedepankan nilai-nilai budaya lokal yang sudah menasional karena kelebihannya serta tidak bertentangan dengan nilai moral transedental.

Ini berarti, sekalipun pengguna budaya tersebut relatif sedikit namun karena dipandang baik –versi Kemanusiaan yang adil dan beradab– maka akan dipacu untuk dapat naik ke permukaan nasional. Kalaupun pada akhirnya terdapat kekurangan, maka budaya lokal dari daerah lain yang akan menggenapinya. Dengan demikian, bangsa ini akan terbebas dari ideologi latah /latahisme.

Malangnya, justru institusi pendidikan (maaf, lewat tangan guru) sendiri yang telah membuat bangsa ini menjadi latah. Mereka tidak lagi mengenal identitasnya sendiri, terombang-ambing antara timur yang sosialis dan barat yang kapitalis serta menjadi medan tarik-menarik utara yang kaya dan selatan yang miskin. Lebih malang lagi, mereka yang takut kian latah menjadi asing, terasing, dan malah diasingkan (?) di negeri sendiri.

Bangsa yang latah tidak mampu menjadi tuan di negeri sendiri, apalagi di negeri orang. Mentalnya telah jatuh, mental bangsa inferior, selalu merasa tidak berdaya /tidak bisa, dan (maaf) tidak bisa berkata tidak. Hal-hal tersebut adalah sebuah keniscayaan dari sebuah keterputusan mata rantai sebuah peradaban. Ada faktor kesengajaan untuk memutus hubungan mata rantai penjalanan sejarah bangsa. Tragis, memang.

Alhasil, cermin yang selau digunakan adalah cermin bangsa lain, tolok ukur yang digunakan selalu bangsa lain. Mereka lupa bahwa “sana” adalah “sana” dan “sini” adalah “sini”. Dalam hal apa dan bagaimana “sana” dan ‘sini” dapat bertemu menjadi samar. Akhirnya terjebak dalam nafsu penyeragaman global.

Pada gilirannya, tidak ada batas yang jelas antara yang boleh dan yang tidak boleh dikerjakan, tak ada batas yang jelas antara yang baik dengan yang tidak baik. Semua menjadi bebas nilai atau nihil.

Muara dari latahisme adalah sibuk mencari patron untuk acuan, sibuk mencari nilai-nilai baru milik bangsa lain dengan melepaskan nilai-nilai milik bangsa sendiri yang telah ada. Kemandekan berpikir pun membayang dan akhirnya jatuh pada budaya hedon. Penganjur dan penganut paham latah selalu menganggap yang datang dari “sana” lebih baik dan bermutu. Pada tataran inilah ‘filter” Pendidikan Indonesia menjadi penting.

Guru adalah aktor utama Pendidikan Nasional Indonesia. Hal yang satu ini tidak dapat dipungkiri oleh siapapun juga. Pada pundak mereka telah diamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, mereka bukan sekedar pion. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika guru di republik ini tidak mampu membidani kelahiran Guru Pendidikan Nasional Indonesia –yang setara dengan Presiden.

Guru terlalu besar untuk bersembunyi atau /disembunyikan di balik sayap mantan muridnya –siapapun mereka. Dengan keberadaan Guru Pendidikan Nasional Indonesia sebagai jabatan puncak strata guru itulah fungsi guru sebagai pendidik (Drs. M. Ngalim Purwanto, MP, 1997 : 138) dapat dioptimalkan.

Memang, tidak dapat dipungkiri bahwa kesempurnaan kemanusiaan manusia dapat diwujudkan melaui proses pendidikan (Abu Ridho, 2002 : 7). Masalahnya, sudahkah pendidikan yang guru berikan kepada anak-anak Indonesia memiliki akar budaya Indonesia? Jika sudah, periksalah. Jangan-jangan, hanya labelnya saja yang Indonesia sedangkan isinya bukan. Label penting untuk mengangkat citra, tetapi isi jauh lebih penting.

Konkritnya, sebagai contoh sederhana, tulisan yang tersaji di hadapan para pembaca ini menggunakan bahasa (lingua) Indonesia. Lantas, perhatikan aksaranya. Tulisan ini menggunakan aksara latin yang bukan lahir dari bumi Pertiwi. Kenyataan ini membuktikan bahwa, jika berani jujur, bangsa ini masih buta huruf! Bangsa Indonesia baru bisa berbicara (lingua) namun belum bisa menuliskan apa yang dibicarakan –apalagi mengerjakan (?).

Hal ini dapat terjadi karena aksara Indonesia sendiri belum tercipta. Belum pernah ada aksara daerah yang diangkat sebagai Aksara Persatuan Indonesia. Padahal, dari aksara tersebut akan lahir industri berbasis aksara, setahap demi setahap. Memang, untuk itu membutuhkan waktu.

Itulah salah satu sebab, mengapa Masa Transisi harus jelas, kapan dimulai dan kapan diakhiri. Sebab, dalam Masa Transisi, guru harus belajar menulis. Mereka pun (mohon maaf sebesar-besarnya) masih buta Aksara Indonesia. Dari situ barulah kelihatan, bagaimana mungkin “Garuda” dapat terbang tinggi untuk Meretas Jalan Menuju Indonesia Raya jika belajar terbang pada “Ayam” yang hanya mampu melompat setinggi pagar. Ternyata, kita –termasuk penulis– masih buta huruf terhadap aksara bangsanya.

Dengan lahirnya Aksara Indonesia, barulah Bahasa Indonesia dapat disejajarkan dengan Bahasa Arab, Bahasa Jepang, Bahasa Latin (?), dan bahkan dengan Bahasa Jawa. Gila? Memang! Sesuatu yang dikerjakan dengan gila-gilaan maka hasilnya juga gila-gilaan. Jika dikerjakan dengan biasa-biasa maka hasilnya juga biasa-biasa. Begitu pula, jika dikerjakan dengan asal-asalan karena situasi maka hasilnya juga situasional. Katanya, bahasa adalah bangsa.

Oleh karena itu, sudah bukan waktunya menangisi “susu yang telah tumpah”. Bahkan, sudah tiba saatnya merenungkan kembali bagaimana caranya meramu “susu yang baru”, yang tidak membuat alergi yang lain, yang membuat tidak aman bagi yang lain. Pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan yang ringan, sebab nyaris melibatkan semua orang, sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Padahal, jika dengan menggunakan kacamata pendidikan ada tiga kelompok besar kelompok orang Indonesia, yaitu : pendidik (baca: guru), peserta didik, dan mantan peserta didik. Peserta didik masih terlalu hijau untuk sebuah pekerjaan besar, mereka masih mudah ditunggangi. Mantan peserta didik sudah terlalu sibuk dengan dunia masing-masing(?). Dengan demikian, hanya tinggal guru yang dapat diharapkan.

