Sebenarnya ini tulisan sudah saya tulis lama..tapi baru bisa dipublish hari ini

ya, karena berbagai alasan dan tidak minatnyapenulis terhadap dunia maya..

tapi sekarang si penulis kembali sukda dengan dunia maya,,

Mungkin Anda berpikir ada hubungannya dua hal tersebut ada hubungan meskipun hanya sedikit.

Tapi menurut hemat penulis, Psikologi itu sangat berperan dalam PEMILU. Psikologi sangat membantu, untuk pengumpulan massa dan untuk meramu cara-cara persuasive agar rakyat menjadi ingin memilih suatu partai. Barrack Obama dapat terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat karena cara persuasifnya sangat hebat dalam merangkul massa. Belum lagi ada actor-aktor psikologi di belakangnya. Siapa yang ingin menang, kuasai saja PSIKOLOGI RAKYAT!

Saat-saat ini, partai-partai sedang beramai-ramai melakukan kampanye. Berbagai macam dilakukan untuk menarik hati simpatisan. Sayangnya di Indonesia ini, dalam iklan-iklan partai di media massa maupun dunia nyata hanya menjual bahasa persuasive. Bukan menawarkan suatu solusi yang konkrit. Terlepas dari itu semua, mari kita bahas efek bahasa persuasive kepada calon pemilih yang erat kaitannya dengan psikologi.

Persuasi. Usaha untuk mengubah sikap orang lain.

Oke, saya ingin menjelaskan perspektif persuasive tradisional. Sebenarnya ada 2 perspektif, tapi saya ingin memulai dari yang tradisional.

Dalam buku Psikologi Sosial, Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada di sebutkan:

Pertama Pakar lebih persuasif dibanding non-pakar (Hovland dan Weiss, 1951), Argumen yang sama akan terasa lebih berbobot jika disampaikan oleh, orang-orang yang, tampaknya benar-benar memahami ucapannya dan terkesan memiliki semua fakta pendukungnya dibanding jika disampaikan oleh orang-orang yang kurang memiliki kepakaran yang dimaksud. Karena inilah mengapa iklan televisi sering memperlihatkan para “ahli” yang mengenakan jas-laboratorium.

Kedua, Pesan yang tidak terkesan sengaja dirancang untuk mengubah sikap kita seringkali lebih berhasil dibanding pesan-pesan yang dirancang terlalu kentara untuk tujuan itu (Walster dan Festinger, 1962). Dengan kata lain, secara umum kita tidak mempercayai – dan secara umum juga menolak untuk dipengaruhi oleh – orang-orang yang tampak kentara berusaha membujuk kita. Inilah salah satu alasan mengapa soft-sell menjadi sangat populer di dunia periklanan – dan juga di dunia politik.

Ketiga, Komunikator (nara sumber) yang atraktf lebih efektif dalam mengubah sikap dibanding nara sumber yang kurang atraktif (Kiesler dan Kiesler, 1969). Inilah salah satu alasan mengapa para model yang digunakan di dalam iklan adalah orang-orang yang sangat atraktif dan mengapa para pengiklan selalu berusaha mencari wajah-wajah baru.

Nb:Pak Heli ini, ada data yang saya ambil dari Hand oUt mata kuliah psikologi soisal bapak, teruma kasih ya pak, dan mohon map saya memakainya.

Bintang film sekaligus artis sinetron Ayu Azhari, dipastikan maju dalam pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi yang akan digelar Mei 2010 mendatang.

Informasi yang dihimpun, artis cantik ini akan maju melalui partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Posisinya sebagai bakal calon Wakil Bupati Sukabumi.

Rencananya, Ayu akan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wakil Bupati, Kamis 24 Desember di kantor DPC PDIP Kabupaten Sukabumi.

Ayu sendiri selama ini dikenal sebagai artis yang kontroversial di beberapa filmnya. Tidak sedikit, foto-foto ‘terbukanya’ beredar di dunia maya.

Kakak dari artis Sarah dan Rahma Azhari ini akan mendampingi bakal Calon Bupati dari partai itu, Heriyanto.

“Kami sudah mengambil dua formulir pendaftaran. Yang satu berkas untuk saya dan satu lagi untuk Ayu Azhari,” kata Heriyanto kepada sejumlah wartawan, Rabu (23/12).

Heri mengungkapkan, dia sudah lama meminang dan bersepakat dengan Ayu untuk maju dalam Pilkada mendatang. Ternyata, Ayu menyambut baik tawaran yang disampaikan oleh Heriyanto dan siap meramaikan dan maju dalam Pilkada 2010.

“Kami sudah siap maju dalam ajang pemilihan ini, dan kami optimis apabila PDIP memilih kami menjadi calon kepala daerah. Dan dipastikan, majunya Ayu Azhari mendampingi saya, kami berdua yakin bisa menyaingi dan memenangi Pemilu Kada ini,” ungkap Heri.

Sampai saat ini, sudah tiga pasangan bakal calon mendaftar ke PDIP. Selain itu, sudah ada enam partai non-parlemen yang siap mengusung calon yang dikeluarkan PDIP. Heriyanto-Ayu Azhari kemungkinan besar menjadi pasangan keempat yang mendaftar ke PDIP Kabupaten Sukabumi.

Pemilu HME 2009 sudah berlalu, dengan ending kemenangan pada kubu Fitrian Pambudi. Merupakan pemilu yang seru, dinamis, penuh gejolak sana-sini, dan tentunya akan meninggalkan kenangan yang sangat sulit terbang dari ingatan, membuat pemilu ini kudu diingat-ingat serta dipetik pelajaran tentunya. Berikut adalah beberapa fakta menarik yang terjadi selama pemilu kemarin, sepengetahuan saya ajah,  hehe..

Pertama, sebelumnya selalu ada mitos kalau ketua HME terpilih merupakan mantan anggota MPA (setidaknya 5 tahun belakangan). Rekor ini terpecahkan sekarang mengingat Ketua terpilih, Fitrian Pambudi pada kepengurusan sebelumnya  tidak tergabung dalam MPA, melainkan BP.

Pambudi pada periode sebelumnya merupakan anggota BP Departemen Pengembangan Karakter, yang ironisnya sempat ditolak LPJ-nya oleh MPA. Namun kemudian setelah melalui beberapa proses, penolakan tersebut diralat oleh MPA.

Sebelumnya kahim terpilih biasanya berasal dari “sekolah pindahan”-nya ITB. Antara 8 Jakarta atau 3 Bandung. Namun kali ini, hal itu tidak terjadi. Pambudi sendiri berasal dari SMAN 5 Surabaya.

