Saya merasa sangat mendesak untuk menulis surat ini kepada anda. Iklan “Go to Hell Pemfitnah SBY” yang dimuat di harian Pos Kota, Sabtu, 28 November, atau sehari setelah kita merayakan hari raya Kurban, telah membuat saya takjub dan sedih sekali.
Iklan itu jelas memosisikan diri sebagai pendukung Anda. Ia memajang foto anda, menyatakan “SBY Harapan Baru”, dan menyerukan doa yang mengancam: “Semoga sumber fitnah di bumi ini go to hell, amin.”

 

Saya bisa menduga bahwa Anda pasti akan mengatakan tak tahu-menahu tentang iklan ini dan saya tidak ingin membuat spekulasi apa pun tentangnya. Hanya saja saya harus mengingatkan Anda bahwa iklan ini telah melibat-libatkan Anda dalam sebuah komunikasi politik yang buruk dan menyiratkan ancaman.

Saya berharap, siapa pun pemasangnya, mereka sudi mempertimbangkan risiko terburuk yang bisa berkembang dalam masyarakat kita berkat pemasangan iklan macam begituan.

Di samping itu, Pak Presiden, kepada Anda saya menyarankan agar lain kali lebih berhati-hati membuat pernyataan. Anda kepala negara yang bertanggung jawab atas keberesan pemerintahan dan keutuhan negeri ini. Iklan semacam itu berpotensi memecah belah masyarakat. Itu yang bagi saya mengerikan.

Berkenaan dengan hal ini, ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda: Apakah iklan tersebut kira-kira merupakan respons atas pernyataan Anda beberapa waktu lalu tentang fitnah kepada Anda dan keluarga Anda?

Saya pribadi merasa bahwa pernyataan Anda tentang fitnah kepada Anda sekeluarga itu tidaklah tepat dan terasa berlebihan. Padahal masalahnya adalah rakyat ingin secepatnya melihat Anda bicara dan bersikap.

Dan sikap diam Anda, yang dianggap kelamaan, telah memunculkan berbagai dugaan di tengah ketidaksabaran masyarakat kepada Anda. Saya kira itu hal yang wajar; tidak ada fitnah di sini. Setidaknya, upaya publik untuk mencari tahu segala yang gelap di balik proses hukum yang kocar-kacir adalah hal yang terlalu jauh untuk dibilang fitnah.

Jika setiap bentuk ketidakpuasan terhadap performa pemerintah dianggap sebagai fitnah dan diserukan “go to hell” oleh pendukung Anda, saya yakin tugas Anda akan semakin berat untuk memimpin negeri ini menjadi dewasa dan lebih bisa menghargai perbedaan suara.

Pertanyaan saya selanjutnya, apakah tulisan di dinding facebook yang menyatakan bahwa Anda terlalu banyak curhat akan dimasukkan ke dalam golongan pemfitnah? Beberapa waktu lalu ada teman saya yang menuliskan hal itu di dinding facebook-nya.

Pak Presiden, anda mendapatkan mandat langsung dari rakyat untuk memimpin lagi negeri ini dalam lima tahun ke depan. Jika kepemimpinan Anda baik di mata mereka, Anda akan didukung.

Jika Anda menunjukkan performa yang mengecewakan, Anda akan dikritik, dan bukan difitnah. Jika Anda berpihak kepada orang-orang melarat, rakyat akan berdiri di belakang Anda dan melindungi pemerintahan Anda. Senormal itulah semuanya berjalan.

Tentang pendapat bahwa anda suka “curhat”, saya kira itu pendapat yang melihat Anda terlalu sensitif dan cenderung membawa setiap urusan ke wilayah personal. Saya paham bahwa masyarakat kita cenderung bersimpati pada politisi yang menyandang citra teraniaya.

Dulu Ibu Mega mendapatkan dukungan besar karena citra diri yang teraniaya semasa pemerintahan Pak Harto. Dan Anda sendiri mendapatkan keuntungan besar karena citra diri teraniaya pada masa akhir pemerintahan Ibu Mega.

Jika sekarang anda menggunakan teknik curhat untuk menarik simpati di tengah sorotan miring terhadap anda belakangan ini, itu hak Anda dan saya hanya bisa menyarankan bahwa sebaiknya itu dihentikan. Anda akan terkesan cengeng karena itu dan curhat tentang fitnah kali ini telah melahirkan luapan emosi pendukung Anda yang membikin kita miris.

Terus terang saya sedih, Pak Presiden, atas munculnya dukungan yang seperti itu kepada Anda. Karena itu lain kali Anda harus berhati-hati membuat pernyataan agar tidak memunculkan bentuk-bentuk simpati yang berpotensi memecah belah rakyat.

Atau lebih baik Anda bersungguh-sungguh saja, seperti janji Anda, untuk memberantas koruptor dan mafia hukum. Jika ada hal-hal yang membuat Anda ragu dalam mewujudkan janji ini, ada baiknya Anda ingat bahwa Jean-Jacques Rousseau, dalam bukunya Du Contract Social, menyatakan: “La loi c’est l’expression de la Volonte Generale”—bahwa hukum adalah perwujudan kehendak bersama. Jadi, tegaknya hukum adalah tegaknya kehendak bersama. Saya akhiri surat ini, Pak Presiden.

Salam hangat dari saya,
AS Laksana *) AS Laksana, penulis dan cerpenis tinggal di Jakarta

Tanggal 25 November lalu, Hizbullah menyelenggarakan kongres tahunannya. Media massa Timur Tengah memberi sorotan khusus terhadap kongres kali ini lantaran dikabarkan bahwa Hizbullah akan meluncurkan manifesto politik baru sebagai revisi atas manifesto tahun 1985 yang kontroversial itu. Akhirnya, pada tanggal 30 November, Sekjen Hizbullah membacakan menifesto politik Hizbullah yang baru dalam sebuah konferensi pers yang diliput luas di Timur Tengah. Berikut adalah beberapa fragmen terpentingnya. Sayang masih dalam bahasa Inggris, karena saya belum sempat menerjemahkannya.    

CHAPTER ONE – DOMINATION AND HEGEMONY

 

“Following the World War II, the United States became the center of polarity in the world, taking advantage of accomplishments on several levels of knowledge, including education, science and technology that are supported by an economic system that only views the world as markets that have to abide by the American own view. The most dangerous thing in their hegemony is that they consider that they own the world and therefore, the Western expanding strategy turned to be an international one without limits,” Hezbollah new manifesto says, according to Sayyed Nasrallah.

“Globalization has reached its most dangerous aspect when it turned to a military one led by those following the Western plan of domination and was reflected in the Middle East in Afghanistan, Iraq, Palestine and Lebanon. This plot found its peak with the neoconservative grip under the administration of George Bush since their project found its way to execution after he was sworn in. It was neither weird nor surprised that what the neoconservative platform focused on the most was rebuilding US capabilities what reflected a strategic vision of US national security through building military strategies not only as a force of deterrence but also as a force of action and intervention. Following the September 11 attacks, the Bush administration found that the opportunity was appropriate to exercise the largest possible influence under the slogan of universal war against terrorism. It has performed many attempts that were considered as successful in the beginning based on militarizing relationships with other countries and on having monopoly over decision-making by taking strategic decisions and rapidly ending war in Afghanistan to have the maximum amount of time for the next step, which is taking over Iraq and the foundation for launching the New Middle East project. Furthermore, the Bush administration sought to establish a conformity between terrorism and Resistance to remove the latter’s legitimacy and therefore justify wars against its movements, seeking to remove the fundamental right of the nations of defending their right to live with dignity and national sovereignty.”

“The Bush administration gave itself an absolute right to launch destroying wars that don’t differentiate between human beings, given that the cost of the US terrorism wars has cost the humanity until now millions of people as well as global destruction. In brief, the Bush administration has transformed the United States into a danger that threatens the whole world.”

“Terrorism has turned to be an American pretext for hegemony through many tools such as pursuit, arbitrary detention, unjust trials witnessed in Guantanamo as well as through direct meddling in the sovereignty of other countries and states in addition to impose sanctions against complete nations. The US terror is the root of all terror in the world.”

“The failure and decline of the US strategy does not mean it will easily stop interfering, but will make an effort to protect its strategic interests. Indeed, if the whole world was suffering from the American hegemony, the Arab and Islamic nations seem to suffer even more for many considerations related to history, geographic site, civilization and culture. The Arab and Islamic world has always been subject to endless wild and savage wars. However, its most dangerous steps was reached with the creation of the Zionist entity. The central goal of the American hegemony resides in dominating the nations politically, economically, culturally and through all aspects. To achieve this goal, Washington resorted to different general policies and work strategies including providing the Zionist entity with stability guarantees, create sedition and divisions in the region especially sectarian ones.”

“The American arrogance has left no choice to our nation and people but the choice of resistance, at least for a better life, and for a humanitarian future, a future governed by relations of brotherhood, solidarity and diversity at the same time in a world of peace and harmony.”