Guru tidak mempunyai kepentingan dengan kekuasaan. Sebab, kalau guru mau, Panglima Besar Jenderal Sudirman (yang seorang guru) dapat dengan mudah mengambil alih kekuasaan. Oleh karena itu, mantan peserta didik tidak perlu khawatir. Sebagai pendidik, guru mempunyai kepetingan melindungi siswanya, (andaikan mampu) melindungi kepentingan mantan siswanya, dan juga (andaikan mampu) melindungi institusi pendidikan dari segala macam bentuk intervensi.

Sudah tiba waktunya bagi guru untuk mempersembahkan “susu” bagi negeri, mempersembahkan saripati pendidikan pada negeri. Dalam hal ini, menurut penulis, saripati Pendidikan Indonesia adalah MENGERTI. Dengan demikian, akhirnya dapt diketahui bahwa yang dimaksud dengan cerdas bermartabat adalah mengerti.

Dengan mengerti, persoalan besar dapat dikecilkan (disederhanakan) sehingga dapat diselesaikan. Dengan mengerti, persoalan kecil dapat ditiadakan. Masalahnya adalah ada atau tidak adanya kemauan untuk mengerti, bukan hanya ingin dimengerti. Hanya itu.

Dengan demikian, jika konsep mengerti ini ditarik ke masalah sistem yang berhasil dengan gemilang menelorkan korupsi dengan segala macam bentuknya maka hanya ada satu pintu untuk dapat menyelesaikannya, yaitu pulang ke start awal. Tugas ini hanya dapat diselesaikan oleh institusi pendidikan, bukan institusi yang lain.

Cukup sudah “guru” bersama institusinya melaksanakan pendidikan dengan membawa bangsa ini berputar-putar pada tiang tambatan yang dibuat dengan simbul merdeka. Padahal, sejatinya, bangsa ini baru merdeka sehari, yaitu pada 17 Agustus 1945. Sedangkan selebihnya, belum. Ini dapat terjadi karena “susu yang telah dipersiapkan oleh PPKI tumpah sehari kemudian”. Bisa dikatakan, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Bebas dari penjajahan primitif masuk ke penjajahan modern –lihat tabel 2, bagian satu.

Dengan kata lain, yang dapat merasakan merdeka hanyalah Kelompok X, AA, dan BB. Padahal, jumlah mereka hanya beberapa gelintir. Memang, secara fisik, bangsa Indonesia telah merdeka. Penjajahan primitif yang mengandalkan kekuatan militer telah enyah dari bumu Pertiwi, sudah bukan jamannya. Secara fisik, tanah air telah berada dalam genggaman bangsa sendiri. Jadi, secara fisik, Indonesia telah betul-betul merdeka.

Penjajahan modern mengandalkan pola pikir. Penjajahan ini hanya dapat berhasil dengan melalui jalur pendidikan, dengan menggunakan teori-teori. Dengan demikian, institusi pendidikanlah yang harus pertama kali “dicuci” sebab dari sanalah semua kemelut bangsa ini berawal.

Dengan demikian, untuk memberantas korupsi yang telah tersusun secara sistemik maka pembenahan harus dimulai dari hulu. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, mereka yang pernah merasakan bangku pendidikan (sekolah) pernah terlibat korupsi. Dengan parameter uang, mungkin selamat.

Bagaimana jika ditimbang dengan menggunakan parameter yang lain? Sebab, yang dapat dikorup bukan hanya uang. Ada korupsi waktu, korupsi kapasitas, korupsi informasi, korupsi keadilan, korupsi aksara, korupsi bilangan, korupsi lahan kehidupan, dsb. dsb. Bahkan, korupsi konstitusi! Semua itu ada harganya, meskipun bukan uang.

Penulis tidak sedang membabi-buta menyerang “guru” dengan institusi pendidikannya. Justru, penulis mengucapkan selamat atas kesuksesan lakon yang ditampilkan. Cerita “Petruk Jadi Ratu” yang sampai babak ketiga (Orde Lama, Orde Baru, dan Onde Reformasi) benar-benar memukau dan menghanyutkan –sampai-sampai para niyogo berkelahi, para sinden berebut mikrofon untuk dapat memperdenagrkan suaranya yang merdu, bahkan penonton histeris, mual, dan sebagian mulai enek. Sampai di titik ini, penulis memberi nilai 99 (sembilan puluh sembilan).

Tapi, fajar telah menyingsing, Kebangkitan Nasional Ke II telah tiba, dan “Jamus Kalimasada” masih di tangan “Petruk”. Apakah si “Petruk” akan menjadi ratu kesiangan? Apakah lakon akan dilanjutkan sampai babak ke tujuh? Semua berpulang kepada “guru”.

Mungkin, sudah waktunya bagi “guru” untuk mengakhiri parade dagelan di negeri ini. Cukup sudah derita nestapa “aa” dan “bb”, cukup sudah “X, AA, dan BB” memperdayai mereka. Ingat “guru”, pada suatu masa, mereka semua adalah murid-muridmu! Mereka semua adalah hasil pendidikanmu.

Kalaupun pada akhirnya “guru” tidak dapat bekerja sendiri dalam menangkap “Petruk” yang telanjur liar, itu wajar. Guru perlu mendapat dukungan dari mantan muridnya yang pandai, yang kaya, yang berkuasa, dan nomor satu pada tiap level. Tanpa mereka, “Petruk” akan semakin menggila.

Sekali lagi, semua berpulang kepada guru. Oleh karena itu, saya hanya mengingatkan bahwa semakin pandainya mantan peserta didik menguasai ilmu dasar yang permisif akan membuat mereka semakin jauh dari harapan para pendiri negeri ini. Pada gilirannya, mereka akan kehilangan wawasan bela negara, sejarah perjuangan bangsa, wawasan nusantara, dan kewiraan (Letkol CAJ. Bambang Sulistyono, 2005 : 12). Masalahnya, mampukah guru menempatkan diri sebagai pendidik dalam aarti sesungguhnya dan bukan sekedar pelaksana proses pendidikan? Sebagai catatan, ilmu dasar berbeda dengan kemampuan dasar. Satu di antara ilmu dasar adalah bilangan.

Sebagai sebuah sistem, bilangan juga mempengaruhi sistem yang lain. Sistem Bilangan Indonesia nyaris menyentuh seluruh sendi- sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat tidak semua kebenaran akan menghasilkan kebaikan jika diungkap secara terbuka, maka penulis hanya akan memaparka tiga hal yang merupakan titik singgung dari masalah korupsi. Ketiganya merupakan titik singgah manuver bilangan dalam mencari keadilan. Sedangkan yang bermanuver adalah bilangan Noto (1064).

Hal tersebut dapat terjadi karena bilangan Noto (1064) akan berbicara pada konteks kini, mundur ke 17 Agustus 1945, mundur lagi ke masa lalu, sontak melompat ke masa kini untuk menyongsong Masa Transisi, dan selanjutnya Meretas Jalan Menuju Indonesia Raya. Noto dapat melakukan perjalanan yang panjang karena telah dinolkannya ”kesaktian Petuk”. Dengan demikian, jalan pulang telah terbuka.

