Mulai dari, benarkah demokrasi akan menjadi solusi atas berbagai persoalan dunia saat ini. Apakah demokrasi memberikan kebaikan pada manusia atau sebaliknya?

Apa yang disebut dengan sistem demokrasi, dengan segala nilai-nilai yang dianggap baik oleh pengikutnya, tentunya sangat penting dikritisi, baik dalam tataran konsep maupun realita praktiknya dalam sistem pemerintahan. Dari sana diharapkan muncul kesadaran baru bagi kita tentang bagaimana sebenarnya sistem  ini.

(1)     Demokrasi: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Menurut kamus, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam ucapan Abraham Lincoln, demokrasi merupakan pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. (Apakah Demokrasi Itu? United States Information Agency, hlm. 4). Namun, benarkah realitanya seperti itu?

Faktanya, para kepala negara dan anggota parlemen di negara-negara demokrasi seperti AS dan Inggris sebenarnya mewakili kehendak kaum kapitalis (pemilik modal, konglomerat). Para kapitalis raksasa inilah yang mendudukkan mereka ke berbagai posisi pemerintahan atau lembaga-lembaga perwakilan, dengan harapan, mereka dapat merealisasikan kepentingan kaum kapitalis tersebut. Kaum kapatalis pulalah yang membiayai para politisi, mulai dari kampanye sampai proses pemilihan presiden dan anggota parlemen. Wajar kalau mereka memiliki pengaruh besar terhadap para politisi baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Di Inggris, sebagian besar anggota parlemen ini mewakili para penguasa, pemilik tanah, serta golongan bangsawan aristokrat.

Pengkritik demokrasi seperti Gatano Mosca, Clfrede Pareto, dan Robert Michels cenderung melihat demokrasi sebagai topeng ideologis yang melindungi tirani minoritas atas mayoritas. Dalam praktiknya, yang berkuasa adalah sekelompok kecil atas kelompok besar yang lain. Seperti di Indonesia, mayoritas kaum Muslim Indonesia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Indonesia lebih didominasi oleh kelompok minoritas, terutama dalam hal kekuasaan (power) dan pemilikan modal (kapital).

Kritik yang sama muncul dari C. Wright Mills yang memokuskan penelitiannya pada persoalan elit politik. Berdasarkan penelitiannya pada sebuah kota kecil di AS, dia melihat bahwa meskipun pemilu dilakukan secara demokratis, ternyata elit penguasa yang ada selalu datang dari kelompok yang sama. Kelompok ini merupakan kelompok elit di daerah tersebut yang menguasai jabatan-jabatan negara, militer, dan posisi kunci perekonomian. Merekapun datang dari keluarga-keluarga kaya di daerah tersebut, yang mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah elit yang sama. Memang, secara ide, demokrasi sering menyatakan bahwa semua orang bisa menempati jabatan negara, militer, atau memegang posisi bisnis kelas atas. Akan tetapi, dalam kenyataannya, jabatan-jabatan itu diduduki oleh kelompok-kelompok tertentu.

Pendukung demokrasi sangat bangga dengan menyatakan bahwa dalam demokrasi setiap keputusan yang diambil adalah suara mayoritas rakyat. Namun, kenyataannya tidaklah begitu. Tetap saja keputusan diambil oleh selompok orang yang berkuasa, yang memiliki modal besar, kelompok berpengaruh dari keluarga bangsawan, atau dari militer.

Dalam sistem kapitalis, kekuatan pemilik modal menjadi faktor yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, bukan rakyat secara keseluruhan. Merekalah yang banyak mempengaruhi pengambilan keputusan di parlemen atau pemerintahan. Ini tidak aneh, karena dalam sistem kapitalis, calon anggota parlemen haruslah memiliki modal yang besar untuk mencalonkan diri. Karena itu, kalau dia sendiri bukan pengusaha kaya, dia akan dicalonkan atau disponsori oleh para pengusaha kaya, sehingga politik uang sangat sering terjadi. Bisa disebut hampir mustahil, kalau ada orang bisa mencalonkan diri menjadi presiden atau anggota parlemen kalau tidak memiliki modal.

Karena itu, keputusan yang diambil oleh parlemen pastilah sangat memihak pemilik modal besar tersebut. Dilegalisasinya serangan AS ke Irak oleh Parlemen Negara Paman Sam tersebut tidak bisa dilepaskan dari besarnya kepentingan ekonomi para pengusaha minyak AS terhadap Irak yang memiliki cadangan minyak kedua terbesar setelah Saudi Arabia.

Dalam sejarah Inggris, PM Anthony Eden, misalnya, bahkan pernah mengumumkan perang terhadap Mesir dalam Krisis Suez tanpa terlebih dulu meminta persetujuan parlemen. Demikian juga serangan AS terhadap negara-negara lain seperti Irak, Afganistan, Sudan, Libya, Somalia; sering tanpa terlebih dulu disetujui oleh anggota parlemen. Dalam pembuatan UU, sebenarnya anggota parlemen lebih sering sebatas menngesahkan rancangan UU yang dibuat oleh eksekutif (presiden atau perdana menteri).

Memang, dalam kenyataannya, sulit untuk membuat keputusan dengan terlebih dulu mendapat persetujuan rakyat. Bisa disebut, klaim ‘suara anggota parlemen adalah cerminan suara rakyat’ hanyalah mitos. Seharusnya, kalau prinsip ini benar-benar dilaksakan, setiap kali parlemen akan menghasilkan sebuah UU atau kebijakan, mereka bertanya dulu kepada rakyat, bagaimana pendapat mereka. Terang saja, cara seperti ini sangat sulit, untuk tidak dikatakan utopis. Apalagi, kalau negara tersebut memiliki jumlah penduduk yang sangat besar seperti AS dan Indonesia.

Klaim demokrasi yang lain, pemerintahan yang terpilih adalah pemerintahan rakyat. Anggapan ini, selain keliru, juga utopis. Pada praktiknya, tidak mungkin seluruh rakyat memerintah. Tetap saja yang menjalankan pemerintahan adalah elit penguasa yang berasal dari pemilik modal kuat atau pengendali kekuatan militer.

(2) Demokrasi dan kebebasan.

Bagi para pendukung demokrasi, kebebasan berpendapat dianggap sebagai salah satu nilai unggul dan luhur dari demokrasi. Kenyataannya tidaklah seperti itu. Tetap saja, dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat dibatasi oleh demokrasi itu sendiri. Artinya, pendapat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi atau akan menghancurkan sistem demokrasi tetap saja dilarang. Organisasi atau partai politik yang dibebaskan adalah juga yang sejalan dengan demokrasi. Kalau tidak, mereka tetap saja dilarang.

Sebenarnya dalam sistem apapun, wajar jika sebuah sistem politik memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar, apalagi sampai menghancurkan sistem politik itu. Namun curangnya, pendukung demokrasi, sering mengklaim bahwa hanya sistemnya yang membolehkan kebebasan berpendapat, sementara sistem ideologi lain tidak. Padahal dalam kenyataannya, sistem demokrasi pun memberikan batasan tentang kebebasan berpendapat ini.

Tidak mengherankan kalau negara yang dikenal ‘demokratis’, bahkan mahagurunya demokrasi, melarang sejumlah hal atas nama demokrasi. Di Prancis dan beberapa negara lainya di Eropa, jilbab dilarang atau paling tidak dihambat pemakainnya atas nama sekularisme (yang merupakan asas dari sistem demokrasi).

Atas nama perang melawan terorisme, kebebasan media masa dihambat, baik oleh negara ataupun oleh kesadaran media itu sendiri. Terbukti, banyak berita yang diplintir untuk kepentingan AS dalam Perang Irak, sementara berita yang dianggap mengancam kepentingan AS disensor. Larangan terhadap stasiun Aljazeera di Irak oleh pemerintah sementara Irak bentukan AS (jadi pasti di bawah tekanan AS) merupakan praktik lain dari kebohongan kebebasan demokrasi.

(3) Demokrasi dan kesejahteraan.

Banyak penganut sekularisme memandang bahwa demokrasi akan membawa kesejahteraan bagi dunia. Hal ini sering dipropagandakan oleh negara-negara Barat kepada Dunia Ketiga supaya mereka mau dan setia menerapkan sistem demokrasi. Namun, apa kenyataannya? Sistem demokrasi yang dipraktikkan oleh negara-negara kapitalis hanyalah memakmurkan dunia Barat saja atau negara-negara boneka Barat yang menjadi agen kapitalisme Barat seperti Jepang dan Singapura. Sebaliknya, Dunia Ketiga tetap saja menderita. Lihat saja, saat dunia dipimpin dan dikendalikan oleh negara-negara kapitalis penjajah, Dunia Ketiga semakin tidak sejahtera. Badan pangan dunia (FAO), dalam World Food Summit pada 2002, menyatakan bahwa 817 juta penduduk dunia terancam kelaparan, dan setiap 2 detik satu orang meninggal dunia akibat kelaparan. Kemiskinan terbesar ada di negara-negara Afrika (Sebaliknya, pada saat yang sama penduduk negara-negara maju sibuk melawan kegemukan). Padahal, sebenarnya hanya diperlukan dana sebesar 13 miliar dolar AS untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sanitasi di seluruh dunia. Jumlah itu ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan pengeluaran pertahun orang-orang di Amerika dan Uni Eropa untuk membeli parfum mereka (Ignacio Ramonet, The Politics of Hunger, Le Monde Diplomatique, November 1998). Walhasil, pangkal kemiskinan di dunia tidak lain adalah sistem Kapitalisme internasional yang dipraktikkan saat ini oleh negara-negara maju yang mengklaim sebagai negara paling demokratis di dunia.

Sementara itu, kesejahteraan yang dialami negara-negara maju sebetulnya bukan karena faktor demokrasinya, tetapi karena ekploitasi mereka terhadap dunia lain. Sebab, sudah merupakan sifat dari ideologi Kapitalisme untuk menjajah dan mengeksploitasi kekayaan negara-negara lain secara rakus. Dengan itulah Kapitalisme tumbuh di dunia. Mereka merampok dan memiskinkan Dunia Ketiga secara sistematis lewat berbagai cara seperti krisis moneter, privatisasi, pasar bebas, pemberian utang, standarisasi mata uang dolar, dan mekanisme perampokan lainnya.

Demokrasi sering dimanfaatkan oleh negara-negara imperialis untuk kepentingan penjajahan ekonomi mereka. Artinya, sebuah negara yang dijadikan target untuk dieksploitasi sering dicap sebagai pelanggar demokrasi dan HAM. Itulah yang kemudian dijadikan alasan oleh mereka untuk menyerang negara tersebut, mengintervensinya, atau memboikot ekonominya. Lihat saja bagaimana Irak yang kaya dengan minyak dijajah oleh AS dengan alasan demokratisasi. Beberapa negara, seperti Cina, sering dikenakan sanksi ekonomi, juga dengan memunculkan alasan melanggar demokrasi dan HAM. Sebaliknya, negara-negara yang jelas-jelas tidak demokratis seperti Saudi Arabia, Kuwait, atau Bahrain tetap dipelihara oleh AS. Sebab, AS mempunyai kepentingan minyak di negara-negara tersebut.

Tidak adanya relevansi antara demokrasi dan kesejahteraan bisa dibuktikan. Beberapa negara Dunia Ketiga yang dikenal paling demokratis, seperti India atau Filipina, ternyata bukanlah negara sejahtera. Penduduknya juga banyak hidup dalam penderitaan. Indonesia, yang sering dipuji lebih demokratis pada masa reformasi, mayoritas rakyatnya juga jauh dari sejahtera. Sebaliknya, banyak negara yang dikenal tidak demokratis justru kaya seperti Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, atau Brunei. Di sini jelas, demokrasi bukanlah faktor kunci sejahtera-tidaknya sebuah negara.

(4) Demokrasi dan stabilitas.

Mitos lain adalah demokrasi akan menciptakan stabilitas. Dalam banyak kasus, yang terjadi justru sebaliknya. Kran demokrasi yang diperluas ternyata menimbulkan banyak konflik di tengah masyarakat. Secara konseptual, hubungan konflik dan demokrasi bisa dirujuk pada ide utama demokrasi, yakni kebebasan atau kemerdekaan. Ketika pintu demokrasi dibuka, banyak pihak kemudian menuntut kebebasan dan kemerdekaan; biasanya atas nama bangsa, suku, kelompok. Muncullah konflik antar pihak yang bersinggungan kepentingan atas nama bangsa, suku, atau kelompoknya. Muncul pula perdebatan batasan wilayah dan kekuasaan masing-masing. Bersamaan dengan itu, muncul persaingan internal elit politik yang ingin muncul sebagai penguasa baru. Contoh nyata dalam hal ini adalah Indonesia. Masa reformasi ditandai dengan meningkatnya konflik di beberapa tempat, seperti Timor Timur (yang kemudian lepas), Aceh,Maluku, dan Papua. Konflik ini sebagian besar dipicu oleh isu keinginan untuk memisahkan diri (disintegrasi) dengan alasan kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri sebagai bagian dari asas kebebasan—sebagai pilar utama demokrasi.

Pemilihan kepala daerah yang sering kisruh di beberapa tempat juga merupakan hasil dari demokrasi. Sebelumnya, pada masa Orde Baru, kepala daerah ditentukan oleh Presiden. Atas nama aspirasi masyarakat daerah, kepala daerah kemudian dipilih oleh DPRD masing-masing, yang kemudian menyulut berbagai konflik horisontal antar masyarakat.

