Die Fotos in dem neuen Fotobuch von Daniele Tamagni wurden in der Demokratischen Republik Kongo aufgenommen. Die sapeurs ist eine afrikanische Gruppe Männer, welche sich trotz Armut nur mit Massanzügen und seiden Krawatten kleiden, wie es damals die französischen und belgischen Kolonialisten taten. Durch die knalligen Farben und Edlen Anzüge, aufgenommne in den Strassen der Slams, entsteht auf den Bildern ein wunderschöner Kontrast.

Mulai dari, benarkah demokrasi akan menjadi solusi atas berbagai persoalan dunia saat ini. Apakah demokrasi memberikan kebaikan pada manusia atau sebaliknya?

Apa yang disebut dengan sistem demokrasi, dengan segala nilai-nilai yang dianggap baik oleh pengikutnya, tentunya sangat penting dikritisi, baik dalam tataran konsep maupun realita praktiknya dalam sistem pemerintahan. Dari sana diharapkan muncul kesadaran baru bagi kita tentang bagaimana sebenarnya sistem  ini.

(1)     Demokrasi: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Menurut kamus, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam ucapan Abraham Lincoln, demokrasi merupakan pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. (Apakah Demokrasi Itu? United States Information Agency, hlm. 4). Namun, benarkah realitanya seperti itu?

Faktanya, para kepala negara dan anggota parlemen di negara-negara demokrasi seperti AS dan Inggris sebenarnya mewakili kehendak kaum kapitalis (pemilik modal, konglomerat). Para kapitalis raksasa inilah yang mendudukkan mereka ke berbagai posisi pemerintahan atau lembaga-lembaga perwakilan, dengan harapan, mereka dapat merealisasikan kepentingan kaum kapitalis tersebut. Kaum kapatalis pulalah yang membiayai para politisi, mulai dari kampanye sampai proses pemilihan presiden dan anggota parlemen. Wajar kalau mereka memiliki pengaruh besar terhadap para politisi baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Di Inggris, sebagian besar anggota parlemen ini mewakili para penguasa, pemilik tanah, serta golongan bangsawan aristokrat.

Pengkritik demokrasi seperti Gatano Mosca, Clfrede Pareto, dan Robert Michels cenderung melihat demokrasi sebagai topeng ideologis yang melindungi tirani minoritas atas mayoritas. Dalam praktiknya, yang berkuasa adalah sekelompok kecil atas kelompok besar yang lain. Seperti di Indonesia, mayoritas kaum Muslim Indonesia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Indonesia lebih didominasi oleh kelompok minoritas, terutama dalam hal kekuasaan (power) dan pemilikan modal (kapital).

Kritik yang sama muncul dari C. Wright Mills yang memokuskan penelitiannya pada persoalan elit politik. Berdasarkan penelitiannya pada sebuah kota kecil di AS, dia melihat bahwa meskipun pemilu dilakukan secara demokratis, ternyata elit penguasa yang ada selalu datang dari kelompok yang sama. Kelompok ini merupakan kelompok elit di daerah tersebut yang menguasai jabatan-jabatan negara, militer, dan posisi kunci perekonomian. Merekapun datang dari keluarga-keluarga kaya di daerah tersebut, yang mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah elit yang sama. Memang, secara ide, demokrasi sering menyatakan bahwa semua orang bisa menempati jabatan negara, militer, atau memegang posisi bisnis kelas atas. Akan tetapi, dalam kenyataannya, jabatan-jabatan itu diduduki oleh kelompok-kelompok tertentu.

Pendukung demokrasi sangat bangga dengan menyatakan bahwa dalam demokrasi setiap keputusan yang diambil adalah suara mayoritas rakyat. Namun, kenyataannya tidaklah begitu. Tetap saja keputusan diambil oleh selompok orang yang berkuasa, yang memiliki modal besar, kelompok berpengaruh dari keluarga bangsawan, atau dari militer.

Dalam sistem kapitalis, kekuatan pemilik modal menjadi faktor yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, bukan rakyat secara keseluruhan. Merekalah yang banyak mempengaruhi pengambilan keputusan di parlemen atau pemerintahan. Ini tidak aneh, karena dalam sistem kapitalis, calon anggota parlemen haruslah memiliki modal yang besar untuk mencalonkan diri. Karena itu, kalau dia sendiri bukan pengusaha kaya, dia akan dicalonkan atau disponsori oleh para pengusaha kaya, sehingga politik uang sangat sering terjadi. Bisa disebut hampir mustahil, kalau ada orang bisa mencalonkan diri menjadi presiden atau anggota parlemen kalau tidak memiliki modal.

Karena itu, keputusan yang diambil oleh parlemen pastilah sangat memihak pemilik modal besar tersebut. Dilegalisasinya serangan AS ke Irak oleh Parlemen Negara Paman Sam tersebut tidak bisa dilepaskan dari besarnya kepentingan ekonomi para pengusaha minyak AS terhadap Irak yang memiliki cadangan minyak kedua terbesar setelah Saudi Arabia.

Dalam sejarah Inggris, PM Anthony Eden, misalnya, bahkan pernah mengumumkan perang terhadap Mesir dalam Krisis Suez tanpa terlebih dulu meminta persetujuan parlemen. Demikian juga serangan AS terhadap negara-negara lain seperti Irak, Afganistan, Sudan, Libya, Somalia; sering tanpa terlebih dulu disetujui oleh anggota parlemen. Dalam pembuatan UU, sebenarnya anggota parlemen lebih sering sebatas menngesahkan rancangan UU yang dibuat oleh eksekutif (presiden atau perdana menteri).

Memang, dalam kenyataannya, sulit untuk membuat keputusan dengan terlebih dulu mendapat persetujuan rakyat. Bisa disebut, klaim ‘suara anggota parlemen adalah cerminan suara rakyat’ hanyalah mitos. Seharusnya, kalau prinsip ini benar-benar dilaksakan, setiap kali parlemen akan menghasilkan sebuah UU atau kebijakan, mereka bertanya dulu kepada rakyat, bagaimana pendapat mereka. Terang saja, cara seperti ini sangat sulit, untuk tidak dikatakan utopis. Apalagi, kalau negara tersebut memiliki jumlah penduduk yang sangat besar seperti AS dan Indonesia.

Klaim demokrasi yang lain, pemerintahan yang terpilih adalah pemerintahan rakyat. Anggapan ini, selain keliru, juga utopis. Pada praktiknya, tidak mungkin seluruh rakyat memerintah. Tetap saja yang menjalankan pemerintahan adalah elit penguasa yang berasal dari pemilik modal kuat atau pengendali kekuatan militer.

(2) Demokrasi dan kebebasan.

Bagi para pendukung demokrasi, kebebasan berpendapat dianggap sebagai salah satu nilai unggul dan luhur dari demokrasi. Kenyataannya tidaklah seperti itu. Tetap saja, dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat dibatasi oleh demokrasi itu sendiri. Artinya, pendapat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi atau akan menghancurkan sistem demokrasi tetap saja dilarang. Organisasi atau partai politik yang dibebaskan adalah juga yang sejalan dengan demokrasi. Kalau tidak, mereka tetap saja dilarang.

Sebenarnya dalam sistem apapun, wajar jika sebuah sistem politik memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar, apalagi sampai menghancurkan sistem politik itu. Namun curangnya, pendukung demokrasi, sering mengklaim bahwa hanya sistemnya yang membolehkan kebebasan berpendapat, sementara sistem ideologi lain tidak. Padahal dalam kenyataannya, sistem demokrasi pun memberikan batasan tentang kebebasan berpendapat ini.

Tidak mengherankan kalau negara yang dikenal ‘demokratis’, bahkan mahagurunya demokrasi, melarang sejumlah hal atas nama demokrasi. Di Prancis dan beberapa negara lainya di Eropa, jilbab dilarang atau paling tidak dihambat pemakainnya atas nama sekularisme (yang merupakan asas dari sistem demokrasi).

Atas nama perang melawan terorisme, kebebasan media masa dihambat, baik oleh negara ataupun oleh kesadaran media itu sendiri. Terbukti, banyak berita yang diplintir untuk kepentingan AS dalam Perang Irak, sementara berita yang dianggap mengancam kepentingan AS disensor. Larangan terhadap stasiun Aljazeera di Irak oleh pemerintah sementara Irak bentukan AS (jadi pasti di bawah tekanan AS) merupakan praktik lain dari kebohongan kebebasan demokrasi.

(3) Demokrasi dan kesejahteraan.

Banyak penganut sekularisme memandang bahwa demokrasi akan membawa kesejahteraan bagi dunia. Hal ini sering dipropagandakan oleh negara-negara Barat kepada Dunia Ketiga supaya mereka mau dan setia menerapkan sistem demokrasi. Namun, apa kenyataannya? Sistem demokrasi yang dipraktikkan oleh negara-negara kapitalis hanyalah memakmurkan dunia Barat saja atau negara-negara boneka Barat yang menjadi agen kapitalisme Barat seperti Jepang dan Singapura. Sebaliknya, Dunia Ketiga tetap saja menderita. Lihat saja, saat dunia dipimpin dan dikendalikan oleh negara-negara kapitalis penjajah, Dunia Ketiga semakin tidak sejahtera. Badan pangan dunia (FAO), dalam World Food Summit pada 2002, menyatakan bahwa 817 juta penduduk dunia terancam kelaparan, dan setiap 2 detik satu orang meninggal dunia akibat kelaparan. Kemiskinan terbesar ada di negara-negara Afrika (Sebaliknya, pada saat yang sama penduduk negara-negara maju sibuk melawan kegemukan). Padahal, sebenarnya hanya diperlukan dana sebesar 13 miliar dolar AS untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sanitasi di seluruh dunia. Jumlah itu ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan pengeluaran pertahun orang-orang di Amerika dan Uni Eropa untuk membeli parfum mereka (Ignacio Ramonet, The Politics of Hunger, Le Monde Diplomatique, November 1998). Walhasil, pangkal kemiskinan di dunia tidak lain adalah sistem Kapitalisme internasional yang dipraktikkan saat ini oleh negara-negara maju yang mengklaim sebagai negara paling demokratis di dunia.