Genderang perang peradaban telah ditabuh. Suaranya telah diperdengarkan. Keretanya adalah institusi pendidikan. Muatannya adalah INDONESIA. Saisnya adalah guru. Panglima perangnya adalah mantan murid yang pandai, yang kaya, yang berkuasa, dan nomor satu pada tiap level. Pasukannya adalah seluruh rakyat Indonesia. Senjatanya adalah tujuh langit madani dan tujuh langit tsaqofi. Strategi perangnya adalah Sistem Bilangan Indonesia. Masa Perangnya adalah sembilan tahun. Tujuannya adalah Indonesia Raya. Dan, musuhnya adalah KORUPSI –apapun bentuknya.

Oleh karena itu, satukan hati, satukan langkah, dan rapatkan barisan sesuai dengan profesi masing-masing. Musuh bersama yang bernama korupsi, tidak lebih dari pengalih perhatian dari masalah yang sesungguhnya dalam skenario mereka. Memang, dengan begutu, nasihat (teori) mereka akan laku dan pada saat yang bersamaan isi negeri ini dikeruknya, baik yang berupa kekayaan alam, kekayaan intelektual, kekayaan budaya, dsb. Itulah bentuk sempurna dari korupsi global.

Sekali lagi, hanya ada satu cara untuk melepaskan diri bangsa ini dari jerat korupsi yaitu dengan kembali ke start awal. Tugas berat ini hanya dapat dilakukan oleh ”guru”. Mereka telah membawa peserta didiknya pergi –meninggalkan hasil kerja PPKI, berputar-putar –mengelilingi simbul merdeka, kelelahan di jalan –sehingga tidak mampu bersaing dengan bangsa /negara lain bahkan dengan negara kecil semacam Singapura, rupiah kedodoran menjadi santapan uang asing, ikat pinggang yang nyaris putus karena dikencangkan terus-menerus –konon, berjuta-juta jiwa rakyat hidup miskin, dan berebut makanan –sebagai pencari kerja.

Dengan mau pulang ke situasi 17 Agustus 1945 tidak ada yang dirugikan. Bekal uang untuk melanjutkan perjuangan, ada. Dana Revolusi yang masih tersimpan dapat diambil. Revolusi tanpa fulus –modal– adalah sebuah kesia-siaan. Revolusi butuh biaya. Ada air mata, darah, nyawa, dan dana. Tiga yang pertama telah dikerjakan oleh para pendahulu.

Dana Revolusi memang ada, dengan catatan mau mengubah pola pikir. Oleh karena itu, selama pola pikir masih kebarat-baratan maka dana tersebut masih tersimpan rapat pada tempatnya. Selama itu pula, virus korupsi akan terus menggerogoti dan kian menggurita. Pada tataran ini, jelas bukan ”X,AA, dan BB” yang menjadi korban.

Mengubah pola pikir pun butuh waktu, terlebih untuk mengubah pola pikir guru. Mereka telah terlalu lama dicekoki oleh barat. Alhasil, mantan muridnya pun kebarat-baratan. Oleh karena itu, ”guru yang besar-besar” yang ada di barisan depanlah yang seharusnya dapat melakukan perubahan yang mendasar. Mereka mempunyai peluang untuk melakukan terobosan.

Nah, di situlah letak masalahnya. Mereka tidak sadar bahwa pendidikan yang mereka berikan telah mencelakai orang banyak –lihat tabel 2, bagian satu. Dengan kata lain, mereka hanya melindungi kepentingan diri sendiri. Menepis tudingan ini akan semakain memperjelas, siapa mereka sesungguhnya? Jadi?

Saatnya membaca dengan hati :

Noto Lahan Kehidupan (10 pangkat 76)

”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” begitulah bunyi sila kelima dari Pancasila. Cita-cita ini akan menjadi kenyataan jika negara mengembalikan Lahan I kepada Rakyat Birokrasi dan mengembalikan Lahan II kepada Rakyat Murni.

Untuk itu, negara perlu menerbitkan semacam sertifikat kepemilikan lahan kehidupan (sebut saja, Sertfikat Natar) kepada seluruh waega negaranya. Masalah ini harus tuntas selama Masa Transisi. Pasca Transisi, secara administratif, semua kembali ke habitat masing-masing. Dengan demikian, satu biang pintu korupsi tertutup.

Oleh karena itu, perlu dipersiapkan perangkat pendukung dalam hal ”periuk nasi” rakyat. Hal ini menjadi penting sebab, sumber penghidupan yang berupa lahan kehidupan dan sudah tertata rapi sejak awal (ayat 2, pasal 27, UUD RI 1945) menjadi kacau karena sistem pendidikan yang permisif. Misalnya dengan menciptakan aturan main yang jelas, bagaimana sesungguhnya pola pembagian lahan kehidupan agar rakyat dapat memperoleh biaya hidup.

Jika berani jujur, sebenarnya, masing-masing kelompok –lihat tabel 1, bagian 1– sudah memiliki lahan sebagai sumber penghidupan masing-masing. Adanya mobilitas, pendidikan, maupun pengaruh lain harus diatasi dengan cantik. Tanpa itu, dinding pemisah antara yang kaya dengan yang miskin akan kian tebal dan tinggi.

Standar ganda yang digunakan dalam menangani peri kehidupan rakyat harus disingkirkan. Untuk itu, Kelompok I (Rakyat Birokrasi) harus dipanggil pulang untuk menempati pos-posnya –itu baru, ”Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Mereka adalah Pegawai Negara bukan Pegawai Negeri biasa. Ruwetnya birokrasi karena ”tuannya telah diperdayai oleh pelayannya dan akibat terlalu lamanya pelayan berkuasa di rumah tuan, mereka merasa memilikinya” –pinjam humor sufi.

NIP /NRP / nomor sejenis milik Pegawai Negara tidak dapat disejajarkan dengan nomor serupa milik Pegawai Negeri. Nomor yang mereka miliki bukan nomor registrasi biasa. Deretan angka pada nomor tersebut sama kedudukannya dengan deretan nomor sertifikat tanah sawah milik petani, sama kedudukannya dengan nomor SIUP milik pengusaha, sama dengan nomor BPKB para tukang ojek, dsb. Oleh karena itu, sebagai sesama pemilik lahan kehidupan, pada Pegawai Negara melekat sederet hak-hak istimewa kepemilikan seperti halnya Kelompok II di Lahan II.

Uang pensiun yang diterima Pegawai Negara tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan nilai lahan kehidupan mereka. Apalagi, sekian persen dari gaji mereka memang untuk dana pensiun. Uang tipu-tipu tersebut tidak lebih dari uang pelipur lara karena sumber penghidupan yang seharusnya dapat diwariskan kepada anak-anak mereka telah dirampas penguasa atas nama negara.