Pemilu kali ini mengalami masa Freeze dalam prosesnya. Istilah baru dalam dunia Pemilu yang didefinisikan Panpel/MPA sebagai masa tenang tanpa adanya Hearing (namun masih bisa dilihat ada atribut kampanye di mana – mana)

Pada pemilu ini terjadi penyusutan cakahim dari yang tadinya 4 menjadi 2. Dua cakahim lain Ganesha P. dan S. R. Fikri menyatakan mengundurkan diri setelah Hearing ke-4 masa kampanye, menyisakan Ichsan Mulya dan Fitrian Pambudi sebagai calon kahim sah.

Pada Pemilu Kahim terjadi koalisi antara 3 orang cakahim. Setelah mengundurkan diri, Fikri dan Ganesha menyatakan mendukung  Pambudi.

Pemilihan MPA tidak kalah serunya. Pada angkatan 2007 terjadi pemilu yang memiliki calon sampai 12 orang. Jumlah calon terbanyak dalam sejarah pemilu MPA.

Masih dalam pemilihan MPA, calon dari angkatan tertua memiliki kecenderungan lebih sedikit dari kuota maksimal. Namun angkatan 2006, yang merupakan angkatan paling senior menjabat sempat memiliki 6 calon.

Hearing cakahim pada pemilu ini memiliki rekor terbanyak dan terpanjang selama 5 tahun terakhir. Yaitu 6 kali hearing, dan Hearing terakhir alias Hearing Pamoengkas dilaksanakan sampai pukul dua pagi, setelah sebelumnya dimulai dari pukul 6.30 malam  (hampir 7 setengah jam)

Hearing Pamoengkas ditutup dengan pantun berbalas ala cakahim (Ichsan vs Pambudi) dengan skor akhir …………. (ada deh,hehe..)

Ada yang unik dari Surat Suara kali ini. Walaupun calonnya cuma dua, pada surat suara tercetak ada 3 pilihan, yaitu Pambudi, Ichsan, dan kotak kosong alias tidak memilih alias abstain. Ini menarik sebab istilah kotak kosong biasanya dipakai ketika hanya ada calon tunggal dalam pemilu. Hal tersebut ditujukan kepada pemilih yang tidak memilih calon tunggal tersebut (abstain). Jadi, “tidak memilih” justru menjadi salah satu pilihan dalam pemilu kali ini.

Sempat terjadi Vacuum of Power pada HME. setelah BP 08/09 selesai LPJ pada 14 November 09 dan pada saat itu belum ada kahim terpilih. VoP ini terjadi selama hampir 3 minggu, mengingat kahim baru akan dilantik pada 6 Desember 09. Pada minggu kedua MPA menunjuk beberapa penanggung jawab pada bidang yang dianggap urgent : Ashr Sayuti  (DSK) dan Zikra (DAK).

yah, segitu aja, buat yang mau nambahin mangga dikomenin, hehe..
Semoga HME makin menghasilkan champ-champ yang oke!!

when being a champ is a must..

Tahun 2009 datang begitu cepat, yang berarti warga Indonesia yang sebagian diantaranya mungkin dengan terpaksa, harus kembali menyalurkan hak pilihnya untuk menentukan wakil rakyat di lembaga DPR maupun DPRD. Ya, pemilihan umum datang lagi dengan segala macam bentuk, asal muasal, serta golongan pelakunya.

Salah satu golongan pelaku dalam pemilihan umum, yaitu calon anggota legislatif adalah yang berangkat dari lingkungan agamis. Kultur beragama yang begtitu kuat di Indonesia, terutama Islam tampaknya menjadi alasan utamanya. Seperti saat ini, puluhan atau ratusan dan bahkan ribuan calon anggota legislatif di seluruh pelosok Indonesia, sangat banyak yang berasal dari keluarga, kerabat atau sekedar sahabat dekat lingkungan pondok pesantren.

Salah satunya di Kota dan Kabupaten Kediri, yang hampir seluruh pondok pesantren besar mengirimkan ‘delegasinya’ untuk dijadikan calon wakil rakyat.

Atas Nama Kiai….

Yang menarik, ternyata tidak hanya keluarga, kerabat atau sekedar sahabat dekat lingkungan pondok pesantren yang bermunculan untuk menjadi calon wakil rakyat. Sejumlah orang, baik sebelumnya sudah terkenal atau baru saat ini mencoba memperkenalkan diri dengan latar belakang ‘bangsa abangan’ berusaha merebut simpati massa dengan mengatasnamakan lingkungan pondok pesantren.

Caranya? Rasanya tidak begitu sulit, karena memang bukan hal sulit untuk bisa merebut simpati dari lingkungan pondok pesantren. Cukup sedikit kepercayaan diri, dicampur dengan ‘modal gedhe’ dan dilapisi dengan perilaku yang mendadak beradap, sudah dapat dipastikan akan bisa mendapatkan keinginan tersebut.

Lagi-lagi, Atas Nama Kiai………

Lantas, apakah mereka calon wakil rakyat yang berangkat dengan menggunakan latar belakang dukungan lingkungan pondok pesatren layak dipilih? Apakah memang memiliki perilaku yang santun dan beradap? Dan yang lebih penting apakah akan sanggup mengemban amanah rakyat?. Dengan tanpa mengencualikan mereka yang memang berkualitas, jawabannya mungkin berupa nol besar.

Bukti dari kemungkinan jawaban nol besar tersebut sudah sangat banyak ditemukan. Tak perlu jauh-jauh, karena memang tulisan ini saya buat berdasarkan temuan yang tak jauh pula. Di Kota dan Kabupaten Kediri, sejumlah wakil rakyat yang dalam pemilihan legislatif tahun 2004 silam berangkat dari basis massa Islam, kualitasnya sangat jauh dari yang diharapkan. Angka ikut, itu mungkin satu contohnya, karena mereka hanya bisa diam saat rapat dan bertepuk tangan saat semua melakukannya, serta menjawab setuju apabila ditanya sesuatu yang menguntungkannya.

Satu tambahan juga, seperti yang disampaikan teman saya Joko Susanto (anak-anak FISIP Unair pasti mengenalnya). Dia pernah berucap kepada saya jika kiai ataupun anak dan kerabatnya yang menjadi caleg berarti mendholimi umatnya. Menurutnya, dengan langkah tersebut berarti bereka telah melanggar hadist nabi yang meminta kita menyarahkan segala macam penyelesaian permasalahan kepada ahlinya. Tentunya kita semua tahu, jika kiai, anaknya atau keraba dekatya bukan ahli di pemerintahan, dan sudah semestinya tidak ahli karena tugas mereka adalah menjadikan umat lebih tenang dengan segala tausiyahnya.

