Tiga bulan lalu para pengusaha asal Aceh yang ada di Medan, Sumatera Utara, berkumpul. Pengusaha perkebunan golongan atas itu dikumpulkan atas prakarsa Bank Indonesia Banda Aceh dalam rangka menggairahkan perekonomian Aceh, tanah leluhur mereka.

“Para pengusaha ini sebenarnya punya lahan sekitar 200 hektar di dekat Kuala Langsa. Tanah itu sudah bersertifikat dan semula direncanakan untuk tempat penyimpanan CPO (minyak sawit mentah) sebelum dikirim ke luarAceh,” kata Mahdi Muhammad, Pemimpin Bank Indonesia Banda Aceh, di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Kamis (24/12).

Namun, di luar dugaan, pada pertemuan kedua, para pengusaha yang datang berkurang. Bahkan, tidak datang sama sekali pada pertemuan terakhir. “Mereka memangdang masih tinggi risiko untuk menanamkan modal di Aceh. Mereka butuh diyakinkan,” kata Mahdi.

Pungli dan keamanan

Seorang pengusaha asal Aceh, sebut saja Hamzah, mengatakan, pungutan liar (pungli) masih menjadi salah satu momok bagi pengusaha. “Nilai pungli bervariasi, 10-20 persen. Namun, untuk beberapa pekerjaan tertentu, bisa sampai 50 persen, terutama untuk pekerjaan sebagai konsultan,” katanya.

Masih adanya pungli dapat dilihat dari laporan yang dikeluarkan Bank Dunia, Juli 2009. Laporan tersebut menyebutkan, 9,3 persen pengusaha Aceh mengeluhkan pungli. Hal itu dinilai menghambat kegiatan usaha mereka. Dibandingkan dengan daerah lain, pungli di Aceh lebih tinggi. Di daerah lain, rata-rata berkisar 4 persen.

Adanya pungli mengakibatkan munculnya biaya ekstra. Selain itu, risiko keamanan juga merupakan momok lain bagi pengusaha di Aceh.

Persepsi buruk terhadap kondisi keamanan di Aceh juga meningkatkan risiko penyaluran kredit bagi pihak swasta. Dampaknya, perbankan enggan menyalurkan kredit.

Sosialisasikan

Irfan Sofni, pengamat ekonomi dan perbankan Aceh, mengatakan, pernyataan mengenai sudah kondusifnya Aceh bagi para calon penanam modal serta minimnya pungli sepatutnya dtunjukkan secara nyata dan terus disosialisasikan. “Pengusaha benar-benar membutuhkan jaminan keamanan dalam berinvestasi. Aman tidak hanya di mulut,” katanya.

Penembakan terhadap warga negara asing yang terjadi lebih dari dua kali, Oktober lalu, menurut Irfan, langsung ataupun tidak langsung memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap jadi atau tidaknya calon penanam modal datang ke Aceh. Apalagi, tidak ada satupun peristiwa penembakan yang berhasil diungkap sampai ke akarnya oleh pihak kepolisian.

Joaqim von Ambersg, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, menyatakan, peristiwa penembakan tersebut dapat memengaruhi iklim dan ketertarikan dunia usaha terhadap Aceh. Pihaknya, kata Joaqim, selalu merespons dengan cepat atas berbagai peristiwa tersebut dan berharap masalah itu dapat dituntaskan segera.

Berkaitan dengan kasus tersebut, polisi mengaku mengalami kesulitan dalam melacak pelaku penembakan. Di samping itu, polisi merasa serba salah bila terlalu jauh menyelidiki berbagai kasus penembakan, tidak hanya terhadap warga asing, tetapi juga warga lokal.

Armia Arco, Ketua Perhimpunan Bank Nasional Provinsi NAD, menambahkan, selain masalah di atas, satu hal lain yang membuat calon investor enggan datang ke Aceh adalah belum adanya saling percaya. “Tidak ada saling percaya antara pengusaha luar dan yang di tingkat lokal,” tuturnya.

Mengakui

Wakil Gubernur NAD Muhammad Nazar, saat membuka North Aceh Expo di Pelabuhan Krueng Geukeuh, Aceh Utara, awal Desember lalu, mengakui masih adanya pungli di wilayah kerjanya. Dalam kaitan itu, ia meminta, semua pihak yang melakukan pungli atau sejenisnya – seperti pajak Nanggroe – menghentikan kegiatan tak terpuji itu.

“Jangan ada pungli ataupun pajak-pajak lainnya yang tidak resmi. Cukup pajak-pajak yang resmi dan sesuai perundang-indangan yang berlaku. Kalau seperti ini terus-menerus, ekonomi Aceh tidak akan berkembang,” tandanya.

Irfan menambahkan, Pemerintah Provinsi NAD, terutama dinas-dinas dan badan yang terkait dengan penanaman modal, harusnya bisa memberikan jaminan rasa aman dan insentif menarik lainnya bagi calon investor. “Kalau perlu, Pemprov melaksanakan roadshow berkali-kali untuk meyakinkan pengusaha, termasuk pengusaha Aceh yang sukses di luar, untuk kembali menanamkan uangnya di sini,” katanya.

Abdul Jamal, pengamat investasi asal Universitas Syiah Kuala Aceh, berpendapat, pemerintah harus bisa memperbaiki iklim investasi dengan segera. “Pembangunan ekonomi yang hanya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh akan lemah,” katanya.

