Tidak dipungkiri, bahwa proses perbaikan ekonomi saat ini sedang berlangsung meski sangat rapuh. Spekulasi bahwa kondisi sekarang ini masih memungkinkan menyeret perekonomian global dalam resesi tahap selanjutnya juga bukan yang asing lagi. Namun tidak bagi IMF, dimana meski rapuh, namun perekonomian tidak akan mengarah pada resesi lanjutan.

Juru bicara IMF Caroline Atkinson mengatakan bahwa tantangan yang masih ada saat ini adalah menjaga kelangsungan the proses perbaikan ekonomi itu sendiri yang sejauh ini memang banyak didorong oleh berbagai kebijakan oleh masing-masing pemerintah dan bank sentralnya.

Atkinson menambahkan bahwa saat ini sudah ada tanda-tanda perbaikan ekonomi di Eropa dan AS, meyakininya bahwa perbaikan ekonomi tersebut sedang berjalan, proses ini masih awal namun akan terus berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan beberapa waktu sebelum diterjemahkan sebagai bentuk lapangan kerja.

Perekonomian AS mengalami pertumbuhan pada kuartal ketiga 2009, mengakhiri penurunan beruntun selama empat kuartal sebelumnya. Eropa juga mengalami pertumbuhan untuk pertama kalinya setelah lebih dari satu tahun terpuruk pada periode Juli-September.

Membaiknya kondisi ekonomi di dua wilayah banyak dipicu oleh berbagai kebijakan dan bantuan pemerintah serta masing-masing bank sentral. Kondisi ini sempat memicu kekhawatiran akan terjadinya krisis tahap kedua, dimana perekonomian menguat sesaat untuk kemudian mengalami kontraksi yang lebih hebat.

Menurut Atkinson, proses perbaikan ekonomi saat ini memang rapuh. Skenario terbaik yang akan terjadi adalah kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan tidak masuk dalam resesi ganda. Sangat penting dipahami, bahwa para pembuat kebijakan harus tetap hati-hati melakukan pendekatan tersebut.

Pasar tenaga kerja AS masih lemah dan menghambat perbaikan ekonomi saat ini, meski demikian tanda-tanda stabilitas dan pertumbuhan pasar tenaga kerja di AS mulai tumbuh.

Aris Ananta

Semula, saya hendak menulis dalam bahasa Inggris. Kemudian, berubah pikiran. Saya pikir, lebih baik dalam bahasa Indonesia. Tetapi, apa judulnya? Indonesia yang sedang mendemokrasi? Terasa tak enak. Saya ingin menggunakan judul yang berarti “ Indonesia yang sedang dalam proses belajar menjadi negara demokrasi”. Tetapi, bagaimana menulis dalam dua kata saja? Kata sifat apa yang harus saya lekatkan pada “Indonesia” untuk menterjemahkan “democratizing”?

Karena tidak kunjung mendapatkan terjemahan yang enak untuk judul catatan pendek ini, saya pun lalu membiarkan catatan ini menggunakan judul berbahasa Inggris, walau isinya menggunakan bahasa Indonesia. Alasan saya? Malas mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia? Ya..memang. Tetapi, ada alasan lain. Sekarang, di Indonesia, baru ngetrend penggunaan bahasa Inggris untuk judul buku, judul bab, judul artikel, bahkan judul seksi dalam sebuah bab, padahal isinya berbahasa Indonesia. Ya….biar dikira ngetrend, begitu alasan yang saya pakai. Mungkin, itu pula lah arti demokrasi. Setiap orang berhak menentukan apa yang menurut mereka baik, termasuk menggunakan judul dalam bahasa Inggris untuk tulisan yang berbahasa Indonesia, seperti dalam catatan kecil ini.

Democratizing Indonesia? Begitulah proses yang saya lihat terjadi di Indonesia sejak jatuhnya Presiden Suharto di tahun 1998. Kita tiba tiba dihadapkan pada kesempatan untuk berdemokrasi, walau kita sendiri masih bingung apa arti demokrasi. (Bukan hanya kita, warga negara di negara yang sudah lama berdemokrasi juga sering tak tahu apa itu demokrasi.) Kita mengalami euphoria. Tiap orang merasa dapat mengajukan hak hak mereka dengan bebas. Bahkan ada pula yang mencoba menggunakan alam kebebasan ini untuk mengurangi kebebasan orang lain.

Yang menggembirakan, saya melihat suatu proses yang makin maju. Kita makin tahu apa itu demokrasi. Dari sisi pelaksanaan pemilihan umum, kita dapat bangga dengan yang telah kita capai. Saya pernah kaget mendapatkan ucapan “congratulation” dari teman yang bukan orang Indonesia. Saya tak tahu, mengapa teman itu memberi ucapan selamat kepada saya. Ternyata, karena Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum, dengan memilih presiden kita secara langsung. Bahkan, teman itu pun kagum sekali, saya yang berada di luar negeri dapat pula ikut dalam pesta demokrasi. Saat itu, saya memang baru pulang dari KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia), seusai ikut dalam pemilihan umum.

Congratulation! Kata kata itu terus terngiang di telinga saya. Saya renungkan lagi, kita memang pantas diberi ucapan selamat. Teman di negara lain belum tentu menikmati hal ini. Saya pun makin bangga dengan democratizing Indonesia.

Di tahun 1999 kita pertama kali melakukan pemilihan umum yang demokratis setelah sekian lama pemilihan umum sekedar suatu sandiwara politik. Namun, presiden belum dipilih langsung oleh rakyat. Yang terjadi adalah negosiasi di antara para elit politik yang telah kita pilih melalui pemilu. Di tahun 2004, kita memilih langsung presiden kita. Kita juga memilih wakil kita di DPR, tetapi bukan mereka yang berhak menentukan siapa presiden kita. Setelah 2004, pemilihan gubernur dan bupati pun telah dilangsungkan secara langsung di seluruh Indonesia. Ini yang kita kenal dengan pilkada (pemilihan kepala daerah).

Pesta demokrasi berlangsung terus. Kegiatan ekonomi terdorong oleh proses demokrasi yang berlangsung terus menerus. Biaya yang dikeluarkan untuk tiap pemilu dan pilkada amat besar. Democratizing Indonesia ini juga berakibat munculnya kesadaran politik sampai tingkat administrasi yang rendah. Teman teman yang dulu apatis pada politik mulai terlibat dengan politik. Pengusaha lokal pun masuk ke politik. Sayang, sebagian bermotivasi agar bisnis mereka makin lancar. (Ada teman yang mengatakan bahwa untuk berpolitik, kita harus punya modal yang besar. Permainan politik juga merupakan investasi bisnis. Kalau kita berhasil menanam modal dalam bidang politik, dan berhasil “menguasai” pimpinan lembaga lembaga penting, nasional, mau pun lokal, maka bisnis kita pun akan makin maju.)

Tahun 2009, pesta makin meriah. Di tahun ini kita juga memilih anggota DPR, bukan sekedar memilih partai. Ini kesempatan orang Indonesia untuk terpilih menjadi anggorta DPR, walau bukan pilihan partai. Akibatnya, orang pun berlomba menjadi calon anggota DPR, ingin menjadi anggota DPR yang terhormat, berkuasa, dan “banyak uang” . Tak mengherankan, orang pun berpacu untuk melakukan investasi yang besar. Berkampanye untuk terpilih bukanlah hal yang murah.

Konon, hiruk pikuk berdemokrasi di tahun 2009 ini juga menjadi salah satu sebab penting mengapa ekonomi kita bertahan dengan baik di tengah krisis global. (Saya sebut konon, karena setahu saya belum ada yang melakukan penelitian secara ilmiah.)

Di luar Indonesia, saya pun makin bangga dengan democratizing Indonesia. Dengan adanya kebebasan berpendapat, dengan kebebasan dalam media masa. Ada yang bertanya, apakah saya tidak kuatir bahwa Indonesia akan kembali ke jaman Suharto? Memang, ada teman teman yang takut dengan arus menguatnya demokrasi di Indonesia. Apalagi, Indonesia masuk ke kelompok G-20, yang diprediksi akan menguasai dunia, menggantikan Amerika Serikat. Mereka kuatir, Indonesia akan dengan gigih menyebar-luaskan virus demokrasi ke negara lain, termasuk negara mereka.

Saya katakan, orang Indonesia kini telah menikmati demokrasi, walau tidak tahu persisnya apa. (Banyak hal yang dapat kita nikmati, walau kita tidak tahu apa yang kita nikmati itu. Menikmati sesuatu adalah proses subyektif, sedang memahami adalah proses yang lebih rasional.) Saya katakan, menikmati demokrasi itu menyebabkan kecanduan. Sekali menikmati, tak akan melepaskan lagi. Itu lah yang terjadi dengan Indonesia. Kalau ada yang memaksakan hilangnya demokrasi di Indonesia, rakyat akan marah. Walau mereka dapat dipaksa untuk diam, tetapi kemarahan tetap terpendam.

Ada pula yang mengatakan bahwa korupsi baik untuk Indonesia. Tanpa korupsi, investasi asing tak dapat dijalankan. Menurut pebisnis asing itu, jaman otoritas seperti jaman Suharto justru lebih baik. Lebih mudah melakukan penyuapan. Investasi lebih cepat. Iklim usaha (business climate) juga amat bagus di jaman Suharto, demikian kata teman itu. Itu sebabnya, pertumbuhan ekonomi juga tinggi di jaman Suharto.

Saya katakan ke teman itu bahwa jaman sudah berubah. Orang Indonesia telah menikmati democratizing Indonesia. Kebanyakan orang Indonesia tak mau mengorbankan demokrasi semata demi pertumbuhan ekonomi. Untung teman itu tidak bertanya, darimana saya mengetahui hal itu. Apakah sudah ada survai? Memang, belum ada survai mengenai hal itu. Itu sekedar hasil pengamatan yang subyektif dari seorang peneliti seperti saya yang tinggal di luar Indonesia.

Mungkin sebagian ekonom dan pebisnis masih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi. Mungkin, mereka ini tidak mau mengorbankan pertumbuhan ekonomi demi meningkatkan demokrasi. Buat teman teman ini, demokrasi adalah alat untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi bisa tumbuh tanpa demokrasi, mereka tak akan meningkatkan demokrasi. Kalau perlu, melakukan pemerintahan yang otoriter untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Bahkan, ada hopotesis bahwa peningkatan korupsi itu juga sarana yang baik untuk menjatuhkan demokrasi dan memunculkan sistem otoriter.

Di pihak lain, ada pula teman teman yang ingin sekali belajar mengenai demokrasi di Indonesia. Saya pernah ditanya oleh teman peneliti dari Cina dan Vietnam mengenai proses demokrasi di Indonesia. Mereka ingin sekali negara mereka mengikuti jejak Indonesia.

Ada pula negara kecil dan miskin seperti Kamboja, yang mengalami dampak luar biasa di krisis global saat ini. Di saat krisis Asia sepuluh tahun yang lalu, Kamboja tidak mengalami dampak yang luar biasa. Setelah krisis Asia selesai, Kamboja mulai ikut ngetrend. Melakukan liberalisasi dan globalisasi, yang berarti free trade, free movement of capital, dan free movement of skilled labour. (Low skilled labour tidak boleh bergerak dengan bebas, karena dalam paradigm ini, arus bebas low skilled workers akan mengganggu stabilitas sosial dan politik negara penerima, yang umumnya adalah negara kaya.) Akibatnya, dalam sepuluh tahun terakhir, Kambojo mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat. Sayang, akibat globalisasi itu pula, di krisis global ini, Kamboja mengalami dampak yang luar biasa pula. Menarik sekali, ada teman dari Kamboja yang ingin belajar dari Indonesia, bagaimana Indonesia melakukan demokrasi dan mengurangi kemiskinan.

Memang, membanggakan. Hidup di luar Indonesia, memperhatikan Indonesia yang makin maju dari sisi demokrasi. Dikagumi banyak orang, tetapi juga ditakuti sebagian yang lain. Semoga saja, arus demokrasi makin menguat di Indonesia—walau sayup sayup saya mendengar kicau burung bahwa proses democratizing Indonesia sedang berada dalam proses yang kurang menyenangkan. Semoga saja, ini sekedar tahap berat untuk menuju kedewasaan kita dalam berdemokrasi.

31 Oktober 2009

Pemerintah baru Indonesia periode 2009-2014 dimulai. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali untuk masa jabatan kedua dan terakhir melalui proses pemilihan yang damai pada Juli.

Sejak lengsernya Suharto tahun 1998, Indonesia berhasil melakukan transformasi menjadi negara dengan sistem demokrasi terbesar ketiga di dunia (setelah India and Amerika Serikat) dan menjadi salah satu negara dengan sistem politik yang paling stabil di kawasan Asia.

Bahkan serangan bom oleh teroris akhir-akhir ini tidak menyurutkan kepercayaan para investor. Semua indikator keuangan malah menguat setelah terjadinya serangan bom tersebut.

Namun, perlu digarisbawahi beberapa isu utama yang mengemuka ketika kita mengamati Indonesia dari sudut pandang global, terutama di tengah tahap awal pergeseran perimbangan kekuatan ekonomi dan finansial global.

Mengacu paradigma ini, para pemenang dalam proses transformasi ini adalah negara yang masuk dalam tiga kategori. Ketiganya adalah sebagai berikut: (1) memiliki sumber-sumber keuangan; (2) memiliki sumber alam berupa energi dan komoditas; dan (3) memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berubah.

Indonesia belum memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai. Jadi, tantangan utamanya adalah bagaimana menarik investasi asing masuk untuk mengolah potensi ekonomi yang ada. Indonesia sebenarnya memenuhi dua dari tiga kategori di atas karena telah memiliki sumber daya alam yang melimpah dan kemampuan untuk berubah dan beradaptasi.

Memang, masih banyak pihak yang meragukan kemampuan Indonesia untuk hal yang disebut terakhir ini. Namun, setelah memperhatikan situasi politik domestik dan kerangka kebijakan ekonomi yang ada, kami percaya bahwa Indonesia memang mempunyai kemampuan beradaptasi.

Meskipun Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar ketiga di dunia, ketiga kandidat dalam pemilihan presiden 2009 berasal dari kalangan sekuler. Sistem politik Indonesia juga sudah jauh berbeda dibandingkan beberapa dasawarsa sebelumnya.

Sebagai perbandingan, Spanyol pernah dipimpin oleh seorang diktator sampai dengan 1976, namun sekarang telah menjadi salah satu benteng demokrasi di Barat – sehingga tidak ada alasan untuk meragukan perkembangan politik yang positif di Indonesia.

