Sampai hari ini Anggodo Widjojo masih tetap menikmati udara bebas. Tak terusik. Seperti tokoh yang tidak dapat tersentuh oleh apapun. Dari hasil rekaman percakapan di buka di Mahkamah Konstitusi (MK), antara Anggodo dengan sejumlah pejabat publik itu, bahkan menyebut nama Presiden SBY, yang menggambarkan luasnya seluk-beluk persoalan.

Awalnya, Presiden SBY mengatakan, bahwa namanya dicatut, dan minta diambil tindakan tegas. Tapi, faktanya sampai hari ini, tak ada tindakan apapun terhadap ‘tokoh’ utama bernama Anggodo itu.

Polisi pun secara khusus menggelar jumpa pers, usai dibukanya rekaman percakapan Anggodo dengan sejumlah pejabat publik di Mahkamah Konstitusi, dan secara jelas-jelas mengatakan Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Nanan Sukarna, menegaskan tidak ada cukup alat bukti yang dapat dijadikan dasar alasan menahan Anggodo Widjojo.

Desakan opini dari tokoh-tokoh masyarakat, kelompok-kelompok, serta berbagai kalangan yang menginginkan agar Anggodo di tahan, tak mendapatkan tanggapan (respons), bahkan Adnan Buyung Nasution, serta Tim Delapan, yang ditunjuk Presiden SBY, sudah meminta agar Anggodo ditahan, karena dikawatirkan akan melarikan diri ke luar negeri, tapi tak pernah dipenuhi oleh pihak kepolisian.

Ini hanya menggambarkan betapa sang ‘tokoh’ Anggodo memilikki posisi yang sangat kuat, dan tidak tersentuh oleh siapapun. Mengapa Anggodo menjadi sangat kuat? Apa yang menyebabkan Anggodo menjadi sangat kuat dan tidak tersentuh? Adakah tokoh yang sangat kuat dibelakang Anggodo, yang menyebabkan tokoh ini menjadi kalis dari semua tindakan hukum?

Dalam perkembangannya, terjadi peristiwa yang sangat paradok, dan semakin menguatkan posisi pihak-pihak yang ingin menghancurkan KPK. Kondisi ini menyebabkan pula dari kalangan yang menginginkan keadilan menjadi sangat skeptis. Rapat kerja Komisi III dengan Polri, yang berlangsung hingga Jum’at dini hari (6/11), yang lalu, justru Komisi III menunjukkan keberpihakannya kepada Polri.

Dan, rapat kerja itu, hanya menjadi ajang untuk mengklarifikasi Polri, dan sejumlah tokoh yang disebut-sebut oleh Anggodo, di dalam percakapan yang direkam oleh KPK. Sikap Komisi III itu, justru melahirkan kecaman dan sinisme dikalangan rakyat secara luas, yang ingin mendapat dukungan dari kalangan DPR, ternyata yang terjadi adalah pengingkaran.

Di mana Komisi III memberikan dukungan kepada Polri, sembari mengkritik dan menyepelekan KPK. Ilustrasi ini semakin menguatkan dugaan, kemungkinan betapa tidak berdayanya, kekuatan-kekuatan yang menjadi tumpuan rakyat menghadapi tokoh Anggodo, yang telah memainkan peranan penting, dan menyebabkan  ‘hitamnya’ lembaga penegak hukum di negeri ini.

Laporan Tim Delapan?

Di tengah kemelut antara KPK, Polisi dan Jaksa, kemudian Presiden SBY telah mengambil tindakan dengan membentuk Tim Delapan, yang dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution, yang beranggotakan tokoh-tokoh yang memiliki kredibelitas yang tinggi, dan berusaha mengumpulkan fakta-fakta, yang kemudian telah menyerahkan hasil rekomendasinya kepada Presiden melalui Menko Polhukam Djoko Suyanto, dan selanjutnya Presiden menindaklanjuti dengan memanggil Kapolri Jendral Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supanji. Dan, Presiden meminta agar segera ditindak lanjuti rekomendasi Tim Delapan, yang dipimpin Adnan Buyung Nasution.

Diantara rekomendasi Tim Delapan itu, menyatakan bahwa fakta dan proses hukum yang dimiliki Kepolisian Negara RI tidak cukup untuk menjadi bukti bagi kelanjutan proses hukum terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M.Hamzah. “Andai katapun ada tindak pidana dalam kasus tersebut, bukti yang dimiliki terputus, hanya dari aliran dana Anggodo Widjojo ke Ary Muladi”, ucap Adnan. Sementara itu, pihak Kajaksaan Agung telah mengembalikan BAP nya Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah kepada Polri, kerena dipandang belum cukup.

Lagi-lagi, ditengah-tengah meluasnya dukungan rakyat terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M.Hamzah, yang menjadi personifikasi dari lembaga KPK, yang sekarang menjadi ‘dewa’ penyelamat itu, karena rakyat sudah tidak lagi percaya terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, justru Komisi III DPR yang oleh Benny K Harman (Fraksi Partai Demokrat), membuat tiga kesimpulan rapat : Komisi III DPR RI mendesak Kejaksaan RI untuk menangani dua perkara dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku, dan memutuskan kelanjutan ;pengananan perkara tersebut dan kasus-kasus lain yang ditangani kejaksaan sesuai kewenangan Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan secara merdeka. (Pasal 2 Ayat 2 UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Ri)”.

Artinya, kesimpulan rapat Komisi III yang dipimpin oleh Benny K.Harman ini bertolak belakang dengan pendapat Tim Delapan dan rekomendasi yang sudah disampaikan kepada Presiden SBY. Penolakan Tim Delapan, yang secara ekplisit menolak dilanjutkan pengadilan atas dua pimpinan KPK non aktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.

Dalam raker itu, Jaksa Agung Hendarman Supanji menegaskan, alat bukti untuk kasus Bibit dan Chandra sudah cukup. Namun, jaksa masih mengembalikan berkas itu ke polisi karena ada sejumlah petunjuk yang belum dipenuhi. Hendarman juga menegaskan, rekomendasi Tim Delapan tidak akan mempengaruhi proses hukum yang dilakukan kejaksaan. “Kami akan bekerja berdasarkan alat bukti”, tegasnya.

Menangapi perkembangan konflik antara KPK, Polisi dan Kejaksaan, memberikan pandangannya, Ismed Hassan Putro Ketua Masyarakat Profesional Madani menilai kesimpulan Komisi III itu, menunjukkan bahwa mereka telah bergabung dengan polisi dan kejaksaan kluntuk bersama-sama berkonspirasi mengkrimilisasikan KPK. “Yang dilakukan Komisi III tidak hanya melawan akal sehat dan nurani masyarakat. Mereka juga telah mengkhianati cita-cita reformasi”, ungkap Ismed. (kompas, 11/11).

Pengakuan Wiliardi

Selain pernyataan Ary Muladi, yang jelas-jelas mengatakan tidak pernah bertemu dengan unsur pimpinan KPK, tapi perkembangan yang sangat menarik dan mengejutkan adalah pernyataan dari mantan Kepala Kepolisian Resor Jakarta Selatan Komisaris Besar Wiliardi Wizar mengaku, bahwa berita acara pemeriksaan dirinya dikondisikan. Keterangan dalam BAP it disamakan dengan keterangan dalam BAP tersangka lain, Sigit Haryo Wibisono, yang tujuan sasarannya menjerat Antasari Azhar.

Kesaksian itu disampaikan oleh Wiliardi dengan nada suara yang hampir histeris, Selasa (10/11), saat hadir dalam sidang perkara pembunuhan berencana terhadap Direktur terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen dengan terdakwa mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar. Dalam kesaksiannya itu, Wiliardi bahwa perubahan-perubahan BAP itu atas perintah pimpinan polri. “Siapa pimpinan yang dimaksud?”, kata penasihat hukum. “Oleh karena yang ngomong bintang dua, ya Kapolrilah. Pimpinan saya, ya Kapolri-lah”, kata Wiliardi.

Selanjutnya, Wiliardi menjelaskan, ia sudah menandatangani BAP tanggal 29 April 2009. Namun, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri (saat itu) Inspektur Jendral, Hadiatmoko (kini Staf Ahli Kepala Polri) mendatangi dirinya. “Saya minta kamu ngomong saja. Kami dijamin pimpinan Polri tiak akan dihukum, didisiplinkan saja”, kata Wiliardi, mengutip Hadiatmoko. Kemudian, pada pukul 00.30, Wiliardi mengaku diminta membuat untuk menjerat Antasari. Alasannya, BAP Wiliardi tanggal 29 April 2009 tak bisa untuk menjerat Antasari. Dan, Wiliardi telah mencabut seluruh pengakuannya dalam BAP itu. Dan, BAP yang telah dicabut itu ternyata dijadikan jaksa sebagai dasar dakwaan bagi Antasari.

Dari cerita Wiliardi dan Ary Muladi yang sudah ramai di media massa, termasuk dengan percakapan Anggodo Widjojo dengan sejumlah pejabat penegak hukum, perlahan-lahan mulai terkuak, sebuah skenario untuk ‘menghabisi’ KPK melalui berbagai alibi, seperti terkaitnya pimpinan KPK, mulai Antasari yang menjadi tersangka terlibat pembunuhan, sampai kasusnya Bibit Samad dan Chandra Hamzah, yang diduga menerima suap atau melakukan pemerasan.

Semua tujuannnya adalah hanya mengakhiri eksistensi KPK, yang sekarang sudah menakutkan siapa saja. Seperti yang pernah diungkap oleh Presiden SBY, ketika bertemu dengan pimpinan Harian Kompas, yang mengatakan KPK telah menjadi ’super body’.

Siapa sejatinya yang memiliki skenario menghancurkan KPK ini? Dan, apakah ini ada kaitannya dengan gonjang-ganjing kasus Bank Century, yang mengakibatkan kerugian negara yang bernilai Rp 6,7 triliun, yang kasusnya sekarang menjadi perdebatan dan penyelidikan. Kemana sesungguhnya aliran dana Bank Century itu?

Tentu, yang menjadi tanda tanya besar, sampai hari Presiden tidak bertindak apa-apa terhadap kemelut diantara penegak hukum, dan membiarkannya KPK terus digerus oleh kasus-kasus yang diskenariokan itu. Mengapa?

Mulai dari, benarkah demokrasi akan menjadi solusi atas berbagai persoalan dunia saat ini. Apakah demokrasi memberikan kebaikan pada manusia atau sebaliknya?