Apalagi, kata Jamal, dalam tiga hingga empat tahun terakhir selalu terjadi keterlambatan pengesahan rencana APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) dan realisasinya. “Dampak terhadap perekonomian Aceh apabila hal ini terus terjadi akan sangat buruk,” katanya.

Sekumpulan aktivis muda Aceh duduk-duduk dalam tenda yang terbuat dari plastik terpal. Mereka menamakan tenda yang terletak persis di sisi kiri Taman Sri Ratu Safiatuddin Banda Aceh sebagai Posko keprihatinan. Prihatin terhadap kondisi pembangunan yang tampaknya jalan di tempat dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat Aceh yang baru saja usai dilanda konflik dan bencana.

Sumber  :

Rasa (Nyaman) Itu Belum Ada, Mahdi Muhammad | Kompas, 26.12.2009

Coba perhatikan kedua polisi yang sedang bertugas di perempatan Bulungan, Jakarta Selatan pada foto di atas, kira-kira sedang melakukan tilang atau razia ya ? Ups, ternyata kedua polisi itu bukan sedang melakukan tilang atau razia tetapi kedua polisi tersebut ingin membeli kopi dari penjual minuman yang keliling menggunakan sepeda. Mungkin biar ga ngantuk selama bertugas lebih baik minum kopi dan daripada pergi beli kopi jauh-jauh lebih baik nyetop penjual kopi keliling yang lewat. Pak Polisi, emang di pos penjagaan ga disediain kopi ya pak ??

kaos online

jual kaos Kenyataannya adalah bahwa Anda hidup di dunia besar. Dan ini sangat tidak mungkin bagi Anda untuk mengenal semua orang yang Anda hadapi dan bekerja bersama. Sama saja sangatlah penting untuk mencoba terbaik Anda dalam mencari tahu semua yang Anda dapat tentang orang-orang ini terutama Jual Kaos jika mereka bekerja untuk Anda atau jika anda membangun hubungan pribadi yang dekat dengan mereka.

Mungkin salah satu cara terbaik untuk mengenal seseorang adalah dengan menjalankan cek di sejarah kriminal. Tentu saja Anda akan ingin bersih tapi Anda akan terkejut kalau tahu bahwa banyak orang menyimpan banyak dalam gelap rahasia. Anda hanya harus waspada setiap waktu.

Anda tidak Toko Kaos perlu pergi ke kantor polisi untuk menyeberang melalui catatan produktif. Ini bisa jadi merepotkan bagi Anda dan bisa memakan waktu juga. Obat Anda terletak pada bentuk Internet. Saat ini Harga Kaos ada banyak website yang menawarkan akses ke catatan kepolisian.

Jangan pesek online catatan pengadilan Pengadilan sekarang
mempekerjakan teknologi untuk melayani lebih banyak orang. Bahkan Anda dapat memeriksa apakah daerah setempat dan rangkaian pengadilan keputusan pengadilan yang diupload di situs Web mereka gratis Anda Jual Kaos teliti. Gunakan fungsi pencarian di situs web pengadilan dan kemungkinan Anda akan diarahkan ke keputusan kasus yang melibatkan orang yang Anda memeriksa jika ada Kaos Online keputusan Harga Kaos pengadilan telah memutuskan terhadap dia atau menguntungkannya.

Penelitian mesin pencari lainnya
Sejak orang mulai membayar lebih perhatian Toko Kaos pada pentingnya melakukan pemeriksaan latar belakang orang-orang khususnya jika mereka memegang catatan kepolisian lebih dan lebih banyak perusahaan telah memasang website di mana Anda dapat menemukan mereka. Pastikan untuk memeriksa reputasi perusahaan-perusahaan Harga Kaos ini sebelum Anda terlibat layanan mereka terutama jika mereka memerlukan Kaos Sablon biaya.

Temukan solusi yang paling praktis
Selain itu akan baik bagi Anda untuk mengetahui bahwa beberapa situs web ini sambil menawarkan akses gratis ke catatan kepolisian memiliki reputasi yang meragukan. Informasi yang mereka tawarkan Anda mungkin tidak pernah diperoleh dalam cara Kaos Distro yang sah. Toko Kaos Beberapa situs web juga sulit untuk bernavigasi karena informasi yang panjang yang dikandungnya. Kaos Sablon Beberapa situs web hanyalah palsu – mereka charge kartu kredit Anda tetapi tidak memberikan akses ke catatan apapun sebagai balasannya.

Yang lebih praktis nyaman dan aman metode untuk mencari catatan kepolisian akan mendapatkan akses ke registri nasional catatan polisi. Tentu saja Anda akan harus membayar biaya yang kecil. Tapi ketenangan pikiran bahwa Anda akan mendapatkan imbalan ini tentunya sepadan dengan jual kaos jumlah minimal uang Anda akan membayar.

Kabar melly goeslaw selingkuh santer terdengar.Menurut narasumber yang bernama Wati,Melly Goeslaw menjalin hubungan gelap dengan mantan suaminya yang polisi.Gosip ini beredar dari desas-desus yang dikatakan oleh Wati.Namun Melly goeslaw membantah gosip itu.Dia bilang kalau semua ini tidak benar dan dia tidak pernah selingkuh dengan siapapun.Melly goeslaw juga mendapat dukungan dari suaminya Anto hoed.Anto Hoed mengatakan kalau dia percaya kepada istrinya sepenuh hati.Dia juga bilang kalau Melly Goeslaw tidak mungkin selingkuh.Ntah yang benar siapa.Kita tunggu saja kebenarannya.