Perkembangan ini perlu terus dipelihara, dan kinerja ekonomi yang baik akan sangat mendukung proses perubahan politik ini. Perubahan ke arah yang lebih baik ini juga tercermin dari persepsi investor terhadap tingkat korupsi di Indonesia.

Jika sepuluh tahun lalu kita menanyakan tentang persepsi terhadap Indonesia, beberapa investor asing yang cenderung berpandangan negatif akan mengemukakan dua faktor berikut: (1) korupsi, dan (2) pasar domestik yang kecil.

Namun, betapa banyak yang telah berubah pada saat ini! Pemberantasan korupsi kini telah menjadi fokus, dan persepsi secara umum telah melihat korupsi tidak lagi merupakan masalah utama yang dihadapi Indonesia. Namun demikian, perubahan ke arah keterbukaan dan transparansi terkadang menyebabkan anggaran pemerintah tidak dapat diserap secepat yang diharapkan.

Sebagaimana persepsi atas korupsi di Indonesia yang telah berubah, demikian halnya persepsi investor asing atas pasar domestik Indonesia. Negara-negara dengan pasar domestik besar mampu bertahan di tengah gejolak ekonomi dunia akhir-akhir ini.

Lingkungan kebijakan di Indonesia juga telah berubah, meskipun masih banyak hal harus diperbaiki. Indonesia naik 10 tingkat pada survey Bank Dunia mengenai “Kemudahan Melakukan Usaha” pada 2008, meskipun masih berada pada peringkat 123. Memang sudah banyak perbaikan pada kategori “pengurusan perijinan”, “pembayaran pajak”, dan “perdagangan lintas batas”. Namun, perbaikan lebih lanjut iklim usaha perlu ditingkatkan.

Perbaikan iklim usaha dari dalam sangatlah diperlukan, sejalan dengan tren di kawasan Asia Tenggara yang mendorong perdagangan antar regional dan menarik arus investasi masuk. Indonesia masih kekurangan investasi dan infrastruktur.

Peningkatan investasi di bidang energi dan bidang-bidang yang berorientasi pada pasar domestik sama-sama dibutuhkan. Namun Indonesia dihadapkan pada persaingan yang ketat dengan negara-negara lainnya di kawasan, selain global, untuk menarik investasi asing.

Indonesia akan menarik lebih banyak arus modal masuk dalam tahun-tahun mendatang, terutama jika presiden terpilih meneruskan reformasi ekonomi dan hukum sesuai dengan harapan para investor. Dengan demikian, upaya-upaya perbaikan daya saing Indonesia bagi para investor internasional tetap menjadi isu kunci.

Salah satu keprihatinan IMF soal Indonesia adalah kemampuan negara ini menghadapi memburuknya global risk appetite dan makin ketatnya likuiditas global.

Di awal terjadinya krisis global pada musim gugur lalu, kombinasi dari beberapa faktor menjadi penyebab melonjaknya sovereign spread Indonesia, arus keluar dana asing secara signifikan, dan pelemahan rupiah sekitar 40%, dari 9.200 per US$ ke hampir 13.000. Namun setelah periode ini, pasar mulai pulih, dan cadangan devisa naik ke US$ 57,4 miliar.

Utang luar negeri Indonesia berada pada level 29% dari PDB, jauh lebih baik dibandingkan dengan 150% pada saat terjadinya Krisis Asia. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan arus modal asing masuk, rasio utang ini dapat semakin berkurang.

Indonesia dapat digolongkan sebagai sebuah negara dengan manajemen krisis yang baik. Berbagai langkah kebijakan telah dilakukan, termasuk memberi bantuan bagi sektor perbankan dan pasar modal, serta menjamin stabilitas nilai tukar rupiah pasca pelemahan di musim gugur lalu. Pendekatan Indonesia dapat diringkas: “Stabilitas fiskal ketika terjadi goncangan ekonomi eksternal. Manajemen utang yang kredibel dan proaktif.”

Kebijakan fiskal juga tampak sudah berada pada arah yang benar, sementara Bank Indonesia, yang menerapkan kerangka inflation targeting sejak 2005, telah berhasil mengendalikan laju inflasi dan dapat mencapai target inflasi jangka menengah pada kisaran 3-4%. Akhirnya, meskipun Indonesia tidak sepenuhnya kebal terhadap krisis, sektor finansial masih berada pada kondisi yang baik.

Secara garis besar, kami memproyeksikan Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi berkesinambungan, didukung oleh stabilitas politik, permintaan domestik kuat, dan lingkungan kebijakan yang dapat merespon krisis dengan baik.

Jangan lupa, skala ekonomi Indonesia sangat menakjubkan. Indonesia memiliki jumlah penduduk 228 juta orang, dan menjadikannya negara dengan populasi keempat terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.

Jumlah kelas menengah di negara ini juga cukup besar, diperkirakan sekitar 26 juta orang, dan terus tumbuh cepat. Indonesia memiliki rasio permintaan domestik terhadap PDB yang tinggi, dan layak menikmati laju pertumbuhan antara 4-5% tahun ini dan tahun depan dan akan naik ke 6% pada 2011.

Dengan pertumbuhan yang berkesinambungan, skala ekonomi Indonesia telah mencapai US$ 510 miliar – enam kali lipat dari ekonomi Vietnam, dan dua kali lipat dari ekonomi Thailand.

Kini, Indonesia telah menjadi salah satu anggota Kelompok 20 (G20). Tatanan global yang terus berubah akan sangat memungkinkan Indonesia menjadi pemain utama pada tatanan global maupun regional di masa depan.

Namun dengan skala ekonomi yang besar, Indonesia calon kekuatan atau raksasa ekonomi baru dunia. Indonesia akan masuk dalam G7 pada tahun 2040.

Dengan menggunakan compound annual growth rate (CAGR) dari negara-negara G20 selama periode 2000 dan 2008, serta mengasumsikan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada tingkat potensialnya mulai tahun 2012, ukuran ekonomi Indonesia akan melampaui Korea Selatan di tahun 2016, Jepang di tahun 2024, Inggris di tahun 2031, dan Jerman di tahun 2040.

Pertumbuhan PDB Indonesia pada Semester I-2009 mencapai 4,2%, dan tercatat merupakan yang ketiga tertinggi di G20. Kami memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat dari 6,1% pada 2008 ke level 4% pada 2009. Ini masih tetap yang ketiga tertinggi di G20 akibat krisis finansial global dan penurunan harga komoditas dunia, sebelum pulih ke 5% pada 2010.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan melewati 6% pada 2011 dan 2012. Kami memproyeksikan PDB per kapita Indonesia di tahun 2020, akan menjadi empat kali lipat dari nilai sekarang.

***

Analisis ini adalah ringkasan dari laporan khusus para ekonom dari Standard Chartered Bank yang dipublikasikan pertengahan Oktober 2009 dengan judul “Indonesia, Bangkitnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi Asia”.

Laporan disusun oleh Gerard Lyons (Group Head of Global Reserach, StanChart Inggris), Fauzi Ichsan (ekonom senior StanChart Indonesia), Eric Sugandi (ekonom StanChart Indonesia), Lee Wee Kok (Regional Head of Rates Strategy, StanChart Singapura), dan Thomas Harr (Senior FX Strategist, StanChart Singapura).

Gerard Lyons dan Fauzi Ichsan (Vivanews)

Tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu jilid II mengusung misi tinggi. Pertumbuhan ekonomi 8 persen dipatok sebagai target yang harus dicapai.

Diproyeksikan pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pihaknya berpegang pada roadmap Kadin yang memproyeksikan rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun ke depan mencapai 8 persen. “Saya optimistis, angka 8 persen itu achievable (dapat dicapai, Red),” ujarnya usai serah terima jabatan dengan Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani tadi malam (22/10).

Menurut Hatta, pertumbuhan tersebut bisa dicapai dengan menyeimbangkan stabilitas sektor makro dan pertumbuhan sektor riil. “Keseimbangan itulah yang akan menciptakan pertumbuhan yang berkualitas,” katanya.

Hatta menyebut, parameter pertumbuhan berkualitas bisa dilihat dari turunnya angka kemiskinan dan terciptanya lapangan kerja sehingga menekan angka pengangguran. “Itu tujuan akhir yang ingin dicapai,” ucapnya.

Lalu, strategi apa yang akan diterapkan? Menurut Hatta, salah satu kunci pertumbuhan adalah arus investasi. Untuk itu, upaya mendorong investasi akan menjadi prioritas. “Misalnya, pemberian insentif untuk investor di daerah remote (terpencil, Red),” terangnya.

Hatta mengakui, posisi sebagai Menko Perekonomian memang baru baginya. Dia juga mengaku belum cukup memiliki background di bidang ekonomi. “Tapi, fungsi menteri koordinator lebih pada aspek koordinasi. Dengan pengalaman menduduki pos menteri sebanyak tiga kali sebelumnya, saya optimistis bisa menjalankan tugas ini. Apalagi, tim ekonomi ini sudah mumpuni, saya tinggal mengkoordinir,” katanya.

Mantan Plt Menko Perekonomian yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, kemampuan koordinasi yang dimiliki Hatta Rajasa sudah terbukti saat menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara. “Kami para menteri ekonomi siap mendukung penuh untuk mencapai target-target yang sudah dicanangkan pemerintah,” ujarnya.

Pengamat yang juga Ketua Masyarakat Profesional Madani Ismed Hasan Putro menilai, sosok Hatta sebagai politisi senior cocok untuk menduduki pos Menko Perekonomian. ”Sosok politisi akan lebih lincah untuk mengkoordinir para menteri, termasuk untuk lobi dengan DPR,” katanya. (Jawapos)

Oleh: Nofie Iman

“Let me issue and control a nation’s money and I care not who writes the laws.” —-Mayer Amschel Rothschild

“I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies.” —-Thomas Jefferson

“It is well enough that people of the nation do not understand our banking and money system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.” —-Henry Ford

Asal mula bank bisa ditelusur dari Inggris abad pertengahan (900-1000 M) yang waktu itu dikuasai oleh para money changer atau goldsmith. Sederhana saja. Di masa itu, menenteng emas kemana-mana selain tidak aman juga repot. Oleh karena itu pemilik emas menitipkan emasnya kepada goldsmith. Mereka kemudian membuat semacam nota sebagai bukti kepemilikan emas. Lambat laun, proses ini menjadi lebih berkembang. Nota kepemilikan tadi bisa dipindahtangankan sebagai alat tukar tanpa perlu tanda tangan pemiliknya. Inilah yang menjadi cikal bakal uang fiat seperti yang kita kenal sekarang.

Sayangnya, cuma ada sedikit pemilik emas yang mau menitipkan emasnya. Akibatnya, para goldsmith juga tidak bisa mencetak uang (nota) sebanyak mereka mau karena setiap “uang” yang mereka buat harus sebanding dengan deposit emas yang ada. Tapi para goldsmith pun tak kurang akal. Mereka mulai mencetak lebih banyak “uang” dari emas yang ada dan meminjamkannya dengan bunga tertentu. Inilah cikal bakal sistem yang disebut sebagai fractional reserve banking.

Bisnis ini tentu saja sangat menguntungkan. Misalkan goldsmith bersedia membayar bunga 5% terhadap emas yang Anda setor kepada mereka. Di saat yang sama, mereka meminjamkan uang kepada orang lain dengan bunga yang sama, 5% juga, namun dengan jumlah hingga 10 kali dari jumlah emas yang Anda depositkan. Jadi, keuntungan yang mereka dapatkan sebesar 50% dikurangi 5% bunga yang dibayarkan kepada Anda, atau 45%. Tentu saja ini angka yang sangat konservatif. Bagaimana kalau mereka membayar Anda cuma 2-3%, sementara mereka meminta bunga dari orang lain sebesar 8-10%?

Hal ini tak cuma membuat goldsmith mengendalikan peredaran uang, tapi juga mengendalikan perekonomian dan aset yang dimiliki orang-orang. Caranya adalah dengan mengatur jumlah/sirkulasi uang fiat yang beredar. Misalnya, uang yang beredar di masyarakat dibuat berlimpah, namun kemudian dikurangi atau dihentikan tiba-tiba. Akibatnya, ada sejumlah orang yang kesulitan membayar pinjamannya. Dengan cara begini, goldsmith bisa menarik paksa aset yang dimiliki para peminjam yang gagal bayar dengan harga murah.

Pada 3 Agustus 1100, King Henry 1 memerintah Inggris dan mengambil alih kekuasaan money changer/goldsmith. Ia membuat bentuk uang baru yang dinamai tally stick. Sesuai namanya, uang ini berwujud sebatang kayu yang dipoles dan diberi tanda tertentu. Batang kayu ini kemudian dibelah dua dimana satu disimpan oleh raja, sementara potongan lainnya beredar di masyarakat. Rakyat hanya bisa membayar pajak dengan menggunakan tally stick. Cara ini dianggap ideal karena tidak ada bunga dan peredaran uang dikendalikan oleh raja yang tidak bersifat oportunis.

Kita tahu bahwa dalam perekonomian Islam tidak ada istilah bunga. Di Eropa abad pertengahan, riba (usury) juga dianggap kriminal oleh gereja. Biarpun ada sejumlah mata uang jenis baru yang diperkenalkan, tally stick sendiri bertahan hingga 1826. Tapi selama 700 tahun itu bukan berarti sistem uang berbunga juga musnah. Tahun 1642, para money changer berkongsi membayari Oliver Cromwell untuk membuat revolusi di Inggris dan mengembalikan kekuasaan membuat uang kepada para money changer namun gagal. Lalu, 40 tahun kemudian, mereka membiayai invasi William of Orange terhadap Inggris dan berhasil.

Kehabisan uang karena perang, pemerintah Inggris kemudian meminta pinjaman pada para money changer. Sebagai imbalannya, money changer meminta pemerintah untuk menghukum bank swasta lain yang mencetak uang. Money changer kemudian membentuk “Bank of England” dengan menyetor modal koin emas senilai £1,25 juta pada pemerintah. Nama tersebut dipilih untuk “menipu” publik agar bank tersebut seolah-olah milik pemerintah. Biarpun konon cuma sekitar separonya saja yang disetor, tapi mereka mulai mencetak uang sebanyak mereka mau. Sampai saat ini bahkan tidak ada yang tahu siapa investor rahasia di balik Bank of England tersebut.