Hal yang sama tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi wilayah dunia yang lain. Demokrasi kemudian memunculkan fanatisme nasionalisme atas nama bangsa, suku, kelompok. Disintegrasi negeri-negeri eks komunis, seperti Soviet dan Yugoslavia, sebelumnya diyakini sebagai cahaya terang demokrasi. Kenyataannya, disintegrasi menimbulkan konflik yang berlarut-larut hingga kini, dengan korban manusia yang tidak sedikit. Konflik antar etnis pun terjadi, masing-masing dengan alasan yang sama: kemerdekaan bangsa. Belum lagi, kalau kita membicarakan korban-korban perang atas nama demokrasi yang disulut oleh negara AS. Apa yang terjadi di Irak merupakan contoh yang jelas. Tawaran demokrasi AS ternyata menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat Irak hingga kini. Perang atas nama demokrasi ini telah menimbulkan puluhan ribu korban manusia. Inikah yang disebut dengan stabilitas?

(5) Demokrasi dan kemajuan.

Pidato Bush yang menyatakan bahwa tanpa demokrasi Timur Tengah akan menjadi stagnan (jumud)—seakan-akan kemajuan ditentukan oleh apakah negara itu menganut sistem demokrasi atau tidak—patut dikritisi. Argumentasi yang sering dilontarkan, demokrasi menjamin kebebasan, sementara kebebasan adalah syarat bagi kemajuan. Dengan kata lain, reason (akal) bisa produktif karena adanya freedom (kebebasan), baik freedom of thinking (kebebasan berpikir) maupun freedom of speech (kebebasan berbicara), dan keduanya itu hanya ada dalam sistem demokrasi. Karena itu, demokrasi mutlak harus diperjuangkan.

Benarkah dengan kebebasan akan diperoleh kemajuan intelektual? Tentu saja tidak sesederhana itu. Rusia pada masa kejayaan Komunisme meraih kemajuan di bidang sains dan teknologi. Mereka mampu menciptakan teknologi canggih hingga ke teknologi ruang angkasa. Padahal Komunisme sering diklaim memberangus kebebasan.

Jadi, persoalannya bukanlah masalah kebebasan atau tidak, tetapi apakah masyarakat itu memiliki kebiasan berpikir yang produktif atau tidak. Berpikir produktif sendiri merupakan hasil dari kebangkitan berpikir yang didasarkan pada ideologi (mabda’) tertentu. Jadi, lepas sahih atau tidak, ideologi yang dianut oleh suatu bangsa atau masyarakat akan mendorong produktivitas berpikir bangsa tersebut. Sebab, karakter dasar dari ideologi adalah senantiasa ingin memecahkan persoalan manusia secara menyeluruh, sekaligus mempertahankan dan menyebarkan ideologinya. Semua itu membutuhkan berpikir yang produktif.

“Jika kita mau melindungi negara kita dalam jangka panjang, hal terbaik yang harus dilakukan adalah menyebarkan kebebasan dan demokrasi.”

(Goerge W. Bush)

Dari pernyataan mantan presiden AS diatas seharusnya kita sadar bahwa ketika ”yang berkuasa” menyebarkan demokrasi, tentu saja itu merupakan alat untuk menjaga kepentingan mereka, anehnya mengapa kebanyakan kita malah menyambut demokrasi ini dengan bangganya???

Bukti nyata kerusakan demokrasi dapat kita saksikan dinegara ini, Justru lewat proses demokrasi, DPR mengeluarkan UU yang lebih berpihak kepada kelompok bisnis bermodal besar terutama penguasa asing. UU Migas, UU Sumber Daya Air, UU Kelistrikan, UU Penanaman Modal, semuanya berpihak pada asing dan baru-baru ini Di sahkannya UU BHP mengakibatkan Mahalnya biaya pendidikan juga akibat dari proses demokrasi. Dan itu secara resmi dan legal disahkan oleh partai-partai politik di DPR. Sedangkan tuntutan oleh rakyat mengambil alih (nasionalisasi) perusahan tambang emas, minyak, batu baru dari swasta dan perusahan asing justru tidak digubris oleh mereka yang katanya wakil rakyat. Jadi suatu kebohongan yang besar bila dikatakan mereka itu mewakili rakyat, dan kekeliruan yang besar pula bila menganggap demokrasi adalah sistem yang pro rakyat.

Revolusi Sistem

Sekarang telah jelas bahwa persoalan bangsa ini berawal dari diterapkanya sistem demokrasi yang rusak ini sehingga dari sistem ini lahirlah para pemimpin yang tambah rusak pula. Sangat mustahil kita mengharapkan pemimpin yang baik jika sistemnya rusak. Mustahil negara ini bangkit dengan pergantian pemimpin saja walaupun seribukali lagi kita mengadakan pemilu. Kalau itu yang terus dilakukan artinya tidak lebih dari sebuah upaya yang mempercantik rongsokan ‘mobil’ yang tua dan berkarat. Yang tentunya akan memakan biaya, waktu dan tenaga yang banyak tetapi hasilnya tetap nol besar.

Perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan mendasar  dan menyeluruh yaitu mengganti sistem demokrasi yang rusak tersebut. Jika kita masih saja menyerukan yang hanya sebatas mari sukseskan pemilu ini, pilkada ini, pilih pemimpin yang baik, tegakkan supremasi hukum, berantas KKN, tegakan keadilan, turunkan harga kebutuhan pokok, tolak BHP, dsb. Tanpa membongkar kepalsuan demokrasi, sama saja dengan ”polisi yang sibuk menangkap pemakai narkoba tanpa berusaha membongkar pabrik pembuatannya” dan tentunya pekerjaan itu tidak akan kunjung selesai bahkan semakin lama semakin parah. Buanglah itu semua, karena ide-ide itu masih umum, sudah basi dan tidak menyentuh akar permasalahan yang ada.

Para intelektual dan politisi negara ini umumnya telah silau dengan kemajuan barat terutama bagi mereka yag telah mengecap pendidikan disana, sehingga mereka selalu mengagung-agungkan negara penjajah tersebut. Sebenarnya mereka lupa bahwa ”wajah” sebenarnya negara barat itu bukanlah pada kemajuan di negaranya, artinya jika melihat wajah negara barat sebenarnya maka lihatlah di iraq, afganistan, afrika bahkan di indonesia ini maka akan disaksikan berbagai kerusakan, kemiskinan, kelaparan dll yang merupakan akibat penjajahan mereka.

Akan tetapi sekali lagi karena mayarakat, para intelektual dan politisi negara ini telah teracuni pemikirannya, maka wajar saja dalam melihat demokrasi masih dengan kaca mata kuda sehingga muncullah pernyataan “demokrasi tidak salah, yang salah itu penerapannya” atau “kita baru belajar berdemokrasi, mudah-mudahan pemilu besok ada perubahan” dll. Begitulah kira-kira pernyataan defensive dan rendah diri yang sering dikemukakan oleh penghamba demokrasi jika ada yang mengungkap kebrobrokan demokrasi tersebut. Pernyataan defensive ini merupakan bentuk sikap pembelaan terhadap kedaaan yang sebenarnya sudah nyata-nyata bobrok sekaligus menggambarkan pola fikir yang masih rendah sehingga tidak bisa melihat dengan jernih.

Kesalahan fundamental dari demokrasi adalah dalam “ide” meletakkan kedaulatan ditangan rakyat. Tapi faktanya adalah meletakan kedaulatan rakyat ditangan segelintir orang (parlemen).

Idealnya rakyatlah yang berhak membuat hukum, peraturan / undang-undang. Oleh Karena tidak mungkin seluruh rakyat bermusyawarah untuk membuat UU maka dipilihlah para wakil rakyat yang katanya sebagai representasi suara rakyat. Dari kenyataan proses demokrasi ini minimal ada 2 kesalahan fundamental :

Pertama, anggapan bahwa wakil rakyat yang terpilih dalam mekanisme demokrasi akan memperjuangkan nasib rakyat adalah mustahil terwujud (seperti yang telah dijelaskan diatas).

Kesalahan kedua, dengan memberikan hak membuat UU kepada wakil rakyat adalah mustahil diharapkan UU tersebut akan baik untuk mengatur negara ini sebab UU yang dihasilkan telah dipengaruhi berbagai kepentingan, kemudian akal menusia juga terbatas dalam menentukan apa yang baik dan buruk untuk dirinya sendiri apalagi untuk mengatur sebuah negara yang besar ini. Orang awampun sadar bahwa ketika suatu peraturan/UU diserahkan pada sekelompok orang tertentu (DPR) adalah hal yang wajar peraturan yang dibuat akan memihak kepentingan mereka dan konco2 nya.

Metode Perubahan Ekstraparlemen

“Kita harus realistis” itu lah pernyataan yang sering dikemukakan umumnya para aktivis gerakan perubahan. Artinya mereka masih menganggap untuk mengubah keadaan negara ini kita mesti ikut dalam pemerintahan, setelah kita menangkan pemilu dan kuasai pemerintahan maka kita terapkan kebijakan yang pro rakyat. Itulah yang mereka maksud perjuangan yang realistis. Sedangkan mereka menganggap perjuangan ekstra sistem adalah tidak realistis.

Perlu kita cermati bahwa pandangan yang menyatakan untuk mengubah negara ini mestinya kita masuk sistem memang seakan-akan realistis, pandangan inilah yang yang selama ini digembar-gemborkan sehingga telah menancap kuat dibenak para aktivis perubahan. Tapi faktanya tetap saja tidak ada perubahan bahkan kondisi negara ini makin terpuruk. Betapa banyak para aktivis yang dulunya idealis tapi toh setelah menjabat idealisme mereka luntur.

Oleh karena itu, kita harus mengubah paradigma berfikir dan keluar dari semua pandangan-pandangan palsu selama ini. Perubahan yang revolusioner/ sistemik itu hanya akan tejadi oleh gerakan yang aktif diluar sistem yang berlaku, dalam sejarah kita ketahui betapa banyak runtuhnya sebuah sistem dan rezim justru dilakukan oleh gerakan ekstra. Revolusi bolshevik yang menumbangkan kekuasaan tsar rusia oleh gerakan komunis, revolusi prancis yang menumbangkan kediktatoran gereja melahirkan kapitalisme. Begitu pula dalam perubahan rezim yaitu runtuhnya orde baru yang korup oleh gerakan reformasi. Pertanyaanya, apakah dilakukan oleh mereka yang berada diparlemen atau ekstra parlemen? Tentu jawabannya adalah oleh gerakan ekstraparlemen.

Dari fakta perubahan sistem politik tersebut dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perubahan sistemik berawal dari sikap ketidakpercayaaan masyarakat terhadap penguasa dan sistem yang berlaku. Sebab berlangsungnya suatu pemerintahan adalah akibat adanya kepercayaan/interaksi positif antara masyarakat dengan pemimpin dan sistemnya tadi. Makanya seharusnya dilakukan adalah memutus kepercayaan tersebut dengan cara mengungkapkan segala kebobrokan dan kepalsuan pemimpin dan sistem yang berlaku kepada masyarakat dan disaat yang bersamaan kita harus menawarkan sistem alternatif.

Di indonesia banyak sekali orang orang pintar. Marilah kita rakyat Indonesia menentukan sendiri sistem apa yang paling dapat diterapkan dalam kehidupan bernegara kita.

]]> http://eksperimenberitamuzikal.com/2009/11/28/we-want-to-be-part-of-the-national-mainstream-development-of-malaysia/ Sat, 28 Nov 2009 09:17:52 +0000 Pemerhati Tak Berguna http://eksperimenberitamuzikal.com/2009/11/28/we-want-to-be-part-of-the-national-mainstream-development-of-malaysia/

Download:

Source of inspiration/truth:

Begitu banyak dari ceritanya, sampai aku lupa secara detil. Tapi yang aku ingat adalah bahwa perceraiannya dengan istri pertamanya adalah karena perempuan cantik istrinya itu main serong dengan pria lain. “…makanya pak, istri cantik susa… mendingan istri biasa-biasa saja ..” itu selalu diucapkannya. Dari istri pertamanya itu, dia menurunkan 3 orang anak yang semuanya tinggal di Yogyakarta. Istri pertamanya itu masih hidup hingga saat ini dan katanya, meskipun sudah janda dari pria lain, seringkali dia memberikan uang hasil pekerjaannya sebagai mekanik. Memang Pak Wagio kemudian mengembangkan dirinya untuk mengetahui seluk beluk permesinan. Sumbernya adalah hubungan baiknya dengan  polisi dan rumah sakit.

