Judul tulisan yang mirip puisi di atas adalah ungkapan keprihatinan saya tentang kondisi umat Islam dan tokoh-tokohnya di negeri ini. Saya jadi sedih setelah mengamati dalam perjalanan waktu yang relatif panjang betapa ‘tokoh-tokoh’ umat yang sudah punya pendidikan keislaman mumpuni, bekal dukungan ‘virtual’ umat Islam cukup besar di belakangnya, namun ujung-ujungnya tokoh-tokoh Islam itu hilang tidak berbekas dalam proses menentukan nasib bangsa-negaranya. Negeripun lalu dipimpin oleh orang yang tidak mengerti Islam karena umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk lalu terperangkap orang lain melalui isu politik menyesatkan dari musuh Islam karena pidato-pidato si tokoh tentang masalah bangsa-negara masih abstrak, tidak tegas memberi arahan keislaman dalam kehidupan berbangsa-bernegara yang harus diikuti umatnya.

Kita mungkin sering menyaksikan bagaimana seorang tokoh Islam sepertinya amat populer, dipuja-puji oleh umat Islam akan kehebatan ilmu Islamnya namun akhirnya dia  tidak banyak berperan dalam menentukan nasib bangsanya karena dia tidak memiliki kewenangan formal membuat kebijakan nasional yang begitu desisif terhadap nasib bangsa-negara. Kita perlu selalu ingat bahwa nasib  bangsa-negara  di mana umat Islam berada di dalamnya amat bergantung pada keputusan yang dibuat oleh pemilik kekuasaan formal negara. Tokoh Islam umumnya masih saja hanya  bermain di lahan ritual-spiritual karena dikiranya dengan dakwah  seperti itu otomatis akan membuat kebijakan negeri oleh para pejabat negara berobah menjadi sesuai dengan tuntunan Islam.

Sering kali pula kita menyaksikan tokoh-tokoh umat menggunakan kata-kata indah dalam berbagai forum di ‘kalangannya’ sendiri namun umumnya kata-kata itu amat abstrak, tidak kongkret nilai keislamannya, dan semua orang lalu sudah merasa telah menjadi ideal Islami. Oleh arahan abstrak semacam itu maka umatnya lalu tidak mengerti bahwa sesungguhnya umat tidak boleh memilih sembarang orang menjadi pemimpin formal di negeri (pemilu) atau di daerahnya (pilkada), serta tidak sembarang partai boleh dimasuki dan dibantunya. Karena umat tidak mengerti itulah maka si tokoh Islam kemudian terhenti peran sosial-politiknya hanya sampai di tingkat wacana belaka, dan tidak mampu secara operasional membuat kebijakan yang bisa menyelamatkan umat dan bangsanya. Ironis bukan???

Berikut ini contoh substansi indah pidato tokoh Islam menghadapi kemelut di negerinya (dicuplik dari sebuah media):

1. Diperlukan rekonstruksi visi dan karakter di tubuh bangsa ini demi kelangsungan hidup dan kejayaan masa depan bangsa Indonesia.
2. Kita kehilangan momentum untuk brrgerak cepat dan baik, padahal kita memiliki potensi yang luar biasa.
3. Mari belajar dari para pendiri bangsa ini tentang jiwa kearifan, keberanian, kecerdasan, pengabdian, pengorbanan, dan kenegarawanan.
4. Seluruh warga bangsa perlu memiliki visi dan karakter yang berbasis kebudayaan bangsa yang utama.
5. Kembangkan budaya hidup yang relijius, rukun damai, beretos kemajuan untuk tumbuh menjadi bangsa yang unggul.
6. dll semacamnya.

Mana sisi solusi Islami untuk berbagai krisis yang sedang dihadapi bangsa yang mayoritasnya muslim ini? Mana arahan tuntunan Islam sosial-kenegaraan agar umat mengacu dan bersikap dalam menghadapi kemelut di daerah-negerinya? Bayangkan jika pidato yang disampaikan di depan forum kelompok Islamnya sendiri saja substansinya masih umum seperti itu, bagaimana pula jika pidato di depan forum yang lebih terbuka? Bagaimana umat bisa memahami bahwa untuk menyelamatkan bangsa-negaranya umat Islam harus memilih tokoh Islam yang taat syariat sebagai pemimpin formal di negerinya karena si tokoh memiliki solusi Islami tentang masalah sosial-kenegaraan terhadap kemelut di negeri ini.

Ada tiga alternatif mengapa banyak tokoh Islam di Indonesia dalam pidato, ceramah, atau dakwahnya tidak kongkret mengangkat solusi Islami dalam mengatasi kemelut sosial di negeri ini. Pertama: tokoh itu memang tidak faham akan adanya solusi Islami tentang krisis sosial multi dimensi di negerinya. Kedua: tokoh itu sedang bertaktik agar dipuji sebagai tokoh nasionalis sehingga lalu akan bisa diterima oleh ‘semua’ orang. Ketiga: tokoh tersebut takut dicap sebagai tokoh Islam radikal atau fundamentalis sehingga terancam eksistensinya.

Saya sering berpikir alangkah akan cepatnya Indonesia menjadi bangsa-negara yang maju dan besar jika tokoh-tokoh Islam yang sudah memiliki umat pendukung itu langsung memberi arahan dalam berbagai forum (apakah: dakwah, ceramah, seminar, debat publik, dan pelajaran formal  agama di sekolah/pelatihan agama) menyentuh-berisi substansi metoda Islam  yang kongkret dalam mengatasi berbagai masalah bangsa. Tokoh tersebut langsung bisa menasehati dan mengarahkan umat agar memilih partai yang bervisi mengelola negeri sesuai tuntunan Allah swt (bukan partai pengusung ideologi sekuler) demi kemajuan bangsa-negaranya, dan memilih pemimpin skala nasional pada tokoh yang kualifikasinya ‘seperti dirinya’, yakni: sudah beribadah mahdhah secara tertib, berakhlak mulia, memahami Islam secara menyeluruh khususnya solusi Islam dalam bidang ekonomi, budaya, politik, hukum, keamanan-ketertiban, dan lingkungan hidup untuk diterapkan sewaktu dia terpilih sebagai pemimpin bangsa yang plural. Umat tentu akan cepat tercerahkan, terkoordinir, memiliki keteguhan wawasan Islami dalam permasalahan negara, tidak mudah tertipu isu politik sekuler, dan tidak terbeli orang lain dalam pemilu-pilkada. Umatpun  akan memilih dan masuk ke  partai yang bervisi Islami, dan beramai memilih orang seperti ‘dia’ (tokoh Islam yang ulama pro-syariat) sebagai pemimpin formal bangsa. InsyaAllah Indonesia cepat menjadi negara maju, rakyatnya hidup makmur sejahtera karena kekayaan tanah air  tidak dijarah orang dan dilarikan ke luar negeri, dan sumber daya manusianya tidak dieksplotir dijadikan ‘kuli’ bergaji rendah serta  ‘penghibur’ (maaf..) nafsu birahi manusia serakah.

Indonesia, akhir November 2009

This morning, November 2^nd 2009, to my surprise I got a call from Kuala Lumpur. She asked me whether I am Fuad Amsyari from ‘FA-Center for Moslem Society Empowerment’. When I confirmed, she introduced herself from Al Jazeera and liked to discuss about Islam and shariah law with me. She said that it will be just a kind of ‘chatting’ by phone. I agreed and made an appointment sometime at the afternoon.

She called back and then we started the ‘chatting’. As I have to respond her correctly during the discussion, at first I clarified  whether she is a Moslem, she said no. The conversation then went on in friendly tones. I enjoyed the dialog as it was related to Islamic principles that I am always interested in. This article is the basic substance related to Islamic shariah, human rights, Pancasila, Qonun of Crime in Aceh etc.

The Scope of Shariah

When  she asked me about Moslem society in Indonesia and shariah, I told her that we have to divide the shariah into two dimension, i.e. related to individual-ritual-family matter and social-political aspect of life. Moslem in Indonesia mostly understand and follow  the shariah related to the ritual-family way of life, as for shariah on social-political aspect it looks getting wider support gradually. Survey indicated such a trend although from the result of last Election for National Legislative Body showed that Islamic Party was far behind Secular one.

Shariah Law in Multicultural Society

She also asked my opinion whether shariah law is  relevant in multicultural society. I told her that no nation in the world is one-cultural, or only in one single religious believe. The important thing is not the multicultural status of a nation but what is the most beneficial policies for the people. She also questioned if shariah law is implemented won’t it then be against the will of the minority? I responded by giving her examples on cases of Western Nations where the Moslem were minority. Don’t we think that the national policies adopted there against the will of the Moslem minority? So, if shariah laws by national process become adopted as national policies in Indonesia, the non-Moslem are supposed to  follow the decision as well. We have to understand that majority of Indonesian people are Moslem, in contrast to majority of Western people that are non-Moslem. According to Moslem believe ‘shariah in all dimension of life’ must be obeyed to make the nation peaceful, progress, and prosperous.

Shariah and Pancasila

She then asked whether application of shariah in Indonesia National life was relevant to Pancasila. I explained to her that Pancasila is containing Five Basic Principles in which the first one is Believe in One Mighty God. It can only be interpreted that the way the nation is supposed to manage must not be contrary to what God’s Guidance. In Islamic relagion, One Mighty God has shariah or ‘operational guidance for people’ to obey, including principles on national management-development. Therefore the aplication of shariah in management of Indonesia is  certainly NOT against Pancasila.

Shariah and Human Rights

‘Is Shariah not against human rights’ was another point she asked about. I told her that it depends on what we understand about human rights and shariah. She gave an example of ‘chopping head’ as something felt not in line to humanity. I said that ‘chopping head’ is not main point in shariah as the basic principle was the death penalty for the crime killer. In addition, I explained, hanging people was also once to be protested but slowly it was accepted as an acceptable penalty in secular society.

Qonun Shariah in Aceh

She asked what was my opinion on the acceptance of shariah as qonun (formal law) in Aceh. I answered  that it would be a good case to exercise whether shariah can be implemented at regional area and beneficial to the people living at the region. I myself believe that the qonun will bring better life significantly to the people of Aceh.

Those were the substance of Islam and shariah raised from my conversation with my new friend from Kuala Lumpur. I invited her to visit my blog. She said ‘not yet’ when I asked whether she had read my book entitled: ‘New paradigm of National Development, ISLAMIC VISION TO MAKE A BETTER WORLD’. I asked her to send me her postal address and I am anxious to send her a copy of the book. I felt good to have beneficial ‘chatting’ with her. (Via Index please see: ‘Response to President Obama Speech at Cairo University’ and ‘Review on Islamic Vision to make a Better World’ in my blog)

Indonesia, November 2^nd, 2009.

Harian Surya Rabo, 7 Oktober halaman 10 memberitakan adanya sebuah forum yang menyebut dirinya “Konferensi Nasional Lintas Agama” atau Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) yang dihadiri oleh 80 peserta ‘tokoh agama dan kepercayaan’ dari berbagai daerah dan menolak Perda di daerah-daerah yang bernuansa Syariat Islam. Mereka akan mendesak Pemerintah untuk mencabutnya.  “Kami akan sampaikan kepada presiden dan wapres yang baru terpilih agar perda-perda dievaluasi dan bisa masuk ke MK (Mahkamah Konstitusi) atau Mahkamah Agung (MA) untuk dilakukan judicial review”, ujar ketuanya. Luar biasa. Yang lebih mengejutkan adalah Ketua Forum itu ternyata seorang Doktor Agama Islam dan bekerja di Departemen Agama RI. Bagimana ini teman-teman dari jajaran Institusi Pendidikan Islam di Indonesia?

Dicontohkan oleh si Ketua bahwa banyak Perda yang muncul berdasarkan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang dinilainya nerupakan ketidak mampuan Negara untuk berdiri di atas hukum dan bersikap netral akan setiap agama dan keyakinan. “Aparat hukum bertindak di atas fatwa MUI padahal institusi penegak hukum adalah institusi Negara yang seharusnya dibentuk dan bekerja berdasar undang-undang”, paparnya di koran itu. Dia juga mengatakan Pemerintah cenderung memberi celah bagi munculnya aturan-aturan yang didasarkan agama tertentu. Sungguh Luar biasa tidak masuk akalnya!!

Negeri ini sudah memiliki mekanisme bagaimana membuat kebijakan untuk  mengelola negara, baik sisi peraturan perundangan maupun kebijakan tehnisnya. Banyak kepentingan tentunya terlibat dalam proses pengelolaan negeri ini, termasuk kepentingan para PENCOLENG yang ingin mengeruk kekayaan tanah air (sumber daya alam) dan/atau mengeksploitasi sumber daya manusia Indonesia (SDM, seperti terhadap para TKW-TKI) demi memperoleh sebanyak-banyaknya kekayaan diri atau gerombolannya. Tentu ada pula kepentingan lain yang mulia (dari para PATRIOT-PAHLAWAN BANGSA), yakni mengamankan SDA dan SDM negeri untuk kepentingan keseluruhan  bangsa-negara agar negeri menjadi maju-makmur-aman-sejahtera secepatnya. Dua kepentingan itu tentu akan saling bertubrukan, bersaing tajam, menggunakan segala akal yang dianggapnya efektif mencapai tujuannya. Begitulah hakekat persaingan dalam dunia sosial-politik, dalam pengelolaan suatu daerah, atau Negara, atau bahkan dunia internasional. Aktifitas para pencoleng tentu diinspirasi oleh isi pikirannya, demikian pula yang terjadi pada para patriot bangsa yang tentu aktifitasnya juga diinspirasi oleh isi pikirannya. Dari mana isi pikiran mereka, tentu dari ajaran yang mereka peroleh semasa hidupnya, bisa ajaran kesesatan dari syetan atau ajaran Tuhan dalam bentuk tuntunan (syariat) agama yang dipeluknya.

Bagi seorang muslim yang benar tentunya tidak ada niat untuk menjadi pencoleng, dan sebaliknya akan berupaya semaksimal mungkin membuat aktifitas yang bernilai kebajikan sesuai yang diajarkan oleh Allah swt dengan mengacu isi al Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Muslim yang baik tentu yakin seyakinnya bahwa tuntunan agama Islam yang dipeluknya akan mampu menyelamatkan diri pribadi, keluarga, dan wilayah-bangsa-negaranya dari kerusakan dan kehancuran. Keyakinan seperti itu akan mendorong dia lalu berusaha semaksimal mungkin mengetrapkan Syariat Islam untuk mengelola diri pribadi, keluarga, dan daerah (Negara) yang menjadi wilayah tanggung-jawab atau kekuasaannya. Aneh bin ajaib atau kebodohan yang tidak terkira jika ada orang Islam justru akan mengelola diri pribadi, keluarga, dan wilayah (Negara) yang dia menjadi PEJABAT di dalamnya dengan mengabaikan Syariat Islam, apalagi jika antipati menolak syariat agamanya. Bagi orang Islam seperti itu hanya satu jawabannya, yakni: tidak faham makna Islam sebagai agama,  atau dia sesungguhnya musuh Islam tapi berpura-pura sebagai orang Islam (ingat kasus Snouck Hugronye yang berpura menjadi muslim namun menjadi tangan kanan penguasa Penjajah Belanda yang ingin menghancurkan Islam).

Nah, mari kini dicermati apa yang disebut Perda Syariah itu.  Ada daerah-wilayah di Republik Indonesia ini, di mana para pejabat legislatifnya yang MUSLIM membuat kesepakatan untuk menggoalkan suatu Perda (Peraturan Daerah) yang diinspirasi oleh isi ajaran agamanya, yakni Syariat Islam terkait pengelolaan wilayah, (katakanlah seperti menolak perjudian, pelacuran, korupsi, dan kemasiatan lain sesuai tuntunan agama yang dipeluknya). Mereka menggunakan mekanisme yang sudah sejalan dengan proses pembuatan sebuah perda, termasuk mungkin rapat-rapat di DPRDnya dengan fihak lain, lalu mereka berhasil menggoalkan Perda tersebut. Apa yang salah dengan Perda seperti itu? Perhatikan pula analogi ini: misalkan  ada banyak ‘pencoleng’ yang berhasil menjadi legislator daerah, lalu melalui rapat-rapat di DPRDnya mereka mampu menggoalkan Perda yang isinya melegalisir bisnis maksiat perusak moral generasi muda, menjual dengan harga murah kekayaan daerah, membenarkan adanya komisi besar pada para pejabat padahal mereka sudah digaji, bagaimana? Perda semacam itu jelas akan menghancurkan PENDUDUK DI WILAYAH tersebut (ATAU menghancurkan BANGSA-NEGARA jika tidak lagi skala PERDA tapi skala NASIONAL dalam bentuk Undang-Undang). Maka jelas sekali bahwa semua Perda atau UNDANG-UNDANG buatan para legislator itu tentu hasil dari isi pikiran mereka bukan, yang diinspirasi oleh keyakinan mereka, termasuk keyakinan agamanya? Apa salahnya Perda atau Undang-Undang produk para legislator jika isi Perda atau Undang-Uandang tersebut sesuai dengan Syariat Islam karena para legislator tersebut memang muslim yang taat, bukan muslim munafik atau muslim yang dholim? Yang harusnya menjadi perhatian untuk dinilai adalah  APAKAH ISI PERDA ATAU UNDANG-UNDANG itu akan  membawa kemanfaatan bagi bangsa-negara atau akan merusak bangsa. (Lihat artikel lain sebagai penjelas lebih lanjut di blog ini dari indeks). Mana logikanya jika ada Perda atau Undang-Undang hasil renungan orang Islam taat lalu ditentang karena bernuansa syariat sedang hasil renungan pencoleng yang tentunya melanggar ajaran agama lalu  dibiarkan? Luar biasa naifnya.