CHAPTER TWO – LEBANON

CHAPTER TWO, SECTION ONE – THE HOMELAND

“Lebanon is our homeland and the homeland of our fathers, ancestors. It’s also the homeland of our children, grandchildren, and the coming generations. It is the country to which we have given our most precious sacrifices for its sovereignty and pride, dignity and liberation,” Sayyed Nasrallah read out from the political document introduction on Lebanon.

“We want Lebanon for all Lebanese alike, and we want it unified. We reject any kind of segregation or federalism, whether explicit or disguised. We want Lebanon to be sovereign, free, independent, strong and capable. We want it also to be strong, active, and present in the geopolitics of the region. We want it also to be a key contributor in making the present and the future.”

“To conclude, it should be mentioned that one of the most important conditions for the establishment of a home of this type is having a fair state, a state which is capable and strong, as well as a political system that truly represents the will of the people and their aspirations for justice, freedom and security, stability and well-being and dignity. This is what all the Lebanese people want and work to achieve and we are a part of them.”

CHAPTER TWO, SECTION TWO – THE RESISTANCE

“Israel represents an eternal threat to Lebanon – the State and the entity – and a real danger to the country in terms of its historical ambitions in land and water especially that Lebanon is considered to be a model of coexistence in a unique formula that contradicts with the idea of the racist state which expresses itself in the Zionist entity. Furthermore, Lebanon’s presence at the borders of occupied Palestine obliged it to bear national and pan-Arab responsibilities.”

“The Israeli threat to this country began since the laying of the Zionist entity in the land of Palestine, an entity that did not hesitate to disclose its ambitions to occupy some parts of Lebanon and to seize its wealth, particularly its water. Therefore, it sought to achieve these ambitions gradually. This entity started its aggression on Lebanon since 1948 from the border to the depth of the country, from the Hula massacre in 1949 to the aggression on the Beirut International Airport in 1968, including long years of attacks on border areas, their land, population and wealth, as a prelude to seize direct land through repeated invasions, leading to the March 1978 invasion and the occupation of the border area, making its people subject to its authority at all levels, as a prelude to subdue the whole country in the invasion of 1982.”

“All of this was taking place with a full support of the United States and ignorance until the level of complicity of the so-called international community and its institutions amid a suspicious Arab official silence and an absence of the Lebanese authority at the time leaving the land and people subject to the Israeli occupation without assuming its responsibilities and national duties.”

“Under this great national tragedy, Lebanese who are loyal to their homeland didn’t have the choice but to use their right and proceed from their national duty and moral and religious in the defense of their land. Thus, their choice was: the launch of an armed popular resistance to confront the Zionist danger and permanent aggression.”

“In such difficult circumstances, the process of restoring the nation through armed resistance started, paving the way for liberating the land and the political decision from the hands of the Israeli occupation as a prelude to the restoration of the State and the building of its constitutional institutions. The Resistance has crowned all these dimensions together through achieving the Liberation in 2000 and the historic victory in July 2006, presenting to the whole world a true experience in defending the homeland, an experience that turned into a school from which nations and states benefit to defend their territory, protect their independent and maintain their sovereignty.”

“This national achievement was made real thanks to the support of a loyal nation and a national army, thus frustrating the enemy’s goals and causing him a historic defeat, allowing the Resistance to celebrate alongside its fighters and martyrs as well as all of Lebanon through its nation and army the great victory that paved the way for a new phase in the region entitled pivotal role and function of the resistance to deter the enemy and ensure the protection of the country’s independence, sovereignty and defend its people and completing the liberation of the rest of the occupied territory.”

“The Resistance role is a national necessity as long as the Israeli threats and ambitions continue. Therefore, and in the absence of strategic balance between the state and the enemy, the Israeli threat obliges Lebanon to endorse a defensive strategy that depends on a popular resistance participating in defending the country and an army that preserves the security of the country, in a complementarity process that proved to be successful through the previous phase.”

“This formula, developed from within the defensive strategy, constitutes an umbrella of protection for Lebanon, especially after the failure of other speculations on the umbrellas, whether international or Arab, or negotiating with the enemy. The adoption of the Resistance path in Lebanon achieved its role in liberating the land, restoring the State institutions and the protecting the sovereignty. Afterwards, Lebanese are concerned with safeguarding and maintaining this format because the Israeli danger threatens Lebanon in all its components, what requires the widest Lebanese participation in assuming responsibilities of defense.”

“Finally, the success of the Resistance experience in fighting the enemy and the failure of all plots and schemes to delete resistance movements or besieging them or even disarming them annexed to the continuation of the Israeli threat in Lebanon obliges the Resistance to do its best to strengthen its abilities and consolidate its strengths to assume its national responsibilities and liberate what remains under the Israeli occupation in the Shebaa farms and Kfarshouba Drills and the Lebanese town of Ghajar as well as liberating the detainees and missing people and martyrs’ bodies.”

CHAPTER TWO, SECTION THREE – STATE AND POLITICAL SYSTEM

“The main problem in the Lebanese political system, which prevents its reform, development and constant updating is political sectarianism,” Hezbollah manifesto clearly states.

“The fact that the Lebanese political system was established on a sectarian basis constitutes in itself a strong constraint to the achievement of true democracy where an elected majority can govern and an elected minority can oppose, opening the door for a proper circulation of power between the loyalty and the opposition or the various political coalitions. Thus, abolishing sectarianism is a basic condition for the implementation of the majority-minority rule.”

“Yet, and until the Lebanese could reach through their national dialogue this historic and sensitive achievement, which is the abolishment of political sectarianism, and since the political system in Lebanon is based on sectarian foundations, the consensual democracy will remain the fundamental basis for governance in Lebanon, because it is the actual embodiment of the spirit of the constitution and the essence of the Charter of the co-existence.”

“From here, any approach to the national issues according to the equation of the majority and minority awaits the achievement of the historic and social conditions for the exercise of effective democracy in which the citizen becomes a value in itself. Meanwhile, the Lebanese will to live together in dignity and equal rights and duties requires a constructive cooperation in order to consolidate the principle of true partnership, which constitutes the most appropriate formula to protect the full diversity and stability after an era of instability caused by the different policies based on the tendency towards monopoly, cancellation and exclusion.”

“The consensual democracy constitutes an appropriate political formula to guarantee true partnership and contributes in opening the doors for everyone to enter the phase of building the reassuring state.”

“Our vision for the State that we should build together in Lebanon is represented in the State that preserves public freedoms, the State that is keen on national unity, the State that protects its land, people, and sovereignty, the State that has a national, strong and prepared army, the State that is structured under the base of modern, effective and cooperative institutions, the State that is committed to the application of laws on all its citizens without differentiation, the State that guarantees a correct and right parliamentary representation based on a modern election law that allows the voters of choosing their representative away from pressures, the State that depends on qualified people regardless of their religious beliefs and that defines mechanisms to fight corruption in administration, the State that enjoys an independent and non-politicized Justice authority, the State that establishes its economy mainly according to the producing sectors and works on consolidating them especially the agriculture and industry ones, the State that applies the principle of balanced development between all regions, the State that cares for its people and works to provide them with appropriate services, that State that takes care of the youth generation and help young people to develop their energies and talents, the State that works to consolidate the role of women at all levels, the State that care for education and work to strengthen the official schools and university alongside applying the principle of obligatory teaching, the State that adopts a decentralized system, the State that works hard to stop emigration and the State that guards its people all over the world and protects them and benefits from their positions to serve the national causes.”

“The establishment of a state based on these specifications and requirements is a goal to us just like it’s the goal of every honest and sincere Lebanese. In Hezbollah, we will exert all possible efforts, in cooperation with the popular and political forces, to achieve this noble national goal.”

CHAPTER TWO, SECTION FOUR – LEBANESE-PALESTINIAN TIES

“One of the tragic consequences of the emergence of the Zionist entity on the land of Palestine and the displacement of its inhabitants is the problem of Palestinian refugees who moved to Lebanon to live temporarily in its land as guests to their fellow Lebanese until returning to their homes from where they were expelled.”

“The original and direct reason of the sufferance of Lebanese and Palestinians was actually the Israeli occupation of Palestine and all the resulting tragedies and calamities in the region. Moreover, the suffering of the Palestinian refugees in Lebanon was not limited to the pain of forced migration but also to the Israeli massacres and atrocities in addition to what happened in the Nabatiyeh camp that has been fully destroyed. Palestinian refugees are also deprived of all civilian and social rights since the Lebanese governments didn’t assume their responsibilities towards them.”

“The Lebanese authorities are nowadays called to assume their responsibilities and therefore build the Lebanese-Palestinian relations under right, solid and legal bases that respect the justice, rights and mutual interests’ balances to both nations. It is imperative that the Lebanese-Palestinian relationship remains governed by the whims and moods, as well as political calculations and internal interactions and international interventions.”

“We believe that succeeding in this mission requires a Lebanese-Palestinian direct dialogue, a permission for Palestinians in Lebanon to agree on a unified reference that represents them, providing Palestinian refugees with their social and civilian rights, committing to the Right of Return and reject settlement.”

CHAPTER TWO, SECTION FIVE – LEBANON AND ARAB TIES

“Lebanon is committed to the just and fair Arab causes, at the top of which comes the Palestinian cause as well as the conflict with the Israeli enemy. Even more, there is a definite need for concerted efforts to overcome the conflicts that run through the Arab ranks.”