Oleh karena itu, jika ”aa” sering ribut, jangan dipersalahkan. Mereka telah dikhianati oleh kawan seperjuangan sendiri, begitu pula halnya dengan ”bb”. Sistem telah membuat mereka terlempar keluar dari orbitnya, menjadi pencari kerja, miskin, dst.

Lahan kehidupan dipilih berdasarkan kecenderungan warna (natar) hidup seseorang. Pada Kelompok I, ada dua macam natar, yaitu : natar militer dan natar sipil.
Pada Kelompok II ada sepuluh macam natar, yaitu : natar alam (misal : petani, melayan, peternak, dsb.), natar perdagangan (misal : pedagang bahan pangan, pedagang pakaian, dsb.), natar komunikasi (misal : pos, telkom, juru bahasa, dsb.), natar transportasi (misal : pemilik kapal, pemilik bus, dsb.), natar seni budaya (misal artis, pelawak, dsb.), natar industri (misal : pengusaha industri logam, pengusaha industri kimia, dsb.), natar jasa militer (Pegawai Negeri Korp TNI), natar jasa sipil (Pegawai Negeri Korp Sipil atau Korpri), natar jasa murni (misal : akuntan, konsultan, sopir, dasb.), dan natar rakyat murni X (misal : politikus).

Sedangkan pada Kelompok X, ada dua macam, yaitu : natar agama dan natar X (misal : para raja, proklamator, dan para tokoh pendiri negara /PPKI I dan PPKI II).

Pengelompokan –tabel 1, bagian satu– bersifat absolut. Oleh karena itu, mereka yang mencari hidup di lahan kehidupan sendiri, jika muslim tidak membayar pajak melainkan membayar zakat. Dengan begitu, baitul maal akan tumbuh dan dikelola oleh negara. Sedangkan bagi non muslim, mereka membayar pajak. Jadi, umat Islam yang mampu tidak harus bayar dua kali untuk hidup di bumi Indonesia. Pada gilirannya, sedekah dapat lebih dioptimalkan. Pajak penghasilan dikenakan kepada mereka yang mencari penghidupan di lahan kehidupan lain.

Dengan terkumpulnya dana zakat pada baitul maal, Revolusi Industri Jilid II telah di depan mata. Jika Revolusi Industri Jilid I model Eropa yang dimodali dana riba –yang dimurkai oleh Allah– menghasilkan kerusakan bumi maka Revolusi Industri Jilid II dimodali dana zakat –yang diridhoi Allah– Insya Allah hasilnya akan memakmurkan bumi.

Sejalan dengan hal itu, natar pun bersifat absolut. Singkatnya, jika diuangkan, saham Rakyat X = Rp 1.0000.0000,- (satu dengan delapan buah nol), saham Rakyat Birokrasi = Rp 1000.0000,- (satu dengan tujuh buah nol), dan saham Rakyat Murni = Rp 100.0000,- (satu dengan enam buah nol) untuk negara.
Saham mereka bertambah seiring pertumbuhan mereka, kecuali ada sebab khusus. Oleh karena itu, besaran saham tidak terpengaruh oleh devaluasi /senering. Saham itulah dana revolusi yang dimaksud dalam tulisan ini.

Mereka berhak mendapatkan jasa atas sahamnya, itulah kue kemerdekaan. Yang banyak mendapatkan banyak, yang sedikit mendapatkan sedikit, yang besar memperoleh besar, yang kecil memperoleh kecil. Bagi Rakyat X disebut gaji, besar gaji ≤ Rp 1000,-Bagi Rakyat Birokrasi desebut gaji pokok, besar gaji pokok ≤ Rp 100,-. Bagi Rakyat Murni disebut gaji rakyat –bukan BLT– yang besarnya Rp 10,- (senilai dengan Rp 100.000,- pada saat ini).

Besaran saham dan jasa tersebutlah yang harus tertera pada sertifikat natar. Dengan barang berharga ini, massa tidak lagi mengambang, mereka memiliki identitas yang jelas. Pada gilirannya, pesta demokrasi sebagai pengamalan sila keempat dari Pancasila menjadi tidak ribet …..

Noto Uang (10 pangkat 92)
Banjir uang yang terjadi selama Masa Transisi harus diatasi dengan senering, yaitu tiap Rp 1.0000,- (satu dengan empat nol) uang lama –uang Masa Transisi– menjadi Rp 1,- uang baru, tiap Rp 100,- (satu dengan dua buah nol) uang lama –uang Masa Transisi– menjadi 1 ketip uang baru, dan tiap Rp 1,- uang lama –uang Masa Transisi– menjadi 1 sen. Jadi, pada uang baru Rp 1,- = 100 ketip = 1 0000 sen atau dengan kata lain, senering menggunakan amgka koefisien 1 : 1.0000

Senering dilakukan setelah Masa Transisi, misalnya seminggu setelah 17 Agustus Tahun X + 9. Dengan demikian, ada jeda bagi rakyat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan naik derajatnya Rupiah.

Sejalan dengan hal itu, seyogyanya nilai pecahan Rupiah tidak lebih dari Rp 100,- . Bagaimana pun, Rupiah adalah satu di antara beberapa simbul kehormatan negara.

Dengan begitu, uang rakyat kecil (ketip dan sen) dapat hidup kembali. Dengan begitu, ”Turunkan harga” sebagai tuntutan Angkatan ’66 dapat direalisasikan. Dengan begitu, antara uang dengan matematika dapat sejalan karena pada keduanya dipergunakan basis bilangan yang sama.

Noto Tarikh (10 pangkat 88)
Kerajaan Kutai berdiri sekitar tahun 400 – 500 Masehi (Suparman, 1994 : 34), Rasulullah wafat pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah /3 Juni 632 M (Muhammad Husain Haekal, 2004 : 28), dan Proklamasi 17 Agustus 1945 bertepatan dengan Jumat, 9 Ramadhan 1364 H (Annida, 1996 : 44).
Dalam kehidupan sehari-hari, bangsa-bangsa timur lazimnya menggunakan kalender komariah (bulan) karena ada hubungan dengan kegiatan keagamaan mereka. Oleh karena itu, mengembalikan penggunaan kalender tersebut sangatlah tepat.

Untuk membangun mozaik Indonesia –yang satu, maka Tahun 1 adalah saat berdirinya Kutai di bumi Kalimantan (pengaruh agama pagan), bulan menggunakan bulan hijriah (pengaruh Islam), dan hari menggunakan hari Masehi (pengaruh Nasrani). Dengan demikian, semua unsur agama ikut andil dan ikut memiliki.

Jika penulis tidak salah dalam menghitung, antara Kutai sampai dengan hijarahnya Rasulullah SAW adalah 221 tahun dalam kalender syamsiah (matahari) = 80.710 hari. Jika disubstitusikan dalam kalender komariah (bulan) = 227 tahun 9 bulan 3 hari.