Wahai kaum muslimin, waspadalah pada upaya orang yang memusuhi Islam, memusuhi tuntunan agama Islam, khususnya tuntunan Allah swt terkait pengelolaan bangsa-negara. Selamatkanlah wilayah dan negeri dengan cara pengelolaan wilayah-negeri yang benar, pengelolaan yang sesuai dengan tuntunan Allah swt, agar negeri ini tidak dijatuhi adzab oleh Allah sehingga terus menerus memperoleh musibah, bencana,  yang ujung-ujungnya pasti akan membuat negeri ini bangkrut dan porak poranda. Naudhubillahi min dhalik.

Indonesia, pasca Gempa Dahsyat di Sumatra Barat.

Banyak orang Indonesia yang berbangga hati menjadi anggauta G20 dan ramai membahas sukses ‘peran Indonesia’ di forum itu. Rakyatpun lalu mengelu-elukan termasuk rakyat yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan karena ramainya berita oleh media bahwa ‘konsep Indonesia’ diterima dan banyak pula dipuji  berhasil mengatasi kemiskinan dengan program BLTnya (walau berita lain sebelumnya menyatakan BLT akan dihapus tahun depan). Begitulah umumnya memang gemuruh dunia sosial-politik, media masa sebagai corong berita (siapa), dan nasib rakyat miskin yang belum juga habis harapannya. Bagaimana hakekat dan rasional ekonomi dunia dan ekonomi Indonesia dikaitkan dengan G20 tadi?

G20 adalah forumnya 20 Negara (dipilih siapa?) untuk bicara masalah ekonomi dan perbankan. Umur forum itu juga baru beberapa tahun saja, namun karena dianggap bermanfaat (oleh siapa?) lalu dikukuhkan sebagai forum permanen (Indonesia diberitakan termasuk pengusul permanenisasinya), bahkan menjadi pengganti forum G8 (yang semula juga untuk membahas ekonomi dunia tapi hanya beranggautakan 8 negara kaya dari Barat ditambah Jepang). Lalu dimasukkanlah 12 ‘negara’ baru dan menjadi G20. Di antara Negara baru itu  sebagiannya dari  negeri berkembang (ekonomi lemah), termasuk Indonesia, India, China, Afrika Selatan, dan lainnya. Masuk pula Negara yang lumayan kaya seperti Arab Saudi, Australia, Korea Selatan, dll. Masih banyak Negara lain di dunia yang tidak masuk (tidak dimasukkan) ke G20 walau relatif lebih kaya dari Indonesia, seperti: Malaysia, Singapura, Iran, Kuwait, UEA, dll. Bagimana bisa? Mari dianalisis mengapa yang masuk justru Negara-Negara tersebut, apa kiranya yang ada dibalik semua itu?

Jika digunakan pendapatan per kapita penduduk per tahun tiap Negara anggauta G20 maka bisa di urut sebagai berikut (dalam ribu US$, dibulatkan):

AS (46), Perancis (40), Jepang (39), Jerman (37), Kanada (37),  Australia (35), Itali (33), Inggris (33), Uni Eropa (31), ….., Korsel (15), Arab Saudi (15),…. Rusia (8), Turki (8), Argentina (8), Meksiko (8), Brazil (7),…. Afrika Selatan (5), China (4), Indonesia (2), India (1).

Dari data di atas jelas bahwa  Negara ‘lemah ekonomi’ dengan income per capita US$5000 ke bawah adalah: Afsel, China, Indonesia, dan India. Negara yang lumayan kondisinya dengan income per capita lebih  dari US$5000 namun di bawah US$ 10.000 adalah: Rusia, Turki, Argentina, Meksiko, dan Brazil. Sisanya tergolong kaya-raya dengan income per capita di atas US10.000, bahkan ada yang mendekati US$50.000 per kapita per tahun. Luar biasa. Dari tinjauan income per capita ini saja bukankah masih ada puluhan negara lain di dunia yang memiliki income per kapita diatas Afsel, China, Indonesia, dan India? Mengapa mereka tidak dimasukkan dalam G20? Selain itu memang jelas ada pula Negara yang memang teramat miskin, income per capitanya jauh di bawah US$500 dan di pandang tidak layak (oleh siapa?) diajak masuk G20..

Sekarang mari dilihat dari sisi Produk Domestik Bruto (Produktifitas ekonomi Negara secara keseluruhan yang bisa dihitung terbalik, dari income per capita tadi dikalikan jumlah penduduk Negara masing-masing). Data dibawah ini dalam Trilyun US$, dibulatkan:

Uni Eropa (15.3), AS (14.0),….. Jepang (5,0), China (4,8), Jerman (3,1), Perancis (2,5), Inggris (2,0), Itali (2,0), Brazil (1,3), Kanada (1,2), India (1,2), Rusia (1,2),….. Meksiko (0,8), Australia (0,8), Korsel (0,7), Turki (0,6), …..Indonesia (0,5), Arab Saudi (0,4), Argentina (0,3), Afsel (0,2).

China dan India yang semula tergolong Negara miskin namun dalam hitungan per Negara menjadi terangkat karena jumlah penduduknya yang teramat besar. Arab Saudi dan Argentina yang semula di posisi atas menjadi rendah posisinya karena jumlah penduduknya yang relatif sedikit. Dari data di atas ternyata posisi Indonesia tetap saja di kelompok terbelakang. Namun walau di posisi ekor, PDB per Negara di empat anggauta G20 yang terendah itu jelas masih di atas beberapa Negara kecil yang income per kapitanya sudah di atas US$ 10.000 seperti Kuwait, Brunai, UEA, dll. Mereka tidak dimasukkan mungkin karena terlalu kecil peran internasionalnya. Tapi mengapa Negara yang juga besar PDBnya seperti Mesir, Iran, Venezuela, dan semacamnya tidak masuk? Ada apa?

Kini mari fokus pada analisis ANATOMI ekonomi Negara yang masuk (dimasukkan) dalam G20. Setengah dari anggauta G20 yang teramat besar PDBnya umumnya penghasilan mereka datang dari kegiatan industri, terutama industri dengan teknologi canggih seperti senjata pemusnah, satelit, pesawat, kapal, mobil, motor,  komputer, dan  farmasi. HARGA PRODUK MEREKA RELATIF TERAMAT MAHAL, SELANGIT, DIPROTEKSI DENGAN MEKANISME SISTIM PATEN. Bandingkan itu dengan struktur ekonomi dari Negara dengan PDB kecil, seperti  Indonesia, Arab Saudi, Argentina, dan Afsel. Umumnya mereka itu justru PDBnya dari menjual kekayaan tanah air mereka, seperti Arab Saudi dari menjual minyak, Argentina dan Indonesia dari hasil menjual kekayaan alam lain disamping minyak juga, Afsel dari menjual emas dari tambang mereka. Apa kesimpulan ringkasnya? Masuknya Negara lemah ekonomi ke G20 itu memang ada indikasi dipilih (oleh siapa?) untuk suatu kepentingan. Negara terpilih tersebut memang kaya sumber daya alamnya yang tentunya potensial bisa “dieksplorasi” (bahasa halusnya) kekayaan tanah-airnya. Di samping itu ada juga faktor penduduk dan luas negara tersebut yang besar dan tentunya bagus untuk menjadi pasar  barang industri. Dengan kata lain, di dunia manusia ini memang tidak ada yang kebetulan dan gratis,  semua itu pada hakekatnya terkait dengan POLITIK, khususnya POLITIK EKONOMI, yakni memilih Negara yang walau lemah ekonominya namun secara potensial masih bermanfaat bagi kepentingan ekonomi Negara Kaya dan bisa diajak ‘kerja sama’.

Sampai kapan Arab Saudi, Afsel, Indonesia, dan Argentina bisa bertahan menjadi anggauta G20 dengan mengandalkan kekayaan tanah airnya yang kaya raya itu untuk diekpslorasi (dieksploitasi) dan dinikmati hasilnya oleh  Negara yang sudah amat kokoh ekonominya di dunia ini (melalui proses rekayasa sosial-politik seperti perdagangan bebas dll)? Jawaban hipotetisnya: TIDAK LAMA, yakni sampai kering sumber daya alam Negara tersebut. Bagaimana Indonesia bisa bertahan dalam dunia dengan dominasi (kangkangan) ekonomi kapitalis yang rakus dan tamak di jaman ini? Hanya ada satu jalan: Indonesia mau ‘berhemat’  dengan kekayaan tanah air nya, diproses untuk dinikmati oleh rakyatnya sendiri, tidak boleh dieksploitasi asing yang rakus. Bagaimana caranya? Perlu Pemimpin Negara yang benar-benar Cerdas-Pengabdi, pro rakyat, mau hidup sederhana seperti rakyat umumnya, jabatan tidak untuk kepentingan  kekayaan-kemewahan kehidupan pribadi dan keluarganya,  taat ajaran agama, takut adzab Allah swt di akherat nanti, tidak menjadi antek dan mau didikte Negara asing, membawa penduduk memiliki kemampuan teknologi canggih secara bertahap,  bukan membiarkan penduduknya menjadi bangsa penghibur dan bermoral rusak,  bertahan dari jebakan sistem ekonomi kapitalis, dan giat bekerja sama dengan sesama Negara senasib. Bagaimana Indonesia, bisa???? Jawabannya ada di tangan yang sedang Memimpin Negara serta pada Rakyat Indonesia.

10 Syawal 1430H

Republika 14 September hlm 9 memberitakan bagaimana muslim minoritas di Inggris menghadapi provokasi kelompok anti Islam. Mereka melakukan penyerangan ke mesjid2. Pemerintah Inggris mengakui adanya kelompok anti-Islam yang menimbulkan masalah sosial. Mereka dikatakan berasal dari kelompok ekstrem kanan (tanpa menyebut agamanya), antara lain ‘English Defense League’ yang kerap menggunakan taktik provokasi dan berharap munculnya reaksi umat Islam sehingga terjadi kekerasan. Sebaliknya kelompok itu malah menyatakan bahwa kekerasan mereka diprovokasi oleh kelompok Islam dan mereka hanyalah menentang kelompok Islam militan. Sementara itu umat Islam di Inggris mengatakan bahwa kelompok tersebut hakekatnya anti Islam, dan hanyalah alasan saja mereka menentang Islam militan, hanya sebagai kamuflase. Mereka bukanlah orang yang mendukung ‘Pembauran Komunitas’. Bahkan pada Jumat 11 September lalu bersamaan dengan peringatan peristiwa 11 September 2001 mereka membuat demo menentang Islam dengan slogan ‘Stop Islamification of Europe’ yang hampir menimbulkan bentrokan dengan umat Islam. Mereka masih berjanji akan melakukan aksi unjuk rasa lagi. Nah, bagaimana pendapat anda?

Ada 2 pertanyaan penting yang perlu difahamkan dari kasus ini: 1). benarkah ada kelompok ANTI-ISLAM itu; dan 2). Bagaimana mengatasi Potensi Konflik Terbuka antara Umat Islam dan Kelompok Anti-Islam?

Dari sisi agama Islam sendiri sudah lama difahami bahwa bahkan sejak masa Rasulullahpun telah ada musuh Islam tersebut. Mereka justru sudah begitu kerasnya melawan Islam sampai ke bentuk upaya keras membunuh Rasulullah. Mengapa begitu kuatnya permusuhan mereka terhadap Islam? Dari sisi sosiologis dinyatakan bahwa seandainya agama Islam itu hanya mengajarkan dan bergerak di bidang akherat saja seperti mengajarkan cara ritual yang berbeda belaka maka sepertinya tidak akan ada permusuhan setajam itu terhadap Islam. Justru karena agama Islam memiliki konsep penataan sosial-politik kenegaraan yang amat berbeda dengan cara orang lain maka Islam lalu menjadi ancaman besar bagi kepentingan orang lain (yang ingin berkuasa dan mendapat keuntungan materiel tidak terkira besarnya oleh kekuasaannya). Adanya konflik kepentingan duniawi itulah yang membuat  amat kerasnya permusuhan terhadap Islam tersebut. Dari analisis ini lalu menjadi jelas sekali akan adanya orang yang anti Islam. Permusuhan itu bisa saja masih bersifat ‘potensial’, tersimpan di hati belaka, jika pengajaran Islam masih sebatas area ritual-individual. Permusuhan lalu menjadi terbuka dan menajam jika umat Islam sudah mengajukan konsep alternative dalam mengelola bangsa-negara demi kesejahteraan rakyat dan kedamaian dunia. Jika umat sudah menyentuh sisi pengelolaan alternative bangsa-negara inilah maka lalu disebut sebagai Kelompok Islam Militan.

Bagaimana mengatasi potensi konflik yang mengakibatkan kekerasan tersebut? Karena ajaran Islam memang memasuki rana sosial-politik-kenegaraan maka umat Islam yang bernasib sebagai MINORITAS di Negara Asing jelas perlu menyadari kekurangan mereka itu sehingga mampu bersikap menghindari kekerasan yang tidak perlu walau diprovokasi. Penyebaran Islam (dakwah Islamiyah) di wilayah tersebut tetap harus dilakukan dengan cara yang ‘hikmah wal hasanah’ sampai masyarakat di negeri itu benar-benar mengerti bahwa Islam adalah rahmatan lil ‘alamin (lihat artikel lain yang terkait di blog ini).

Kondisi umat yang justru ironis adalah jika jumlah muslim di suatu Negara itu MAYORITAS tapi pemerintahannya menerapkan kebijakan nasional yang bertentangan dengan syariat sosial-kenegaraan Islam serta didiamkan saja oleh orang-orang Islamnya sendiri. Akibatnya menjadi jelas, yakni penduduk yang mayoritas muslim itu tetap miskin dan kekayaan negerinya menjadi jarahan asing melalui proses eksploitasi yang canggih dan halus. Rahmatan lil ‘alamin di negerinya tidak terealisir, bahkan lalu diprovokasi serta dituduh ekstrimis, tidak sejalan dengan kehendak dunia internasional, dan tidak pro demokrasi. Mari kita introspeksi dalam-dalam agar Allah swt memberikan ampunan dan kekuatan pada kita untuk bertindak yang benar. Amin.

Indonesia, 23 Ramadhan 1430H.

Ada pembelajaran tentang Islam yang ‘menyesatkan’ di Jawa Pos 24/8/09 pada RUBRIK ‘Spirit Ramadhan’.. Tulisan itu awalnya mensitir adanya ‘kebrutalan’ masa bersama MUI terhadap kompleks pelacuran.di Riau yang ditayangkan sebuah stasiun TV. Si penulis mencela mengapa melakukan tindak kekerasan pada sesama manusia di bulan suci Ramadhan terkait pelacuran itu.  Lalu dilanjutkan oleh penulis uraian panjang lebar disertai untaian kata menarik  sebuah ‘cerita sufi’ yang lalu diberi fokus heading tebal dan besar oleh Jawa Pos “Orang Alim Masuk Neraka, Pelacur Masuk Surga”. Astaghfirullah. Terasa sekali nuansa pelecehan terhadap ulama dan penghormatan pada pelacur, di bulan suci Ramadhan ini. Ringkas ceritanya, alkisah ada seorang alim  bertetangga dengan seorang pelacur. Saban hari si orang alim membayangkan kerusakan akhlak si pelacur karena perzinaan yang dilakukannya. Sebaliknya si pelacur saban hari selalu berfikir positif pada si orang alim dan berbangga punya tetangga yang keulamaannya  begitu baik, bahkan dia berkhayal kapan bisa meniru perilaku si ulama. Ujung dongengnya, kedua orang itu mati dan diproses di akherat. Si Ulama ternyata di masukkan neraka karena selalu berfikiran buruk terhadap perilaku pelacur, sebaliknya si pelacur dimasukkan surga karena selalu berfikiran mulia terhadap tetangganya yang alim itu. Apa yang salah dengan artikel tersebut?? Berikut ini respon saya atas tulisan yang ditulis seorang staf Departemen Agama RI itu.

Setiap tulisan tentu memberi suatu pesan pada pembacanya, bukan asal tulis. Begitu pula jika sebuah Media memuat sebuah tulisan tentu ada pesan ideologis dari redaktur media tadi. Itulah sebabnya seorang Intelek tidak asal menulis tulisan dan Media juga tidak memuat semua tulisan yang masuk ke meja redaksi.. Saya tidak yakin bahwa tulisan saya ini akan dimuat di media tertentu walau sudah saya kirimkan ke mereka karena dinilai tidak cocok dengan selera atau misi ideologis media tersebut.

Dari awal tulisan nampaknya si penulis menyatakan pendapatnya yang tidak setuju oleh bentuk tindakan masyarakat bersama MUI  dalam merespon aktifitas maksiat di lokasi pelacuran pada bulan Ramadhan. Saya lalu teringat betapa gencarnya media mengkritik sikap-sikap awal FPI memberantas kemaksiatan, yang ujungnya menabrakkan FPI dengan Kepolisian, dan akhirnya terbentuklah stigma bahwa FPI brutal, tidak berperikemanusiaan, dan akhirnya citra FPI ‘rusak’ di mata masyarakat. Ujung prose situ adalah ditangkap serta diadilinya Pimpinan FPI. Sejak itu nampaknya FPI jadi ‘jinak’ dan ‘baik’,   tidak lagi mengoreksi kemaskiatan sebagaimana awalnya. Kini artikel itu terasa memberi pesan sejenis, namun sasarannya bukan lagi FPI tapi MUI. Apakah ini awal dari pengulangan kisah masa lalu yang agendanya mengarah ‘menjinakkan’ MUI dalam membawa misi kebenaran Islam di tengah masyarakat (ingat MUI lah yang gencar dan tegas mengoreksi berbagai aliran sesat Islam di masyarakat). Apakah maunya  kesesatan-kemaksiatan-kemungkaran yang terjadi di masyarakat lalu sepenuhnya diserahkan pada penguasa tanpa kontrol masyarakat? Apa betul begitu ‘maksud baik atau sasarannya’?? Bagaimana kiranya jika suatu masa Penguasa Negeri ini seperti Presiden RI dan Kepolisian RI jelas-jelas memihak kebenaran-kebaikan  yang dituntun agama, lalu melarang tegas  kesesatan-kemaksiatan-kemungkaran? Tidak mustahil  bisa jadi Penguasa itulah yang lalu akan ‘dijinakkan’ agar Penguasa ‘membiarkan’ saja segala kemungkaran-kemaksiatan dan kesesatan meraja lela di masyarakat Indonesia.  Siapa yang untung jika kemungkaran, kemasiatan, kesesatan  merebak luas di masyarakat Indonesia yang mayoritasnya muslim ini? Mudah ditebak bukan?  Pelaku bisnis kemaksiatan-kemungkaran yang akan dirugikan secara ekonomi jika pelacuran dan kemungkaran-kemaksiatan lain terkendali ketat. Pemilik Ideologi yang memusuhi Islam dan tidak menghendaki umat Islam di negeri ini kokoh aqidah-syariahnya juga berkepentingan. Semoga Indonesia cepat memiliki semakin banyak orang Islam yang baik dan pintar sehingga akan bisa mengatasi berbagai macam rekayasa canggih musuh Islam.