“The contradiction of strategies and the difference of alliances, despite their seriousness and intensity, doesn’t justify the policies of targeting or engaging in external projects, based on the deepening discord and inciting sectarianism, leading to the exhaustion of the nation and therefore serving the Zionist enemy in the implementation of the purposes of America.”

“The Resistance choice constitutes once again a central need and an objective factor in strengthening the Arab stance and weakening the enemy. In this context, Syria has recorded a distinctive attitude and supported the resistance movements in the region, and stood beside us in the most difficult circumstances, and sought to unify Arab efforts to secure the interests of the region and challenges.”

“Hence, we emphasize the need to adhere to the distinguished relations between Lebanon and Syria as a political and security and economic need, dictated by the two countries and two peoples and the imperatives of geopolitics and the requirements for Lebanese stability and common challenges. We also call for an end to all the negative sentiment that have marred bilateral ties in the past few years and urge these relations to return to their normal status as soon as possible.”

CHAPTER TWO, SECTION SIX – LEBANON AND ISLAMIC RELATIONS

“The Arab and Islamic world is facing challenges that shouldn’t be undermined. Indeed, the sectarian fabricated conflicts, especially between Sunnis and Shiites, are threatening the cohesiveness of our societies. Therefore, and instead of being a source of wealth, the sectarian diversities seem to be exploited as factors of division and incitement. The situation resulting from this bad use seems to be the result of the intersection of Western deliberate policies, the US in particular.”

“Hezbollah emphasizes the necessity to cooperate will Islamic states at different levels to gain strength in confronting hegemony schemes. Such cooperation also serves in facing the cultural invasion of the community and media, and encourages the Islamic states to take advantage of its resources in the exchange of the different benefits between these countries.”

“In this context, Hezbollah considers Iran as a central state in the Muslim world, since it is the State that dropped through its revolution the Shah’s regime and its American-Israeli projects, and it’s also the state that supported the resistance movements in our region, and stood with courage and determination at the side of the Arab and Islamic causes and especially the Palestinian one.”

CHAPTER TWO, SECTION SEVEN – LEBANON AND INTERNATIONAL RELATIONS

“Hezbollah considers that the unilateral hegemony in the world overthrows the international balance and stability as well as the international peace and security. The unlimited US support for Israeli and its cover for the Israeli occupation of Arab lands annexed to the American domination of international institutions and the American meddling in various states’ affairs and adoption of the principle of circulating wars puts the American administration in the position of the aggressor and holds it responsible in producing chaos in the international political system.”

“The American administration’s unlimited support to Israel … places the American administration in the position of the enemy of our nation and our peoples.”

CHAPTER THREE – PALESTINE AND COMPROMISE NEGOTIATIONS

“The history of the Arab-Israeli conflict proves that armed struggle and military resistance is the best way of ending the occupation. The method of negotiations has proven that the Zionist entity becomes more boastful and more belligerent, and that it has no intention of reaching an accord. The resistance has managed to achieve a huge victory over the Zionist entity, provide the homeland with protection, and liberation of the remainder of its land. This function is a lasting necessity before Israel’s expansionist threats and ambitions as well as the lack of a strong government in Lebanon. The ongoing Israeli threat forces the resistance to continue to boost its capacity … in order to fulfill its role in liberating occupied territory.”

“We categorically reject any compromise with Israel or recognizing its legitimacy,” his eminence concluded. “This position is definitive, even if everyone recognizes Israel.”

Sosialisasi Politik, Partisipasi Politik,  Penerimaan/pengrekrutan politik,

dan Komunikasi Politik

Sosialisasi Politik adalah Proses, oleh pengaruh mana seorang individu biasa mengenali system politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai system politik, mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan cultural, lingkungan politik, dan lingkungan social dari masyarakat individu yang bersangkutan; juga mempelajari sikap-sikap politik serta penilaiannya terhadap politik. Maka sosialisasi politik itu merupakan mata rantai paling penting di antara system social dengan system-sistem politik; namun satu system bias berbeda sekali dengan system yang lainnya. Dilihat dari satu segi pandang politik tertentu, sosialisasi politik adalah luar biasa pentingnya sebagai proses, dengan mana individu-individu, sampai pada kadar yang berbeda, bias terlibat dalam satu system politik, yaitu dalam partisipasi politik.

Partisipasi Politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam system politik. Aktivitas politik itu bias bergerak dari ketidak terlibatan sampai dengan aktivitas jabatannya. Oleh karena partisipasi politik itu berbeda-beda pada satu masyarakat dengan masyarakat lainya, juga bias bervariasi di dalam masyarakat –masyarakat khusus, maka pentinglah bagi kita untuk mempelajari konsep-konsep mengenai apathy politik dan alienasi, serta peranan mereka dalam ketidak terlibatan dan keterlibatan mereka yang terbatas. Juga penting untuk di tekankan di sini, bahwa partisipasi itu juga dapat menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan partisipasinbya, termasuk di dalamnya tingkatan paling atas dari partisipasi dalam bentuk pengadaan bermacam-macam tipe jabatan dan tercakup di dalamnbya proses perekrutan politik.

Perekrutan Politik adalah proses dengan makna individu-individu menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Perekrutan ini merupakan proses dua arah, dan sifatnya bisa formal, maupun tidak formal. Merupakan proses dua arah, karena individu-individunyamungkin mampu mendapatkan kesempatan, atau mungkin di dekati oleh orang lain dan kemudian bias menjabat posisi-posisi tertentu. Dengan cara yang sama, perekrutan itu bias di sebut formal, kalau para individu di rekrut dengan terbuka melalui cara institusional berupa seleksi ataupun pemilihan. Dan disebut sebagai informal apabila para individunya di rekrut dnegan secara prive (sendirian) tanpa melalui atau sedikit sekali melalui cara institusional tadi. Peristiwa sedemikian ini juga mencakup beberapa pertimbangan apakah mereka mengendalikan jabatan tadi bias dengan tegas merupakan kelompok politik tertentu atau merupakan kelompok elit.

Komunikasi Politik adalah proses dimana informasi politik yang relevan di teruskan dari satu bagian system politik kepada bagian lainnya, dan diantara system-sistem social dengan system-sistem politik. Kejadian tersebut merupakan proses yang berkesinambungan, melibatkan pula pertukaran informasi diantara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkat masyarakat. Lagi pula tidak hanya mencakup penampilan pandangan-pandangan serta harapan-harapan para anggota masyarakat, tetapi juga merupakan sarana dengan mana pandangan-pandangan dan janji serta saran-saran para penguasa. Maka komunikasi politik itu memainkan peranan yang sangat penting sekali didalam system politik : komunikasi politik ini menentukan elemen dinamis, dan menjadi bagian menentukan dari sosilisasi politik, partai politik, dan pengrekrutan politik.

By Republika Newsroom
Rabu, 25 November 2009 pukul 16:33:00

DEPOK–Keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait peniadaan Ujian Nasional (UN) ,sambut baik pihak sekolah. Pasalnya, UN dianggap tidak mencerminkan kualitas akademik siswa.

“Saya sebagai pribadi setuju kalau memang benar UN ditiadakan, karena tidak mencerminkan kualitas akademik siswa. KAdang ada siswa yang sangat pintar matematika dan fisikanya, tapi bahasa Indonesianya lemah, bukan berarti siswa itu tidak pintar kan,” ujar Humas SMA Negeri 1 Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Wirdan Ahya, kepada Republika, Rabu (25/11).

Menurut Wirdan, tidak adil rasanya jika menjadikan UN sebagai tolak ukur satu-satunya kelulusan siswa. Sementara siswa sudah belajar selama tiga tahun, dan ditentukan kelulusannya dalam waktu 4 sampai 5 hari. Ujian Nasional, bagi Wirdan, tidak mencerminkan kualitas akademis siswa karena banyak isu kecurangan yang bermain.

“SMA Negeri 1 selalu kalah peringkat UN-nya dari sekolah swasta yang tidak terdengar, mereka tingkat kelulusannya bisa 100 persen. Padahal,dari try outnya, SMA N 1, selalu di atas mereka, try out tingkat kelulusannya mencapai 70 hingga 80 persen dan sekolah swasta masih 0 persen. Tapi, waktu di sekolah kami ada yang tidak lulus UN, dia malah diterima di Jurusan Kedokteran UNPAD. Banyak yang tidak jujur di UN,” terang Wirdan.

Menurutnya, seharusnya kelulusan siswa tidak hanya dilihat dari UN, tetapi juga nilai rapor siswa selama tiga tahun, dan kelakuan. “Seharusnya UN dikombinasikan dengan nilai rapor, dan sikap seperti tahun 1991″ papar Wirdan.

Meskipun demikian, Wirdan menilai soal UN sudah proporsional mencakup pelajaran dari kelas 1 hingga kelas 3. Dia menambahkan, di SMA N 1 Depok, angka kelulusannya tidak seratus persen, ada beberapa anak yang tidak lulus UN. “Menurut saya, jika ada siswa yang tidak lulus, ada banyak faktor, mungkin sedang kurang sehat atau grogi,” cetusnya.