Sementara itu, kesejahteraan yang dialami negara-negara maju sebetulnya bukan karena faktor demokrasinya, tetapi karena ekploitasi mereka terhadap dunia lain. Sebab, sudah merupakan sifat dari ideologi Kapitalisme untuk menjajah dan mengeksploitasi kekayaan negara-negara lain secara rakus. Dengan itulah Kapitalisme tumbuh di dunia. Mereka merampok dan memiskinkan Dunia Ketiga secara sistematis lewat berbagai cara seperti krisis moneter, privatisasi, pasar bebas, pemberian utang, standarisasi mata uang dolar, dan mekanisme perampokan lainnya.

Demokrasi sering dimanfaatkan oleh negara-negara imperialis untuk kepentingan penjajahan ekonomi mereka. Artinya, sebuah negara yang dijadikan target untuk dieksploitasi sering dicap sebagai pelanggar demokrasi dan HAM. Itulah yang kemudian dijadikan alasan oleh mereka untuk menyerang negara tersebut, mengintervensinya, atau memboikot ekonominya. Lihat saja bagaimana Irak yang kaya dengan minyak dijajah oleh AS dengan alasan demokratisasi. Beberapa negara, seperti Cina, sering dikenakan sanksi ekonomi, juga dengan memunculkan alasan melanggar demokrasi dan HAM. Sebaliknya, negara-negara yang jelas-jelas tidak demokratis seperti Saudi Arabia, Kuwait, atau Bahrain tetap dipelihara oleh AS. Sebab, AS mempunyai kepentingan minyak di negara-negara tersebut.

Tidak adanya relevansi antara demokrasi dan kesejahteraan bisa dibuktikan. Beberapa negara Dunia Ketiga yang dikenal paling demokratis, seperti India atau Filipina, ternyata bukanlah negara sejahtera. Penduduknya juga banyak hidup dalam penderitaan. Indonesia, yang sering dipuji lebih demokratis pada masa reformasi, mayoritas rakyatnya juga jauh dari sejahtera. Sebaliknya, banyak negara yang dikenal tidak demokratis justru kaya seperti Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, atau Brunei. Di sini jelas, demokrasi bukanlah faktor kunci sejahtera-tidaknya sebuah negara.

(4) Demokrasi dan stabilitas.

Mitos lain adalah demokrasi akan menciptakan stabilitas. Dalam banyak kasus, yang terjadi justru sebaliknya. Kran demokrasi yang diperluas ternyata menimbulkan banyak konflik di tengah masyarakat. Secara konseptual, hubungan konflik dan demokrasi bisa dirujuk pada ide utama demokrasi, yakni kebebasan atau kemerdekaan. Ketika pintu demokrasi dibuka, banyak pihak kemudian menuntut kebebasan dan kemerdekaan; biasanya atas nama bangsa, suku, kelompok. Muncullah konflik antar pihak yang bersinggungan kepentingan atas nama bangsa, suku, atau kelompoknya. Muncul pula perdebatan batasan wilayah dan kekuasaan masing-masing. Bersamaan dengan itu, muncul persaingan internal elit politik yang ingin muncul sebagai penguasa baru. Contoh nyata dalam hal ini adalah Indonesia. Masa reformasi ditandai dengan meningkatnya konflik di beberapa tempat, seperti Timor Timur (yang kemudian lepas), Aceh,Maluku, dan Papua. Konflik ini sebagian besar dipicu oleh isu keinginan untuk memisahkan diri (disintegrasi) dengan alasan kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri sebagai bagian dari asas kebebasan—sebagai pilar utama demokrasi.

Pemilihan kepala daerah yang sering kisruh di beberapa tempat juga merupakan hasil dari demokrasi. Sebelumnya, pada masa Orde Baru, kepala daerah ditentukan oleh Presiden. Atas nama aspirasi masyarakat daerah, kepala daerah kemudian dipilih oleh DPRD masing-masing, yang kemudian menyulut berbagai konflik horisontal antar masyarakat.

Hal yang sama tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi wilayah dunia yang lain. Demokrasi kemudian memunculkan fanatisme nasionalisme atas nama bangsa, suku, kelompok. Disintegrasi negeri-negeri eks komunis, seperti Soviet dan Yugoslavia, sebelumnya diyakini sebagai cahaya terang demokrasi. Kenyataannya, disintegrasi menimbulkan konflik yang berlarut-larut hingga kini, dengan korban manusia yang tidak sedikit. Konflik antar etnis pun terjadi, masing-masing dengan alasan yang sama: kemerdekaan bangsa. Belum lagi, kalau kita membicarakan korban-korban perang atas nama demokrasi yang disulut oleh negara AS. Apa yang terjadi di Irak merupakan contoh yang jelas. Tawaran demokrasi AS ternyata menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat Irak hingga kini. Perang atas nama demokrasi ini telah menimbulkan puluhan ribu korban manusia. Inikah yang disebut dengan stabilitas?

(5) Demokrasi dan kemajuan.

Pidato Bush yang menyatakan bahwa tanpa demokrasi Timur Tengah akan menjadi stagnan (jumud)—seakan-akan kemajuan ditentukan oleh apakah negara itu menganut sistem demokrasi atau tidak—patut dikritisi. Argumentasi yang sering dilontarkan, demokrasi menjamin kebebasan, sementara kebebasan adalah syarat bagi kemajuan. Dengan kata lain, reason (akal) bisa produktif karena adanya freedom (kebebasan), baik freedom of thinking (kebebasan berpikir) maupun freedom of speech (kebebasan berbicara), dan keduanya itu hanya ada dalam sistem demokrasi. Karena itu, demokrasi mutlak harus diperjuangkan.

Benarkah dengan kebebasan akan diperoleh kemajuan intelektual? Tentu saja tidak sesederhana itu. Rusia pada masa kejayaan Komunisme meraih kemajuan di bidang sains dan teknologi. Mereka mampu menciptakan teknologi canggih hingga ke teknologi ruang angkasa. Padahal Komunisme sering diklaim memberangus kebebasan.

Jadi, persoalannya bukanlah masalah kebebasan atau tidak, tetapi apakah masyarakat itu memiliki kebiasan berpikir yang produktif atau tidak. Berpikir produktif sendiri merupakan hasil dari kebangkitan berpikir yang didasarkan pada ideologi (mabda’) tertentu. Jadi, lepas sahih atau tidak, ideologi yang dianut oleh suatu bangsa atau masyarakat akan mendorong produktivitas berpikir bangsa tersebut. Sebab, karakter dasar dari ideologi adalah senantiasa ingin memecahkan persoalan manusia secara menyeluruh, sekaligus mempertahankan dan menyebarkan ideologinya. Semua itu membutuhkan berpikir yang produktif.

In a far away land, in a village we will pretend is named Katskill there are strange goings ons.  As the economy slides, the main street (we will pretend is named Sputnik Alley) is well painted but increasingly Disney-looking.  Houses are painted bright colours, there are signs of quaint shops, many cheerful flags fly.  However, Sputnik Alley’s shops are usually closed.  The ones that are open are of the “how the hell do they make money – are the a front for drugs?” variety with a trophy company-cum-sunglasses-n-plaster-art, shoe repair-cum-laundry soap-cum-ladies handbags, not one but two never-open thrift stores, perhaps the creepiest book store ever (oh wait, it’s gone), a rug company where you can also get a plaster saint (unpainted) or 1980s “new wave” art, more plaster things this time cats and vases,  and the largest polyester trading company this side of the Hudso… I mean Buford River.  There are fewer options every day, as stores twinkle out – the population having “taken a break” according to the mayor.  We’re talking about a village where you can’t get a cup of coffee on the weekend since the cafe (that closes at 2:30 PM on weekdays) is never open and the “cafe” (that’s what it’s called) owners are offended if you enter for a “to go” cup of joe cause, “This is a fucking restaurant, we’re not going to drop everything for one cup of coffee.” [Actual quote]

Increasingly, a Twin Peaks atmosphere has rolled over what is perhaps the most charming and useful location, a focal point of river, creek, and mountain activity and historic launching point for said environs and not just an historic point on… Buford River but one that should draw boaters, weekenders, and sundry others.  The nearby village of … Woodsawyer’s Burg and City of Buford River are doing much better and seem to be actually growing slowly in their ability to attract cityfolk and needed dollars.  This seems, then, not to be an issue of … leadership or the lack of it?

There is the leadership, and the …. poor people.  The locals of this burg have been plagued by an increase of lower-income social-emotional activity that disturbs daily life and impacts the quality of life of the few, the educated, the middle class of Sputnik Alley.  It appears that vandalism in Sputnik Alley has increased.  The police – who at this time appear to outnumber the full time residents – are no longer leaving their station, redubbed Chief Domestic All Rise Local In Nottingham Garrison  and local Ticket Emporium, and due to this and other concerns, sundry locals are coming out of their shelters, caves, and of course the rail road bridge next to the aptly named Hobowl bowling center (not that any of this is real or exists) to make their presence known on Sputnik Alley and other side streets.  So, here it is, the citizens are plagues by a reduction in the quality of life, especially when it comes to damage to property.  When one citizen (not this one)complained to the local paper, the editors – ahem, the owners – of said paper quashed the story.  As a matter of fact, it is reported, that the business association said they did not want the paper to run the story either since they did not feel this issue needed to be dealt with in the papers.  For a hive of Republicans, how Soviet.  News blackouts?  Controlled message?  Ah, this writer has outrage fatigue.  To hell with structured thought.  How about an old fashioned, fuck our leaders.