Kembali, Atas Nama Kiai….

Satu gambaran nyata yang memang ada dan terjadi di sekitar kita. Kiai dengan kewenangan dan kemampuannya mengerahkan massa, saat ini sudah sangat sering dan mungkin lazim dimanfaatkan oleh calon wakil rakyat.

Suasana langsung menakutkan saat sekitar 50 pria tegap bertato “nimbrung” aksi aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi atau Kompak di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (29/11) pagi.

Kelompok tanpa atribut dan tak jelas asal usulnya itu berteriak-teriak mendukung  Kepala Polsi dan memaksa Kompak membubarkan diri. Setelah dihadang puluhan polisi agar tidak bentrok dengan aktivis Kompak, mereka mundur, tetapi tetap berada di sekitar Bundaran HI.

Insiden itu disesalkan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi dan banyak pihak, sebagaimana dilansir sejumlah media (30/11). Menurut hasyim, aparat bertindak keliru dengan memberi izin unjuk rasa kepada massa tandingan Kompak. Jika hal itu dibiarkan, akan timbul konflik horizontal di masyarakat.

Seharusnya aparat kepolisian bisa mencegah kelompok tanpa nama itu mendekati Kompak yang sedang melakukan aksi. Selain itu, aparat keamanan seharusnya memberi izin waktu berbeda kepada kelompok tandingan. Izin pun sebaiknya diberikan setelah aparat mendapat kejelasan identitas kelompok dan penanggung jawab(nya).

Adu domba

Munculnya insiden itu harus dikategorikan gejala kekerasan horizontal yang harus ditolak agar tidak semakin berkembang. Insiden itu juga menjadi bukti masih adanya oknum-oknum yang suka mengadu domba sesama warga bangsa.

Meski pahit untuk diungkapkan, kenyataannya pada era ini bangsa kita belum mendapat jaminan keamanan memadai. Hal ini ironis karena bangsa kita telah membuktikan sebagai bangsa cinta damai, mampu menggelar pemilu dan pilpres damai yang dimenangkan SBY.

Perlu diingat, insiden itu justru memperburuk citra pemimpin, jika sampai terilang lagi. Sebelumnya, di sejumlah daerah, insiden serupa sering terjadi. Namun, sejauh ini belum pernah ditanggapi serius pimpinan negeri. Sebagai pemimpin bangsa yang dipilih langsung secara damai, SBY diharapkan cepat merespons setiap tiap gejala kekerasan horizontal yang berpotensi menelan korban sesama anak bangsa.

Sikap diam pimpinan akan kian menakutkan bagi anak-anak bangsa yang ingin menggelar aksi damai terkait upaya pemberantasan korupsi dan sebagainya, yang notabene sesuai cita-cita reformasi dan spirit Presiden yang hendak mengganyang mafia (hukum).

Antiprovokator

Berdasarkan data empiris dari sejumlah daerah, tiap gejala kekerasan horizontal selalu melibatkan provokator dari dua jenis.

Pertama, provokator utama yang memiliki kekuasaan dan uang. Provokator utama biasanya mampu membayar sejumlah oranguntik melakukan provokasi di tempat dan saat-saat tertentu. Tujuannya, memicu kekerasan horizontal, lalu berkembang menjadi konflik sosial dan ujungnya menguntungkan kepentingannya secara politis dan ekonomis, tanpa peduli siapa pun dan berapa korban yang jatuh.

Kedua, provokator lapangan yang memiliki kekuatan fisik dan pengalaman berbuat kekerasan. Ciri-cirinya selalu identik dengan kaum preman yang banyak menguasai keamanan sejumlah kawasan secara ilegal. Sikap dan perilakunya cenderung brutal.

Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dan Solo, yang banyak menelan korban harta benda dan jiwa, adalah salah satu contoh perbuatan kedua provokator paling mengerikan. Untuk itu, bangsa Indonesia yang cnta damai sudah sepatutnya menyusun barisan antiprovokator.

Tindakan tegas

Setiap gejala kekerasan horizontal dapat dianggap amat berbahaya bagi bangsa dan negara. Untuk itu, Presiden tidak boleh membiarkannya berkembang. Untuk itu, ada sejumlah saran.

Pertama, SBY secara terbuka mengutuk tiap aksi dan reaksi yang dilakukan kelompok mana pun yang nyata-nyata cenderung dapat memicu kekerasan korizontal. Dengan demikian, semua pihak akan mengerti, Presiden juga menentang tiap gejala kekerasan horizontal.

Kedua, SBY memberi instruksi secara terbuka kepada Kapolri untuk memberi jaminan keamanan bagi semua anak bangsa. Namun, dalam hal ini, Kapolri harus segera menindak tegas pihak mana pun yang nyata-nyata hendak mengganggu keamanan.

Ketiga, DPR harus ikut mengutuk gejala kekerasan horizontal. Dalam hal ini, DPR juga perlu secepatnya meminta pertanggunganjawaban Kapolri.

Tanpa ada tindakan tegas, gejala kekerasan horizontal sekecil aa pun bisa berkembang dan jadi teror baru bagi anak-anak bangsa. Ibarat sepercik api, jangan sampai dibiarkan berkobar menghanguskan negeri tercinta ini.

Sumber  :

Gejala Kekerasan Horizontal, Siti Siamah | Peneliti Global Data Reform
Kompas, 01.12.2009

Saat semua partai politik besar akan berhimpun dalam koalisi penguasa, arena politik negeri ini kehilangan kekuatan politik oposisi yang berperan sebagai pengimbang dan pengontrol bagi kekuasaan.

Saat kekuatan pengimbang dari parlemen maupun parpol terancam hilang, hadirnya kekuatan opisisi berbasis masyarakat sipil menemukan relevansinya guna menghindari konformitas politik dan mengartikulasikan perspektif politik yang berbeda dari arus dominan elite politik.

Setelah arena politik Indonesia saat kontestasi pemilu presiden lalu dipadati pertarungan gagasan dan visi ideologis yang beragam (ekonomi kerakyatan vs neoliberalisme), kini drama politik Indonesia terancam sampai pada kondisi antiklimaks. Kondisi ini muncul saat harapan akan hadirnya keragaman dan pluralitas visi politik yang akan mendinaminasi relasi antara legislatif dan eksekutif maupun kehidupan parpol di Indonesia terkikis suasana politik akomodasi antarelite parpol berbasis imbalan kursi kekuasaan.