Bank sentral dari waktu ke waktu juga berevolusi. Dari semula mereka meminjamkan kepada individu, kemudian mereka lebih suka meminjamkan uang kepada pemerintah. Alasannya, jumlahnya lebih besar juga lebih aman karena di-backup oleh pajak yang dibayar rakyat kepada pemerintah. Alhasil bank sentral dari waktu ke waktu bertumbuh makin besar. Sebaliknya, utang pemerintah kepada Bank of England yang semula cuma £1,25 juga melonjak jadi £16 juta hanya dalam waktu 4 tahun. Karena jumlah uang beredar begitu besar, lahirlah inflasi yang menyebabkan nilai (value) uang kian surut dari waktu ke waktu.

Akibat dari inflasi, kekayaan seseorang akan terus menyusut dari waktu ke waktu. Mereka kemudian meminjam uang kepada bank demi memenuhi kebutuhannya. Tentu saja, bank bisa seenaknya membatasi peredaran uang yang menyebabkan sejumlah orang gagal bayar dan bangkrut. Bank kemudian menarik aset-aset yang dimiliki orang tersebut. Jelas bahwa inflasi sebenarnya merugikan semua orang, kecuali bank yang bisa mencetak uang. Karena secara teori, mereka bisa create money out of nothing. Inilah penyakit yang terus diwariskan hingga saat ini.

Bicara soal bank sentral, maka kita tak bisa lepas dari nama Mayer Amschel Rothschild. Tak cuma mendirikan money changer sendiri, ia juga mendidik lima orang anaknya untuk membuat “bisnis” serupa. Pengaruh Rothschild tak cuma ada di Inggris, tapi juga di Amerika, Perancis, Jerman, dan sejumlah negara lainnya. JP Morgan adalah salah satu agennya yang kemudian mendirikan bank sendiri. Sejumlah agen Rothschild yang lain mendirikan Bank of International Settlement (BIS) di Swiss. Keluarga Rothschild juga punya pengaruh besar terhadap IMF dan World Bank.

Bankir-bankir tersebut memang punya power yang luar biasa besar. Mereka bisa memaksa pemerintah untuk membuat peraturan yang menguntungkan mereka—-misalnya Coinage Act dan Sherman Law yang membatasi pembuatan koin, Aldrich Bill dan Glass-Owen Bill tentang legalisasi pencetakan uang, maupun Federal Reserve Act 1913 tentang pendirian Federal Reserve. Konon, bahkan presiden seperti Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, sampai JF Kennnedy “dibunuh” karena tidak mau memberikan dukungan pada bankir Federal Reserve. (Note: “Bankir” yang saya maksud di sini bukan bankir kelas “ecek-ecek” seperti Citigroup, apalagi bankir yang membawa kabur duit nasabah Century.)

Besarnya kekuatan para bankir tersebut juga bisa dilihat dari Black Thursday atau The Great Depression 1929. Milton Friedman, peraih nobel ekonomi, mengatakan bahwa depresi tersebut disebabkan karena Federal Reserve sengaja memangkas peredaran uang menjadi sepertiga dari tahun 1929 hingga 1933. Sejarah juga mencatat jelas bahwa orang-orang besar seperti John Rockefeller, Bernard Baruch, atau JP Morgan sudah lebih dulu menjual sahamnya dan meletakkan aset mereka dalam bentuk kas atau emas sesaat sebelum depresi. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi terhadap krisis 1998 maupun resesi keuangan yang terjadi tahun lalu.

Joseph Stiglitz (World Bank) punya formula penyembuhan krisis yang terkenal: privatisasi, liberalisasi pasar modal, pemberlakuan market-based pricing, dan perdagangan bebas. Formula ini memang merugikan banyak pihak, terutama dari negara-negara berkembang di Asia , Amerika Latin, atau Afrika. Tapi tentu saja ada yang diuntungkan dari formula tersebut, yaitu para bankir. Saat ini, cadangan emas terbesar dimiliki oleh IMF—-jauh lebih besar dari yang dimiliki bank-bank sentral. IMF dan World Bank juga menangguk untung luar biasa besar dari pinjaman yang diberikan kepada negara-negara berkembang, termasuk dari privatisasi sektor-sektor strategis di negara-negara tersebut.

Akibat efek dari sistem uang dengan bunga-berbunga (compounding interest), secara teori, setiap penduduk Amerika punya utang sekitar $80 ribu kepada para bankir tersebut. Milton Friedman mengusulkan sebuah solusi dimana pencetakan uang mustinya dikembalikan kepada pemerintah, semua bentuk utang segera dilunasi, dan pemerintah harus menjaga agar inflasi maupun deflasi tidak terjadi. Efeknya, pajak yang dibayarkan rakyat akan menurun dan mereka tidak lagi terbebani lilitan bunga utang yang menggunung. Masih untung bank sentral di Indonesia dikuasai pemerintah, bukan swasta seperti halnya di Amerika atau di negara-negara lain. Tapi bukan berarti kita 100% aman. Apalagi Bank Indonesia seperti “negara” yang punya kekuasaan sendiri.

Lalu, apa yang bisa kita perbuat sekarang? Jujur saja, tidak banyak. Tapi yang pasti, usahakan untuk menghindari utang, apapun bentuknya, apalagi utang yang tidak bersifat produktif dan berbunga tinggi. Hiduplah sederhana dan bersahaja, dengan living standard yang wajar. Kalau Anda punya kekayaan berlebih, pertimbangkan untuk diversifikasi dalam bentuk lain seperti logam mulia atau properti. Pertimbangkan juga menyimpan aset dalam mata uang lain, selain Rupiah atau Dollar. Tapi yang juga tak kalah penting adalah educate yourself, educate your family, educate your friends. Kita semua perlu membangun society yang paham bagaimana uang itu dibentuk, bagaimana manipulasi sistem ekonomi ini terjadi, dan bagaimana jalan keluar atas persoalan ini.

Aris Ananta

Dari Singapura, di hari ini, tanggal 21 September 2009, saya membayangkan keriuhan dan keramaian di Indonesia, terutama di kota kota kecil dan pedesaan. Jalanan yang padat dan penuh suka cita. Dari cerita cerita di koran, makin tahun kepadatan lalu linta saat lebaran memang terus meningkat. Ini memang mengagumkan. “Pertanda ekonomi kita makin baik”. Lagipula, orang tidak mengeluh bukan?

Lamunan ini mengingatkan pada tulisan saya di blog ini beberapa saat yang lalu, soal jalan macet dan pertumbuhan ekonomi. Saya mengritik penggunaan statistik penjualan mobil sebagai indikator pembangunan ekonomi. Saya katakan, kalau statistik ini dipakai, tentu saja jalan di Jakarta dan kota kota lain akan bertambah macet.

Beberapa kawan yang membaca tulisan itu telah memprotes saya. Kata mereka, statistik penjualan mobil itu memang memperlihatkan permintaan di masyarakat. Peningkatan penjualan mobil berarti memperlihatkan telah terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat, bahwa perekonomian terus maju. Kalau jalanan jadi macet, demikian kata teman tersebut, yang salah bukan kemajuan ekonominya, tetapi sistem transportasi yang jelek. Tampaknya, teman itu mengasumsikan bahwa para ekonom memang tidak menaruh perhatian pada hal hal seperti kemacetan lalu lintas.

Saya kemudian teringat cerita yang dulu, di tahun 90-an, sering saya sampaikan waktu memberi kuliah Ekonomi Kependudukan di FE-UI, waktu memberi kuliah kependudukan di Program Studi Kependudan dan Ketenagakerjaan di UI, dan dalam berbagai seminar mengenai penduduk dan pembangunan.

Alkisah, ada seorang kawan yang sangat senang makan makanan yang pedas. Kalau makan, sambalnya banyaaaak sekali. Namun, kasihan, dia juga sering menderita sariawan. Tidak tanggung tanggung, dia sering mengalami tujuh sariawan sekaligus di mulutnya. Kiri atas dan bawah, kanan atas dan bawah, lidah bagian atas dan bawah, dan juga di bibir. Bayangkan, dengan begitu banyak luka sariawan di mulutnya, dia makan sambal yang demikian banyaknya. Tentu amat amat sakit. Teman itu sudah tidak dapat menikmati sambal ketika dia mengalami sariawan.

Siapa yang salah? Sariawan atau sambalnya? Apakah sambal menyebabkan kawan itu menderita? Jawabnya bisa ya, bisa tidak. Kalau dia tidak menderita sariawan, sambal itu memberikan kenikmatan luar biasa untuknya. Kalau dia menderita sariawan, sambal itu menjadi sumber penderitaan yang luar biasa.

Penyelesaiannya: ya..sembuhkan sariawan itu, agar dapat selalu menikmati sambal. Atau, sementara sariawan berjangkit, jangan makan sambal dulu.

Soal sambal dan sariawan ini mungkin dapat menerangkan soal jalan macet dan pertumbuhan ekonomi yang saya tulis di blog ini.

Pertumbuhan ekonomi itu bagaikan sambal dan jalan macet itu sariawan. Kalau tahu sedang menderita sariawan, mengapa memaksakan makan sambal? Kalau teman itu memaksakan makan sambal, teman itu tentu menderita sekali. Kecuali bahwa dia mengatakan pada diri sendiri bahwa kelezatan makanan adalah berapa banyak sambal yang dapat kita lahap, tidak pandang penderitaan yang kita alami karena sakit yang disebabkan kombinasi sariawan dan sambal.

Kita pun dapat memaksakan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan penjualan mobil, sambil menderita kemacetan lalu lintas, dan menghibur diri…”ini tandanya ekonomi kita bagus”

Pembangunan semacam ini kah yang kita inginkan? Kita tetap ingin makan sambal walau menderita sariawan? Kalau memang itu yang kita inginkan, ya…kita harus bersyukur bahwa Jakarta makin macet.

Karena kita tahu sistem transportasi masih jelek, kita jangan mendorong penjualan mobil. Kita perlu mencari sumber pertumbuhan ekonomi yang lain. Saya tidak percaya bahwa para ekonom tidak peduli dengan masalah kemacetan lalu lintas. Saya tidak percaya bahwa para ekonom sekedar ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi, apa pun dampaknya, termasuk dampak pada kemacetan lalu lintas.

Semoga “kepercayaan” saya ini memang masuk akal. Semoga kemacetan di Jakarta dan kota kota lain di Indonesia dapat berkurang. Semoga lebaran tahun depan tidak sepadat tahun ini, sehingga memungkinkan lebih banyak orang untuk saling bersilaturahmi.

Singapura, 21 September 2009

Memasuki Semester 2 2009 kita dikejutkan oleh peristiwa bom di kawasan Mega Kuningan Jakarta pada 17 Juli 2009. Tepat sembilan hari setelah Pilpres 2009. Tepat satu bulan sebelum HUT Kemerdekaan RI yang ke 64. Hanya satu hari sebelum kunjungan brand sepakbola paling terkenal di dunia – Mancester United (MU) – ke Jakarta. Ada beragam alasan mengapa teroris melakukan aksinya tersebut. Apapun Alasannya bangsa ini tidak lagi takut.

Memang dampak aksi tersebut mengganggu kelancaran sejumlah sektor usaha semisal pariwisata, tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Buktinya, beberapa hari setelah kejadian bom, wisatawan asing kembali datang ke Indonesia. Kepulangan mereka kenegerinya saat terjadi aksi peledakan bukan karena adanya bom tetapi sudah waktunya pulang.

Aksi pengeboman justru semakin menguatkan citra positif Indonesia di luar negeri yang semakin dilabel sebagai negara yang perekonomiannya sangat menjanjikan. Kinerja bursa sangat bagus. Jumlah wisatawan relatif tidak terganggu. Travel warning tidak ada. Tingkat consumer confidence malah semakin optimis, bahkan tertinggi di dunia. Kesimpulannya? Kita sudah kebal teror.

Itulah gambaran awal dari seminar marketing Don’t be Afraid, It’s time to Take Off. menghadirkan marketing guru Indonesia Hermawan Kartajaya, yang melakukan review Semester 1 (S1) dan outlook Semester 2 (S2).

Review Semester 1 (S1)
Seperti yang diprediksi sebelumnya oleh banyak ekonom, angka mengenai seberapa parah resesi ekonomi global memang keluar pada kuartal – 1 2009. Ketika itu IMF mengeluarkan laporan yang mengkonfirmasikan bahwa dari segi pengekuran apapun, resesi global kali ini adalah yang terhebat sejak depresi global. Angka-angkanya sangat menghawatirkan, 71 negara anjlok dan hanya 17 begara yang tumbuh positif.

Kabar baiknya Indonesia masih masuk di 17 negara yang masih tumbuh positif. Ekspektasi dari luar dan dalam negeri memang sedang meninggi terhadap perekonomian Indonesia. Seperti yang terlihat di newsweek (edisi 20/07/09) lalu yang memuat SBY sebagai cover story bertajuk “can He change Indonesia?”, citra yang dibangun oleh pemerintah SBY dipandang positif oleh dunia luar.

Berbagai aplaus dan pujian datang dari para analis yang melihat keberhasilan Indonesia sebagai ‘bintang’ dari kawasan Asia Tenggara, ‘jawara’ setelah berhasil keluar dari krisis, atau sampai ‘positive outlier’ di dunia saat ini. Di saat yang bersamaan mereka juga melihat dua hal sebagai faktor pendorong dari keberhasilan Indonesia, yaitu konsentrasi tinggi di pasar domestik ketimbang pasar global dan juga kebijakan ekonomi makro yang dilakukan secara prudent.

Memang pertumbuhan ekonomi S1 lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu. S1 tahun ini, pertumbuhannya ‘hanya’ 4%. Angka pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintahan terutama berkaitan dengan musim pemilu dan kampanye S1 yang lalu. Untuk angka inflasi juga bagus, bisa jadi terendah sejak tahun 2000. Trend menurunnya inflasi ini juga diikuti oleh langkah Bank Indonesia yang belum lama ini menurunkan SBI sebesar 0.25 poin menjadi 6.5%

Dari Bloomberg, kinerja Rupiah sepanjang tahun di pasar mata uang adalah paling bagus diantara negara Asia lainnya. Kepercayaan investor juga mulai pulih, kinerja IHSG adalah yang terbaik kedua setelah China.

 pFuuuuhhh, kurang lebih inilah review S1, biasanya kegiatannya D2D dan open table sekarang ini harus belajar ekonomi …

Outlook Semester 2 (S2)
Masih dari sisi ekonomi kita diperlihatkan kembali proyeksi-proyeksi ekonomi di S2. Karena banyak, kesimpulannya semuanya bagus, makanya untuk pebisnis “don’t be afraid – lah”, kata Himawan.