Dari situ dapat dihitung kelahiran Indonesia. Tiga hari sebelum tanggal 30 adalah tanggal 27. Sembilan bulan sebelum Rabiul Awal adalah Rajab. 227 tahun sebelum hijriah adalah 228 SH. Dengan kata lain, hari lahir Indonesia adalah 27 Rajab 1 I (baca : 27 Rajab Tahun 1 Indonesia), Subhanallaah.

Dari situ terlihat bahwa ada hari, bulan, dan tahun yang telah dikorup oleh sistem.
Jadi seharusnya, Jumat dijadikan hari libur umum, bukan Minggu. Tidak ada hubungan antara Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Indonesia dengan Minggu. Justru, Jumat -lah yang memiliki nilai historis dengan negara ini.

Jadi seharusnya, bagi institusi pendidikan, bulan Ramdhan adalah libur kenaikan kelas (libur panjang). Ramadhan memiliki kaitan erat dengan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Jadi seharusnya, kalender Masehi tidak digunakan di Indonesia.

Sebab, pertama, tidak ada hubungan antara Masehi dengan Kuta. Kedua, dengan menggunakan tarikh tersebut ada masa yang hilang dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu masa antara 1 M sampai dengan berdirinya Kutai (4 – 5 abad). Itulah masa yang telah dikorup oleh sisitem –jadi, wajar jika teknologi dsb. negara ini tertinggal jika dibandingkan dengan barat, saat start beda. Ketiga, Indonesia terlalu tua dalam tarikh Masehi.Keempat, sebagian besar isi negara ini menggunakan bulan sebagai dasar perhitungan keagamaannya –katanya demokrasi.

Sebaliknya, dengan menggunakan tarikh hijriah maka urusan hari dan bulan tidak ada masalah. Tetapi, untuk tahun, Indonesia terlalu muda. Indonesia 228 tahun lebih tua daripada Hijriah.
Kalaupun ada keinginan mengenang detik-detik Proklamasi maka kawinkan 17 Agustus 1945 dengan 9 Ramadhan 1364 H. Untuk tanggal, ambil milik Masehi, untuk bulan ambil milik Hijriah, sedangkan untuk tahun leburkan Masehi dengan Hijri menjadi SATU. Jadi, selanjutnya 17 Ramadhan 1 I yang dijadikan tonggak untuk memanusiakan manusia Indonesia.

Oleh karena itu, 1 Syawal = 0 Lebaran dan 2 Syawal = 1 Lebaran. Ini berarti, 1 Lebaran (2 Syawal) adalah Tahun Baru Indonesia. Ini berarti, tanpa pemilik 1 Syawal, Indonesia tidak ada apa-apanya. Ini berarti, agama bumi (baca : Pancasila) harus tunduk pada agama laingit (Islam) –dengan kembali ke Piagam Jakarta. Ini berarti, satu kecil (bawahan) harus tuduk pada satu besar (atasan). Ini berarti, rakyat harus tunduk kepada pemerintahnya, dst. dst. Selebihnya, antara tarikh Indonesia dengan tarikh Hijriah tidak ada perbedaan.

Hanya saja, ada satu syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan tarikh ini yaitu, pada H minus sekian (misalnya, minus 7) semua isi Lemaba Pemasyarakatan (LP) harus dikosongkan. Dengan kata lain, amnesti massal. Mereka semua tidak lebih dari korban, dari sebuah sistem yang korup.

Kemudian, jika dikaitkan dengan Noto Adil, maka pada 0 Lebaran tahun pertama Pasca Transisi diadakan petobatan nasional /rekonsiliasi antar elemen bangsa / permintaan maaf dari pemerintah kepada rakyat /dsb. Di samping untuk menjaga nama baik dan untuk membersihkan harta yang diperoleh di ”zaman gelap” dari hak orang lain, maka diadakan sedekah nasional untuk sesama /negara.

Kesimpulannya sederhana, ternyata, untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, itu mudah. Ubahlah cara pandang! Peraturan harus dibenturkan dengan aturan!

Jika ingin benar-benar melakukan perubahan secara mendasar, tanpa menelan korban, dan tidak merugikan siapapun maka sekarang telah tiba saatnya. Berhentilah memperebutkan kekuasaan, duduklah bersama selama sembilan tahun, dan lihat hasil kemerdekaan. Jika Anda dapat melakukan, pandanglah korupsi secara holistik. Pandanglah korupsi dengan parameter lain, maka akan lain pula hasilnya.

Kelak, tahun pertama Pasca Transisi, murid Kelas I SD akan memulai babak daru sejarah Indonesia. Mereka adalah generasi yang benar-benar merdeka secara hakiki, terbebas dari virus korupsi apapun bentuknya. Oleh karena itu, bersiap-siaplah untuk kehilangan tangan jika masih nekat melakukan tindak tercela dan nista itu.

Wallahualam.

Click Here!

Anti KKN’ers: Wah anda sangat optimis ya. Semoga tips ini akan bermanfaat bagi generasi berikutnya.

Saat ini nyari orang jujur susahnya minta ampun, mungkin 1 diantara 1000 orang bahkan lebih. Kejujuran menjadi barang mahal di negara ini. Dari mulai masyarakat umum hingga birokrat dan pejabatnya.

Sebuah gebrakan dilakukan oleh KPK dalam menyikapi masalah kejujuran ini. Mulailah dibuat percontohan apa yang dinamai KANTIN KEJUJURAN di berbagai tempat. Kantin tanpa penjaga, hany disediakan kotak untuk menaruh uang dan tempat mengambil kembalian. Semua barang (makanan) yang dijual sudah diberi label harga sehingga tidak perlu lagi komunikasi antara pembeli dan penjual. Dalam hal ini fungsi penjual (penjaga kantin) ditiadakan. Pembeli bebas mengambil barang yang dimaui dan diwajibkan membayar sesuai harga barang, apabila ada kelebihan uang, maka pembeli bisa mengambil uang kembalian sendiri, tranpa diawasi oleh penjaga satu pun.

Pola ini memang menuntut kejujuran para pembeli. Model ini banyak dikembangkan di kantin-kantin Sekolah Dasar hingga SMA maupun umum. Menumbuhkan jiwa kejujuran sejak dini merupakan langkah yang sangat baik.

www.pasti-bisa.co.cc

Dikabarkan bahwa Penahanan Bupati Ismunarso oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai rasa sukacita sebagian masyarakat Situbondo.

LSM yang dikomandani oleh H Muhammad itu menggelar aksi sujud syukur itu di jalan raya Desa Talkandang Kecamatan Situbondo sekitar pukul 15.30.

Bukan hanya sekedar sujud syukur, aksi yang sempat menjadi tontonan warga desa setempat itu juga dilanjutkan dengan aksi teatrikal pembakaran replika tikus ukuran raksasa.

Anda HARUS TAHU!