Bagaimana hakekat yang benar tentang penilaian Allah swt tentang perbuatan makhlukNya? Apa nuansa yang terasakan dalam dongeng orang alim dan pelacur pada artikel tersebut? Terasa sekali di sana betapa ulama dipojokkan dan pelacur disanjung. Pengadilan di akherat diberitakan ternyata ditentukan oleh isi pikiran atau khayalan orang bukan oleh perbuatan nyata orang. Bukankah al Qur’an tegas menyatakan bahwa penilaian akan nasib seseorang di akherat  adalah oleh perbuatan nyata manusia dan bukan oleh apa yang sedang dikhayalkan di pikiran (lihat al Qur’an surat An Najm ayat 39,  bahwa manusia akan dinilai Allah dari perbuatan nyata)? Dalam khasanah literer di dunia Islam akhir-akhir ini memang padat dengan dongeng-dongeng yang mencoba merusak iman-ketaqwaan umat yang tentunya dikembangkan dan didukung oleh musuh Islam. Musuh Islam itu bahkan berani membuat hadits palsu dan menyelewengkan makna ayat al Qur’an yang sudah jelas kandungan substansinya (muhkamat). Mereka sering membuat cerita-cerita dan lalu menyebarkan seolah itu adalah produk alim ulama masa lalu atau bahkan produk sahabat nabi. Astaghfirullah, berani benar mereka pada Tuhannya, atau mereka memang tidak bertuhan?

Seorang muslim yang baik harus waspada akan dongeng-dongeng seperti itu agar tidak terjerumus membawa kerusakan umat. Tentunya  hanya orang Islam yang lengah atau sudah dibeli oleh kepentingan lain yang mau menyebarluaskan hikayat atau riwayat yang memusuhi Islam. Dalam kasus dongeng tersebut jelas si orang alim dilecehkan dan si pelacur disanjung. Orang sepertinya lalu boleh berbuat maksiyat apapun asal selalu berfikiran positif dan cukup mimpi mau meniru  perilaku positif orang baik untuk bisa  dimasukkan surga. Sebaliknya ulama sehebat apapun amaliahnya jika berfikiran negatif pada perilaku para penjahat dan pelaku maksiyat (seperti pelacur yang jelas nyata-nyata berzina) akan dimasukkan neraka. Mana ada dalil begitu dalam ajaran Islam?

MUI, FPI, NU, Muhammadiyah, dan semua organisasi Islam apakah Orpol, Ormas, LSM Islam harus terus berjuang mengatasi segala kerusakan Bangsa dan Negara oleh pemikiran-pemikiran jahat yang merusak ajaran Islam yang benar. Bangsa ini mayoritasnya muslim (sekitar 90%), maka jika kualitas muslim di negeri ini rusak (apakah akidahnya, sosial ekonominya, kemampuan nalarnya oleh musuh-musuh Islam yang nyata maupun terselubung)  maka akan rusaklah bangsa-negara Indonesia.

Wahai para aktifis Islam selamatkan umat dan bangsa-negara kalian dari kesesatan Islam, kemaksiatan, dan kemungkaran yang akan menghancurkan bangsa-negara ini. Wahai kaum muslimin yang sedang diberi Allah swt banyak kelebihan, apa  berupa kecerdasan, gelar banyak, kekayaan melimpah, kekuasaan formal-informal, jangan mudah tertipu oleh keuntungan duniawi yang tidak seberapa untuk lalu mengabaikan maraknya kesesatan agama-kemaksiatan-kemungkaran yang akan menghancurkan akal-budi bangsa ini.

Indonesia, Ramadhan 2009.

Banyak orang Islam, apalagi ulama dan muballigh,  yang sering mensitir bahwa Islam itu Rahmatan lil Alamin, namun bagaimana logikanya tidak banyak dibahas. Mirip dengan slogan cita-cita menjadikan bangsa-negara sebagai ‘Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur’, namun metoda menuju ke sana tidak diterapkan. Akhir-akhir ini malah konsep ‘Islam Rahmatan lil Alamin’ sepertinya dimanfaatkan  untuk ‘melawan’ Teroris. Sesederhana itukah makna Islam Rahmatan lil Alamin? Jelas tidak. Seandainya semua teroris yang beragama Islam di dunia ini sudah dipunahkan, apakah dunia lalu menjadi penuh Rahmat oleh Islam? Kalau hanya sekedar menghapuskan teroris tentu dunia belum aman-sejahtera karena di dunia akan masih banyak pencuri, perampok, pemerkosa, koruptor, pezina, pemabuk, pencemar lingkungan, dan perbuatan-perbuatan jahat lain yang  merusak harkat manusia dan alam. Kalau dunia saja belum bisa penuh rahmat apalagi untuk alam keseluruhannya. Jadi bagaimana rasionalnya bahwa ‘Islam itu membawa Rahmat bagi Alam’?

Pada acara buka bersama di istana Negara dengan elit politik dan media massa Kamis 27/8/09 Presiden SBY diantaranya membahas materi itu. Dalam Republika esok harinya diberitakan bahwa Presiden menegaskan ‘ajaran Islam, baik dari firman Allah SWT maupun sabda Rasul, merupakan jalan bagi kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat. Ajaran Islam juga menuju keselamatan, kelestarian alam, dan kehidupan. Nilai-nilai Islam bersifat universal bagi tatanan dunia yang makin adil dan aman, di tingkat masyarakat global. Kita meyakini bahwa Islam sebagai rahmat bagi semesta alam’.

Berikut ini saya cuplik berita lanjutan dari harian Republika itu:

“Bagaimana Islam selaras dengan kehidupan dunia? Presiden menjelaskan bahwa Islam mampu untuk berperan penting di dalamnya. Benarkah nilai Islam bersifat universal dan bisa bergandengan dengan demokrasi, berdampingan dengan modernitas? Apakah Islam juga betul-betul berkontribusi bagi dunia, atau apakah peradaban Islam mampu menyumbang pembangunan peradaban dunia dan hidup damai dengan yang lain? ‘Kita bisa meletakkan ajaran Islam. Saya punya pandangan dan jawaban pertanyaan itu adalah, ya benar dan bisa,’ paparnya.

Sebab, lanjut SBY, hal itu bisa terwujud berdasarkan mereka yang memahami benar ajaran Alquran dan hadis. Non-muslim juga bisa memahami betul bahwa jawaban tadi adalah benar adanya.

Lembaga survei dunia, katanya, menjadikan sampel puluhan ribu dari 35 negara mayoritas yang memiliki kantong-kantong umat Islam yang merepresentasikan 1,3 miliar umat Islam. Jawaban survei ternyata bahwa nilai-nilai Islam tidak bertentangan, bahkan bisa berdampingan dengan HAM dan peradaban dunia.

Presiden juga menyinggung Deklarasi Makkah Al Mukarramah 2005 yang diadopsi dalam Piagam OKI 2008 di Dakkar, Senegal. Menurut dia, negara-negara OKI memiliki tekad tinggi dengan negara-negara non-Islam untuk membangun dunia yang aman dan damai”.

Secara umum pernyataan-pernyataan di atas rasanya tidak ada yang keliru. Bagaimanai kedalaman pernyataan itu? Aspek mana Islam yang mampu membawa kesejahteraan dan kedamaian dunia? Apakah aspek Ritualnya, seperti shalat, puasa, doa, haji, dan umrohnya bisa mendatangkan kesejahteraan-kedamaian dunia? Seandainya semua orang Islam di dunia yang diberitakan 1,3 milyar tadi keseluruhannya sudah menjalankan ritual Islam dengan baik apakah menjamin terjadinya kesejahteraan-kedamaian dunia? Tentu tidak bukan, karena masih ada penduduk dunia lain yang sekitar 5 milyar tidak beragama Islam sehingga tidak beritual secara Islam, dan diantara mereka tentu banyak yang masih berbuat kejahatan terhadap harkat manusia dan alam. Bahkan diantara muslim yang taat ritualpun masih banyak yang akan berbuat jahat itu. Mana bisa dunia  menjadi sejahtera-damai hanya karena orang Islamnya menjalankan ritual Islam dengan khusuk?

Apa aspek Islam yang mengatur bagaimana sebuah keluarga muslim  menjadi keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimnana yang sering dinasehatkan dalam khotbah nikah saat ada perkawinan? Bagaaimana istri yang baik, suami yang bertanggung jawab, membina anak agar menjadi shaleh-shalihah, membagi waris sesuai al Qur’an-Sunnah, memperlakukan tetangga dengan manis, dll? Jawabannya juga akan sama, yakni tidak akan bisa membawa terjadinya kedamaian-kesejahteraan dunia. Maksimal ya hanya keluarga muslim itu saja yang insyaAllah akan sejahtera dan harmonis jika nilai-nilai keluarga sakinah diterapkan oleh seluruh keluarga muslim di dunia. Di luar keluar muslim di dunia itu bukankah juga akan lebih banyak lagi keluarga yang merupakan keluarga non-muslim. Bahkan pada anggauta keluarga muslimpun akan masih banyak yang berperilaku jahat pada masyarakat dan alam sekitar, seperti eksploitatif pada orang lain dan aset-kekayaan alam negara  karena pengelolaan tatanan sosialnya memungkinkan atau bahkan menginduksi mereka berbuat begitu.

Lalu aspek Islam mana yang mampu membawa kesejahteraan-kedamaian dunia sehingga Islam itu disebut akan membawa Rahmat bagi Alam? Apa nilai-nilai umum yang sering  disebut “UNIVERSAL”? Jika yang dimaksud nilai universal itu adalah keadilan, damai, kesetaraan gender, HAM, anti kekerasan,  dll yang indah itu, lalu mengapa harus diberi identitas Islam? Bukankah yang disebut sebagai nilai universal tersebut juga dianut oleh ajaran di luar Islam, maka apa hebatnya PERAN Islam dalam kaitannya dengan membawa kesejahteraan-kedamaian dunia? Bukankah nilai-nilai agama lain, bahkan nilai humanisme yang tidak beragamapun  juga disebut memiliki nilai universal itu, sehingga mengapa NILAI UNIVERSAL YANG HEBAT DAN BISA MEMBAWA KESEJAHTERAAN-KEDAMAIAN DUNIA itu lalu diklaim sebagai milik Islam? Naif bukan?

Islam sebagai Rahmat bagi Alam karena di dalam Islam terkandung PRINSIP MENGELOLA DUNIA sehingga dunia akan bisa menjadi dunia yang sejahtera-aman-damai. Bukan aspek Ritual Islam, bukan pula aspek Prinsip berkeluarga Islam yang mampu membawa dunia aman-sejahetra, namun TEKNOLOGI ISLAM DALAM MENGELOLA BANGSA-NEGARA yang bisa membawa dunia aman-sejahtera, membawa rahmat bagi alam. Teknologi Islam untuk mengelola bangsa-negara itu (di dalamnya termasuk prinsip pengelolaan bidang sosial-kenegaraan POLEKSOSKUMBUDHANKAM) pasti KHAS ISLAM, tidak dimiliki oleh faham lain di dunia. Itulah makna operasional Islam membawa Rahmat bagi Alam. Teknologi Islam untuk mengelola bangsa-negara itulah yang harus diterapkan dalam kenyataan hidup berbangsa-bernegara dalam skala negara dan dunia, bukan teknologi non-Islam seperti sekuler-kapitalistik atau sosialis-komunis yang sebaliknya akan membawa kehancuran dunia. (lihat  index dan silahkan membuka artikel terkait Teknologi Islam mengelola bangsa-negara dalam blog ini)

Siapa yang berkesempatan besar untuk mengetrapkan TEKNOLOGI ISLAM MENGELOLA BANGSA-NEGARA agar terwujud dunia yang aman-sejahtera? Tentu salah satunya adalah: Presiden SBY!!! Selamat bagi beliau yang memiliki kesempatan itu.

Indonesia, 10 Ramadhan 1430 H

Saat saya membaca Republika 15 Agustus 2009, saya tertarik sebuah artikel di halaman 12 yang diberi judul: “Saatnya Ulama Mengubah Kondisi Umat”. Di dalam artikel tersebut dinyatakan bahwa dari 230 juta penduduk Indonesia ada 207 juta jiwa yang muslim. Sedangkan menurut BPS dari penduduk Indonesia itu, sebanyak 32,5 juta hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia identik dengan kemiskinan umat Islam, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.Menurut salah seorang Ketua MUI, para ulama harus tampil untuk mengubah kondisi umatnya dengan ilmu dan kompetensi yang dimilikinya. Sejatinya, para ulama tak hanya berkutat dalam masalah ibadah, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa ulama juga harus berperan dalam masalah mu’amalah. “Ulama sebagai panutan karena ilmu dan integritasnya sangat dibutuhkan untuk memberikan bimbingan kepada umatnya, karena posisinya yang sentral, maka dituntut untuk memberi pencerahan, tidak hanya dalam aspek ibadah, melainkan juga dalam dimensi mu’amalahnya.”. Demikian dicuplik pernyataan Ketua MUI tadi.

Melihat pentingnya isi artikel tersebut, maka saya lalu mengirim sms yang berbunyi sebagai berikut: ==AsWW. Rep 15/8 h-12: “Saatnya Ulama Mengubah Kondisi Umat”. TEPAT sekali. Dakwah ulama harus bermateri SYARI’AT Sos-Pol supaya Umat mau Pilih Pimpinan Negara yang Syar’i”. Ws, FA==. Sms itu saya kirimkan ke banyak teman supaya bisa  ikut mengetahui pola pemikiran yang bagus di Republika tadi.  Kondisi kemiskinan yang begitu besarnya di Indonesia tidak mungkin bisa diselesaikan oleh orang per orang (sekalipun oleh para Konglomerat Indonesia), namun hanya bisa diatasi oleh KEBIJAKAN PEMERINTAH yang benar.  Di sisi lain, pemerintah hanya akan mampu membuat dan melaksanakan kebijakan yang benar apabila pemerintah itu dipimpin dan diisi oleh orang-orang yang beriman-bertaqwa secara utuh, khususnya memahami dan mengetrapkan prinsip sosial-kenegaraan dari ajaran Islam. Pada urutan berikutnya, Pimpinan Negara yang berkualitas seperti diharapkan di atas hanyalah akan bisa terpilih jika dalam pemilihan umum dan Pilkada UMAT Islam yang mayoritas di negeri ini sudah sadar dan TAAT akan syari’at sosial politik oleh peran ulama (termasuk para ustadz, da’i, muballigh) yang mengajar agama pada umatnya.

Alhamdulillah banyak tanggapan balik dari sms saya tadi. Dari beberapa tanggapan tersebut ada yang sifatnya agak khusus, yakni dari seorang guru besar di sebuah Universitas Negeri di Malang yang juga dikenal sebagai aktivis Islam (saya singkat di sini namanya IRM). Berikut dialog saya via sms selanjutnya:

IRM: Ada yang lebih penting dari berwacana dan debat, yakni berbuat keshalihan sosial, karena masyarakat (bisa) melihatnya. Ini kelemahan umat Islam. Semoga Allah membimbing kita. Amiin.

Saya: Berwacana-debat memberi alternatif konsep yang benar tentang permasalahan Islam adalah sebuah keshalihan. Tentu membuat sekolah, masjid, sedekah, dan lain-lain juga keshalihan ASAL MENGARAH PADA KEJAYAAN ISLAM. Ada kasus: aktivis Islam membuat lembaga pendidikan ‘umum’ yang katanya untuk mencerdaskan UMAT, tapi ternyata menjadi markas liberal, itu jelas tidak keshalihan sosial. Jadi, di era ini kita harus hati-hati, tidak asal berbuat. Bagaimana dampak ke depan terhadap umat dan bangsa ini jika ulama hanya berdakwah ritual, tidak mendidik umat tentang syari’at sosial politik?

Demikianlah dialog sms dengan teman tersebut. InsyaAllah sudah ada kesepahaman akan pentingnya ulama agar menyampaikan ke umat tentang syari’at sosial politik Islam, tidak hanya materi ibadah mahdhah atau akhlak saja agar umat tidak keliru memilih Pemimpin Negara sewaktu Pemilu atau Pilkada. Pemimpin yang dipilih UMAT yang dididik ULAMA  itulah yang akan membuat kebijakan untuk penduduk Indonesia yang mayoritasnya muslim ini. Kebijakan Pemerintah yang sesuai dengan syariat sosial-kenegaraan Islam itulah yang menjamin terwujudnya kesejahteraan umat dan bangsa Indonesia, terbebas dari kemiskinan yang melanda selama ini (sudah 64 tahun merdeka). Wahai para ulama-kyai (termasuk cendekiawan muslim, ustadz, da’i, mubaligh, dan guru agama) setuju bukan?

Indonesia, 18 Agustus 2009.