Dari sisi marketing, kita ditunjukan suatu model New Wave Marketing 2009. Dimana model ini menjelaskan aspek Product, Brand dan Customer Management di Q1 sd Q4. Q1 adalah saat Urgency (penurunan bisnis), Q2 + Q3 adalah saat critical point to recovery dan Q4 adalah take off. Untuk bisa take off, tiga aspek diatas harus dilakukan dengan pendekatan New Wave Marketing yaitu low budget high impact.

Dari sisi Product Management, marketer harus mulai berusaha memberikan value-added kepada pelanggan. Pencitpaan value added secara cerdik dengan platform new wave marketing lewat co-creation, currency, communal activation, conversation & commercialization. Ini menariknya, ternyata contohnya oleh marketing guru di Product Management adalah TELKOM

Co-creation di Flexi milis, Currency di RBT dan Flexi Muslim, Communal Activation pada TELKOM Hotspot, Conversation di kalangan anak muda lewat sponsorship Flexi misal mempopulerkan Chancuters. Dari Speedy adalah Speedytrek untuk mewadahi band indie, baik untuk download, upload atau ujung-ujungnya adalah RBT. Commerzialization pada program atau produk yang akan keluar sebentar lagi IPTV. Selain itu ada tambahan lagi yaitu Caring untuk program Paket Tagihan Tetap (FBIP) serta Colaboration, yaitu adanya Flexter.

Dari sisi Brand Management, marketer harus mampu mencipakan excitement dengan memberikan pengalaman menarik lewat character dan brand mereka. Ada tahapannya, tapi teori banget.

 Sisi Customer Management, marketer harus mulai menggeser orientasinya dari mempertahankan (keep) dan mengakuisisi (get) pelanggan baru, ke arah mengembangkan (grow) pelanggan yang sudah ada. Tentu saja, metode paling ampuh untuk growing pelanggan adalah lewat community & confirmation. Jika pelanggan dapat melihat kemungkinan penggunaan produk diantara rekan dan kerabat, maka mereka akan merasa ter-konfirmasi bahwa komunitas dan produk itu sesuai. Pelanggan yang lebih savvy akan meningkatkan pemaikannya dan merekomendasikan ke orang lain.

Ok, Seminar selesai, dari yang awalnya tidak kenal rasa takut semakin tidak takut lagi untuk ketakutan terhadap kondisi S2. Apalagi untuk yang biasa D2D dan open table

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pembangunan daerah – sebagai bagian integral dari pembangunan nasional – pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah juga berarti memampukan daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pertama, pendekatan sentralisasi dan kedua, pendekatan desentralisasi. Pendekatan sentralisasi mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan sepenuhnya merupakan wewenang pusat dan dilaksanakan oleh para birokrat di pusat. Sedangkan pendekatan desentralisasi mengandung arti bahwa pembangunan daerah – melalui desentralisasi atau otonomi daerah – memberikan peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di daerah. Artinya pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip efektif, efisien, partisipatif, terbuka (transparency), dan akuntabilitas (accountability).
Kebijakan dan tugas umum pemerintahan serta implementasi pembangunan di daerah di masa lampau merupakan wewenang dan tanggung jawab penuh dari pemerintah pusat, Jakarta. Kewenangan pemerintah pusat yang sangat besar tersebut ternyata tidak hanya berdampak positif bagi pembangunan, tetapi disadari juga menimbulkan efek negatif antara lain pertumbuhan ekonomi daerah atau produk domestik regional bruto (gross domestic regional product) yang relatif sangat lamban, serta panjangnya birokrasi pelayanan publik karena harus menunggu petunjuk dari para pejabat pusat.
Kebijakan dan terkonsentrasinya pembangunan dan pelayanan publik terutama di pulau jawa menimbulkan kesenjangan perekonomian antar daerah di tanah air. Berbagai infrastruktur cukup memadai di wilayah Jawa. Berbeda dengan wilayah luar Pulau Jawa misalnya Kawasan Timur Indonesia (KTI). Ketimpangan (disparity) pembangunan antara Jawa dan luar Jawa – misalnya – merupakan salah satu implikasi negatif dari kebijakan pemerintah yang terpusat (centralized). Oleh karena itu, wajar bila pergerakan ekonomi dan perputaran modal relatif lebih besar dan lebih cepat di Pulau Jawa dibandingkan dengan luar Pulau Jawa.
Jika dikaji dari sisi luas wilayah Indonesia dan cakupan bidang pemerintahan, maka besarnya kekuasaan atau wewenang pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dari waktu ke waktu cenderung tidak lagi efektif. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki pusat juga mempengaruhi intensitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di daerah-daerah.
Otonomi daerah merupakan solusi alternatif dalam mengatasi berbagai permasalahan di atas. Indonesia memasuki era otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah mengacu pada UU nomor 22 tahun 1999 mengenai pembagian kewenangan dan fungsi (power sharing) antara pemerintah pusat dan daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah yaitu pengaturan pembagian sumber-sumber daya keuangan (financial sharing) antara pusat-daerah sebagai konsekuensi dari adanya pembagian kewenangan tersebut.
Kondisi ini membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang. Dengan adanya otonomi daerah, maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi (termasuk menyusun program-program pembangunan daerah) dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur sumber daya yang ada untuk meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat.
Di era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan alokasi sumber daya yang efisien. Kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya secara efisien tercermin dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah selaku perencana, dimana hal ini akan membawa dampak pada keberhasilan ekonomi daerah secara optimal. Dengan adanya otonomi, setiap daerah diharapkan mampu mengembangkan potensi baik sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat daerah. Dengan kata lain, bahwa otonomi daerah menuntut adanya suatu kemandirian daerah didalam berbagai aspek terutama aspek perencanaan, keuangan, dan pelaksanaan.
Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari otonomi daerah. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fugsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman, maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat.
Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 serta UU-APBN, pada dasarnya bertujuan untuk :
• Kesinambungan kebijaksanaan fiskal (Fiscal Sustainability) dalam konteks kebijaksanaan ekonomi makro.
• Mengoreksi vertical imbalance, yaitu untuk memperkecil ketimpangan yang terjadi antara keuangan pemerintah pusat dan keuangan daerah yang dilakukan dengan memperbesar taxing power daerah. Sebagai gambaran seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.1 dan Gambar 1.1, dimana dalam tahun 2001 taxing power daerah di Indonesia relatif masih rendah yaitu sekitar 5,30% dari konsolidasi APBN dan APBD dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang, negara-negara transisi, dan negara-negara OECD.
Tabel 1.1
Perbandingan Total PAD dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Konsolidasi APBD dan APBN, Termasuk Perkiraan Pengaruh Dari Transfer PBB, BPHTB Dan PPh Untuk Menjadi Pendapatan Kabupaten/Kota

Negara Persentase terhadap Total Pendapatan Persentase Terhadap Total Pengeluaran
Negara berkembang tahun 1990-an 9,27 13,78
Negara transisi tahun 1990-an 16,59 26,12
Negara-negara OECD tahun 1990-an 19,13 32,41
Republik Indonesia TA 1989/1990 4,69 16,62
Republik Indonesia TA 1994/1995 6,11 22,97
Republik Indonesia TA 2001 5,30 27,78
Republik Indonesia TA 2001 *) 7,96 27,78

*)Berdasarkan pada perkiraan pengaruh desentralisasi dari PBB,BPHTB dan PPh
Sumber : Bank Dunia dan Nota Keuangan Pemerintah Indonesia pada berbagai tahun.
• Mengkoreksi horizontal imbalance yaitu ketimpangan antar Daerah dalam kemampuan keuangannya, dimana relatif masih sangat bervariasi kemampuan Akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah Daerah.
• Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
• Adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik (demokratisasi).
Grafik 1.1
Perkembangan Persentase PAD dan Persentase Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Konsolidasi APBN + APBD

Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi, pemerintah telah menerbitkan empat buah Peraturan Pemerintah pada bulan November 2000. Empat peraturan tersebut adalah :
1. PP Nomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan, didukung oleh Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 2000 mengenai dana alokasi umum daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2001.
2. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
3. PP Nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
4. PP Nomor 107 tahun 2000 tentang pinjaman daerah.
Dikarenakan uraian diatas penulis beranggapan perlu untuk meneliti lebih dalam sejauh mana pengaruh penerapan desentralisasi fiskal secara tepat terhadap pertumbuhan ekonomi dan disparitas atau ketimpangan pendapatan antar daerah, serta bagaimana arah hubungan tersebut, maka judul yang diajukan penulis tentang penelitian ini adalah “ ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR DAERAH PASCA DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA “.

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan deskripsi yang dituangkan di atas, maka pembahasan skripsi ini akan dibatasi pada beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh indikator desentralisasi yaitu dana perimbangan (dana bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, DAU, dan DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi regional masing-masing propinsi di Indonesia periode 2001 -2003 (setelah penerapan desentralisasi fiskal).
2. Bagaimana pengaruh indikator desentralisasi yaitu dana perimbangan (dana bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, DAU, dan DAK) terhadap disparitas pendapatan masing-masing propinsi di Indonesia periode 2001 -2003 (setelah penerapan desentralisasi fiskal).
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan (dana bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, DAU, dan DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi regional masing-masing propinsi di Indonesia periode 2001 -2003 (setelah penerapan desentralisasi fiskal).
2. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan (dana bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, DAU, dan DAK) terhadap disparitas pendapatan masing-masing propinsi di Indonesia periode 2001 -2003 (setelah penerapan desentralisasi fiskal).

1.4 Manfaat Penelitian
1. Kegunaan praktis, penelitian ini dapat menghasilkan implikasi yang lebih bernilai untuk para pembuat kebijakan dalam memecahkan permasalahan perekonomian Indonesia dalam bidang fiskal dan kebijakan publik berkaitan dengan desentralisasi fiskal khususnya perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Kegunaan akademis, sebagai referensi bagi penelitian yang lebih lanjut dan mendalam.

1.5 Kerangka Pemikiran
1.5.1 Konsep Desentralisasi Fiskal dan Dana Perimbangan (Intergovernmental Transfer)
1.5.1.1 Konsep Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (taxing power),terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat.
Desentralisasi tidaklah mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan dan pembangunan sosial dan ekonomi. Secara umum, konsep desentralisasi terdiri atas Desentralisasi Politik (Political Decentralization); Desentralisasi Administratif (Administrative Decentralization); Desentralisasi Fiskal (Fiscal Decentralization); dan Desentralisasi Ekonomi (Economic or Market Decentralization).
Sedangkan definisi desentralisasi menurut ketentuan dalam UU Nomor 22 tahun 1999 pasal 1 bahwa :
“ Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Berbagai argumen yang mendukung desentralisasi antara lain dikemukakan oleh Tiebout (1956), Oates (1972), Tresch (1981), Breton (1996), Weingast (1995), dan sebagaimana dikutip oleh Litvack et al (1998) yang mengatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum, karena :
1. Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya
2. Keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat;
3. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya
Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk surcharge of taxes, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat.
Keberhasilan pelaksanaan desentralisasi akan sangat tergantung pada desain, proses implementasi, dukungan politis baik pada tingkat pengambilan keputusan di masing-masing tingkat pemerintahan, maupun masyarakat secara keseluruhan, kesiapan administrasi pemerintahan, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat birokrasi, perubahan sistem nilai dan perilaku birokrasi dalam memenuhi keinginan masyarakat khususnya dalam pelayanan sektor publik.
Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut :
• Adanya Pemerintah Pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan enforcement;
• Terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi Daerah.
1.5.1.2 Dana Perimbangan Pusat dan Daerah (Intergovernmental Transfer)
Dalam desentralisasi, perencanaan dan pengelolaan pembangunan perlu didukung oleh kebijaksanaan penyerahan sumber-sumber keuangan yang memadai. Kebijaksanaan ini tidak hanya menyangkut besarnya dana yang dialokasikan kepada daerah, tetapi lebih lagi dibutuhkan pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Pemberian sumber-sumber keuangan yang memadai tidak dapat sepenuhnya digantungkan pada PAD, namun juga perlu didukung oleh sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Peningkatan potensi penerimaan daerah hanya dapat dilaksanakan jika daerah mendapat sumber pendapatan yang potensial (Mari E. Pangestu, 1991).
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 telah menyebabkan terjadi perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dalam banyak literatur disebut intergovernment fiscal relation yang dalam UU 25/1999 disebut perimbangan keuangan.
Sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenangan pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan, agama, dan adminsitrasi pemerintahan yang bersifat strategis. Dengan pembagian kewenangan/fungsi tersebut pelaksanaan pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada Daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya.
Jadi sesuai dengan UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.
Kebijaksanaan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money follows function. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab Daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.
Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai Dana Perimbangan.
Dana perimbangan adalah salah satu sumber penerimaan daerah. Pada pasal 6 UU No.25 tahun 1999 dana perimbangan terdiri dari : Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB BPHTB), dan penerimaan dari bagi hasil sumber daya alam (SDA); Dana Alokasi Umum (DAU) diatur pada pasal 7 UU No. 25 tahun 1999 formula yang digunakan dalam pembagian DAU yaitu menggunakan dua kriteria yaitu kemampuan fiscal (fiscal capacity) dan kebutuhan fiskal pemerintah daerah; Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tercantum pada pasal 8 UU No. 25 tahun 1999.
1.5.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah di Indonesia
1.5.2.1 Pertumbuhan ekonomi
Menurut Kuznets , “ Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada pendudduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan yang ada “. Masing-masing dari ketiga komponen pokok, yaitu :
1. Kenaikan output secara berkesinambungan adalah manifestasi atau perwujudan dari apa yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi (economic maturity) di suatu negara yang bersangkutan.
2. Perkembangan teknologi merupakan dasar atau prakondisi bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan; ini adalah suatu kondisi yang sangat diperlukan, tetapi tidak cukup itu saja (jadi, disamping perkembangan atau kemajuan teknologi, masih dibutuhkan faktor-faktor lain).
3. Guna mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam teknologi baru, maka perlu diadakan serangkaian penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. Inovasi di bidang teknologi tanpa dibarengi inovasi sosial berarti potensi ada, akan tetapi tanpa input komplementernya maka hal itu tidak bisa membuahkan hasil apapun.
Pertumbuhan ekonomi (economic growth) didefinisikan sebagai ekspansi dari kapasitas untuk memproduksi barang dan jasa dari suatu perekonomian atau ekspansi dari kemungkinan memproduksi (production possibilities) suatu perekonomian. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya, dapat dinilai melalui tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ini adalah output yang dihasilkan dari input-input yang diperkirakan dalam harga pada suatu tahun dasar (base year) atau disebut juga PDRB pada harga konstan (constant prices).
Seperti yang dikutip dari nota keuangan dan RAPBN 1991/1996 dikatakan bahwa karena setiap daerah mempunyai ciri yang berbeda-beda baik dilihat dari potensi, luas wilayah, mata pencaharian, jumlah penduduk, maupun keadaan daerah, tentunya gambaran PDRB untuk masing-masing daerah berbeda pula. Karena itulah PDRB merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan sekaligus berguna untuk menentukan arah pembangunanya di masa yang akan datang.
Pada tabel 1.2 dapat dilihat rata-rata pertumbuhan Real Gross domestic Product per tahun berdasarkan propinsi dari tahun 1994-2003, dari tabel tersebut pada tahun dimana terjadi krisis ekonomi di Indonesia yaitu tahun 1997/1998 pertumbuhan real GDP hampir seluruh propinsi adalah negatif, kecuali propinsi Bangka-Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan timur, Sulawesi Utara, Sulawesi tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua. Keadaan ini mulai membaik pada tahun 1999/2000 dengan terlihat hanya beberapa propinsi saja yang masih memiliki pertumbuhan real GDP yang negatif. Sedangkan sejak mulai diberlakukannya desentralisasi fiskal di Indonesia yaitu pada periode tahun 2001/2003 seluruh propinsi memliki pertumbuhan real GDP yang positif. Hal ini mengindikasikan terdapat hubungan positif dari penerapan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

n.a : not applicable
a Outlier results for West Nusa Tenggara and Maluku are excluded from the variance calculation
Souce : Unpublished BPS data