Apa yang disebut dengan sistem demokrasi, dengan segala nilai-nilai yang dianggap baik oleh pengikutnya, tentunya sangat penting dikritisi, baik dalam tataran konsep maupun realita praktiknya dalam sistem pemerintahan. Dari sana diharapkan muncul kesadaran baru bagi kita tentang bagaimana sebenarnya sistem  ini.

(1)     Demokrasi: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Menurut kamus, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam ucapan Abraham Lincoln, demokrasi merupakan pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. (Apakah Demokrasi Itu? United States Information Agency, hlm. 4). Namun, benarkah realitanya seperti itu?

Faktanya, para kepala negara dan anggota parlemen di negara-negara demokrasi seperti AS dan Inggris sebenarnya mewakili kehendak kaum kapitalis (pemilik modal, konglomerat). Para kapitalis raksasa inilah yang mendudukkan mereka ke berbagai posisi pemerintahan atau lembaga-lembaga perwakilan, dengan harapan, mereka dapat merealisasikan kepentingan kaum kapitalis tersebut. Kaum kapatalis pulalah yang membiayai para politisi, mulai dari kampanye sampai proses pemilihan presiden dan anggota parlemen. Wajar kalau mereka memiliki pengaruh besar terhadap para politisi baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Di Inggris, sebagian besar anggota parlemen ini mewakili para penguasa, pemilik tanah, serta golongan bangsawan aristokrat.

Pengkritik demokrasi seperti Gatano Mosca, Clfrede Pareto, dan Robert Michels cenderung melihat demokrasi sebagai topeng ideologis yang melindungi tirani minoritas atas mayoritas. Dalam praktiknya, yang berkuasa adalah sekelompok kecil atas kelompok besar yang lain. Seperti di Indonesia, mayoritas kaum Muslim Indonesia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Indonesia lebih didominasi oleh kelompok minoritas, terutama dalam hal kekuasaan (power) dan pemilikan modal (kapital).

Kritik yang sama muncul dari C. Wright Mills yang memokuskan penelitiannya pada persoalan elit politik. Berdasarkan penelitiannya pada sebuah kota kecil di AS, dia melihat bahwa meskipun pemilu dilakukan secara demokratis, ternyata elit penguasa yang ada selalu datang dari kelompok yang sama. Kelompok ini merupakan kelompok elit di daerah tersebut yang menguasai jabatan-jabatan negara, militer, dan posisi kunci perekonomian. Merekapun datang dari keluarga-keluarga kaya di daerah tersebut, yang mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah elit yang sama. Memang, secara ide, demokrasi sering menyatakan bahwa semua orang bisa menempati jabatan negara, militer, atau memegang posisi bisnis kelas atas. Akan tetapi, dalam kenyataannya, jabatan-jabatan itu diduduki oleh kelompok-kelompok tertentu.

Pendukung demokrasi sangat bangga dengan menyatakan bahwa dalam demokrasi setiap keputusan yang diambil adalah suara mayoritas rakyat. Namun, kenyataannya tidaklah begitu. Tetap saja keputusan diambil oleh selompok orang yang berkuasa, yang memiliki modal besar, kelompok berpengaruh dari keluarga bangsawan, atau dari militer.

Dalam sistem kapitalis, kekuatan pemilik modal menjadi faktor yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, bukan rakyat secara keseluruhan. Merekalah yang banyak mempengaruhi pengambilan keputusan di parlemen atau pemerintahan. Ini tidak aneh, karena dalam sistem kapitalis, calon anggota parlemen haruslah memiliki modal yang besar untuk mencalonkan diri. Karena itu, kalau dia sendiri bukan pengusaha kaya, dia akan dicalonkan atau disponsori oleh para pengusaha kaya, sehingga politik uang sangat sering terjadi. Bisa disebut hampir mustahil, kalau ada orang bisa mencalonkan diri menjadi presiden atau anggota parlemen kalau tidak memiliki modal.

Karena itu, keputusan yang diambil oleh parlemen pastilah sangat memihak pemilik modal besar tersebut. Dilegalisasinya serangan AS ke Irak oleh Parlemen Negara Paman Sam tersebut tidak bisa dilepaskan dari besarnya kepentingan ekonomi para pengusaha minyak AS terhadap Irak yang memiliki cadangan minyak kedua terbesar setelah Saudi Arabia.

Dalam sejarah Inggris, PM Anthony Eden, misalnya, bahkan pernah mengumumkan perang terhadap Mesir dalam Krisis Suez tanpa terlebih dulu meminta persetujuan parlemen. Demikian juga serangan AS terhadap negara-negara lain seperti Irak, Afganistan, Sudan, Libya, Somalia; sering tanpa terlebih dulu disetujui oleh anggota parlemen. Dalam pembuatan UU, sebenarnya anggota parlemen lebih sering sebatas menngesahkan rancangan UU yang dibuat oleh eksekutif (presiden atau perdana menteri).

Memang, dalam kenyataannya, sulit untuk membuat keputusan dengan terlebih dulu mendapat persetujuan rakyat. Bisa disebut, klaim ‘suara anggota parlemen adalah cerminan suara rakyat’ hanyalah mitos. Seharusnya, kalau prinsip ini benar-benar dilaksakan, setiap kali parlemen akan menghasilkan sebuah UU atau kebijakan, mereka bertanya dulu kepada rakyat, bagaimana pendapat mereka. Terang saja, cara seperti ini sangat sulit, untuk tidak dikatakan utopis. Apalagi, kalau negara tersebut memiliki jumlah penduduk yang sangat besar seperti AS dan Indonesia.

Klaim demokrasi yang lain, pemerintahan yang terpilih adalah pemerintahan rakyat. Anggapan ini, selain keliru, juga utopis. Pada praktiknya, tidak mungkin seluruh rakyat memerintah. Tetap saja yang menjalankan pemerintahan adalah elit penguasa yang berasal dari pemilik modal kuat atau pengendali kekuatan militer.

(2) Demokrasi dan kebebasan.

Bagi para pendukung demokrasi, kebebasan berpendapat dianggap sebagai salah satu nilai unggul dan luhur dari demokrasi. Kenyataannya tidaklah seperti itu. Tetap saja, dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat dibatasi oleh demokrasi itu sendiri. Artinya, pendapat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi atau akan menghancurkan sistem demokrasi tetap saja dilarang. Organisasi atau partai politik yang dibebaskan adalah juga yang sejalan dengan demokrasi. Kalau tidak, mereka tetap saja dilarang.

Sebenarnya dalam sistem apapun, wajar jika sebuah sistem politik memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar, apalagi sampai menghancurkan sistem politik itu. Namun curangnya, pendukung demokrasi, sering mengklaim bahwa hanya sistemnya yang membolehkan kebebasan berpendapat, sementara sistem ideologi lain tidak. Padahal dalam kenyataannya, sistem demokrasi pun memberikan batasan tentang kebebasan berpendapat ini.

Tidak mengherankan kalau negara yang dikenal ‘demokratis’, bahkan mahagurunya demokrasi, melarang sejumlah hal atas nama demokrasi. Di Prancis dan beberapa negara lainya di Eropa, jilbab dilarang atau paling tidak dihambat pemakainnya atas nama sekularisme (yang merupakan asas dari sistem demokrasi).

Atas nama perang melawan terorisme, kebebasan media masa dihambat, baik oleh negara ataupun oleh kesadaran media itu sendiri. Terbukti, banyak berita yang diplintir untuk kepentingan AS dalam Perang Irak, sementara berita yang dianggap mengancam kepentingan AS disensor. Larangan terhadap stasiun Aljazeera di Irak oleh pemerintah sementara Irak bentukan AS (jadi pasti di bawah tekanan AS) merupakan praktik lain dari kebohongan kebebasan demokrasi.

(3) Demokrasi dan kesejahteraan.

Banyak penganut sekularisme memandang bahwa demokrasi akan membawa kesejahteraan bagi dunia. Hal ini sering dipropagandakan oleh negara-negara Barat kepada Dunia Ketiga supaya mereka mau dan setia menerapkan sistem demokrasi. Namun, apa kenyataannya? Sistem demokrasi yang dipraktikkan oleh negara-negara kapitalis hanyalah memakmurkan dunia Barat saja atau negara-negara boneka Barat yang menjadi agen kapitalisme Barat seperti Jepang dan Singapura. Sebaliknya, Dunia Ketiga tetap saja menderita. Lihat saja, saat dunia dipimpin dan dikendalikan oleh negara-negara kapitalis penjajah, Dunia Ketiga semakin tidak sejahtera. Badan pangan dunia (FAO), dalam World Food Summit pada 2002, menyatakan bahwa 817 juta penduduk dunia terancam kelaparan, dan setiap 2 detik satu orang meninggal dunia akibat kelaparan. Kemiskinan terbesar ada di negara-negara Afrika (Sebaliknya, pada saat yang sama penduduk negara-negara maju sibuk melawan kegemukan). Padahal, sebenarnya hanya diperlukan dana sebesar 13 miliar dolar AS untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sanitasi di seluruh dunia. Jumlah itu ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan pengeluaran pertahun orang-orang di Amerika dan Uni Eropa untuk membeli parfum mereka (Ignacio Ramonet, The Politics of Hunger, Le Monde Diplomatique, November 1998). Walhasil, pangkal kemiskinan di dunia tidak lain adalah sistem Kapitalisme internasional yang dipraktikkan saat ini oleh negara-negara maju yang mengklaim sebagai negara paling demokratis di dunia.

Sementara itu, kesejahteraan yang dialami negara-negara maju sebetulnya bukan karena faktor demokrasinya, tetapi karena ekploitasi mereka terhadap dunia lain. Sebab, sudah merupakan sifat dari ideologi Kapitalisme untuk menjajah dan mengeksploitasi kekayaan negara-negara lain secara rakus. Dengan itulah Kapitalisme tumbuh di dunia. Mereka merampok dan memiskinkan Dunia Ketiga secara sistematis lewat berbagai cara seperti krisis moneter, privatisasi, pasar bebas, pemberian utang, standarisasi mata uang dolar, dan mekanisme perampokan lainnya.

Demokrasi sering dimanfaatkan oleh negara-negara imperialis untuk kepentingan penjajahan ekonomi mereka. Artinya, sebuah negara yang dijadikan target untuk dieksploitasi sering dicap sebagai pelanggar demokrasi dan HAM. Itulah yang kemudian dijadikan alasan oleh mereka untuk menyerang negara tersebut, mengintervensinya, atau memboikot ekonominya. Lihat saja bagaimana Irak yang kaya dengan minyak dijajah oleh AS dengan alasan demokratisasi. Beberapa negara, seperti Cina, sering dikenakan sanksi ekonomi, juga dengan memunculkan alasan melanggar demokrasi dan HAM. Sebaliknya, negara-negara yang jelas-jelas tidak demokratis seperti Saudi Arabia, Kuwait, atau Bahrain tetap dipelihara oleh AS. Sebab, AS mempunyai kepentingan minyak di negara-negara tersebut.