1. Pemerintah suatu negara memang memiliki kewenangan formal untuk membuat kebijakan yang mengikat untuk dilaksanakan dan di patuhi masyarakat. Kebijakan Pemerintah itulah yang akan menentukan apakah bangsa menjadi baik atau buruk, menjadi bangsa yang maju-jaya atau mundur bahkan berantakan. Bagaimana menilai suatu kebijakan, apakah KEBIJAKAN TERSEBUT memajukan bangsa atau malah menghancurkan bangsa?
2. Benarkah Pemerintah ‘Pilihan Rakyat’ (yang sering menjadi slogan histeris faham demokrasi liberal karena Pemerintah tersebut dipilih melalui pemilihan umum) memberi jaminan bahwa kebijakan Pemerintah itu nantinya akan membawa kejayaan bangsa? Boleh  saja menilai Pemerintah Pilihan Rakyat itulah yang legitimate atau sah oleh adanya asumsi bahwa pilihan rakyat tersebut logis-konstitusional, namun benarkah kebijakan pemerintah terpilih itu nantinya benar-benar menjamin akan membawa kemajuan bangsa? Jawabannya: belum tentu, bisa saja pemerintah pilihan rakyat melalui pemilu malah akan membawa kehancuran bangsanya. Bagaimana bisa?
3. Asas utama demokrasi liberal, one man one vote, tanpa kontrol memadai terhadap kualitas pemilih dan yang boleh dipilih,  memiliki potensi merusak karena rakyat yang memilih pemimpin (apakah legislatif maupun eksekutif) bisa saja menjatuhkan pilihan kepada individu yang bukan pemimpin  baik. Mereka terpilih sebagai pemimpin karena rakyat yang memilihnya juga bukan rakyat yang berkualitas. Asas suara terbanyak berisiko tinggi, bahwa rakyat yang lemah tapi besar jumlahnya akan memilih pemimpin yang berkualitas tidak baik, yang selanjutnya akan memhuat kebijakan nasional yang buruk dan akhirnya membawa bangsa kepada kehancuran. Amat rasional bukan? Mau bukti kasusnya? Tinggal mencermati saja negara-negara yang berantakan karena menggunakan demokrasi liberal sebagai sistem pilihan akan pemerintahannya  padahal rakyat negeri itu lemah kualitasnya.
4. Untuk mengatasi potensi terjadinya ‘kecelakaan’ seperti itu tentu ada banyak cara, namun salah satunya adalah “diperlukan analisis secara obyektif rasional apakah Kebijakan suatu Pemerintahan hasil pemilu menguntungkan atau merugikan kepentingan rakyat”.Tapi bukankah analisis tersebut tidak mudah? Memang tidak mudah karena menyangkut dua hambatan besar, yakni: 1). Pandangan tentang apa yang disebut baik atau buruk, menguntungkan atau merugikan rakyat bisa saja berbeda  indikatornya; dan 2). Dampak suatu kebijakan Pemerintah (buruk atau baik) sering baru terasa atau datang setelah suatu pemerintahan itu berganti karena adanya ‘time lag’ atau tenggang waktu terjadinya dampak sosial suatu kebijakan nasional.
5. Walaupun demikian tetap harus ada ukuran (suatu bench mark) untuk menjadi pertimbangan penilaian yang rasional apakah kebijakan nasional itu mengangakat atau merusak bangsa.. Berikut ini silahkan dicermati dan ditanggapi, semoga ada kesamaan  pandangan diantara para pemerhati bangsa demi masa depan Indonesia yang berhasil.
6. Pemerintah yang membuat kebijakan memihak-melindungi-membela kepentingan rakyat lemah di bidang kebutuhan fisik-sosial penduduk, seperti  ekonomi,  pendidikan, dan kesehatan di negerinya adalah pemerintah yang positif kebijakannya. Kebijakan tersebut akan mudah dinilai dari indikatior antara lain: besarnya subsidi dan tingginya prioritas yang diberikan untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang  merusak masa depan bangsa adalah kebijakan yang berciri memihak dan memanjakan pemilik modal dalam-luar negeri  (kapitalis) melalui pemberian  fasilitas besar untuk memperoleh kredit finansial dari keuangan negara dan kemudahan untuk mengeksploitasi harta-kekayaan tanah air. Kapitalis itu harus mandiri, tidak perlu bantuan pemerintah, malah bahkan harus membantu pemerintah menganggkat orang miskin dan membangun fasilitas negara, karena mereka sudah kuat modal dan teknologi,
7. Kebijakan Pemerintah yang memberi arah kehidupan budaya bangsa yang luhur adalah kebijakan yang positif membawa masa depan bangsa yang mulia-maju-jaya. Kebijakan sebaliknya yang membiarkan rakyat dicemari oleh budaya merusak melalui media masa-elektronik dan praktek-praktek sosial di negerinya adalah kebijakan Pemerintah yang akan menghancurkan bangsanya. Pembiaran maraknya perjudian, pelacuran, peredaran miras, narkoba, kebebasan seks, dan kemewahan-kemegahan, kepalsuan tingkah laku adalah kebijakan pemerintah yang akan menghancurkan bangsa itu. Sebaliknya kebijakan Pemerintah yang tegas mengendalikan dan memberi sanksi berat kepada PELAKU DAN PENYEBAR atas maraknya budaya merusak di atas akan membawa bangsa menjadi bangsa besar, mulia, dan maju di masa depan.
8. Pemerintah yang kebijakannya membiarkan rakyat tidak taat beribadah adalah Pemerintah yang tidak sayang akan bangsanya karena bangsa itu akan menjadi bangsa yang tidak dicintai Tuhan Maha Kuasa. Kebijakan tersebut akan membuat rakyat itu kehilangan kepribadian sebagai rakyat yang agamis sehingga  menjadi liar, egois, materialis, hedonis, glamor, penuh kepalsuan, kehilangan internal control sehingga diakrabi oleh perilaku syetan-iblis. Kebijakan Pemerintah seperti itu akan membawa bangsa menjadi bangsa atheis atau cryptic atheis (atheis tersebelubung slogan iman-taqwa) yang unjungnya akan rusak berantakan.
9. Kebijakan Pemerintah yang mengutamakan kualitas keilmuan dan kemampuan teknologi tinggi bangsanya adalah kebijakan yang benar bagi bangsa itu. Kebijakan tersebut bisa mudah ditandai dengan tersedianya anggaran besar dan fasilitas yang memadai untuk mengembangkan lembaga dan instrumen riset-teknologi canggih, serta pemberian perhatian-penghargaan pada para kaum terpelajar di negerinya. Gaji dan fasilitas mencukupi bagi para intelektual-teknokrat dan cerdik-cendekia di negeri itu menjadi prioritas Pemerintah, bukan kebijakan yang memanjaan secara material pada para ‘penghibur’ dan menelantarkan secara materiel ilmuan-teknokratnya. Kebijakan yang membiarkan adanya pemujaan terhadap aspek fisik jasmaniah mengalahkan penghormatan kepada kualitas kecerdasan-keilmuan (seperti honor amat tinggi dan popularitas eksesif via media) adalah kebijakan yang merusak bangsa.
10. Pemerintah yang mengekplorasi  dan mengekploitasi lingkungan biofisik negerinya hanya untuk mendapatkan dana besar jangka pendek, apalagi jika penggunaan dananya tidak untuk kepentingan rakyat banyak, bukanlah pemerintah yang cinta bangsa dan tanah airnya. Kerusakan lingkungan biofisik pasti akan menjadi bumerang, menghancurkan ekosistem dan kualitas sumber daya alam yang mengakibatkan kerugian ekopnomi luar biasa karena datangnya berbagai musibah besar dalam jangka panjang, seperti tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, dan epidemi penyakit khronis oleh pencemaran udatra, air dan tanah di mana penduduk bertempat tinggal.
11. Kebijakan Pemerintah yang menunjukkan komitmen besar untuk mempertahankan wilayah negaranya adalah kebijakan yang akan membawa kejayaan bangsa. Pemerintah wajib menjaga keutuhan wilayah negerinya dengan segala cara, fisik maupun diplomatis, jangan sampai tertipu dan tertekan oleh rekayasa bangsa lain sehingga negerinya kehilangan keutuhan wilayah dan kehilangan kedaulatannya. Untuk keperluan ini kebijakan Pemerintah yang mengarah pada pemilikan  persenjataan kuat-canggih dan profesionalisme tinggi aparat keamanan adalah kebijakan yang benar,  demikian pula  kebijakan yang membuat rakyat memiliki kemampuan bela negara melalui wajib militer pada para pemudanya.

Setiap menjelang datangnya Hari Kemerdekaaan RI, termasuk yang ke 64 pada 17 Agustus 2009 nanti,  apa yang seharusnya dilakukan bangsa ini? Apa menganggap peringatan hari kemerdekaaan sebagai HARI BERFOYA NASIONAL seperti halnya saat merayakan tahun baru Masehi, meniru gaya rakyat negeri sekuler dalam mengadakan perayaan tahun baru dan peringatan hari kemerdekaannya, menghamburkan uang berpesta pora sepertinya tidak banyak rakyat miskin di negerinya yang sedang menderita dengan himpitan kesulitan  hidup saban harinya? Mau mengajak mereka melupakan sejenak kesusahan hidupnya untuk satu hari (apa benar mereka jadi lupa kesedihan atau malah mereka menjadi semakin bersedih hati) dengan memandangi pameran keglamoran kembang api dan artis cantik-ganteng di panggung hiburan di tengah kerumitan hidup kemarin, kini, esok, dan esok hari berikutnya? Atau kita mestinya menambah ibadah, memohon kepada Allah swt untuk mendapatkan  sesuatu jalan yang amat bermakna bagi kebaikan bangsa-negara?

MERDEKA seharusnya dimaknai lebih dari sekedar melepas diri dari pengelolaan negara oleh bangsa lain, namun perlu diartikan lebih bermakna dengan meninggalkan CARA MENGELOLA BANGSA YANG EKSPLOITATIF DAN MERUSAK sebagaimana para penjajah mengelola rakyat terjajahnya, memeras rakyat dan kekayaan tanah air negeri terjajah untuk kepentingan para penguasa dan kroni pengusaha mereka. Mari bangsa Indonesia yang mayoritasnya muslim ini mencari cara baru pengelolaan bangsa yang berbeda dengan CARA SEKULER  yang dipraktekkan kaum penjajah, kembali ke pola pikir mengelola bangsa dengan metoda bersumber dari  AJARAN Allah swt dan nurani akar rumput bangsa ini. Bersediakah melaksanakan itu wahai Pemimpin Pilihan Rakyat?

Indonesia, menjelang Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 64

Pengantar

Sebagaimana sudah sering dijelaskan bahwa agama Islam memberi tuntunan hidup kepada manusia dalam bentuk kehidupan duniawi yang utuh, apakah  sebagai individu, keluarga, maupun  sistem sosial (tatanan bangsa-negara). Seorang ‘individu’ yang dalam kehidupan pribadinya menerapkan syariat terkait dengan masalah pribadi disebut sebagai Individu yang Islami. Sebuah ‘keluarga’ yang menerapkan syariat terkait dengan pengaturan keluarga disebut sebagai Keluarga yang Islami. Sebuah ‘bangsa-negara’ sebagai tatanan sosial yang menerapkan syariat terkait dengan pengelolaan bangsa-negara disebut sebagai Bangsa-negara yang Islami. Dalam sebuah keluarga Islami bisa saja tinggal individu anggauta keluarga yang tidak muslim. Dalam sebuah bangsa-negara yang dikelola secara Islami juga bisa  tinggal individu-individu dan  keluarga-keluarga  yang tidak Islami.

Berikut ini akan diuraikan bagaimana ciri Individu muslim yang Islami. Pada kesempatan lain insyaAllah akan dibahas Keluarga dan Sistem Sosial (Tatanan Bangsa-Negara) yang Islami.

INDIVIDU MUSLIM YANG ISLAMI

Dalam masa hidupnya setiap orang bisa berada di mana saja, bersama siapa saja, berperan sebagai apa saja. Agama Islam memberi tuntunan cara hidup yang benar dan baik untuk tiap individu orang per orang tersebut. Bagaimana ciri individu muslim yang hidup secara pribadi sesuai ajaran Islam?

1. Individu itu melakukan ritual Islam secara tertib. Shalat fardhunya dilakukan teratur, syukur jika ditambah dengan shalat sunnat. Puasa Ramadhan dilakukan dengan benar, syukur jika ditambah dengan puasa sunnat di bulan-bulan lain. Zakatnya dibayar penuh, syukur jika dia banyak memberi lebih dalam bentuk shadaqah dan infaq. Jika sudah memenuhi persaratan dia juga menunaikan ibadah haji, syukur jika ditambah dengan melakukan ibadah umrah. Nikahnya juga sesuai tuntunan agama Islam. Doa, dhikir, dan lain ibadah ritual dilakukan semaksimal mungkin, namun tentu  semua ritual itu tidak boleh keluar dari ajaran Islam yang baku, bukan sesuatu yang bersifat bid’ah (mengada-ada, diluar ajaran Rasulullah).
2. Dalam berhubungan dengan orang lain maka individu itu memiliki akhlak yang mulia. Beberapa bentuk akhlak baku yang harusnya dipenuhi  seorang individu muslim antara lain: berlaku jujur, amanah, menepati janji, tepat waktu, berkata benar, sopan-santun, dan suka menolong orang lain. Akhlak mulia pada dasarnya bisa diukur jika individu itu membuat orang lain senang dengan kehadirannya, tidak terganggu oleh perilakunya, dan kehidupannya bermanfaat untuk orang lain.
3. Setiap individu tentu memiliki suatu peran dalam kehidupan sosialnya, seperti misalnya peran sebagai ayah, ibu, anak, majikan, karyawan, guru, murid, pejabat, warga-negara, dan sebagainya. Agama Islam mewajibkan individu itu melaksanakan sebaik-baiknya tanggung jawab yang diembannya sesuai tuntunan Islam. Individu harus melakukan kewajiban sosialnya secara penuh terkait dengan peran yang dipegangnya itu, bahkan kalau mungkin bisa berprestasi melebihi tugas kewajiban yang menjadi tanggung-jawabnya. Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut seorang individu tidak boleh melanggar ajaran Islam terkait dengan peran dan tanggung jawab tersebut. Seorang individu yang misalnya menjadi seorang ayah tentu dibebani untuk melaksanakan tugas sebagai ayah sesuai dengan ketentuan Islam terkait peran ayah. Begitu pula peran sebagai majikan dalam sebuah perusahaan, atau peran sebagai pejabat dalam suatu sistem pemerintahan.
4. Setelah individu itu melakukan ibadah mahdhah (ritual) sesuai ajaran Islam, berakhlak baik dalam pergaulan sosial, menunaikan kewajiban yang dia emban dalam kehidupan kemasyarakatannya, maka setiap individu muslim diwajibkan pula untuk melakukan Jihad Islam. Makna jihad Islam itu luas, tidak hanya perang fisik melawan musuh yang memerangi Islam. Makna jihad Islam esensinya adalah setiap kegiatan yang bersifat membela, melindungi, dan menyebarkan agama Islam. Tidak seorang muslimpun bebas dari kewajiban jihad Islam ini, sebagaimana sabda nabi yang menegaskan bahwa  siapapun muslim itu wajib menyampaikan ke orang lain kebenaran Islam walau dia  hanya tahu sebuah ayat. Jika individu itu memiliki kemampuan orasi yang baik maka jihad tersebut bisa berbentuk ceramah atau dakwah bil lisan. Jika seseorang memiliki kemampuan menulis yang baik maka jihad itu bisa dilakukan melalui tulisan-tulisannya yang bersifat memperjuangkan agama Islam. Jika dia memiliki kewenangan membuat kebijakan publik seperti pejabat negara misalnya maka dia wajib membuat langkah dan kebijakan sosial yang sesuai dengan syariat Islam dan bahkan mengarah  untuk memajukan agama Islam. Begitu seterusnya, apakah aktifitas individu muslim itu berupa ucapan, tulisan, perbuatan, membuat kebijakan, dan lain-lain nya maka tindakan individu tersebut harus mengandung  pembelaan dan penyebaran agama Islam. Dalam hadits lain juga disebutkan bahwa apabila seseorang melihat suatu kemungkaran maka dia wajib mengoreksinya dengan tindakan atau kebijakan sosial, jika tidak mampu berbuat begitu maka dia harus mengoreksinya dengan lisan berupa teguran atau nasehat, dan jika dia masih tidak mampu menegur atau menasehati dengan lisan maka dia diwajibkan tidak boleh meniru dan tetap teguh dalam hati menentang kemungkarann tersebut, walau bentuk respon yang ketiga ini berarti menunjukkan adanya   keimanan Islam pada dirinya  yang amat rendah kualitasnya.

Keempat ciri individu muslim yang diuraikan di atas berlaku secara serentak, tidak boleh bertahap. Seorang muslim sekaligus dia harus menjalankan ibadah ritual Islam, berakhlak baik sesuai tuntunan Islam, menunaikan kewajiban sosialnya menurut ajaran Islam, dan melakukan jihad Islam. Keempat sikap dan tindakan seorang muslim yang digambarkan tersebut menunjukkan adanya keutuhan Islam (kaaffah) dalam diri individu muslim itu.

Pada saat yang bersamaan seorang individu muslim juga harus selalu berusaha untuk  meningkatkan kualitas individualnya agar keempat bentuk perilaku di atas juga semakin berbobot. Upaya perbaikan kualitas individu muslim yang dimaksud adalah: meningkatkan ketaqwaan qalbunya, kecerdasan-keilmuannya, dan kemampuan fisik-jasmaniahnya. Seorang individu muslim yang kokoh di cita-citakan adalah jika dia kokoh keimananan-ketaqwaan di dalam qalbunya, cerdas dan kuat keilmuan-teknologi-ketrampilan kerjanya, serta sehat  jasmaniahnya, bagus kemampuan finansialnya, dan besar pengaruh/kemampuan sosial yang dipunyainya. Dengan bekal berbagai kemampuan yang prima tadi maka seorang individu muslim diharapkan akan besar pula prestasinya dalam membawa kemanfaatan atau kemashlahatan pada umat manusia.