Schwerpunkt International is proposing a launch of the People’s Republik of Katskill.  Why not?  The people need to start kicking back and take our education and shove it up our metaphorical asses and roll up the sleeves and get into the mud and start – metaphorically – bashing the faces of the powers that be.  People’s Republik of Katskill, here we are.

En gång i tiden var Sveriges statsminister Karl Staaff, han var först med att lägga fram rösträttsreformer i riksdagen. Vi liberaler ville då avskaffa kungen och genomföra att statschefen skulle väljas av folket. Lite längre fram i historien så slöts den så kallade torekovskompromissen. Men denna kan omöjligt gälla för evigt! Vi som liberaler borde verkligen driva att medborgarna ska få välja sin statschef, oavsett om denna statschef har den formella makten eller inte. Att vissa människor ärver vissa rättigheter är inte liberalt.

Det är synd att det liberala partiet inte vill fullborda Karl Staaff arbete.

På ytan kan det ju se ut nästan som den svenska alliansregeringsbildningens variant på ‘varannan damernas’.  Som ett lagom olyckligt S/M-äktenskap. Eller som något ur Svindlande höjder. Catherine och,  ja, inte Heathcliff, men väl flamländskt koleriske  Herman ropar förgäves till varann över stormaktens ödsligaste hedar av snorhala polityrgolv.

Men i kulisserna väntar en kritstrecksdominans av sällan skådad omfattning - och de kritstrecksränderna känner vi till, likt kompisar från förr. Med andra ord, de går aldrig ur. I Aftonbladets artikel om den icke-valde EU-presidenten Herman van Rompuy heter det:

“Som den franske EU-korrespondenten Jean Quatremer konstaterade: ‘det ser ut som en kristdemokratisk version av den saudiarabiska regeringen’. “

När då dessa kostymkompisar råkar i luven på varandra bildas nya vakuum, entropin ökar och därmed också utrymmet för de mer anonyma och informella makthavarna vars inbördes vikt vi ännu inte känner tyngden av. Men vi kommer att bli varse, var så säker.

Att de stavas neokolonialism kan vi för det första kallt räkna med. Vilka bokstäver som kommer sen återstår att se. Dock är det högern som är på uppmarsch för den innehar regeringsmakten i de folkrikaste länderna – Tyskland, Italien, Frankrike och snart också England, för att inte säga Polen, Spanien eller varför inte Tjeckien. De två ledarna som nu valts kan då visa sig stå för något annat än vad den modesta ytan ger för handen. Och med vetskapen om att Lissabonfördraget i sin filibusterskrift rymmer ritningen till en diktatur bådar det inte gott.

Den Nya  socialmoderata (M)enigheten kan strax bli något plötsligt föränderligt, på grund av luftgropar i tomrummet.

Nickedockorna som pratar Newspeak vet man aldrig var man har - och det vet de kanske inte själva heller, då den som håller i ledbandet kan vara osynlig.

En EUrokrat som tillika är katolik och “en doldis med diplomatisk talang som enligt den franska tidningen Le Monde skulle göra succé i just Vatikanen“ kan visa sig vara mer civilisationskrigisk än man kunnat ana, och den kvinnliga fägringen kan visa sig vara ett passande staffage för en alltigenom kvinnofientlig politik – som en eftergift åt de kvinnor som är beredda att fortsätta sila könskvotering i företagsstyrelser samtidigt som de sväljer abortförbud, skilsmässoförbud, legalisering av prostitution, nedmonterad barnomsorg, avvecklad offentlig arbetsmarknad, anorektisk välfärdssektor, främlingsfientlighet och uppblossande världskrig, som villkor för att få sitta med vid maktens bord och dela ut smulor till den återstående folkspillran när högerstormarna rasat färdigt.

Se tidigare bloggpost – En kall politiker fryser, Tomtar på loftet, Vatikanen silar mygg och sväljer kameler, Demokratiutredningen och partifinansiering i omutliga Sverige, En jul i hatets tecken? Vatikansk diplomati, En riktigt GOD jul, Italien hjärta Sverige = Sant?, Den socialmoderata (M)enigheten,  Parlamentet blir parlamentet

Läs: Expressen – De blir EU: s nya ledarpar, SVD1,    SVD2,   SVD3, SVD4,  SVD5, SVD6,  SVD7,  AB1,    AB2,  AB3, AB4,  DN1,   DN2, DN3,   DN4,    , DN5, DN6, DN7, Expressen1,    Expressen2,  Expressen3,   AB2,

Bloggarna: Johan Norberg.net – A Blow to European Democracy,  Mark Klamberg – Regeringen har utsett FRA-domare och FUN-ledamöter,  Texplorer – Att sätta stopp för FRA-kablarna,  Badlandshyena – Gör engelska till officiellt språk,  Ett hjärta RÖTT – Kaos och uppgivenhet,  Ett hjärta RÖTT2,    HAX – Det blev i vart fall inte Tony Blair,  MOGI – Ett liv på A-kassa,   Röda Malmö,   Alliansfritt Sverige – Moderaterna har en alldeles särskild förmåga att få ihop det,

Georg Grosz hälsar

Idag kom jag ner till Växjö där Folkpartiet liberalernas landsmöte hålls i fyra dagar framöver tills på söndag alltså.  Missade dock den allmänna debatten där man exempelvis diskuterade partinamn som jag skulle debatterar i. Men på lördag blir det att debattera republik förmodligen kommer jag också debattera andra områden, som exempelvis upphovsrätt som är imorgon, så kolla efter mig på Svt24. Men jag kommer skriva mer på detta tema följande dagar, men vill du följa vad som händer mer flytande som kan du göra det på min Twitter.

Läs även fler som skriver om landsmötet Christoffer Fagerberg, Per Altenberg, Nina Larsson, Linnéa Darell, Anders Widén, Johanna Melén, Madeleine Sjöstedt , Fredrik Pettersson, Ola Möller, Holmqwist, Sebastian Hallén

Intressant?

Como ando algo liado entre estudios, trabajo y también por qué no algo de diversión he decidido tirar de archivo para no tener esto tan abandonado, que hacía tiempo ya que no subía nada.
Un saludo para todos los que seguis pasando por aqui, espero que os guste.

Viele fragten sich, was mit mir ist und warum ich immer weniger schrieb. Dies sehe ich an der Vielzahl der Nachrichten, die mich erreichten. Bei mir hat sich einiges getan; So zog ich wieder zurück nach Santiago in die Dominikanische Republik und überarbeitete zusammen mit Michaela vom Wunderwaldverlag „EL PATRÓN – Höllische Seilschaften im Paradies“. Mein Fehler war es, das Buch in die Hände einer Lektorin zu legen ohne ihre Arbeit nachzuprüfen. Mein Fehler – ist aber passiert und so kam ein sehr fehlerhaftes Buch auf den Markt. Die 3.Auflage, die nun im Buchhandel steht kann allerdings getrost gekauft werden. Wie schon erwähnt, wohne ich wieder in Santiago de los Caballeros. Immer wieder zog es mich zurück. Durch eine gewisse Fügung und einigen Zufällen sah ich nun den richtigen Zeitpunkt für gekommen, um hier wieder Fuß zu fassen. Die Rahmenbedingungen stimmten und nun bin ich wieder hier. Ich bin hier freiberuflich im Übersetzungs-, Schreib- und Telefonservice für deutsche Unternehmen tätig. Wenn ihr also in dieser Hinsicht meine Hilfe braucht, so schreibt mir einfach!

CUT…dari http://rivaekaputra.blogspot.com (sayang klo dihapus..hehe) awalnya nulis artikel ini cuma buat pngen tau iklan yg muncul dari google nya kyak gmana klo dipasang artikel Indonesia…..(ternyata yg muncul iklan layanan masyarakat)….ini artikelnya :

pngen tau….klo bikin posting dalam bahasa Indonesia iklannya jadi kyak gmana

Indonesia, adalah suatu negara yg merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah 300th-an dijajah oleh belanda dan bangsa2 eropa lainnya (portugis dll [dan lainnya lupa]), serta jepang sekitar 3 tahun-an, akhirnya MERDEKA dengan simbol Proklamasi yg di bacakan oleh seorang pria yg bernama SOEKARNO.

1945 s/d 2009…apa yg telah dilakukan Indonesia??? apa ya??

nama presiden2 nya…Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY…sudah 6 kali pergantian.

apakah ada artis Indonesia yg pergi ke Hollywood?? kyaknya blom ada, lagian Hollywood itu kyaknya bukan kemajuan deh..hehe

oia…pk Habibie adalah seorang Ilmuwan level INTERNASIONAL…teori2 nya tentang pesawat digunakan oleh pesawat2 diseluruh dunia.

dalam bidang Olah raga yg terkenal itu Badmintonnya…beberapa kali meraih medali emas &…Criss Jhon yg juara dunia tinju kelas (lupa kelasnya apa)

Indonesia adalah negara ke-15 terluas didunia, kekayaan alam melimpah ruah …laut, darat…tanah yg subur, klo mo kaya kyaknya bisa deh…tp ya gituu deeeh

tapi tetep Optimis umur 40th (15th-an lagi) masa si sy gk bisa berbuat sesuatu…

tapi ini bukanlah permainan dimana sy yg harus jadi pahlawannya, jika ada orang yg bisa melakukannya lebih cepat, sy akan mendukungnya.

semangat !!!!!!!!