Memang sudah umum sekali bahwa AIDS adalah penyakit terganas di Dunia, tapi ketika saudara kita terjangkit penyakit itu apakah kita harus diam saja dengan tak menggubriskan mereka hingga MATI????????????

Tahukah anda tentang Spirulina?

Yups ini adalah jenis bakteri baik yang akhir-akhir ini telah diketahui beberapa manfaatnya yaitu yang paling penting dan paling utama adalah Bakteri ini dapat menghambat pertumbuhan Retro Virus yang dapat menyebabkan AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan tahukah anda bahwasanya Virus Aids absolut tidak akan bisa menular melewati kontak biasa. Jadi jangan JAUHI ORANGNYA TAPI VIRUSNYA dan untuk para pengidap penyakit ini, jangan sekali-kali anda putus asa karena dari semua itu pasti ada jalan keluar yang menanti dengan do’a dan usaha.

KEEP FIGHT!!!!!!!!!!!!

5 Polda sudah mulai menggencarkan pemberantasan preman-preman di Indonesia. Bagus pak Polisi.

5 Polda yang sebelumnya diperintahkan yakni Polda Sumatera Utara, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, Polda DI Yogyakarta, dan Polda Jatim.

Menurut Polda, pemberantasan preman akan dilakukan setiap 3 bulan. Operasi premanisme ini akan terus berlanjut sampai masyarakat aman.

Kita berharap nantinya masyarakat akan merasakan kenyamanan dalam penegakan hukum oleh seluruh aparat kepolisian dari tingkat Polsek hingga Mabes. Amin

Memang sementara ini  preman pada posisi yang cukup meresahkan karena pasal363 dan 365 (tentang pencurian). Kemudian kejahatan berdimensi pada adanya tindakan melawan hukum dari kelompok tertentu yang cukup meresahkan.

Dalam laporan Analisis Situasi Malaria di Kabupaten-kabupaten Proyek ICDC oleh Jan Rozendal dan Lukman Hakim, disebutkan bahwa untuk area pesisir dekat lagun dan kolam air, area beresiko bagi berkembangnya penyakit malaria adalah di tepi sungai, lagun, kolam-kolam sekitar hutan bakau, air tergenang dan empang. Di daerah-daerah seperti ini, kondisi yang memudahkan penularan malaria tergantung pada faktor-faktor seperti pasang surut air laut, penyebaran curah hujan dan hunian manusia. Penularan dapat terjadi dalam jarak beberapa ratus meter dari perindukan nyamuk, sehingga yang beresiko tinggi adalah masyarakat yang tinggal menetap di rumah-rumah di tempat tersebut. Laki-laki dewasa yang keluar rumah untuk memancing ikan/lobster dan mengumpulkan gula aren misalnya, akan beresiko kontak dengan vektor nyamuk. Sebaliknya, di area perbukitan atau perkebunan dan sepanjang sungai musiman, puncak kasus malaria terdapat pada daerah-daerah sepanjang sungai, atau dimana terdapat mata air terbuka. Pada musim kemarau, penularan sering terjadi di luar pemukiman dekat sumber-sumber air dan tempat pemandian (Mandi Cuci Kakus/MCK) yang masih kerap digunakan oleh masyarakat pedesaan. Masyarakat yang tinggal di dekat area tersebut mempunyai resiko terjangkit. Desa-desa endemis malaria umumnya mengambil air untuk minum di mata air dari perbukitan dan dari sumur yang digali yang mulai mengering. Di musim kemarau, tempat air tersebut menjadi perindukan dan tempat istirahat vektor dan masyarakat yang datang ke area tersebut menjadi beresiko untuk tergigit.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus malaria di berbagai daerah di Indonesia dilaporkan meningkat. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2000 namun pada tahun 2001 sudah cenderung menurun. Menurut Rozendaal dan Hakim, peningkatan kasus ini kemungkinan disebabkan oleh kemudahan terjadinya kontak antara manusia dan nyamuk melalui pembukaan hutan, seperti penebangan pohon, perkebunan dan pertambangan; perluasan perkebunan di hutan – perbukitan (salak, kopi, coklat, karet) yang menjadi lingkungan bagi nyamuk; berkembangnya resistensi terhadap obat yang sering digunakan seperti Chloroquine dan juga menyebarnya resistensi tersebut serta mutu sistem pelayanan kesehatan yang menurun sejak krisis. Di Jawa Tengah dan Jogjakarta, wilayah Malaria adalah di Bukit Menoreh yaitu Kabupaten Kulon Progo, Purworejo dan Magelang.

Dalam workshop yang diselenggarakan Inisiatif Anti Malaria Indonesia (IAMI) di Novotel 18 Desember 2003 lalu, Kepala Sub Direktorat Malaria Departemen Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan tujuan dan strategi program pengendalian malaria. Tujuan program pengendalian malaria di Indonesia adalah untuk mengurangi tingkat kesakitan dan kematian akibat malaria di daerah beresiko, dengan target 25 per 1000 penduduk. Pada tahun 2005 diharapkan tingkat kesakitan dan kematian malaria di Indonesia dapat diturunkan sebesar 50% dari tahun 2000. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dr. Ferdinand Laihad menyampaikan 4 strategi kegiatan yang akan dilaksanakan Departemen Kesehatan Pusat. Pertama adalah memperkuat kemampuan kabupaten dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengevaluasi upaya pemberantasan malaria yang sesuai dengan kondisi lokal melalui surveillans terpadu, memperkuat manajemen logistik obat dan sumber daya dan pemberantasan vektor berdasarkan data. Strategi kedua adalah meningkatkan kemampuan fasilitas kesehatan untuk mendiagnosa dan mengobati kasus di daerah beresiko melalui peningkatan mutu diagnosa dan pengobatan malaria dan meningkatkan kemampuan menentukan kegagalan pengobatan. Strategi ketiga adalah meningkatkan upaya promosi untuk memperkuat upaya perlindungan diri masyarakat berupa perilaku untuk mencari pengobatan dan cara-cara mencegah penularan melalui survei perilaku masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, advokasi dan kampanye. Strategi keempat adalah meningkatkan upaya pencegahan penularan dan pengendalian KLB dan menurunkan penularan melalui survei dinamika penularan dan pemetaan daerah resiko malaria, pemberantasan vektor yang selektif dan peningkatan kemampuan deteksi dan penanggulangan KLB. Lebih lanjut, dr. Laihad menyampaikan standar diagnosa dan pengobatan malaria, yang tergantung pada resistensi parasit malaria terhadap chloroquin dan primakuin. Untuk daerah yang resisten terhadap chloroquin dan Fansidar, digunakan kombinasi dengan artesunat. Daerah-daerah di Indonesia dengan Plasmodium falciparum resisten terhadap Chloroquin dan Fansidar adalah Papua (Kabupaten Jayapura dan Mimika), Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur dan Alor), Maluku Utara (Kabupaten Malut), Maluku (??), Kalimantan Barat (Kabupaten Landak), Lampung (Kabupaten Lampung Selatan), Sulawesi Utara (Kabupaten Minahasa), Kalimantan Timur (Pasir Putih), Jawa Tengah (Kabupaten Purworejo dan Banjarnegara), DIY (Kabupaten Kulon Progo) dan Nangroe Aceh Darusalam.