Kemarin saat aku sedang menonton televisi di salah satu stasiun TV swasta, aku melihat seorang Polisi yang sedang diwawancara tentang rencana implementasi peraturan lalu lintas yang baru. Peraturan itu kira-kira isinya mengatur bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang menggunakan telephone saat sedang mengendarai kendaraannya. Karena saat ini masih dalam tahap sosialisasi, maka setiap pengendara yang tertangkap, masih hanya dikenakan sanksi teguran lisan. Dan jika suatu hari nanti peraturan ini diberlakukan, maka denda yang diberikan kepada para pelanggar peraturan mencapai Rp. 750.000 per kejadian. Hadoooh… hadoooh. Aku berpikir sebenarnya peraturan ini memang sangat baik diimplementasikan di Jakarta, Ibu kota negara yang tingkat keribetan dan tingkat kemacetan lalu lintasnya sudah dalam taraf SANGAT PARAH! Tapi apakah implementasinya nanti bisa seindah konsep nya??

Jujur saja, aku pribadi sebenarnya adalah tipe pengguna telephone genggam saat sedang berkendara… hehehe. Awal tahun lalu, aku sudah berjanji untuk tidak menggunakan telephone saat berkendara. Namun aku tidak berhasil memberhentikannya secara total.  Sesekali ( baca : harusnya sih sesekali! ) masih saja kugunakan waktuku untuk sekedar mengobrol dengan teman-teman yang lain saat masih mengendarai mobil. Menggunakan handsfree?? Menurutku justru menambah keribetan dan mengganggu konsentrasiku. Aku lebih suka menggunakan speaker dan kemudian menempatkannya pada seatbelt ku.. hihihi. Atau.. atau.. justru membalas sms yang masuk walaupun terkadang tidak penting sih sebenarnya.. hahaha.

Teringat kembali dengan pengalamanku dengan oknum Bapak Polisi beberapa waktu yang lalu. Aku salah mengambil jalan. Aku sebenarnya mau lurus, tetapi karena dipepet oleh Kopaja, dan aku terkesima olehnya ( halaaaaah!) aku justru mengambil jalur paling kanan. Ketika sadar salah jalur, dan dengan baiknya aku menyalakan lampu ke arah kiri. Hokeeeh.. dapat ditebak kan kelanjutan ceritanya. Saat itu aku mengakui kalau aku salah dan meminta slip biru dengan tenangnya. Si Bapak Polisi terkaget dan berikut ceritanya :

Polisi : Jadi mau ditilang atau bagaimana nih mba

Saya : Maksud nya Pak (Testing mode : ON)

Polisi : Mba kan melanggar peraturan lalu lintas. Nah mba mau ditilang atau sidang di tempat?

Saya : Sidang di tempat?? Dimana yah Pak ?? ( sukuriiiin )

Polisi : Disini, sekarang sama saya. Mba tinggal bayar dendanya, dan tidak perlu repot-repot sidang di kantor.

 Saya : bedanya apa yah Pak sama tilang ( ujian nih pak.. hehehe )

 Polisi : kalo tilang berarti sidang di sana, mba saya kasih surat tilang sekarang, SIMnya saya tahan, ntar mba sidang nya di kantor, setelah itu mba ambil SIM nya ( berusaha menerangkan )

Saya : oh gituuuu.. Kalo sidang disini biayanya berapa yah Pak?

Polisi : yaah tergantung ke ikhlas an mba.. ( yang begini ini niiih.. saiyah tidak pernah ikhlas )

Saya : kira-kira berapa yah Pak? ( memasang muka bodoh )

Polisi : ya biasanya sih Rp. 50.000 mba ( laaaaah… situ tau dari mana kalau saiyah ikhlas memberikan Rp.50.000!!!!! )

Saya : waah.. kalo begitu saya ditilang aja deh Pak. Saya ga punya uang.

Polisi : Hah?? Jadi ditilang aja nih mba?? Nanti biaya disana lebih mahal loh mba. (uuuuuhhh.. pengeeeen aja nge jitak nih Polisi )

dan… Abrakadabra!!

Saya : gapapa lah Pak. Buat negara ini kan. Slip biru yah Pak. (Saat ini aku sudah bisa melihat perubahan wajah Polisi itu menjadi lebih kecewa )

Polisi : Emang ada berapa jenis slip?

 Saya : Ada dua Pak. Merah dan biru. (kataku mantap)

 Polisi : Itu sudah tidak berlaku lagi ( ngacoooooo.com! )

 Saya : Ooohh yah?? Sejak kapan yah Pak? Saya kok tidak mendengar adanya perubahan peraturan yah Pak?? (durudududu.. mau ngeles apa lagi situ ??)

Polisi : masa sih tidak tahu. Emang kenapa harus slip biru ( tanya nya dengan malu-malu, atau justru ga tau malu)

Saya : karena saya sudah mengakui kalau saya salah kan Pak. Lagipula mekanisme pengambilan SIM saya akan lebih mudah, tidak usah pakai sidang. Saya tinggal mentrasfer sejumlah uang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan kemudian mengambil SIM saya di kantor Polisi. ( kataku panjang lebar menjelaskan )

Nampaknya si Bapak Polisi ini kaget dan kecewa tidak memperoleh target. Kemudian dia memberikan surat tilang yang berwarna biru. Sayapun pamit dan berterima kasih seraya menyebutkan namanya yang terpampang jelas di dadanya. Hmm.. saya ingat bapak loh.