Apabila ukuran individu muslim yang diuraikan di atas lalu digunakan untuk menganalisis kenyataan/realitas individu umat Islam Indonesia yang ada sekarang maka sungguh amatlah menyedihkan-memprihatinkan. Seorang mualaf (baru memeluk agama Islam dari agama lain) pernah secara terbuka menyatakan dalam sebuah wawancara televisi bahwa seandainya dia menilai Islam itu dari kacamata perilaku orang Islamnya maka rasanya dia tidak akan tertarik untuk menjadi muslim. Coba kita perkirakan berapa persen kiranya individu umat Islam Indonesia (dari sekitar 200juta orang itu) yang sudah melakukan ibadah ritual (mahdhah) secara tertib-teratur? Berapa persen individu umat Islam Indonesia yang memiliki akhlak mulia? Berapa persen individu umat Islam Indonesia yang melaksanakan tanggung jawab peran sosial yang diembannya sesuai ajaran Islam? Berapa persen individu umat Islam Indonesia yang sudah melaksanakan jihad Islam? Jika keempat indikator tersebut dijadikan sebagai satu kesatuan untuk mengukur kualitas individu muslim maka berapa persen kiranya individu umat Islam Indonesia yang sudah melakukan ibadah ritual secara tertib-teratur, plus berakhlak mulia, plus bertanggunag jawab melakukan peran sosialnya menurut ajaran Islam, plus sudah melakukan jihad Islam? Jawaban hipotetisnya: kecil, dan amat amat kecil untuk kategori yang terakhir.

Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan mudah (tidak perlu hipotetis lagi) jika dilakukan survey tentang kualitas umat Islam Indonesia. Mengapa tidak dilakukan? Bukankah kemampuan melakukan survey/jajag pendapat sudah begitu bagusnya di negeri ini, terbukti dari survey/jajag pendapat dalam  proses pemilu legislatif dan pilpres yang berlangsung baru lalu dengan begitu tinggi akurasinya? Ormas-Orpol-LSM Islam seharusnya perlu melakukan survey kualitas Islam di Indonesia itu jika mereka memang berminat untuk meningkatkan kualitas umatnya. Begitu pula kiranya Pemerintah cq Departemen Agama dengan mudah bisa melakukan survey kualitas umat Islam Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa ini jika ada kemauan untuk itu. Bukankah fungsi Pemerintah tidak hanya untuk mencarikan makan dan keamanan warga-negaranya? Bukankah peran Pemerintah harusnya meningkatkan kualitas warga-negaranya dalam semua dimensi kemanusiaan individu warga negara itu? Bayangkan bagaimana nasib sebuah bangsa yang apabila mayoritas penduduknya tidak taat beribadah ritual, tidak berakhlak mulia, tidak bertanggung jawab atas peran sosial yang diembannya, dan tidak memiliki semangat jihad perjuangan menegakkan kebenaran sesuai dengan yang diyakininya. Akan jadi apa bangsa-negara itu di masa mendatang? Tidaklah cukup jika ormas-orpol-lsm Islam dan Pemerintah RI (khususnya Departemen Agama)  hanya membuat program-program keagamaan yang bermacam-macam, apakah mendirikan sekolah Islam, pengajian, menambah masjid, pelayanan haji, mengumpulan zakat-infaq-shadaqoh, istighosah qubro,  dan semacamnya jika tidak disertai melakukan evaluasi kualitas individu umat Islam yang menjadi mayoritas bangsa ini,  secara teratur, periodik, dan benar dari waktu ke waktu.

Setiap individu muslim Indonesia harus berusaha membangun diri sendiri sehingga menjadi individu yang Islami sesuai dengan ukuran yang telah diuraikan di atas. Setiap organissi Islam harus membawa anggautanya berkembang menjadi indvidu muslim yang semakin berkualitas melalui program-program yang baik disertai evaluasi yang teratur akan kualitas mereka. Pemerintah Indonesia wajib membangun warga negaranya yang muslim untuk memiliki kualitas sebagai individu warga-negara muslim yang Islami agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Perlu diingat bahwa kualitas sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas mayoritas penduduknya, bukan oleh kualitas minoritasnya.

Mari direnungkan dengan hati jernih dan akal sehat, semoga Allah swt membuka mata hati aktifis Islam dan pejabat negara yang muslim di negeri ini.

Indonesia, 28 Juli 2009

Debat Cawapres sempat panas ketika membahas isu hubungan agama dan negara, begitu Republika 24 Juni 2009. Berikut ini beberapa cuplikan berita harian tersebut:

…..Menurut Boediono, agama harus diletakkan di tempat mulia. Tidak menjadi elemen politik praktis. Peran negara bertanggung jawab pada kebebasan beragama, hanya saja tidak boleh merugikan kelompok lain. “Begitu sakralnya hubungan antara kita dan Tuhan, oleh  sebab itu agama harus di atas politik.” (baca ‘Jilbab dan Pilpres’ di blog ini)

Wiranto menilai ada yang kurang tajam. “Yang disampaikan Pak Boediono normatif tetapi praktisnya membingungkan,” lanjutnya “Saya sependapat ada kaitan agama (dan) politik, tapi substansial. Nilai akhlak moral agama ditarik ke etika politik, sehingga ada politik santun, harmonis, tidak menyerang, karena politik tujuannya kesejahteraan”. Diteruskan “Jangan politik menghalalkan semua cara, sehingga kita bisa berpolitik dengan moral.”

Boediono membalas, “Saya kira tidak ada yang tidak setuju. Hanya masalahnya, di dunia nyata, ada beda antara kata dan perbuatan. Ini kuncinya. Saya kira kalau kita sama-sama satu kata satu perbuatan, jujur pada diri sendiri, kita aman damai sejahtera.”

Prabowo berpendapat, “Agama memang harus di atas ranah politik praktis. Agama adalah hal sakral, negara menjamin kebebasan beragama, negara fasilitator, pelindung masyarakat. Agama harus lepas dari politik praktis.”………

Begitulah pendapat tiga cawapres yang diberitakan Republika. Kata dalam kurung tambahan saya untuk kejelasan, begitu pula tulisan tebal dan miring untuk memberi fokus bahasan. Apa yang saya fahami tentang agama dan politik ternyata masih belum terwakili oleh pernyataan-pernyataan di atas. Agama bagi saya merupakan cara hidup di dunia fana dalam semua hal, termasuk makan-minum, pergaulan laki-perempuan, menyembah Tuhan, bekerja-berprofesi-berbisnis, dan BERPOLITIK. Semuanya saja harus sesuai dengan tuntunan agama yang terkait dengan permasalahan masing-masing. Contoh: makan-minum tidak boleh barang yang dilarang agama,  seperti babi dan minuman keras. Bekerja-berprofesi-berbisnis juga harus tidak melanggar tuntunan agama seperti: menjadi ‘pencuri’ (termasuk kaki tangan mafia), korupsi, menjual diri (melacur),  memproduksi-memperdagangkan barang haram. Menyembah Tuhan sudah tentu sesuai tuntunan agama (UNTUK YANG INI TIDAK USAH DIRINCI KARENA UMUMNYA MAKNA BERAGAMA DIANGGAP HANYA MASALAH YANG INI SAJA). Bergaul dengan lawan jenis juga harus sesuai ajaran agama yakni misalnya harus menikah jika ingin bergaul ‘intim’, mengikuti aturan muhrim. BER ‘POLITIK’ PUN harus sesuai ajaran agama. Bagaimana itu? Mari direnung apa dulu  yang dimaksud dengan politik itu.

Setiap manusia seharusnya memiliki pandangan tentang bagaimana tatanan suatu bangsa-negara yang baik. Visi itu lalu diperjuangkan dalam kegiatan yang disebut POLITIK, yakni upaya untuk menjadi penguasa (pengendali bangsa-negara) agar bangsa-negara ditata SESUAI dengan visi nya. Dalam politik ada dua bentuk aktifitas, yakni: 1). upaya-upaya untuk menjadi ‘ penguasa’ (umumnya melalui partai politik);  dan 2). upaya-upaya yang dilakukan setelah menjadi ‘penguasa’ (menyusun rencana kebijakan dan mengetrapkan kebijakan dalam menata bangsa-negara yang dikelolanya). Pada KEDUA BENTUK UPAYA itu harus juga sesuai dengan tuntunan agama. Contoh: 1). Sewaktu sedang berupaya menjadi penguasa (sering disebut berpolitik praktis, termasuk saat beraktifitas di partai politik untuk berebut memiliki  kekuasaan) maka semua kegiatan yang dilakukan juga  harus sesuai ajaran agama seperti: memilih partai politik yang memperjuangkan misi agama yang dipeluknya,  tidak melakukan praktek yang dilarang agama dalam berkegiatan sosial-politik seperti menyuap, menindas, mengancam, mengintimidasi, mencoleng, merusak hak orang lain, dan semacamnya. ( Apa ini yang sering disebut sebagai etika politik yang harus dipatuhi?). Saya justru ingin menekankan bahwa prinsip berpolitik seperti di atas itu adalah berpolitik sesuai ajaran agama. 2). Nah yang lebih menentukan lagi dalam hubungan politik dengan agama adalah jika seseorang atau sekelompok orang (katakanlah fungsionalris partai politik tertentu) sudah menjadi penguasa, seperti Presiden, Wapres, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, DPR, DPD dan jabatan publik lainnya.  Bukankah dia-mereka juga harus beraktifitas? Aktifitas-aktifitas mereka disaat menjabat itupun HARUS SESUAI PULA DENGAN AJARAN AGAMA. Kebijakan yang disusun harus sejalan dengan  ajaran agama di bidang yang bersangkutan, apakah ekonomi, hukum, budaya, hankam, dll. Jadi pada dimensi ini ajaran agama tidak bisa lagi  hanya dikategorikan sebagai etika yang abstrak dan tidak ada penilaian obyektifnya, namun sudah harus masuk pada sesuatu yang kongkrit, apakah kebijakan itu benar atau salah, sesuai dengan tuntunan praktis-detail  agama atau tidak. Berikut ini contoh bagaimana seorang Presiden seharusnya berpolitik sewaktu dia sudah menjabat dan sedang membuat kebijakan nasional agar  berpolitiknya SESUAI DENGAN TUNTUNAN AGAMA (Islam):

1. Bidang Ekonomi: melarang riba pada lembaga keuangan negara, melarang bisnis maksiyat dan komoditas haram, memakai nilai tukar dengan emas atau setara pada perdagangan internasionalnya, memberi perlindungan dan subsidi mencukupi untuk mengangkat rakyatnya yang miskin agar cepat berdaya, memberi fasilitas dan gaji ‘kecil’ saja pada semua pejabat negara.
2. Bidang Politik: memilih staf pemerintahan yang beriman, bertaqwa, jujur, amanah, fathonah, dan tabligh, sesuai dengan bidang keahliannya. Menata manajemen pemerintahan yang efisien-efektif dalam mensejahterakan rakyat.
3. Bidang Budaya: kebijakan nasional yang diarahkan dengan tegas agar bangsa memiliki budaya yang luhur-beradab, yakni melarang permisiveness (budaya ‘serba-boleh’ sehingga bangsa menjadi liar dan tidak beradab), menutup aurat, mengikuti prinsip muhrim dalam pergaulan laki-perempuan, melarang perzinahan, ‘merawat’ kaum lesbian-homo.
4. Bidang  Hukum: menindak tegas kejahatan, bentuk hukuman sesuai ajaran agama, keadilan ditegakkan dengan tidak pandang bulu
5. Bidang Hankam: polisi-militer harus memiliki kemampuan profesional yang ditunjang peralatan canggih selain mereka memenuhi persyaratan keagamaan, mempersiapkan ‘rakyat untuk bela negara’ dengan kebijakan ‘wajib militer’ bagi pemuda Indonesia.

Makna hubungan ‘Agama dan Politik’ yang saya uraikan tersebut tentunya bisa digunakan pula sebagai bahan perbandingan dengan pendapat para Cawapres (‘sebatas yang sempat mereka sampaikan  dalam debat cawapres’) yang tertuang dalam pemberitaan Republika di atas. Juga silahkan dibaca buku saya “Islam Kaffah” dan :Mengelola Indonesia dengan Syariat”.

Indonesia, 24 Juni 2009

“Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah” adalah judul buku terbaru Syafii Maarif. Azyumardi Azra lalu ikut mengulasnya dengan memberi banyak pujian dalam artikel di Republika, 18 Juni 2009. Dikatakannya bahwa judul itu merupakan sebuah refleksi kerisauan dan kepedulian intelektual seorang guru bangsa terhadap masa depan bangsa yang sekitar 88% penduduknya memeluk Islam. Dekat di ujung tulisannya dia mencuplik sebagian isi buku yang berbunyi:

”Sebagai penduduk yang mayoritas di Nusantara semestinya umat Islam tidak lagi sibuk mempersoalkan hubungan Islam, keindonesiaan, dan kemanusiaaan. Ketiga konsep ini haruslah dihembuskan dalam satu napas, sehingga Islam yang mau dikembangkan di Indonesia adalah Islam yang ramah, terbuka, inklusif, dan mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah besar bangsa dan negara; sebuah Islam yang dinamis dan bersahabat dengan lingkungan kultur, subkultur, dan agama kita yang beragam; sebuah Islam yang memberikan keadilan, kenyamanan, keamanan, dan perlindungan kepada semua orang yang berdiam di nusantara ini tanpa diskriminasi apapun agama yang diikutinya, atau tidak diikutinya. Sebuah Islam yang sepenuhnya berfihak kepada rakyat miskin, sampai kemiskinan itu berhasil dihalau sampai ke batas batas yang jauh di negeri kepulauan ini” (saya memberi penulisan dengan cetak tebal dan miring untuk fokus pembahasan selanjutnya). Berikut ini tanggapan saya:

1. Jika ada Islam dalam bingkai ’keindonesiaan’ berarti akan ada Islam dalam bingkai ‘Amerika, Rusia, Saudia, dll”. Apa benar? Jelas keliru, karena Islam itu ajaran dengan satu rujukan jelas, yakni al Qul’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, di manapun dan kapanpun. Kalau ada variasi budaya, misalnya baju kurung, celana panjang, dan gamis, atau makanan pedas, steak, dan gulai itu hanya kultur lokal, boleh saja, namun nilai dasarnya tetap, yakni: menutup aurat dan makanan halal-baik, bukan buka dada-paha dan minum khamar serta makan gorengan darah-babi. Di manapun di dunia ini (Indonesia, Amerika, Saudi, dll) jika beragama Islam ya harus begitu.
2. Islam dalam bingkai ‘kemanusiaan’ berarti akan ada Islam dalam bingkai ‘kemakhlukan, kebendaan, dll”. Apa pula makna kemanusiaan itu? Apa yang dimaksud anthropocentris atau humanity yang berarti bahwa semuanya harus berorientasi pada manusia sehingga tuntunan Pencipta manusiapun dikalahkan oleh kehendak manusia? Islam yang berlandaskan al Qur’an dan Sunnah sudah memberi pegangan jelas tentang hubungan manusia dengan Tuhan (hablum min Allah) dan hubungan dengan sesama manusia (hablum min an nas), termasuk rincian bentuk hubungan itu. Mana lagi yang harus dipusingkan, kan tinggal ngajinya? Katakanlah hubungan dengan orang kafir sekalipun, muslim harus bersikap baik dan adil kepada mereka kecuali jika mereka memusuhimu karena agamamu (Islam) dan mengusirmu dari tempat tinggalmu karena agamamu (lihat surat al Mumtahanah, ayat 8-9). Itulah satu contoh bagaimana ‘kemanusiaan’ dalam ajaran Islam yang harus dipatuhi oleh pemeluk Islam di manapun mereka berada dan kapanpun. Dalam satu contoh ini saja sudah tercakup banyak bahasan tentang prinsip Islam dalam bermasyarakat, Islam yang memberi keadilan, inklusif, melindungi semua penghuni nusantara, dll. Pada sisi lain, apa orang Islam yang taat agama akan hanya diam jika ada orang lain yang jelas-jelas berperilaku memusuhi Islam atau mengkampanyekan ajaran sesat/menyesatkan ajaran Islam? Apakah atas nama “Islam yang ramah, terbuka, sejuk, toleran, dan lain-lain penamaan indah lagi” maka membiarkan saja perusakan terhadap agama Islam seperti itu? Tidak logis bukan?
3. Alhamdulillah ada pengakuan bahwa pemeluk Islam di Indonesia ini mayoritas (88%), namun apa makna operasionalnya? Kualitas sebuah negeri ditentukan oleh kualitas mayoritasnya bukan oleh kondisi golongan minoritasnya. Negeri ini akan dinilai orang oleh kondisi mayoritas bangsa, yakni kondisi muslim di sini yang umumnya masih miskin, pendidikan rata-rata masih SD, dan kesehatan masyarakatnya rendah. Banyak orang lain memandang Indonesia masih sebagai negeri ‘terbelakang’ karena mayoritas penduduknya masih seperti itu, apalagi jika mereka melihat TKI-TKWnya. Income per kapita diberitakan dengan bangga katanya sudah naik, mencapai di atas US$3000, namun coba dilihat bagaimana cara menghitung sampai ke angka itu? Ternyata mereka memakai nilai rata2 (mean) di mana hasilnya amat bias sekali karena  nilainya dipengaruhi oleh pendapatan raksasa dari beberapa orang kaya, maha kaya-raya saja (dalam statistik disebut sebagai outlier) yang umumnya non-muslim, sedang jumlah orang miskin di negeri ini masih amat banyak dan tampak makin banyak dan umumnya mereka muslim.Coba secara statistik menggunakan angka ‘median’ atau ‘mode’ tentu nilainya akan masih rendah,  masih jauh dibawah US$1000.  Masalah seperti inilah  yang harus dipecahkan oleh intelektual muslim, para guru bangsa yang muslim secara logis dan operasional berdasar keimanan agama Islam yang dipeluknya. Mengapa di negeri ini masih bisa begitu  timpang kondisi ekonomi rakyatnya, belum lagi jika dilihat dari rusaknya akhlak bangsa.? Jawaban ideologis dan rasionalnya adalah: Karena pengelolaan negeri ini (walau mayoritas penduduknya muslim) memakai cara SEKULER yang materialistik-eksploitatif, meninggalkan METODA ISLAM terkait pengelolaan bangsa-negara yang diajarkan Allah swt. (baca artikel-artikel terkait di blog ini). Itulah sesungguhnya  hakekat makna dari pernyataan “Islam di negeri ini harus berfihak pada rakyat miskin”. Bagaimana akan bisa  mengusir kemiskinan di Indonesia padahal metoda yang dipakai mengelola bangsa, khususnya kebijakan ekonomi makro yang diterapkan masih kebijakan sekuleristik yang beda secara diametrikal dan  JAUH DARI TUNTUNAN ISLAM TENTANG PENGELOLAAN BANGSA-NEGARA (baca: ekonomi nasional berbasis syariah). Mari  kita berislam tidak dengan retorika namun dengan mengetrapkan tuntunan Islam secara utuh atau kaffah, baik dimensi pribadi, berkeluarga, dan berbangsa-bernegara demi terwujudnya ‘kemanusiaan’ yang luhur dan Indonesia yang maju-aman-sejahtera.