                Dari istri sekarang, Pak Wagio “mengelola” 6 orang anak. Anaknya yang paling besar, mekanik yang juga harum namanya di kawasan Jombor. Menurut ceritanya dan juga cerita Mas Edy, anaknya yang pertama ini bukan main ditempa untuk menjadi mekanik. Sekolah hanya sampai SMP dan sejak SD sudah kehilangan masa kanak-kanak karena terus ditempa Pak Wagio. Anak keduanya, perempuan, entah dimana, tetapi sesekali muncul. Tidak jelas suaminya, tidak jelas juga tempat tinggalnya. Dia sudah memiliki seorang anak, 15tahunan yang hanya sekolah SMP kemudian menjadi asisten anak pertama Pak Wagio. Anak ketiga, juga perempuan, baru saja 2 tahun lalu menikah. Suaminya tidak memilik pekerjaan dan tinggal di rumah yang sama dengan Pak Wagio. Suaminya ini sangat menjengkelkan karena kami selalu curiga bahwa kehilangan-kehilangan barang kami karena ulahnya. Kami selalu berdiskusi, bagaimana dia mendukung biaya susu anaknya, bagaimana dia memperoleh uang untuk rokoknya. Dan kemalasannya bukan main, tetapi bila malam selalu keluar. Pak Wagio pernah mengurai kepada kami betapa tidak senangnya dia dengan pria yang menjengkelkan kami. Kalau kami bercerita dia selalu datang sekejap, mencoba untuk ikut bercerita, tetapi tidak “kena”, lalu pergi, jalan ke sana ke mari. Pria itu adalah preman kampung yang tidak punya gigi (di Yogyakarta anak asli kampung kawasan kost memang tidak punya gigi. Tidak seperti anak asli Padang Bulan misalnya, yang kreatif cari makan dengan meminta iuran dari anak kost: iuran keamanan. Mungkin saat ini tidak lagi).

                Anak ketiga Pak Wagio, juga perempuan dan juga sudah berkeluarga dan tinggal di rumah yang sama. Mak Pandu, kami sering menyebutnya. Suaminya bukan main diamnya, bekerja sebagai tukang perabot suatu toko di jalan Malioboro. Kalau Mak Pandu, suka sekali ngomong dengan kami dan kesannya baik. Mak Pandu lebih dulu menikah karena anak pertamanya sudah masuk SMP, si Dewi. Pandu adalah anak keduanya yang selalu menangis dan agak sesukanya bila kontak dengan kami. Tipikal anak-anak yang mudah bergaul. Anak keempat, juga perempuan yang sudah menikah dan juga tinggal di rumah yang sama. Kami menyebutnya Mak Risma, karena anaknya yang terbesar kelas 1 SD. Risma cantik, padahal masih kecil dan tingkah polahnya sama dengan Pandu. Bersama dengan adiknya, yang juga perempuan, bertiga mereka adalah generasi berikutnya yang mewarnai keributan di kawasan kost kami. Ayah Risma, seorang pekerja clean service yang lumayan komunikasinya. Hampir tidak ada komunikasi antar menantu Pak Wagio. Mengherankan juga, sepertinya mereka tidak saling mengenal.

Sedangkan anak terakhir Pak Wagio, Haris, pemuda yang punya pekerjaan sebagai maling. Ya… maling, karena kawasan kampung sudah tahu persis apa saja yang dikerjakannya. Ketika aku kehilangan lap top (Februari 2006) semua langsung mengarahkan tudukan kepadanya. Taktisnya… Haris pura-pura nangis berteriak-teriak. Handalannya memang itulah: beralibi dan mengekspresikan permintaan agar orangtuanya membela dia. Pernah Yoyok dan mengajak aku serta pak Siagian, dosen Unimed  menjadi saksi dalam pencurian uang rental di laci. Masalahnya, selalu tiap malam uang di laci selalu berkurang. Selidik punya selidik, rupanya lubang kunci jendela disumbat dengan pasir dari luar. Yoyokpun pasang perangkap. Dia pura-pura keluar dengan speda motor. Sebelumnya, Yoyok sudah meminta kami untuk segera keluar bila dia kembali lagi. Benar saja, Haris masuk lewat jendela rental, Yoyok kembali dari jalan belakang. Tertangkap basah. Bertiga kami mengejarnya sampai 500 meteran. Dasar pencuri, larinya bukan main. Malam itu juga kami lapor ke Pak Wagio. Pak Wagio hany terdiam. Kasihan juga aku waktu itu, tapi Yoyok sudah punya pendapat yang tidak bisa digoyahkan lagi : memelihara pencuri, dan semakin menambah pencuri dengan hadirnya menantu yang menjengkelkan itu. Selalu Yoyok mengingatkan “Waspada Pak… kunci kamar bahkan kalau buang air kecil ke kamar mandi sekalipun…”. Yoyok sangat traumatik dengan kejelekan hilangnya barang apa saja di komplek kost kami. Dan pelakunya sangat berat ke orang berdua itu.

Kembali ke Pak Wagio. Khasnya, dia selalu keluar malam dan pulang ke rumah selalu di atas jam 24. Keluarnya tidak jauh, ke sisi kiri depan rumah. Disitu, hampir tiap malam Pak Wagio berkumpul dengan konconya yang kurang lebih seusia. Pernah aku tanya siapa yang paling tua diantara konconya, Pak Wagio selalu bangga menjawab “ wuah… mereka jauh di bawah saya…”. Padahal, penampilan konconya itu sepertinya lebih tua darinya. Pak Wagio memang awet dan ini diakui adik iparnya Mas Edy. Khasnya lagi, Pak Wagio selalu bangun pagi tidak lebih dari jam 7. Pak Wagio hampir tidak pernah berpangku tangan. Dia mengerjakan sendiri menyapu halaman, menata batu  di halaman, membuat pembuangan sampah. Selalu ada yang dikerjakannya. Mulai April 2006, Pak Wagio mengambil alih penjualan bensin menantu brengseknya itu. Masalahnya, menantunya itu tidak pernah menunggui dan uang penjualan selalu berkurang. “Ha.. kan aneh pak. Jualan, barangnya habis, kok malah modalpun tidak kembali…”. Pak Wagio paling tidak suka dengan menantunya itu. Tetapi kepada Bapak si Pandu dan Risma, Pak Wagio senang.

Sejak kemarin, aku minta lagi Pak Wagio menangani Vespaku. Selama ini, memang dia selalu aku minta perbaikan darinya. Tetapi, setelah 1 bulan terasa Vespa semakin berat jalan, akhirnya aku minta Pak Wagio meminta penggantian piston. Dua hari dia bekerja habis-habisan dan di sela-sela pekerjaan itu seringkali Pak Wagio  berbicara bahasa Jawa. Sangking asyiknya mungkin, sampai dia lupa siapa lawan bicaranya.  Tetapi bila malam, menjelang waktu gabung dengan konconya, dia selalu duduk dulu di bangku bambu di depan kamar kami. Kalau sudah begitu, maka penghuni kamar lain meminta aku yang mendampinginya. Soalnya, menurut mereka, aku yang paling sabar bertanya, mendengar dan memahami dia. Ya… aku paling suka memang bertanya jawab dengan orangtua. Dalam cerita-cerita kami itulah Pak Wagio selalu menguraikan masa lalunya, pandangannya tentang kehidupan, penilaiannya terhadap menantu, anaknya, dan juga  uraiannya tentang prinsip kerja mesin. Kalau yang terakhir ini, tidak banyak tambahan dari Pak Wagio kecuali kalau sudah bercerita tentang tipikal kendaraan masa lalu. Begitu banyak yang tidak kuingat lagi karena seringpula aku mendampinginya dalam keadaan terpaksa hanya karena  tidak enak membiarkan dia duduk sendiri.

2 Juni 2006

Kunker Komisi C DPRD ke Bantul dan BNPB (3/3)

DPRD Kota Padang, sengaja mendatangi BNPB di Jalan H Djuanda, Jakarta Pusat, guna mendapatkan kepastian, tentang status bencana di Sumbar. Berharap dapat meyakinkan BNPB tentang status bencana, dari bencana daerah ke bencana nasional, mereka malah kecele.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diwakili Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi Bakri Beck bertegas-tegas, status bencana Sumbar sudah jelas dari awal. “Ini hanya bencana daerah, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi,” kata Bakri menanggapi pertanyaan Ketua DPRD Padang Zulherman SPd MM Dt Bagindo Sati.

Kata Bakri yang juga orang Kuranji, Padang ini, kondisi gempa Sumbar, sama dengan gempa Yogyakarta 2006, sebagai bencana daerah. “Bencana nasional itu seperti di Aceh 2005 lalu dengan sebaran bencana yang merata dan korban mencapai 200 ribu jiwa,” terang Bakri, saat hearing dengan Komisi C DPRD Padang, pekan lalu.

Meski dengan status bencana daerah, tapi BNPB tetap telah merampungkan kebutuhan untuk pembangunan kembali Sumbar. Menurut Bakri, untuk mengembalikan Sumbar pada kondisi fisik seperti semula, membutuhkan alokasi dana Rp 6,417 triliun. Karena itu, BNPB akan fokus untuk menyediakan alokasi dana tersebut dan menyalurkannya ke Sumbar.

“Data kebutuhan ini  berbeda dengan kerugian dan kerusakan yang selama ini diekspose pemerintah (daerah) setempat. Tim kami (BNPB) yang bekerja sama dengan Fakultas Teknik Unand, telah menyelesaikan verifikasi data kebutuhan Sumbar ini,” sebut Bakri yang tak memiliki waktu banyak melayani anggota dewan.

Bakri menyatakan, jika dirinci, kebutuhan tersebut meliputi Rp 3,165 triliun untuk perumahan, infrastruktur (Rp 661 miliar), sosial yang terdiri dari sekolah dan tempat ibadan dan lainnya (Rp 1,28 triliun), ekonomi produktif (189,4 miliar), lintas sektoral (Rp 1,097 triliun) dan lain-lainnya sebesar 34,6 milar. “Kami memperkirakan, untuk pemenuhan kebutuhan itu memakan waktu selama dua tahun,” terang Bakri.

Dalam waktu dua bulan ke depan, kata Bakri, BNPB akan menyalurkan dana bantuan cepat sebesar Rp 313 miliar di lokasi yang paling membutuhkan. “Selanjutnya, bersama Depertemen Pekerjaan Umum, kita akan melakukan kajian tentang kontruksi bangunan yang paling sesuai di daerah rawan bencana seperti di Sumbar,” sebut Bakri.

Sedangkan untuk penyaluran sisa bantuan dana, BNPB akan menggunakan sistem yang sama dengan penanganan korban gempa di Yogyakarta, yaitu dengan membentuk kelompok masyarakat (pokmas). “Karena itu, kami meminta Pemda segera membentuk pokmas-pokmas ini untuk pembagian bantuan,” lanjut Bakri.

Bantuan yang akan dikucurkan tersebut, bakal dikelola oleh 20-25 kepala keluarga (KK) perkelompoknya. “Dana tetap mengacu pada besaran semula, yaitu Rp 10 juta untuk rusak berat, Rp 5 juta rusak sedang dan Rp 1 juta untuk rusak ringan. Khusus rusak ringan, kita akan meminta anggaran darai APBD kabupaten/kota,” tandas Bakri.

Adanya pembentukan pokmas itu, menjadi perhatian khusus bagi Wakil Ketua DPRD Padang Afrizal SH dan Kepala Bappeda Padang Ir H Indra Chatri MTP serta Kadinas PU Padang Muzni Zakaria. Namun sayang, BNPB belum memberikan aturan yang lebih rinci terkait pokmas itu. “Kita akan turunkan segera. Siapkan saja pokmasnya,” jawab Bakri.

Ketua Komisi C Drs Muchli Sani menyebut, pembentukan pokmas penerima bantuan tersebut harus menjadi prioritas. “Kalau program ini telah berhasil di Bantul yang telah kita kunjungi dan Yogyakarta umumnya, kenapa tidak cepat kita bergerak,” kata ketua DPC Partai Demokrat Padang ini. 

Pada intinya, dalam kunjungan kerja tersebut, anggota Komisi C yang terdiri dari Noveri SH, Erison BSc, Januardi Sumka (Demokrat), Asrizal (PAN), Alber Hendra Lukman (PDI-P), Hadison SSi Apt (PKS), Jamasri SE (Golkar), Jawardi (PPP), Muzni Zen (Gerindra), Ir H Yendril (Hanura) dan Arpendi Dt Tan Bagindo (PBB), mengaku sudah dapat mengambil perbandingan dengan apa yang akan mereka lakukan di Kota Padang. (habis)