BULAN-bulan terakhir tahun 1948 adalah saat terberat dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan saja karena Republik yang masih usia balita itu harus menghadapi musuh di depan Belanda-tetapi juga ditusuk dari belakang oleh anak-bangsa sendiri, yaitu kelompok komunis (PKI) pimpinan Muso yang mendalangi peristiwa (kudeta) Madiun pada pertengahan September 1948.

Klimaksnya ialah terjadinya serangan (agresi) militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Akibatnya nyaris fatal. Ibu kota Republik, Yogyakarta, diduduki Belanda, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta beserta sejumlah menteri yang berada di ibu kota ditangkap. Sejak itu Belanda menganggap Republik sudah tamat riwayatnya.Akan tetapi, kemenangan militernya itu hanya bersifat sementara. Walaupun ibu kota Yogya jatuh ke tangan Belanda dan Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Hatta dengan sejumlah menteri dapat ditawannya, nyatanya Republik tidak pernah bubar seperti yang dibayangkan Belanda. Suatu titik balik yang tak terduga oleh Belanda datang secara hampir serentak dari dua jurusan. Pertama, dari Yogya dan kedua dari Bukittinggi di Sumatera. Beberapa jam sebelum kejatuhan Yogya, sebuah sidang darurat kabinet berhasil mengambil keputusan historis yang amat penting: Presiden dan Wakil Presiden memberikan mandat (dalam sumber “menguasakan”) kepada Mr Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat RI di Sumatera. Jika ikhtiar ini gagal, mandat diserahkan kepada Dr Soedarsono, Mr Maramis dan Palar untuk membentuk exile-government di New Delhi, India. Surat mandat tersebut kabarnya tidak sempat “dikawatkan” karena hubungan telekomunikasi keburu jatuh ke tangan Belanda. Namun, naskahnya dalam bentuk ketikan sempat beredar di kalangan orang Republieken.

Kedua, sewaktu mengetahui (via radio) bahwa Yogya diserang, Mr Sjafruddin Prawiranegara (waktu itu Menteri Kemakmuran) yang sedang bertugas di Sumatera, segera mengumumkan berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi. Tindakannya itu mulanya bukan berdasarkan pada mandat yang dikirimkan Yogya, melainkan atas inisiatif “spontan”, Sjafruddin dengan pemimpin setempat, PDRI pada gilirannya dapat berperan sebagai “pemerintah alternatif” bagi Republik yang tengah menghadapi “koma”.

Sebagaimana terbukti kemudian, selama delapan bulan keberadaannya (Desember 1948-Juli 1949), PDRI di bawah kepemimpinan Sjafruddin di Sumatera mampu memainkan peran penting sebagai pusat gravitasi baru dalam mempersatukan kembali kekuatan Republik yang bercerai-berai di Jawa dan Sumatera. Bahkan, tidak kurang dari Panglima Soedirman sendiri, yang kecewa dengan menyerahnya Soekarno-Hatta kepada Belanda, menyatakan kesetiaannya kepada PDRI dan siap memimpin perjuangan dengan bergerilya di hutan-hutan belantara dalam keadaan sakit parah sekalipun.

Sementara itu, kontak-kontak PDRI via India ke dunia internasional membuat kemenangan militer Belanda semakin tak berarti, suatu Pyrrhic victory, suatu kemenangan yang terlalu banyak makan korban, suatu kemenangan sia-sia karena sukses militer yang dicapainya harus ditarik kembali. Hanya dalam tempo tiga hari setelah kejatuhan Yogya, tepatnya tanggal 22-23 Desember, Dewan Keamanan PBB buru-buru mengadakan sidangnya. Semua negara, kecuali Belgia, mengecam keras tindakan Belanda di Indonesia. Pihak Belanda benar-benar dibuat sebagai “pesakitan” yang kehilangan muka di panggung pengadilan dunia.

Resolusi DK-PBB, kemudian juga diperkuat dengan Konferensi Asia di New Delhi kurang satu bulan kemudian, yang menuntut pembebasan segera para pemimpin Republik yang ditangkap, begitu juga pengembalian ibu kota Yogya dan pembentukan pemerintahan Indonesia yang demokratis tanpa campur tangan Belanda. Dalam perundingan-perundingan selanjutnya negara bekas penjajah itu tidak bisa lagi mengelak dari campur tangan internasional. Sejak itu, kebohongan-kebohongan yang direkayasa Belanda lewat manipulasi informasi untuk mempengaruhi opini dunia semakin kelihatan belangnya sehingga membuat posisinya semakin terpojok, baik di Indonesia maupun di mata dunia.

Tulisan ini ingin mendiskusikan sekadarnya tentang posisi Soekarno di masa PDRI, yang selama ini terkesan ingin dilupakan, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh sejumlah penulis biografinya, dan bahkan juga dalam wacana sejarah bangsa umumnya. Apakah dilema sejarah yang dihadapinya dalam kerangka perjuangan diplomasi dan/atau militer pada masa itu? Apa sebenarnya yang terjadi dalam diri Soekarno sehingga peranannya dalam masa-masa krisis waktu itu seakan-akan tenggelam sebagai kawasan terra incognita yang belum banyak disentuh selama ini?

Pemimpin yang hadir di saat-saat kritis

Telah berpuluh-puluh tahun “Bapak Bangsa” (the founding fathers)-jika yang dimaksud dengan itu ialah semua tokoh yang ikut merumuskan konstitusi-berjuang mendirikan sebuah nation-state, negara bangsa yang akhirnya diproklamasikan 17 Agustus 1945 itu: Republik Indonesia atau sering disingkat dengan Republik saja. Dalam usianya yang masih bayi itu, Republik yang dimerdekakan dengan revolusi itu terpaksa harus menghadapi cobaan yang bertubi-tubi. Namun, belum pernah terjadi sebelumnya dan juga tidak sesudahnya, kecuali hanya pada masa agresi kedua, ketika sebuah ibu kota negara jatuh ke tangan musuh, Presiden dan Wakil Presidennya beserta sejumlah menteri ditangkap Belanda. Juga belum pernah terjadi sebelumnya, kecuali pada masa ini, simpati dan dukungan dunia internasional terhadap Indonesia demikian intensnya. Di atas segala-galanya nasib Republik pada akhirnya haruslah ditentukan oleh pemimpin dan bangsanya sendiri.

Salah seorang pemimpinnya yang paling terkemuka ialah Soekarno, proklamator dan Presiden Republik yang pertama. Ia tak hanya cakap dalam menghadirkan gagasan, tetapi juga seorang pemimpin yang selalu hadir memberi “kata-putus” di saat-saat yang paling genting bagi negara dan bangsanya. Itulah yang terjadi, misalnya, pada saat-saat genting sebelum Proklamasi, di mana faktor Soekarno bersama Hatta, menjadi amat menentukan dalam Kasus Rengasdengklok. Bukankah, situasi kritis pada rapat raksasa yang penuh gejolak di Lapangan Ikada-satu bulan setelah ia menjadi presiden-hanya dapat didinginkan oleh Soekarno, hingga hadirin bisa pulang dengan tenang dan pertumpahan darah dengan Jepang pun akhirnya tak perlu terjadi? Bukankah Soekarno pula yang dipanggil Sekutu untuk meredakan pertempuran 10 November di Surabaya ketika posisinya yang semakin terjepit dan siap melepaskan senjata modern, memerlukan seorang Bung Karno, demi untuk menghindari semakin banyak korban ‘mati-konyol’ karena pasukan bambu runcing yang siap “berjibaku” untuk Tanah Air mereka, seperti juga dalam pertempuran Ambarawa?

Akan tetapi, di masa kritis pada penghujung tahun 1948, bisakah Soekarno sebagai pemimpin, membawa bangsanya keluar dari keadaan gawat itu? Memang tak mudah melihat Bung Karno dalam potret hitam putih. Seperti dikatakan sejarawan Onghokham (1978), dia adalah “pribadi yang kompleks dan tokoh penuh aneka warna”. Namun, untuk satu hal, “Bung Karno adalah sebuah gelora“, tulis kolumnis Gunawan Mohamad dalam sebuah esai pendeknya (1991). Sebuah gelora adalah sesuatu yang menggetarkan. Sebuah gelora juga merupakan sesuatu yang bisa memesonakan dan bahkan menghanyutkan. Tetapi, sebuah gelora juga merupakan sesuatu yang tak punya definisi yang persis. Ia bagaikan nebula yang jauh di langit. Mungkin gugus itu sehimpun bintang yang bersinar atau barangkali hanya selapis kabut bercahaya.

Nebula yang bersinar itu ialah harapan yang dipancarkan dari figur dan pidato-pidatonya yang menggetarkan. Tetapi, harapan juga bisa berbalik menjadi kekecewaan baru, ketika apa yang dijanjikannya tak sesuai kenyataan. Itulah yang terjadi pada saat-saat genting sewaktu agresi Belanda kedua itu.

Pada bulan-bulan terakhir 1948, Bung Karno sangat sibuk mengadakan perjalanan dan menyampaikan pidato-pidato politiknya yang gegap gempita, guna mengangkat moral perjuangan yang semakin merosot karena ditusuk dari muka dan belakang. Di depan ada Belanda, yang setelah Perjanjian Renville (Januari 1948) terus-menerus menggembosi dukungan Republik dengan mendirikan negara-negara federal versi Van Mook. Waktu itu hampir semua wilayah Indonesia sudah berada di bawah pengaruh Belanda dengan berdirinya negara-negara federal ciptaan Van Mook di sana, kecuali di tiga daerah: Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Aceh, di mana negara federal tidak mendapat tempat karena kesetiaan kepada Republik sudah merupakan harga mati yang tak bisa ditawar-tawar.