Akhir-akhir ini saya semakin muak melihat judul-judul tulisan yang nongkrong di jajaran 100 top-post nya id.wordpress.com. Saya banyak meliHat judul-judul seperti ini:

• foto telanjang sandra dewi bugil (yang ini peringkat pertama, Astaghfirullah…)
• Apa benar sandra dewi bugil ????
• Apa benar sandra dewi bugil ???? « Bali Is My Life
• foto sandra dewi bugil « Foto Bugil Artis Cantik Indonesia

(linknya sengaja tidak dimasukkan, entar malah nambah traffic mereka lagi) dst. Itu yang masuk di top-post, belom lagi blog-blog kecil sampah tak berguna yang jumlahnya jauh lebih banyak lagi yang ikut mempublikasikan konten-konten kotor tersebut.

Dan Alhamdulillah sekarang pemerintah sudah mulai bergerak konkrit memberantas konten pornografi yang jumlahnya sudah membludak di Indonesia. Seperti kita semua tahu, di Indonesia tidak ada satupun mekanisme pembatasan konten yang membuat netter-netter Indonesia dapat dengan mudah mengakses situs2 porno tersebut, dan juga membuat mayoritas akses internet diwarnet-warnet itu mengarah pada situs porno. Pemerintah dalam hal ini departemen komunikasi dan informasi akan mulai serius dalam menangkal konten-konten negatif yang berseliwera dijagad web Indonesia, berikut cuplikan berita nya:

Kabar gembira untuk keluarga Indonesia. Pemerintah dalam hal ini
Depkominfo sedang menyiapkan perangkat hokum dan software untuk
menangkap akses porno di internet

ImageHidayatullah. com–Departemen Komunikasi dan Informasi
(Depkominfo) menyiapkan aturan dan piranti lunak (software) untuk
menangkal akses ke berbagai situs internet yang dinilai berdampak
negatif bagi perkembangan psikologis masyarakat.

“Internet tidak hanya berdampak positif untuk dijadikan bahan menambah
pengetahuan, tetapi di sisi lain dampak negatif dan anti-produktif
ketika pengguna memanfaatkan internet untuk mengunduh (download) situs
yang tidak bermanfaat,” kata Menkominfo Muhammad Nuh, di sela Rapat
Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin
(17/3) kemarin.

Menurut Nuh, tiga hal yang disiapkan Depkominfo untuk meminimalisasi
masyarakat untuk akses konten internet yang tidak layak, pertama,
level grass root (akar rumput), meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran
tentang self censoring ataupun self filtering, yaitu kemampuan mandiri
dalam memilah situs yang baik dan layak.

“Cara ini mensyaratkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus
terus dilakukan, di samping harus disiapkan secara cuma-cuma atau
gratis men-down load software di website Depkominfo,” kata Nuh.

Kedua, pada level jaringan terbatas (limited network), seperti
struktur jaringan teknologi informasi di lingkungan kampus, lembaga
pendidikan, departemen. “Struktur jaringan pemanfaatan atau penggunaan
internetnya dapat diawasi dan dibloking situs-situs negatif,” katanya.

Ketiga, di tingkat tertinggi, pemerintah akan bekerja sama dengan
perusahaan penyelenggara jasa internet (ISP) untuk memblok trafik
terhadap situs-situs negatif.

“Pemblokiran ini bukan pada konten, karena ini akan lebih sulit tetapi
dilakukan pemblokiran pada semua situs yang ditengarai bermuatan
negatif,” ujarnya.

Menurutnya, pemblokiran ini bukan upaya menghambat masyarakat di dalam
mengakses berbagai informasi, tetapi lebih pada upaya menghambat
masyarakat dari pengaruh negatif. “Beberapa negara juga melakukan hal
yang sama memblok situs negatif agar tidak bisa diakses,” kata mantan
Rektor ITS ini.

Ia mencontohkan di China router di backbone nasional dapat memblok
situs-situs yang berbahaya baik untuk ideologi negara maupun
pornografi.

“Bukan hanya itu, di negara tirai bambu itu, situs pencarian semacam
Google. MSN Spacenya Microsoft di-bloking untuk self censorship situs
tersebut,” kata Nuh. [ant/www.hidayatull ah.com]

http://hidayatullah .com/index. php?option= com_content& task=view& id=6548&Itemid= 65

Intinya adalah depkominfo yang saat ini dipimpin oleh pak M. Nuh mantan rektor ITS berencana akan membuat regulasi yang ketat untuk memberantas konten-konten negatif yang ada di internet Indonesia. Saya sangat bersemangat mendengar berita ini, dan semangat saya menjadi bertambah besar melihat komentar rekan-rekan saya dimilis MIFTA mengenai rencana pemerintah ini. Berikut beberapa komentarnya

Agus Nizami (Ketua MIFTA)

> Alhamdulillah.
> Dan pemblokiran pada situs menurut saya akan membuat pengelola situs untuk
> berhati-hati agar situsnya tidak dimanfaatkan untuk menyebarluaskan
> pornografi atau hal negatif lainnya.
>
> Wassalam

——–

Bayu Widyasanyata

pemerintah sudah menyelesaikan satu langkah..di level strategis.
nah sekarang di level teknisnya, mudah2an MIFTA bisa berkontribusi disini.

apa itu?
“URL Blacklist” — baik internasional maupun LOKAL.
nah lokal ini yg menurut saya juga tak kalah beratnya untuk dilengkapi.

contoh s/w komersialnya, misal urlblacklist. com, yg sdh compatible dng
squid atau dansguardian.

nah untuk lokal, nanti MIFTA bisa buat site yg bisa dikerjakan bersama
berisi URLBlacklist “made in Indonesia” yang berisi URL-URL porno
buatan Indonesia.
misal, apa ada di “cerita seru” di URLBlacklist. com ?
*saya belum sempat coba.. mudah2an bisa nanti malam dansguardian – di
lab saya

nanti ada submitternya, dan juga verifiernya.
nanti bisa juga kerjasama dng project “Jangan Bugil Di Depan Kamera”,
mungkin mereka punya listnya juga. atau project senada yg lain…

saya yakin, database lokal Indonesia ini pasti diminati para ISP.
Insya Allah…

ada yg berminat memulai?