Ini adalah segelintir ceritaku dengan seorang oknum Polisi. Dengan adanya peraturan baru ini, menurutku pasti akan menghadirkan cerita baru lagi dalam kehidupan kita. Bagaimana tidak. Misalnya seorang marketer yang sedang mengendarai kendaraan dari kantor client yang satu ke client yang lain mendapatkan panggilan telephone. Sebagai seorang professional, dia seharusnya menjawab telephone tersebut. Tapi dia pasti akan dihadapkan pada dua pilihan, tidak mengangkat dengan alasan taat peraturan dengan resiko kehilangan kesempatan, atau justru mengangkat dan beresiko terkena tilang sebesar Rp. 750.000. Hmm.. terpikir juga olehku bahwa di tahun 2010, perusahaan akan menganggarkan dana khusus untuk para marketer yang terkena tilang oleh karena mengangkat telephone saat berkendara. Wakakaka. Atau katakanlah si marketer ini sesegera mungkin menepikan kendaraannya dan kemudian menjawab telephone. Hmmm.. siap-siap saja jika nanti kita akan dipusingkan oleh mobil yang tiba-tiba mepet ke kiri atau tiba-tiba terjadi antrian kendaraan di sisi kiri jalan yang semua nya sedang menjawab telephone (^_^)

Pikiranku yang lain adalah bagaimana jika ternyata ada seseorang yang tertangkap sedang mengupdate status feizbuk lewat peranti genggamnya. Bagaimana jika si Oknum Polisi yang kebetulan memiliki akun feizbuk justru gentian minta di tambahkan ke dalam list pertemanannya sebagai ganti denda ‘sidang di tempat’??? wakakaka… Sisi lain adalah, bagaimana dengan kasus seseorang sedang dalam keadaan terdesak, mencari rumah sakit atau alamat penting lain nya ( woman often get lost! ).. halah..halah. Aku tak mau membayangkan sisanya.

 Peraturan ini memang baik, dan aku sungguh setuju dengan peraturan ini karena aku pun sungguh muak melihat pengendara kendaraan terutama MOTOR yang sibuk ber sms ria ketika sedang mengendarai motornya. Kalau mobil mungkin masih bisa terlindungi oleh body mobil, tapi kalau motor??? Huuuh?!?!

Sebisanya mari kita pertimbangkan peraturan ini masak-masak. Sesudah itu, mari kita persiapkan segala sarana dan prasaranya. Termasuk di dalamnya, mental kita masing-masing, baik sebagai pengendara, pemakai jalan, dan bahkan juga aparat penegak hukum. Jangan sampai kisah kelakuan oknum Polisi seperti ceritaku di atas sana, terulang kembali. Baru setelah semuanya jelas, mari kita implementasikan dan kita taati. Jangan sampai peraturan ini justru dijadikan celah untuk berbuat dosa, uppss.. berat banget sih bahasanya. Maksudku, menjadi celah terjadinya praktek sogok menyogok yang memperburuk kondisi bangsa kita.

Btw… kepada teman-temanku yang mengalami tindakan penilangan, mari kita lakukan sesuai prosedur, janganlah mau mengikuti keinginan oknum-oknum tak bertanggungjawab itu. Memang akan ada sedikit waktu yang terbuang untuk mengurus ini itu. Tapi setialah dalam hal kecil, maka kita akan memperoleh perkara yang lebih besar (^_^)

Wedededew

Inetku Lola, Sedikit mau mbahas Prita.

Denger denger bu Prita mau balik nuntut ke Omni ya? adudududh Ibu!!!, Awalnya sih saya Sangat simpatik, namun celotehan seseorang kawan sebut saja String agak menyentak pemikiran. Sebelumnya sih saya agak sedih kalo tau Bu Pritanya mau majuin lagi naek jadi 1 Trilyun, Jangan lah bu! itu rumah sakit kalo perlu dibenahi ya baiknya dibenahi rame rame, Kasian orang orang yang kerja disana, bayangin yang jadi cleaning servicenya sih! yang gak tau menahu masalah malpraktiknya.

okeh back to String dia bilang apa

dia nyerocos agak banyak nih

“ibu ibu ge lagak sih pake nulis nulis di Blog, udah tau anaknya sakit bukannya dijagain malah curhat di blog, udah ditahan polisi aja, bilangnya Saya gak mampu bayar, Gak mampu bayar berobat ke Omni, berobat mah ke Puskesmas lah jangan ke Omni“

kata katanya yang terakhir menyentakan batin banget!

sekalian ngenes gw sebagai blogger!

Gk bisa dipunkirin gw juga jadi agak agak takut sih nulis ngeblog sembarangan, tapi kalo gw cari aman, kalo kira kira link reffered ke blog gw udah agak agak menyeramkan, gw unpublish
emang sih dia korban, tapi kalo dirunut lebiiih panjang ada korban tak terlihat, ya pegawai Omni itulah, atau anaknya dokter dokter Omni, Istri/Suaminya para pekerja Omni dll. menurut gw kalo Omni Cabut tuntutannya, bu Pritanya gak ngelanjutin itu solusi terbaik sih gimana juga Omni rumah sakit udah cukup punya cap jelek dari Masy, hal itu udah hukuman berat sih, gk usah ditambah tambahin lagi jangan mau dikomporin pengacara yang lagi cari nama sih bu!