Diah dan Astrid, siswa kelas 3 jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, SMA N 1 Depok mengaku senang jika pemerintah mau sejalan dengan MA untuk meniadakan UN. Menurut mereka, UN tidak adil karena menjadi satu-satunya penentu kelulusan.

“Saya senang banget kalau UN ditiadakan, soalnya nggak adil. Kita kan udah belajar selama tiga tahun, dan pelajaran yang dipelajari banyak. Tapi, kenapa dari beberapa pelajaran saja yang dinilai,” ujar Astrid.

Hal yang senada juga dituturkan Diah, menurutnya UN tidak dapat dijadikan satu-satunya penentu kecerdasan siswa, apalagi kelulusan. “Saya senang kalau UN nggak ada, karena bukan satu-satunya tolak ukur siswa itu pintar atau nggak, mungkin aja ada siswa yang pinter nggak lulus karena dia sakit,” ujarnya.

Namun begitu, jika UN tetap ada, mereka berdua optimis lulus UN. “Optimis persen lulus,” kata Astrid dan Diah.

Sementara itu, Guru Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Al-Muhajirin, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Puji Supriah, mengatakan hal yang berbeda. Dia sangat setuju dengan adanya UN. “UN itu sangat baik untuk pengukur seberapa jauh pelajaran dikuasai siswa sehingga dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi,” ungkapnya.

Namun begitu, dia menyerahkan keputusan kepada mentri pendidikan tentang masalah ada tidaknya UN. “Saya mengikuti peraturan menteri pendidikan, kalau UN tidak ada ya kami ikuti,” kata Puji. Di SMK Al-Muhajirin, kata Puji, tingkat kelulusannya selama tujuh kali UN 100 persen. c06/ahi

Semua orang boleh ribut tentang cicak buaya, yang seolah-olah bersaing saling berebut “daging nyamuk”, akan tetapi apakah semua orang yang ribut tadi tahu perebutan itu benar-benar ada? Apakah semua orang yang ribut tadi tahu kalau mereka itu tidak tertipu?

Jangan-jangan sebaliknya?

Jangan-jangan semua orang yang ribut tadi yang dijadikan perebutan. Jadi bahan  rebutan oplah, bahan rebutan rating, bahan rebutan cari muka dan bahan rebutan lainnya dari banyak pihak yang berkepentingan, termasuk jadi bahan saya menulis judul ini.

Kebenarannya seperti apa?

Coba kita tanyakan pada Kadal pada tulisan berikutnya.

bersambung…

Ketegangan antara Venezuela dan Kolombia makin meningkat. Banyak faktor yang menyebabkannya. Antara lain tuduhan Venezuela bahwa Kolombia berkonspirasi dengan AS untuk menggoyang rezim Hugo Chavez. Caracas menuduh Bogota membantu pemberontakan paramiliter di perbatasanVenezuela-Kolombia.

Kemarin kepolisian Venezuela mengumumkan penangkapan pemimpin paramiliter Kolombia, Magaly Janeth Moreno Vega, yang beroperasi di wilayah perbatasan Kolombia-Venezuela. Ratusan warga di wilayah perbatasan tewas dan hidup mengenaskan akibat ulah pemimpin paramiliter perempuan bernama Magaly Janeth Moreno Vega.

Penangkapan ini mengejutkan Bogota yang sejak beberapa tahun silam berupaya menangkap Moreno Vega. Mendagri sekaligus Menteri Kehakiman Tareck El Aissami menyatakan bahwa penangkapan Moreno Vega yang menjadi pemimpin United Self-Defense Forces of Colombia (AUC) yang sudah lama dicari oleh Interpol merupakan prestasi tersendiri.

Para analis Timur Tengah menengarai bahwa Tareck El Aissami yang keturunan Suriah itu kini banyak memanfaatkan kemampuan intelijen Hizbullah dan Iran untuk menjaga keamanan domestika Venezuela. Nicole M. Ferrand bahkan menuduh Caracas membangun sel-sel paramiliter di dalam negeri dengan model Basij di Iran untuk menangkal gerakan oposisi sekaligus mencegah berlangsungnya operasi2 intelijen AS untuk menjatuhkan pemerintahan Hugo Chavez.

Melalui tangan Mendagri merangkap Menkeh Tareck El Aissami, banyak pos penting di pemerintahan diisi oleh warga negara Venezuela keturunan Lebanon atau Palestina yang punya afiliasi dengan Hizbullah dan Hamas atau memiliki ideologi perlawanan zionis yang radikal. Pusat-pusat bisnis di Venezuela kabarnya juga dikuasai oleh kelompok ini, terutama setelah Iran-Venezuela membangun Iran-Venezuela Joint Bank yang telah memiliki dana di atas 1 milyar dolar AS.

Mendengar kata Iran tentu terbesit di kepala kita Ahmadinejad, Nuklir, dan Revolusi-nya. Berbagai hal lain seperti perang terhadap Irak, kepemimpinan yang semi diktator dan lain sebagainya. Sangat jarang kita membayangkan bagaimana dunia per-film-an Iran. Apakah sedinamis Indonesia yang bisa menghasilkan film-film keren yang bikin penasaran seperti Pintu Terlarang dan pada saat yang sama menghasilkan film busuk yang ceritanya sudah diketahui dari judulnya seperti Hantu Binal Jembatan Semanggi.

Pada tanggal 20 November 2009, datanglah Ghulam Reza Ramezani ke UGM. Mahkluk hidup dari Iran ini ternyata adalah sutradara sebuah film Hayat yang akan diputar hari itu. Kebetulan saya adalah panitia-nya (job dari Kantor Urusan Internasional). Setelah berbagai persiapan yang cukup mendadak film itu diputar dan disaksikan 30 an mahasiswa yang kebanyakan berasal dari jurusan hubungan internasional.

Film pun diputar, jalan cerita masuk dengan sangat perlahan mulai dari sang bapak yang jatuh sakit dan ibu yang ikut pergi menemaninya. Hayat adalah seorang gadis Iran mungkin sekitar kelas 3 smp yang berusaha untuk  masuk ke asrama atau apa gitu. Nah masalah muncul ketika hari ujian datang dia harus menjaga adiknya. Mungkin akan jadi spoiler kalo saya ceritakan lebih lanjut. Cerita film ini sebenarnya sangat sederhana, hanya menceritakan bagaimana Hayat harus pergi ke sekolah untuk ujian. Tetapi di dalam cerita ini ditampilkan berbagai fitur-fitur penting kehidupan sehari-hari masyarakat Iran serta berbagai konflik dan cobaan yang bisa muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut saya, moral dari film ini adalah JANGAN MENYERAH.

Film ini digarap dengan sangat baik dan dengan penceriotaan yang luar biasa, serta ending yang sangat tidak holywood.  Meskipun Iran sering disebut sebagai negara yang sangat otoriter tetapi paling tidak film mereka memberi kebebasan bagi penonton untuk berfikir dan berimajinasi, tidak fatalistik seperti film Holywood. Its a must see movie.

Analisa pertama

Rina… oh Rina… Saat pertama kali membaca artikel yang ditulis Rina Dewreight (entah nama nyata atau fiktif), terus terang saya menyukai alur tulisan dan gaya bahasanya. Dengan judul yang lumayan provokatif, “Fakta di Balik Kriminalisasi KPK dan Keterlibatan SBY”, Rina mampu menulis sebuah kasus hukum yang njelimet, dengan gaya bahasa ringan dan renyah.

Saya mengira Rina adalah seorang profesional di bidangnya. Saking sempurnanya tulisan itu, kita jadi sulit membedakan, mana fiksi, mana fakta. Mana realitas, mana opini. Kalimat pertama yang menjadi pengantar opininya cukup tendensius. “Apa yang terjadi selama ini sebetulnya bukanlah kasus yang sebenarnya, tetapi hanya sebuah ujung dari konspirasi besar yang memang bertujuan mengkriminalisasi institusi KPK”, katanya.

Statemen tersebut sejak awal menunjukkan penghakiman si penulis dan pemihakan tendensius tanpa data dan fakta memadai. Ia secara “cantik” melanjutkan “novelnya” ini dengan “menyerang” tokoh besar atau apa yang ia sebut sebagai “sang sutradara”—dalam hal ini Presiden SBY—sebagai aktor di belakang kasus Antasari dan KPK, lengkap dengan Kapolri dan Jakgung sebagai pemeran pembantu.

“Dendam SBY yang membara inilah yang dimanfaatkan oleh Kapolri dan Jaksa Agung untuk mendekati SBY, dan menyusun rencana untuk ‘melenyapkan’ Antasari”, lanjut Rina.

Satu kutipan Rina lagi, “Antasari sudah menjadi bola liar, ia membahayakan bukan hanya SBY tetapi juga Kepolisian, Kejaksaan, dan para konglomerat , serta para innercycle SBY.

Akhirnya Kapolri dan Kejaksaan Agung membungkam Antasari. Melalui para intel akhirnya diketahui orang-orang dekat Antasari untuk menggunakan menjerat Antasari”. Sebagai karya tulisan, apa yang dilakukan Rina ini cukup menggoda pembaca untuk menengoknya. Sayangnya tak banyak data yang mendukung konstruksi ini sehingga tulisan ini hanya “indah” dilihat tapi “kosong” substansi.