1.5.2.2 Disparitas Pendapatan Antar Daerah di Indonesia
Distribusi pendapatan regional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu daerah di kalangan penduduknya. Terdapat berbagai kriteria atau tolak ukur untuk menilai tingkat distribusi yang dimaksud yaitu :
1. Kurva Lorenz
2. Indeks Gini
3. Kriteria bank dunia
Kurva Lorenz akan menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduknya secara kumulatif pula. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk.
Kurva Lorenz menunjukan hubungan kuantitatif antara persentase penerimaan (pendapatan penduduk) dan persentase total pendapatan yang benar-benar diperoleh selama periode waktu tertentu, semakin jauh garis kurva Lorenz dari garis diagonal (kemerataan sempurna), maka tingkat pemerataan pendapatan semakin timpang.
Gambar 1.1
Kurva Lorenz

Indeks Gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan pendapatan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Ide dasar dari indeks gini berasal dari kurva Lorenz yang bermaksud untuk menjelaskan daerah A, dan indeks gini adalah rasio antara daerah A dan segitiga OPQ jadi hal ini menyebabkan angka indeks gini berkisar antara nol dan satu . Konsep tingkat pemerataan pendapatan menggunakan konsep distribusi ukuran dimana konsep ini menyangkut segi manusia sebagai perorangan atau rumah tangga dan total pendapatan yang diterima, dengan angka ketimpangan untuk negara-negara maju antara 0,2 hingga 0,25 untuk negara-negara berkembang antara 0,26 hingga 0,35. Untuk menganalisa statistik digunakan kurva Lorenz yang lazim dipakai untuk melihat ketimpangan pendapatan di masyarakat. Rasio gini juga dapat dihitung secara matematik dengan rumus :
………………………………………………………… (1.1)
0 < G < 1
dimana : G = Rasio Gini
Pi = Proporsi jumlah kumulatif penduduk dalam kelas i
Yi = Proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas i
Sedangkan Kriteria ketidakmerataan versi bank dunia didasarkaan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk yakni 40% penduduk berpendapatan rendah (penduduk termiskin), 40 % penduduk berpendapatan menengah,serta 20% berpendapatan tertinggi (penduduk terkaya). Ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional. Ketidakmerataan dianggap sedang apabila penduduk termiskin menikmati antara 15% hingga 17% pendapatan nasional.

1.6 Metode Penelitian
1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian
Analisis penelitian dibatasi pada pembentukan variabel mana yang yang berlaku sebagai variabel dependen dan variabel independen. Variabel-variabel yang diteliti adalah variabel komponen Dana Perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, DAU, dan DAK serta variabel pertumbuhan ekonomi regional (PDRB) dan variabel untuk melihat disparitas antar daerah digunakan gini ratio. Penulis melakukan penelitian terhadap 30 propinsi di wilayah Indonesia. Karena pusat desentralisasi di Indonesia berada pada daerah tingkat II yaitu Kabupaten / Kota, maka pada satu model penulis mengestimasi dua kriteria, yaitu pertama estimasi gabungan propinsi dan kabupaten / kota (memasukkan komponen desentralisasi fiskal dari setiap kabupaten / kota dan kemudian dijumlahkan dengan komponen desentralisasi fiskal pada tingkat propinsi). Dan kedua estimasi dari agregasi kabupaten / kota di tingkat propinsi karena masing-masing kabupaten / kota diasumsikan mempunyai karakteristik yang sama di propinsi tersebut (hanya data komponen desentralisasi fiskal pada tingkat kabupaten / kota saja tetapi cross section tetap dinamakan propinsi tempat kabupaten / kota tersebut) dan data yang digunakan mengabaikan pemekaran kabupaten / kota yang berubah tiap tahunnya. Dalam penelitian ini digunakan data panel dari tahun 2001-2003, untuk menggambarkan perkembangan dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, dan disparitas pendapatan antar daerah pada propinsi-propinsi di Indonesia.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah data sekunder yang bersumber dari :
• Badan Pusat Statistik Pusat Jakarta
• Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
• Nota Keuangan dan RAPBN RI
• Berbagai sumber lainnya yang relevan seperti jurnal, internet, buletin, buku, artikel, surat kabar, majalah dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

1.6.3 Metode Analisis
1.6.3.1 Model ekonometrika
Untuk melakukan analisis dalam penelitian ini maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model dasar, untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, model yang digunakan yaitu ;
………………………………….. (1.2)
i = 1,… , 30, t = 1, … , 4
Keterangan :
LPDRBit = Tingkat pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto
pada propinsi i dan tahun t
Desentralisasiit = Indikator-indikator dari desentralisasi fiskal pada propinsi
(termasuk kabupaten/kota) atau agregasi kabupaten/kota di
propinsi i dan tahun t
Xit = variabel-variabel kontrol yang menunjukkan karakteristik-
karakteristik pada propinsi i dan tahun t.
α0 = Intercept
α1 = Parameter desentralisasi
β = Parameter variabel kontrol
μit = error term

Sedangkan untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap disparitas antar daerah di Indonesia maka model yang digunakan yaitu ;
………………………………………………… (1.3)
i = 1,… , 30, t = 1, … , 4

Keterangan :
GINIit = Indeks Gini untuk mengukur disparitas pendapatan antar
daerah propinsi i dan tahun t
Desentralisasiit = Indikator-indikator dari desentralisasi fiskal pada propinsi
(termasuk kabupaten/kota) atau agregasi kabupaten/kota di
propinsi i dan tahun t
θ0 = Intercept
θ1 = Parameter desentralisasi
μit = error term
Pada model (1.2) untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi digunakan indikator desentralisasi dan variabel-variabel kontrol yang juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Indikator-indikator pada variabel desentralisasi fiskal di Indonesia dispesifikasikan menjadi dana perimbangan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Sedangkan variabel-vaiabel kontrol pada Xit terdiri dari perubahan PDRB propinsi tersebut tahun sebelumnya, rasio penduduk Indonesia yang tamat sekolah menengah atas, dan Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan oleh daerah tersebut.
Dari penjelasan diatas maka model sederhana (1.2) tersebut diatas dapat dijabarkan menjadi :
….. (1.4)
Keterangan :
LPDRBit = Tingkat pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto
pada propinsi i dan tahun t
α0 = intercept
α1-α4 = parameter desentralisasi
β1-β3 = parameter variabel-variabel kontrol
μit = error term
Indikator desentralisasi fiskal di Indonesia :
DBHpajakit = Dana Bagi Hasil Pajak pada propinsi (termasuk kabupaten/kota)
atau agregasi kabupaten/kota di propinsi i dan tahun t
DBHSDAit = Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada propinsi (termasuk
kabupaten/kota) atau agregasi kabupaten/kota di propinsi i dan tahun t
DAUit = Dana Alokasi Umum pada propinsi (termasuk kabupaten/kota) atau
agregasi kabupaten/kota di propinsi i dan tahun t
DAKit = Dana Alokasi Khusus pada propinsi (termasuk kabupaten/kota) atau
agregasi kabupaten/kota di propinsi i dan tahun t
Variabel-variabel Kontrol :
LPDRBit -1 = Tingkat pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto tahun
sebelumnya pada propinsi i.
PENDit = Rasio penduduk Indonesia yang tamat sekolah menengah atas pada
propinsi i dan tahun t
PADit = Pendapatan Asli Daerah pada propinsi (termasuk kabupaten/kota)
atau agregasi kabupaten/kota di propinsi i dan tahun t
Sedangkan pada model (1.3) untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan antar daerah hanya digunakan indikator desentralisasi yaitu komponen dana perimbangan daerah. Maka persamaan (1.3) dapat dijabarkan menjadi ;
….. (1.5)
Keterangan :
GINIit = Indeks Gini untuk mengukur ketimpangan antar daerah pada
propinsi i dan tahun t
θ0 = intercept
θ1-θ4 = parameter desentralisasi
μit = error term
Indikator desentralisasi fiskal di Indonesia :
DBHpajakit = Dana Bagi Hasil Pajak pada propinsi (termasuk kabupaten/kota)
atau agregasi kabupaten/kota di propinsi i dan tahun t
DBHSDAit = Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada propinsi (termasuk
kabupaten/kota) atau agregasi kabupaten/kota di propinsi i dan tahun t
DAUit = Dana Alokasi Umum pada propinsi (termasuk kabupaten/kota) atau
agregasi kabupaten/kota di propinsi i dan tahun t
DAKit = Dana Alokasi Khusus pada propinsi (termasuk kabupaten/kota) atau
agregasi kabupaten/kota di propinsi i dan tahun t

1.6.3.2 Model Regresi Panel Data
Pada penelitian ini digunakan teknik pengolahan data dengan menggunakan panel data regression model (model regresi panel data). Karena data-data yang akan diolah merupakan cross sections observations dan pooling of time series yang diperoleh dan diteliti sejalan dengan perjalanan waktu. Metode panel data ini mempunyai ruang dan dimensi waktu, sehingga estimasi variabel dan hasil perhitungan akan memberikan analisa empiris yang lebih luas.
Dengan menggabungkan data time series dan cross section maka akan terdapat 120 observasi (4 observasi time series untuk 30 propinsi di Indonesia) yang akan dikombinasikan ke dalam suatu persamaan regresi yang telah disediakan

1.6.4 Hipotesa
Pada penelitian ini hipotesa yang akan diuji adalah :
1. Indikator desentralisasi yaitu dana perimbangan (Dana bagi hasil pajak dan SDA, DAU dan DAK) berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Laju Pertumbuhan PDRB).
2. Dana Perimbangan yang berasal dari bagi hasil pajak dan SDA meningkatkan disparitas antar daerah.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) efektif untuk mengurangi disparitas antar daerah.

1.6.5 Pengujian Statistik
1.6.5.1 Uji koefisien determinasi (R2)
Uji ini digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel-variabel bebas menerangkan variabel tidak bebas pada model secara bersama-sama.
Nilai R2 berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin besar nilai R2, maka semakin besar pula kemampuan variabel-variabel bebas menerangkan variabel tidak bebas.

1.6.5.2 Uji t-statistik
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas dalam model secara terpisah mempunyai pengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas untuk tingkat kepercayaan =  dan df = n-k dengan hipotesa:
H0 : variabel bebas tidak mempengaruhi variabel tidak bebas
H1 : variabel bebas mempengaruhi variabel tidak bebas
Jika –t-tabel < t-hitung< t-tabel maka H0 diterima artinya variabel bebas secara terpisah tidak mempengaruhi vriabel tidak bebas.
Jika t-hitung < -t-tabel atau t-hitung > t-tabel maka H0 ditolak artinya variabel bebas secara terpisah berpengaruh terhadap variabel tidak bebas.

1.6.5.3 Uji F- statistik
Uji ini digunakan untuk mengetahui variabel-variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel tidak bebas dengan hipotesis:
H0 : semua variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel tidak bebas.
H1 : semua variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel tidak bebas.
Dengan tingkat keyakinan= dan df= (k-1) (N-k)
H0 diterima jika F-hitung < F-tabel
H0 ditolak jika F-hitung > F-tabel

1.6.5.4 Uji Durbin-Watson (D-W)
Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya autokrelasi. Jika nilai D-W statistik berada pada daerah yang tidak meyakinkan (no- decision) maka harus dilakukan pengujian Run (Run-test). Pengujian dengan uji D-W adalah :
H0 : tidak ada autokorelasi
H1 : ada autokorelasi
Dengan menerapkan H0 di kedua ujung, yaitu bahwa tidak ada autokorelasi positif maupun negatif jika:
DW-stat < dL : H0 ditolak dL<DW-stat<dU : tidak meyakinkan
DW-stat > 4-dL : H0 ditolak 4-dU<DW-stat<4-dL : tidak meyakinkan
dU<DW-stat<4-dU : H0 diterima