Bayangin kalo perusahaan tempat ibu kerja digituin sama orang?

Gw gak yakin Post gw yang ini bakal Tahan lama! Kalo cuma kritikan gw tahan, tapi kalo boikotan gw unpublish

Banyak siswa Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di perempatan jalan raya. Baca lengkap? Hari Senin dan Selasa, 14-15 Desember 2009, ketika melewati perempatan Ragunan-Mampang Jakarta Selatan, saya melihat banyak siswa-siswi yang berseragam putih-putih dengan kelengkapan atribut layaknya seorang Polisi Jalan Raya (PJR).
Mereka berdiri rapi dan teratur di bagian pinggir jalan untuk membantu mengatur lalu lintas kendaraan yang berlalu lalang.
Rapi dan tegap tampak mereka, baik yang laki-laki maupun perempuan. Sesekali polisi yang sedang bertugas ememberi arahan kepada mereka tentang cara menggerakkan tangan untuk aba-aba, bahkan ada juga polisi yang sedang membetulkan posisi salah seorang yang terlihat kurang tegak.
Saya tidak tahu persis kegiatan ini dalam rangka apa. Yang jelas, jadi ingat semasa dulu sekolah, saya pun pernah mengikuti kegiatan serupa. Tapi, kini semakin jarang terlihat.
Saya tidak tahu, yang saya lihat itu apakah inisiatif sekolah meminta kepada pihak kepolisian untuk mendidik siswa-siswinya, ataukah memang program kepolisian untuk mendidik siswa sekolah mendalami pemahaman berlalu lintas? Wallaahu a’lam.
Yang jelas, pagi itu saya merasa mendapat pemandangan indah di perjalanan. Sembari menyimpan senyum, saya pun melanjutkan perjalanan karena lampu lalu lintas “BANGJO (ABANG IJO)”, lampu merah maksudnya, sudah berwarna hijau.
Sayonara anak-anaku, penerus bangsaku …..

KOMPAS.com – Buat pengendara motor, jangan coba-coba jalan di trotoar kalau enggak mau kehilangan Rp500.000. Masih banyak lagi pasal-pasal yang terangkum dalam UU No.29 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang siap menjerat pengendara karena kebiasaan buruk atau lalai saat berkendara.

Undang-undang tersebut sudah ketok palu. Nah, supaya Anda tidak kena tilang inilah di antaranya peraturan tersebut.

1. Motor harus lengkap nomor polisi. Hilang satu kena pasal 280. Bunyinya (diringkas), orang yang mengendarai motor tidak dipasangi tanda nomor (pelat nomor) yang ditentukan polisi sebagaimana yang dimaksud pasal 68 ayat1, dipidana kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000

2. Punya SIM. Nekad tanpa mengantongi Surat Izin Mengemudi (SIM) saat berkendara (sesuai pasal 281) dikenakan pasal 77 ayat 1 dipidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1 juta.

3. Jangan SMS atau telepon saat berkendara, mabok, dan lainnya, itu mengganggu konsentrasi pengendara. Pasal 283 siap menjerat dengan bunyi; Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagai di atur dalam pasal 106 ayat 1 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp750.000.

4. Jalan di trotoar. Pasal 106 ayat 2 akan menjerat dengan hukuman berupa kurungan 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Karena, dalam pasal tersebut jelas disebutkan Anda kala mengemudikan kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda.

5. Standar motor tak lengkap. Perhatikan kaca spion, lampu utama, rem, penunjuk arah, pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban. Bila tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, amaka sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat 3 juncto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana kurungnan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

6. Marka jalan. Simak pasal 287, bagi yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat 4 huruf a atau marka jalan (pasal 106 ayat 4 huruf b) dipidana dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan atau denda palilng banyak Rp500.000.

7. Helm harus logo SNI. Pakai helm “cetok” atau helm proyek bakal dihadang pasal 106 ayat (8) dipidana dengnan pidana kurungan a (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000. Helm harus memenuhi standar SNI.

8. Boncengan tiga atau lebih. Mengangkut penumpang lebih dari satu sebagaimana disebut dalam pasal 106 ayat 9 dipidana dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan atan denda paling banyak Rp250.000.

9. Balap liar. Yang suka kebut-kebutan, apalagi balap liar sebagaimana disebutkan pasal 115 huruf b dipidana dengan pidsana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 3.000.000.

10.Menerobos paling pintu kereta api. Nekada menerobos lintasan rel kereta, sementara palang pintu sudah ditutup dan sinyal sudah bunyi, pasal 114 siap menjerat pidana kurungan paling lama 9 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Politik, Sastra & Budaya, Social dan lain-lain
DUNIA MERDEKA

POLISI

Aryanto menambahkan, lembaga pengawas itu nantinya harus diisi oleh para anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kredibel dan profesional. Aryanto beralasan hal itu harus dilakukan sebab kinerja pengawasan yang dimiliki Polri saat ini sangat lemah. “Pengawasan harus ditingkatkan. Kalau ada pejabat yang salah, harus segera ditindak. Entah itu polisi, jaksa, atau yang lainnya,” ujarnya.

Menurut Aryanto, mafia hukum di tubuh Polri tumbuh subur dalam beberapa bentuk, mulai dari salah tangkap, melepaskan tersangka tanpa dasar, penanganan kasus yang tidak benar menurut aturan, hingga memanipulasi data-data penyelidikan dan penyidikan. Masih banyak lagi yang lain. “Mafia yang paling besar dan tinggi ya dalam membuat undang-undang, menganalisis, hingga melaksanakan UU untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu,” ungkapnya.