Tak hanya itu, apa yang ditulis Rina hampir semuanya bersifat spekulasi dan bahkan fitnah. Mau bukti? Tuduhan bahwa Hendraman Supanji saat menjadi Jampindsus gemar menangkapi Kepala Daerah dari yang dekat dengan PDIP tak berdasar.

Faktanya, Hendarman tak hanya menangkap koruptor-koruptor berlatarbelakang politisi, tetapi juga banyak kasus lain. Beberapa diantaranya, kasus korupsi Gelora Bung Karno (GBK), kasus Bulog Jatim, PT Lativi Media Karya dan PT Artha Bhama Texindo. Tak ada satu pun nama pejabat yang menjadi tersangka di lembaga-lembaga tersebut yang dekat dengan PDIP.

Kebohongan lain, masih terkait Hendarman, saat ia menjabat Jakgung. Rina secara ceroboh menulis tanpa data bahwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi kendala penegakan hukum oleh Jakgung, karena melibatkan pengusaha kelas kakap dan penguasa (dalam hal ini Presiden SBY).

Padahal semua orang tahu bahwa pengusutan kasus BLBI pada awal 2000-an hampir menapaki jalan baru dan kemajuan berarti. Sayangnya, Presiden Megawati waktu itu justru mengeluarkan kebijakan penghentian pengusutan, melalui Inpres No.8 Tahun 2002, atau dikenal sebagai Release and Discharge (R & D).

Kebijakan ini merupakan “ampunan” Mega kepada obligor hitam yang diatur dalam MSAA (Master of Acquisition and Agreement). Masih terkait BLBI, Rina juga menyebar fitnah lain bahwa, “Para konglomerat hitam itu berjanji akan membiayai pemilu SBY, namun mereka minta agar kasus BLBI, dan kasus-kasus lainnya tidak ditangani KPK”. Secara logika, tuduhan tersebut sangat tidak masuk akal, mengingat pihak yang memutus kasus BLBI adalah Megawati.

“Novel” Rina ini tak berhenti menyebar kebohongan di situ. Pada kasus aliran dana ke Partai Demokrat (PD), Rina menulis, “Tentu saja, dana tersebut dijalankan oleh Hartati Murdaya, dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Partai Demokrat, dan diawasi oleh Eddy Baskoro plus Djoko Sujanto (Menkolhukam) yang waktu itu jadi Bendahara Tim Sukses SBY”.

Sebagaimana kita ketahui, Eddy Baskoro (anak SBY) tidak pernah masuk sebagai anggota Tim Sukses SBY-Boediono. Ia juga bukan caleg nomor urut 1 di Dapilnya, melainkan nomor urut 3, yang mengindikasikan bahwa di PD, Ibas—panggilan akrabnya—bukanlah tokoh utama di partai. Kelucuan lagi terkait Djoko Suyanto, yang ditulis sebagai Bendahara Tim Sukses SBY.

Mungkin Rina tak baca koran selama pemilu 2009 lalu. Semua orang tahu bahwa Djoko adalah Wakil Ketua Tim Sukses SBY, sementara Ketua Tim adalah Hatta Rajasa. Mengenai Hartati Mudraya yang disebut sebagai Bendahara PD, juga ngawur. Rina tak melakukan cek and ricek terlebih dahulu, sehingga hal-hal sepele semacam ini masih juga salah. Padahal untuk mengecek nama Hartati, kita cukup masuk ke situs PD dan lihat di sana, ada atau tidaknya nama Hartati.

Sebagaimana susunan DPP di situs PD, nama Hartati Murdaya sama sekali tak tercantum, baik di pos Bendahara maupun Wakil Bendahara. Sekali lagi, tulisan ini hanya enak dibaca dan bikin geli.

Bagaimana soal Bibit-Chandra menurut tulisan Rina? Ia secara spekulatif mengatakan bahwa SBY sangat khawatir dengan keberadaan Bibit-Chandra yang “tahu banyak” alur dana Bank Century. Rina juga menduga secara ceroboh dana Century digunakan untuk membiayai kampanye PD dan SBY pada Pilpres 2009.

Padahal tak sulit menemukan fakta mengenai sikap SBY atas kasus Century. Sudah sejak awal SBY menegaskan bahwa kasus Century harus dibuka “lebih cepat lebih baik”. Ia bahkan mempersilahkan dan mendukung DPR yang akan meminta keterangan kepada Wapres Boediono (saat itu Gubernur BI) dan Sri Mulyani (Menkeu). SBY mendorong keduanya untuk pro aktif dan bicara fakta-fakta mengenai Century di DPR.

Logikanya, jika SBY tersangkut Century, atau aliran dana tersebut abu-abu, maka ia akan menghambat pemanggilan anak buahnya oleh DPR. Sebab pemanggilan tersebut dapat berpotensi “penelanjangan” SBY sendiri. Buktinya SBY justru mendorong anak buahnya untuk tampil dan menjelaskan ke publik secara gamblang. Fakta lain makin melebarkan jarak SBY dengan kasus ini. Karena pada saat pencairan dana dari LPS ke Century, SBY sedang bertugas di luar negeri. Saat itu Menkeu Sri Mulyani sudah melaporkan ke Wapres, Jusuf Kalla.

Duduk perkara Century sejatinya sudah cukup jelas. Dimana, Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sistem Keuangan mengamanatkan langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu Menteri Keuangan, bersama Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Saat ini kasus aliran dana Century sebesar Rp. 6,7 triliun telah masuk ranah politik melalui rencana anggota DPR mengajukan hak angket Century. Selain juga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga tengah melakukan audit terhadap proses bailout tersebut. Padahal sejumlah pengamat ekonomi sepakat bahwa kucuran dana Century sudah sesuai standard operational procedure (SOP).

Sumber dana untuk Century yang selama ini menjadi perdebatan—karena dianggap “uang rakyat” dari APBN—juga sudah terbantahkan. Sebagaimana data BI, sampai saat ini Bank Indonesia tidak pernah menggunakan Fasilitas Pendanaan Darurat (FPD) ataupun menggunakan dana APBN. Dana Century semuanya berasal dari LPS dan sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Adapun penggunaan dana suntikan bagi Bank Century didasarkan atas keputusan rapat pada tanggal 23 November 2008 lalu yang dilakukan antara Bank Indonesia dengan LPS serta Menteri Keuangan.

Sayangnya “novel” Rina tak menggunakan data yang benar, sehingga aliran cerita yang muncul ke publik pun hanya dipenuhi berbagai spekulasi tanpa justifikasi. Padahal di alam demokrasi, publik berhak mendapatkan informasi yang benar dan berimbang. Rina… oh Rina… sayangnya hanya Tuhan dan Kompasiana yang tahu siapa dirimu dan apa maumu.***

Sumber : Kompasiana

Apa yang terjadi selama ini sebetulnya bukanlah kasus yang sebenarnya, tetapi hanya sebuah ujung dari konspirasi besar yang memang bertujuan mengkriminalisasi institusi KPK. Dengan cara terlebih dahulu mengkriminalisasi pimpinan, kemudian menggantinya sesuai dengan orang-orang yang sudah dipilih oleh “sang sutradara”, akibatnya, meskipun nanti lembaga ini masih ada namun tetap akan dimandulkan.

Agar Anda semua bisa melihat persoalan ini lebih jernih, mari kita telusuri mulai dari kasus Antasari Azhar. Sebagai pimpinan KPK yang baru, menggantikan Taufiqurahman Ruqi, gerakan Antasari memang luar biasa. Dia main tabrak kanan dan kiri, siapa pun dibabat, termasuk besan Presiden SBY.

Antasari yang disebut-sebut sebagai orangnya Megawati (PDIP), ini tidak pandang bulu karena siapapun yang terkait korupsi langsung disikat. Bahkan, beberapa konglomerat hitam — yang kasusnya masih menggantung pada era sebelum era Antasari, sudah masuk dalam agenda pemeriksaaanya.

Tindakan Antasari yang hajar kanan-kiri, dinilai Jaksa Agung Hendarman sebagai bentuk balasan dari sikap Kejaksaan Agung yang tebang pilih, dimana waktu Hendraman jadi Jampindsus, dialah yang paling rajin menangkapi Kepala Daerah dari Fraksi PDIP. Bahkan atas sukses menjebloskan Kepala Daerah dari PDIP, dan orang-orang yang dianggap orangnya Megawati, seperti ECW Neloe, maka Hendarman pun dihadiahi jabatan sebagai Jaksa Agung.

Setelah menjadi Jaksa Agung, Hendarman makin resah, karena waktu itu banyak pihak termasuk DPR menghendaki agar kasus BLBI yang melibatkan banyak konglomerat hitam dan kasusnya masih terkatung –katung di Kejaksaan dan Kepolisian untuk dilimpahkan atau diambilalih KPK. Tentu saja hal ini sangat tidak diterima kalangan kejaksaan, dan Bareskrim, karena selama ini para pengusaha ini adalah tambang duit dari para aparat Kejaksaan dan Kepolisian, khususnya Bareskrim. Sekedar diketahui Bareskrim adalah supplier keungan untuk Kapolri dan jajaran perwira polisi lainnya.