Download Bab234dst

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Globalisasi ekonomi merupakan mendunianya kegiatan dan keterkaitan perekonomian. Kegiatan-kegiatan perekonomian tidak lagi sekedar internasional tapi bahkan nasional, dan transnasionalisasi kegiatan-kegiatan perekonomian, bukan lagi terbatas pada aspek-aspek perdagangan dan keuangan, tetapi meluas ke aspek produksi dan pemasaran, bahkan sumber daya manusia konsekuensi dari semua ini. Perekonomian antar Negara semakin berkaitan erat, peristiwa ekonomi di sebuah Negara dengan cepat dan mudah merambah ke negara-negara lain.
Dalam situasi seperti sekarang, keunggulan bisnis dan perekonomian bukan lagi berdasarkan pada strategi keunggulan komparatif (Comparative advantage) melainkan strategi keunggulan kompetitif (Competitive advantage). Globalisasi mengubah struktur perekonomian dunia secara fundamental. Interdependensi (saling ketergantungan) perekonomian negara semakin erat, keeratan interdependensi ini bukan saja berlangsung antara negara maju, tapi juga antara negara berkembang dan negara maju.
Ekspor merupakan salah satu sumber devisa yang sangat dibutuhkan oleh negara atau daerah yang perekonomiannya bersifat terbuka seperti di Indonesia, karena ekspor secara luas ke berbagai negara memungkinkan peningkatan jumlah produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan dapat memberikan andil yang besar terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomiannya. Apalagi Indonesia yang baru saja bangkit dari keterpurukan akibat krisis ekonomi dan krisis multidimensional senantiasa berupaya untuk mengembangkan ekspornya untuk menopang pemulihan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan jaminan pemerataan, stabilitas dan kepastian hukum.
Perkembangan nilai ekspor Kalimantan Timur selama empat tahun terakhir (2002 – 2005) menunjukkan trend yang selalu menaik. Tahun 2002 7,7 milyar US$ dan pada tahun 2003 meningkat drastis menjadi 9 milyar US$. Tahun 2004 meningkat menjadi 10,9 milyar US$ dan pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi 14,2 milyar US$.
Kalimantan Timur dalam menghasilkan devisa negara melalui perdagangan luar negeri (ekspor), masih tergantung dengan golongan barang barang minyak dan gas. Hal ini bias dilihat dari perkembangan peran minyak dan gas dalam membentuk nilai ekspor Kalimantan Timur. Pada tahun 2000, 2001 dan 2002 berturut-turut sebesar 6,7 milyar US$, 6,9 milyar US$ dan 5,9 milyar US$. Pada tahun 2003, 2004 dan 2005 pun peran migas pun masih cukup besar yaitu 77,7 persen, 78,3 persen, dan 75,7 persen dari total ekspor yaitu sebesar 9 milyar US$, 10,9 milyar US$ dan 14,2 milyar US$. Walaupun tahun 2002 mengalami penurunan tetapi peran migas masih dominan.
Usaha peningkatan nilai ekspor non migas yang digalakkan oleh pemerintah, hasilnya juga terlihat di propinsi Kalimantan Timur ini dengan terus meningkatnya persentase nilai ekspor non migas dibandingkan dengan ekspor migas terhadap total ekspor.
Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara-negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri tetapi juga investor asing.
Melalui berbagai paket kebijaksanaan, deregulasi dan debirokratisasi dilakukan pelaksanaan mekanisme perijinan, penyederhanaan tata cara impor barang modal, pelunakan syarat-syarat investasi serta perangsangan investasi untuk sektor-sektor dan di daerah-daerah tertentu.
Perkembangan nilai impor Kalimantan Timur selama empat tahun terakhir (2002 – 2005) selalu meningkat. Peningkatan tajam terjadi pada tahun 2005 yang dibanding pada tahun sebelumnya mencapai 28,9 persen. Pada tahun 2002 juga meningkat menjadi sebesar US$ 1,86 juta, tahun 2003 menjadi US$ 2,2 juta dan tahun 2004 menjadi US$ 2,7 juta. Tahun 2005 kembali meningkat tajam hingga 28,9 persen menjadi 3,5 US$.
Bila diamati dari golongan barang impor Kalimantan Timur sebagian besar adalah golongan barang Non Minyak dan Gas, dimana dari tahun ke tahun impor non migas selalu lebih besar dari migas. Tetapi sejak tahun 2002 hingga 2005 ini impor migas jauh lebih besar dari impor non migas. Pada tahun 2002 impor migas lebih besar dibanding non migas yaitu 63 persen dari total impor. Dan tahun 2003 menjadi lebih besar lagi yaitu 67 persen. Sedangkan tahun 2004 menjadi 82 persen dan tahun 2005 menjadi 71 persen dari total impor. Dengan demikian Kalimantan Timur pada beberapa tahun terakhir selain sebagai mengekspor migas juga mengimpor dalam jumlah yang semakin besar setiap tahunnya.
Investasi di Kalimantan Timur secara kumulatif sampai dengan tahun 2005 mengalami peningkatan 68 persen dari tahun sebelumnya sebesar 4,5 milyar dan untuk penanaman modal asing mengalami penurunan yaitu dari 958 juta US$ pada tahun sebelumnya menjadi 101,8 juta US$ pada tahun 2004. Pertumbuhan ini menunjukkan gambaran bahwa minat berinvestasi di Kalimantan Timur cukup tinggi, walaupun kondisi perekonomian masih kurang stabil (masa pemulihan) akibat krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan juli 1999.
Pembangunan di Kalimantan Timur dari tahun ke tahun makin terus meningkat, hal ini dapat dilihat dari perkembangan daerah melalui Repeta dan Renstra Kalimantan Timur. Perkembangan tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya potensi yang besar, yaitu potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusianya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam perkembangan tersebut ada sembilan sektor yang terdapat dalam PDRB, yaitu sektor pertanian dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan dan konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa kemasyarakatan.
Berkaitan dengan beberapa hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul Tesis: “Pengaruh Ekspor, Impor dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur”

B. Perumusan Masalah
Dari latar belakang tersebut dapat diketahui bahwa ekspor, impor dan investasi merupakan faktor yang penting dalam suatu proses produksi, terutama dalam pertumbuhan perekonomian. Dimana pertumbuhan perekonomian dapat dilihat dari jumlah produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diketahui terdiri dari sembilan sektor. Besarnya nilai PDRB merupakan gambaran perkembangan atau kemajuan kegiatan ekonomi penduduk yang bekerja, yang sekaligus merupakan jumlah seluruh nilai tambah (produk) yang ditimbulkan dari berbagai sektor/lapangan kerja penduduk.
Bertitik tolak dari uraian di atas, maka dapat diambil sebagai permasalahannya, yaitu :
1. Bagaimanakah pengaruh ekspor, impor dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.
2. Diantara variabel ekspor, impor dan variabel investasi, manakah yang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah disebutkan di atas, dan dengan melakukan pembatasan-pembatasan tertentu, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pengaruh ekspor, impor dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.
2. Untuk mengetahui variabel ekspor, variabel impor dan variabel investasi, manakah yang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.

D. Manfaat Penelitian
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi khasanah kepustakaan pada bidang studi Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan.
2. Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi, dan masukan bagi Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dalam mengambil kebijaksanaan dalam merumuskan strategi pengembangan ekspor daerah diwaktu yang akan datang.
3. Dengan studi yang dilakukan ini diharapkan dapat diperoleh suatu manfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

Download Bab 234dst

Masalah Pengangguran Menjadi PR Utama Pemerintah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai, target pertumbuhan ekonomi sebesar 4-5% belum cukup untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan mengejar ketertinggalan. Untuk itu, DPD meminta pemerintah mencari terobosan guna memecahkan masalah tersebut.

Hal itu dikemukakan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita dalam Pidato Sidang Paripurna Khusus DPD RI dengan acara Pidato Kenegaraan Presiden RI tentang Pembangunan Nasional Dalam Perspektif Daerah di Jakarta, Rabu (19/8).

“Ekonomi Indonesia belum sama sekali aman dari ancaman. Pertumbuhan ekonomi sekitar 4-5% meskipun cukup baik dibanding banyak negara lain, tapi tidak cukup tinggi untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan mengejar ketertinggalan,” kata dia.

Pemerintah dalam nota keuangan dan RAPBN 2010 menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5%. Angka itu sedikit di atas pertumbuhan ekonomi dalam APBN-P 2009 sebesar 4,3%

Menurut Ginandjar, selain berupaya keras mencari terobosan-terobosan, pemerintah perlu mengembangkan pendekatan baru dan inovatif agar kendala-kendala yang dihadapi dan dengan sumber daya yang ada bisa meningkatkan pertumbuhan Indonesia seperti di masa lalu. ”Tentunya, yang sekarang harus dengan basis lebih luas dan tatanan yang lebih kuat,” ujar dia.

Menurut dia, pemerintah harus memperkuat daya saing, ketahanan, dan kemandirian ekonomi nasional. Sebab, salah satu potensi terbesar Indonesia adalah mengembangkan pendekatan pembangunan yang berbasis kerakyatan dan kedaerahan.

”Di situ sekarang letak kekuatan Indonesia sebagai bangsa yang besar penduduknya, luas wilayahnya, dan beraneka ragam sumberdayanya. Upaya-upaya penciptaan pemerintahan daerah yang baik (good local government) harus merupakan bagian dari agenda prioritas,” ucap dia.

Infrastruktur Mendesak
Ginandjar mengatakan, selama ini daerah-daerah, khususnya yang berada di luar pulau Jawa selalu mengeluhkan kurangnya pemerataan infrastruktur dan energi, khususnya listrik. ”Kondisi ini bisa disimpulkan bahwa krisis energi terutama listrik di luar pulau Jawa masih sangat parah,” ucap dia.

Menurut dia, banyak daerah khususnya yang berada di luar Jawa menghadapi krisis energi-listrik. Krisis itu justru dirasakan oleh daerah-daerah penghasil energi seperti minyak dan gas di Papua, batubara di Riau dan Kalimantan Timur. Daerah tersebut acapkali mengalami pemadaman listrik karena pasokan energi yang kurang.

”Pemerintah harus secepatnya menangani masalah kelangkaan listrik di berbagai daerah itu agar aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat dapat berkembang,” kata dia.

Ginandjar menambahkan, kendala infrasruktur lainnya yang cukup serius di daerah adalah masalah transportasi. Menurut dia, sarana transportasi merupakan urat nadi perekonomian dan merupakan prasarana dasar dalam kehidupan masyarakat.

”Sebab itu, pemerintah perlu mengevaluasi kembali sistem transportasi nasional termasuk turunannya pada sistem jaringan jalan dan transportasi daerah,” ucap dia.

Pembangunan Merata
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memaparkan selama empat tahun terakhir, pembangunan nasional kian merata di seluruh daerah. Hal ini ditunjukkan dengan indeks pemerataan produk domestik regional bruto (PDRB). Pada 2005, indeks pemerataan 0,61, dan menurun menjadi 0,55 pada 2008.

“Ini artinya perkembangan aktifitas perekonomian antarprovinsi menjadi semakin berimbang. Wilayah Pulau Jawa memiliki aktifitas perekonomian yang paling merata, karena pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan maju dibanding pulau lain,” ujar Presiden dalam pidato kenegaraan di depan anggota DPD.

Untuk itu, kata Presiden, pemerintah bertekad untuk mempercepat dan memberikan prioritas pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di seluruh provinsi dan pulau-pulau di luar Jawa.

Pada kesempatan itu, Presiden juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada kepala daerah yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, dan pengangguran.

Data pemerintah menunjukkan, sebanyak tujuh daerah mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dalam lima tahun terakhir. Ketujuh daerah tersebut adalah Provinsi Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Jambi, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta.

“Otonomi daerah yang dilaksanakan dengan benar, akan menghasilkan dampak yang positif dalam bentuk pertumbuhan ekonomi daerah yang makin merata, serta tingkat kemiskinan dan pengangguran yang makin menurun,” katanya.

Sementara itu, provinsi dengan persentase penduduk miskin di bawah 10% adalah Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Sedangkan provinsi dengan penurunan tingkat penganguran di atas 3% adalah Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua, dan Papua Barat.

Fokus Pertumbuhan
Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika mengatakan, pertumbuhan 4-5% sulit untuk mengatasi masalah pengangguran Indonesia. Namun yang lebih penting, kata dia, pertumbuhan Indonesia harus difokuskan ke sektor yang banyak menyerap tenaga kerja seperti pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Erani, seluruh dana alokasi khusus (DAK) sebaiknya untuk membangun infrastruktur desa dan pertanian, sehingga mempunyai dampak ke penyerapan tenaga kerja. Langkah itu merupakan jalan yang paling realistis saat ini.

“Berikutnya, jika ekonomi sudah pulih, segera dibangun industri pengolahan pertanian secara besar-besaran, yang berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan niai tambah,” tutur dia.

Dipantau Presiden
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi UI Bambang Brodjonegoro menilai, pertumbuhan 4-5% tidak akan bisa mengatasi masalah pengangguran. Namun, dalam kondisi krisis global dibutuhkan upaya ekstra untuk mencapai pertumbuhan di atas 6%. “Karena itu, perlu terobosan di pusat dan daerah,” ucap dia.

Sedangkan, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Agung Pambudhi mengakui, pertumbuhan ekonomi 4-5% sulit mengatasi pengangguran. Terlebih lagi jika pertumbuhan tersebut banyak disumbang dari aktifitas ekonomi pasar sekunder, dan bukan sektor riil.

Agung menambahkan, pidato Presiden SBY di DPD jelas menginstruksikan untuk memprioritaskan tata ruang dan pertanahan. Karena itu, harus ada koordinasi antara kementerian/lembaga (K/L) terkait. ”Itu bukan hanya menjadi tanggung pemerintah pusat, tapi juga daerah. Dan Presiden sendiri yang harus langsung memantau kinerjanya,” kata Agung. (ref/c131/Investor)

Dalam sebuah artikel berita di Kompas online 28/07.09) yang mengutip pernyataan Prof. Yohannes Surya-seorang fisikawan- dinyatakan bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak doktor sains untuk mendukung pembangunan bangsa khususnya dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dikatakan bahwa doktor sains di Indonesia jumlahnya masih dibawah seribuan orang dan sangat jauh bila dibandingkan misalnya dengan China yang memiliki sekitar 30.000 orang doktor sains. Hal ini tentunya bukanlah wacana yang baru, akan tetapi nampaknya  pemerintah belum melakukan langkah yang optimal untuk mendukung pemberdayaan ilmuwan di indonesia.

Ditengah kekurangan akan tenaga ilmuwan tersebut, justeru banyak tenaga ilmuwan indonesia yang lari ke luar negeri karena kesempatan berkarya dan memberdayakan diri di tanah air minim. Seperti apa yang terjadi pada para ilmuwan nuklir kita yang banyak lari ke luar negeri seperti Malaysia dan beberapa negara Asia Pasifik lainnya (Kompas online 14/08/09).

Ini ditambah lagi dengan insentif yang sangat rendah sehingga banyak diantara ilmuwan termasuk para dosen yang bekerja di tanah air yang melakukan pekerjaan tambahan diluar tugas pokoknya atau malah akan memilih untuk bekerja di luar negeri untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik.

Kita tentu tidak bisa menyalahkan mereka bila kemudian ada diantaranya yang memilih untuk bekerja dan berkarya di luar negeri. Isu nasionalisme dan cinta tanah air, sama sekali bukan hal yang relevan dan penting dalam hal ini. Ilmuwan bekerja membutuhkan dana dan fasilitas yang lengkap untuk menghasilkan karya dan hasil penelitian yang baik, dan itu yang kurang atau tidak didapatkan oleh mereka di Indonesia. Ada kemungkinan bahwa mereka akan ketinggalan kereta atau ilmu mereka kemudian akan menjadi sia-sia jika terus menerus di dera oleh masalah minimnya dana dan fasilitas jika mereka bekerja di dalam negeri.