Tidak adanya relevansi antara demokrasi dan kesejahteraan bisa dibuktikan. Beberapa negara Dunia Ketiga yang dikenal paling demokratis, seperti India atau Filipina, ternyata bukanlah negara sejahtera. Penduduknya juga banyak hidup dalam penderitaan. Indonesia, yang sering dipuji lebih demokratis pada masa reformasi, mayoritas rakyatnya juga jauh dari sejahtera. Sebaliknya, banyak negara yang dikenal tidak demokratis justru kaya seperti Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, atau Brunei. Di sini jelas, demokrasi bukanlah faktor kunci sejahtera-tidaknya sebuah negara.

(4) Demokrasi dan stabilitas.

Mitos lain adalah demokrasi akan menciptakan stabilitas. Dalam banyak kasus, yang terjadi justru sebaliknya. Kran demokrasi yang diperluas ternyata menimbulkan banyak konflik di tengah masyarakat. Secara konseptual, hubungan konflik dan demokrasi bisa dirujuk pada ide utama demokrasi, yakni kebebasan atau kemerdekaan. Ketika pintu demokrasi dibuka, banyak pihak kemudian menuntut kebebasan dan kemerdekaan; biasanya atas nama bangsa, suku, kelompok. Muncullah konflik antar pihak yang bersinggungan kepentingan atas nama bangsa, suku, atau kelompoknya. Muncul pula perdebatan batasan wilayah dan kekuasaan masing-masing. Bersamaan dengan itu, muncul persaingan internal elit politik yang ingin muncul sebagai penguasa baru. Contoh nyata dalam hal ini adalah Indonesia. Masa reformasi ditandai dengan meningkatnya konflik di beberapa tempat, seperti Timor Timur (yang kemudian lepas), Aceh,Maluku, dan Papua. Konflik ini sebagian besar dipicu oleh isu keinginan untuk memisahkan diri (disintegrasi) dengan alasan kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri sebagai bagian dari asas kebebasan—sebagai pilar utama demokrasi.

Pemilihan kepala daerah yang sering kisruh di beberapa tempat juga merupakan hasil dari demokrasi. Sebelumnya, pada masa Orde Baru, kepala daerah ditentukan oleh Presiden. Atas nama aspirasi masyarakat daerah, kepala daerah kemudian dipilih oleh DPRD masing-masing, yang kemudian menyulut berbagai konflik horisontal antar masyarakat.

Hal yang sama tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi wilayah dunia yang lain. Demokrasi kemudian memunculkan fanatisme nasionalisme atas nama bangsa, suku, kelompok. Disintegrasi negeri-negeri eks komunis, seperti Soviet dan Yugoslavia, sebelumnya diyakini sebagai cahaya terang demokrasi. Kenyataannya, disintegrasi menimbulkan konflik yang berlarut-larut hingga kini, dengan korban manusia yang tidak sedikit. Konflik antar etnis pun terjadi, masing-masing dengan alasan yang sama: kemerdekaan bangsa. Belum lagi, kalau kita membicarakan korban-korban perang atas nama demokrasi yang disulut oleh negara AS. Apa yang terjadi di Irak merupakan contoh yang jelas. Tawaran demokrasi AS ternyata menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat Irak hingga kini. Perang atas nama demokrasi ini telah menimbulkan puluhan ribu korban manusia. Inikah yang disebut dengan stabilitas?

(5) Demokrasi dan kemajuan.

Pidato Bush yang menyatakan bahwa tanpa demokrasi Timur Tengah akan menjadi stagnan (jumud)—seakan-akan kemajuan ditentukan oleh apakah negara itu menganut sistem demokrasi atau tidak—patut dikritisi. Argumentasi yang sering dilontarkan, demokrasi menjamin kebebasan, sementara kebebasan adalah syarat bagi kemajuan. Dengan kata lain, reason (akal) bisa produktif karena adanya freedom (kebebasan), baik freedom of thinking (kebebasan berpikir) maupun freedom of speech (kebebasan berbicara), dan keduanya itu hanya ada dalam sistem demokrasi. Karena itu, demokrasi mutlak harus diperjuangkan.

Benarkah dengan kebebasan akan diperoleh kemajuan intelektual? Tentu saja tidak sesederhana itu. Rusia pada masa kejayaan Komunisme meraih kemajuan di bidang sains dan teknologi. Mereka mampu menciptakan teknologi canggih hingga ke teknologi ruang angkasa. Padahal Komunisme sering diklaim memberangus kebebasan.

Jadi, persoalannya bukanlah masalah kebebasan atau tidak, tetapi apakah masyarakat itu memiliki kebiasan berpikir yang produktif atau tidak. Berpikir produktif sendiri merupakan hasil dari kebangkitan berpikir yang didasarkan pada ideologi (mabda’) tertentu. Jadi, lepas sahih atau tidak, ideologi yang dianut oleh suatu bangsa atau masyarakat akan mendorong produktivitas berpikir bangsa tersebut. Sebab, karakter dasar dari ideologi adalah senantiasa ingin memecahkan persoalan manusia secara menyeluruh, sekaligus mempertahankan dan menyebarkan ideologinya. Semua itu membutuhkan berpikir yang produktif.

Presiden telah berbicara kepada rakyat terkait Bank Century dan sikap atas kasus Chandra-Bibit, Senin (23/11) malam.

Atas kasus Chandra-Bibit, ada tiga hal penting dari sikap Presiden.

Pertama, bila tidak diteruskan ke pengadilan, kasus itu lebih banyak manfaat daripada mudaratnya. Alasannya, tidak cukup bukti dan memerhatikan aspek sosial. Dalam bagian ini, Presiden menyatakan tidak akan memasuki wilayah kepolisian dan kejaksaan. Namun, Presiden menginstruksikan agar Kepala Polri maupun Jaksa Agung melakukan penertiban dan pembenahan di instansi masing-masing.

Kedua, perlunya tindakan korektif atas instansi penegak hukum, Polri, kejaksaan, dan KPK sehingga proses hukum dapat dipercaya dan memenuhi rasa keadilan.

Ketiga, Presiden mencanangkan dilakukan pemberantasan mafia hukum.

Memahami permasalahan

Banyak pihak melihat kasus Chandra-Bibit sebagai konflik institusi, antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di satu pihak dan Polri serta Kejaksaan Agung di lain pihak. Tidak heran jika pada pertemuan di Komisi III DPR, para petinggi KPK, Polri, dan, kejaksaan diminta berfoto bersama agar masyarakat melihat tidak ada konflik pada institusi yang mereka pimpin.

Di masyarakat pun, yang dinanti dari jawaban Presiden adalah pada institusi hukum mana Presiden akan memihak.

Padahal, kejaksaan, Polri, maupun KPK adalah institusi negara. Ketiga institusi ini merupakan anak kandung republik. Bahkan, Polri dan kejaksaan hingga akhir zaman tetap dibutuhkan keberadaannya dan tidak dapat dikerdilkan perannya.

Pokok kasus Chandra-Bibit adalah pada proses hukum yang dilakukan para pejabat hukum di kepolisian dan kejaksaan. Para pejabat adalah manusia, yang menduduki jabatan yang menentukan bagaimana institusi hukum dipersepsikan masyarakat.

Kini, atas sejumlah kasus, kepercayaan publik kepada pejabat, kepolisian, dan kejaksaan ada pada titik terendah. Sebaliknya, kepada KPK, kepercayaan publik amat tinggi. Karena itu, saat Chandra-Bibit disangka memeras dan menyalahgunakan wewenang, meski polisi dan jaksa yakin, masyarakat tidak yakin.

Publik merasa ada “rekayasa” yang dilakukan penyidik dan penuntut hukum atas Chandra-Bibit. Bukti tak cukup, tapi dipaksakan agar dimejahijaukan. Ini menimbulkan krisis kepercayaan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Ketidakpercayaan publik inilah yang mendorong Presiden membentuk Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Chandra-Bibit yang dikenal dengan Tim 8. Verifikasi proses hukum untuk dua hal mendasar. Presiden membutuhkan pendapat lain atas proses hukum yang sedang berjalan meski pendapat itu bukan tandingan dari yang dilakukan penyidik atau penuntut umum.

Kedua, Presiden perlu memvalidasi atas kecurigaan masyarakat. Validasi ini penting guna menepis distrust dan mistrust masyarakat terhadap penegak hukum.

Proses hukum

Dari sejumlah kasus yang muncul, proses hukum yang dilakukan para pejabat hukum kerap menjadi perbincangan masyarakat. Ini terjadi karena proses hukum yang dijalankan dianggap tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. Ini yang disampaikan dalam sikap Presiden. Salah satunya, perkara nenek Minah yang divonis 1,5 bulan kurungan karena mencuri tiga buah kakao.

Masyarakat bertanya, apakah para pejabat hukum harus memproses kejahatan yang dilakukan nenek Minah ? Apakah upaya yang dilakukan para penegak hukum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan nenek Minah ? Apakah pihak yang melaporkan memiliki kepentingan untuk memastikan agar nenek Minah diberi ganjaran ?

Kejadian itu kerap terjadi pada masyarakat. Para sopir truk akan dicari-cari kesalahannya oleh oknum polisi lalu lintas agar memberi sejumlah uang. Demikian pula belakangan beredar istilah “ATM Berjalan” bagi oknum kejaksaan dan kepolisian yang melakukan proses hukum terhadap seseorang dalam kedudukan sebagai saksi, tersangka, maupun terdakwa.

Bahkan, pascapemutaran rekaman sadapan atas Anggodo Widjojo di Mahkamah Konstitusi, masyarakat kian paham bagaimana perkara dapat diatur oleh orang yang diduga sebagai makelar kasus. Makelar kasus bia membebaskan atau meringankan pelaku pidana yang seharusnya dihukum. Namun, makelar kasus juga bisa memastikan seseorang yang tidak seharusnya dihukum agar dihukum.

Ini semua menunjukan kenyataan di Indonesia ada persoalan dalam proses hukum, bahkan tidak terkecuali di KPK. KPK kerap dikritik karena melakukan proses hukum secara tebang pilih. Selain itu, KPK kerap melakukan penahanan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap orang yang sebenarnya tidak perlu ditahan. Di sinilah isu pokok yang perlu didengar masyarakat saat Presiden menyampaikan keputusannya terkait kasus Chandra-Bibit. Keputusan Presiden sama sekali dan tidak seharusnya ditafsirkan sebagai Presiden akan berpihak pada institusi hukum mana.