Indonesia, 19 Juni 2009

Di negeri ini sudah, sedang, dan nampaknya akan terus disosialisasikan tiga jargon besar yang bermuatan politis dan memojokkan umat Islam.

Jargon Pertama: Partai Islam sering disandingkan dengan Partai NASIONALIS. Peristilahan ini terus saja berlangsung karena memang untuk memberi nuansa indah pada selain Partai Islam. Peristilahan Partai Nasionalis tersebut jelas keliru besar dan bernuansa merugikan Partai Islam, sepertinya Partai Islam itu tidak Nasionalis,  sedang partai non-Islam itu amat nasionalis, yakni  membela kepentingan nasional bangsa. Seperti yang sudah dijelaskan dalam artikel sebelumnya dalam blog ini (baca “Benarkah Tipis Beda antara Partai Islam dan Partai Nasionalis”), yang disebutkan dengan partai Nasionalis tersebut sebenarnya adalah Partai Sekuler. Jika ingin menggunakan istilah Nasionalis sebagai predikat sebuah partai maka yang tepat adalah Partai Islam Nasionalis dan Partai Sekuler Nasionalis. Mengapa media massa tetap saja menggunakan Partai Nasionalis dan Partai Islam? Jawabnya mudah, media massa nampaknya telah terjebak pada skenario orang sekuler untuk mempromosikan partai mereka. Mengapa takut menyebut diri sekuler jika memang berorientasi sekuler dalam berpolitik? Siapa tahu rakyat Indonesia ini memang umumnya sudah sekuler dalam berpolitik sehingga dengan senang hati mereka akan memilih partai sekuler, tidak memilih partai Islam (baca: “Mengapa Partai Islam Kalah Dalam Pemilu”)

Jargon kedua: Jargon lain yang sedang berkembang adalah istilah SEKTARIAN, yang konotasinya memiliki kepedulian hanya kepada kelompoknya saja. Ingat awal berdirinya ICMI dulu, jargon ini dilontarkan dengan nyaring oleh banyak media massa bahwa ICMI itu sektarian untuk memberi konotasi bahwa ICMI tidak memiliki wawasan kebangsaan secara menyeluruh dan hanya mau memajukan golongan Islam saja,  mengabaikan golongan lain di Indonesia. Kenyataannya adalah bahwa ICMI itu jelas mengembangkan konsep-konsep pembangunan nasional yang berorientasi untuk kepentingan bangsa-negara, di mana di dalamnya hidup juga penduduk non-muslim. Selanjutnya, setelah dibolehkannya berdiri Partai Islam maka secara langsung atau tidak jargon itu diarahkan ke Partai Islam,  sepertinya Partai Islam hanya akan membesarkan penduduk muslim belaka. Itulah sebabnya lalu sering Partai Islam disandingkan dengan partai non-Islam yang disebutnya sebagai Partai Nasionalis.

Jargon ketiga. Akhir-akhir ini marak lagi jargon PRIMORDIAL. Perlu hal itu  diwaspadai terkait dengan pilpres yang sedang menjelang datang. Kalau diperhatikan secara teliti memang sering sekali jargon tersebut disosialisasikan di media masa jika ada hal-hal yang berkaitan antara  agama dan  agenda politik nasional. Primordial dikesankan sesuatu yang buruk karena kunonya, tidak layak dipakai pertimbangan dalam proses politik yang dikesankan modern dan hebat. Makna primordial sendiri sesungguhnya malah baik karena secara harfiah berarti sesuatu yang keberadaannya sudah lama ada, sejak ‘dulu kala’. Bukankah kita  memang hidup dengan sejarah yang panjang, tidak baru lahir kemarin. Ras, Suku, Bangsa, dan Agama itu memang sudah ada sejak lama dan kita semua hidup terkait dengan itu. Bukankah kita lahir dan mensyukuri sebagai bangsa Indonesia, bersuku tertentu, berorang tua si fulan, dan ber ras Melayu. Apakah kita harus lari dari kenyataan tersebut sehingga sepertinya semua itu tidak ada dan tidak boleh menjadi pertimbangan dalam proses politik? Apalagi jika bicara tentang agama yang sudah dipeluk sekian lama dan menjadi keyakinan hati nurani bahwa justru agama itulah yang akan menyelamatkan kita dunia akherat. Apa nilai agama lalu tidak boleh dipakai dalam pertimbangan politik? Naif sekali pemikiran yang membuang pertimbangan agama dalam pertarungan politik, kecuali jika memang agama itu TIDAK MEMBERI PRINSIP POLITIK DALAM DOKTRINNYA.  Selama agama, (khususnya agama Islam yang dipeluk mayoritas bangsa Indonesia), memang sarat dengan prinsip-prinsip sosial-politik-kenegaraan maka wajib pemeluknya menggunakan prinsip agama dalam proses politik, atau dia dapat dikategorikan MELANGGAR TUNTUNAN AGAMA YANG DIPELUKNYA. Di dalam Pilpres yang akan berlangsung, dengan para pasangan calon capres-cawapresnya, pemilih memang harus memilih dengan pertimbangan yang utuh, termasuk hal-hal yang dikonotasikan sebagai PRIMORDIAL, apalagi terkait dengan AGAMA. Memilih pasangan dalam Pilpres harus pula dengan dasar keyakinan agama yang dimiliki oleh para pemilih, kecuali jika pemilih itu atheis, atheis terselubung (cryptic atheis), atau tidak beragama.

Semoga umat Islam tidak terkecoh oleh jargon ‘asing’ sehingga lari dari ajaran agamanya sendiri dalam melakukan praktek politik yang amat menentukan nasib diri, keluarga, bangsa-negaranya, dan agamanya itu.

Indonesia, 12 Juni 2009

Comment on Mutual Respect among Religion

It is not difficult to be tolerance to others who have difference religion in terms of spiritual believe and ritual ceremony. However, it becomes crucial when it comes to social-political dimension of life, e.g. economic, cultural, and political policies. Moslem must follow the Islamic way of life in such a dimension. Moslems believe that Islamic policies on economic, political, cultural, etc will bring the nation and the world in prosperous and harmony. Islamic teachings on social-political aspects  mostly differ  diametrically compared to Western values. What will be the opinion of the President to solve such a problem? Should Moslems still have to live under the social-political way what Western belief?

Comment on Violence by extremist/terrorist.

We all are by nature against violence, particularly killing the innocence civilian. The terrorists, irrespective to the religion they believe, must be controlled, if necessary by force. The problem is then often laid upon the operational definition and the historical roots of the terrorism. In my recent book entitled “New Paradigm of National Development, Islamic View to Make a Better World” I put a separate chapter discussing terrorism. We will be successful to stop terrorism and the terrorists if the causal factors can be eliminated. One of the possible causal factors of terrorism against US might be the government policy received as humiliating by a society in particular region. The new Government of US lead by President Obama is supposed to find the alternative solution other than suppression by military power.

Comment on Nuclear Weapon

The President also stated that the ideal condition related to nuclear weapon is no nations at all in the world with nuclear weapon. It was certainly an optimistic view as how to materialize such an idea looks impossible. Anyhow, I may have a practical proposal, particularly in relation to Middle East Peace Making process. Would it be possible to ‘denuclearize’ Israel to make a small region, i.e. Middle East without nuclear weapon. If it would be so then the idea to have a world without nuclear weapon looks more prospective.

Comment on Democracy

The President was very clear to describe that ‘democracy’ is not everything that every nation must follow. The important thing is to have a nation with good-transparent government, not steal the people, stability, following rules-regulation, and no suppression in the process of leadership. Every nation may have her own historical and cultural background that may differ from the US. This opinion on democracy is certainly very valuable and must be heard by those in Moslem countries who often cry excessively of democracy.

Indonesia, June 4, 2009

Dalam tiga hari terakhir ini saya selalu mendapat sms dari orang yang berbeda yang mengomentari  berita di sebuah Majalah Mingguan ternama di Indonesia yang memuat hasil wawancara wartawannya dengan seorang Pimpinan Utama Partai Islam tentang Jilbab yang di kenakan isteri Capres-  Cawapres yang sedang bersaing dalam Pilpres bulan depan. Dalam sms itu disebutkan bahwa bahwa si Tokoh Partai Islam ditulis di majalah mingguan tersebut telah menyatakan sebagai berikut: “Apa kalau istrerinya berjilbab lalu masalah ekonomi selesai? Apa pendidikan, kesehatan jadi lebih baik? Soal selembar kain saja kok dirisaukan”. Karena saya kenal pada Tokoh Partai Islam tadi maka saya teruskan sms tersebut dengan sekaligus juga menanyakan apa betul begitu wawancaranya. Alhamdulillah beliau segera menjawab sms saya sebagai berikut: “Itu diplintir, lalu di-bumbu2in, di sms disebar…. Mereka tanya apakah Bu … (menulis nama isteri seorang Capres) pakai jilbab karena tekanan … (menulis nama partai Islamnya), saya jawab tidak. Lalu apakah motivasinya politis, untuk pilpres. Saya jawab tidak tahu, soal niyat tanya saja langsung, anda ini bagaimana, kata saya, orang tidak berjilbab dimasalahkan, sudah pakai jilbab dimasalahkan lagi. Soal kain selembar di atas kepala wanita anda ributkan, ini jawaban saya ke …..(menulis nama majalah mingguannya)…”. Komunikasi sms ke tokoh Partai Islam itu saya masih berlanjut tetapi sudah bersifat lain. Pada kasus ini saya tidak mempermasalahkan peristilahan jilbab dan selembar kain di kepala, karena memang yang dimaksudkan dengan selembar kain di kepala itu adalah jilbab. Saya lebih memfokus apakah memang ada kaitan antara jilbab dengan berbagai permasalahan politik, sosial, dan ekonomi bangsa pada umumnya.

Begitulah yang sedang terjadi akhir-akhir ini terkait jilbab dan pilpres, ditambah lagi dengan masalah perbaikan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Rasanya pembahasan seperti itu masih akan terus berlangsung sampai pilpres selesai, atau dengan kata lain akan ada berita–berita tentang jilbab dan pilpres tersebut karena kedua masalah itu memang memiliki makna yang berarti. Jilbab itu penting karena terkait dengan nilai ketaatan seorang muslimah terhadap ajaran berpakaian oleh tuntunan agamanya. Pilpres juga penting karena kegiatan itu akan menentukan siapa yang akan memimpin rakyat Indonesia yang begitu besar jumlahnya (sekitar 220 juta orang) pada masa lima tahun mendatang.

Bagi penduduk non-muslim atau muslim yang tidak peduli akan ajaran agamanya tentu tidak menjadi penting untuk apa memperdebatkan memakai jilbab atau tidak oleh Capres-Cawapres atau isterinya,  namun bagi umat Islam yang peduli syariat dalam beragama tentu akan menjadi amat penting untuk menilai apakah seorang muslimah itu berjilbab atau tidak, apalagi jika sedang menjadi Capres-Cawapres atau menjadi isterinya. Begitu pula tentang masalah pilpres, bagi rakyat Indonesia yang tidak peduli dengan proses pengelolaan bangsa-negara tentu akan acuh siapa yang menjadi presiden lima tahun mendatang nanti, namun bagi rakyat yang memiliki perhatian akan nasib bangsa-negara ke depan di mana hal itu akan amat ditentukan oleh kebijakan yang nantinya diambil oleh Presiden tentu menjadi amat penting untuk mengetahui dan memilih siapa gerangan orangnya, keluarga terdekatnya, dan berbagai aspek kepribadiannya.  Maka bila digabung kedua faktor di atas jadilah predikat amat penting sekali siapa gerangan calon presiden itu dan apakah memakai jilbab atau tidak isterinya. Oleh sebab itu mudah dimengerti dan  benar rasionalnya mengapa perdebatan atau polemik tentang jilbab dan pilpres bisa berlangsung berkelanjutan. Mari kini diperhatikan pula pembahasan  berikut yang menyangkut dengan masalah ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat yang disinggung dalam pemberitaan tadi.

Jika umat Islam di negeri ini ditanya tentang faktor apa yang menentukan kondisi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat, rasanya semua akan sepakat bahwa bentuk kebijakan nasional yang akan diambil oleh Presiden adalah faktor yang amat menentukan. Tetapi jika pertanyaan itu diteruskan dengan lebih rinci, apakah bentuk kebijakan yang diambil oleh Presiden yang akan mampu membuat kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan masyarakat menjadi lebih baik itu terkait dengan ajaran agama Islam? Jawabnya bisa terpecah dua: 1). kelompok pertama akan menyatakan tidak ada hubungan kebijakan yang akan diambil Presiden dengan agama Islam yang dipeluk Presiden; dan  2). kelompok kedua akan menyatakan ada hubungan kebijakan nasional yang akan diambil Presiden dengan agama Islam yang dipeluknya  karena ajaran Islam itu juga memberi tuntunan bagi pemeluknya bagaimana seharusnya membuat kebijakan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.  Terkait dua bentuk jawaban tersebut maka bagi golongan pertama tentu tidak akan mempermasalahkan apakah Capres-Cawapres atau isteri mereka itu berjilbab atau tidak, sedang bagi golongan kedua akan menjadi penting bahwa Capres-cawapres atau isteri mereka itu berjilbab karena dilihat dari teori statistik maka kemungkinan (probabilitas) Presiden terpilih akan membuat kebijakan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat yang sesuai dengan ajaran sosial-kenegaraan Islam (sehingga berhasil mensejahterakan rakyat) juga akan semakin besar. Kini menjadi lebih jelas mengapa masalah isteri Capres-Cawapres berjilbab atau tidak bermakna penting bagi muslim yang peduli akan syariat Islam. Diskusi di dalam perkara ini lalu menjadi berharga, bahkan amat berharga, sehingga rasanya akan selalu mengemuka di kalangan umat Islam Indonesia, yang merupakan mayoritas bangsa itu (sekitar 200 juta).

Indonesia, awal Juni 2009

(Tatkala umat Islam bertanya, yang mana itu Capres-Cawapresnya Partai Islam, maka jawaban formalnya adalah ‘SBY-Budiono’, karena mereka secara resmi dicalonkan oleh Partai-Partai Islam. Namun apa jawaban ideologis dari pertanyaan itu?????)

Seusai pemilu legislatif April lalu dan setelah melihat hasil ‘quick count’ tentang perolehan Partai Islam, banyak sekali komentar dan analisis tentang perolehan tersebut. Bahkan pakar politik luar negeripun heran mengapa negeri yang mayoritasnya muslim ternyata dukungan terhadap Partai Islam hanya sedikit. Salah satu artikel Azyumardi Azra di media mengulas juga hal tersebut. Seorang tokoh Islam lain juga mengirim saya sms terkait itu, mungkin setelah membaca artikel di blog saya yang berjudul “Mengapa Partai Islam Kalah Dalam Pemilu 2009”. Dialog saya melalui sms untuk itu sudah saya muat di blog ini pada ‘Brief Notes”.

Masalah yang sesungguhnya lebih menentukan masa depan Indonesia adalah bagaimana perilaku Partai Islam dalam menyiapkan Presiden RI periode 2009-2014 dalam Pilpres Juli nanti. Menurut undang-undang dinyatakan bahwa Capres-Cawapres dicalonkan secara berpasangan dan diusung/diusulkan ke KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi DPRRI sebanyak 20% (112 kursi) atau suara hasil pemilu legislatif sebesar 25%. Dari diktum tersebut maka bisa saja terjadi berbagai kemungkinan untuk Capres-Cawapres yang akan berlaga di pilpres nanti. Di sinilah kemudian orang lalu bertanya-tanya bagaimana perilaku Partai Islam terhadap proses pencalonan dan calon yang akan diusungnya.

Kalau yang disebut Partai Islam adalah Partai yang berasas Islam maka hasil pemilu menunjukkan bahwa hanya PKS dan PPP saja yang lolos Parlementary Threshold (PT) 2,5% dan akan memiliki wakil di DPRRI. Partai berasas Islam lainnya ternyata gagal memenuhi syarat itu, termasuk PBB, PKNU, PMB, dan lainnya. Sedangkan jika yang disebut Partai Islam termasuk juga Partai dari komunitas Ormas Islam walau tidak tegas berasas Islam maka yang lolos PT termasuk PAN dan PKB. Perolehan kursi DPR RI dari keempat partai tersebut adalah: PKS 57, PAN 43, PPP 37, dan PKB 27 kursi. Umat Islam yang peduli politik lalu mulai bertanya bagaimana perilaku Partai Islam terhadap pencalonan Capres-Cawapres ini apalagi proses pembentukan pasangan tersebut oleh banyak partai ternyata juga tidak berjalan mulus. KPU menetapkan pendaftaran pasangan Capres-Cawapres diberi waktu terbatas, yakni dari 10 s/d 16 Mei 2009. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hanya pasangan Jusuf Kalla-Wiranto saja yang mendeklarasikan sebagai pasangan resmi (11 Mei 2009), walau ternyata mendaftarnyapun di hari teakhir pendaftaran, 16 Mei 2009.