Kurangnya dana dan fasilitas penelitian di Indonesia bukan rahasia lagi. Meskipun pemerintah sudah memperlihatkan sedikit perhatian akhir-akhir ini terlihat dari peningkatan anggaran penelitian dari tahun ke tahun namun masih dibutuhkan percepatan yang lebih besar kalau kita ingin mengejar ketertinggalan kita selama ini. Kondisi ini menyebabkan banyak ilmuwan utamanya yang tamatan luar negeri, terhambat untuk mengembangkan ilmu mereka di dalam negeri, karena adanya kesenjangan dana dan fasilitas di dalam negeri jika dibandingkan dengan institusi pendidikan dimana mereka menuntut ilmu sebelumnya.

Keterbatasan dana dan fasilitas penelitian ini pulalah yang menyebabkan   sampai saat ini karya-karya ilmiah para ilmuwan dan dosen di Indonesia sangat sedikit yang bisa terbit di jurnal internasional yang terakreditasi yang nota bene adalah merupakan salah satu tolok ukur kemajuan institusi pendidikan tinggi secara internasional. Ini dikarenakan disamping jumlah penelitian yang masih minim, juga karena kualitas penelitian yang rendah. Oleh karena itu adalah hal yang sangat wajar jika keadaan tersebut menyebabkan banyak ilmuwan  yang enggan pulang setelah menyelesaikan pendidikannya, dan adapula ilmuwan yang sementara bekerja di dalam negeri yang memutuskan untuk hengkang ke negara lain.

 Brain Drain dan Pertumbuhan Ekonomi

Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi  suatu negara adalah adanya kreatifitas dan produktifitas rakyatnya. Meski produktifitas yang tinggi suatu negara bisa dicapai dengan investasi asing yang membawa teknologinya untuk dipakai oleh orang pribumi, namun hal tersebut bisa dikatakan sebagai produktifitas yang semu dan tidak independen. Sewaktu-waktu pihak investor asing tersebut dapat saja hengkang dari Indonesia karena alasan tertentu dan menyebabkan keguncangan ekonomi dalam negeri. Wacana alih teknologi adalah wacana yang cukup usang yang tidak pernah nampak efeknya hingga sekarang ini. Paling tidak kita bisa mengambil contoh dari industri otomotif kita. Sampai sekarang kita hanya menjadi pasar dan tempat perakitan kendaraan dari perusahaan asing. Kita sampai sekarang belum bisa membuat mobil kita sendiri, padahal peluang ke arah itu ada jika kita bisa memberdayakan ilmuwan otomotif kita. Tentu banyak faktor lain yang juga menyebabkan gagalnya industri mobil nasional  disamping gagalnya kita memberdayakan ilmuwan otomotif.

Disamping itu, ketergantungan  akan teknologi asing menyebabkan negara bisa didikte oleh negara lain yang memiliki teknologi yang kita perlukan itu. Saya kira masih segar dalam ingatan, bagaimana efek embargo militer Amerika Serikat terhadap Indonesia. Banyak diantara peralatan militer TNI menjadi usang dan maintenancenya terganggu, yang akhirnya menyebabkan kerugian yang banyak termasuk meninggalnya prajurit TNI akibat kecelakaan pesawat. Bagaimanapun besarnya suatu negara, selama tidak bisa mandiri dalam industri peralatan militernya, maka akan menjadi bulan-bulanan negara lain. Keadaan inilah barangkali yang kemudian menyebabkan munculnya semacam momentum yang mendorong pemerintah untuk memfasilitasi pengembangan industri alutsista dalam negeri tahun belakangan ini. Meski kadang kebijakan pemerintah itu lebih terkesan reaksioner dibanding antisipatif-proaktif, Lebih baik terlambat memang daripada tidak sama sekali. Yang memprihatinkan adalah adanya isu larinya ilmuwan-ilmuwan kita dari industri-industri strategis seperti PT DI, PAL dan lain-lain hanya karena keterbatasan anggaran untuk menggaji mereka. Keterbatasan anggaran ini tentunya berpangkal salah satunya dari kurangnya pesanan dalam negeri. Oleh karena itu kalau kita ingin menggerakkan industri kita, sudah seharusnya kita sendiri yang dahulu memprioritaskan diri sebagai pemakainya. Alasan bahwa kita bisa membeli peralatan militer yang lebih murah di luar negeri daripada mengembangkan sendiri adalah alasan yang short-sighted. Kebijakan-kebijakan seperti ini yang kemudian semakin membuka peluang terjadinya brain drain di Indonesia.

Pemberdayaan ilmuwan yang ditandai dengan memperbanyak dana untuk penelitian dan pengembangan fasilitasnya dalam jangka panjang bisa menjadi modal utama untuk meningkatkan kreatifitas dan produktifitas negara. Dengan penelitian akan terbuka potensi yang sangat besar untuk menemukan produk-produk baru dan perbaikan terhadap produk yang lama,  yang tentunya  bernilai ekonomis. Sebuah bangsa yang ingin belajar menjadi maju tak perlu takut untuk mencoba kreatif dan produktif, meski diawal-awal mungkin akan diperhadapkan dengan masalah kualitas produk. Memang semua negara maju sekarang berawal dari tahap tersebut. Jepang dahulunya dikenal sebagai tempat produksi produk manufaktur yang kualitasnya rendah dan sering dianggap remeh, namun seiring dengan perjalanan waktu serta penelitian dan pengembangan yang berkesinambungan, akhirnya mereka bisa menjadi pemimpin di dunia manufaktur dan industri Hi-Tech. Sekarang China pun sudah memperlihatkan gejala yang sama, dan menjadikan China secara perlahan tapi pasti sebagai negara yang berpotensi menjadi raksasa ekonomi berikutnya.

Jadi inti dari sustainable economic growth dalam jangka panjang adalah kuatnya basis penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang salah satu pilarnya adalah institusi perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Mau tidak mau pemerintah harus terus meningkatkan perhatiannya terhadap permasalahan ini, kalau negara ini ingin maju lebih cepat. Kita punya segalanya, alam kita kaya akan sumber daya alam, kita punya sumber daya manusia yang melimpah, ilmuwan kita cukup banyak dan kualitasnya tidak kalah baik dari ilmuwan luar negeri, yang kurang adalah kemauan politis dan perencanaan yang matang ke depan.

Brain Drain dan Kebijakan Politis

Kemana arah negara ini dalam jangka pendek dan jangka panjang sangat dipengaruhi oleh kebijakan politis yang diambil pemerintah saat ini. Oleh karena itu kedudukan politisi merupakan kedudukan yang strategis. Dibutuhkan politisi yang mengerti akar permasalahan, dan memiliki visi ke depan yang jelas serta memahami masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak bisa ditutupi kenyataan bahwa kebanyakan politisi di tanah air mulai dari tingkat kabupaten sampai pusat diwarnai oleh mayoritas politisi dadakan yang integritas dan kredensialnya lebih banyak meragukan dibanding meyakinkan dikalangan akademik dan ilmuwan. Sangat sedikit politisi kita terutama di tingkat daerah yang memiliki visi dan pemikiran serta agenda yang jelas, karena memang mereka dipilih oleh mayoritas masyarakat bukan karena agenda dan pemikirannya tetapi karena alasan yang lain seperti uang, kebangsawanan, dan keterlibatan di partai politik yang mendapat simpati dari rakyat.

Tentu saja output yang dihasilkan oleh wakil-wakil rakyat tersebut akan jauh dari harapan. Dan seperti yang telah kita ketahui bersama, bersama dengan lembaga penegak keadilan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, DPR dan DPRD adalah termasuk lembaga yang dinilai terkorup di tanah air. Ini dikarenakan lebih banyak politisi hanya mewakili agenda pribadi atau kelompok mereka saja dibanding mewakili aspirasi masyarakat dan kemajuan bangsa.

Terkait dengan masalah pengemabangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, sangat tampak tidak menjadi salah satu agenda utama para politisi kita. Sebagai contoh kecil saja, kemauan untuk memperbaiki nasib para ilmuwan dan lembaga penelitian kita seakan tersendat-sendat yang berlawanan dengan fakta bahwa insentif dan gaji politisi di tingkat daerah sampai pusat termasuk sangat besar untuk ukuran indonesia. Hal inilah yang mendorong banyak orang yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas dan integritas namun memiliki uang dan modal untuk terjun ke dunia politik dengan agenda sesaat. Toh dengan modal ijazah SMA bahkan ijazah palsu mereka bisa menjadi politisi wakil rakyat dengan gaji yang besar plus kekuatan sosial yang tinggi. Kekuatan sosial yang tinggi tersebut, terkesan sering digunakan untuk kepentingan pribadi dibanding kepentingan masyarakat.

Mau tidak mau kita harus terus menerus mendorong politisi menjadi politisi yang visioner dan berpihak kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini diantaranya bisa dilakukan dengan membuat kelompok pressure dan kelompok ilmuwan yang melek politis. Dengan bersinerginya para ilmuwan dan tenaga profesional, mereka akan memiliki kekuatan dan daya dorong yang lebih untuk menawarkan visi dan misi pengembangan dan ilmu pengetahuan di tanah air. Namun perlu diwaspadai pula bahwa kelompok-kelompok ilmuwan ini agar jangan sampai hanya menjadi kelompok orang-orang yang bergelar sama tapi tidak bergerak di bidang penelitian dan teknologi. Gelar akademik bukan menjadi jaminan ilmuwan tidaknya seseorang, karena seperti yang kita ketahui di Indonesia gelar sudah menjadi ukuran “kebangsawanan” yang baru sehingga tanpa perlu memiliki track record keilmuwan yang terpercaya dan terbukti, seseorang bisa menjadi anggota organisasi profesi. Organisasi “pseudo-ilmuwan” ini akan rentan ditunggangi oleh kepentingan politik perseorangan atau kelompok.

Terbentuknya Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional di Den Haag Belanda bulan Juli tahun 2009 yang diprakarsai oleh Forum Simposium Internasional Pelajar Indonesia yang terdiri dari wakil para ilmuwan indonesia, Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di seluruh dunia, dan organisasi kepemudaan dan mahasiswa indonesia yang diwakili oleh KNPI dan PB-HMI barangkali bisa menjadi modal dasar untuk membentuk kelompok pressure ini untuk mendorong para politisi indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk memberdayakan para ilmuwan indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sudah saatnya indonesia memanggil kembali ilmuwan-ilmuwan indonesia di luar negeri untuk berkarya memajukan negara dengan menyediakan fasilitas dan dana yang cukup serta insentif yang bersaing. Dan ini tentu membutuhkan kemauan dan kebijakan politis yang tidak setengah hati. Kembali lagi ini ada ditangan para politisi dan pemerintah.

Indonesia akan mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 5% pada tahun 2010 dengan belanja lebih dari Rp1.009 triiyun. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada lima tahun kedua juga masih akan mempertahankan defisit anggaran pada tahun 2010.

Pertumbuhan Ekonomi Diharapkan tetap dikisaran 5 Persen

Direncanakan defisit akan mencapai Rp98 trilyun atau 1,6 persen dari product domestic bruto (PDB). Meskipun demikian angka defisit ini mengalami penurunan Rp 35 triliun kalau dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam perubahan RAPBN 2009 sebesar Rp133 triliun atau 2,5 persen dari PDB.

“Belanja negara direncanakan mencapai Rp1.009,5 triliun atau yang berarti lebih tinggi sebesar Rp3,8 triliun dari yang dianggarkan dalam RAPBN-P 2009,” kata Yudhoyono. Yudhoyono merumuskan tiga kebijakan utama pemerintahnya yakni pro pertumbuhan (pro growth), pro mengentaskan kemiskinan (pro poor) dan pro penciptaan lapangan kerja (pro job).

Asumsi ekonomi

Sementara itu asumsi ekonomi makro untuk pertumbuhan ekonomi sekitar 5 % dengan tingkat inflasi 5%. Sedangkan nilai tukar rupiah rata-rata Rp10.000/dollar AS. Suku bunga sertifikat bank indonesia (SBI) tiga bulan rata-rata 6,5 persen.  Harga minyak mentah ditetapkan 60 dollar AS per barrel serta lifting minyak mentah mencapai 965.000 barrel per hari.

Pemerintah SBY juga menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp729,2 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp180,9 triliun, alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp699,7 triliun. Sedangkan alokasi anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp327,6 triliun, alokasi anggaran Departemen Pendidikan sebesar Rp51,8 triliun dan alokasi anggaran Departemen Pertahanan sebesar Rp40,7 triliun.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Departemen Pekerjaan Umum Rp34,3 triliun. Sementara itu, alokasi anggaran Departemen Agama Rp26 triliun dan alokasi anggaran Departemen Kesehatan Rp20,8 triliun. Sedangakan alokasi anggaran Departemen Perhubungan Rp16 triliun, dan alokasi anggaran Kepolisian Negara Rp25,8 triliun.

Gaji naik

Mengenai anggaran belanja pegawai akan mencapai Rp161,7 triliun dalam RAPBN 2010 mendatang. Angka ini naik Rp28 triliun atau 21 persen dari perkiraan realisasinya dalam tahun 2009.  Menurut Yudhoyono, kenaikan anggaran ini ditujukan untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk kenaikan gaji PNS, prajurit TNI/Polri, dan pensiunan sebesar rata-rata 5 persen. “Alokasi anggaran antara lain untuk memperbaiki penghasilan aparatur negara dan pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pensiunan pokok rata-rata 5 persen, pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13,” kata Yudhoyono.

Uang makan/lauk pauk bagi TNI/Polri juga mengalami kenaikan, dari Rp35.000 per hari menjadi Rp 40.000 per hari. Demikian pula uang makan PNS yang naik dari Rp15.000 per hari kerja menjadi Rp20.000 per hari kerja.

Dengan demikian, papar Presiden, pendapatan PNS golongan terendah mengalami kenaikan 2,5 kali lipat selama periode 2004-2009 . “Dari Rp674.000 per bulan pada tahun 2004 menjadi Rp1.721.000 pada tahun 2009 ,” ujarnya.

Sementara, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, pada tahun 2010 pemerintajan akan memberikan remunerasi kepada beberapa kementerian/lembaga yang telah dan sedang melakukan reformasi birokrasi.