Motif dari mafia hukum di tubuh Polri, menurutnya, juga beragam. Itu mulai dari iming-iming imbalan berupa uang, pangkat dan jabatan, hingga nepotisme keluarga dan primordial kesukuan. “Biasanya itu disebabkan faktor-faktor, mulai dari faktor utama, faktor pemaju, hingga faktor pendorong,” timpalnya.

Faktor utama adalah moral yang rendah dan mentalitas yang lemah. Untuk faktor pemaju, Aryanto menitikberatkan pada pengawasan yang lemah dan kondisi dari hukum atau UU yang dijadikan dasar operasional, yang dinilainya memiliki banyak celah dan multitafsir, hingga menyebabkan mafia hukum dapat leluasa masuk dan bermain di dalamnya.

“Faktor pendorong terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal disebabkan dana operasional para penegak hukum, terutama Polri, yang sangat tidak memadai. Gaji dan sarana yang masih rendah. Sedangkan faktor eksternal berangkat dari keiirian Polri dan penegak hukum lainnya terhadap lembaga lain,” paparnya.

Aryanto memberi contoh dengan membandingkan dana operasional penanganan kasus besar di antara Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK. “Di Polri hanya Rp 14,5 juta per kasus. Di Kejaksaan Agung Rp 15 juta, sedangkan di KPK Rp 80 juta. Jadi, pantas saja mafia hukum di KPK jauh lebih rendah dibandingkan dengan Polri,” ujarnya.

“Itu menjadi tekanan yang besar yang tidak dapat direm,” timpalnya.

Contoh lain, ia mengungkapkan kesenjangan dana yang diperoleh para penasihat hukum terperkara dengan aparat kepolisian dalam penanganan sebuah kasus. “Pengacara itu punya dana yang besar. Mereka bisa saja mendatangi klien dan meminta sejumlah dana untuk diberikan kepada aparat kepolisian agar kasus dapat dimanipulasi. Itu sudah termasuk mafia hukum,” ujarnya.

Untuk itu, Aryanto mendorong agar suatu ketentuan peraturan perundangan baru dibuat untuk mengatur batas pembayaran dana operasional pengacara. “Misal, hanya maksimal Rp 100 juta. Atau boleh di atas Rp 100 juta, tapi yang 50 persennya diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu,” tandasnya.
Sumber : KOMPAS.COM
ROY

Formed Police Units (FPU) merupakan 125 s.d. 140 personil unit polisi dengan reaksi mobilitas yang benar-benar cepat yang seluruhnya terbentuk dari satu kontingen, menyokong unit sendiri dengan utuh dan memperlengkapi peralatan, tunduk pada hukum sipil dan tata tertib lainnya, mendukung perkembangan kemampuan polisi lokal, dan kemampuan polisi sebagai individu. Perserikatan Bangsa Bangsa untuk pertama kalinya mengirim FPU pada bulan Oktober 1999 ke Cosovo, kemudian di Timor Leste. Operasi tersebut telah merubah komponen polisi di Department Peacekeeping Operations UNDPKOs. Evolusi operasional telah berperan dalam stabilisasi dan pengamanan pemilu di Liberia, Haiti, Pantai Gading, dan R.D. Kongo.

Formed Police Units II Garuda Bhayangkara Indonesia memiliki kemampuan Penanggulangan Huru Hara, Search And Rescue, Penjinakan Bom, Investigasi, Intelijen, Kontra Teroris, Perlindungan VVIP, Penembak Jitu, Komunikasi Elektronik, Mekanik, Memasak dan Kedokteran dan dipimpin oleh seorang perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi.

Setelah sehari sebelumnya diupacarakan oleh Kapolri, FPU II Garuda Bhayangkara Indonesia berangkat dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma menuju Bandar Udara El Fasher, Darfur–Sudan pada tanggal 17 Oktober 2009. Dan, secara resmi diterima untuk menggantikan FPU I Garuda Bhayangkara Indonesia yang telah selesai bertugas selama satu tahun dalam operasi hybrida antara PBB dan Uni Afrika yaitu UNAMID (United Nations African Mission In Darfur). FPU II Garuda Bhayangkara Indonesia yang fokus utamanya adalah mendukung petugas polisi perorangan agar efektif melaksanakan tugas sesuai mandat yang diberikan, akan bertugas hingga Oktober 2010. Selama satu tahun, FPU II Garuda Bhayangkara Indonesia akan membantu melindungi komunitas lemah dari ancaman kekacauan, memimpin patroli dengan mayakinkan, dan mengawal tugas-tugas ke Internally Displaced Persons (IDP’s) Zam Zam atau Abu Shouk dan El Salam dengan sebaik mungkin untuk memelihara kehadiran PBB di kamp IDP. Selain itu, FPU II Garuda Bhayangkara Indonesia juga akan membantu tugas monitoring dan melindungi personil PBB/Uni Afrika dan fasilitas-fasilitasnya.