Proses penentuan pasangan SBY-Budiono lain lagi ceritanya. Siapa gerangan pasangan SBY dari Partai Demokrat ternyata juga belum bisa diketahui publik sampai sehari sebelum penutupan pendaftaran. Walau Partai Demokrat jelas memperoleh kursi DPR RI lebih 20% yang berarti bisa mencalonkan pasangan Capres-Cawapres sendirian namun siapa pasangan SBY itu menjadi misteri sampai diputuskan pada 15 Mei malam hari. Kasus SBY ini unik karena walau sebagai pemenang pemilu legislatif namun di sana tampak ada proses berlambat-lambat menentukan Calon Wapresnya. Apakah ini disebabkan karena ciri khas pribadi SBY atau taktik karena alasan politik, tentu sulit dipastikan. Di sinilah pokok permasalahan yang  menjadi pemicu polemik tentang terjadinya semacam kemelut keputusan Partai Islam dalam menentukan Capres-Cawapres yang akan diusungnya.

Sejak dari awal terasa bahwa Partai Islam memang tidak bermaksud untuk memiliki Capres-Cawapres dari Partai Islam sendiri. Seusai pemilu mereka banyak diberitakan akan mengusung SBY sebagai Capres dengan target Cawapresnya dari fihak mereka. Majelis Syura PKS akhirnya juga memutuskan mencalonkan SBY sebagai Capres PKS dan mengusulkan tiga nama dari PKS untuk menjadi pasangannya (diberitakan nama itu adalah: Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring, dan Salim). PAN dari hasil rakernasnya juga memutuskan hal yang mirip, yakni mengusung SBY dengan mengusulkan Soetrisno Bachir atau Hatta Rajasa sebagai Cawapres. PPP nampaknya lama belum  mengambil keputusan jelas dengan sedikit ada gesekan pendapat di internalnya dan akhirnya menyerahkan putusan pilihan ke Ketua Umumnya. PKB lebih awal banyak diberitakan pasti mendukung SBY sebagai Capres dan ternyata dari rakernasnya juga memutuskan begitu ditambahi dengan mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres. Begitulah ilustrasi ringkas yang terjadi terkait Partai Islam lolos PT dalam proses menentukan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2009 nanti. Umatpun banyak bertanya-tanya mengapa bisa begitu perilaku politik Partai Islam terkait masalah yang begitu strategis yang menentukan nasib bangsa di negerinya.

Secara ideologis Partai Islam itu berbeda dengan Partai Non-Islam atau Partai Sekuler (lihat artikel di blog ini  berjudul:  “Benarkah Tipis Beda antara Partai Islam dan Partai Nasionalis”). Perbedaan tersebut ternyata begitu besarnya karena terkait dengan aqidah agama dan keyakinan hati apa yang wajib dilakukan terhadap negeri ini seandainya mereka yang menjadi pemegang kekuasaan. Oleh sebab itu hampir tidak bisa dinalar mengapa Partai Islam ujung-ujungnya hanya siap menjadi Cawapres dan menyerahkan posisi Capres kepada figur dari Partai Sekuler yang tidak berniat mengusung syariat sosial kenegaraan yang diajarkan Allah SWT dalam mengelola negerinya. Bukankah posisi Wapres selama ini hanya sebagai “Pembantu Presiden” seperti halnya para menteri kabinet? Mengapa begitu mudahnya menyerahkan kusi kepresidenan kepada figur sekuler sebelum berjuang maksimal (istilah lain oleh seorang Rektor Universitas Islam adalah: ‘sampai titik darah penghabisan’ yang juga saya  upload di bagian lain blog ini) dalam pilpres nanti? Mungkin saja dalil yang dipakai adalah kaedah ushul yang berbunyi: “jika tidak bisa mendapatkan semua maka dapatkan saja yang bisa didapat”. Nampaknya sejak awal Partai Islam sudah berhitung (manusiawi) bahwa akan kalah dalam pilpres jika mencalonkan sendiri Capresnya, yang berakibat akan menjadi kelompok oposisi dan tidak bisa ikut dalam pemerintahan nanti. Kaedah di depan tadi adalah alasan yang bagus bagi yang ngeri jika tidak mendapat kue kekuasaan eksekutif walau mereka sesungguhnya sudah diberi Allah SWT banyak kekuasaan legislatif (banyak mendapat kursi di DPRRI).

Proses penentuan Cawapres oleh SBY ternyata jauh dari harapan Partai Islam. Jangankan calon mereka yang ditunjuk sebagai cawapres, bahkan berundingpun tidak mereka peroleh saat penentuan cawapres itu. Mereka hanya mendapat pemberitahuan, bukan dari SBY sendiri. Sungguh ironis. Mereka pun mulai resah karena diperlakukan begitu, yang mungkin tidak diperkirakan sama sekali sebelumnya. Berbagai reaksipun lalu muncul. MasyaAllah. Saya lalu jadi teringat firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 85 (hizyun fil khayaatid dunya), walau tentu masih dapat diperdebatkan.

Tatkala terbetik berita tentang akan ditetapkannya Budiono sebagai Cawapres tanpa konsultasi formal terlebih dahulu antara SBY dengan petinggi Partai Islam, sesungguhnya di dalam itu tersembunyi berkah, yakni terbuka peluang untuk bangkit dari “kelemahan” semangat juangnya. Bagi partai yang baik manajemen organisasinya akan dengan mudah melakukan ‘counter attack’ dengan membentuk poros alternatif, yakni Poros Partai Islam. Poros ini memiliki 164 kursi DPRRI sehingga punya kesempatan/legitimasi  memiliki Capres-Cawapres dari Partai Islam sendiri. Mengapa hal itu tidak juga dilakukan? Sejauh ini belum ditemui ada mendalam di media tentang perilaku ini. Sebagian umat pasti akan bangga dan mendukung seandainya hal itu terjadi, bahkan tidak mustahil akan mendapat dukungan luas karena mereka dianggap sudah  di’aniaya’ dalam proses politik.

Dalam politik tentu ada hitungan matematik, tapi dalam Islam juga ada hitungan non-empiris. Perang Badar misalnya, menjadi rujukan betapa pasukan yang kecil (sekitar 300 orang) ternyata menang dari musuh jauh lebih banyak (sebesar 3000 orang). Pakar bisa berkilah bahwa itu kan karena metoda perang masa lalu, yang tidak berlaku untuk masa sekarang. Di masa sekarang coba juga lihat Israel yang kecil ternyata juga membuat seluruh negara Teluk tidak berkutik, tapi tentu contoh itupun akan dibantah dengan argumen macam-macam. Jelas argumen akan selalu ada, bisa segudang, namun ‘keyakinan hati akan mendapat pertolongan Allah’ yang lebih menentukan keputusan apa yang dipilih pemimpin umat. Keputusan itu jelas akan dimintai tanggung jawab oleh Allah SWT di alam barzah nanti.

Minimal ada tiga manfaat seandainya ada poros alternatif Partai Islam dalam pertarungan Capres-Cawapres nanti. Pertama, poros itu akan bisa mengukur secara empiris seberapa besar sesungguhnya kekuatan umat yang mendukung Tokoh/Calon ideologis dari Partai Islam. Kedua, bangunnya poros itu adalah pernyataan diri bahwa Partai Islam tidak bisa seenaknya diperlakukan dalam proses berkoalisi sesama partai politik. Ketiga, masih ada waktu untuk menentukan posisi terakhir pada putaran kedua pilpres  karena dengan adanya poros tersebut amat kecil probalilitas, jika tidak bisa dikatakan mustahil, pilpres akan berlangsung satu putaran. Begitu logisnya pilihan akan perlunya poros alternatif tersebut, namun mengapa pula tidak menjadi keputusan Partai-Partai Islam?

Jika dianalisis dari sisi kualitas suatu bangunan partai, maka ada dua penentu kualitas sebuah partai, yakni AD-ART yang memberi jiwa atau ruh partai dan Pengurus yang menjadi penggerak atau jasad partai. AD-ART Partai umumnya memberi ketegasan tentang asas, visi, dan misi partai. Bisa  saja ada perbedaan antara beberapa Partai yang sudah sama asas, visi, dan misinya, seperti cara memilih pengurus, bagaimana menyelesaikan masalah internal, dll, namun umumnya Partai akan tetap bergerak ke arah asas, visi, dan misi itu. Partai Islam jelas berbeda dengan Partai Sekuler karena asasnya Islam dan mengusung visi-misi untuk mengetrapkan syariat sosial-kenegaraan Islam jika mereka memimpin negara. Keyakinan aqidah seperti itulah yang mendorong Partai Islam dilahirkan. Partai Sekuler asasnya bisa variatif (tapi bukan Islam) dan visi-misinya juga bermacam-macam namun intinya adalah mengelola Indonesia tidak dengan cara syariat, bisa saja Kapitalisme, Komunisme, Sosialisme, dll. Kedua macam jenis  Partai itu (Islam dan Sekuler) bermaksud membawa kejayaan dan kemajuan Bangsa-Negara (keduanya lalu disebut Nasionalis) namun metodanya berbeda jauh, bertolak belakang.

Partai Islam yang ideal tentu memiliki kejelasan substantif dalam menegakkan syariat sosial-kenegaraan pada AD-ARTnya dan diurus oleh Pengurus yang juga militan ideologinya. Partai Islam seperti itu akan kokoh-kompak, teguh dalam berjuang untuk merealisasi ideologi politik partai, siap bertarung untuk menang dan kalah. Dari sisi ini memang sulit dimengerti dan tidak ada alasan logis mengapa tidak ada poros Partai Islam setelah diketahuinya hasil pemilu legislatif bulan lalu itu. Mengapa toh akhirnya poros itu diabaikan keberadaannya dan menerima figur non-ideologis (Figur Sekuler dari Partai Sekuler) sebagai orang pertama dalam memimpin negara serta hanya siap menjadi figur ‘pembantu’ dapat kiranya dijelaskan minimal oleh 4 alasan berikut:

1. Pertama, Di Partai Islam memang belum ada figur militan ideologis yang sedang menjadi pemimpin utama partai yang memilki keberanian untuk maju menjadi Presiden dengan segala permasalahan bangsa-negara yang rumit dan berat.
2. Kedua, Partai Islam memang masih tidak solid ideologi yang diembannya sebagai sebuah partai untuk  bertarung merebutkan kekuasaan yang strategis.  Ideologi partai untuk  memperjuangkan syariat Islam dalam bidang sosial-kenegaraan demi kemajuan bangsa-negara tidak difahami dengan teguh oleh pemimpin partai. Prinsip bahwa berpartai tidak sekedar mencari kekuasaan tapi berpartai untuk berkuasa dan menggunakan kekuasaan itu untuk menyelamatkan bangsa melalui metoda syariat bisa saja belum tercantum jelas pada AD-ART atau sudah tercantum namun tidak dipegang teguh oleh Pengurus Inti Partai. Dengan kata lain Pengurus inti Partai Islam masih belum kuat aqidah politik Islamnya  (mereka mungkin saja sudah amat taat dalam beribadah mahdhah).
3. Ketiga, komunikasi antara Partai Islam amat lemah atau tidak lancar oleh kuatnya nilai persaingan antara sesama Partai Islam, khususnya dalam berebut kekuasaan non-esensial (sebagai ‘pembantu’ Presiden) sehingga tidak mampu mengadakan kesepakatan bersama pada masa-masa yang kritis dan strategis demi ideologi politik Islam.
4. Keempat, belum ada tokoh Partai Islam lolos PT yang berani tampil menjadi Pemimpin Bersama dengan mengambil inisiatif mengundang, melakukan lobi,  dan menjadi pemrakarsa mendobrak alur pikir yang non-ideologis dalam persaingan politik nasional.

Nah begitulah kiranya jawaban ideologis tentang Capres-Cawapres Partai Islam di Indonesia, bagaimana pendapat yang lain? Sungguh diperlukan Partai Islam yang benar-benar kokoh ideologi dan tangguh kepemimpinannya. Masih mungkinkah akan terbentuk di Indonesia Partai Islam semacam itu, di negeri yang sekitar 200 juta penduduknya muslim? InsyaAllah.

Indonesia, akhir Mei 2009

*) Disampaikan dalam Musyawarah Umat Islam, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta 28 Maret 2009, terkait Pemaparan Visi-Misi Calon Presiden RI Pro Syariat.

RASIONAL MENGAPA MENGELOLA NEGERI MUSLIM INDONESIA DENGAN SYARIAT ISLAM

1.     Islam itu agama sempurna, memberi tuntunan semua kebutuhan dasar manusia. Ada tiga bentuk sistem kehidupan manusia yang tidak bisa diingkari, yakni kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, dan kehidupan bermasyarakat-berbangsa-bernegara. Islam memberi tuntunan dari Allah swt bagaimana cara mengelola ke tiga bentuk kehidupan tersebut agar manusia berhasil dalam semua demensi kehidupannya.

2.     Ajaran Islam mewajibkan pemeluknya untuk berislam secara utuh atau kaaffah, yang artinya memilki dua misi aktifitas dasar, yakni:

1. Hidup harus selalu sesuai dengan tuntunan syariat, apakah dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat-berbangsa-bernegara
2. Menyebarkan agama Islam sebagai bagian dari keyakinan keagamaan atau keimanannya, apapun posisi yang sedang dimilikinya, bisa dalam banyak macam kegiatan, termasuk aktifitas dakwah, politik, maupun pemerintahan

3.     Dalam berislam tentu akan banyak ditemukan tantangan, namun tantangan itu umumnya menjadi besar dan berat jika sudah menyangkut aktifitas menegakkan syariat Islam dalam masalah sosial-kenegaraan. Hal itu bisa difahami karena umat Islam lalu berhadapan dengan kelompok lain (dalam dan luar negeri) yang ingin mengetrapkan  ideologi non-Islam (SEKULER) dalam mengelola negara yang sama.

4. Perintah Islam untuk melakukan ‘UKHUWAH ISLAMIYAH’
pada hakekatnya terkait dengan aktifitas dimensi itu, yakni perlu dibina ‘Kebersamaan Umat dalam menegakkan Syariat Sosial-Kenegaraan Islam’ agar mampu memenangkan persaingan dengan kelompok sosial yg berniat lain. INILAH HAKEKAT MISI POLITIK ISLAM.

5.     Misi politik Islam itu jelas, yakni “Mengelola Negeri dengan Metoda Syariat” demi memperoleh ridho Allah SWT dan untuk mencapai kejayaan bangsa-negara. Misi itu secara operasional berarti:

a.      Kerja keras untuk Mengetrapkan  Syariat Sosial-Kenegaraan Islam dlm mengelola bangsa-negara

b.     Kesiapan untuk Bersaing dengan kelompok lain yang ingin mengelola negeri dengan Cara SEKULER/ Non-Syariat (bisa berbagai macam bentuknya, seperti Kapitalisme, Komunisme, Sosialisme)

6.     Begitulah makna operasional dari BERPOLITIK DI DALAM MASYARAKAT PLURAL, yang bagi kasus Indonesia tampaknya masih menjadi tantangan besar bagi umat.

7.     Pada kasus INDONESIA yang terkait dengan proses
Pengelolaan Bangsa-Negara bisa disimpulkan bahwa secara faktual negeri ini sejak merdeka sampai sekarang belum pernah dikelola dengan menggunakan SYARIAT ISLAM. Negeri ini masih dikelola dengan metoda SEKULER ala negara Barat yg diinspirasi oleh pola pikir non-muslim.

8.     Apakah DAMPAK TERHADAP UMAT DAN BANGSA  INDONESIA setelah negeri ini dikelola secara SEKULER sekian lama, bukan  dikelola sesuai syariat?

9.     Indonesia telah menerima berbagai musibah:

a. Krisis Multidimensi (dekadensi moral, kemiskinan, kriminalitas, kekayaan negara terkuras, hutang menumpuk, didikte asing, dll) yang sampai saat ini masih terus melanda.

b. Bencana Alam datang silih berganti seperti tsunami, gempa, banjir, lumpur Lapindo, tanah longsor.

10.  Ada dua pertanyaan yang sering diajukan orang terkait dengan pola pembangunan Indonesia dan syariat Islam. Pertanyaan pertama:  “MENGAPA PERLU MENGELOLA INDONESIA YANG sudah disepakati BERDASAR PANCASILA ITU DENGAN  SYARIAT?”

11.  Jawaban atas pertanyaan ini tidak sulit jika orang mau berfikir rasional. Berikut ini rasionalnya:

a.                      Sila Pertama Pancasila itu tegas memberi arahan PERLUNYA BANGSA INI untuk TAAT PADA AGAMA.

b.                     Mayoritas bangsa ini  memeluk Agama Islam, bahkan Indonesia menjadi Negara Muslim Terbesar di dunia dengan penduduk muslim lebih dari 200 juta orang.

c.                      Agama Islam itu memiliki cara mengelola bangsa-negara.