Subsidi

Pemerintah Indonesia masih mempertahankan subsidi dalam anggaran tahun depan dengan besaran mencapai Rp144,4 triliun. Angka ini berarti 14,3 persen dari total APBN yang mencapai Rp1.009,5 triliun. Menurut Yudhoyono, di masa datang pemerintah perlu melakukan langkah-langkah penataaan kebijakan pokok subsidi agar alokasinya dapat lebih terarah dan tepat sasaran, sesuai dengan situasi yang dihadapi bangsa Indonesia.

Selain menata kebijakan subsidi secara umum, pemerintah juga akan membuat desain awal bagi kebijakan jangka menengah, meliputi berbagai sektor, antara lain pengalihan secara bertahap subsidi harga untuk BBM, listrik dan pangan, kepada subsidi yang tepat sasaran.  “Pemerintah juga akan membatasi pengguna subsidi, hanya kepada rumah tangga sasaran, sektor prioritas, dan pelayanan umum melalui sistem distribusi tertutup,” katanya.

Pemerintah tetap merencanakan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk benih dan pangan. Di samping itu pemerintah menyediakan beras dengan harga murah, dan peningkatan alokasi anggaran subsidi bunga kredit program baik untuk kredit usaha rakyat

(KUR) maupun subsidi bunga untuk kredit perumahan sederhana dan sehat.

Masih ekspansif

Anggaran defisit 1,6% menunjukkan anggaran tahun depan masih tetap bersifat ekspansif, kata ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa seperti dikutip Reuters. Sedangkan ekonom Bank Danamon Helmi Arman mengatakan kepada Reuters, pemerintah harus mendiversifikasikan sumber keuangan kedalam surat berharga mata uang Yen dan Sukuk.

Hal in harus diteruskan karena mengurangi persepsi risiko terhadap surat berharga yang didominasi rupiah.H elmi juga menjelaskan, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan kemampuan pasar domestik untuk menyerap utang baru karena tingkat pemilikan asing di pasar surat berharga sudah cukup besar dan hal ini akan membuat sumber kerawanan. Kahlil Rowter, Presiden Direktur Badan Pemeringkat Lokal Pefindo menjelaskan kepada Reuters bahwa karena defisit tinggi maka sulit sekali tingkat bunga pinjaman bank akan turun seperti yang diperkirakan. (BBC)

Pengamat ekonomi Faisal Basri menilai tak akan ada perbaikan ekonomi mendasar di Indonesia, siapa pun presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu Presiden 2009 ini. Sebab, tidak satu pun menjelaskan secara rinci target ekonomi dan cara mereka untuk mencapainya.

Hal ini diungkapkan Faisal seusai menjadi narasumber dalam seminar bertema “Menyoal Dinamika Perekonomian Kontemporer Indonesia: Kritik, evaluasi, dan Alternatif bagi Perekonomian Indonesia ke Depan” di Surabaya, Selasa (9/6).

Hadir pula sebagai narasumber pada seminar yang diselenggarakan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jatim itu, ekonom dan mantan Menteri Koordinator Ekonomi dan Keuangan Kwik Kian Gie.

Konsep ekonomi yang disampaikan para calon presiden dan wakil presiden, menurut Faisal, umumnya tidak jelas. Masalah kemandirian yang diusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Jusuf Kalla-Wiranto, tidak menjelaskan definisi kemandirian yang diharapkan.

Sama tidak jelasnya dengan ekonomi kerakyatan yang disuarakan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo maupun ekonomi jalan tengah yang digunakan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Hanya target pertumbuhan yang disebutkan para calon. SBY-Boediono menyebut target pertumbuhan ekonomi 7 persen, JK-Wiranto 8 persen, dan Mega Pro digit ganda. Namun, untuk melihat target itu realistis atau tidak, perlu penjelasan mengenai cara yang akan ditempuh.

Masalahnya, tidak satu pun calon menjelaskan langkah yang akan dilakukan untuk mencapai target itu. Selain itu, ada keterbatasan daya dukung yang seperti diabaikan para capres. Misalnya merencanakan membuka lahan 6 juta hektar, di mana masih ada lahan seperti itu. “Dulu zaman Soeharto membuka sejuta lahan gambut saja gagal,” tutur Faisal.

Kwik Kian Gie menambahkan, saat ini setidaknya 180 juta dari lebih 200 juta jiwa warga Indonesia sangat miskin meskipun mereka memiliki hak yang sama atas kekayaan negara. Hal ini bukan karena Indonesia kekurangan orang pandai. Akan tetapi, disebabkan korupsi yang sangat besar dan pikiran koruptif yang mengikuti paham neoliberal.

Di paham inilah disebutkan campur tangan pemerintah tidak bisa dihindarkan, tetapi haruslah sekecil mungkin. Selain itu, Kwik mengkritik indikator ekonomi yang bergantung pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Kenyataan beban utang yang sangat besar menyengsarakan masyarakat selama berpuluh tahun tidak masuk dalam pertimbangan PDB. Proyek yang berkontribusi besar pada PDB harus dimenangkan. “Karenanya, pertumbuhan PDB bisa terjadi meskipun hanya menguntungkan satu orang saja,” tutur Kwik. (Kompas)

Visi Pertumbuhan Ekonomi Capres

Tiga pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) sama-sama mengusung jargon ekonomi kerakyatan dan kemandirian bangsa. Namun, mereka mematok target berbeda dalam hal pertumbuhan ekonomi.
Masing-masing pasangan memiliki karakter dan kekuatan dalam mengusung kebijakan ekonomi kerakyatan. “JK pragmatis, SBY sistematis, dan Mega humanis,” ujar Sandiaga S Uno, wakil ketua umum Kadin bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi, di Jakarta, Rabu (10/6).

Tim Megawati-Prabowo optimistis mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi 10% bila sumber daya alam (SDA) dikelola sesuai dengan UUD 1945. Alasannya, tingkat kebocoran pengelolaan SDA sangat tinggi. ”Oleh karena itu, kita harus memperbaikinya dengan menerapkan prinsip-prinsip kedaulatan kepentingan nasional,” ujar Hendrawan, anggota tim ekonomi Megawati-Prabowo, kepada Investor Daily, Rabu (10/6).

Mega-Prabowo juga menjanjikan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang mampu menciptakan lapangan kerja. Tanpa kualitas, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sekelompok kecil masyarakat.  “Pada 2013, ekonomi Indonesia bisa mencapai 10%. Range-nya sudah kami buat, yakni sekitar 7-8% mulai 2010. Tahun selanjutnya semakin naik mencapai target,” papar Hendrawan yang juga mengajar di Universitas Satya Wacana Salatiga itu.

Untuk mencapai target itu, menurut Hendrawan, realisasi penyerapan belanja negara sampai pertengahan tahun harus bisa mencapai 50%. ”Kami juga menargetkan pendapatan per kapita mencapai US$ 4 ribu per orang pada 2014, dibandingkan saat ini yang hanya US$ 2 ribu per orang,” tutur Hendrawan.

Mega-Prabowo akan menekankan ekonomi kerakyatan melalui kebijakan. ”Rakyatlah yang berdaulat, termasuk merumuskan masalah, menentukan pilihan, dan melaksanakannya. Dengan demikian, rakyat benar-benar merasakan hasil pembangunan,” kata M Prakosa, anggota tim ekonomi Mega-Prabowo lainnya.

Mantan Menteri Kehutanan itu mengingatkan, Indonesia masih bergantung pada produk bahan pangan impor, seperti kedealai dan gula. “Pertanian, perikanan, dan SDA lain perlu digerakkan selama lima tahun mendatang untuk mendorong perekonomian,” ucap Prakosa.

Pasangan Mega-Prabowo juga menjanjikan yaitu akan merealokasi anggaran dan menjadwalkan utang luar negeri. Pasangan ini juga akan memberikan tax amnesty kepada pengusaha yang akan menanamkan investasi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Pertumbuhan  Realistis

Sementara itu, pasangan SBY-Boediono menilai, target pertumbuhan ekonomi 7% pada 2014 cukup realistis di tengah tekanan krisis ekonomi global belakangan ini.  ”Untuk mencapai target itu, diperlukan langkah-langkah peningkatan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta investasi yang masuk ke dalam negeri,” kata Chatib Basri, anggota tim ekonomi SBY-Boediono.

Saat ini, Chatib mengingatkan, pertumbuhan ekonomi global hanya -1,5% dan pada 2010 pertumbuhan diperkirakan sekitar 1,9%. ”Padahal, biasanya pertumbuhan global mencapai level 5%. Akibatnya, ekspor Indonesia akan melemah dan berimplikasi pada penurunan investasi,” ucap dia.

Untuk mencapai pertumbuhan 7%, menurut Chatib, Indonesia membutuhkan investasi hingga 28% dari produk domestik bruto (PDB) dan kenaikan dana tabungan pemerintah yang saat ini baru mencapai 25-26% dari PDB. Tingkat konsumsi harus bisa dipertahankan di atas 5%, khususnya pengeluaran pemerintah dan masyarakat. ”Dalam kondisi saat ini tidak mungkin pemerintah mengharapkan sumbangan dari sektor ekspor yang dipastikan tergerus akibat krisis global,” kilah Chatib.

Pasangan SBY-Boediono juga akan menggenjot pengeluaran pemerintah dan konsumsi masyarakat pada dua tahun pertama, terhitung 2009-2010. Pada periode itu, pertumbuhan konsumsi diupayakan di atas 5%. ”Sebab, pada triwulan I-2009, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sudah mencapai 5,8% dan pertumbuhan konsumsi pemerintah 19%,” kata  Chatib.

Selanjutnya, pertumbuhan konsumsi ditargetkan meningkat signifikan menjadit 6-6,5% pada 2010, 6,5-7% (2011), 7-7,5% (2012), 7,5-8% (2013), dan 8-9% (2014). ”Itu bisa terlihat dari pertumbuhan ekonomi kita yang pada triwulan I-2009 saja, berada diluar perkiraan, mencapai 4,4%,” jelas Chatib.

Percepatan Infrastruktur

Sementara itu, JK–Wiranto berani mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga lima tahun mendatang 8%. Angka pertumbuhan sebesar itu dengan asumsi sebagai besaran yang realistis dicapai dengan berbagai program percepatan.

Tim ekonomi JK-Wiranto memberikan tiga asumsi yang menjadi pijakan untuk mematok angka 8%. Pertama, saat ini Indonesia sudah berada pada tanda-tanda berakhirnya masa krisis ekonomi. ”Kondisi ini dapat diisi dengan menggenjot ekspor komoditas dalam negeri,” ujar Fadhil Hasan, anggota tim ekonomi JK-Wiranto.

Kedua, keadaan ekonomi dalam negeri telah menunjukkan  perkembangan yang positif. Ketiga, adanya upaya untuk meningkatkan efiiensi anggaran.
Untuk menggenjot tingkat pertumbuhan sebesar itu, JK-Wiranto akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan belanja modal. Langkah ini dapat ditempuh dengan mengurangi anggaran subsidi yang justru tidak adil bagi masyarakat bawah seperti bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, konversi pemakaian BBM ke bahan bakar gas (BBG) dan pemakaian batubara sebagai pengganti minyak untuk PLN.

JK-Wiranto juga menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. ”Dengan angka pertumbuhan ekonomi  8%, dapat menekan angka kemiskinan dari 15% menjadi kurang dari  8% dan angka pengangguran dari 8,3% menjadi di bawah 5%,” tutur Fadhil yang juga direktur Indef.

Untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi 8%, kata Fadhil, banyak kebijakan yang harus dilakukan pemerintah, terutama di bidang fiskal, moneter, perbaikan iklim investasi, penerapan good corporate governance, reformasi birokrasi, dan mewujudkan kepemimpinan yang berwibawa.

JK-Wiranto akan menjamin kelangsungan hidup sektor UMKM dan pertanian. “Namun, proteksi itu jangan lantas menjadi ketergantungan, tapi harus diikuti program promosi terhadap produk-produk untuk mendorong ekspor, ekspor pun juga tidak boleh bahan mentah, tapi bahan jadi,” jelas Fadhil.

Sekretaris Menteri Negara PPN/Sestama Bappenas Syahrial Loetan mengatakan, saat ini sulit bagi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan double digit, terlebih lagi ekspor Indonesia tergerus terus. Sebab, ekspor sangat terkait dengan investor yang masuk ke Indonesia. “Apakah persepsi investor dalam beberapa tahun ke depan sudah pulih atau belum? Itu yang perlu dipastikan dulu,” tutur dia.

Menurut Syahrial, investasi merupakan masalah utama yang harus diselesaikan pemerintah, dan tetap terkait dengan masalah perekonomian global yang sedang menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meski demikian, pergerakan perekonomian global juga tidak bisa dikatakan cepat pulih. ”Pemulihan di AS masih buruk karena masih adanya kebangkrutan perusahaan-perusahaan, dan PHK di banyak tempat,” ucap dia.

Belum Spesifik

Menurut Sandiaga S Uno, ketiga pasangan itu belum secara spesifik memberikan gambaran tentang ekonomi kerakyatan. Masing-masing tim ekonomi masih berbicara secara umum. Siapa pun yang terpilih, Kadin akan mengawal dan memonitor kebijakan ekonomi kerakyatan. “Kadin sudah mengerucutkan definisi ekonomi kerakyatan, yaitu yang berpihak dan melihat pemberdayaan UKM,” ujar Sandiaga.

Kadin mengingatkan, pemerintahan mendatang harus mampu memberikan kepastian akses pembiayaan dan kepastian lahan usaha. Ekonomi kerakyatan bukan berarti antiperusahaan besar.  “Menurut Kadin, ekonomi kerakyatan membutuhkan usaha besar untuk menjadi mitra usaha kecil dan menengah,” kata Sandiaga.

Dia lantas menunjukkan bukti program kemitraan (linkage program) antara UKM dengan usaha besar membuat pertumbuhan UKM lebih cepat dan memberikan kredit bermasalah yang rendah. Program kemitraan juga bisa memberdayakan usaha mikro menjadi usaha kecil dan usaha kecil menjadi usaha menengah. “Misalnya, pedagang kaki lima sudah 20 tahun, terus jadi usaha mikro, seharusnya selama itu sudah naik kelas,” ujar Sandiaga.

Dalam penyusunan roadmap industri 2009-2014, Kadin hendak memprioritaskan empat arahan kebijakan utama dalam bidang UMKM dan Koperasi. Selain program kemitraan, Kadin juga akan melakukan advokasi kebijakan dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait ekonomi kerakyatan, termasuk di dalamnya kajian terhadap regulasi. “Salah satunya advokasi pada undang-undang tentang lembaga keuangan mikro,” ujar dia.
Oleh:Raja Hendrik Napitupulu dan Thomas E Harefa (Investor)