Kini saatnya publik menanti sensitivitas Polri dan kejaksaan untuk menindaklanjuti apa yang menjadi sikap Presiden. Presiden juga telah menyampaikan langkah-langkah agar proses hukum bisa dipercaya dan paralel dengan rasa keadilan masyarakat.

Kasus Chandra-Bibit telah menjadi entry point agar ke depan publik memiliki kepercayaan pada proses hukum mulai dari hulu hingga ke hilir. Kepercayaan ini penting mengingat dewasa ini sistem hukum bukan sekadar ornamen atau pajangan belaka.

Sumber  :

Memahami Sikap Presiden, Hikmahanto Juwana | Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Mantan Anggota Tim 8
Kompas, 24.11.2009

Dua hal saya sampaikan dalam dialog Presiden dan para pemimpin media di Istana Negara, Minggu (22/11) malam, yaitu pola pikir legalistik formal yuridis dan sikap mengambang.

Sejak kasus “cicak lawan buaya” menjadi isu nasional, amat jelas kita telah disandera pikiran legalistik. Kita menjadi tawanan legalistic mind. Sikap dan tindakan kita dipengaruhi secara kaku dan berlebihan.

Akibatnya, kecil ruangan bagi hal yang lebih utama, yakni kehidupan dengan nilai-nilainya yang lebih berharga seperti keadilan dan kebenaran. Makin jelas nila mengamati perseteruan di kalangan lembaga penegakan hukum, bagaimana pikiran legalistik dinomorsatukan atas kerugian keadilan sosial. Kebenaran menjadi korban.

Mengapa sampai begitu ? Bangsa Indonesia sebetulnya kurang bakat untuk legalistic mind, dibandingkan dengan bangsa Jerman atau Jepang yang memperlihatkan sifat legalistiknya dalam urusan dagang, investasi, kontrak, dan sebagainya. Bukti gejala legalistik kita ialah ramainya diucapkan istlah seperti : supremasi hukum, fakta hukum, proses hukum, koridor hukum, prosedur, mekanisme, sistem, dan lain-lain. Kita menafsirkannya dengan subur dan keadaan ini menyesakan dada.

Mengambang

Ada pemeo berbunyi, “12 ahli hukum (pengacara), 13 pendapat (opini)“.  Apabila gejala legalistik dibiarkan berlanjut, kita bisa masuk jalan buntu, suatu cul-de-sac. Karena itu, perlu ada orang yang muncul untuk mengucapkan kata yang membebaskan kita dari penyanderaan legalistik.

Belakangan, istilah yang banyak digunakan adalah mengambang. Media menulis misalnya : Presiden SBY mengambang. Setelah rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengn Kepala Polri, media memberitakan : Kepolisian mengambang. Menyusul Kejaksaan mengambang. Kemudian DPR mengambang. KPK mengambang. Setelah Tim Delapan menyelesaikan perumusan yang berkata : Ya, juga media mengambang ! Kalau ini terus berjalan demikian, sampailah kita pada keterangan : Indonesia mengambang.

Gejala ini jelas tidak bagus dan harus dihentikan. Maka, perlu dibuat jangkar, dimana bahtera bangsa berteduh saat ombak besar untuk kemudian melanjutkan pelayaran bila badai berlalu.

Harapan

Siapakah orang yang akan mengucapkan kata yang memerdekakan kita dari penyanderaan legalistik ? Siapakah yang bisa menghentikan gejala mengambang, membuat kita terapung-apung tanpa arah, pasrah pada tiupan angin musim ?  Jawabnya, Presiden. Tidak ada orang lain yang bisa mengatasi gejala pola pikir legalistik kaku serta gejala mengambang itu, tetapi Presiden Yudhoyono.

Harapan  inilah yang saya sampaikan dalam pertemuan silaturahim Presiden dengan para pemimpin redaksi media, Minggu malam. Keesokan malamnya (23/11), Presiden memberi respons atas rekomendasi Tim Delapan dalam sebuah tayangan TV secara nasional. Reaksi publik beragam. Mulai dari kecewa, sebagaimana dikatakan generasi muda yang menonton bareng pidato SBY, melalui penilaian pidato jurus tanpa bentuk menurut pendapat para aktivis, terus melalui ketua Tim Delapan yang mengatakan, meski berputar-putar, tetapi arahnya jelas, sampai kepada advokat penguasa hukum yang bilang masih bingung, atau kata Chandra tunggu satu dua hari lagi bagaimana pelaksanaannya oleh pihak Polri dan Kejaksaan Agung, atau pernyataan Bibit yang jelas, yaitu kembalikan kami ke pimpinan KPK.

Pertanyaan timbul, apakah masih relevan kesan pengamatan saya mengenai tersanderanya kita oleh pikiran legalistik berlebihan dan sikap mengambang setelah respons Presiden tadi ?

Kendati bisa timbul kesan bahwa Presiden tidak berbicara secara eksplisit, tidak menyebutkan tegas tentang beberapa hal yang tertera dalam rekomendasi Tim Delapan, saya belum kecewa dan saya tetap punya kepercayaan terhadap Presiden. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig (Orang yang pandai memahami, membutuhkan separuh perkataan), artinya tahu berbuat apa yang diharapkan dari dia.

Di dalam ini termasuk mengambil aneka tindakan sanksi, memberkahi keadaan internal institusi masing-masing, membasmi mafia hukum di peradilan dan para makelar kasus yang berkeliaran, demi meningkatkan usaha pemberantasan korupsi dan memperkokoh daya gempur KPK, bahkan secara bertaat asas kalau perlu melaksanakan pembersihan terhadap diri serta posisi sendiri, demi mengembalikan kepercayaan rakyat kepada lembaga-lembaga yang telah dipandang rendah.

Semua itu untuk melaksanakan creative destruction, sebuah istilah dari Prof Muladi dalam seminar hukum The Habibie Center yang saya tidak tahu apa maknanya, tetapi secara harfiah saya artikan “penghancuran yang kreatif”.

Demikianlah adanya bila kita ingin menghancurkan isu “cicak lawan buaya”.

Sumber  :

Legalistik dan Mengambang, Rosihan Anwar |  Wartawan Senior
Kompas, 25.11.2009

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, awal pekan depan direncanakaan segera diumumkan ke masyarakat dan dapat mulai menjalankan tugasnya untuk menemukan dan mengikis kasus-kasus hukum y ang diwarnai dengan berbagai praktik mafia.

Konsep Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, hingga Kamis (26/11), masih dalam proses finalisasi oleh Presiden Yudhoyono bersama Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Staf Khus us Presiden Bidang Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia dan Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Demikian disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Penegakan Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN Denny Indrayana kepada Kompas, Kamis (26/11) malam di Jakarta. Sebelumnya, Denny bersama sejumlah Staf Khusus Presiden menemui Presiden Yudhoyono di kediaman pribadi Presiden di Puri Indah Cikeas, Gunung Putyri, Bogor, Jawa Barat, Kamis sore.

Denny melaporkan perkembangan konsep Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Presiden Yudhoyono beberapa waktu lalu, menyatakan pemerintah tengah menyiapkan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Program pemberantasan mafia hukum merupakan salah satu program yang tertuang dalam program 100 hari untuk disiapkan menjadi program pelaksanaan.

Mafia hukum mencuat setelah terungkapnya rekaman pembicaraan antara adik kandung Direktur PT Masaro Radiocom Anggoro Widjojo dengan sejumlah oknum Polri, Kejaksaan Agung, pengacara, pengusaha dan bahkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait dengan kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ya, tadi (sore di Cikeas) diskusi awal sekaligus melaporkan perkembangan. Awal minggu depan, akan diumumkan dan akan mulai bekerja. Ini sesuai dengan komitmen Presiden Yudhoyono dalam program 100 harinya untuk memberantas mafia hukum dan menegakan hukum. Dari sini masyarakat bisa menilai dan melihat komitmen Presiden,” tandas Denny.

Menurut Denny, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum akan berada di bawah kendali UKP4. Fokus Satgas ini memberantas mafia hukum. “Tidak semua kasus hukum, akan tetapi kasus yang diwarnai praktik mafia. Upaya pemberantasan ini akan dilakukan bersama-sama dengan aparat hukum lainnya,” tambah Denny.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menambahkan, untuk menyusun Satgas Pemberantaan Mafia Hukum, Presiden Yudhoyono berencana akan mengundang sejumlah pakar dan praktisi hukum untuk mendapatkan masukan susunan satgas tersebut.

Pidato Presiden terkait kasus Bank Century dan Bibit-Chanda membuat pro-kontra baru. Sebagian besar masyarakat yang menghendaki pengusutan kasus Bank Century dan mendukung Bibit-Chandra kian “memusuhi” pemerintah. Jelas saja, keputusan yang mengambang itu dinilai hasil kompromi dari berbagi kepentingan yang ada, tak terkecuali kepentingan “buaya” yang masih kuat pengaruhnya.

Keputusan Presiden itu, jauh berbeda dengan rekomendasi Tim 8 sebelumnya. Perbedaan ini juga yang menjadi salah satu, penyebab marahnya rakyat atas keputusan presiden tersebut. Presiden dinilai tak mampu menuntaskan kasus-kasus besar yang membuat keresahan rakyat. Presiden seolah bermain api dan membiarkan kasus ini mengalami metamorfosis yang cukup komplek. Rakyat meminta keputusan cepat dan tegas.

Melihat fakta diatas, memang tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa kebijakan atau keputusan Presiden itu salah. Tetapi dilihat dari berbagai indikasi yang mengarah pada kesalahan itu dan bagaimana pemerintah memberikan argumentasinya. Apalagi, kasus ini penuh dengan rekayasa untuk kepentingan seseorang dan kelompok tertentu. Jadi, bila Presiden tak berani membersihkan orang-orang disekitarnya yang diindikasikan bermasalah dengan tegas, maka kasus-kasus besar akan terus terulang.

Apa jadinya, bila Presiden dinilai tidak mendengar rakyat. Tentu saja, rakyat juga akan tidak mengindahkan adanya pemerintah bahkan berusaha membangun kekuatan tersendiri untuk menggulingkannya. Sinyalemen ke arah itu, jelas adanya. Ini dunia demokrasi, sistem yang meletakkan rakyat di atas segala-galanya. Siapa yang mendapat dukungan rakyat, dialah yang diakui dan layak menjadi penguasannya. Oleh karena itu, berbagai kepentingan berlomba-lomba untuk memperoleh dukungan rakyat. Sehingga setiap kali kebijakan pemerintah yang dianggap salah, maka menjadi senjata yang paling ampuh untuk merusak kepercayaan terhadap pemerintah dan menjatuhkannya.