Tanpa hadirnya keragaman dan pluralitas politik dalam arena politik demokrasi, publik kehilangan kesempatan mengartikulasikan hasrat dan kehendak politiknya di hadapan aneka pilihan ideologi kerja yang beragam dari tiap kekuatan parpol. Keragaman alternatif ideologi yang akan diartikulasikan partai politik tidak akan berkembang baik saat kesempatan itu dikikis langkah elite parpol yang merapat pada kekuasaan. Dan mereka puas dengan imbalan politik yang diberikan penguasa sebagai konsesi atas dukungan politiknya. Disinilah fenomena kemungkinan merapatnya PDI-P dan Partai Golkar dalam koalisi yang dibangun Partai Demokrat tidak saja menunjukkan pragmatisme elite politik semata, tetapi mereka juga bertanggung jawan atas hilangnya kesempatan membangun arena politik sebagai tempat bertumbuhnya alternatif gagasan guna mengartikulasikan hasrat politik publik.

Saat aktivis politik sebagai jual beli kekuasaan menggantikan politik sebagai perjuangan mengartikulasikan aneka harapan publik yang berbeda, sulit bagi kita membedakan kondisi politik pada rezim demokrasi dan rezim otoritarianisme. Jika pada rezim otoritarianisme pemusatan kekuasaan bekerja melalui opresi politik dan hegemoni, rezim demokrasi nor-oposisi politik menciptakan pemusatan kekuasaan yang dilakukan melalui transaksi kekasaan dan politik pencitraan guna merekayasa persetujuan. Mekanisme demokrasi secara ironis bekerja untuk memberikan kesempatan para elite parpol melakukan pertukaran kepentingan politik dan menjauhkan mereka dari harapan dan hasrat dari konstituen politiknya.

Peran oposisional

Ketika kekuatan masyarakat politik (elite parpol dan legislatif) tidak menampilkan diri sebagai kekuatan kontrol dan penyeimbang dari koalisi politik yang berkuasa, saatnyalah aktor-aktor strategis masyarakat sipil bekerja sebagai kekuatan oposisional. Seperti diutarakan Alfred Stepan (2001), ketika parpol dan elite politik telah terintegrasi pada blok yang berkuasa, demokrasi haris diperjuangkan oleh kekuatan masyarakat sipil.

Secara umum ada beberapa peran penting oposisional kekuatan masyarakat sipil untuk menyelamatkan demokrasi. Pertama, opoisisi berbasis masyarakat sipil berperan mencegah proses integrasi kekuatan politik pada kekuasaan politik. Saat semua elite politik utama menyatu dalam koalisi kekuasaan (SBY dan Partai Demokrat), hadirnya oposisi masyarakat sipil bekerja untuk menjaga perkembangan ideologi dan budaya politik progresif yang baru tampil dalam ruang publik di Indonesia. Harapan tumbuhnya alternatif gagasan yang berbeda tentang masa depan republik ini akan bersemi di ruang publik meski penguasa berhasil merekayasa pesretujuan dan menjinakkan elite-elite parpol utama di negeri ini.

Kedua, munculnya berbagai kekuatan strategis masyarakat sipil sebagai oposisi berperan menjaga zona otonom publik dari penetrasi masif kekuasaan politik yang mendesakkan penerimaan dan persetujuan. Saat kekuatan berbagai parpol terintegrasi dengan blok penguasa, sulit mengharap mereka mengartikulasikan suara beda konstituen dengn program dan kebijakan politik dari elite kekuasaan. Oposisi masyarakat sipil bekerja untik mengartikulasikan suara rakyat yang berbeda dari kebijakan dan diskursus politik elite. Kehadiran oposisi politik dari aktor strategis masyarakat sipil berguna sebagai katalis suara publik sehingga proses demokrasi untuk menciptakan ruang otonom bagi hidupnya berbagai artikulasi gagasan akan terselamatkan.

Ketiga, tampilnya kekuatan oposisi masyarakat sipil bertujuan mengonsolidasikan berbagai kekuatan gerakan sosial yang terpencar dan dan bekerja dalam ruang-ruang aktivitas sosial yang saling tersekat. Tugas penting oposisi masyarakat sipil adalah menghimpun jejaring kekuatan sosial yang menjadi blok sejarah bagi perubahan pada masa mendatang. Antonio Negri dan Michael hardt (2004) dalam Multitude mengemukakan, pada konteks politik nasional, jalan perubahan dapatterbangun saat berbagai gerakan sosial kritis membentuk jejaring kolektif gerakan (common web) sebagai artikulasi politik yang kokoh guna menfghadapi penyeragaman politik dari elite-elite penguasa.

Apabila aktor-aktor masyarakat sipil di Indonesia sadar akan peran historis mereka sebagai kekuatan oposisional, tugas selanjutnya adalah merumuskan format oposisi yang strategis dan efektif.

Gagasan oposisi itu dapat mengambil banyak bentuk, mulai dengan menciptakan kabinet bayangan dengan menunjukkan kepada publik pilihan kebijakan yang berbeda dari pemerintah sampai pemberdayaan kekuatan masyarakat sipil. Ini untuk mengontrol dan menampilkan suara alternatif dari kebijakan yang diproduksi elite politik, yang telah menjadi bagian koalisi penguasa.

Sumber  :

Oposisi dan Masyarakat Sipil, Airlangga Pribadi | Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga, Direktur Riset Democracy and Conflict Governance Institute
Kompas, 11.09.2009

Kalau hak angket Century disetujui paripurna DPR dan kemudian benar menyentuh SBY maka selesai sudah rezim SBY. Jeffrey Winters memberi ancar-ancar sekitar Juni 2010. Namun seandainya menghasilkan kompromi, besar kemungkinan kasus itu hanya akan berhenti pada Sri Mulyani atau maksimal pada Boediono seperti temuan audit BPK itu.
oleh Rusdi Mathari
KETIKA namanya banyak disebut-sebut dan dipergunjingkan di banyak forum karena pengucuran dana ke Bank Century, Boediono seperti seorang resi yang bertapa. Dia memang sempat berbicara di depan wartawan asing di Jakarta dan meminta pengucuran dana kepada bank bermasalah itu tidak dikaitkan dengan dana kampanye partai politik tertentu, tapi hanya itu. Selebihnya tidak ada suara dari Pak Boed kecuali tudingan kepadanya sebagai orang yang bertanggung jawab dalam kasus Century yang semakin riuh.