Sikap Antasari yang berani menahan besan SBY, sebetulnya membuat SBY sangat marah kala itu. Hanya, waktu itu ia harus menahan diri, karena dia harus menjaga citra, apalagi moment penahanan besannya mendekati Pemilu, dimana dia akan mencalonkan lagi. SBY juga dinasehati oleh orang-orang dekatnya agar moment itu nantinya dapat dipakai untuk bahan kampanye, bahwa seorang SBY tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi. SBY terus mendendam apalagi, setiap ketemu menantunya Anisa Pohan , suka menangis sambil menanyakan nasib ayahnya.

Dendam SBY yang membara inilah yang dimanfaatkan oleh Kapolri dan Jaksa Agung untuk mendekati SBY, dan menyusun rencana untuk “melenyapkan” Antasari. Tak hanya itu, Jaksa Agung dan Kapolri juga membawa konglomerat hitam pengemplang BLBI [seperti Syamsul Nursalim, Agus Anwar, Liem Sioe Liong, dan lain-lainnya), dan konglomerat yang tersandung kasus lainnya seperti James Riyadi (kasus penyuapan yang melibatkan salah satu putra mahkota Lippo, Billy Sindoro terhadap oknun KPPU dalam masalah Lipo-enet/Astro, dimana waktu itu Billy langsung ditangkap KPK dan ditahan), Harry Tanoe (kasus NCD Bodong dan Sisminbakum yang selama masih mengantung di KPK), Tommy Winata (kasus perusahaan ikan di Kendari, Tommy baru sekali diperiksa KPK), Sukanto Tanoto (penggelapan pajak Asian Agri), dan beberapa konglomerat lainnya].

Para konglomerat hitam itu berjanji akan membiayai pemilu SBY, namun mereka minta agar kasus BLBI , dan kasus-kasus lainnya tidak ditangani KPK. Jalur pintas yang mereka tempuh untuk “menghabisi Antasari “ adalah lewat media. Waktu itu sekitar bulan Februari- Maret 2008 semua wartawan Kepolisian dan juga Kejaksaan (sebagian besar adalah wartawan brodex – wartawan yang juga doyan suap) diajak rapat di Hotel Bellagio Kuningan. Ada dana yang sangat besar untuk membayar media, di mana tugas media mencari sekecil apapun kesalahan Antasari. Intinya media harus mengkriminalisasi Antasari, sehingga ada alasan menggusur Antasari.

Nyatanya, tidak semua wartawan itu “hitam”, namun ada juga wartawan yang masih putih, sehingga gerakan mengkriminalisaai Antasari lewat media tidak berhasil.

Antasari sendiri bukan tidak tahu gerakan-gerakan yang dilakukan Kapolri dan Jaksa Agung yang di back up SBY untuk menjatuhkannya. Antasari bukannya malah nurut atau takut, justeru malah menjadi-hadi dan terkesan melawan SBY. Misalnya Antasari yang mengetahui Bank Century telah dijadikan “alat” untuk mengeluarkan duit negara untuk membiayai kampanye SBY, justru berkoar akan membongkar skandal bank itu. Antasari sangat tahu siapa saja operator –operator Century, dimana Sri Mulyani dan Budiono bertugas mengucurkan duit dari kas negara, kemudian Hartati Mudaya, dan Budi Sampurna, (adik Putra Sanpurna) bertindak sebagai nasabah besar yang seolah-olah menyimpan dana di Century, sehingga dapat ganti rugi, dan uang inilah yang digunakan untuk biaya kampanye SBY.

Tentu saja, dana tersebut dijalankan oleh Hartati Murdaya, dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Paratai Demokrat, dan diawasi oleh Eddy Baskoro plus Djoko Sujanto (Menkolhukam) yang waktu itu jadi Bendahara Tim Sukses SBY. Modus penggerogotan duit Negara ini biar rapi maka harus melibatkan orang bank (agar terkesan Bank Century diselamatkan pemerintah), maka ditugaskan lah Agus Martowardoyo (Dirut Bank Mandiri), yang kabarnya akan dijadikan Gubernur BI ini. Agus Marto lalu menyuruh Sumaryono (pejabat Bank Mandiri yang terkenal lici dan korup) untuk memimpin Bank Century saat pemerintah mulai mengalirkan duit 6,7 T ke Bank Century.

Antasari bukan hanya akan membongkar Century, tetapi dia juga mengancam akan membongkar proyek IT di KPU, dimana dalam tendernya dimenangkan oleh perusahaannya Hartati Murdaya (Bendahara Demokrat). Antasari sudah menjadi bola liar, ia membahayakan bukan hanya SBY tetapi juga Kepolisian, Kejaksaan, dan para konglomerat , serta para innercycle SBY. Akhirnya Kapolri dan Kejaksaan Agung membungkam Antasari. Melalui para intel akhirnya diketahui orang-orang dekat Antasari untuk menggunakan menjerat Antasari.

Orang pertama yang digunakan adalah Nasrudin Zulkarnaen. Nasrudin memang cukup dekat Antasari sejak Antasari menjadi Kajari, dan Nasrudin masih menjadi pegawai. Maklum Nasrudin ini memang dikenal sebagai Markus (Makelar Kasus). Dan ketika Antasari menjadi Ketua KPK, Nasrudin melaporkan kalau ada korupsi di tubuh PT Rajawali Nusantara Indonesia (induk Rajawali Putra Banjaran). Antasari minta data-data tersebut, Nasrudin menyanggupi, tetapi dengan catatan Antasari harus menjerat seluruh jajaran direksi PT Rajawali, dan merekomendasarkan ke Menteri BUMN agar ia yang dipilih menjadi dirut PT RNI, begitu jajaran direksi PT RNI ditangkap KPK.

Antasari tadinya menyanggupi transaksi ini, namun data yang diberikan Nasrudin ternyata tidak cukup bukti untuk menyeret direksi RNI, sehingga Antasari belum bisa memenuhi permintaan Nasrudin. Seorang intel polsi yang mencium kekecewaan Nasrudin, akhirnya mengajak Nasrudin untuk bergabung untuk melindas Antasari. Dengan iming-iming, jasanya akan dilaporkan ke Presiden SBY dan akan diberi uang yang banyak, maka skenario pun disusun, dimana Nasrudin disuruh mengumpan Rani Yulianti untuk menjebak Antasari.

Rupanya dalam rapat antara Kapolri dan Kejaksaan, yang diikuti Kabareskrim. melihat kalau skenario menurunkan Antasari hanya dengan umpan perempuan, maka alasan untuk mengganti Antasari sangat lemah. Oleh karena itu tercetuslah ide untuk melenyapkan Nasrudin, dimana dibuat skenario seolah yang melakukan Antasari. Agar lebih sempurna, maka dilibatkanlah pengusaha Sigit Hario Wibisono. Mengapa polisi dan kejaksaan memilih Sigit, karena seperti Nasrudin, Sigit adalah kawan Antasari, yang kebetulan juga akan dibidik oleh Antasari dalam kasus penggelapan dana di Departemen Sosial sebasar Rp 400 miliar.

Sigit yang pernah menjadi staf ahli di Depsos ini ternyata menggelapakan dana bantuan tsunami sebesar Rp 400 miliar. Sebagai teman, Antasari, mengingatkan agar Sigit lebih baik mengaku, sehingga tidak harus “dipaksa KPK”. Nah Sigit yang juga punya hubungan dekat dengan Polisi dan Kejaksaan, mengaku merasa ditekan Antasari. Di situlah kemudian Polisi dan Kejaksaan melibatkan Sigit dengan meminta untuk memancing Antasari ke rumahnya, dan diajak ngobrol seputar tekana-tekanan yang dilakukan oleh Nasrudin. Terutama, yang berkait dengan “terjebaknya: Antasari di sebuah hotel dengan istri ketiga Nasrudin.

Nasrudin yang sudah berbunga-bunga, tidak pernah menyangka, bahwa akhirnya dirinyalah yang dijadikan korban, untuk melengserkan Antasari selama-laamnya dari KPK. Dan akhirnya disusun skenario yang sekarang seperti diajukan polisi dalam BAP-nya. Kalau mau jujur, eksekutor Nasrudin buknalah tiga orang yangs sekarang ditahan polisi, tetapi seorang polisi (Brimob ) yang terlatih.

Bibit dan Chandra. Lalu bagaimana dengan Bibit dan Chandra? Kepolisian dan Kejaksaan berpikir dengan dibuinya Antasari, maka KPK akan melemah. Dalam kenyataannya, tidak demikian. Bibit dan Chandra , termasuk yang rajin meneruskan pekerjaan Antasari. Seminggu sebelum Antasari ditangkap, Antasari pesan wanti-wanti agar apabila terjadi apa-apa pada dirinya, maka penelusuran Bank Century dan IT KPU harus diteruskan.

