Apa persamaan antara Syekh Puji dan Marcella Zalianty? Sama-sama artis? Bukan. Mereka berdua sama-sama korban penerapan asas ‘tebang pilih’ aparat penegak hukum. Anda pasti tahu kalau Syekh Puji didakwa pasal berlapis karena dituduh menikahi anak di bawah umur, sementara Marcella Zalianty disangka melakukan penganiayaan. Padahal, sebenarnya banyak yang melakukan praktek seperti Syekh Puji. Saking kesalnya, ia sempat berkomentar “sebenarnya yang kayak saya gini banyak, cuma saya dibeginikan kan karena saya kaya!” Sementara penganiayaan yang dilakukan Marcella sebenarnya ‘nggak sebegitu parahnya’, karena itu sebenarnya justru reaksi karena korban berupaya melakukan tindakan wanprestasi yang diduga mengarah ke penipuan. Lagipula, korban pun punya riwayat kejahatan penipuan.

Kedua kasus tersebut menjadi perhatian media massa dan sepertinya aparat penyidik hendak menunjukkan ‘prestasi’ dengan tidak pilih kasih. Namun justru terlihat jelas kalau tindakan tersebut ‘tebang pilih’. Sebabnya, kedua persoalan sebenarnya adalah delik aduan, bukan delik pidana. Sehingga dalam kasus Syekh Puji misalnya, andaikata istri muda atau keluarganya tidak merasa dirugikan dan tidak mengadu secara hukum, semestinya tidak ada kasus yang bisa disidik. Sementara dalam kasus Marcella, saksi korban kredibilitasnya diragukan, sehingga seharusnya latar belakangnya yang pernah melakukan tindak pidana langsung disidik begitu ia mengadukan penganiayaan yang menimpanya.

Penyidik tentunya punya pertimbangan lain hingga meneruskan kedua kasus tersebut. Bisa jadi penyidikan itu dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Namun andaikata pihak kejaksaan menerima kasus tersebut untuk diajukan ke meja hijau, maka hal ini bisa menimbulkan preseden buruk. Lebih daripada itu, maka kasus ini bisa menimbulkan yurisprudensi baru. Tapi biarlah hal itu jadi urusan penyidik dan lembaga peradilan lain. Semoga saja keadilan dan hukum yang menang.

Tindakan hukum kepada Syekh Puji dan Marcella Zalianty menunjukkan, Polri bisa memeriksa siapa saja. Bahkan bisa membesarkan kasus yang sebenarnya kecil. Juga kasus berbaliknya penuntut menjadi tertuntut dalam kasus Jupriadi Asmaradhana versus Kapolda Sulawesi Selatan & Barat (waktu itu) Irjen Pol. Sisno Adiwinoto bisa membuat masyarakat makin takut kepada superioritas Polri. Demikian pula dengan mundurnya Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Herman Surjadi Sumawiredja dari dinas kepolisian tentu menimbulkan tanda tanya masyarakat. Meski diisukan terkait dengan Pilkada Jatim, namun secara resmi Mabes Polri membantahnya. Alangkah baiknya bila kasus ini ditindaklanjuti pula hingga ke meja hijau agar semuanya menjadi jelas.

Padahal, semenjak masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Kunarto, Polri terus berusaha mereformasi diri. Operasi Citra Pelayanan Polantas yang digelar Polda Metro Jaya baru-baru ini tentu juga bagian dari upaya perbaikan di tubuh Polri. Tentunya, citra bagus ini akan rusak bila ada segelintir oknum yang membuat masyarakat berpikiran lain tentang lembaga ini. Kita ingin Polri makin dicintai rakyat, sehingga akan sayang kalau dibiarkan dirusak atau tidak sengaja rusak oleh ulah satu-dua oknum petingginya.

(Bhayu Mahendra H., diposting di http://www.lifeschool.wordpress.com)

Tadi malam saya nonton Today’s Dialogue di Metro TV dengan topik “Polri dan DPR lembaga terkorup tahun ini”. Topik tersebut diambil dari survey yang di lakukan oleh TII (Transparency International Indonesia), sebuah lembaga anti korupsi internasional yang melakukan survey di banyak negara termasuk Indonesia.

Dalam dialog yang dipandu oleh Najwa Shihab tersebut dihadirkan 3 orang narasumber yang mewakili masing masing pihak antara lain: Bung Efendi (Fraksi PDI-P) dari lembaga DPR, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sisno Adiwinoto dan Todung Mulya Lubis dari ketua dewan pengurus TII.

Kesempatan pertama diberikan kepada Sisno yang kelihatan sangat gusar dengan hasil survey tersebut. Dengan kumisnya yang mirip kumis jenderalnya Saddam Hussein tersebut Sisno menanggapi secara emosional dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh lembaga survey tersebut fitnah, menyesatkan dan meracuni rakyat, seperti tai kucing yang bau kemana mana (padahal itu acara live di TV).

Kesempatan kedua diberikan kepada Efendi yang walaupun ikut mempertanyakan keabsahan hasil survey tersebut namun terlihat lebih tidak emosional. Bung Efendi hanya memberi penjelasan bahwa lembaga yang DPR yang dianggap korup tersebut tidak homogen seperti Polri yang merupakan satu korp kesatuan.

DPR itu terdiri dari berbagai macam unsur dari bermacam partai, fraksi, komisi, panitia dll. Sehingga kalau menyebut DPR harus jelas detil alamatnya supaya tidak terjadi salah paham tentang siapa yang dimaksud.