Sementara tekanan politik federal Van Mook semakin gencar, terjadi pula pemberontakan PKI di Solo dan Madiun bulan September 1948. Pemberontakan itu bukan hanya suatu pengkhianatan, melainkan juga “tusukan dari belakang”, yang memperlemah Republik di saat posisi Belanda semakin unjuk kekuatan dan diperkirakan akan melakukan serangan baru setiap saat. Dalam suasana kacau balau dan terombang-ambing “di antara dua karang” seperti dilukiskan Hatta waktu itu Soekarno-Hatta adalah “dwitunggal” yang membuat kepastian dalam ketidakpastian. Sebuah pesan radio dari Presiden Soekarno meminta ketegasan kepada rakyat untuk memilih pemerintahan yang sah atau Muso.

Pidato-pidato Soekarno menggetarkan, acap kali diselingi dengan slogan-slogan yang menggugah. Salah satu slogan berbahasa Belanda yang tidak saja sering diulang-ulanginya dalam setiap kesempatan, melainkan juga dengan gigih diperjuangkannya sejak muda ialah samenbundeling van alle krachten (menghimpun segala kekuatan). “Saya menyaksikan bagaimana pidatonya mampu membangkitkan kesadaran politik di kalangan rakyat di desa dan di kota“, kenang George McT Kahin, seorang mahasiswa Amerika yang saat itu berada di Yogya untuk keperluan riset disertasinya. Ia benar-benar mengenal detak jantung rakyatnya dan “tidak dapat ditandingi oleh pemimpin mana pun juga“, tulis Kahin dalam sebuah risalahnya (1986).

Namun, ucapan Bung Karno yang paling berkesan waktu itu, hingga sering dikutip-kutip koran dan itu diulanginya lagi lewat radio dan terakhir dalam pidatonya dua hari sebelum aksi militer Belanda ialah, “Jika Belanda ngotot menggunakan kekuatan militernya untuk menghancurkan Republik Indonesia dengan menduduki Yogyakarta, tujuh puluh juta rakyat Indonesia akan bangkit berjuang dan saya sendiri akan memimpin perang gerilya.” (Merdeka, 29 Mei 1948)

Namun, apa yang terjadi kemudian ialah sebuah kekecewaan. Ketika Yogya diserang, Soekarno dan pemimpin Republik merencanakan tetap tinggal di dalam kota, artinya menyerah kepada Belanda. Reaksi dari kalangan militer, terutama di kalangan para perwira yang tahu bahwa Soekarno sebelumnya bersedia untuk ikut bergerilya bersama mereka, telah menimbulkan rasa kecewa yang dalam. Bahkan, perintah yang dikeluarkan Hatta, pada saat-saat terakhir menjelang kejatuhan Yogyakarta, agar perjuangan diteruskan, tidak lagi mampu memulihkan rasa hormat tentara terhadap pemimpin sipil mereka. Peristiwa di atas, menurut Ulf Sundhaussen (1982) merupakan awal rusaknya hubungan sipil-militer dalam perpolitikan Indonesia.

Akan tetapi, kekecewaan pada Bung Karno-patahnya kepercayaan kepada obor, sebuah simbol-tidak hanya merisaukan banyak orang. Kejadian dramatis di hari itu juga menimbulkan kekecewaan dan kecemasan Soekarno pribadi. Ia pun senantiasa berada dalam kecemasan terus-menerus terhadap nasib Republik dan terhadap nyawanya. “Pada akhirnya saya hanya manusia biasa. Siapa yang tahu apa rencana mereka terhadap saya? Saya punya perasaan mereka akan membunuh saya. Tiap kali saya mendengar bunyi yang asing, saya berpikir: sekarang tiba saatnya; mereka akan membawa saya ke depan pleton penembak“, begitu dituturkannya kepada Cindy Adam, penulis otobiografinya yang terkenal.

Walaupun pada akhirnya Presiden dan Wakil Presiden dengan sejumlah anggota kabinet ditawan Belanda, suasana kritis dan mencekam waktu itu tidak perlu membuat kedua tokoh puncak Republik itu kehilangan akal sehat. Pada detik-detik sebelum kejatuhan Yogya, mereka masih sempat melepas anak panah terakhir dari busurnya: mandat berdirinya PDRI, sebuah keputusan yang menentukan perjalanan sejarah Republik selanjutnya. Setelah itu mereka ditangkap dan tak lagi tahu apa yang terjadi di luar dinding tembok tahanan mereka.

Menurut keterangan Hatta di belakang hari, keputusan apakah pemerintah akan tetap berada dalam kota atau ikut bergerilya bukan atas kemauan pribadi Presiden dan Wakil Presiden, melainkan keputusan yang ditetapkan kabinet berdasarkan pemungutan suara. Soekarno dan Menteri Laoh cenderung memilih sikap pertama, artinya tetap di tempat, sedangkan pihak militer, terutama Panglima Besar Soedirman, dengan tegas sejak pagi-pagi sudah memutuskan untuk meninggalkan kota, artinya siap bergerilya dengan prajurit TNI. Simatupang juga menyarankan agar Presiden dan Wakil Presiden sebaiknya “ikut perang gerilya”. Namun, karena tidak tersedia cukup pasukan pengawal untuk kedua pemimpin itu, dia bisa menerima sikap resmi pemerintah. (Hatta, 1982: 541-2)

Hidup dalam pembuangan

Para pemimpin Republik yang ditawan Belanda selepas pendudukan Yogya, diasingkan pada dua tempat yang berbeda. Tiga orang pemimpin besar Indonesia: Soekarno, Haji Agus Salim, dan Sutan Sjahrir ditawan di Brastagi, Sumatera Utara, kemudian dipindahkan ke Prapat. Selebihnya, termasuk Hatta, dideportasi ke Bangka. Di antara tokoh yang ditawan di Brastagi, Haji Agoes Salim adalah yang paling tua, tetapi paling singkat masa penahanannya. Di zaman Belanda ia tak pernah masuk penjara, kecuali sebentar di zaman Jepang. Karena penahanan itu dianggap kekhilafan belaka, kemudian ia dibebaskan dengan “permintaan maaf” dari pembesar Jepang. Tetapi, kejadian serupa juga dapat ditemukan dalam setiap zaman sejarah Indonesia merdeka, bahkan juga dalam periode yang lebih belakangan.

Akan tetapi, Soekarno dan Sjahrir sama-sama pernah mengalami hidup dalam penjara Belanda dalam waktu yang lama. Sjahrir pernah menjadi Digulis, tahanan kelas berat bersama Hatta dan kawan-kawan di Digul, Papua, kemudian dipindahkan ke Bandaneira, dekat Ambon. Jika dihitung ada sekitar 10 tahun lamanya Sjahrir hidup dalam tahanan Belanda. Sedang Soekarno juga menghabiskan sebagian besar waktunya dalam tahanan Belanda. Mula-mula masuk penjara berdasarkan keputusan “Landraad” Bandung tahun 1930, kemudian ia dibuang lagi ke Ende, lalu dipindahkan lagi ke Bengkulu. Sewaktu dibebaskan karena Jepang masuk dan Belanda jatuh, Soekarno sudah menghabiskan usianya dalam tahanan Belanda selama 10 tahun.

Antara Sjahrir dan Bung Karno yang sama-sama ditahan di Brastagi, kemudian dipindahkan ke Prapat, terdapat beberapa kesamaan nasib dalam berurusan dengan penjara Belanda. Kecuali ditahan untuk waktu yang lama-sampai 10 tahun-keduanya adalah korban exorbitante rechten Belanda, yaitu hak khusus pemerintah kolonial untuk menahan dengan mengasingkan siapa saja yang dianggap membahayakan rust en orde (keamanan dan ketertiban). Tentu saja “membahayakan” menurut tafsiran yang berkuasa. Kalau hal itu dinamakan “kezaliman”, orang tak begitu keliru. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan tahanan biasa, exorbitante rechten, menurut Mr Moh Roem (1983), amat berat. Sebab, korban exorbitante rechten tidak pernah diberitahu berapa lama ia akan ditahan dan juga tidak tahu tuduhan yang dikenakan kepadanya, atau jika pun tahu terasa sekali mengada-ada. Tetapi, kalau tahanan biasa, bisa mengetahui apa yang dituduhkan kepadanya. Begitu pula perkaranya akan diperiksa secara terbuka di depan pengadilan dan ia dapat membela diri atau dibela oleh pengacara. Jika ia dijatuhi hukuman, ia diberitahu berapa lama vonis hukumannya.

Apa pun namanya, hukuman yang diterima Bung Karno dan Sjahrir amat mempengaruhi perjalanan hidupnya, dan dengan demikian juga sejarah bangsanya. Keduanya juga pernah ditahan di akhir hayatnya. Sjahrir ditahan oleh Soekarno dan tidak sempat menikmati pembebasan karena dalam masa tahanan ia meninggal dunia di tempat pengobatannya di Zurich. Soekarno ditawan oleh Soeharto dan sampai meninggalnya ia juga tak pernah mengalami pembebasan. Namun, belum pernah terjadi sebelumnya Sjahrir dan Soekarno hidup begitu dekat kecuali pada masa ini. Mereka tinggal bertiga dengan Haji Agus Salim dalam satu kamar.

Sjahrir pendiam dan suka marah kalau ketenangannya merasa terusik, sementara Soekarno adalah pribadi yang ceria suka “membunuh” waktunya dengan menyanyi atau apa saja yang disukainya. Ketika mereka dibolehkan pengawal memesan kebutuhan yang diperlukan, Sjahrir minta dibawakan buku-bukunya, tetapi Soekarno minta dibawakan kemeja “Arrow”. Sekali waktu Bung Karno pernah mengatakan, “saya tak keberatan menjadi tawanan Belanda karena ada tujuh cermin di kamar saya….” Sjahrir dibuat jengkel dengan sikap-sikap Bung Karno yang dianggapnya a bloody old fool atau dengan umpatan serapah yang tak mengenakkan. Tetapi, inilah klimaksnya.