Itulah sebabnya KPK terus akan menyelidiki Bank Century, dengan terus melakukan penyadapan-penyadapan. Nah saat melakukan berbagai penyadapan, nyangkutlah Susno yang lagi terima duit dari Budi Sammpoerna sebesar Rp 10 miliar, saat Budi mencairkan tahap pertama sebasar US $ 18 juta atau 180 miliar dari Bank Century. Sebetulnya ini bukan berkait dengan peran Susno yang telah membuat surat ke Bank Century (itu dibuat seperti itu biar seolah–olah duit komisi), duit itu merupakan pembagian dari hasil jarahan Bank Century untuk para perwira Polri. Hal ini bisa dipahami, soalnya polisi kan tahu modus operansi pembobolan duit negara melalui Century oleh inner cycle SBY.

Bibit dan Chandra adalah dua pimpinan KPK yang intens akan membuka skandal bank Bank Century. Nah, karena dua orang ini membahayakan, Susno pun ditugasi untuk mencari-cari kesalahan Bibit dan Chandra. Melalui seorang Markus (Eddy Sumarsono) diketahui, bahwa Bibit dan Chandra mengeluarkan surat cekal untuk Anggoro. Maka dari situlah kemudian dibuat Bibit dan Chandra melakukan penyalahgunaan wewenang.

Nah, saat masih dituduh menyalahgunakan wewenang, rupanya Bibit dan Chandra bersama para pengacara terus melawan, karena alibi itu sangat lemah, maka disusunlah skenario terjadinya pemerasan. Di sinilah Antasari dibujuk dengan iming-iming, ia akan dibebaskan dengan bertahap (dihukum tapi tidak berat), namun dia harus membuat testimony, bahwa Bibit dan Chandra melakukan pemerasan.

Berbagai cara dilakukan, Anggoro yang memang dibidik KPK, dijanjikan akan diselsaikan masalahnya Kepolisian dan Jaksa, maka disusunlah berbagai skenario yang melibatkanAnggodo, karena Angodo juga selama ini sudah biasa menjadi Markus. Persoalan menjadi runyam, ketika media mulai mengeluarkan sedikir rekaman yang ada kalimat R1-nya. Saat dimuat media, SBY konon sangat gusar, juga orang-orang dekatnya, apalagi Bibit dan Chandra sangat tahu kasus Bank Century. Kapolri dan Jaksa Agung konon ditegur habis Presiden SBY agar persoalan tidak meluas, maka ditahanlah Bibit dan Chandra ditahan. Tanpa diduga, rupanya penahaan Bibit dan Chandra mendapat reaksi yang luar biasa dari publik maka Presiden pun sempat keder dan menugaskan Denny Indrayana untuk menghubungi para pakar hokum untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF).

Demikian, sebetulnya bahwa ujung persoalan adalah SBY, Jaksa Agung, Kapolri, Joko Suyanto, dan para kongloemrat hitam, serta innercycle SBY (pengumpul duit untk pemilu legislative dan presiden). RASANYA ENDING PERSOALAN INI AKAN PANJANG, KARENA SBY PASTI TIDAK AKAN BERANI BERSIKAP. Satu catatan, Anggoro dan Anggodo, termasuk penyumbang Pemilu yang paling besar.

Jadi mana mungkin Polisi atau Jaksa, bahkan Presiden SBY sekalipun berani menagkap Anggodo!

Sumber : http://faktakriminalisasi.wordpress.com/

Suatu hari di suatu tempat, terjadilah sebuah persidangan dengan Antasari Azhar (Mantan Bos KPK) duduk di kursi pesakitan. Dia diadili atas tuduhan pembunuhan bos BUMN yang bernama Nasrudin Zulkarnaen. Dalam sidang perdana, dibacakan BAP Rani Juliani, seorang caddy golf yang ga begitu cantik tapi lumayan bahenol.

Ketika BAP dibacakan oleh jaksa penuntut umum, Antasari terlihat shock mendengar betapa BAP tersebut mirip dengan bacaan stensil, atau semacam cerpen di 17tahun.com (udah ga ada kayaknya). Sangat vulgar dan detail hingga ke bagian mana dari Rani yang dijilat Antasari. Bagian terburuk dari hal ini adalah DITAYANGKAN LANGSUNG di beberapa setasiun TV.

Beberapa bulan kemudia, media-media dihebohkan dengan kasus KPK-Polri. Lalu munculah berbagai siaran langsung mulai dari konferensi pers tim 8, sidang dpr-polri hingga pengadilan kecil tim 8.

Hal ini menimbulkan keresahan bagi sebagian masyarakat. Mereka menganggap hal ini dapat menyesatkan dan membingungkan masyarakat. Apalagi yang sidang antasari. Hingga munculah ide untuk melarang siaran langsung sidang dan rapat DPR, konon ide ini berasal dari Komisi Penyiaran Indonesia. Tentunya ditolak banyak pihak seperti dewan Pers.

Pelarangan siaran langsung mungkin pantas untuk dibenarkan, jika kita memperhatikan mentalitas orang Indonesia yang terkadang gampang menjudge sesuatu. Khususnya untuk peradilan, asas praduga tak bersalah dapat dicederai oleh adanya siaran langsung. Lagipula peradilan adalah sebuah proses, akan sangat menyakitkan jika seseorang tercemar namanya dalam proses yang seharusnya membersihkan namanya.

Bagi kamu-kamu yang melek pendidikan n ngaku peduli akan pendidikan di Indoensia, WAJIB ikut acara simposium nasional ini !!!

CATAT TANGGALNYA & IKUTI !

Ambigu  ”Pahlawan”

Hari pahlawan kurang bisa dijadikan momentum oleh bangsa Indonesia untuk membenahi diri. Pahlawan rasanya tinggal menjadi kerangka sejarah yang segera dilupakan dan dibuang ke dalam selokan lahat yang gelap. Bangsa ini sudah bisa melupakan jasa pahlawan yang juga berarti penindasan kemerdekaan. Padahal ruh pahlawan harus senantiasa hidup sebagai pelecut kita untuk bangkit dari keterpurukan multidimensi saat ini.

Banyak frasa dan istilah yang beredar bebas di masyarakat Indonesia dengan kata utama ‘pahlawan’. Mulai dari pahlawan revolusi, pahlawan kemerdekaan, hingga pahlawan kesiangan, pahlawan tanpa tanda jasa, bahkan pahlawan bertopeng-nya Sinchan. Frasa dan istilah mengenai ‘pahlawan’ seperti demikian memberikan pengaruh untuk terciptanya banyak persepsi yang melengkapi kata ‘pahlawan’ tersebut dengan atribut-atribut tertentu. Kebiasaan masyarakat untuk menambahkan atribut sebagai bumbu dalam pemaknaan kata ‘pahlawan’ inilah yang kemudian memberikan rasa masing-masing kepada setiap penabur bumbu tersebut.

Saai ini, banyak atribut yang menyertai kata ‘pahlawan’ diberikan dengan batasan-batasan yang sangat sempit. Hal itu menimbulkan kegamangan yang cukup besar di kalangan yang sangat menghormati jasa-jasa pahlawan. Banyak masyarakat yang membumbui ‘pahlawan’ dengan atribut wafat dan populer. Dua hal tersebut merupakan sebuah realita bagaimana cara bangsa Indonesia saat ini menghargai para pahlawannya.

Terlepas dari kajian formal linguistik tentang ‘pahlawan’ beserta atribut-atribut yang menyertainya, wafat dan populer melukiskan sebuah kekerdilan makna. Dengan atribut wafat, seseorang yang memiliki jiwa dan badan yang masih muda menemukan jalan buntu untuk menikmati kepahlawanan yang diusahakannya. Jika digunakan atribut populer, maka segera saja nuansa oportunis menjadi semerbak membunuh mimpi para pencari kepahlawanan sejati yang mendambakan kebahagiaan hakiki, bukan menjadi terkenal ataupun menjadi sorotan masyarakat.

Sebenarnya ada sebuah tawaran yang menarik dalam memberikan atribut pada kata ‘pahlawan’. Hal ini dapat menjadi sebuah nilai yang mungkin saja dapat merubah kepribadian masyarakat Indonesia saat ini menjadi lebih baik dalam menghadapi hari-hari ke depan. Kita dapat menempatkan sebuah kata menjadi atribut pemaknaan bagi kata yang lain dengan mengambil intisari dari berbagai pemaknaan yang terungkap maupun tersingkap. Intisari yang sebenarnya layak melekat pada kata ‘pahlawan’ adalah pengorbanan, prestasi yang lebih besar dibanding orang-orang seusianya, serta ketulusan untuk mengaktualisasikan diri.

Pengorbanan memberikan rasa yang elegan pada kata ‘pahlawan’. Hal ini meliputi sebuah keinginan dan kesanggupan untuk mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Penanaman atribut pengorbanan pada ‘pahlawan’ dapat menggerakkan hati para pencari hakikat kepahlawanan hingga dengan konkrit diwujudkan dengan amal yang tak lagi mempertimbangkan keuntungan pribadi.