Itu juga termasuk dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang merasa ditipu oleh Boediono dalam kasus pengucuran dana kepada Century. Bu Menteri konon sempat menemui seorang mantan pejabat negara dan mengadukan semua persoalan Century. Kepada orang itu, Sri Mulyani mengungkapkan dirinya tak mau dipenjara gara-gara kasus Century. Paling tidak, begitulah kata Johan O. Silalahi yang mengaku mendapat penjelasan dari mantan pejabat yang ditemui Sri Mulyani.

Lalu desakan agar Boediono mundur sebagai wakil presiden, suaranya mulai terdengar samar-samar mengetuk ruang publik, meski desakan yang sama juga ditujukan kepada Sri Mulyani. Suara paling jelas datang dari Amien Rais, ketika dia menerima rombongan Maruarar Sirait kemarin sore. Maruarar menyambangi Amien untuk meminta dukungan usul hak angket Century yang digulirkan fraksinya, PDI Perjuangan.

Kata Amien, baik Boediono maupun Sri Mulyani perlu secara sadar menonaktifkan dirinya agar tidak menjadi beban bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Langkah itu penting karena menurut Amien, demi nama baik Boediono dan Sri Mulyani dan demi memperlancar proses hukum. Tak lupa, mantan Ketua MPR itu menyarankan agar Pak Boed menunjukkan jiwa kenegarawanan dan tidak bertindak sebagai buto cakil. Entahlah apa yang dimaksud Amien dengan nonaktif itu, karena bahkan presiden dan DPR tidak bisa menonaktifkan wakil presiden.

Boediono adalah orang yang tidak suka publikasi. Barangkali karena itu, dia juga tidak tampak, ketika Presiden SBY mengumpulkan para pemimpin redaksi media di Jakarta di Istana Negara, Minggu malam dua pekan silam. Presiden hanya terlihat didampingi beberapa menteri: Hatta Radjasa, Djoko Soeyanto, Gamawan Fauzi, Sudi Silalahi, Tifatul Sembiring, dan Andi Mallarangeng. Untuk nama yang terakhir, tidak terlalu jelas, untuk kepentingan apa seorang Menteri Pemuda dan Olahraga hadir dalam pertemuan malam itu.

Benar, acara itu memang bukan acara kenegaraan dan tak wajib dihadiri wakil presiden tapi melewatkan acara politik di Istana dengan isu yang juga menyangkut dirinya dan juga bahkan dihadiri oleh seorang Menteri Pemuda dan Olahraga, tentulah bisa menimbulkan tafsir tersendiri. Semasa menjadi wakil presiden, Jusuf Kalla misalnya hampir selalu terlihat di sisi presiden jika presiden mengumumkan keputusan politik penting di Istana. Ke mana Pak Boed?

Sebelumnya saya mengira Pak Boed masih di Eropa bersama rombongan wartawan tapi saya kemudian tahu, dia sudah kembali ke Jakarta sejak Kamis atau Jumat dua atau tiga hari sebelumnya. Belakangan saya mendapat kabar, Pak Boed tidak hadir di Istana karena sedang meninjau rumah dinas yang akan ditempatinya di Jalan Diponegoro. Tentu hanya Boediono yang tahu, apakah melihat-lihat rumah dinas itu lebih penting ketimbang mendengarkan kesaksian SBY di depan para wartawan malam itu atau sebetulnya memang ada “masalah” lain.

Satu hal yang jelas, di Istana Negara malam itu, Pak Presiden berkeluh kesah soal kasus Bibit Samad Riyanto-Chandra M Hamzah dan Bank Century. Kurang lebih dua jam lamanya SBY memberikan pernyataan di depan para pemimpin redaksi termasuk mencurahkan kerisauan, karena namanya, keluarganya, dan partainya diseret-seret dalam kasus Century. Kata dia, menjadi sesuatu yang tercela, jika seorang presiden seperti dirinya mendapatkan dana atau meminta dana atau berharap ada dana dari sumber-sumber yang tidak semestinya. Pak Presiden karena itu meminta kasus Century dibuka seluas-luasnya meski pernyataan itu belum tentu dimaksudkan untuk membuka atau membuktikan ke mana saja dana kepada Century kemudian mengalir.

Senin pagi keesokan harinya Partai Demokrat menyatakan dukungannya terhadap usul hak angket Century disusul pengumuman BPK yang menyampaikan hasil auditnya tentang Century siang harinya. Malam harinya SBY kembali berpidato soal penanganan status Bibit-Chandra dan kasus Century. Tak ada yang istimewa dari sikap Demokrat yang muncul belakangan untuk mendukung usul hak angket. Pidato SBY malah mengecewakan.

Isu besar hari itu justru muncul dari BPK dengan temuan hasil auditnya yang mengungkap peran Sri Mulyani dan Boediono dalam proses pengucuran dana Rp 6,7 triliun kepada Century. Sejak itulah, muncul suara-suara yang meminta Pak Boed dan Sri Mulyani mundur dari jabatannya termasuk yang belakangan didesakkan oleh Amien dengan istilah nonaktif. Sebagian orang lantas menilai, temuan BPK itu hanya sebuah isyarat, akan ada yang dikorbankan dalam kasus Century, tapi benarkah Pak Boed dan Bu Sri Mulyani yang akan dijadikan tumbal untuk menyelamatkan muka SBY?

Teror Pemilu
17 Juli silam beberapa hari setelah usai pemilu presiden, SBY berpidato di Istana tentang adanya pihak-pihak yang berusaha menggagalkan hasil pemilu presiden dan karena itu dianggap sebagai upaya menggagalkan pelantikan dirinya dan Boediono sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Asap dari ledakan bom di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton Jakarta ketika itu belum sepenuhnya sirna. Didampingi antara lain oleh Kapolri Bambang Hendarso Danuri, SBY kemudian menunjukkan beberapa foto temuan intelijen yang menggambarkan dirinya menjadi sasaran pembunuhan kendati gambar-gambar itu adalah foto-foto yang pernah ditunjukkan oleh BIN di depan Komisi I DPR, empat tahun sebelumnya. Dengan wajah yang dibuat serius, hari itu SBY bersumpah menumpas aksi teror hingga ke akar-akarnya.

Sebagian orang mendukung sikap SBY tapi lawan-lawan politik SBY diliputi rasa cemas karena khawatir dituding memicu teror untuk menolak hasil pemilu. Prabowo Subianto bahkan menemui SBY dan menyatakan bersedia membantu SBY memberantas aksi teror. Lalu benarkah pidato SBY itu ditujukan untuk menyikapi aksi peledakan di dua hotel di Mega Kuningan, Jakarta itu?