Orangnya kecil, kurus, sudah berumur 77 tahun. Tapi kemampuannya untuk merokok dan cerita tidak sejalan dengan umurnya. Artinya, kedua kebiasaan itu tetap saja tinggi, apalagi kalau sudah membahas soal mesin. Maklum, dia adalah mekanik yang sangat sepuh, sampai saat inipun trampil memperbaiki mobil apalagi sepeda motor. Dia sudah bekerja mendukung kehidupannya di dunia perbengkelan sejak tahun 1943. Bukan main. Aneka kenderaan jaman dulu diingatnya betul, mulai Dukati, BSA, Gazt, Apache untuk truk, Fiat 1100, sampai sepeda motor Cina saat ini. Bukan soal ingat belaka, tetapi ciri khas masing-masing kendaraan. Mulai yang tiang piston panjang, rem sepeda motor di kanan, bahkan teknik menambal ban dengan menggunakan baut dan mur saja. Pak Wagio memang mekanik senior terkenal hingga akhir tahun 90an di kawasan g.Kinanti. Bahkan hingga saat ini, sesekali pelanggan lama masih datang kepadanya. Paling tidak, untuk menanyakan kelemahan kendaraan. Bila dia masih sanggup, biasanya masih dikerjakan sendiri. Tetapi, bila berat, pak Wagia selalu merefer agar ke bengkel anaknya, di kawasan Jombor. Pak Wagio adalah “pemilik” kawasan kostku. Kalau bicara, selalu menggunakan kata jika sehingga kami selalu bercanda dengan menyebutnya pak Jika. Merokoknya bukan main, makan hanya sekali sehari dan sangat tahan untuk berkutat kalau soal bongkar mesin. Bahkan di panas terik. Ketika aku meminta dia mengganti piston Vespa 90 cc ku, aku tidak tahan mendampinginya: di terik matahari, duduk di atas dingklik dan mereko-reko ondernil yang tidak bisa digunakan menjadi bisa kembali. Selalu ada saja akalnya sehingga pemilik kendaraan tidak harus membeli onderdil baru. Berkali-kali aku memintanya untuk menangani Vespaku, hasilnya tidak pernah mengecewakan. Kalau sudah bekerja, aku selalu menyediakan rokok 76 atau Loji. Baginya merek rokok tidak persoalan, asal bisa dihisap dan mengeluarkan asap. Bahkan rokok lintinganku sendiripun dinimatinya (catatan : untuk menghemat rokok, aku memang sudah membeli alat penggulung, lem, kertas rokok, dan filter. Tembakaunya dengan berbagai merek dijual di persimpangan tugu jalan Sudirman. Membeli rata-rata 5000 perak sudah tahan seminggu. Sangat irit dan bisa berganti rasa). Pak Wagio sebenarnya hanya merupakan perwakilan dari pemilik kost. Soalnya, di lahan seluas 1500an meter, rumah dan “jatah” warisan sudah dibagi mertuanya. Istri Pak Wagio yang tertua, dan pemilik kost kami dan usah rental komputernya si Yoyok – tinggal di Jakarta – anak kedua. Lalu ada lagi anak ketiga – juga tinggal di Jakarta – memiliki rumah di belakang, yang sistem penyewaannya adalah seluruhnya satu rumah, bukan kamar. Jadi sering mulai dari pegawai foto kopy sampai rombongan mahasiswa dari daerah tertentu mengontrak rumah itu untuk 1 – 2 tahun. Anak ke empat, keluarga Mas Edy, sejajar kamar kami. Mas Edy, sang menantu supir taksi. Yang terakhir pria yang sudah berumur 45 tahun tapi belum menikah di rumah paling belakang. Jadi, kawasan kost kami adalah kawasan yang sudah dibagi-bagi dan masing-masing sudah didirikan rumah. Sebagai anak pertama, keluarga Pak Wagiolah yang paling dominan di kawasan kost, bahkan sampai menyangkut bayaran kamar dan rumah yang dikontrakkan. Pokoknya, segala tetek bengek kawasan kost kami di komandani si bu Wagio. Ya, si ibu karena Pak Wagio sepertinya DKI (Di bawah Ketiak Istri). Pak Wagio yang kecil kurus itu sungguh tidak sebanding dengan si ibu, yang gemuk, besar, suara kuat dan lebih sering meledak-ledak ketimbang profil orang Jawa yang dibayangkan. Sudah sangat sering kami bercerita dengan Pak Wagio. Aku paling sering bertanya tentang masa lalunya. Rupanya, pernikahannya dengan si ibu adalah pernikahan yang kedua. Pak Wagio asli Terban, memulai hidupnya sebagai pria yang mendukung kehidupan sendiri sebagai penambal ban. Lalu diselingi dengan menjual minyak. Penghidupannya saat itu – menurutnya – sangat lumayan karena sangat sedikit yang melakoni pekerjaan itu. Pak Wagio kemudian banyak berteman dengan polisi dan pegawai rumah sakit tentara. Kalau malam – jaman susah – seringkali dia diajak “ngobjek” membawa mobil ambulan ke Klaten lalu pulang ke Yogyakarta sambil membawa penumpang yang hendak berjualan. Perkenalannya dengan polisi menjadikannya memperoleh surat keterangan untuk tidak ditangkap bila berkenderaan. Pak Wagio merasakan, jaman Jepang adalah masa yang paling tidak mengenakan. Pernah ketika hendak pulang sekolah, dia dibentuk dipersimpangan jalan agar turun dari sepeda ketika melintasi pos polisi Jepang. Bayangan kami – saat mendengar ceritanya – luculah keadaan itu: pria kecil mungil pastilah ketakutan dibentak dan kemudian menggiring sepeda yang notabene saat itu pastilah berukuran besar.

Kunker Komisi C DPRD ke Bantul dan BNPB (2/3)

FAKTOR kebudayaan, menjadi satu kunci utama, kenapa Bantul begitu cepat pulih dari kondisi darurat pascagempa. Meski tak sebesar gempa Sumbar, gempa 5.9 SR sudah cukup memporak-porandakan Bantul. Karena, pusat gempa berada di daratan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul Ir Riantoni MSi menyebut, budaya Jawa mengajarkan, bila karena gempa , kehilangan harta benda, maka seperti tidak kehilangan apa-apa. Artinya, masyarakat sudah dipersiapkan, untuk hidup dalam keadaan sulit ekonomi.

Selanjutnya, katanya, di Jawa juga dikenalkan dengan rasa kekeluargaan yang cukup tinggi. “Bila kehilangan sanak keluarga, berarti seseorang seperti kehilangan separoh jiwanya. Karena itulah, ada juga warga yang begitu sulit menghapus trauma kala itu,” sebut Riantoni dalam pertemuan dengan Komisi C DPRD Padang itu.

Dia menegaskan, bila korban gempa kehilangan harga diri, maka itu adalah seperti kehilangan segala-galanya. “Jadi, langkah kami dari Pemkab adalah dengan mengantisipasi secara dini, warga kehilangan harga diri dan meminta-minta di jalanan,” ucap Riantoni diamini Ketua DPRD Bantul, Yogyakarta Rustiani.

Di Bantul, pada acara pertemuan yang diikuti anggota Komisi C DPR Padang yang dipimpin Ketua Drs H Muchlis Sani (Demokrat) dan anggota Noveri SH, Erison BSc, Januardi Sumka (Demokrat), Asrizal (PAN), Alber Hendra Lukman (PDI-P), Hadison SSi Apt (PKS), Jamasri SE (Golkar), Jawardi (PPP), Muzni Zen (Gerindra), Ir H Yendril (Hanura) dan Arpendi Dt Tan Bagindo (PBB).

Penanganan Prioritas

Adapun langkah konkret yang dilakukan Pemkab Bantul adalah, dengan melakukan proses tanggap darurat melalui penyelamatan korban dan penanganan korban luka-luka, pengaktifan Tim Tanggap Darurat/Satlak,
pembentukan pusat-pusat layanan (Posko), distribusi supplies (logistik dan tenda) serta penyediaan hunian sementara

“Kami juga melakukan penguatan jalur distribusi dan mendirikan media center guna pendataan korban sembari melakukan pendampingan psikologis. Hal ini dilakukan dengan pengalihan program pembangunan ke program darurat melalui perubahan APBD yang diselesaikan dalam waktu 2 minggu,” tegas Riantoni.

Proses rekonstruksi berbasis komunitas atau kelompok masyarakat (pokmas), sebut Riantoni, diharap dpt meningkatkan kualitas solidaritas ternyata disertai dinamika. “Bahkan konflik juga dapat diminimalisir,” tegasnya.

Pada intinya, percepatan Bantul Bangkit dilakukan dengan enam program utama, yaitu peningakatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas derajad kesehatan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian (dalam arti luas), peningkatan kualitas produksi dan pemasaran hasil industri kerajinan rakyat, peningkatan pelayanan pedagang pasar tradisional.

“Itulah yang kami lakukan. Alhamdulillah, 3,5 tahun setelah peristiwa ini, kami telah kembali dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi, kenangan itu tentu tak dapat dilupakan begitu saja. Kami telah mempersiapkan tim, agar tidak panik lagi pada kondisi yang sama di masa depan,” terang Riantoni.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Padang Erison menyebut, langkah yang dilakukan Pemkab Bantul, harus diadopsi oleh Pemko Padang. Namun, tentunya dengan modivikasi pada kebudayaan yang tentunya sangat berbeda antara Minangkabau dan Jawa.

“Saya melihat, ada semacan keinginan dari Pemkab Bantul untuk melibatkan masyarakat dalam proses bangkitnya mereka. Tentunya, keinginan dari masyarakat itu juga harus dimobilisasi (digerakkan) dengan tetap menganut paham kebersamaan. Pada intinya, mereka tidak mau memang sendiri,” kata Erison.

Wakil Ketua DPRD Padang Afrizal SH menambahkan, prinsip kebersamaan yang diterapkan itu, memang sangat penting. Namun, di Kota Padang, juga perlu mengikuti Pemkab Bantul yang tetap melakukan audit pada penggunaan anggaran yang digunakan.

“Kita juga akan tetap mengupayakan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mengaudit segala penggunaan anggaran. Ini akan menjadikan kinerja Pemko dan elemen lain terlihat,” kata Afrizal yang bersama Ketua DPRD Zulherman SPd MM, Kepala Bappeda Padang Ir Indra Chatri MTP, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir H Muzni Zakaria dan Sekrtaris DPRD Padang Dra Sastri Yunizar Bakrie serta Kabag Administrasi DPRD Drs Libra Fortuna MAP. (bersambung)

Dari Kunker Komisi C DPRD ke Bantul dan BNPB (1/3)

Subuh baru saja usai, sekira pukul 5.55 WIB, 20 Mei 2006 silam, di Bantul, Provinsi Yogyakarta. Bumi telah berguncang dengan getaran 5.9 SR dan membuat 5.000 lebih orang harus meregang nyawa. Reruntuhan dan darah, menjadi pemandangan yang dipaksa harus “akrab” dengan masyarakat.

Namun, apa yang terlihat sepekan terakhir. Daerah dengan luas 506,8 M2 tersebut, saat disambangi anggota Komisi C DPRD Padang, tak menunjukkan tanda-tanda pernah mengalami tragedi, seperti apa yang didapat Kota Padang, 30 September lalu. Tak ada jejak kehancuran berlebihan, kehidupan telah menggeliat.

“Ini cukup mencengangkan. Kami tak melihat, daerah ini pernah dioyak gempa, seperti yang kami rasakan,” ujar Ketua Komisi C Drs H Muchli Sani, 11 November lalu. Kala itu, Komisi C tengah “curhat” dan berbagi pengalaman dengan Pemkab Bantul dan DPRD kabupaten di bawah payung Keraton Yogyakarta itu.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul Ir Riantoni MSi yang menyambut 12 anggota Komisi C ditambah dua unsur pimpinan — Ketua Dewan Zulherman SPd MM Dt Bagindo Sati dan Afrizal SH (wakil ketua), tak pula mau meninggi. Katanya, kondisi 3,5 tahun silam, tak ubahnya seperti Kota Padang saat ini.

“Kami tak ingin tutup mata. Kabupaten ini pernah luluh lantak karena gempa. Sama juga dengan Padang. Tapi, perlahan, kondisi itu mulai berubah,” ujar Riantoni. Katanya, Pemda Bantul melihat tiga masalah yg segera hrs ditangani paca gempa. Yaitu, terjadinya penurunan kualitas hidup rakyat secara drastis, menurunnya kualitas layanan umum dan lumpuh atau terganggunya perekonomian rakyat.

“Ini adalah poin-poin utama yang kami kerjakan untuk tahap awal,” sebut Riantoni yang mengatakan, gempa Yogya juga bukan masuk dalam kategori bencana nasional. Apa yang disebutkan Riantono, diamini Ketua DPRD Bantul Rustiani SH dari PDI Perjuangan.

Riantoni mengungkapkan, apa yang diperbuat Pemkab Bantul saat itu, mungkin juga sama dengan apa yang dilakukan Pemko Padang. Mereka juga sangat berharap bantuan dari pusat, meski datangnya tidak terlalu cepat. Namun yang terpenting, katanya, adalah memanfaatkan kekuatan lokal.

“Kami benar-benar membudayakan empati dan solidaritas untuk kesetaraan hak dan kewajiban. Prinsip nguwongke (memanusiakan orang-red) menjadi landasan utama, selain memobilisasi partisipasi, transparan, akuntabel, adil, efisien dan keamanan antar masyarakat dan pemerintah. Semua dijalin dengan keterpaduan dalam pluralitas,” sebut Riantono didampingi Asisten I/Pemerintahan Sunanto, Kakan Kesbangpilinmas Junan dan Kabag Pengembangan Potensi Daerah Widodo.

Pada intinya, sebut Riantoni, kekuatan lokal menjadi sandaran utama, bagaimana Bantul bangkit dari keterpurukan saat itu. 140 ribu rumah rusak dan puluhan ribu orang yang terluka, tak menyurutkan semangat untuk bangkit. “Masa tanggap darurat yang dilanjutkan dengan rehabilitasi, rekonstruksi serta rehabilitasi, akan mudah dilakukan dengan kebersamaan,” tegasnya yang menjadi “narasumber” utama pertemuan yang digelar di RM Parangkritis itu.

Katanya, meski Kabupaten Bantul telah memiliki Tim SAR (search and rescue), tapi menghadapi kondisi berat itu, tentu tidak mungkin bertumpu pada satu organisasi saja. “Karena itu, kami melibatkan seluruh SKPD Pemkab, elemen masyarakat dan stakeholders lainnya untuk bertanggung jawab,” terang Riantoni pada pertemuan yang juga dihadiri Kepala Bappeda Padang Ir Indra Chatri MTP dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Ir H Muzni Zakaria ME itu.