——

Hendra

> Sekedar masukan, selain melakukan “black campaign” terhadap
> situs2 porno dkk tsb, kita juga perlu melakukan “soft
> campaign” atau “hard campaign” terhadap keberadaan situs2
> yang bercontent positif. Situs2 yg baik tersebut hrs
> disosialisasikan ke masyarakat (sekolah, kampus, kantor,
> warnet, dll). Artinya kita juga butuh daftar directory situs2
> Indonesia. Jadi masyarakat tahu bahwa anak bangsa Indonesia
> itu punya situs bermanfaat yang banyak sekali. Sekaligus
> memotivasi agar masyarakat juga bisa membuat content positif
> di mana saja, dan Indonesia menjadi “upload nation” setelah
> bertahun2 lamanya menjadi “download nation”.
>
> wassalam, hendra
> www.hdn.or.id

——

Romi Satria Wahono

Saya sudah provokasi dengan kenyataan bahwa China yang komunis saja berani
menangkap ratusan orang pembuat situs porno, juga secara progresif memblok
situs-situs porno. Indonesia yang negara religius kok kayak gini

Saya sajikan peta dan kondisi pornografi di Indonesia, termasuk beberapa
portal, forum diskusi dan komunitas yang intens membantu maraknya konten
pornografi

Salam,
—
Romi Satria Wahono
http://romisatriawahono.net
http://ilmukomputer.com

…………………………………………………………………….

Dan masih banyak lagi yang lainnya, masing2 mengeluarkan ide-ide yang sangat bagus. Kalau mau tahu komentar-komentar lengkapnya, daftar aja sana ke milisnya: mifta-perjuangan@yahoogroups.com

Dari komentar tersebut saya melihat sebuah semangat yang sangat besar dari para praktisi didunia IT untuk memberantas pornografi di internet yang selama ini sudah berperan serta dalam pendangkalan akhlak bangsa secara sistematis dan perlahan-lahan. Oleh karena itu, saya juga ingin menularkan semangat ini kepada teman-teman blogger semua bahwa bersama kita bisa (kayak pernah denger ya :p ) memberantas pornografi di Indonesia. Berikut saya akan coba merangkum pendapat-pendapat yang tertulis diatas dan juga saya akan menyumbangkan pemikiran saya tentang bagaimana caranya membumihanguskan pornografi di Indonesia:

Bacalanjutannya di: MustafaKamal.biz – pornografi di Indonesia, siap2 diberantas!!

Tulis Komentarmu

Sudah di dua postingan terakhir ini saya selalu membahas tentang tema sospol wabil khusus tentang korupsi. Nah… sekarang saya mau istirahat dulu dari membahas hal-hal berat tersebut, sekarang saya mau kembali ke kompetensi inti saya, yaitu IT. Tapi biar gak terlalu loncat, maka disini saya akan menuliskan solusi IT untuk menumpas korupsi di Indonesia.

Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang calon klien perusahaan saya, univind, orang tersebut menawarkan proyek pembuatan sistem informasi pemberantsaan korupsi nasional pada kami. Judul proyeknya “SISKORMONEV (Sistem Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi) lembaga pemerintahan Indonesia”. Dalam hati saya tersenyum (lho… koq tersenyum dalam hati ) koq bisa pas gini ya, sekarang saya sama sahabat saya ipur lagi terbelit kasus tentang korupnya pihak kejaksaan, eh… tau2 saya dapet proyek untuk membuat sistem informasi untuk pemberantasan korupsi.

Proyek siskormonev ini merupakan proyek yang dibuat oleh MENPAN (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara) untuk memantau semua lembaga pemerintahan di Indonesia. Mulai dari lembaga kepresidenan sampai ke pemerintah kabupaten di pelosok-pelosok. Jumlah lembaga yang dipantau sampai dengan 600 lembaga. Jadi kedepannya, semua lembaga-lembaga tersebut akan terpantau dengan baik oleh pihak menpan. Kalau ada kasus-kasus tertentu macem kasus korupsi disuatu lembaga. Maka menpan akan segera tahu dan bisa menindaklanjutinya secara online.

Jadi begini detail sistem nya. Proyek ini sebenarnya terdiri dari dua aspek, yang pertama situs biasa untuk menpan. Terus yang kedua berupa portal menpan, yang diperuntukkan bagi semua rakyat Indonesia dan juga bagi semua instansi pemerintahan di Indonesia. Kalau situsnya sendiri sih, gak ada yang istimewa, hanya situs biasa berisi informasi dan berita yang berkaitan dengan menpan itu sendiri. Nah… yang seru itu ada di portalnya, portalnya sendiri berisi begitu banyak fitur, seperti:

• Fitur-fitur standar seperti: webmail, chat room, forum dll
• Pelaporan KKN Online
• Workflow document antar instansi
• dll

Nah… portal inilah yang nantinya akan memberikan dampak yang besar bagi upaya pemusnahan budaya KKN di Indonesia. Dengan portal ini, seseorang yang mengetahui keberadaan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di suatu instansi dapat dengan mudah melaporkannya melalui portal ini. Dari sini, laporan dari pihak terkait akan segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, katakanlah KPK. Dengan begitu prosesnya bisa lebih cepat. Selama ini banyak rakyat yang merasa putus asa dan pasrah begitu saja ketika dihadang oleh kebusukan birokrasi dan mereka cenderungpasrah saja mengkuti kebusukan tersebut. Akhirnya budaya KKN di Indonesia tidak bisa hilang. Harapannya, dengan sistem ini, rakyat yang terhadang oleh masalah tersebut bisa langsung saja melaporkannya ke publik melalui portal ini.

Selanjutnya tentang fitur workflow document. Selama ini kita tahu bagaimana berbelit-belitnya proses birokrasi di Indonesia. Birokrasi yang berbeli-belit inilah yang menjadi ladang para koruptor untuk menuai uang haram hasil KKN tersebut. Dengan sistem workflow ini, maka akan banyak proses birokrasi yang dipotong sehingga pengurusan suatu dokumen dari instansi yang satu ke instansi yang lain bisa lebih cepat dan aman dari segala bentuk kecurangan. Selain itu, dengan sistem ini, setiap instansi pemerintah juga lebih mudah dimonitor. Kalau ada celah sedikit maka publik bisa segera tahu dan rakyat bisa punya kekuatan lebih untuk menekan instansi terkait.

Sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur hebat lain yang punya dampak yang positif bagi pemusnahan korupsi di Indonesia. Tapi karena saya sendiri juga belum terlalu banyak mendapat gambaran tentang sistemnya, jadi saya tidak bisa bercerita banyak dari semua fitur yang etrdapat dalam portal tersebut. Rencananya, portal ini akan di-launch pada bulan mei. Besok rabu 23 januari 2008 saya akan pergi ke kantor menpan untuk membicarakan proyek ini lebih lanjut.

Sungguh saya sangat antusias dengan proyek ini. Karena pada proyek ini saya bukan cuma mengejar uang, tapi juga memberikan kerja konkrit untuk membela idealisme saya. Membantu Indonesia tercinta ini dalam pemberantasan korupsi melalui bidang yang memang saya tekuni. Semoga, sistem ini bisa benar-benar terberdayakan dan bisa ikut membantu percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia. amin.