Bila pemerintah tidak mampu mendengar dan mengelola aspirasi rakyat, dapat dipastikan kekuasaan itu akan segera berakhir. Ketika kekecewaan dan ketidakpercayaan kian membesar, dimana pun rakyat berkumpul semakin luas pula kekecewaan itu menyebar. Tak terkecuali di dunia maya seperti facebook dan twitter. Berbagai aspirasi politik terus bergejolak dalam dunia yang masih dianggap remeh itu.

Dalam momen sepert ini, menjadi kesempatan untuk mengelindingkan isu bersama walaupun berbeda dasar dan latar belakang. Ada yang berdasar ketidaksukaan secara pribadi atau kelompok, ada juga karena berbeda pandangan maupun karena perbedaan ideologi. Pemerintah akan menjadi musuh bersama atas kekuatan yang menggoyangnya dengan dukungan rakyat. Bila yang mendominasi kekuatan tersebut adalah kekuatan pragmatis, tentulah pemerintahan penggantinya ke depan tidaklah jauh berbeda dengan sekarang.

Untuk menghindari dari penggunaan kekuatan rakyat secara tak bertanggungjawab, rakyat harus “melek” politik.  Rakyat akan terlepas dari berbagai kepentingan orang pragmatis dan niat jahat elit politik. Hanya dengan itu, rakyat akan memahami berbagi konflik politik yang ditimbulkan atas perebutan kekuasaan semata dan rakyat dapat memilih pada posisi yang tepat.

Kini, seharusnya kita sebagai rakyat harus mendengar secara terbuka semua argumentasi dari ideologi dan sistem yang ada. Kemudian dipikirkan untuk kebaikan kehidupan saat ini dan masa depan. Hanya dengan memahami berbagai pandangan dari ideologi dan aliran politiknya inilah akan membantu kita untuk memahami politik yang sebenarnya, termasuk politik Islam ideologis. Politik yang berdasarkan nilai-nilai tertinggi dan mulia, politik inilah satu-satunya yang mampu memposisikan dengan benar antara penguasa dan rakyat dalam sebuah sistem yang adil, seimbang dan dirahmatiNya.

PAK Presiden:

Ini adalah surat pertama saya kepada Anda dan sesungguhnya saya ingin menulis surat kepada Anda setiap hari. Saya pernah membaca surat terbuka macam ini yang ditulis oleh kolumnis Art Buchwald yang jenaka ketika Richard Nixon menjadi Presiden Amerika Serikat. Waktu itu Buchwald mengatakan, ”Pak Presiden, dengan surat ini saya ingin menyampaikan kepada Anda bagaimana cara memimpin negara. Berbahagialah Anda karena saya tidak memungut biaya sama sekali untuk nasihat yang saya berikan, sebab saya merasa bahwa sudah menjadi tugas saya sebagai warga negara untuk membantu Presiden mengatasi pelbagai masalah yang muncul hari ini.”

Itu sikap yang baik dan, terus-terang, saya ingin menirunya. Karena itu, saya juga tidak akan memungut biaya atas apa yang saya sampaikan kepada Anda melalui surat ini.

Yang pertama, Pak Presiden, saya pikir sudah saatnya bagi Anda untuk berhenti memikirkan pencitraan diri. Sulitnya menjadi presiden yang terlalu menjaga citra adalah Anda bisa menjadi tampak lamban karenanya. Hal yang sama dialami oleh seorang perempuan yang terlalu menjaga penampilan. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam di salon untuk menyasak rambut atau memotong kuku atau melentikkan bulu mata, hanya demi sebuah keputusan sepele: menghadiri kondangan.

Saya kira Anda perlu sedikit rileks, tetapi jangan pula terlalu guyon. Seorang presiden yang senang guyon akan menimbulkan masalah tersendiri, bagi dirinya dan bagi negeri yang dipimpinnya. Gus Dur pernah membuktikan itu. Saya kadang senang dengan guyonannya, tetapi para politisi di gedung DPR pada masa itu pastilah tidak suka dibilang sebagai sekumpulan anak TK (Sekarang banyak orang yang membenarkan pernyataan Gus Dur itu, terutama karena sampai hari ini perilaku anggota DPR masih membuat orang tidak bahagia.).

Namun, terlalu diam juga bisa merepotkan. Kita telah mengalami masa pemerintahan oleh presiden yang sepertinya mengamalkan petuah ”diam adalah emas” dan Anda sendiri pernah melakukan pembelotan pada presiden yang seperti itu. Peristiwa tersebut menyebabkan Ibu Mega sampai hari ini terus menampakkan ketidaksukaannya terhadap Anda, bahkan sampai pada sikap dan kekeraskepalaan politik yang terasa tidak masuk akal. Tapi itu urusan Ibu Mega sendiri, bukan urusan bangsa ini.

Yang lebih perlu Anda perhatikan, Pak Presiden, rakyat sudah memilih Anda untuk kali kedua. Saran saya, sungguh-sungguhlah menjadi sahabat mereka. Ini saran yang serius, sebab beberapa waktu sebelum kampanye pemilihan presiden, saya membaca kisah Pak Mayar, seorang petani kecil di daerah Gunung Putri, Bogor. Dua hal dalam kisah itu sangat mengesankan saya. Pertama, Pak Tani itu punya nama yang bagus, ”Mayar”. Dalam bahasa Jawa berarti mudah (meskipun hidupnya sama sekali tidak mudah). Kedua, di rumah Pak Mayar ini Anda pernah mengadakan pertemuan untuk menggalang dukungan semasa kampanye pemilihan presiden yang pertama dulu.

Menurut apa yang saya baca, di rumah itu Anda menjanjikan tiga hal jika Anda terpilih menjadi presiden. Yaitu pengaspalan jalan, pembangunan sekolah, dan pengadaan saluran irigasi. Dan, akhirnya Anda menjadi presiden. Dua janji pertama terwujud, yang ketiga belum. Jalanan diaspal dan sebuah SMA dibangun, tetapi tak ada pembangunan saluran irigasi.

Dengan dua janji terpenuhi, setidaknya Anda bisa mengatakan bahwa Pak SBY tidak melupakan sama sekali janjinya. Namun, ada yang meleset di sini. Pemenuhan dua dari tiga janji itu ternyata nyaris tak ada manfaatnya bagi Pak Mayar dan orang-orang yang selevel dengannya. Jalanan beraspal hanya berfungsi semakin memperlancar proses pencaplokan tanah warga kepada orang-orang kaya dari kota. Mereka membeli lahan para petani dan membangun perumahan di sana. Sedangkan gedung SMA tak pernah bisa dimasuki karena terlalu mahal. Bahkan cucu Pak Mayar pun tak pernah bisa bersekolah di sana. Dan, berapa uang masuk yang dianggap terlalu mahal itu? ”Satu setengah juta rupiah,” kata Pak Mayar. ”Saya tidak mampu menyediakan uang sebanyak itu.”

Mari kita akui bersama bahwa uang sejumlah itu memang sangat besar bagi sebagian besar rakyat di negeri ini. Sejumlah orang bahkan rela mati demi berebut uang derma Rp 20 ribu. Selanjutnya, mudah-mudahan tidak ada kemelesetan semacam itu lagi dalam upaya Anda memenuhi janji, dalam skala luas, bagi rakyat yang telah memilih Anda.

Terakhir, saya berharap Anda sigap merespons orang-orang yang saat ini menuntut Anda membuktikan jargon kampanye Anda ”menegakkan hukum tanpa pandang bulu”. Mereka sekarang meminta Anda bersikap tegas untuk mengamankan KPK, institusi yang telah memberikan kredit tersendiri pada citra positif pemerintahan Anda, dari upaya-upaya untuk melemahkan fungsinya.

Tentang hal-hal yang menyangkut upaya pelemahan KPK, saya ingin mengingatkan bahwa Anda harus mewaspadai omongan-omongan di belakang Anda. Ketika besan Anda, Aulia Pohan, dijadikan tersangka oleh KPK karena kasus korupsi, saya ingat pernah mendengar guyonan dari seorang teman, yang dekat dengan lingkaran Anda, bahwa tak boleh ada kejadian seperti ini. Katanya, kalau besan saja dijadikan tersangka, ”moral pasukan” bisa runtuh, dong. Yang dimaksudkan pasukan di sini, Anda pasti tahu, adalah orang-orang yang berjejalan mendukung Anda –dengan dana, tenaga, maupun manuver politik. ”Harus dikasih peringatan KPK ini,” kata teman saya itu.

Sekarang, dengan KPK dibikin sempoyongan seperti ini, saya tidak heran jika ada anggapan bahwa ”pasukan” yang cemas itu sudah bergerak. Dan saya harus menyampaikan bahwa sikap diam Anda justru akan menguatkan anggapan itu. Apalagi kabarnya ada rekaman lain, saya baca di The Jakarta Post minggu lalu, yakni antara Susno Duadji, para jaksa, dan pejabat-pejabat lain yang menyebut-nyebut ”Blue Sky” –konon itu nama sandi untuk Ibu Negara– dalam percakapan telepon mereka mengenai Bank Century.

Saya tidak melarang Anda menjadi orang yang pemaaf. Tetapi jangan sering-sering memberi maaf untuk hal-hal yang tidak mendidik. Pemberian maaf kepada Ong Juliana Gunawan dan Anggodo Widjojo dalam kasus yang Anda sebut sendiri sebagai ”pencatutan nama” sungguh merupakan tindakan yang bisa membuat pikiran semakin gelap. Kasus lain, saya tetap tidak habis pikir bagaimana Zaenal Maarif, yang membuat Anda marah dua atau tiga tahun lalu karena mengumbar omongan bahwa Anda sudah menikah dan punya anak ketika menjadi taruna Akabri, pada pemilu terakhir bisa banting setir menjadi kader dan caleg Partai Demokrat.

Sungguh saya tidak paham model rekrutmen politik di negeri ini. Terlalu banyak kutu di tubuh partai-partai dan mereka bisa meloncat-loncat dari satu partai ke partai lain dengan keringanan yang tak tertahankan. Kalau para kader partai saja tidak peduli dengan konten politik partai-partai mereka, sebetulnya rakyat disuruh memilih apa dalam pemilu?

Pak SBY, saya akan mengakhiri surat ini dengan kalimat menghibur yang menunjukkan bagaimana orang Amerika memandang kualitas presiden-presiden mereka. Penuturan anonim itu berbunyi begini: ”Roosevelt memberi bukti bahwa orang bisa menjadi presiden seumur hidup; Truman memberi bukti bahwa semua orang bisa menjadi presiden; dan Eisenhower memberi bukti bahwa kita tidak memerlukan presiden.”