SAR, sebutnya, hanya terbiasa melakukan tugas-tugas penanggulangan bencana “kecil-kecilan” sekaliber banjir dan kebakaran saja. “Untuk mendapatkan data yang falid saja, sudah empat hari pascabencana belum juga dapat. Kami cepat sadar dan melakukan koordinasi dengan cepat tanpa mengabaikan masyarakat. Alhamdulillah, semua berjalan baik,” pungkasnya.

Dua hal yang dikerjakan untuk membantu mempercepat pemulihan, selain adanya BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi), sebut Riantoni adalah, dengan melakukan perubahan cepat pada APBD 2006, meski baru beberapa bulan berjalan. “Tak ada masalah dengan legislatif, karena kita bertindak secara bersama-sama. Kami juga melakukan perubahan pada RPJMD 2004-2009,” sebutnya.

Menurut Ketua Dewan Bantul Rustiani, gempa yang mengguncang selama 57 menit itu masih menyisakan perih hingga sekarang. Jika diingat, kami akan kembali terkenang dengan suasana panik, yaitu gabungan antara ketidaksiapan dengan beban yang sangat berat. “Tapi, yang paling penting adalah, kembali memulihkan semangat hidup rakyat waktu itu,” kata Rustiani yang saat terjadinya gempa, masih berstatus anggota DPRD 2004-2009. (bersambung)

Maaf Gak Update Blog Karena
ada Undangan Khotmil Quran
di Rumah Almarhum Ustadz Nur hAsan

dan

tidak bisa blog walking juga

ILYAS AFSOH | 088 1296 3105 | @ ILOVEYOU

SEPANJANG hari ini nikmat luar biasa. Ruas-ruas jalan ibukota tampak sepi dari kendaraan bermotor. Suasana Jalan Sudirman-Thamrin Jakarta, tampak lengang, hanya dilalui beberapa kendaraan saja. Padahal pada hari-hari biasa, lalu lintas di jalan utama Ibu Kota itu selalu macet.

Suasana Idul Adha hari ini, memang bukan seperti Hari Idul Fritri. Jika saat Lebaran, Jutaan warga Jakarta mudik lebaran, membuat Ibu Kota sepi dan lengang. Tapi untuk kali ini, saya sungguh menikmati suasana berkendara tanpa Agus, sopir saya. Saya, istri dan dua anak saya tercinta, berkendara keliling ibukota untuk menikmati suasana sepinya Jakarta.

Berkendara dengan kecepatan di atas 60Km/jam adalah kejadian langka bagi warga Jakarta. Kini, suasana itu saya nikmati bersama keluarga. Sengaja kami tak ke Ancol, Taman Mini Indonesia Indah dan Taman Margasatwa Ragunan, karena yang saya tahu tempat itu ramainya bukan main. Saya tak mau kerepotan berpeluh keringat lantaran sesak oleh pengunjung yang ingin berlibur bersama keluarga.

Saat di perjalanan tadi, seorang sahabat beragama Islam mengirim pesan singkat SMS. Kemudian saya minta istri saya untuk membalas SMS tersebut, bahwa saya tak merayakan Idul Adha. Begini balasan SMS saya, “Dengan segala hormat, Sahabat, izinkan saya seorang Kristen untuk menyampaikan salam hangat kepada keluarga, sekaligus mengucapkan Selamat Idul Adha. Kiranya, persahabatan kita abadi selamanya. Teriring salam, Jackson”.

Rupanya, SMS saya direspon dengan telepon, dan kami diundang berkunjung ke rumah beliau. Kebetulan posisi laju mobil sedang mengarah ke Menteng Jakarta Pusat, lokasi sahabat saya. Kami pun mampir, untuk bersilaturahmi. Sungguh, ini adalah pembicaraan yang hangat. Tak ada sekat yang memisahkan antara Kristen dan Islam. Yang ada bagi saya adalah, layaknya kunjungan seorang adik ke kakaknya.

Dalam perjalanan pulang menuju ke rumah, hati saya ceria secerah cuaca ibukota hari ini. Saya kurang paham tentang makna Idul Adha. Tapi saya yakin, bahwa kunjungan saya ke rumah Muslim di saat Idul Adha, merupakan salah satu bentuk kerukunan antar-umat beragama. Saya juga percaya, bahwa kedekatan saya dengan orang lain yang beragama Islam, tak mengganggu keyakinan iman saya. Indahnyanya hidup rukun dan damai. Sekali lagi, selamat Idul Adha bagi sahabat-sahabat saya yang merayakannya.

Sudah beberapa tahun terakhir ini kondisi Indonesia dalam hal pembagian zakat, kurban, sedekah dan lain-lain, kondisi pengantrinya sangat melimpah dan berdesak2an sehingga timbul korban. Baik korban lemas terinjak2, terluka bahkan meninggal dunia.

Baru saja terjadi lagi, antrian daging kurban. Beberapa tahun yang lalu jarang terdengar kondisi seperti ini. Apakah memang media pers sudah sedemikian jelinya mencari berita atau memang waktu dulu tidak pernah terjadi hal-hal seperti ini.

Asumsi memang kondisi seperti ini baru terjadi di tahun-tahun terakhir ini. Apakah memang sedemikian miskinnya rakyat Indonesia? Apakah semakin banyak pencari kesempatan dalam kesempitan? Karena sebagian dari pengantri daging kurban tidak berniat memasak dan memakan daging kurban jatahnya tersebut, tetapi menjualnya demi untuk membeli beras dan indomi yang cukup buat dimakan sebulan kedepan?

Jikalau benar rakyat miskin yang berhak mendapat daging kurban sedemikian besar jumlahnya, ada apa dengan negeri kita? Dimana ata diskon sepatu merek mahal pun kudu antri (tapi nggak pake ricuh), tapi antri daging kurban pun juga sedemikian hebohnya.

Kenapa panitia kurban tidak belajar kepada distributor crocs dan charkes n keith yg berhasil mengatur ribuan pengantri untuk membeli sepatu2 mahal itu dengan teratur, nyaman dan tisak menimbulkan korban?

Jikalau benar pencari kesempatan dalam kesempitan, yang antri dengan ayah, ibu, adik, kaka, bahkan anak, dan kemudian antri lagi di tempat lain dan di hari lain (kurban kan bisa sampe 3 hari ya?) Dan kalo keluarga itu dapet jatah sekantung daging masing2 dan sehari dapet daging di 2 tempat, kemudian selama 3 hari dapet daging terus, misal sekeluarga ada 4 orang antre, artinya satu kepala keluarga di lebaran kurban tahun ini akan mendapatkan 24 kantung daging yang bisa dibelikan 2 karung beras, 2 box indomi dan 2 kilo ikan asin yang bisa untuk makan sekeluarga 2 bulan.

“Kasus Sum Kuning ini sedikit banyaknya memudarkan reputasi Jenderal Hugeng yang sempat dikategorikan sebagai ‘harapan’ rakyat dalam penegakan hukum. Ternyata ia pun berhasil dijadikan oleh para pemegang kekuasaan otoriter kala itu sekedar sebagai seorang ‘polisi biasa’ pada akhirnya. Padahal, ia adalah simbol harapan rakyat kepada penegakan hukum kala itu”.

BELUM reda berita mbok Minah yang dihukum karena tuduhan mencuri tiga butir buah kakao di Banyumas, merebak lagi berita tentang dua orang petani Kediri yang ditangkap lalu ditahan begitu saja oleh polisi selama dua bulan, karena dituduh mencuri 1 buah semangka. Keduanya sedang diadili dan terancam oleh hukuman penjara 5 tahun. Kedua peristiwa itu, dan beberapa peristiwa serupa dari waktu ke waktu, ‘berhasil’ menunjukkan betapa polisi, jaksa dan hakim ‘patuh’ kepada bunyi undang-undang pidana yang ada. Khususnya, bila menyangkut ‘penegakan hukum’ terhadap golongan akar rumput. Tapi di sisi lain menimbulkan tanda tanya, apakah para penegak hukum itu menghayati hakekat dasar penegakan hukum, yakni menemukan kebenaran sehingga dapat menciptakan keadilan? Atau, pemahaman dan hasrat menegakkan negara hukum, telah dikalahkan oleh hasrat kekuasaan demi kekuasaan?

Dua kasus di atas, mengingatkan kita pada peristiwa peradilan beberapa bocah semir sepatu karena dituduh berjudi di Bandara Soekarno-Hatta, atau pun peristiwa pencurian sandal bolong yang diadili di PN Tanggerang beberapa tahun yang lalu.  Memang, pencurian adalah pencurian, seberapa kecilpun nilai yang dicuri. Tetapi merupakan persoalan laten penegakan hukum kita dari waktu ke waktu adalah tak berhasil tergalinya dengan baik suatu keadilan berdasarkan kebenaran. Sekaligus tampil suatu dimensi lain, betapa tak ada kesetaraan dalam treatment hukum: ‘Pencurian’ yang begitu kecilnya bisa mendapat ganjaran berat, sementara pencurian besar-besaran dalam berbagai kasus korupsi ataupun kejahatan kerah putih perbankan bernilai trilyunan rupiah, begitu sulitnya ditangani dan kalaupun ‘tertangkap’ kebanyakan mendapat ganjaran yang tak setimpal karena keringanannya yang tak masuk akal lagi.

Dua kasus ini sebenarnya menjadi bagian kecil saja dari serangkaian kisah ‘kegelapan’ penegakan hukum. Bisa dicatat sederet kasus ‘kegelapan’ penegakan hukum dari masa ke masa: Mulai dari kasus Sengkon dan Karta tahun 1974 (yang dituduh membunuh namun ternyata pembunuhnya adalah orang lain, yang akhirnya bisa diluruskan melalui suatu peninjauan kembali beberapa tahun setelah keduanya lama mendekam di penjara) sampai kasus salah tuduh dan salah hukum lainnya seperti kasus pembunuhan Ali Harta, dan kasus lebih baru menyangkut David-Kemat-Sugik dari Jombang. Tak kurang banyaknya, kasus ‘kegelapan’ hukum lainnya yang sekaligus menjadi kasus-kasus yang tak pernah terungkap kebenaran sejatinya, semisal kasus pembunuhan peragawati Dietje, pembunuhan politik Letnan Jenderal KKO Hartono, pembunuhan Letnan Kolonel TNI-AU Steven Adam di Bogor, pembunuhan Mayjen Tampubolon di Jakarta Timur dan beberapa pembunuhan ‘politik’ sejenis yang masih gelap hingga kini. Belum lagi kasus-kasus penculikan dan atau penghilangan paksa atas beberapa aktivis gerakan kritis terhadap rezim penguasa pada beberapa tahun terakhir, termasuk kasus pembunuhan aktivis HAM Munir yang belum jelas endingnya hingga kini. Sama dengan kasus terbunuhnya perempuan aktivis buruh Marsinah, yang belum sepenuhnya terungkap meskipun kasus itu telah diproses di pengadilan. Terdapat pula peristiwa-peristiwa ‘kegelapan’ jenis lainnya seperti kasus pemerkosaan gadis penjual telur Sum Kuning 1970, kasus gadis Ismarjati tahun 1971, bahkan juga kasus terbunuhnya mahasiswa ITB Rene Louis Coenraad dalam peristiwa 6 Oktober 1970 di Bandung, yang kesemuanya memiliki kesamaan ‘menakjubkan’ yakni ‘termanipulasikan’ dan melahirkan sejumlah ‘kambing hitam’.

Bagian-bagian berikut, mencoba memaparkan kembali mengenai sejumlah peristiwa ‘kegelapan’ hukum di Indonesia, sekedar untuk memgingatkan bahwa masih banyak yang harus dikerjakan bersama bila kita memang ingin betul-betul menegakkan hukum sebagai suatu negara hukum.

Kisah dua gadis bernama Ismarjati dan Sum Kuning.

Salah satu kasus hukum yang sangat menarik perhatian di bulan-bulan pertama tahun 1970 adalah peradilan Robby Cahyadi dalam kasus penyelundupan mobil mewah. Sebelum Robby Cahyadi diajukan ke pengadilan, seorang jenderal bernama Niklani yang bertugas di Bakin (Badan Koordinasi Intelejens Negara) terlebih dahulu terkena mutasi.  Sayup-sayup terdengar di latar belakang bahwa mutasi itu terkait dengan kegigihan Niklani dalam pembongkaran kasus penyelundupan mobil mewah tersebut. Beredar pula isu bahwa nasib serupa akan menimpa Ali Said yang menjabat sebagai Jaksa Agung Muda yang juga adalah Kepala Sub Team Anti Penyelundupan Bakolak (Badan Koordinasi Pelaksanaan) Instruksi Presiden tentang Pemberantasan Korupsi dan Penyelundupan. Ternyata tidak pernah terjadi mutasi atas diri Ali Said, bahkan dengan cara menakjubkan Ali Said justru diangkat menjadi Jaksa Agung baru menggantikan Sugih Arto beberapa bulan kemudian. Yang terkena penggantian jadinya hanyalah Kapolri Hugeng, orang yang justru dengan berani ‘melawan arus’ kekuasaan dan telah menindaklanjuti informasi Niklani dan berhasil menghadang aksi penyelundupan mobil mewah melalui Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah itu dan menangkap pelakunya yang dikabarkan memiliki pelindung dari kalangan kekuasaan puncak.