Sebagai pihak yang sudah berada di atas angin, SBY saat itu tentu berkepentingan mengamankan kemenangan sementaranya dalam pemilu presiden agar menjadi kemenangan tetap dan kemudian dilantik menjadi presiden. Usaha-usaha yang dianggap berpotensi menghambat rencana itu termasuk aksi-aksi teror dan juga usaha pendudukan KPU seperti yang disebutkan Kapolri, karena itu harus digagalkan. Dia butuh legitimasi agar pelaksanaan pemilu tetap dianggap demokratis. Citra itu harus dipertahankan. Setidaknya harus ada pelantikan terlebih dulu.

Namun hingga pidato Pak Presiden tentang aksi teror itu, yang luput dari perhatian orang adalah laporan kasus pengucuran dana ke Century yang sebetulnya sudah lebih sebulan masuk ke KPK, dan kabarnya ada di tangan Bibit-Chandra. Laporan itu mengaitkan dana pengucuran Century yang diduga digunakan oleh salah satu partai dan pasangan capres/wapres untuk kepentingan pemilu. Ada beberapa pihak yang kemudian juga memprotes pelaksanaan dan hasil pemilu. Mengadukan ke MK dan sebagainya.

Hanya SBY yang tahu, yang mana sebetulnya yang disebutnya sebagai usaha-usaha yang akan menggagalkan pelantikan dirinya dan Boediono sebagai presiden dan wakil presiden terpilih: aksi teror dan potensi kekerasan setelah pemilu, atau kasus Century yang berada di tangan Bibit-Chandra. Cuma, setelah peledakan bom dan soal SBY yang mengaku dijadikan sasaran pembunuhan, muncul kemudian rentetan kasus yang menyita perhatian publik: aksi Densus 88 memberantas teror, kasus Cicak-Buaya, kasus Bibit-Chandra, dan sebagainya.

Direkayasa atau tidak, semua kasus itu kemudian menenggelamkan protes sebagian orang tentang kecurangan pelaksanaan pemilu dan tertundanya niat KPK mengusut Century. SBY dan Boediono pun resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI, 20 Oktober silam meski di luar hitungan SBY, kasus Century kemudian juga berkembang menjadi bola salju mengiringi kasus Bibit-Chandra, Anggodo Widjojo, Susno Duadji dan Abdul Hakim Ritonga.

Lalu besok, di Senayan, rapat paripurna DPR akan memutuskan apakah usul hak angket yang diusung PDI Perjuangan itu bisa disahkan atau tidak. Andai disetujui dan hak penyelidikan itu kelak menemukan bukti penyaluran dana kepada Century digunakan oleh salah satu partai dan pasangan capres/cawapres untuk kepentingan pemilu, juga keterlibatan Boediono dan Sri Mulyani, maka SBY mau tak mau akan menghadapi kenyataan terburuk. Secara politik, kata pakar ekonomi politik dari Amerika, Jeffrey Winters, SBY tidak akan bisa bertahan. Namun semua orang kini menunggu, akan bagaimana kompromi hak angket itu kelak akan diselesaikan di meja politik? Menelisik jauh hingga ke menyentuh SBY dan itu berarti kejatuhan bagi pemerintahan SBY, atau cukup berakhir di Boediono dan Sri Mulyani?

Hanya Mundur
Awal Januari 2009, Bill Richardson yang baru diangkat sebagai Menteri Energi dalam kabinet Barrack Obama tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya. Dia adalah mantan Gubernur New Meksiko dua kali berturut-turut. Hanya beberapa hari menjadi menteri, FBI dan Departemen Keuangan setempat mengungkapkan adanya sumbangan yang mencurigakan dari CDR Financial Product Inc. yang digunakan Richardson ketika dia maju bertarung memperebutkan tiket capres melawan Obama dalam konvensi capres Partai Demokrat 2006.

CDR adalah inisial sebuah perusahaan rekanan di negara bagian New Meksiko. Perusahaan itu bergerak di bidang jasa keuangan dan mendapatkan proyek senilai US$ 1,6 miliar dengan membukukan keuntungan US$ 1,4 juta. Sebagian keuntungan itulah yang disumbangkan oleh CDR ke dalam dana tim kampanye Richardson. Tak banyak hanya sekitar US$ 100 ribu.

Sumbangan itu semula tidak terdeteksi tapi beberapa pekerjaan CDR yang tidak beres telah memaksa FBI melakukan investigasi dan menemukan sumbangan US$ 100 ribu yang masuk ke tim sukses Richardson. Skandal itu menjadi perhatian publik di Amerika dan Richardson disalahkan meski tidak ada pengadilan untuknya. Jalan keluarnya, dia memilih (atau diminta) mundur dari jabatannya sebagai menteri energi. Kepada wartawan, dia mengaku bertanggung jawab secara moral. Hanya itu dan pemerintahan Obama terbebas dari tuduhan “menyimpan” orang-orang bermasalah. Citranya terkerek.

Sekarang marilah berandai-andai soal Century. Kalau hak angket DPR itu kemudian menghasilkan kompromi, besar kemungkinan kasus itu hanya akan berhenti pada Sri Mulyani atau maksimal pada Boediono seperti temuan audit BPK itu. Itu berarti keduanya akan dipaksa atau diminta mundur dan bukan nonaktif seperti desakan Pak Amien. Dengan demikian, tumbal Century telah terjawab kendati babak baru pertarungan politik justru baru akan dimulai sejak itu.

Soal pengganti Sri Mulyani mungkin perkara gampang dicari tapi pengganti posisi Boediono itulah yang akan dijadikan alat untuk kompromi politik yang baru. Saat ini saja sudah berkembang rumor, Aburizal Bakrie dan Hatta Radjasa mengincar posisi Boediono meski SBY niscaya juga sudah punya pilihan tersendiri yang kemungkinan besar bukanlah orang partai. Seorang kawan menyebut Djoko Soeyanto, orang dekat SBY selain Hatta. Sama-sama berasal dari Jawa Timur, Djoko akan dipilih SBY sekaligus untuk mendinginkan kegerahan militer setelah posisi Mendagri dan BIN tidak lagi berada di bawah kontrol tentara. Bagaimana nasib Boediono?

Sama dengan kasus Richardson, baik Boediono dan juga Sri Mulyani kemungkinan besar tidak akan dipidana melainkan hanya disalahkan karena soal administrasi, soal moral hazard. Bahkan untuk tidak mempermalukan, bukan tak mungkin keduanya akan kembali diberi kepercayaan, misalnya sebagai utusan pemerintah untuk merundingkan moratorium atau penundaan pembayaran utang negara dengan para kreditor di Washington. Tidakkah Susno yang diberhentikan sebagai Kabareskrim Mabes Polri juga dikabarkan sedang diplot menjadi Duta Besar RI untuk Malaysia?