Saya tidak ingin mengkopi frase terakhir dan mengganti nama Eisenhower dengan siapa pun nama presiden kita. Sesungguhnya yang saya inginkan adalah sebuah frase lain yang memberi bukti bahwa seorang presiden bisa benar-benar menjadi sahabat orang miskin.

Salam dari saya,

A.S. Laksana

Jawa Post, Minggu, 15 November 2009

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya memberikan jawaban atas rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah di Istana Merdeka, Senin (23/11) malam.

Dari lima rekomendasi TPF, hanya satu yang diindahkan presiden, yakni meminta kasus dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif itu tidak dilanjutkan ke pengadilan, meski tanpa menjelaskan tindakan apa yang akan dilakukan untuk itu.

Berbagai tanggapan pun mulai bermunculan seputar pernyataan Presiden SBY tersebut, salah satunya dilontarkan Prof Dr Yahya Muhaimin.

Pengamat perilaku politik UGM ini menilai perlu indera keenam untuk memahami isi pernyataan presiden.

“Mirip dengan gaya Soeharto,” tegas Yahya Muhaimin kepada JPNN malam tadi. Mantan Mendiknas di era Presiden Abdurahman Wahid ini juga mengatakan, apa yang disampaikan SBY benar-benar mencerminkan perpaduan gaya kepemimpinannya.

“Itulah gaya Jawa SBY, tidak langsung dan dengan bahasa-bahasa simbol serta tidak mengambil risiko sebagaimana gaya pemimpin Barat,” tambah Yahya.

Ditambahkan, pernyataan SBY agar kasus Bank Century diusut tuntas secara hukum dan kasus hukum Candra Hamzah-Bibit Samad Riyanto agar tidak diteruskan ke pengadilan, walau belum tuntas tetapi sangat proposional dan rasanya akan lebih meredam gejolak.

“Saya memandang gaya dan substansi pernyataan Presiden SBY tersebut dijiwai oleh kebijaksanaannya atau kehati-hatiannya sebagai seorang Jawa dan oleh keteduhannya sebagai seorang muslim serta oleh ketegasannya sebagai seorang militer yang teritorial heavy,” tambah guru besar ilmu politik UGM ini.

Yahya juga mengatakan bahwa dengan pernyataan yang harus dipahami dengan “indera keenam” itu, masyarakat harus berpikir. “Ya, kita dibiarkan mikir sendiri sebagaimana juga bawahan-bawahan SBY, tetapi tetap harus sejalan dengan due dari SBY tadi,” kata Yahya.

Apakah gaya SBY ini merupakan penyempurnaan dari gaya Soeharto? Menjawab pertanyaan seperti itu Yahya menegaskan bahwa gayanya memang mirip Soeharto tetapi Soeharto lebih decisive dan lebih commanding. “Sedangkan SBY lebih subtle (halus) dan lebih sophisticated (canggih),” tandasnya.

riaupos

From http://news.nationalgeographic.com/

It may be called Turkey Day, but the U.S. Thanksgiving Day is about more than just the bird. Learn about a holiday myth—the first “real” Thanksgiving wasn’t until the 1800s—and how we celebrate Thanksgiving dinner today.

Key to any Thanksgiving Day menu is a fat turkey and cranberry sauce.

Some 250 million turkeys were raised in the U.S. in 2009 for slaughter, according to the U.S. Department of Agriculture’s National Agricultural Statistics Service. Those birds were worth about U.S. $4.5 billion.

About 46 million will end up on U.S. dinner tables this Thanksgiving. (See the Green Guide’s suggestions for having a greener—and more grateful—Thanksgiving.)

Minnesota is the United States’s top turkey-producing state, followed by North Carolina, Arkansas, Missouri, Virginia, and California.

These “big six” states produce two of every three U.S.-raised birds, according to data compiled by the U.S. Census Bureau.

U.S. farmers will also produce 709 million pounds of cranberries, which, like turkeys, are native to the Americas. The top producers are Wisconsin and Massachusetts.

The U.S. will also grow 1.8 billion pounds of sweet potatoes—many in North Carolina, California, and Mississippi—and produce 1.1 billion pounds of pumpkins.

Contrary to legend, the amount of the organic protein tryptophan in most turkeys isn’t responsible for drowsiness.

Instead scientists blame booze, the sheer caloric size of an average feast, or just plain old relaxing after stressful work schedules.

What Was on the First Thanksgiving Menu?

Little is known about the first Thanksgiving dinner in the Plimoth (also spelled Plymouth) Colony in October 1621, attended by some 50 English colonists and about 90 native Wampanoag men in what is now Massachusetts.

We do know that the Wampanoag killed five deer for the feast, and that the colonists shot wild fowl—which may have been geese, ducks, or turkey. Some form, or forms, of Indian corn were also served.

But Jennifer Monac, spokesperson for the living-history museum Plimoth Plantation said the feasters likely supplemented their venison and birds with fish, lobster, clams, nuts, and wheat flour, as well as vegetables such as pumpkin, squash, carrots, and peas.

If you want to eat like a Pilgrim yourself, try some of the Plimoth Plantation’s recipes, including stewed pompion (pumpkin) or traditional Wampanoag succotash.

Where Did Thanksgiving Come From?

American Indian peoples, Europeans, and other cultures around the world often celebrated the harvest season with feasts to offer thanks to higher powers for their sustenance and survival.

In 1541 Spaniard Francisco Vásquez de Coronado and his troops celebrated a “Thanksgiving” while searching for New World gold in what is now the Texas Panhandle.

Later such feasts were held by French Huguenot colonists in present-day Jacksonville, Florida (1564), by English colonists and Abnaki Indians at Maine’s Kennebec River (1607), and in Jamestown, Virginia (1610), when the arrival of a food-laden ship ended a brutal famine.

But it’s the 1621 Plimoth Thanksgiving that’s linked to the birth of our modern holiday. The truth is the first “real” Thanksgiving happened two centuries later.

Everything we know about the three-day Plimoth gathering comes from a description in a letter wrote by Edward Winslow, leader of the Plimoth Colony, in 1621, Monac said.

It had been lost for 200 years and was rediscovered in the 1800s, she added.

In 1841 Boston publisher Alexander Young printed Winslow’s brief account of the feast and added his own twist, dubbing it the “First Thanksgiving.”

In Winslow’s “short letter, it was clear that [the 1621 feast] was not something that was supposed to be repeated again and again. It wasn’t even a Thanksgiving, which in the 17th century was a day of fasting. It was a harvest celebration.”

But after its mid-1800s century appearance, Young’s designation caught on—to say the least.

U.S. President Abraham Lincoln declared Thanksgiving Day a national holiday in 1863. He was probably swayed in part by magazine editor Sarah Josepha Hale—the author of the nursery rhyme “Mary Had a Little Lamb”—who had suggested Thanksgiving become a holiday, historians say.

In 1941 President Franklin Roosevelt established the current date for observance, the fourth Thursday of November.

Thanksgiving Turkey-in-Waiting

Each year at least two lucky turkeys avoid the dinner table, thanks to a presidential pardon—a longstanding Washington tradition believed to have originated with U.S. President Harry Truman.

Since 1947 the National Turkey Federation has presented two live turkeys—and a ready-to-eat turkey—to the President, according to federation spokesperson Sherrie Rosenblatt.

“There are two birds,” Rosenblatt explained, “the presidential turkey and the vice presidential turkey, which is an alternate, in case the presidential turkey is unable to perform its duties.”

Those duties pretty much boil down to not biting the President during the photo opportunity with the press.

In 2008 the vice presidential bird, “Pumpkin,” stepped in for the appearance with President Bush after the presidential bird, “Pecan,” had fallen ill the night before.

After their presidential encounter, the birds share the same happy fate as Super Bowl winning quarterbacks.

“For the last five years,” Rosenblatt said, “They’ve gone to Disneyland”—living out their days at Big Thunder Ranch in the California theme park’s Frontierland.

Talking Turkey

Pilgrims were familiar with turkeys before they landed in the Americas.

That’s because early European explorers of the New World had returned to Europe with turkeys in tow after encountering them at American Indian settlements. Indians had domesticated the birds centuries before European contact.

A century later Ben Franklin famously made known his preference that the turkey, rather than the bald eagle, should be the official U.S. bird.

But Franklin might have been shocked when, by the 1930s, hunting had so decimated North American wild turkey populations that their numbers had dwindled to the tens of thousands from a peak of at least tens of millions.

Today, thanks to reintroduction efforts and hunting regulations, wild turkeys are back.

(Related: “Birder’s Journal: Giving Thanks for Wild Turkey Sightings.”

Some seven million wild turkeys are thriving across the U.S., and many of them have adapted easily to the suburbs.

Wild turkeys, Meleagris gallopavo, can run some 10 to 20 miles (16 to 32 kilometers) an hour and fly in bursts at 55 miles (89 kilometers) an hour. Domesticated turkeys can’t fly at all.

Pass the Pigskin

For many U.S. citizens, Thanksgiving without football is as unthinkable as the Fourth of July without fireworks.

NBC Radio broadcast the first national Thanksgiving Day game in 1934, when the Detroit Lions hosted the Chicago Bears.

Except for a respite during World War II, the Lions have played—usually badly—every Thanksgiving Day since.

Consumers Rejoice!

For those who love marching and music, turkey takes a backseat to the Macy’s Thanksgiving Day Parade in New York City, originally called the Macy’s Christmas parade because it kicked off the shopping season.

The tradition began in 1924, when employees recruited animals from the Central Park Zoo to join the parade.

Helium-filled balloons made their debut in the parade in 1927 and, in the early years, were released above the city skyline with the promise of rewards for their finders.

The parade, first televised nationally in 1947, now draws some 44 million viewers—not counting the 3 million people who actually line the 2.5-mile (4-kilometer) Manhattan route.

Thanksgiving weekend also boasts the retail version of the Super Bowl—Black Friday, when massive sales and early opening times attract frugal shoppers.

The National Retail Federation reports that some 130 million Americans, give or take a few million each year, brave the crowds to shop on Black Friday or on the following weekend.

Planes, Trains, and (Lots of) Automobiles

It may seem like everyone in the U.S. is on the road on Thanksgiving Day, keeping you from your turkey and stuffing.

But just 33 million of about 308 million U.S. citizens drive more than 50 miles (80 kilometers) from home on the holiday, according to the American Automobile Association.

Thanksgiving North of the Border

Cross-border travelers can celebrate Thanksgiving twice, because Canada celebrates its own Thanksgiving Day the second Monday in October.