Robby Cahyadi alias Sie Cia Ie yang dituntut Jaksa 10 tahun penjara dan denda Rp.20 juta, akhirnya di vonnis Hakim di bulan Maret dengan penjara 7 tahun 6 bulan dan denda Rp.10 juta. Memang sukar untuk memenuhi hasrat yang muncul di masyarakat yang mengharapkan hukuman tinggi bagi Robby yang menyelundupkan  puluhan mobil (22 disita oleh pengadilan). Ali Said sendiri sudah memperingatkan sejak awal, jangan sampai masyarakat mengharapkan yang terlalu tinggi dalam kasus Robby Cahyadi, karena akhirnya hanya akan kecewa. Bahwa harapan melambung itu pada akhirnya akan tergelincir jatuh, sudah terlihat sejak berjalannya persidangan. Tak ada saksi-saksi ‘berharga’ yang bisa diajukan. Maka kisah-kisah besar mengenai kasus ini tinggal tetap bertebaran di luar forum persidangan tentang terlibatnya pejabat-pejabat kelas kakap atau figur atas dan sebagainya. Yang muncul secara resmi dalam persidangan hanyalah saksi-saksi yang oleh masyarakat sendiri digolongkan sebagai kelas teri. Gambaran bahwa Robby hanyalah pelakon dari satu jaringan berkuasa dan bukan tokoh utama, tetap tinggal sebagai pengetahuan umum saja.

Kekecewaan masyarakat terhadap penyelesaian beberapa kasus hukum, bukan hanya kepada kasus Robby Cahyadi. Sebelumnya telah terjadi beberapa kasus besar maupun kecil yang mengecewakan dan mendapat sorotan tajam. Salah satu di antaranya, kasus ‘Gadis Ismarjati”. Ia ini adalah mahasiswi IKIP Bandung berusia 23 tahun yang bulan Oktober 1971 ditabrak hingga akhirnya tewas oleh seorang peserta rally mobil Pariwisata Jawa Barat 1971 di jalan Setiabudi Bandung tak jauh dari kampusnya. Penabraknya adalah seorang pemuda bernama Edward Panggabean putera bos PT Piola Frans Panggabean yang kaya raya –agen mobil VW di Indonesia. Pengadilan dan aparat hukum ternyata bertekuk lutut, tidak berdaya, dan sang penabrak berhasil lolos dari jeratan hukum yang dianggap setimpal dengan satu nyawa, hanya dihukum 3 bulan penjara dalam masa percobaan 6 bulan oleh Hakim Kohar Hari Sayuti SH. Jaksa Mappigau dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung itu menuntut hukuman 2 bulan penjara dalam masa percobaan 6 bulan. Hingga berakhirnya masa enam bulan percobaan, Edward lolos dari hukuman badan.

Kecewa terhadap putusan hakim pada sidang 8 Mei 1972 itu, ibunda gadis Ismarjati, Nyonya Trees Ichsan, menjadi emosi dan menyerang hakim dengan gunting terhunus di luar ruang sidang. Ketika serangan itu luput, sang ibu lalu menyerang Jaksa Mappigau. Nyonya Trees mengakui penyerangan itu dilakukannya karena pikiran yang kalut melihat suaminya pingsan setelah berteriak “Pengadilan tidak adil, pengadilan sandiwara!”. Para pejabat segera beramai-ramai menyesali perbuatan Nyonya Trees, tetapi sebaliknya di kalangan masyarakat timbul simpati dan pernyataan bisa memahami perasaan Trees sebagai ibu yang kehilangan puteri tunggalnya secara tragis.

Pers memberitakan, sebelum sampai kepada peristiwa penyerangan itu, sang ibu telah melalui bulan-bulan yang penuh penderitaan batin. Ia kecewa kepada polisi yang daripada sibuk mencari saksi serta mengejar dan memeriksa Edward Panggabean yang telah menabrak puterinya, ternyata lebih mementingkan untuk menempatkan diri selaku perantara penyelesaian ganti rugi uang untuk nyawa manusia. Ia kecewa kepada tindak tanduk aparat kejaksaan dan pengadilan yang lamban “yang tidak bekerja sepenuh hati tanpa pamrih”. Untuk mengumpulkan saksi, Trees dan suaminya yang harus pontang panting ke sana ke mari, bukannya para aparat hukum itu. Peristiwa ini sejak awal memang berlangsung tidak manusiawi. Ismarjati tertabrak setelah turun dari opelet dan akan ke seberang. VW yang menabraknya dalam keadaan hujan itu, menurut saksi mata melaju dengan kecepatan tinggi. Ismarjati terpelanting ke atas mobil lalu jatuh kembali di bawah mobil. Para penumpangnya yang masih muda-muda hanya turun sejenak untuk menyingkirkan Ismarjati yang terluka parah, lalu naik ke mobilnya lagi dan pergi – mungkin untuk meneruskan rally yang sedang diikutinya. Maka Ismarjati ditolong oleh orang lain yang lebih manusiawi dan dilarikan segera ke rumah sakit, namun tak tertolong lagi.

Kasus hukum lain yang memicu perasaan tentang ketidakadilan, dimana mereka ‘yang kaya’ dan merupakan kerabat kalangan ‘kekuasaan’ cenderung dimenangkan, dan yang miskin dan jelata cenderung dikorbankan dan disia-siakan, adalah peristiwa pemerkosaan gadis Yogya yang bernama Sum Kuning, setahun sebelumnya. Sum Kuning adalah gadis penjual telur yang menjadi korban perkosaan 21 September 1970. Semestinya kasus ini tidak akan mencuat bilamana polisi menanganinya dengan wajar. Akan tetapi polisi ternyata lebih sibuk untuk menutup-nutupi persoalan dan mencari kambing hitam untuk ‘menyelamatkan’ sekelompok anak bangsawan dan pembesar yang menurut berita semula menjadi pelaku. Pers menyebut-nyebut kalangan pelaku itu adalah putera perwira-perwira Angkatan Darat bahkan satu diantaranya adalah anak seorang pahlawan revolusi disamping putra kalangan bangsawan.

Menurut penuturan Sum Kuning ketika ia lewat di Ngampilan 21 September malam tiba-tiba sebuah mobil berhenti di dekatnya dan tangan yang berbau ‘tidak enak’ menutup mulutnya dan tangan lain mengcengkeram lehernya dari belakang lalu ia diseret ke atas mobil. Ia ditidurkan di lantai mobil, dan matanya ditutup. Tapi ia masih sempat melihat empat wajah, tiga berambut gondrong, satu berpotongan rambut pendek. Dalam keadaan setengah sadar ia merasakan kesakitan diantara kedua pangkal pahanya. Ia diperkosa ganti berganti oleh keempat pemuda itu. Entah berapa lama. Disaat mobil berhenti, ia dicampakkan keluar lalu ditinggalkan begitu saja di luar kota. Kain sarung gadis desa yang berusia belasan tahun itu penuh berlumuran darah. Ketika pers memberitakan peristiwa ini, kalangan masyarakat tersentak dan bangkit menuntut agar para pemerkosa Sum Kuning segera ditangkap dan ditindaki. Bahkan kelompok massa pernah berduyun-duyun ke Malioboro untuk ‘menangani’ para pemerkosa yang diisukan telah tertangkap dan ditahan di kantor polisi.

Ternyata pihak kepolisian bukannya mencari pelaku, namun justru menuduh Sum Kuning berbohong. Mekanisme defensif kepolisian sebagai bagian dari kekuasaan muncul, mungkin karena pers waktu itu amat menonjolkan mengenai  para pelaku yang putera kalangan bangsawan dan putera pejabat. Polisi Yogya mengkonstruksi suatu rencana menyeret Sumariyem alias Sum Kuning ke depan pengadilan dengan tuduhan menyebarkan berita bohong dirinya diperkosa. Bahkan kepolisian Yogya kala itu –yang salah satu perwira terasnya dikabarkan punya kedekatan khusus dengan keluarga Cendana– pernah mengirimkan radiogram kepada Markas Besar Angkatan Kepolisian bahwa pemerkosaan atas diri guru Stella Duce yang disusul oleh perkosaan Sum Kuning hanyalah laporan palsu. Memang sebelum peristiwa Sum Kuning ada berita perkosaan  guru SMA Stella Duce yang juga dibantah oleh polisi seraya menuduh sisa-sisa G30S/PKI selalu berusaha menimbulkan kekacauan dengan berbagai isu. Pihak kepolisian telah memaksakan suatu pengakuan dari Sum Kuning dengan cara-cara bujukan hingga kepada tekanan berbagai cara antara lain dengan menggunakan sengatan listrik.

Dalam pengakuannya kepada wartawan Mingguan Mahasiswa Indonesia edisi Jawa Tengah, Sum Kuning menceritakan, “Kalau aku bicara diperkosa di mobil, aku dibentak, akan ditempeleng sampai ambyar, akan disetrum”. Dituduh berbohong, ia bersumpah “Demi Allah saya memang dipruso di mobil”. Dipruso maksudnya diperkosa. Secara mental gadis berusia 17 tahun itu didijatuhkan dengan tuduhan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia, mantel organisasi PKI). “Saya takut polisi, pak… Saya dianggap Gerwani, saya takut”, ujarnya. “Pakaianku dibuka, badanku diraba sambil dibentak: Mana cap Gerwani-mu ?! Saya tak kuat lagi.. maka mau saja menuruti. Katanya kalau menurut  saya akan diangkat anak. Saya menurut saja, saya diminta teken, dan cap lima jari. Entah apa isinya yang saya teken”, katanya dalam bahasa Indonesia bercampur Jawa.

Akhirnya Sum Kuning menandatangani suatu surat pengakuan yang tak pernah dibacanya. Surat pengakuan itu menyebutkan bahwa Sum Kuning melakukan hubungan sex atas dasar mau sama mau dengan seorang penjual bakso bernama Trimo. Skenario ini agaknya diperlukan karena hasil visum et repertum dokter menyebutkan ada tanda hubungan seks paksa terhadap Sum Kuning yang masih baru. Tapi visum dokter itu menegaskan kesimpulan bahwa Sum Kuning telah mengalami perkosaan. Dan menurut dokter, perkosaan itu dilakukan lebih dari satu orang. Penjual bakso bernama Trimo juga diinterogasi habis-habisan untuk memeras pengakuan bahwa dialah yang memang meniduri Sum Kuning pada tanggal 21 September malam atas dasar suka sama suka. Tatkala dipertemukan satu sama lain, Trimo dan Sum Kuning ternyata tak saling mengenal. Penanganan atas diri Sum Kuning tidak sebentar. Pak Butuk ayah Sum Kuning, seorang desa di pinggiran Yogya, mengatakan “Anak saya dulu dipinjam polisi katanya hanya untuk 10 hari…. Tapi Sum disimpan sampai 32 hari. Saya tidak tahu di mana”. Ditanya mengenai kasus itu, Kapolri Jenderal Hugeng menyatakan “Hasil pengadilan yang akan menentukan segalanya”. Di pengadilan, hakim ternyata membebaskan Sum Kuning dari segala tuduhan dan menyatakan Sum Kuning tidak bersalah. Kepolisian mendapat pukulan telak saat itu.

Akan tetapi, setahun kemudian polisi memberikan lagi satu versi baru bahwa memang Sum Kuning diperkosa tetapi pelakunya hanyalah “pemuda-pemuda nakal dari kalangan orang biasa, bukan dari kalangan atas”. Dikatakan pula bahwa pemerkosaan, berbeda dengan pengakuan Sum Kuning, bukanlah dilakukan diatas mobil melainkan di sebuah rumah sewa di Klaten. Jumlah pelaku juga bukan 4 orang seperti yang diakui Sum Kuning di pengadilan tahun 1970, tetapi 9 orang pemuda. “Versi baru ini mempunyai beberapa kelainan dengan pengakuan korban di pengadilan”, kata Setijono Darsosentono SH bekas Ketua Tim pembela Sum Kuning. Setijono tetap yakin bahwa perkosaan terjadi di mobil karena sesuai dengan bukti-bukti nyata yang ada. Dengan versi baru itu kasus Sum Kuning kembali diliputi oleh kabut baru. Kemunculan kabut baru ini, betapapun tidak meyakinkannya, karena berbeda dengan bukti-bukti nyata yang pernah muncul di pengadilan Sum Kuning, menjadi penutup kasus ini dalam keadaan terdapatnya keyakinan yang mendua tentang kebenarannya. Kasus Sum Kuning ini sedikit banyaknya memudarkan reputasi Jenderal Hugeng yang sempat dikategorikan sebagai ‘harapan’ rakyat dalam penegakan hukum. Ternyata ia pun berhasil ‘dijadikan’ oleh para pemegang kekuasaan otoriter kala itu sekedar sebagai seorang ‘polisi biasa’ pada akhirnya. Padahal, ia adalah simbol harapan rakyat kepada penegakan hukum kala itu.

Berlanjut ke Bagian 2

Dalam menyikapi kasus penahanan Bibit-Chandra, Komisi III DPR mempunyai pandangan berbeda dengan suara publik.

Ketua Komisi III berpendapat, kesimpulan komisi adalah dalam rangka menjaga penegakan hukum dan menolak apa yang disebut tirani publik (Kompas, 13/11/2009).

Komentar ini menarik dicermati. Muncul persoalan, apakah publik bisa menjadi tiran ? Jika legislator mempunyai cara pandang berseberangan dengan publik, juga tirankah mereka ?