Bung Karno kalau lagi mandi suka nyanyi. Sekali waktu Bung Karno menyanyi di kamar mandi dengan suara cukup keras dan bagi Sjahrir dirasakannya membuat ribut, hingga Sjahrir berteriak (dalam bahasa Belanda): houd je mond (tutup mulutmu). Soekarno terdiam dan jengkel juga sama Sjahrir. Ketika suatu kali Moh Roem menanyakan kepada Soekarno mengapa ia benci pada Sjahrir, ia mengatakan, “Bagaimanapun juga saya adalah Kepala Negara, mengapa dia menghardik saya seperti itu?”

Dalam kasus lain, sewaktu PM Belanda Willem Drees datang ke Indonesia, Sjahrir diminta datang ke Jakarta untuk bertemu dengan Drees. Sjahrir bersedia datang ke Jakarta, tetapi ia tidak kembali lagi ke Prapat karena sudah dibebaskan Belanda, dengan maksud untuk memanfaatkannya sebagai “perantara” dalam rencana perundingan baru, Roem-Roijen. Kejadian ini membuat Bung Karno tambah marah. “Mengapa ia tidak kembali ke sini” (Prapat). “Kalau begitu ia tidak setia,” sambungnya lagi seperti diceritakannya kepada Haji Agus Salim.

Sepeninggal Sjahrir, di Prapat hanya tinggal dua tawanan, Bung Karno dan HA Salim. Sejak Februari 1949, keduanya digabungkan dengan tawanan Republik di Manumbing, Bangka. Tetapi, karena Bung Karno tidak tahan hawa dingin, ia minta dipindahkan ke Mentok, yang berhawa panas. Karena beliau tidak mau tinggal di sana sendirian, maka ditunjuk beberapa orang untuk menemani Bung Karno di sana. Antara lain H Agus Salim, Mr Moh Roem, dan Ali Sastroamidjojo. Sejak itu tawanan jadi dua kelompok: Kelompok Manumbing di bawah pimpinan Bung Hatta dan Kelompok Muntok di bawah pimpinan Bung Karno.

Ketika prakarsa persetujuan Roem-Roijen dimulai bulan April 1949, Sjahrir yang sudah dibebaskan, atas saran Hatta, diangkat sebagai penasihat delegasi perunding Indonesia ke Roem-Roijen. Mulanya Sjahrir menolak karena mempertanyakan tanda tangan Soekarno dalam surat keputusan itu. “Apa dia itu? Mengapa dia yang harus mengangkat saya? Orang yang seharusnya mengangkat saya ialah Mr Sjafruddin Prawiranegara”, (Ketua PDRI di Sumatera). Roem kesal, tetapi lebih kesal lagi dan marah ialah Bung Karno setelah mendengar itu.

Pengalaman yang kurang menyenangkan selama dalam masa tahanan, dan kekecewaan dirinya dan orang-orang yang setia kepadanya pada saat memilih ditawan Belanda dan bukan bergerilya, saat kejatuhan Yogya, agaknya merupakan bagian terburuk dalam memori sejarah pribadi Bung Karno, dan sekaligus penyebab utama mengapa ia terkesan melupakan sejarah episode PDRI. Baginya, episode ini seakan-akan eine vergangheit die nicht vergehen will, sebuah pengalaman masa lalu yang ingin-tapi tak bisa dilupakan-dalam ingatan kolektif, sebagaimana tercermin dalam otobiografinya yang ditulis oleh Cindy Adam. Lagi pula, setelah kembali ke Yoyga dan dalam perundingan-perundingan selanjutnya, bukan Bung Karno, tetapi Hatta-lah sebagai Perdana Menteri yang menjadi nakhoda Republik hingga pengakuan kedaulatan di pengujung 1949.

PDRI, ujian pertama integrasi bangsa

Pada detik-detik terakhir yang menegangkan sebelum pemimpin puncak Republik ditawan Belanda, Hatta masih sempat mendiktekan pidato singkatnya untuk diedarkan ke seluruh wilayah Republik. “Musuh mau mengepung pemerintah, tetapi Republik tidak tergantung pada nasibnja orang2 jang mendjadi kepala-negara atau jang duduk dalam pemerintahan…. Rakjat harus berdjoang terus….” Memang, Republik tidak hanya punya Soekarno-Hatta, tetapi juga sederetan nama besar lainnya. Salah seorang yang paling diremehkan agaknya ialah Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Selama tahun-tahun krisis 1948-1950 sesungguhnya dialah tokoh yang memegang kendali dalam mengurusi intern di bidang militer, ekonomi dan politik di belakang layar. Sjafruddin Prawiranegara berada jauh dalam hutan di Sumatera, sedangkan Soekarno-Hatta dalam kerangkeng Belanda di Bangka. Apa jadinya Republik kalau tidak ada Sri Sultan? Otoritasnya sebagai ahli waris takhta Yogya tak tersentuh oleh tangan kekuasaan Belanda. Sebagai Republiekan sejati ia tak hanya menyerahkan takhtanya untuk rakyat, tetapi berbuat banyak untuk Republik. Tidak hanya menjembatani kubu PDRI dan Bangka, tetapi juga melindungi kepentingan Republik di Yogya. Sesungguhnya dialah arsitek utama dalam serangan balik Republik terhadap kedudukan Belanda di Yogya, yang dikomandoi oleh Letkol Soeharto pada awal Maret 1949. Dia jugalah yang membiayai semua keperluan Republik ketika “kembali ke Yogya”. Sekitar 6 juta gulden kekayaan Kraton Yogya diserahkan untuk menghidupi dapur Republik.

Maka Belanda keliru besar, ketika Yogya jatuh ke tangannya menyimpulkan bahwa Republik telah dirobohkan. Mereka lupa atau tak mau peduli bahwa Republik yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945 itu, telah tercerahkan (enlightened) oleh cita-cita kebangsaan sejak awal abad lalu. Ia bukanlah sebuah kerajaan, juga bukan hadiah Jepang, sebagaimana yang ada dalam benak kaum kolonialis Belanda, melainkan sebuah “negara-bangsa” yang modern yang telah dipersiapkan sedemikian rupa. Pembukaan UUD ‘45 dan bangunan konstitusi itu sendiri, sesungguhnya adalah blue-print dari Republik yang baru itu, dan keduanya disusun oleh para “bapak bangsa” dengan penuh kesadaran dan kecerdasan sebuah generasi yang tak ada duanya. Ketika pimpinan puncak Republik ditawan Belanda, PDRI di Sumatera mampu memerankan dirinya sebagai faktor integratif, yang menjadi pusat jaringan perjuangan Republik via India ke dunia internasional dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX di ibu kota Yogya dan Jenderal Soedirman di medan gerilya.

Maka, pada masa perjuangan kemerdekaan, khususnya era PDRI, teori politik klasik kolonial tak berlaku lagi, yang selalu percaya bahwa jika raja atau pemimpin ditawan atau dibujuk, semua akan beres, bisa ditundukkan. Nyatanya tidak demikian, dan Belanda sempat dibuat shock karena kemenangan militernya hanya sebuah kemenangan yang sia-sia.

Sesungguhnya inilah periode di mana proses integrasi nasional menunjukkan hasil, ketika panggung sejarah beralih dari kota ke desa-desa dan hutan-hutan, ketika rakyat tidak lagi sekadar pelengkap penderita, melainkan tokoh sentral di panggung sejarah bangsa. Baik PDRI maupun militer tidak bisa hidup kalau bukan disubsidi nasibnya oleh rakyat, tetapi mengapa sekarang semuanya seakan-akan dilupakan?

Memang wacana sejarah bangsa kita, seperti dikatakan sejarawan Taufik Abdullah, adalah soal pilihan: ada bagian yang ingin dilupakan dan yang ingin diingat dan bahkan dipalsukan. Pilihan yang semena-mena terhadap sejarah bangsa bisa menyesatkan selama kriterianya ialah like and dislike yang berkuasa. Terserahlah kalau itu sejarah pribadi. Sejarah PDRI seperti juga biografi Soekarno adalah bagian dari sejarah bangsa, dan keduanya merupakan wajah kita di masa lalu dengan segala warna-warninya.

Salam Revolusi

Es war der Tag, an dem die Mauern fielen,
als Freiheit war und Aufbruch für die Erben.
Es war der Tag, als Deutschland lag in Scherben
nach Krieg und Tod, nach falsch berannten Zielen.

Es ist der Tag, nicht einer unter vielen,
da sich im Jahrkreis rot und golden färben
die Kränze, die sich schwärzen im Verderben –
nimm an Dein Los, sonst wirst Du es verspielen.

Dies war der Tag, als Synagogen brannten,
als hilflos Menschen um ihr Leben rannten.
Erkenn: es ist ein Tag von Glück und Schande.

Sieh, was Du bist. Geh aufrecht. Doch gedenke,
dass nichts sich ganz in Dunkelheit mehr senke.
So bist Du einig, recht und frei im Lande.

Vom 1.11 bis 8.11.2009 findet eine Neuauflage der letztjährigen, äußerst erfolgreichen “Songs of the Soul”-Konzertreihe statt, bei der man unterschiedlich(st)e Interpretationen der Meditationsmusik von Sri Chinmoy erleben kann.

Mit von der Partie sind dieses Mal Adesh & Ajita, Agnikana´s Group, Arthada & Friends, Gandharva Loka Orchestra, Mandu & Visuddhi, Matthijs Jongepier, Parees International Singers, Pavaka u.a. 