Kedua, atribut prestasi yang lebih besar dibandingkan orang seusianya memberikan nuansa eksklusif. Serupa tapi tak sama dengan atribut wafat dan populer seperti di atas, nuansa eksklusif ini tidak membatasi orang untuk melakukan hal terbaik. Semangat ini menyentuh titik sensitif dari dinamika jiwa seseorang untuk terus menerus melakukan pembaruan persepsi dan memandang segala hal dengan lebih positif. Kegagalan tak akan menjadi batu penghalang, namun sebagai batu pijakan untuk lebih menyempurnakan prestasi dan kemudian bertekad untuk menjadi yang terbaik.

Ketiga, atribut ketulusan untuk mengaktualisasikan diri menggambarkan tentang putihnya cita-cita sang pahlawan. Pemaknaan seperti ini membentuk sebuah prinsip yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Dalam perspektif spiritual, ketulusan dapat membuka belenggu jiwa sehingga hati dapat langsung bersentuhan dengan cahaya Sang Pencipta. Hal ini senantiasa memberikan pengaruh yang sangat baik dalam mengembangkan potensi hati, akal, dan jasadnya sehingga dapat mengoptimalkannya menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat dalam merubah lingkungannya ke arah yang lebih baik.

Dalam tiap jenak waktunya, seorang pahlawan berhasil menjadi pemimpin yang amanah terhadap hari-harinya. Setiap detik takkan pernah terlewat dengan kesia-siaan. Setiap kisah selalu berusaha dijadikan sebagai menu utama penelusuran akal sehatnya dalam mencari hikmah. Setiap momentum berhasil dimanfaatkan menjadi peluang amal dan terus menerus bertualang untuk mengaktualisasikan dirinya seoptimal mungkin.

Sebenarnya mahasiswa sangat berpotensi untuk menikmati kepahlawanannya. Ketiga atribut tentang pahlawan di atas bisa dengan cukup mudah dimiliki mahasiswa. Hal ini bisa kita analisis melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Idealisme. Mahasiswa masih memiliki pemikiran tentang gambaran ideal dan cenderung perfeksionis dalam mengkritisi lingkungan sosialnya. Sehingga seringkali pendapatnya sangat kritis dan radikal (baca : mendasar) dalam menganalisa suatu permasalahan sosial. Pemikiran seperti ini merupakan kemurnian dari suatu keadaan yang sempurna bagaikan air yang murni dan jauh dari keinginan-keinginan oportunis dan egois. Dengan indikator ini, mahasiswa memiliki kemauan untuk memberikan pengorbanan.
   
2. Kecerdasan. Kebanyakan mahasiswa memiliki taraf kecerdasan yang relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat yang lain. Hal ini menjadi sebuah jaminan yang kuat untuk mengandalkan solusi yang diberikan mahasiswa terhadap berbagai masalah sosial yang ada. Analisis seperti ini memberikan petunjuk kepada kita tentang bagaimana seorang mahasiswa dapat berprestasi dengan maksimal bahkan bisa menjadi yang terbaik dibanding orang seusianya.
   
3. Kekuatan. Tidak disangsikan lagi bahwa mahasiswa memiliki kekuatan fisik yang besar. Pada tahap ini perkembangan fisik seorang mahasiswa hampir menyentuh titik optimalnya dibanding perkembangan sepanjang kehidupannya. Kekuatan ini memberikan kecemerlangan dari pemfungsian segala potensi dasar yaitu hati dan akal yang kemudian disempurnakan oleh jasad yang prima.
   

Hal yang terpenting untuk merubah suatu bangsa adalah dengan bersatu. Kepahlawanan dari mahasiswa takkan mampu bermanfaat dan dirasakan masyarakat luas jika potensi yang ada pada tiap orang tidak disinergiskan. Seorang mahasiswa yang bersinergis dengan seorang mahasiswa lain dapat menghasilkan tidak hanya dua kekuatan, bahkan tiga dan seterusnya. Bayangkan saja jika mahasiswa seluruh Indonesia yang berjumlah jutaan berhasil membentuk kesinergisan yang baik. Mulailah dari bermimpi dan bercita dan kemudian membentuk pribadi dan lingkungan yang penuh dengan pengorbanan, prestasi, dan keikhlasan sebagai pahlawan sejati.

Hanya kopas dan menulis kembali fakta yang didapat dari Jakarta Globe. Saya tidak   bisa menganalisis, karena terlalu banyak informasi, email gelap, rekaman dan selebaran yang mesti diperhitungkan, entah yang mana yang bisa dipercaya.

However, the document obtained by the Globe states that police have a CCTV recording that would clearly invalidate any statement Chandra or Bibit had made about never having met case broker Ary Muladi.

Police noted in the document that one of the videotapes clearly showed a meeting between Ary, Bibit and KPK deputy director of investigations Ade Rahardja at the Bellagio Residence in South Jakarta.

The document states that the video would show the meeting took place at the Bellagio’s Tomodachi restaurant in August 2008. Another video recording shows a meeting between Ary and Ade at the Residence’s Lemon Tree Restaurant, also in August 2008, and yet another one shows a meeting between Ary, Ade and former KPK director of investigations Bambang Widaryatmo.

Jadi menurut video polisi yang pernah bertemu dan terekam melalui CCTV :

• Ary Muladi, Bibit SR, Ade Rahardja di restoran Tomodachi, Bellagio, Agustus 2008.
• Ary Muladi dan Ade Rahardja, di restoran Lemon Tree, Agustus 2008.
• Ary Muladi, Ade Rahardja dan Bambang Widaryatmo.

Lanjutan berita di Jakarta Globe :

According to Ary, Ade asked for Rp 3.75 billion to drop Anggoro’s case. Ary then reported the request to Anggodo, and the money was handed over by Ary to Ade at the Menara Peninsula Hotel in West Jakarta, the document states.

The document said the money was divided as follows: Rp 1.5 billion for Bibit; Rp 1 billion for KPK deputy M Jasin; Rp 1 billion for Bambang; and Rp 250 million for operational purposes. The money was transferred in August and September 2008, it said.

Kalau benar laporan ini, berarti Ade Rahardja-lah pihak yang terlihat melakukan pemerasan secara langsung. Setelah aliran dana ini, KPK masih belum menghentikan kasus.

Despite the payments, the KPK continued its investigation. Anggoro then contact Anggodo to look for someone who could contact Antasari Azhar, former chairman of the KPK, who is currently facing murder charges.

Anggodo contacted another case broker named Eddy Sumarsono, who arranged the October 2008 meeting in Singapore between Antasari and Anggoro, the document said.

After that meeting, Anggodo, Antasari and Eddy went to Malang, East Java to meet with Ary, who told them that the money had been distributed via Ade, including an additional Rp 1 billion for Chandra, in April 2009, the document said.

Sepertinya tidak ada hal baru kecuali klaim polisi bahwa ada bukti video CCTV yang menunjukkan pertemuan antara Bibit, Ary Muladi, Ade dan Bambang benar-benar terjadi. Atau info ini pun sebenarnya sudah disebutkan di RDP ? Sorry, kalau inipun info basi berarti saya silap.

“Bibit kuwi kanca dewe” rasanya saya pernah dengar juga sekilas diucapkan di salah satu rekaman Anggodo. Kalau benar bukti video itu tidak terbantahkan, barangkali tinggal Chandra Hamzah yang benar-benar bisa diharapkan bersih dan tidak terlibat. Inipun dengan asumsi pernyataan yang ditarik oleh Ary Muladi memang benar rekayasa.

Besok saya agak malas mengenakan pita hitam kalau benar video ini seperti yang diklaim polisi.

source http://politikana.com/

Dari amatan sederhana atas cerita Cicak vs. Buaya ini, saya menemukan beberapa pertanyaan berikut ini.

Pertama, mengapa Anggodo tak ditahan? Mengapa Polri tak meminta Anggoro, kakak Anggodo yang menjadi penyandang dana untuk segera pulang? Padahal Deplu menyatakan siap membawanya pulang.

Kedua, dari sekian banyak orang yang diduga menerima suap di KPK, mengapa hanya Bibit dan Chandra yang dimintai keterangan, diperiksa dan kemudian ditahan?

Ketiga, menurut BAP awal Ary Muladi sebelum akhirnya dia cabut, nama yang disebut menerima suap adalah Ade Raharja. Tapi, anehnya, mengapa Ade Raharja—orang Polri di KPK—justru tak ditahan, bahkan tak dimintai keterangan oleh Tim 8?

Keempat, mengapa Polri tak segera memeriksa Ong Yuliana Gunawan—makelar kasus yang sejati? Bukankah dia bisa banyak menjelaskan fakta-fakta yang terjadi?

Kelima, mengapa identitas Edi Soemarsono baru mencuat belakangan, setelah rekaman Anggodo dibuka di MK? Apakah kemunculannya ini hanya pengalihan semata-mata?

Keenam, mengapa penyidikan tak difokuskan pada rekaman yang disiarkan MK, melainkan pada keterangan2 yang berubah2? Padahal, tak ada satu pun orang yang terlibat dalam rekaman itu menyangkal dirinya dalam rekaman itu?

Ketujuh, mengapa Wisnu Subroto yang juga termasuk saksi kunci tak diperiksa?

Teman2 silahkan menambahkan keganjilan dan pertanyaan lain…thx.