Desakan publik melalui berbagai media maya, seperti jejaring sosial facebook atau media jalanan dengan demonstrasi uang mendukung KPK beberapa waktu lampau, semestinya direspons serius oleh legislator. Ajang klarifikasi baik dengan Polri atau KP harus dilakukan dengan dasar tuntutan publik.

Legislator mendapat legitimasi atau lebih tegas disebut juga sebagai persetujuan publik saat mereka memenangi pemilu. Dalam konteks ini, ketundukan pada publik menjadi hal jelas untuk dipilih. Alasan lain, seperti penegakan hukum dan semacamnya jangan sampai melangkahi asas konstituensi yang merujuk fungsi legislator sebagai penyambung lidah publik dalam institusi politik.

Dua tiran

JS Mill dalam Essay on Liberty menulis tentang dua macam peluang untuk mengontrol. Pemerintah melakukan kontrol dengan menetapkan aneka aturan yang dibuat dan melengkapi dengan sanksi hukum. Kontrol pemerintah berdaya ikat, menuntut ketundukan warga negara terhadap berbagai mekanisme yang diatur melalui aturan hukum.

Sebaliknya, masyarakat bisa memberikan kontrol kepada pemerintah melalui opini publik sebagai upaya melakukan tekanan moral. Kontrol melalui opini publik mengandung konsekuensi terhadap legitimasi pemerintahan. Jika yang dikritik abai, tekanan moral bisa berubah menjadi tekanan fisik, berujung pada instabilitas sosial politik.

Baik pemerintah atau warga negara sama-sama mempunyai senjata dan kapasitas yntuk menjadi tiran. Namun, yang perlu dilihat lebih jernih adalah tujuan yang ingin dicapai. Ini untuk membedakan antara dimensi tiran yang negatif dan positif.

Dalam esai yang dipublikasikan melalui Dominations and Powers (1951), G Santayana memberi jawaban menarik terkait tingkat pertanggungjawaban opini publik. Ditegaskan, pemberi legitimasi atas opini publik, adalah adanya kebebasan individual. Dengan bebas berbicara dan media massa yang informatif, membuat kapasitas warga negara dalam aneka hubungan publik kian baik. Semua persepsi mereka bisa dipertanggungjawabkan.

Kekhawatiran atas munculnya tirani publik dilatarbelakangi adanya kecurigaan atas agenda terselubung yang membuat opini publik tidak muncul alami dan netral, bebas dari kepentingan pihak-pihak tertentu.

Sejatinya, jika dilihat lebih jauh, ruang publik sendiri merupakan ajang perebutan klaim. Di dalamnya terbuka silang pendapat, negosiasi, dan berujung terbentuknya konsensus atau dis-sensus. Ruang publik menjanjikan terpenuhinya perdebatan di mana warga negara bisa menilai bagian mana dari opini yang dianggap masuk akal.

Meski demikian, dari sisi lain, ada pihak yang menolak legitimasi opini publik. Salah satunya Walter Lippmann dalam buku klasiknya, Public Opinion (1922). Lippmann mengingkari legitimasi publik sebagai subyek bagi kedaulatan umum sehingga menyebut opini publik sebagai hantu atau sesuatu yang abstrak.

Tiran yang baik

Sejak lama, rezim yang tiran berkonotasi buruk. Gambarannya begitu dramatis dan bertalian erat dengan penggunaan kekuasaan sewenang-wenang, despotik, serakah, dan bertangan besi. Konotasi itu mewakili tiran yang buruk dan cenderung melekat pada kekuasaan pemerintah.

Tirani publik juga bisa disebut bagian pengejawantahan agenda kontrol yang ketat. Pemerintah harus tahu, publik juga bisa menampar wajah mereka yang korup saat diberi kesempatan untuk berkuasa. Jika saluran politik di legislatif dianggap tidak mampu mengingatkan eksekutif atau saat eksekutif terlena, jangan salahkan publik untuk memanfaatkan kekuasaannya.

Krisis penegakan hukum yang tercermin dalam kasus perseteruan antarlembaga penegak hukum telah menyebabkan kemarahan publik. Tiran yang baik amat dibutuhkan guna menjaga keseimbangan politik, terutama jika yang prosedural-formal menjauhi yang substansial. Lambat laun, kebebasan, kedewasaan, dan kematangan warga negara tidak bisa dianggap sebelah mata. Ruang publik yang terbuka memungkinkan percepatan informasi, ketanggapan tindakan, dan ketajaman tuntutan.

Pemerintah perlu berhati-hati karena bisa saja kelak demonstrasi besar-besaran tidak lagi digerakan oleh ideolog atau aktifis di lapangan. Warga negara yang sadar hak bisa bergerak cukup dengan berita, pesan, dan fakta yang menggugah mereka, yang diusung media massa.
Sumber  :

Menyoal Tirani Publi, M Faishal Aminuddin | Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya
Kompas, 19.11.2009

SALAH satu rukun Islam yang menarik untuk dikaji dan dkritisi adala haji. Haji yang merupakan ibadah murni (mahdah) bagi umat Islam, memuat beberapa catatan penting dalam konstruksi sosio-kultural. Vertikalisasi bentuk ibadah itu, seperti yang telah menjadi paradigma umum, mengindikasikan adanya komitmen untuk memfokuskan implikasinya yang terlepas dari sentuhan-sentuhan horizontal. Implikasi anggapan tersebut dapat menorehkan “pengabaian” terahdap orang lain. Bahkan sebuah keheranan bahwa orang Islam berlomba-lomba melaksanakannya untuk keutamaan yang banyak, meskipun dengan pengorbanan yang besar. Bahkan, sebagian dari mereka rela menunaikannya berkali-kali karena selalu haus akan ampunan Tuhan. Namun, realitas yang mengisi ibadah haji mereka tidak bisa diterka oleh siapa pun sebagai bentuk upaya mendapatkan maghfirah Ilahi. Dengan demikian, aktivitas ubudiah tersebut tidak bisa menjamin didapatkannya ridha Ilahi, apalagi ketika hal itu menyebabkan terhalanginya kebutuhan yang lebih urgen.

Esensi Haji

Haji yang merupakan rukun Islam kelima diposisikan sebagai bentuk ibadah yang mempunyai kesamaan hukum dengan rukun-rukun Islam yang lain. Urutannya yang terakhir mengindikasikan bahwa pelaksanaannya adalah mata rantai setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa Ramadan. Hal itu menjadi deskripsi logis bagi orang Islam bahwa pelaksaannya ditangguhkan sebelum rukun Islam lainnya sempurna, meskipun kelimanya sama-sama wajib. Karena itu, tidak logis jika seseorang melaksanakan haji tetapi tidak tekun shalat, mengabaikan zakat dan bahkan menggeser makna wajib puasa dengan alasan yang tidak berdasar.

Urgensi melaksanakan haji dipandang sebagai tuntutan syari’at oleh mayoritas Muslim. Implementasinya secara prosedural sesuai dengan formulasi hukum fiqih, dipersepsikan sebagai pemenuhan kewajiban dengan kosekuensi ganjaran dari Allah. Namun, di balik ini semua, hampir terlupakan bahwa terdapat nuansa sosial yang penting. Ali Khomaini menyimpulkan, haji merupakan ibadah massal yang berorientasi pada kekuatan spiritual dan sosial. Dengan pertemuan di tempat yang sarat aktivitas islami (Baitullah), mereka sebenarnya dibidik untuk menggalang persatuan di bawah payung tauhidillah. Implikasi komitmen persatuan tersebut akan memunculkan kesadaran untuk membawa umat keluar dari kungkungan gaya hidup global dengan soliditas kerjasama umat Islam sedunia.

Asumsi di muka mendapat pembenaran al-Qur’an yang membahas esensi haji (Q.S.2:189). Dalam ayat itu dinyatakan bahwa substansi haji adalah ketakwaan. Haji tidak dipahami sebagai ritualitas transendental yang kering kemanfaatan sosial. Al-Qur’an (Q.S.2:177) merupakan universalitas ajaran Islam yang berdimensi vertikal dan horizontal. Ajaran Islam, versi ayat tersebut, diorientasikan utuk menyajikan segala bentuk ibadah, termasuk haji, dengan wajah transendental populis. Konsep haji tidak bisa terlepas dari social oriented yang sering terabaikan dengan alasan ibadah mahdah untuk Allah. Orientasi itu juga menjadi inspirasi syarat kemampuan dalam berhaji. Karena itu, landasan materiil saja yang didasarkan pada individual oriented tidak cukup untuk menjadi alasan bahwa seseorang harus melakukan haji.

Dalam ayat yang populer di kalangan uamat Islam (QS.3:67), dinyatakan bahwa “kemampuan” adalah syarat utama untuk melaksanakan haji. Kriteria “kemampuan” dalam berhaji didasarkan pada bekal materiil dan kesehatan fisik maupun psikis bagi orang yang bersangkutan saja. Kemudian ulama fiqih memperluas pengertiannya bahwa kemampuan berhaji sebagai pemenuhan segala kebutuhan secara materiil bagi yang bersangkutan dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya (anggota keluarga). Kriteria kesehatan tentu tetap menjadi syarat untuk melaksanakan haji, begitu juga dengan tidak adanya halangan yang menghambat proses jalannya haji secara optimal.

Pengulangan Haji

Inspirasi pelaksanaan haji yang bersumber dari al-Qur’an dan hadits mematangkan spirit orang Islam untuk bergegas melaksanakannya dengan segala daya dan upaya. Keutamaannya yang tersimpul dalam hadits nabi bahwa orang yang berhaji tanpa kata-kata kotor dan kefasikan akan kembali seperti bayi yang baru lahir (HR. Imam Bukhari), menguatkan keinginannya untuk berziarah ke Baitullah. Bahkan, sebagian mereka melakukannya berkali-kali dengan harapan penyucian dosa. Hal itu maklum terkait dengan adanya jaminan surga bagi mereka yang berhasil memperoleh “mabrur”. Karenanya, mereka termotivasi untuk senantiasa melaksanakannya ketika merasa mampu.

Paradigma seperti itu ternyata bersesuaian dengan relitas umat Islam. Di Indonesia, misalnya, banyak orang Islam melaksanakannya berulang-ulang. Persepsinya yang sering bernuansa transendental, setidak menjadi indikasi pengabaian terhadap kondisi umat Islam yang berada di garis kemiskinan dan kefakiran. Mereka (kaum fakir miskin) seolah-olah “tidak mendapatkan” perhatian untuk hidup lebih layak. Urusan fakir miskin dianggap sebagai problematika kehidupan yang parsial dari tanggung jawab bersama. Bisa dipahami dari fenomina tersebut bahwa spirit substantif haji untuk membumikan persatuan dan kesatuan masih belum termanifestasi dengan sempurna di tubuh orang Islam di Indonesia

Seandainya semua orang Islam menyadari kenyataan itu, cita-cita suci Islam bisa teraktualisasikan dengan mudah. Pengalokasian dana untuk kebutuhan yang lebih urgen sebagai manifestasi kepedulian terhadap sesama tentu dapat menekan angka kemiskinan. Rasionalisasi asumsi tersebut bisa dipahami dengan baik karena Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah orang Islam dihuni oleh rata-rata orang miskin. Di sisi lain, yang diharapakan dari haji belum tentu bisa didapatkan dengan sempurna. Hal itu berbeda dengan memberikan bantuan kepada kaum fakir miskin. Jelas, kemanfaatannya bisa langsung dirasakan oleh mereka.

Dimuat di Harian  Jogja 21 November 2009

TIAP Ramadan, selain kewajiban puasa, umat Islam juga dihadapkan pada kewajiban berzakat. Baik zakat fitrah maupun zakat mal (harta). Kedua macam zakat itu dikeluarkan setelah harta sampai kepada nisab atau ukuran tertentu.

Mengeluarkan zakat itu wajib hukumnya. “Dirikanlah salat dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk” (QS. Al Baqarah: 43).

Dalam ayat lain Allah berfirman, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu dapat memberi ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS At Taubah: 103).

Landasan syariat yang lain adalah sunah Nabawiyah. Rasulullah SAW bersabda, “Islam dibangun di atas lima perkara. Rukun syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan salat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadan,” (HR Bukhori Muslim dari Abdullah bin Umar). Zakat adalah rukun Islam urutan keempat setelah syahadat, salat, puasa dan terakhir haji.

Keengganan orang mengeluarkan zakat itu disebabkan iman yang tipis. Ia juga tidak tahu hakikat sebenarnya dari konsep ibadah dalam agama.

Sebagian besar orang punya persepsi keliru terhadap harta. Mereka kerap beranggapan harta yang diperoleh mutlak miliknya.

Padahal, konsepsi harta dalam Islam tidak begitu. Semua kekayaan alam dan nikmat yang tersebar di alam bumi ini pada hakikatnya hanya milik Allah.

Manusia hanya diberikan amanah mengelola. Ada yang bisa dikelola langsung, ada pula yang harus diusahakan. Minyak bumi, batu bara, serta segala jenis bahan tambang adalah yang langsung bisa diperoleh lewat eksplorasi lebih lanjut.

Ada pula jenis harta seperti uang yang harus diusahakan. Misalkan dengan bekerja. Intinya, semua jenis harta dan kekayaan yang ada di alam ini, mutlak hanya milik Allah.

Pada Ramadan ini, kita memang disunahkan memperbanyak sedekah. Hanya, dalam dunia yang kontemporer seperti ini, rasanya sangat bijak kalau dicari sebuah formula supaya berhasil guna.