Kemudian giliran Todung yang menjelaskan bahwa survey itu dilakukan berdasarkan presepsi masyarakat dalam kehidupan kesehariannya. Berkali kali terlihat Sisno menyela pembicaraan Todung. Dengan berapi-api Sisno mencurigai TII sebagai sebuah lembaga yang ditunggangi oleh kepentingan asing untuk memojokkan pemerintah.

Todung membantah dengan mengatakan bahwa lembaga ini independen dan telah beroperasi di banyak negara termasuk Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu. Kemudian Sisno mempertanyakan siapa saja orang orang yang disurvey tersebut dengan gaya interogasi kepada Todung. Todung menolak menjawab sebab itu akan mengarah kepada intimidasi.

Kalau apa yang disampaikan oleh TII bukan hal tentang kepolisian maka mungkin saya masih bisa skeptis tapi kalau sudah menyangkut soal kepolisian maka sudah menjadi rahasia umum bahwa polisi memang korup dari jajaran tinggi hingga yang terendah. Bahkan warga asing yang melancong ke tanah air pun sudah mengetahui akan hal itu. Tapi Sisno bertingkah seolah olah bawah itu semua tidak benar kemudian sibuk memprotes hasil survey tersebut sambil marah marah.

Kemudian Najwa memperlihatkan video kiriman kameraman amatir yang menshoot seorang polantas menerima duit dari supir bis kota dipinggir jalan. Sisno kemudian memberikan teori bahwa keburukan tersebut memang masih ada tapi kenapa mesti diekspos begini dan kenapa sisi baik polisi tak pernah diekspos oleh media.

Sebuah teori yang menyedihkan. Media tentu akan mengangkat persepsi mayoritas di masyarakat yang masih melihat polisi belum bersih dan belum profesional. Jangankan cerita para sopir angkot atau bus, cukup cerita orang terdekat saja. Saya punya seorang adik yang bekerja dengan menggunakan sepeda motor. Setiap kali pulang kerja selalu saja bawa cerita tentang ulah polisi yang berusaha mencari cari kesalahan untuk bisa korup.

Tapi kenapa kok Sisno itu marahnya bukan main dan mengatakan itu semua tai kucing? Sok suci atau bagaimana? Pernyataan Sisno yang mengatakan informasi hasil survey itu membodohi dan meracuni rakyat adalah suatu sikap yang menurut saya melecehkan kecerdasan masyarakat Indonesia yang sudah punya pengetahuan yang sangat baik dan mendalam tentang praktik korupsi oknum polisi.

Lebih parah dari itu bahkan sempat Sisno membuat penilaian terhadap pribadi Todung. Sisno mengatakan Todung itu manusia macam apa yang cari makan dari membela orang dengan cara yang tidak konsisten yaitu dulu pernah menjadi pengacara pemerintah tapi dilain waktu menjadi pengacara untuk lawan pemerintah.

Todung mudah saja menjawab bahwa penilain Sisno itu tidak fair dan tidak relevan dengan dialog saat itu. Saya bukan mau membela Todung tapi ulah Sisno sama sekali tidak menguntungkan polisi yang ia wakili sebagai Kadiv Humas. Tindakan Sisno kontra produktif dengan usaha kepolisian membangun citra positif Polri dimata masyarakat.

Dengan sikapnya yang seperti itu terkesan Polri tidak mau mengakui adanya praktik korupsi yang masih sangat berakar di personel kepolisian yang bertugas melayani masyarakat. Dengan adanya sikap seperti itu bagaimana lantas mereka terpacu untuk menjaga tingkah nakal para oknum aparat yang sudah menjadi tradisi itu?

Saya bukannya mau apriori kepada polisi. Seperti kata Todung tidak ada yang menafikan bahwa polisi sudah banyak berbuat untuk memperbaiki diri. Tapi toh hasilnya belum berdampak banyak dimata masyarakat. Todung memberi perbandingan dengan lembaga TNI yang nuansa korupsinya jauh berkurang setelah perbaikan diri sekian lama sejak reformasi. Sekali lagi dengan apa yang dilakukan oleh Sisno maka di jajaran bawah kepolisian tidak merasa apa yang mereka perbuat adalah salah karena merasa di bela mati matian oleh Kadiv Humas mereka.

Saya tidak tahu apakah ini sikap resmi institusi kepolisian atau hanya semata mata sikap Kadiv Humas yang kurang cakap berhubungan dengan masyarakat. Akan sulit sekali memberantas korupsi kalau sikap aparatnya masih seperti ini. Saya bisa menebak nebak bahwa sikap Sisno mungkin hasil akumulasi tekanan dari petinggi polisi. Walaupun orang nomor satu di Polri: Jend Pol Sutanto terkesan kalem dan tidak marah marah seperti Sisno.

Mungkin mereka ingin lembaga kepolisian tak usah di soroti dengan cara begitu selama proses perbaikan diri mereka lakukan. Supaya nanti dikemudian hari tiba tiba saja masyarakat langsung melihat polisi yang bersih dan profesional. Kalau memang begitu berarti polisi belum bisa menerima aspek demokrasi dalam bernegara dan berbangsa. Masih bermental priyayi. Serba tertutup, tak mau transparan, apalagi di awasi.

Dalam era reformasi yang mengedepankan aspek demokrasi maka unsur akuntabilitas publik menjadi vital. Marilah Pak Polisi introspeksi diri. Harusnya polisi berterima kasih ada survey yang dilakukan oleh orang yang kredibel dan bisa memberi masukan bahwa kinerja polisi masih buruk dan korup dimata rakyat. Kami ingin dengar apa yang akan anda lakukan tentang hal itu dan bukan mendengar anda marah marah.

Artikel terkait: Polisi Sebar Intel di Kantor Transparansi Internasional Indonesia