Dieses Jahr finden die Konzerte in folgenden Städten statt:

1.11. Zlin,   2.11. Bratislava,   3.11. Budapest,   4.11. Györ,   5.11. Wien,   6.11. Maribor,   7.11. Ljublijana,   8.11. Salzburg,   9.11. Graz.

Der Eintritt für sämtliche Konzerte ist wie immer kostenlos, es werden allerdings Tickets benötigt, die man sich auf alle Fälle rechtzeitig bestellen sollte – mehr Infos (inkl. Hörproben) gibt´s unter

www.songsofthesoul.com

Das von Deutschland aus am leichtesten zu erreichende Konzert ist sicherlich das am Sonntag, dem 8.11. um 19 Uhr beginnende Konzert im “Republik” in Salzburg. Dies könnte man mit einer Besichtigung der wunderschönen Mozartstadt und einem Besuch im fantastischen vegetarischen Cafe “The Heart of Joy” verbinden.

Om kronprinsessan Victoria skall få fortsätta att vara kronprinsessa och sedan bli drottning så tycker jag att hon måste slå upp förlovningen med Daniel Westling. För min del får hon (bör hon kanske t o m) välja kärleken och gifta sig med den hon älskar och den hon vill ha. Men en drottning eller kung kan inte låta sitt hjärta gå före landet. (Vilket gäller Carl XVI Gustav också förstås.)

Igår hörde jag programserien i Vetenskapsradion Historia med Bo Eriksson om Vasakungarnas kärleksäventyr och t ex om Karl den IX:es frilla (fasta för-äktenskapliga förbindelser var frilloförbindelser) Karin Nilsdotter som fick en son med kungen, Carl Carlsson Gyllenhielm, som det gick mycket bra för. Karin gifte sig, efter förhållandet med kungen, med en adelsman. Något som var det vanliga för frillorna. Både frillobarnen och frillorna togs väl om hand även om de inte var arvtagare till tronen. Kungen gifte sig nämligen inte av kärlek – även om det kanske blev kärlek av det – utan för att åstadkomma något som var bra för landet och få en partner som kunde bistå honom i ledningen av landet. (Bristen på sådana egenskaper var problemet med Erik XIV:s giftermål med sin frilla Karin Månsdotter, inte att han gifte sig av kärlek.)

Nu kan man ju säga att monarkin inte har den rollen längre. Nej, må så vara, men frågan är då vilken roll monarkin har? Om monarkin skall ha något som helst berättigande måste det ju vara värnandet om riket och framgången för landet som är det centrala. Poängen kan väl inte vara att bidra till kommersiella mediers vinster? Eller är de i maskopi, Bernadotterna och mediemagnaterna? tror jag inte. På vasakungarnas tid var det lämpligt att välja gemåler från fursteätter och kungahus som man ville hålla sig väl med, men vad skulle motsvarande förhållande vara idag?

Borde kanske Victoria gifta sig med en kinesisk partitopp eller en av de ryska oligarkerna? Eller varför inte en lämplig EU-kille – någon lämplig belgisk eller tysk prins som kan vara en del av Sveriges arbete för att bli en viktigare part i EU. Daniel kan väl betraktas som en bra “frille”, Karl XVI Gustav ordnar säkert ett bra äktenskap med någon adlig Ribbing eller Sparre för honom när Victoria måste ta sig en riktig gemål. Om hon inte vill abdikera förstås.

Om Sveriges statsskick skall vara monarki så skall den traditionen och auktoriteten också upprätthållas.

Om du tycker att jag argumenterar fånigt så kanske du bör fundera på logiken i att ha en monarki överhuvudtaget.

Star Wars – Fans sind für ihre Leidenschaft und ihr Engagement bekannt.

Nun gabs auf Vimeo eine Ausschreibung, sämtliche Szenen des Science Fiction Klassikers sollten nachgespielt werden. Die einzelnen Sequenzen sind sehr charmant ausgefallen. Zur Website

JACKSONVILLE, Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyatakan tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan soal penambahan pasukan di Afganistan. Kepada tentara AS, Obama menjanjikan sebuah misi yang jelas sebelum menceburkan mereka ke dalam pertempuran yang lebih buruk.
”Saya tidak akan pernah ragu menggunakan kekuatan guna melindungi rakyat Amerika dan kepentingan vital kita. Ini sangat penting saat kita mempertimbangkan langkah selanjutnya di Afganistan. Saya tidak akan buru-buru memutuskan untuk mengirim kalian ke jalan yang membahayakan,” kata Obama, Senin (26/10), di hadapan personel militer, di Florida, AS.

Obama baru saja mengakhiri pertemuan yang melelahkan soal kajian strategi di Afganistan dan Pakistan bersama para penasihat keamanannya. Juru bicara Gedung Putih, Robert Gibbs, mengatakan, pertemuan berlangsung lebih lama daripada yang diperkirakan, tetapi tidak ada perubahan bahwa Obama akan mengumumkan keputusan pengiriman pasukan pada pekan-pekan mendatang.

Pengkritik Obama, terutama anggota senior Partai Republik, mengeluhkan bahwa pengkajian strategi yang dilakukan Obama terlalu lama. Mantan Wakil Presiden Dick Cheney menuding Obama ”terlalu sibuk sendiri”.

Pekan lalu, Obama mengatakan akan memutuskan soal permintaan tambahan pasukan sebelum pemilu presiden Afganistan putaran kedua pada 7 November. Komandan pasukan AS di Afganistan, Jenderal Stanley McChrystal, meminta tambahan sedikitnya 40.000 tentara.
Senator John Kerry dari Partai Demokrat memperingatkan risiko dari permintaan McChrystal.

”Dia (McChrystal) paham perlunya melakukan perlawanan pemberontakan (counterinsurgency) yang cerdik di area geografis terbatas. Namun, saya yakin rencananya saat ini terlalu jauh, terlalu cepat. Kita belum memiliki jaminan adanya kapasitas pemerintahan dan pembangunan, dua syarat lain untuk perlawanan pemberontakan,” kata Kerry.

Surat kabar The Washington Post edisi Selasa melaporkan, seorang diplomat AS di Afganistan mengundurkan diri sebagai bentuk protes atas perang di Afganistan. Matthew Hoh adalah pejabat senior di kantor Kementerian Luar Negeri AS di Provinsi Zabul, Afganistan, salah satu basis kekuatan Taliban.

Dalam suratnya tanggal 10 September kepada Kementerian Luar Negeri AS, Hoh menuliskan, ”Saya telah kehilangan pemahaman dan kepercayaan atas tujuan strategis kehadiran AS di Afganistan.”

(afp/fro)

Bundespräsident Fischer nimmt zumindest indirekt Abschied von Neutralität und Südtirol. LISTE TIROL übt heftige Kritik am Zustand des Bundesheeres!

Wien, Innsbruck: Bemerkenswert bei der Ansprache von Bundespräsident Fischer zum österreichischen Staatsfeiertag waren weniger die von ihm hervorgehobenen österreichischen Grundwerte, als vielmehr die von ihm bewusst ausgesparten  Themen  wie Neutralität und Südtirol.

Fischer kritisierte die  Vorgänge der vergangenen Jahre ohne sich selbst den Spiegel vor Augen zu halten. Wo waren die mahnenden Worte des Herrn Bundespräsidenten am Beginn und während der Banken- und Wirtschaftskrise,  im Nachhinein, so Wechselberger, bedarf  es keiner präsidialen pro-forma-Kritik!  Wenn  der Bundespräsident betont, dass es keine perfekte Demokratie in Österreich gebe, dann darf er vor allem bei sich und seinen roten Genossen beginnen. Fischers Grundwertekatalog schließt zwar Frieden, Demokratie und Gerechtigkeit ein, aber die Neutralität und Südtirol blieben ausgespart, kritisiert der LISTE TIROL Politiker. Der Zustand der republikanischen Staatsform ist desaströs, die demokratischen Grundrechte wie Presse-  und Meinungsfreiheit sind  in den letzten Jahren erheblich  zurückgedrängt worden. Die republikanische Staatsform und die Rechtstaatlichkeit sind durch den „rot-schwarzen Neo-Proporz“ ausgehöhlt worden, betont Alois Wechselberger.

Wenn ein Bundespräsident am Staats-feiertag die Themen Neutralität und Südtirol ausspart, so wissen wir wie spät es ist! Die immerwährende Neutralität und Südtirol sind unverzichtbar für Österreich, unterstreicht Wechselberger. Die friedliche Rückführung Südtirols zum Mutter- und Vaterland Österreich wird seit Jahrzehnten durch Wien unterlaufen!

Grob fahrlässig, wenn nicht sogar vorsätzlich wurde das österreichische Bundesheer durch eine verantwortungslose Politik zu einer „Sandkasten-Truppe á la Darabos“ degradiert.   Ein Wehrdienstverweiger als Verteidigungs-minister scheint dem Bundesheer den Todesstoß zu versetzen.  Wir appellieren daher an alle patriotischen Kräfte, dass österreichische Militär strukturell, personell und technisch zu modernisieren. Gerade für die militärischen Kräfte und die damit einhergehende Glaubwürdigkeit der österreichischen Neutralität müssen wesentlich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Einsparungen zugunsten einer Modernisierung des österreichischen Heeres könnten etwa bei den EU-Beitragszahlungen, der Entwicklungshilfe und dem Asylwesen erreicht werden.

Så nu har själva Herman Lindqvist gett sig in i debatten om Örebro 2010 och på kolumnistplats i Aftonbladet attackerar han vänsterpartiets Murad Artin och varnar för ett politiskt hatmöte.