Kegiatan-Kegiatan FPU II Garuda Bhayangkara Indonesia

Pembagian Tugas

Sesuai kebutuhan organisasi, dalam satu FPU dapat terbagi menjadi dua bagian yaitu kelompok staff dan tactical. Staff sebagai pendukung tactical melaksanakan tugas administrasi, operasional, finance, camp security, komunikasi & elektronik, mekanik, juru masak, penghubung, dan kesehatan. Unit tactical akan melaksanakan tugas-tugas taktis seperti patroli, pengawalan, monitoring, perlindungan terhadap aset PBB/AU dan masyarakat, serta memberikan pelatihan-pelatihan kepada polisi lokal. Pelaksanaan patroli menggunakan kekuatan satuan setingkat peleton dan bergabung dengan Police Advisor, Language Assistance, badan-badan PBB seperti UNICEF, UNHCR, dan sebagainya.

Patroli dan Pengawalan

Patroli gabungan dilaksanakan bersama antara FPU setingkat peleton, Police Advisor, Penerjemah bahasa lokal, dan badan-badan PBB lainnya. Setelah koordinasi dan siap melaksanakan patroli, team akan berangkat menuju Internally Displaced Persons (IDP’s) dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dan mengumpulkan informasi dari GoS (Government of Sudan) Army/Police, SLA (Sudan Liberation Army), Umdah (kepala suatu IDP’s) yang menguasai daerah yang akan dilalui atau dikunjungi. Sebelum memasuki IDP’s, informasi dibahas untuk diolah kembali untuk persamaan persepsi di dalam CPC (Community Policing Center) yang terdapat di dalam IDP’s. Setelah itu, team patroli akan memasuki IDP’s untuk mengumpulkan informasi dan mengetahui situasi dan kondisi terakhir dengan melakukan dialog langsung dengan pengungsi. Dalam satu rangkaian patroli, taktikal menggunakan satu atau dua mobil Land Cruiser lapis baja, tiga atau empat mobil patroli double cabin, satu mobil ambulance, dan satu atau dua APC (Armoured Personnels Carrier).

 Convoy

Mempertahankan Kemampuan dengan latihan

Untuk menjaga kebugaran fisik dan membina kemampuan, telah dibuat jadwal rutin olah raga dan latihan kemampuan. Kegiatan tersebut disesuaikan dengan tugas pokok sesuai mandat. Para pelatih atau instruktur berasal dari taktikal atau staff yang menguasai bidang yang akan dilatihkan.

Promosi Budaya Indonesia kepada masyarakat mancanegara

Pada kesempatan-kesempatan tertentu, FPU II Garuda Bhayangkara Indonesia mempertontonkan budaya tradisional Indonesia seperti tari-tarian, memberikan informasi tentang keindahan nusantara serta tempat-tempat wisata, dan keindahan Bhinneka Tunggal Ika.

FPU II Indonesia bersama Rwanda Army

Bersama Police Advisor dari Rwanda dan Jordan

Bersama Police Advisor di dalam IDP’s

Kasus temuan patroli berupa pembakaran sekolah di malam hari

FPU II Indonesia mempertontonkan tarian Kecak di hadapan rekan-rekan dari PBB/Uni Afrika (mancanegara)

Di tengah-tengah kehebohan Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh esok hari, ada dua berita “kecil” yang menyeruak perhatian saya. Tentu saja, saya tidak mengecilkan kemungkinan terjadinya demo besar esok hari, yang membuat sang presiden “himself” kuatir. Apalagi demo itu digagas oleh berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih (G.I.B.) dan sudah membuat Presiden mengeluarkan sinyalemen bahwa ada motif politik di baliknya. Akan tetapi, berita kecil yang membesar yang akan saya tuliskan ini juga sudah selayaknya mendapatkan perhatian. Kedua berita itu membuat sesuatu yang tadinya biasa saja menjadi luar biasa. Efeknya kemudian adalah membuat masalah lokal bahkan personal menjadi perhatian masyarakat luas.

Pertama adalah mengenai sosok biasa yang menjadi luar biasa karena pemberitaan media. Sosok itu adalah Prita Mulyasari. Kita tahu bahwa dialah sosok yang membuat heboh karena tindakannya memprotes pelayanan R.S. Omni International Tangerang melalui surat yang kemudian tersebar luas melalui e-mail. Entah bagaimana e-mail pribadinya kemudian tersebar luas sehingga membuat R.S. tersebut beserta dua orang dokter yang disebut di dalamnya merasa dicemarkan nama baiknya. R.S. tersebut pun menggugat Prita secara pidana dan perdata. Di pengadilan, Prita dua kali dikalahkan oleh penggugat. Oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Prita diwajibkan membayar denda senilai Rp 314.286.360 pada 11 Mei 2009. Kedua belah pihak menyatakan banding. Pada 4 Desember 2009 lalu, Pengadilan Tinggi (PT)  Banten, kembali memvonis Prita bersalah. Namun, dengan mempertimbangkan asas keadilan publik, besaran ganti rugi itu diturunkan menjadi Rp 204.286.360. Keputusan ini kemudian menimbulkan reaksi masyarakat antara lain dengan membuat gerakan “Koin Untuk Prita”. Salah satu poskonya terletak di Komplek PWR, Jalan Taman Margasatwa No 60, Jatipadang, Jakarta Selatan. Perkara yang tadinya hanya personal Prita melawan institusi R.S. Omni International Tangerang dan 2 dokternya kini meluas menjadi gerakan publik. Masyarakat melalui media massa mempersonifikasikan Prita sebagai sosok rakyat yang tertindas oleh pihak yang memiliki kapital.