Sebaliknya kalau hak angket itu lalu benar menyentuh SBY maka selesai sudah rezim SBY. Winters memberi ancar-ancar sekitar Juni 2010 dan pemilu bisa diulang. Atau kalau pun bertahan, dengan pengganti Boediono misalnya, SBY menurut Winters akan menjadi presiden yang “cacat.” Mungkin presiden yang tidak tahu malu. Sementara Pak Amien mungkin akan manggut-manggut.

Judul tulisan yang mirip puisi di atas adalah ungkapan keprihatinan saya tentang kondisi umat Islam dan tokoh-tokohnya di negeri ini. Saya jadi sedih setelah mengamati dalam perjalanan waktu yang relatif panjang betapa ‘tokoh-tokoh’ umat yang sudah punya pendidikan keislaman mumpuni, bekal dukungan ‘virtual’ umat Islam cukup besar di belakangnya, namun ujung-ujungnya tokoh-tokoh Islam itu hilang tidak berbekas dalam proses menentukan nasib bangsa-negaranya. Negeripun lalu dipimpin oleh orang yang tidak mengerti Islam karena umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk lalu terperangkap orang lain melalui isu politik menyesatkan dari musuh Islam karena pidato-pidato si tokoh tentang masalah bangsa-negara masih abstrak, tidak tegas memberi arahan keislaman dalam kehidupan berbangsa-bernegara yang harus diikuti umatnya.

Kita mungkin sering menyaksikan bagaimana seorang tokoh Islam sepertinya amat populer, dipuja-puji oleh umat Islam akan kehebatan ilmu Islamnya namun akhirnya dia  tidak banyak berperan dalam menentukan nasib bangsanya karena dia tidak memiliki kewenangan formal membuat kebijakan nasional yang begitu desisif terhadap nasib bangsa-negara. Kita perlu selalu ingat bahwa nasib  bangsa-negara  di mana umat Islam berada di dalamnya amat bergantung pada keputusan yang dibuat oleh pemilik kekuasaan formal negara. Tokoh Islam umumnya masih saja hanya  bermain di lahan ritual-spiritual karena dikiranya dengan dakwah  seperti itu otomatis akan membuat kebijakan negeri oleh para pejabat negara berobah menjadi sesuai dengan tuntunan Islam.

Sering kali pula kita menyaksikan tokoh-tokoh umat menggunakan kata-kata indah dalam berbagai forum di ‘kalangannya’ sendiri namun umumnya kata-kata itu amat abstrak, tidak kongkret nilai keislamannya, dan semua orang lalu sudah merasa telah menjadi ideal Islami. Oleh arahan abstrak semacam itu maka umatnya lalu tidak mengerti bahwa sesungguhnya umat tidak boleh memilih sembarang orang menjadi pemimpin formal di negeri (pemilu) atau di daerahnya (pilkada), serta tidak sembarang partai boleh dimasuki dan dibantunya. Karena umat tidak mengerti itulah maka si tokoh Islam kemudian terhenti peran sosial-politiknya hanya sampai di tingkat wacana belaka, dan tidak mampu secara operasional membuat kebijakan yang bisa menyelamatkan umat dan bangsanya. Ironis bukan???

Berikut ini contoh substansi indah pidato tokoh Islam menghadapi kemelut di negerinya (dicuplik dari sebuah media):

1. Diperlukan rekonstruksi visi dan karakter di tubuh bangsa ini demi kelangsungan hidup dan kejayaan masa depan bangsa Indonesia.
2. Kita kehilangan momentum untuk brrgerak cepat dan baik, padahal kita memiliki potensi yang luar biasa.
3. Mari belajar dari para pendiri bangsa ini tentang jiwa kearifan, keberanian, kecerdasan, pengabdian, pengorbanan, dan kenegarawanan.
4. Seluruh warga bangsa perlu memiliki visi dan karakter yang berbasis kebudayaan bangsa yang utama.
5. Kembangkan budaya hidup yang relijius, rukun damai, beretos kemajuan untuk tumbuh menjadi bangsa yang unggul.
6. dll semacamnya.

Mana sisi solusi Islami untuk berbagai krisis yang sedang dihadapi bangsa yang mayoritasnya muslim ini? Mana arahan tuntunan Islam sosial-kenegaraan agar umat mengacu dan bersikap dalam menghadapi kemelut di daerah-negerinya? Bayangkan jika pidato yang disampaikan di depan forum kelompok Islamnya sendiri saja substansinya masih umum seperti itu, bagaimana pula jika pidato di depan forum yang lebih terbuka? Bagaimana umat bisa memahami bahwa untuk menyelamatkan bangsa-negaranya umat Islam harus memilih tokoh Islam yang taat syariat sebagai pemimpin formal di negerinya karena si tokoh memiliki solusi Islami tentang masalah sosial-kenegaraan terhadap kemelut di negeri ini.

Ada tiga alternatif mengapa banyak tokoh Islam di Indonesia dalam pidato, ceramah, atau dakwahnya tidak kongkret mengangkat solusi Islami dalam mengatasi kemelut sosial di negeri ini. Pertama: tokoh itu memang tidak faham akan adanya solusi Islami tentang krisis sosial multi dimensi di negerinya. Kedua: tokoh itu sedang bertaktik agar dipuji sebagai tokoh nasionalis sehingga lalu akan bisa diterima oleh ‘semua’ orang. Ketiga: tokoh tersebut takut dicap sebagai tokoh Islam radikal atau fundamentalis sehingga terancam eksistensinya.