Måste säga att hans artikel känns mycket märklig och undrar verkligen varför människor fortfarande idag vill särbehandla en institution som borde gått i graven för länge sedan.

Tror folk fortfarande att kungamakten är instiftad av Gud? Eller att de har en annan färg på blodet i sina ådror än gemene man?

Jag tycker om att fira, jag tycker det är trevligt när Örebro kan visas upp från alla möjliga håll och jag tycker att historiska händelser kan få ta plats.

Men jag tycker också att det är fullt rimligt att lokalpolitiker på allvar funderar över vad de kommunala skattemedlen ska användas till och  hur de ska prioriteras.

Att som Herman Lindqvist försöka förlöjliga Murad Artins kritik med att hänvisa till Murads armeniska bakgrund och att han kanske som invandrare inte förstår svensk historia så bra som infödda Örebroare - är riktigt obehagligt.

Att frågan om Bernadotte rör upp så mycket känslor och politiska övertramp är rätt intressant i sig. Att ett 200-års jubileum för en svensk kungaätt idag kan få aktiva politiker att ifrågasätta frågor om mötesfrihet och vill kringgå möjligheten till politiskt opinionsbildning.

Nej, något stinker. Och jag är hoppas att fler tar steget och går med i Republikanska föreningen.

Politiker und erfolgslose Manager müssen aus der Tirol Milch raus! Als erste Hilfsmaßnahme sind Finanzierungshilfen für Bauern gefordert!

Innsbruck, Bozen:  Die LISTE TIROL fordert von der Republik und dem Land Tirol eine sofortige mehrstufige Finanzhilfe, ähnlich der für Banken und Großkonzerne.  Diese Finanzierungshilfen sollen neben direkten Ausgleichs-zahlungen auch Stützungen und zinsenlose Darlehen beinhalten. Diese Maßnahmen sollten  zunächst auf ein Jahr befristet werden.

Scharfe Kritik übt LISTE TIROL Vorsitzender Alois Wechselberger auch an Landesrat Steixner und Landwirtschaftskammer-Chef Hechenberger: “Die Zeiten der politischen Grinser und Flinserlträger müssen vorbei sein, ebenso dürfen  Hinhalteparollen gegenüber den Milchbauern ein Ende haben!  Anstatt “wirr herumzulaufende Politiker” braucht es von den Verantwortlichen ein ganzheitliches Konzept und vor allem  Macher und keine Dampfplauderer!”

Unsere Bauern und auch die Tirol Milch müssen sich endlich aus den Fängen der Parteipolitik befreien und rasch Wirtschaftsfachleute in ihre Reihen holen.  Nicht minder harsch verfährt MAS Alois Wechselberger mit dem Management der Tirol Milch: “ Seit mehreren Jahren wurden in der  Tirol Milch auf strukturelle und marktstrategische Ausrichtungen “vergessen“!

 „ Markt- und Produktanalysen scheinen für die Tirol  Milch eine Arte “Terra incocnita” zu sein“, kritisiert Alois Wechselberger. Nicht nur Steixner & Co. sondern auch die Manager der Tirol Milch sollten sich von den Südtirolern was abschauen, denn während unsere Nordtiroler Bauern am Hungertuch nagen bekommen ihre Südtiroler Berufskollegen  um über 70% mehr für ihre Milch. Von den Verantwortlichen bedarf es keiner faulen Ausreden, sondern strategischer und nachhaltiger Aktionen. Unsere Vollerwerbsbauern haben im Gegensatz zu Steixner, Hechenberger  und Co. keine zusätzliche Politikereinkommen, um den Milchpreisverlust abzufedern, schließt MAS Alois Wechselberger.

Natürlich war letzte Woche nicht nur Bundestagswahl. In Schleswig-Holstein und Brandenburg wurde auch der Landtag neu gewählt. Das möchte ich nach meinen Worten zur Bundestagswahl auch noch gern kommentieren.
Über die Wahl in Schleswig-Holstein kann ich dabei nichts sagen, weil ich darüber zuwenig weiß. In Brandenburg hingegen habe ich – nicht zum ersten mal – selbst gewählt und hier kann ich sagen: Das Wahlergebnis ist sehr gut.

Quelle: wahlergebnis.brandenburg.de

Der deutliche Wahlsieg der SPD in Brandenburg bedeutet, dass Matthias “der Deichgraf” Platzeck weiterhin Ministerpräsident bleiben wird. Und so sehr ich die SPD im Allgemeinen verachte und mir einen Regierungswechsel in Brandenburg wünschen würde: Das geht schon in Ordnung. Platzeck war eine meiner wenigen sozialdemokratischen Hoffnungen 2006 und der wohl beste Parteivorsitzende, den die SPD in den letzten zehn Jahren hatte. Daher hat es mich enttäuscht, als er sich wieder auf die Landesebene zurückziehen musste, aber auch dort macht er brauchbare Politik.
Wie auch auf Bundesebene haben die Regierungsparteien SPD und CDU hier keine Stimmen hinzugewonnen, erstere sogar stark verloren – und auch das ist in Ordnung, denn langfristig wird es so wohl schon zu einem Richtungswechsel kommen.

Die Wahlbeteiligung war, anders als bei der Bundestagswahl, erfreulich hoch. Zwar war sie noch geringer als (bundesweit) bei derselben – nämlich bei 67,5% -, aber für eine Landtagswahl ist das ansehnlich. Die Entscheidung, beide Wahlen zusammenzulegen, war für die demokratische Beteiligung also gut.

Außerdem ist gut, dass die Rechtsextremen den Landtag verlassen müssen: Die DVU, im bisherigen Landtag noch mit sechs Sitzen vertreten, erreichte lausige 1,2% der Stimmen. Selbst die NPD, die gegen sie antrat, kam trotz aggressiver Werbung nicht über 2,6% hinaus. Alle rechtsextremen Parteien – inklusive der Republikaner – kamen zusammen also nicht einmal auf 4% und hätten somit selbst in einem gemeinsamen Versuch nicht erneut Neonazis ins Parlament bringen können.

Im Austausch für die ausziehenden Rechtsextremen kommen nun FDP und Grüne mit 7 bzw. 5 Sitzen in den Landtag, es gibt also eine Partei mehr und damit mehr politische Vielfalt; noch dazu im für Brandenburg sehr gesunden liberalen Spektrum.

Durch diesen Zugewinn an Parteien büßen nun die drei großen Parteien Sitze ein: Die SPD bekommt 31 statt bislang 33, die Linke 26 (bisher 29) und die CDU 19 (bisher 20).
Platzeck kann sich jetzt also wieder aussuchen, ob er eine große Koalition mit der Linken eingeht oder Rotschwarz fortführt.¹ Sollte er auf letzteres verzichten, bekommt der Autor des ersten Kommentars unter diesem Artikel einen Kasten Bier: Es ist völlig klar, dass er wieder mit der CDU regieren wird und das Geschwafel von “gleichberechtigten Sondierungsgesprächen” ausschließlich taktischer Natur ist.

Rotschwarz ist aber in Brandenburg ein bisschen weniger schlecht als auf Bundesebene und besser als der uns dort anstehende Schwarzgelb-Humbug allemal. So stehen Brandenburg nun weitere fünf Jahre Insolvenzverwaltung bevor, fünf weitere Jahre des Verfalls, die aber von einer darin erfahrenen Regierung geführt und von einer sehr gesunden, demokratischen Opposition begleitet werden.
Das Landtagswahlergebnis in Brandenburg ist damit besser als das Ergebnis der Bundestagswahl, und die Entwicklung im Vergleich zur jeweils letzten Wahl ist sogar sehr viel besser.

Außerdem war in einigen Wahlkreisen am selben Tag noch ein Bürgermeister zu wählen – allein in Brandenburg in über 20. Dass der Kniff, auch eine Bürgermeisterwahl mit der Wahl zum Bundestag zusammenzulegen, so oft gemacht werden würde, hätte ich nicht gedacht, aber auch hier ging die Rechnung auf: In meiner Heimatstadt haben 66,1% der Wahlberechtigten auf dem Bürgermeisterwahlzettel ihr Kreuz gemacht, 2001 waren es nur 62,8%.

Das ist ja an sich schön, aber diese Bürgermeisterwahl war keine echte Wahl, sie war eine Posse. Ein Wahlzettel, der lediglich einen Kandidaten und die Felder “Ja” und “Nein” aufführt, ist mir noch nie untergekommen und ist gerade in einem Land, in dem noch vor 20 Jahren nicht einmal das ging, sehr peinlich.
Ich bin frei von schuld: Laut Brandenburgischem Kommunalwahlgesetz hätte ich nicht als Kandidat antreten dürfen.

Dass über 80% der Bürger trotzdem “Ja” ankreuzten, kann ich mir daher nur damit erklären, dass sie große Angst hatten, die Anarchie bricht über uns herein, wenn der einzige Kandidat nicht gewählt wird.
Gute Gründe, warum der Mann nicht Bürgermeister sein sollte, kann ich nicht viele nennen. Gründe, warum er es sein sollte, aber auch nicht.
Also kann er das ruhig weiter machen, irgendwie müssen wir ja alle unser Geld verdienen.

Ich kann nur hoffen, so eine Farce von einer Wahl muss ich nie wieder erleben. Und auch sonst niemand.

1. In den Medien bleibt der Begriff “Große Koalition” für Koalitionen aus SPD und Union reserviert, selbst dann, wenn die beiden Fraktionen gar nicht die zwei stärksten im Parlament sind. Bis mir jemand schlüssig erklären kann, warum das kein Unsinn ist, bleibe ich aber dabei, nur dann von einer GroKo zu sprechen, wenn es sich wirklich um die beiden stärksten Fraktionen handelt. [↩]