As in the U.S., the event is sometimes linked to a historic feast with which it has no real ties—in this case explorer Martin Frobisher’s 1578 ceremony, which gave thanks for his safe arrival in what is now New Brunswick.

Canada’s Thanksgiving, established in 1879, was inspired by the U.S. holiday.

Dates of observance fluctuated, sometimes coinciding with the U.S. Thanksgiving or the Canadian veteran-appreciation holiday, Remembrance Day—and at least once it occurred as late as December.

But Canada’s colder climate eventually led to the 1957 decision that formalized the October date.

Mengembalikan Jati Diri Bangsa

Sebagai bagian dari Paket Stimulus Presiden Obama menawarkan bantuan untuk usaha kecil. Presiden Obama sering memanggil pentingnya usaha kecil dan pengusaha untuk Mengembalikan Jati Diri Bangsa sukses berbalik dari ekonomi yang gagal. Sebagai bagian dari rencana untuk membantu Amerika amp quot memulihkan amp quot perubahan signifikan telah dibuat dalam Asosiasi Usaha Mengembalikan Jati Diri Bangsa Kecil aturan pinjaman.

Per Mei lebih banyak bisnis kecil akan memenuhi persyaratan untuk US Small Business Administration yang didukung pinjaman. Ini berarti akses yang lebih luas yang banyak dibutuhkan modal awal yang dibutuhkan untuk usaha kecil untuk lepas Mengembalikan Jati Diri Bangsa landas dalam ekonomi sulit ini. Diperkirakan bahwa lebih dari . lebih banyak bisnis kecil Jati Diri Bangsa bisa memenuhi syarat untuk pinjaman SBA.

Perubahan ini juga memungkinkan untuk mengambil keuntungan dari keuntungan yang dimungkinkan melalui Undang-Undang Pemulihan yang menaikkan jaminan a pinjaman sampai dan mengurangi biaya bagi peminjam.

Apa yang telah dampak dari UU Pemulihan

Perubahan baru ini diikuti oleh rata-rata kenaikan mingguan a volume pinjaman dan juga dengan penerbitan pinjaman dari dekat dengan lender yang belum membuat pinjaman sejak Oktober tahun .

Menurut Administrator Jati Diri Bangsa SBA Karen Mills amp quot Kami telah melihat tanda-tanda bahwa usaha kecil yang berada tepat di luar tradisional a standar ukuran sedang menutup keluar dari pasar pinjaman konvensional. Ini perubahan sementara akan membantu bisnis tersebut cuaca masa sulit ini dan membantu mendorong bangsa kita lebih dekat ke pemulihan ekonomi. amp quot

Selama ekonomi sulit kali ini Mengembalikan Jati Diri pemerintah federal berusaha untuk memberikan usaha istirahat tapi pada masa sulit para pencuri identitas menjadi lebih tertarik pada usaha kecil juga.

Lebih dari miliar dolar dalam kehilangan yang diderita oleh bisnis masing-masing dari pencurian identitas. Pikirkan usaha kecil Anda yang kebal Sebuah survei yang Jati Diri Bangsa dilakukan oleh McAffee perusahaan keamanan menemukan bahwa pemilik usaha kecil mengira bisnis mereka terlalu kecil untuk pencuri identitas. Sayangnya itu hanya tidak terjadi.

Mengapa mereka dapat ditargetkan Pencurian identitas

cadangan kas

-

kredit yang baik

garis kredit

bisnis kartu kredit

-

jaringan komputer

-Bisnis rekening cek

-bahkan nama perusahaan dan alamat

-

reputasi yang baik

Dan dalam beberapa Jati Diri Bangsa kasus sangat sibuk atau na Ve pemilik yang kehilangan tanda-tanda peringatan pencurian identitas.

Mungkinkah ini terjadi pada Anda Bisnis

Satu pasangan yang memiliki usaha transportasi kecil diberitahu bahwa seorang penjahat telah berlalu cek palsu perusahaan mereka membawa nama dan alamat. Karena nomor rekening tidak cocok Mengembalikan Jati Diri dengan account mereka pasangan tidak khawatir.

Sayangnya setelah lebih dari worth of pemeriksaan dengan nama dan alamat perusahaan dikembalikan mereka mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan seperti verifikasi memeriksa Telechek telah daftar hitam mereka.

Para penipu itu mencetak nama perusahaan dan alamat di cek bersama dengan yang berbeda juga nomor rekening dicuri. Penipuan cek yang dibagikan kepada anggota kelompok yang kemudian membeli tiket panas item dan menjualnya Mengembalikan Jati Diri di pasar gelap.

Untuk dihapus dari daftar hitam termasuk menyediakan formulir dan laporan polisi untuk setiap individu penipuan cek. Sebuah pelajaran pencurian identitas dengan cara yang keras

Prihatin tentang aktivitas yang mencurigakan dan mengambil tindakan segera bahkan jika uang tidak keluar dari account Anda. Jangan biarkan pencuri mencuri identitas bisnis kecil amp nama baik.

Pemilik usaha Mengembalikan Jati Diri kecil sering memakai banyak topi. Baru dan mendirikan pemilik usaha kecil harus belajar don pencurian Mengembalikan Jati Diri Bangsa identitas topi anjing penjaga juga.

Jakarta – Selama 20 menit lebih, Presiden SBY telah menyampaikan sikapnya atas kasus Bank Century dan Bibit-Chandra. Karena terlalu panjang dan tidak tegas, sikap SBY tersebut bisa diartikan berbeda-beda oleh berbagai pihak.

“Isinya tidak jelas, tidak ada arahan atau petunjuk yang tegas dalam pidatonya,” kata pengamat politik UI Arbi Sanit, Selasa (24/11/2009).

Kalimat yang disampaikan Presiden memang relatif panjang, sehingga sempat membingungkan. Namun, ada satu kejelasan yang disampaikan SBY yakni opsi yang lebih baik adalah polisi dan jaksa tidak melanjutkan kasus Bibit-Chandra.

Meski begitu, Arbi khawatir jika apa yang diinginkan SBY tidak ditangkap dengan baik oleh yang lain. Sebagai contoh saja, pengacara Bibit-Chandra menilai harus ada SP3 dan SKP2 untuk kasus itu. Sementara itu, Menkum HAM Patrialis Akbar justru menilai akan ada deponering.

“Tidak tegas bisa jadi multitafsir. Tim 8 saja bisa bersuara lantang, kenapa Presiden bisu,” sindir Arbi.

Politik, Sastra & Budaya, Social dan lain-lain

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, Tim 8 merekomendasikan kepada Presiden untuk:

1. Setelah mempelajari fakta-fakta, lemahnya bukti-bukti materil maupun formil dari penyidik, dan demi kredibilitas sistem hukum, dan tegaknya penegakan hukum yang jujur dan obyektif, serta memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, maka proses hukum terhadap Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto sebaiknya dihentikan. Dalam hal ini Tim 8 merekomendasikan agar:
a. Kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam hal perkara ini masih di tangan kepolisian;
b. Kejaksaan menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam hal perkara ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan; atau
c. Jika kejaksaan berpendapat bahwa demi kepentingan umum, perkara perlu dihentikan, maka berdasarkan asas opportunitas, Jaksa Agung dapat mendeponir perkara ini.

2. Setelah menelaah problematika institusional dan personel lembaga-lembaga penegak hukum dimana ditemukan berbagai kelemahan mendasar maka Tim 8 merekomendasikan agar Presiden melakukan:
a. Untuk memenuhi rasa keadilan, menjatuhkan sanksi kepada pejabat-pejabat yang bertanggung jawab dalam proses hukum yang dipaksakan dan sekaligus melakukan reformasi institusional pada tubuh lembaga kepolisian dan kejaksaan;
b. Melanjutkan reformasi institusional dan reposisi personel pada tubuh Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK) – tentu dengan tetap menghormati independensi lembaga-lembaga tersebut, utamanya KPK. Untuk mereformasi lembaga-lembaga penegak hukum tersebut diatas maka Presiden dapat menginstruksikan dilakukannya ‘governance audit’ oleh suatu lembaga independen, yang bersifat diagnostic untuk mengidentifikasi persoalan dan kelemahan mendasar di tubuh lembaga-lembaga penegak hukum tersebut.

3. Setelah mendalami betapa penegakan hukum telah dirusak oleh merajalelanya makelar kasus (markus) yang beroperasi di semua lembaga penegak hukum maka sebagai ‘shock therapy’ Presiden perlu memprioritaskan operasi pemberantasan makelar kasus (markus) di dalam semua lembaga penegak hukum termasuk di lembaga peradilan dan profesi advokat; dimulai dengan pemeriksaan secara tuntas dugaan praktik mafia hukum yang melibatkan Anggodo Widjojo dan Ari Muladi oleh aparat terkait.

4. Kasus-kasus lainnya yang terkait seperti kasus korupsi Masaro; proses hukum terhadap Susno Duadji dan Lucas terkait dana Budi Sampoerna di Bank Century; serta kasus pengadaaan SKRT Departemen Kehutanan; hendaknya dituntaskan.

5. Setelah mempelajari semua kritik dan input yang diberikan tentang lemahnya strategi dan implementasi penegakan hukum serta lemahnya koordinasi di antara lembaga–lembaga penegak hukum maka Presiden disarankan membentuk Komisi Negara yang akan membuat program menyeluruh dengan arah dan tahapan-tahapan yang jelas untuk pembenahan lembaga-lembaga hukum, termasuk organisasi profesi Advokat, serta sekaligus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga hukum lainnya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, due proccess of law, hak-hak asasi manusia dan keadilan.

Jakarta, 16 November 2009

lebih lengkapnya, silahkan klik di bawah ini :
Laporan dan Rekomendasi TIM 8 – FINAL

Inilah 10 istri presiden/perdana menteri yang dinilai dunia berkelakuan tidak layaknya seorang Firs Lady. Berada di urutan pertama adalah Ana Mae Endara, Istri Presiden Panama Guillermo Endara yang ‘gila’ expose dan kerap berulah kontroversi.

Yang juga mengejutkan adalah sikap istri Presiden Robert Mugabe, yang tidak bermartabat. Ketika ia berkunjung ke Hong Kong seorang wartawan Sunday Times menanyai dia sesuatu yang membuatnya berang. Dia bukan hanya marah besar tapi dia langsung menempeleng dan memukul si wartawan malang itu berkali-kali hingga luka-luka pada wajah dan kepalanya.

Karena si First Lady memukulnya dengan tangan yang penuh cincin berlian yang besar. Prilaku aneh lainnya adalah istri ketiga Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang melempar asistennya dengan sepatu, sambil menjerit-jerit histeris.