Saya sering berpikir alangkah akan cepatnya Indonesia menjadi bangsa-negara yang maju dan besar jika tokoh-tokoh Islam yang sudah memiliki umat pendukung itu langsung memberi arahan dalam berbagai forum (apakah: dakwah, ceramah, seminar, debat publik, dan pelajaran formal  agama di sekolah/pelatihan agama) menyentuh-berisi substansi metoda Islam  yang kongkret dalam mengatasi berbagai masalah bangsa. Tokoh tersebut langsung bisa menasehati dan mengarahkan umat agar memilih partai yang bervisi mengelola negeri sesuai tuntunan Allah swt (bukan partai pengusung ideologi sekuler) demi kemajuan bangsa-negaranya, dan memilih pemimpin skala nasional pada tokoh yang kualifikasinya ‘seperti dirinya’, yakni: sudah beribadah mahdhah secara tertib, berakhlak mulia, memahami Islam secara menyeluruh khususnya solusi Islam dalam bidang ekonomi, budaya, politik, hukum, keamanan-ketertiban, dan lingkungan hidup untuk diterapkan sewaktu dia terpilih sebagai pemimpin bangsa yang plural. Umat tentu akan cepat tercerahkan, terkoordinir, memiliki keteguhan wawasan Islami dalam permasalahan negara, tidak mudah tertipu isu politik sekuler, dan tidak terbeli orang lain dalam pemilu-pilkada. Umatpun  akan memilih dan masuk ke  partai yang bervisi Islami, dan beramai memilih orang seperti ‘dia’ (tokoh Islam yang ulama pro-syariat) sebagai pemimpin formal bangsa. InsyaAllah Indonesia cepat menjadi negara maju, rakyatnya hidup makmur sejahtera karena kekayaan tanah air  tidak dijarah orang dan dilarikan ke luar negeri, dan sumber daya manusianya tidak dieksplotir dijadikan ‘kuli’ bergaji rendah serta  ‘penghibur’ (maaf..) nafsu birahi manusia serakah.

Indonesia, akhir November 2009

Dalam menyikapi kasus penahanan Bibit-Chandra, Komisi III DPR mempunyai pandangan berbeda dengan suara publik.

Ketua Komisi III berpendapat, kesimpulan komisi adalah dalam rangka menjaga penegakan hukum dan menolak apa yang disebut tirani publik (Kompas, 13/11/2009).

Komentar ini menarik dicermati. Muncul persoalan, apakah publik bisa menjadi tiran ? Jika legislator mempunyai cara pandang berseberangan dengan publik, juga tirankah mereka ?

Desakan publik melalui berbagai media maya, seperti jejaring sosial facebook atau media jalanan dengan demonstrasi uang mendukung KPK beberapa waktu lampau, semestinya direspons serius oleh legislator. Ajang klarifikasi baik dengan Polri atau KP harus dilakukan dengan dasar tuntutan publik.

Legislator mendapat legitimasi atau lebih tegas disebut juga sebagai persetujuan publik saat mereka memenangi pemilu. Dalam konteks ini, ketundukan pada publik menjadi hal jelas untuk dipilih. Alasan lain, seperti penegakan hukum dan semacamnya jangan sampai melangkahi asas konstituensi yang merujuk fungsi legislator sebagai penyambung lidah publik dalam institusi politik.

Dua tiran

JS Mill dalam Essay on Liberty menulis tentang dua macam peluang untuk mengontrol. Pemerintah melakukan kontrol dengan menetapkan aneka aturan yang dibuat dan melengkapi dengan sanksi hukum. Kontrol pemerintah berdaya ikat, menuntut ketundukan warga negara terhadap berbagai mekanisme yang diatur melalui aturan hukum.

Sebaliknya, masyarakat bisa memberikan kontrol kepada pemerintah melalui opini publik sebagai upaya melakukan tekanan moral. Kontrol melalui opini publik mengandung konsekuensi terhadap legitimasi pemerintahan. Jika yang dikritik abai, tekanan moral bisa berubah menjadi tekanan fisik, berujung pada instabilitas sosial politik.

Baik pemerintah atau warga negara sama-sama mempunyai senjata dan kapasitas yntuk menjadi tiran. Namun, yang perlu dilihat lebih jernih adalah tujuan yang ingin dicapai. Ini untuk membedakan antara dimensi tiran yang negatif dan positif.

Dalam esai yang dipublikasikan melalui Dominations and Powers (1951), G Santayana memberi jawaban menarik terkait tingkat pertanggungjawaban opini publik. Ditegaskan, pemberi legitimasi atas opini publik, adalah adanya kebebasan individual. Dengan bebas berbicara dan media massa yang informatif, membuat kapasitas warga negara dalam aneka hubungan publik kian baik. Semua persepsi mereka bisa dipertanggungjawabkan.

Kekhawatiran atas munculnya tirani publik dilatarbelakangi adanya kecurigaan atas agenda terselubung yang membuat opini publik tidak muncul alami dan netral, bebas dari kepentingan pihak-pihak tertentu.

Sejatinya, jika dilihat lebih jauh, ruang publik sendiri merupakan ajang perebutan klaim. Di dalamnya terbuka silang pendapat, negosiasi, dan berujung terbentuknya konsensus atau dis-sensus. Ruang publik menjanjikan terpenuhinya perdebatan di mana warga negara bisa menilai bagian mana dari opini yang dianggap masuk akal.

Meski demikian, dari sisi lain, ada pihak yang menolak legitimasi opini publik. Salah satunya Walter Lippmann dalam buku klasiknya, Public Opinion (1922). Lippmann mengingkari legitimasi publik sebagai subyek bagi kedaulatan umum sehingga menyebut opini publik sebagai hantu atau sesuatu yang abstrak.

Tiran yang baik

Sejak lama, rezim yang tiran berkonotasi buruk. Gambarannya begitu dramatis dan bertalian erat dengan penggunaan kekuasaan sewenang-wenang, despotik, serakah, dan bertangan besi. Konotasi itu mewakili tiran yang buruk dan cenderung melekat pada kekuasaan pemerintah.

Tirani publik juga bisa disebut bagian pengejawantahan agenda kontrol yang ketat. Pemerintah harus tahu, publik juga bisa menampar wajah mereka yang korup saat diberi kesempatan untuk berkuasa. Jika saluran politik di legislatif dianggap tidak mampu mengingatkan eksekutif atau saat eksekutif terlena, jangan salahkan publik untuk memanfaatkan kekuasaannya.

Krisis penegakan hukum yang tercermin dalam kasus perseteruan antarlembaga penegak hukum telah menyebabkan kemarahan publik. Tiran yang baik amat dibutuhkan guna menjaga keseimbangan politik, terutama jika yang prosedural-formal menjauhi yang substansial. Lambat laun, kebebasan, kedewasaan, dan kematangan warga negara tidak bisa dianggap sebelah mata. Ruang publik yang terbuka memungkinkan percepatan informasi, ketanggapan tindakan, dan ketajaman tuntutan.

Pemerintah perlu berhati-hati karena bisa saja kelak demonstrasi besar-besaran tidak lagi digerakan oleh ideolog atau aktifis di lapangan. Warga negara yang sadar hak bisa bergerak cukup dengan berita, pesan, dan fakta yang menggugah mereka, yang diusung media massa.
Sumber  :

Menyoal Tirani Publi, M Faishal Aminuddin | Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya
Kompas, 19.11.2009