Berita kedua, pada hari Minggu (6/12) saya membaca berita di Kompas (bisa dibaca di sini) bahwa kawan lama saya J.J. Rizal yang sejak dulu getol “menjadi arca” dengan berprofesi sebagai peneliti sejarah digebuki polisi di Depok pada hari Sabtu (5/12) malam sebelumnya. Padahal, tak jelas salahnya apa. Berita yang mengutip pihak Polsek Beji menyebutkan yang bersangkutan dikira copet, namun sudah diakui salah tangkap. Seruan solidaritas menggema, bahkan di detik.com seorang dosen UI meminta agar Kapolres Depok dicopot. Ada pula gerakan para facebookers untuk mendukungnya. Lagi-lagi, sebuah kasus yang bermula dari masalah kecil karena kecerobohan aparat kepolisian membesar karena ekspose media. Dalam kasus ini pun terekspose perbedaan keterangan resmi antara Kapolsek Beji dan Kadiv Humas Mapolda Metro Jaya.

Media di sini memang bisa berfungsi sebagai sarana penekan. Apalagi, idealnya di sebuah negara demokrasi media merupakan “the fourth estate”. Artinya, ia merupakan pilar keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebagai pilar keempat ia merupakan “watchdog” atau anjing penjaga yang mengingatkan ketiga pilar lainnya. Akan tetapi itu adalah kondisi ideal, dimana dianggap media sebagai kelompok yang “bebas nilai”. Akan tetapi dalam realitasnya, media sama saja dengan elemen masyarakat lainnya, punya kepentingan sendiri. Dan dalam kondisi demikian, “trial by the press” sangat mungkin terjadi. Maka, selain menjaga independensi media, wawasan luas dari penikmat media perlu ditekankan agar tidak semua berita dilahap mentah-mentah. Apalagi, berita yang berasal dari penguasa yang gemar ber-retorika.

Tindakan Kasat Lantas Polres Indragiri Hulu (Inhu), AKP Tri Laksono, yang melecehkan DPRD setempat tidak bisa ditolerir. AKP Tri Laksono harus dipecat dari keanggotaan Polri.

Desakan itu disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, di Jakarta, Jumat (4/12/2009).

“Prilaku yang bersangkutan akibat lemahnya pembinaan oleh atasannya. Karena itu kami mendesak AKP Tri dipecat dan atasannya diberi sanksi yang tegas,” kata Neta.

Neta menilai, tindakan AKP Tri Laksono yang melecehkan DPRD setempat dalam acara sosialisasi UU Lalu Lintas sangat keterlaluan. AKP Tri Laksono tidak mengerti bahwa lalu lintas terkait erat dengan citra Polri.

“Seharusnya dia bisa menahan diri dan menjaga citra Polri dengan baik,” tukas Neta.

Seperti diketahui, dalam rapat sosialisasi dengan DPRD Inhu, AKP Laksono berulangkali menyebut anggota dewan menjadi anggota hewan. Sejumlah anggota dewan pun menegur AKP Tri Laksono.

Namun teguran itu tidak diindahkan perwira polisi tersebut. AKP Tri malah sibuk mendengarkan lagu dari handphonenya. Volume suaranya pun sengaja diputar dengan keras.

Sumber: detikcom – Jumat, 4 Desember

Seiring dengan semakin banyaknya nada sumbang terhadap Polisi di negeri kita ini, dari mulai salah tangkap, salah tembak, salah tuduh dan salah admisitrasi maka sebaiknya Polisi harus benar-benar dan sungguh-sungguh untuk membangun citra polisi di mata masyarakat.Kita tentu ingat bahwa Pak Sutanto dapat dikatakan berhasil memberangus Togel dalam waktu satu minggu, memberantas keberadaan preman, memberantas arogansi pengguna narkoba(dulu pengisap ganja begitu terang-terangan disamping rumah, tapi kita nggak berani lapor karena setiap ditangkap besoknya udah lepas), arogansi pengusaha hutan (dulu setiap pintu masuk ke lahan penebangan kayu tertera dilarang masuk KUHP 551 hingga rakyat hanya tau kayu besar dibawa dari hutan dan tak bisa melihat keberadaan hutannya masih ada atau sudah kandas), PS yang minta jatah setiap bahan bangunan diturunkan, yang dalam hal ini ia selalu kerjasama dengan KPK.Tapi kenapa , saat ini keberadaan itu sepertinya mengalami penurunan?.
Yang ada malah KPK yang sepertinya mau diberantas, Togel elektronik dan mobile.Bayar pajak STNK memang sudah dipermudah tapi masih ada agen didalamnya yang hanya untuk menyusun tata letak berkas pakai imbalan, padahal sederhana sekali kalau mereka mau bantu, susun tata letak berkas yang dianjurkan dalam map, photocopy dan tempelkan didinding sebagai bahan contoh, dan yang paling aneh, disamping kantor polisi ada lapak tempat jual kaset bajakan, dan satu lagi yang paling penting mohon agar Polisi dan TNI jangan jadi Gravatar Pengusaha alias penjaga Toko.Maksudnya jangan mau photo Bapak dijadikan pajangan di toko untuk nakuti orang.Saya mulanya heran lihat ada sebuah photo di pajang dibeberapa toko, padahal menurut saya mereka ini bukan kerabatnya, karena photo yang dipajang pribumi dan yang punya toko non pribumi.Ini kenangan lama , entah sekarang masih ada, mudah-mudahan saja tidak lagi.Bangkitlah Polisi/TNI, negara ini berharap banyak terhadap kesungguhanmu.