1.Ana Mae Endara, Istri Presiden Panama Guillermo Endara

Ulah First Lady Panama ini kadang membuat masyarakatnya mencibirkan bibir karena ia terlihat haus ekspose. Dia ingin selalu terlihat menonjol, ia ingin selalu menjadi pusat pemberitaan, meskipun untuk alasan yang salah sekalipun. Ia dinilai sebagai First Lady paling ‘aneh’ di dunia yang kadang tak tahu cara menempatkan diri. Ulahnya kerap mengundang kontroversi. Tak heran dalam daftar 10 Bizzare Action By Firt Lady, nama Ana Mae Endara berada di urutan pertama.

2.Sara Netayahu, istri Perdana Menteri Israel

Mungkin selama ini dunia hanya tahu kasus pelemparan sepatu menghebohkan hanya dilakukan oleh Muntadhar al-Zeidi (yang melempar sepatunya pada George Bush, Presiden AS saat itu), tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya kasus pelemparan sepatu pertama kali dibuat oleh Fist Lady Israel, Sara, istri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sara adalah istri ketiga Benjamin Netanyahu. Ulahnya yang tak pantas kerap menjadi sumber pergunjingan. Salah satu ulahnya yang memalukan dan paling terkenal adalah melempar asistennya dengan sepatu karena telah menyemirnya kurang baik. Lalu ia menjerit,” Jika Perdana Menteri (maksudnya Benjamin Netanyahu) melihat apa yang kamu lakukan, dia akan membunuhmu! Anda akan disembelihnya” . Teriaknya dengan garang dan berteriak histeris. Kamu harus membayar apa yang kamu lakukan,” teriaknya histeris. Ulah-ulah Sara yang tak dapat menahan diri kadang tidak mencerminkan sikap seorang Fist Lady yang member suri tauladan dalam rangka mendukung kinerja suaminya yang tengah berjuang untuk mencari solusi perdamaian.

3.Suha Arafat, Istri Mantan Presiden Palestia Yaser Arafat (alm)

Meskipun Yasser Arafat, mantan Presiden Palestina itu sudah wafat beberapa tahun lalu, namun ingatan catatan orang tentang sang Fist Lady, Suha, masih kuat melekat. Dia dijuluki sebagai salah satu Firt Lady dunia yang paling tidak disukai. Entah ukuran apa yang dipakai. Namun konon ketidaksukaan orang karena kebiasaannya membuat statement yang memperkeruh masalah-masalah politik yang sebenarnya bukan bidangnya. Salah satunya adalah statement nya yang menuduh Israel menggunakan gas beracun terhadap warga Palestina yang menyebabkan kanker. Memang kedua Negara itu memiliki sejarah konflik yang panjang dan sampai kinipun belum terselesaikan, tapi menggunakan gas beracun dan kanker? Ini sungguh pernyataan yang bodoh.

4. Clarissa Eden

‘Dalam beberapa minggu terakhir, aku benar-benar merasa seolah-olah Terusan Suez mengalir melalui ruang tamu’, sindir Clarissa Eden yang mendukung suaminya setelah Gemal Nasser se telah menasionalisasikan jalan air. Kontan pernyataan itu menimbulkan protes dan gejolak besar-besaran dari Partai Buruh sampai akhirnya suaminya terpaksa mengundurkan diri. Clarissa Eden sempat berusaha memperbaiki keadaan dan mengakui kalau dia telah mengeluarkan komentar yang bodoh. Tapi nasi sudah menjadi bubur, segalanya telah telambat, kerusakan telah terjadi. So, sia-sia Clarissa mencoba menarik ucapannya. Ia menjelaskan, sebenarnya maksud dari ucapannya adalah keinginannya agar kehidupan politik suaminya harus dilihat bukan hanya melalui ‘prisma terusan suez’ tapi sejarah lainnya.

5.Grace Mugabe, Istri Presiden Robert Mugabe

Ada banyak kata yang dapat digunakan untuk menggambarkan istri Robert Mugabe, tetapi kata ‘keanggunan’ tidak masuk hitungan. Begitu buruknya ulah istri Presiden Robert Mugabe ini, benar-benar memalukan. Pada suatu kegiatan liburan ke Hong Kong, seorang wartawan Sunday Times telah mendapat semprotan sang Firt Lady, begitu marahnya Fist Lady ini sampai-sampai bukan hanya menghardik si wartawan tapi dia juga menampari dan memukuli si wartawan berulang-ulang. Tindakan ini sungguh pengejutkan, dan sungguh tak pernah dilakukan oleh istri seorang Presiden manapun di dunia yang kerap menjaga keanggunan dan citranya, apalagi sedang berkunjung ke Negara lain. Tapi Fist Lady yang satu ini lain dari pada yg lain. Reporter malang ini dikabarkan menderita luka-luka pada wajah dan kepalanya akibat terkena bogem mentah First Lady yang saat itu memakai cincin berlian besar. Ulahnya mendapat keceman dari masyarakat internasional, apalagi masyarakat internasional tahu kalau Negara di mana suami si First Lady berkuasa adalah Negara miskin dan sangat tergantung pada bantuan pangan dunia. (Ha..ha..biar miskin asal sombong!)

6. Cherie Blair, Istri Perdana Menteri Inggris Tonny Blair

Cherie Blair istri mantan Perdana Mentri Inggris Blair, konon termasuk salah satu First Lady yang kurang disukai. Apalagi ketika ia menggaet Carole Caplin, seorang model topless untuk menjadi penasihat lifestyle. Padahal Carole Caplin sendiri model yang kurang baik citranya. Orang menilai Cherie aneh. Apalagi ia mengaitkan kehamilan keempatnya dengan new age teknik, yang juga diperkenalkan oleh Caplin.

7.Simone Duvalier, Istri Presiden Haiti

Pasangan Presiden dan istrinya ini sungguh luar biasa. Presiden Haiti Papa Doc dan istrinya, Simone Duvalier membangun pemerintahan yang bengis dan penuh terror. Simone sebagai Fist Lady pun tak mau ketinggalan. Ia ingin mendapat penghargaan dengan cara membangun Cite Simone. Menteri Kesehatan Haiti mengatakan, bangunan itu merupakan bangunan besar dan megah di tanah yang luas yang diperuntukkan bagi kompleks social medical. Bangunan ini sebagai penghormatan pada Simone. Akan tetapi ironisnya, tempat itu berkembang menjadi perkampungan terkumuh paling besar di Northern Hemisphere. Seharusnya kalau First Lady Simone merencanakan memakai namanya pada kompleks pembangunan social medical itu, seharusnya dia menjaganya.

8.Imelda Marcos, Istri Presiden Filipina Ferdinand Marcos

Kalau mantan First Lady yang satu ini mungkin semua orang, khususnya di Indonesia, sudah mengenalnya atau tahu banyak tentang sepak terjangnya. Imelda Marcos, istri Presiden Ferdinand Marcos dari Filipina, yang terkenal ambisius dan gemar mengoleksi dan memamerkan barang mewah koleksinya di tengah keterpurukan ekonomi negaranya akibat korupsi yang meerajalela..

Kadang digambarkan bahwa ‘kekuasaan’ Imelda nyaris sama besarnya dengan kekuasaan suaminya, bahkan mungkin lebih kuat mencengkram. Justru dialah yang mengatur segala perkara di pemerintahan Marcos. Tak heran rezim Marcos disebut rezim paling corrupt dalam sejarah Filipina. Dari negeri inilah kemudian lahir people power yang berhasil menumbangkan Marcos dan membuat mereka sekeluarga kabur ke luar negeri. Tapi bukan itu saja yang paling mengesankand unia tentangs eorang Imelda Marcos, melainkan gayanya, ya bajunya, perhiasan-perhiasannya dan satu lagi yang paling terkenal adalah koleksi sepatunya yang ribuan jumlahnya. Ini sungguh luar biasa. Ketika keluarga Marcos dipengasingan, Imelda taks empat membawa propertynya itu, yang akhirnya oleh pemerintahan Filipina dijadikan museum. Uniknya, Imelda sadar akan kelakuannya yang suka pamer harta itu. Suatu ketika ia ditanya wartawan tentang hobinya yang royal dan suka mengoleksi barang mewah dengan kondisi masyarakat Filipina yang miskin, Imelda menjawab, ya sengaja melakukan agak menyolok untuk memberi (si miskin) pedoman. Entah apa yang dimaksud pedoman oleh First Lady yang tidak peka ini.

9.Nancy Reagan, Istri Presiden AS Ronald Reagan

Nancy Reagan adalah First Lady Amerika yang unik. Kegemarannya mendatangi paranormal untuk mengkonsultasikan tindakannya termasuk mengkonsultasikan langkah-langkah politik. Paranormal Joan Quigley menjadi rujukan Nancy Reagan. Paranormal itu akan memberikan advicenya bagi Nancy waktu yang baik untuk tampil di muka public. Gosip yang beredar, penampilan di depan umum tak akan dilakukan Nancy juga suaminya kalau paranormal mengatakan ada pertanda tidak baik. Demikian kuatnya pengaruh supranatural dalam kehidupan Nancy membuat munculnya rumors bahwa tidak ada keputusan politik yang diambil Presiden Ronald Reagan yang tak dikonsultasikan pada paranormalnya itu. Entah berkat paranormal atau bukan, nyatanya, Ronald Reagan berhasil melalui dua periode kepemimpinannya dengan selamat. Dalam arti tidak ter-impeach, meski semat muncul gejolak politik besasr pada masa pemerintahannya,.

10.Marjina Markovic, Istri Presiden Yugoslavia, Slobodan Milosevic

Mirajina Markovic, istri Presiden Yugoslavia, Slobodan Milosevic, yang pada akhir hayatnya meninggal dengan nista dengan gelar penjahat perang. Tapi sebenarnya bukan Slobodan saja yang penuh kebengisan tapi istrinya pun, Mirajina, tidak luput dari kekejaman. Pada saat suaminya melakukan tindakan-tindakan keji terhadap warga negaranya, Mira pun melakukan lewat pandangan-pandangannya di majalah Belgrade. Ketika suaminya diadili dengan tuduhan kejahatan perang, Mira pun mendapat tuduhan serupa namun dia lolos karena dokter mendiagnosa Mira menderita schizophrenia, yakni penyakit gangguan jiwa. Sebagai mana diketahui, terdakwa yang menderita gangguan jiwa tentu tidak akan dijebloskan ke penjara. Entah ini akal-akalan hokum atau bagaimana, tapi yg pasti Mira pun bisa melenggang bebas. Dan ia pun terbang ke Moskow dan hidup dibawah perlindungan Kremlin (pemerintah Rusia).

fk