12. Dengan rasional seperti itu bisa difahami bahwa:

a. BAGI  SETIAP MUSLIM DI INDONESIA HUKUMNYA MENJADI ‘WAJIB’  MENDUKUNG AGAR  PENGELOLAAN  NEGERI INI DILAKUKAN DENGAN  CARA SYARIAT.

b. BAGI  MUSLIM YANG MEMILIKI JABATAN KENEGARAAN  HUKUMNYA  ‘WAJIB’  MENGELOLA NEGERI INI DENGAN CARA SYARIAT, TENTUNYA TERKAIT DENGAN KEWENANGAN DALAM JABATAN YANG DIEMBANNYA  ITU.

c. BANGSA INI SECARA KESELURUHAN HARUSNYA SUDAH MENGELOLA NEGERI DENGAN  CARA SYARIAT, TIDAK DENGAN CARA SEKULER,.AGAR BANGSA-NEGARA MENJADI MAJU DAN JAYA (lihat artikel saya berjudul:”Mengapa Mengelola Negeri Muslim dengan Cara Sekuler, Waspadai Skenario Internasional untuk Melemahkan Indonesia” di blog ‘fuad amsyari.wordpress.com’)

13. Pertanyaan kedua yang sering muncul adalah “BAGAIMANA PROSESNYA AGAR SYARIAT SOSIAL-KENEGARAAN ISLAM BISA DIJADIKAN CARA MENGELOLA INDONESIA”?

14.  JAWABAN rasional terhadap pertanyaan ini juga mudah: PRESIDEN INDONESIA SEBAGAI KEPALA NEGARA DAN PEMERINTAHAN YANG MEMILIKI KEWENANGAN YANG AMAT BESAR ITU  HARUS FIGUR YANG TAAT SYARIAT SECARA KAAFFAH
(tidak cukup  jika  Figur yg hanya taat ibadah mahdhah dan berakhlak baik). Juga lihat buku saya berjudul: “Mengelola Indonesia dengan Syariat, Cara efektif mencapai Indonesia yang Maju dan Aman-Sejahtera, Bab 2″.

15.  BAGAIMANA MEMILIKI PRESIDEN INDONESIA YANG TAAT SYARIAT? Jawabannya amat jelas, bahwa Seluruh Umat dan Orpol-Ormas-LSM Islam amatlah bertanggung jawab. Sedang Non-Muslim seharusnya mendukung rasional ini.

16.  Presiden Pendukung Syariat yang terpilih harus memiliki komitmen tegas: “Siap mengelola Indonesia sesuai dengan syariat sosial-kenegaraan yang diajarkan oleh Allah swt, yang diproses sejak dari awal pemerintahannya”.

IMPLIKASI KEBIJAKAN NASIONAL TERKAIT PENGELOLAAN BANGSA-NEGARA DENGAN METODA SYARIAT

1. Rakyat diarahkan dan diatur agar menjadi taat beribadah sehingga memiliki ketahanan internal untuk berkarakter kuat, kokoh, berakhlak mulia, dan tidak berbuat jahat-asosial.

2. Pejabat Tinggi Negara dan Eksekutif BUMN harus hidup sederhana,  dengan  gaji dan fasilitas ‘kecil’ sesuai dengan kondisi perekonomian rakyat negeri pada umumnya, (maximum 40 x UMR).

3. Prioritas Pembangunan ditujukan untuk  Pemberdayaan  Rakyat Lemah melalui pendidikan/pelatihan untuk memiliki ketrampilan-keahlian kerja, pengadaan lapangan kerja, pemberian modal usaha, layanan kesehatan yang memadai bagi yang sakit, agar mereka cepat menjadi mandiri dan berkemampuan.

4. Lembaga keuangan yang ada, apakah pemerintah maupun swasta, harus berorientasi bebas riba.

5. Komoditas ekonomi dan kegiatan yang bersifat maksiat-merusak dilarang beredar dan diperjual-belikan di masyarakat.

6. Suap dan pungutan liar diberantas dan pelayanan publik pada masyarakat harus baik mutunya.

7. Pajak, zakat, infaq ditarik secara terintegrasi dan besarnya disesuaikan pendapatan-kekayaan. Warga negara kaya diwajibkan menunjang kehidupan rakyat miskin di lingkungan dekatnya, terutama di  keluarga besarnya agar mereka cepat mandiri (prinsip ekonomi waris).

8. Substansi Hukum disesuaikan dengan  prinsip yang diajarkan syariat dan diberlakukan secara adil untuk mencegah menyebarnya kejahatan dan  praktek ketidak-adilan. Pejabat yang berlaku kriminal perlu dihukum lebih berat.

9. Penunjukan Pejabat yang akan menduduki jabatan strategis dalam sistem birokrasi dilakukan sesuai asas sumber daya manusia berkualitas seutuhnya, yakni: beriman, bertaqwa, jujur, amanah, fathonah, dan tabligh.

10. Menjadikan lingkungan hidup, fisik, biologis, dan sosial, memberi / mendukung suasana sehat-harmonis, jauh dari pengaruh yang merusak kesehatan dan  peradaban bangsa yang luhur. Media masa dan pengembangan seni budaya harus mengikuti prinsip ini.

11. Meningkatkan  ketahanan nasional melalui profesionalisme militer dan meningkatkan kemampuan warga-negara dalam bela negara dengan wajib militer bagi warga-negara.

12. Kedaulatan negara dijaga ketat agar tidak dintervensi untuk kepentingan asing dan merusak bangsa. Seluruh bentuk kerjasama bilateral dan multi-lateral harus jelas untuk kepentingan nasional.

BUKANKAH KEBIJAKAN NASIONAL TERSEBUT DI ATAS BERBEDA SECARA DIAMETRIKAL DENGAN CARA SEKULER DALAM MENGELOLA BANGSA-NEGARA?

Indonesia, 28 Maret 2009

Tesis:

Negeri Muslim yang dikelola dengan Cara Sekuler tidak akan pernah menjadi bangsa besar karena dua proses pelemahan: 1). Pelemahan kualitas sumber daya manusianya karena mayoritas penduduk yang muslim akan kehilangan jati diri sebagai muslim sejati sehingga lemah integritas internalnya dan berubah menjadi setara mualaf, munafiq, dan kehilangan akhlak mulia; 2). Sumber daya alamnya akan terkuras oleh rekayasa global yang liberalistik melalui eksploitasi ekonomi internasional dari negara yang sudah jauh lebih kuat dalam permodalan dan kemampuan teknologi & militernya.

Kata kunci:

1. Negeri Muslim adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim
2. Cara sekuler adalah metoda pengelolaan negara yang meninggalkan tuntunan Allah swt di bidang sosial-kenegaraan (poleksosbudhankam).

KARAKTERISTIK PERSAINGAN GLOBAL

Sebagai warga negara Indonesia, apalagi jika sedang menjadi pejabat,  seharusnya selain bekerja keras ‘membangun bangsa’ juga perlu melakukan introspeksi terus menerus apakah dirinya, melalui kebijakan-kebijakannya, malah tidak secara langsung disadari  berperan menjadi kaki tangan asing untuk mencederai bangsa-negaranya sendiri. Mencederai berarti membuat bangsa-negaranya ‘terluka’ sehingga semakin lemah dalam berbagai bidang kehidupan sosial-kemasyarakatan, seperti: ekonomi, ketahanan militer, kemandirian, kedaulatan, keluhuran budi-pekerti dan budaya, serta kecerdasan intelektual dan spiritual bangsa.

Amatlah rasional bahwa pihak asing akan terus berupaya keras agar negeri mereka sendirilah yang menjadi semakin kuat-jaya, dan untuk itu tidak mustahil mereka akan melakukan berbagai upaya strategis membuat intervensi untuk melemahkan negara lain, apalagi jika negara lain itu memiliki potensi menjadi negara kuat karena kaya akan sumberdaya alam disertai jumlah manusianya banyak. Intervensi tersebut tentu akan lebih intensif ditujukan kepada negeri yang mayoritas penduduknya memiliki keyakinan akan makna hidup yang jelas berbeda. Indonesia sebagai suatu bangsa memang memiliki kekhasan yang tidak banyak dimiliki negara lain dan berpotensi menjadi negara besar dan maju jika dikelola dengan benar.

Indonesia yang terkenal sebagai mutiara katulistiwa, memiliki kekayaan alam melimpah, posisi strategis diantara dua benua dan dua samudra,  area negaranya (darat-lautnya) yang luas, dan jumlah penduduk yang juga besar, mendekati 250 juta. Bandingan Indonesia di dunia dilihat dari sisi luas wilayah hanya ada beberapa negara saja seperti AS dan Brazil, dari sisi posisi geografis hanya Malaysia dan Filipina, dari sisi jumlah penduduk hanya tertandingi AS, India, Cina, dan Rusia, dan dari sisi keanekaragaman kekayaan alam hanya dimiliki  beberapa negara tropis belaka. Di luar itu semua, yang perlu juga disadari adalah bahwa  keyakinan agama mayoritas penduduk Indonesia adalah agama Islam di mana tidak ada satupun negara yang menyamainya (sekitar 200 juta orang Islam ada di dalamnya).

Indonesia potensial menjadi negara adidaya yang berciri khas: muslim. Bagi kekhasan yang muslim itu hanyalah Iran dan Pakistan yang mendekati Indonesia dari sisi keluasan wilayah serta jumlah penduduknya. Negara-negara di Timur Tengah walau mayoritas penduduknya  muslim namun wilayah dan jumlah penduduknya amat jauh dibanding Indonesia.

Di dunia ini memang sudah ada negara yang relatif kuat dalam banyak hal seperti: militer, keilmuan-teknologi, kaya sumberdaya alam, dan berpenduduk besar, tetapi amat berbeda dalam keyakinan agamanya. Katakanlah Amerika Serikat berkeyakinan Protestan-Katolik, Rusia dan Cina berkeyakinan Atheis, India berkeyakinan Hindu. Negara lain seperti Jepang dan negara-negara Eropa yang sering disebut sebagai negara maju tidak sepotensial Indonesia karena penduduknya yang relatif jauh lebih kecil, luas daerah yang lebih sempit, dan kekayaan alam yang tidak variatif.

Kaidah ekologi menegaskan bahwa pada populasi spesies yang sama akan terjadi proses interaksi kompetisi karena adanya kesamaan kebutuhan hidup dari anggota populasi itu. Dunia  manusia yang hanya satu spesies  (homo-sapien), jelas terkena kaidah ini dan di dalamnya telah terjadi interaksi bersifat kompetisi itu. Bentuk kompetisinya saja yang  bervariasi, bisa bentuk kasar seperti perang sampai bentuk terhalus berupa eksploitasi ekonomi secara amat tersamar. Di sinilah esensinya mengapa bangsa Indonesia, khususnya para inteletual dan pejabat negaranya, haruslah meningkatkan kewaspadaan agar negeri ini tidak menjadi hancur oleh proses kompetisi internasional dengan pihak negara lain.

KASUS YANG DIALAMI INDONESIA  TERKAIT KEBIJAKAN NASIONALNYA YANG SEKULARISTIK

Terkait dengan upaya menyelamatkan bangsa dari skenario pelemahan negara dalam proses kompetisi internasional, maka mari disimak kejadian atau hal-hal berikut:

1. Bagaimana penyebaran agen rahasia negara lain di Indonesia di era reformasi sekarang, apakah dengan dalih keterbukaan atau kerjasama maka mereka menjadi semakin leluasa bergerak atau beroperasi di negeri ini?
2. Bagaimana peran kaki tangan asing di kalangan bangsa sendiri, termasuk melalui jaringan LSM yang sok humanis dan intelek yang tega membarter data nasional dengan bantuan ’sedikit’ dana operasional bagi kelompok kecil mereka dari pihak negara lain dan ternyata data tersebut digunakan oleh asing untuk menyusun strategi guna mengeksploitasi dan mencederai Indonesia.
3. Bagaimana IMF telah sempat berhasil meyakinkan penguasa untuk menghilangkan subsidi negara bagi berbagai sektor vital pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar kehidupan rakyat banyak (BBM, pupuk, dll) demi alasan efisiensi ekonomi  makro. Akibatnya adalah pendidikan, pelayanan kesehatan, serta bahan kebutuhan pokok penduduk menjadi mahal, sulit terjangkau oleh mayoritas penduduk.
4. Bagaimana sektor pertanian, termasuk perikanan, nelayan, dan kehutanan  tersisihkan dalam pembangunan nasional karena pemerintah lebih mengutamakan pertumbuhan industri yang bermodal besar dan berteknologi canggih tapi sedikit menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran merajalela.
5. Bagaimana negara mengutamakan perolehan pendapatan dari sektor ekonomi yang spekulatif dan ‘quick yielding’ seperti misalnya semakin bergantung kepada praktek ekonomi maya antara lain  pasar saham dan obligasi dengan alasan pertumbuhan ekonomi makro, sehingga walau pendapatan perkapita dilaporkan bisa naik namun yang menikmati hanyalah beberapa investor asing, konglomerat, kroni, serta partner birokrasinya saja sedang rakyat banyak masih tetap miskin. Di samping itu ternyata ekonomi maya dan kapitalistik tersebut  tidak menjamin ketangguhan ekonomi nasional karena  begitu ekonomi kapitalistik global ambruk maka cepat sekali membawa krisis ekonomi nasional.
6. Bagaimana hutang negara semakin menumpuk dengan alasan demi pembangunan nasional padahal hutang tersebut walau namanya ’soft loan’ namun jika dicermati ternyata sebagian besar dana yang dipinjam itu  segera pula kembali ke negara pendonor melalui pembayaran tenaga konsultan dan pembelian peralatan teknologi ‘canggih’ yang selangit harganya. Ujungnya rakyat dan kekayaan negara pula yang membayar hutang dan bunganya yang menjadi beban dalam masa bertahun-tahun mendatangnya.
7. Bagaimana budaya luhur bangsa telah hancur berganti dengan budaya rusak mengumbar nafsu seksual, kebrutalan, hilangnya sopan-santun ketimuran kepada orang tua dan guru, serta ketamakan akan harta karena didorong oleh kepentingan ekonomi sesaat. Alasan kebebasan berkreasi seni, persamaan hak, mendukung HAM, dan semacamnya dipompakan ke negeri ini, bahkan telah berhasil menggunakan corong sebagian anak bangsa sendiri yang telah terperangkap cara berpikir sekularistik itu.
8. Bagaimana penghargaan pada ilmuan di perguruan tinggi dan lembaga riset nasional yang rendah, hanya disediakan  fasilitas keilmuan seadanya disertai gaji kecil (beberapa juta sebulan). Bandingkan itu dengan pemberian honor pada para artis yang menjual bentuk fisik tubuh,  kemerduan suara, kemampuan berpura dalam akting,  dan goyangan pinggul dalam gerak (bisa menerima ratusan juta dalam beberapa jam tayang) disertai fasilitas teknologi tercanggih yang tersedia di dunia. Kebijakan nasional seperti ini jelas membuat bangsa akan terarah menjadi sekedar bangsa penghibur, bukan bangsa yang maju dalam bidang ilmu dan teknologi.
9. Bagaimana eksodus para pakar bangsa (doktor pertanian, teknologi minyak, mesin, rekayasa, dll) karena di negeri sendiri tidak terjamin hidup dan karirnya oleh kurangnya perhatian negara dalam  membina dan mengembangkan mereka.
10. Bagaimana  sektor perdagangan tidak cukup memadai dalam upaya melakukan pembatasan import sehingga hasil produksi dalam negeri termasuk hasil pertanian rakyat terjual murah yang membuat petani kian sulit hidupnya? Apakah karena kegiatan impor akan memberikan keuntungan dalam bentuk berbagai macam komisi?
11. Bagimana kebijakan perlindungan terhadap pertanahan, di mana tanah dengan mudah dimiliki oleh pihak asing padahal tanah itulah sesungguhnya yang diwariskan dan diperjuangkan kepemilikannya oleh nenek moyang dan pendiri bangsa Indonesia dengan berdarah-darah dan nyawa. Tanah harusnya maksimal hanya boleh disewakan ke investor asing dengan komitmen waktu terbatas disertai uang sewa yang menjamin perbaikan hidup rakyat pemilik, dan jika mereka hengkang karena rugi atau menilai keuntungannya kurang besar  maka tanah tersebut akan kembali tetap menjadi milik bangsa sendiri.
12. Bagaimana komitmen terhadap eksplorasi pertambangan oleh pihak asing yang lebih memberikan keuntungan besar pada asing sehingga kekayaan tanah air yang tidak terbaharukan itu lalu tergerus habis bukan untuk kesejahteraan rakyat banyak. Seharusnya kekayaan alam seperti itu lebih baik disimpan dulu untuk anak cucu nanti bila pihak nasional tidak mampu mengeksplorasinya secara relatif mandiri.

KEMBALI KEPADA KEMANDIRIAN BANGSA

Jika hal-hal di atas dicermati maka ternyata dalam era reformasi ini Indonesia belumlah menjadi  semakin baik sebagai suatu bangsa, dengan ukuran kemajuan sebuah bangsa seperti: jumlah orang miskin tetap besar, kekayaan alam semakin menipis, budaya bangsa semakin rusak, keimanan penduduk akan agamanya semakin luntur, tanah semakin banyak terjarah, ekonomi semakin bergantung pada luar negeri. SIAPAKAH yang paling banyak berperan dalam permasalahan ini? Jawabnya jelas sekali, yakni para penguasa yang memang memiliki kewenangan formal dalam mengelola bangsa-negara ini. Mereka telah memilih cara sekuler yang disodorkan orang lain dalam mengelola negerinya.

Semoga penguasa negeri ini  semakin sadar akan tanggung jawabnya menyelamatkan bangsa-negaranya agar tidak terperangkap skenario pelemahan bangsa oleh pihak asing. Dari sisi para intelektual diminta juga perlu menjadi semakin waspada akan tantangan yang ada dalam skala internasional, dan intensif berpikir untuk memajukan kepentingan nasional melalui proses rasional sesuai dengan kenyataan struktur sosial bangsa. Rakyat umumnya juga harus banyak diyakinkan dan dimobilisasi agar mereka semakin hati-hati dalam memilih pemimpin negerinya. Rakyat jangan tertipu oleh calon pemimpin yang didanai oleh pihak asing dalam usahanya memenangkan pemilu di negerinya, apakah pemilu legislatif ataupun pemilu untuk memilih Presiden RI nanti.

Indonesia, 3 Maret 2009.

Fuad Amsyari