Menggunakan uang zakat, infak dan sedekah (ZIS) untuk usaha produktif dan membantu mengentaskan kemiskinan jauh lebih mulia dan itu tidak dilarang agama. Filosofinya, menggunakan uang dari muzaki (muslim wajib zakat) seluas-luasnya untuk mengentaskan kemiskinan.

Sebagai ilustrasi, Institut Manajemen Zakat (IMZ) dalam bukunya Panduan Zakat Praktis, menyebutkan zakat di Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 204,8 juta jiwa, sekitar 83 persen (166 juta jiwa) umat Islam. Zakat wajib bagi mereka yang memiliki pengeluaran di atas Rp 200. 000 per kapita per bulan. Apabila dikurangi dengan berbagai kriteria, rata-rata harta yang wajib dizakati dari harta zakat per nisab Rp 30 juta lebih. Potensi zakat Indonesia bisa mencapai Rp 19,3 triliun.

Nisab harta (mal) adalah setara dengan 85 gram emas. Jika harga emas Rp 60.000 per gram, zakat yang dapat dihimpun dari sektor ini setiap tahun 2,5 x 85 x Rp 60.000 x 30 juta = Rp Rp 3,8 triliun

Dengan jumlah yang fantastis itu, selayaknya zakat dioptimalkan dalam pengentasan kemiskinan. Misalnya, uang zakat diberikan kepada fakir miskin untuk berusaha. Di tahun berikutnya, kucuran modal diberikan kepada fakir miskin yang lain. Jika dalam setahun ada 20 orang miskin yang dibantu, akan ada 100 keluarga dalam lima tahun yang terbantu ekonominya. Makin banyak bantuan zakat digulirkan, makin besar peluang mengentaskan kemiskinan.

Sebenarnya, guliran itu tidak selalu berasal dari zakat. Di beberapa masjid yang terkategori besar, uang infak Jumatnya mencapai jutaan rupiah. Jika uang infak itu disalurkan untuk membantu orang miskin akan lebih bermanfaat dan berguna, ketimbang merenovasi masjid supaya lebih megah dan mentereng.

Sudah sepatutnya, di tengah kemiskinan rakyat yang notabene kaum muslimin, dana zakat, infak, dan sedekah digunakan untuk membantu mereka berusaha. Membantu mereka keluar dari kemiskinan. Membantu mereka untuk hidup secara layak.

Sekarang ini tidak susah menyalurkan harta kepada amil zakat. Selain menjemput langsung muzaki, pembayaran zakat bisa melalui rekening bank atau lewat ATM.

Teknologi dalam dunia modern makin memudahkan kita beribadah. Tinggal niat kita, bisa apa tidak. Akhirnya, semuanya bermuara pada usaha menjadikan fakir miskin bukan lagi sebagai mustahik (penerima zakat) tetapi sebagai muzaki.

Dimuat di Harian Banjarmasin Post 17 September 2009

PADA 1974, Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat itu, dalam Konferensi Pangan Dunia pertama di Roma menyatakan bahwa dalam 10 tahun mendatang tidak akan ada lagi anak pergi ke tempat tidur dengan perut yang lapar. Pada 2009, 35 tahun kemudian, dalam konferensi dengan tema yang sama di Roma, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan bahwa 1 miliar manusia kini pergi ke tempat tidur dengan perut yang lapar.

Gambaran ini menunjukkan bahwa dunia telah gagal mengatasi krisis pangan. Ke depan, menurut ramalan The Economist, krisis pangan itu akan makin parah. Mulai saat ini hingga 2050, jumlah penduduk akan naik 33,33 persen atau sepertiganya dibanding sekarang. Namun, kebutuhan pangan akan naik 70 persen dan kebutuhan daging naik 100 persen. Prediksi ini, The Economist melanjutkan, berdasarkan penilaian positif dari naiknya tingkat ekonomi negara-negara berkembang yang berakibat pada naiknya konsumsi karbohidrat dan protein penduduknya. Kondisi ini jelas akan sangat mengkhawatirkan karena, pada 2050, luas tanah-tanah pertanian dan peternakan makin berkurang dan  pengaruh global warming, yang menghancurkan pertanian dan peternakan, makin signifikan.

Kita masih ingat, pada 2007 dan 2008, dunia dilanda krisis pangan. Harga gandum, beras, dan jagung naik luar biasa. Di Pakistan, misalnya, orang antre makanan di dapur-dapur umum. Thailand, negeri pengekspor beras terbesar di dunia, saat itu memutuskan tidak mengekspor beras lagi. Di Eropa Timur, banyak orang kelaparan karena harga gandum naik tinggi sekali. Di Afrika, ratusan ribu bahkan jutaan orang mati karena kelaparan.

Ini sebuah pemandangan menyedihkan pada 2007 dan 2008. Meski pada 2009 pemandangan antre makanan itu hilang dari layar kaca dan surat kabar, sesungguhnya krisis pangan masih terjadi. Saat ini di Asia dan Afrika, seperti dilaporkan PBB, ratusan ribu bahkan jutaan manusia masih dilanda kelaparan.

Tapi benarkah dunia dilanda kelaparan? Menurut Muhammad Yunus, saat ini planet bumi sebetulnya masih mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Persoalannya, motivasi ekonomi dan kekuasaan negara-negara tertentulah yang menyebabkan distribusi makanan berlangsung tidak adil. Negara-negara kaya, seperti Amerika dan Eropa Barat, misalnya, lebih suka membuang gandum dan kentangnya ke tengah laut jika harga barang-barang tersebut anjlok di pasar internasional. Mereka lebih mendahulukan stabilitas harga yang sesuai dengan yang diinginkannya (agar tidak rugi secara ekonomi) ketimbang membantu masyarakat miskin yang lapar di negara-negara berkembang. Benar apa yang dikatakan Mahatma Gandhi bahwa bumi bisa memenuhi kebutuhan makan manusia, tapi tidak bisa memenuhi keserakahan manusia. Dan keserakahan inilah yang membuat miliaran penduduk bumi kelaparan.

Sebagai gambaran, betapa ironisnya fenomena ini ketika miliaran manusia di Asia dan Afrika pergi ke tempat tidur dalam kondisi lapar. Di bagian dunia lain, seperti di Amerika dan Eropa Barat, banyak sekali penduduk yang membuang-buang makanan. Edward, seorang profesional kelas menengah di Texas, seperti ditayangkan dalam Oprah Winfrey Show di Metro TV beberapa waktu lalu, mencoba memungut benda-benda dari tempat sampah orang-orang kaya di Amerika. Ternyata lebih dari sepertiga sampah mereka masih bernilai ekonomi. Bukan hanya sampah barang-barang elektronik yang masih bisa dipakai, kata Edward, tapi juga makanan dan minuman dalam kaleng yang mereka buang pun masih layak untuk di konsumsi.

Gaya hidup “bermewah-mewahan” manusia inilah yang menjadikan orang lain kelaparan dan bumi makin rusak. Gaya hidup seperti itu harus dilawan dengan gaya hidup sederhana yang hanya mencukupkan konsumsi diri sesuai dengan yang dibutuhkan tubuh. Di Amerika Serikat, misalnya, kini muncul sekelompok manusia yang menganut faham freeganism, sebagai antitesis dari gaya hidup hedonisme yang bermewah-mewahan tersebut. Dalam situs Oprah Winfrey disebutkan, “Freegans are people who employ alternative strategies for living based on limited participation in the conventional economy and minimal consumption of resources. Freegans embrace community, generosity, social concern, freedom, cooperation, and sharing in opposition to a society based on materialism, moral apathy, competition, conformity, and greed.”

Jika menelaah bagaimana seorang freegan hidup seperti definisi di atas, barangkali kelompok ini bisa diidentikkan dengan gerakan tasawuf modern. Sementara gerakan tasawuf di dunia Islam, misalnya, muncul sebagai reaksi atas keserakahan dan gaya hidup hedonisme para elite politik dan ekonomi zaman kekhalifahan Umayyah, gerakan freeganism muncul sebagai antitesis dari gaya hidup bermewah-mewahan kelas menengah dan atas di Amerika sana. Misi kaum sufi dan freegan dalam beberapa hal mungkin bersinggungan: menghindari materialisme, mengembangkan kasih sayang, dan melawan keserakahan.

Di tengah miliaran manusia yang kelaparan akibat keserakahan manusia di bagian dunia yang lain itu, nilai “pengorbanan” seperti dicontohkan Ibrahim menjadi sangat kontekstual. Allah memberikan contoh kemuliaan hati Ibrahim ketika bersedia “mengorbankan putra tercintanya” sebagai tanda keimanan terhadap-Nya. Jikakita bisa membayangkan betapa Ibrahim mau mengorbankan “Ismail”, yang paling dicintanya, untuk Allah, kita pun bisa bertanya kepada diri kita: apa yang bisa kita korbankan untuk Allah? Benar, saat itu Allah mengganti Ismail dengan seekor kambing, tapi lihatlah ketulusan hati Ibrahim dalam mengikuti perintah Tuhannya tersebut.

Bagi Ibrahim, Ismail jelas lebih berharga dibanding apa pun. Berapa pun harta yang dimiliki Ibrahim, tidak ada nilainya dibanding Ismail. Dan itulah yang dikorbankan Ibrahim. Sekarang bagaimana dengan pengorbanan kita untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah?

Dari perspektif inilah umat Islam seharusnya tidak terjebak pada simbolismekurban dengan kambing, unta, atau sapi. Tapi, jauh lebih dari itu, simbolisme tersebut harus diwujudkan dalam pengorbanan yang lebih besar dari sekadar memotong kambing dan sapi. Di tengah miliaran manusia yang kelaparan, umat Islam dituntut untuk berkorban lebih jauh lagi: berupaya memberikan makanan dan instrumen mencari makanan (pendidikan, keahlian, dan lain-lain) untuk mereka yang lapar dan kekurangan dengan berbagai cara yang bisa dilakukannya. Setiap orang, dengan kemampuan, keahlian, dan profesinya, punya cara untuk berkorban demi mengatasi kelaparan yang menimpa miliaran manusia tersebut. Menanam satu pohon pun, bagi orang yang tak bisa berbuat lain kecuali itu, merupakan upaya pengorbanan untuk mengatasi kelaparan tersebut.

Akhirnya alangkah baiknya jika kita kembali mengenang hadis Qudsi ini. “Wahai manusia, kenapa engkau tak memberi- Ku makanan ketika Aku lapar?” kata Allah. “Bukankah Engkau tidak pernah lapar ya Allah?” Rasulullah bertanya. “Benar, Rasul-Ku. Aku tidak pernah lapar. Tapi Aku menyatu bersama mereka.  Mulutnya adalah mulut-Ku. Laparnya adalah lapar- Ku!” _

Dimuat di Harian Surabaya Post 26 November 2009

Secara umum, manusia cenderung memisahkan peristiwa yang terjadi dalam istilah “baik” dan “buruk”. Pemisahan tersebut sering bergantung pada kebiasaan atau tendensi peristiwa itu sendiri. Reaksi mereka terhadap peristiwa tersebut berubah-ubah tergantung pada kepelikan dan bentuk kejadian tersebut; bahkan apa yang akhirnya akan mereka rasakan dan alami biasanya ditentukan oleh kebiasaan sosial masyarakat.

Hampir semua orang memiliki sisa-sisa mimpi masa kecil, bahkan dalam hidup mereka selanjutnya, walaupun rencana-rencana ini tidak selalu terjadi sesuai dengan apa yang diharapkan atau direncanakan. Kita selalu cenderung kepada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan dalam hidup. Peristiwa tersebut dapat sekejap saja melemparkan hidup kita ke dalam kekacauan. Ketika seseorang berniat untuk menjalankan hidupnya dengan normal, ia mungkin berhadapan dengan rangkaian perubahan yang pada awalnya terlihat negatif. Seseorang yang sehat bisa dengan tiba-tiba terserang penyakit yang fatal atau kehilangan kemampuan fisik karena kecelakaan. Sekali lagi, seseorang yang kaya bisa saja kehilangan seluruh kekayaannya dengan tiba-tiba.

Hidup seperti menaiki roller-coaster. Reaksi orang berbeda-beda ketika menaikinya. Jika kejadian yang muncul menyenangkan, reaksi mereka baik-baik saja. Akan tetapi, ketika dihadapkan pada hal-hal yang tidak diharapkan, mereka cenderung kecewa, bahkan marah. Kemarahan mereka itu bisa memuncak, bergantung pada sejauh mana mereka berhubungan dengan peristiwa tersebut dan pencapaian mereka dalam masalah ini. Kencenderungan ini biasa terjadi dalam masyarakat yang tenggelam dalam kebodohan.

Ada juga di antara mereka yang saat kecewa berkata, “Pasti ada kebaikan di dalamnya.” Bagaimanapun juga, kalimat yang diucapkan tanpa memahami arti sebenarnya hanya semata-mata kebiasaan masyarakat saja.

Masih ada sebagian orang yang memiliki keinginan untuk memikirkan maksud Ilahiah dalam setiap peristiwa, apakah yang mungkin terdapat dalam kejadian-kejadian yang sepele. Akan tetapi, ketika mereka dihadapkan pada peristiwa yang lebih besar, yang sangat mengganggu, tiba-tiba mereka melupakan niat tersebut. Sebagai contoh, seseorang mungkin tidak akan tertekan saat mesin mobilnya rusak tepat ketika ia harus berangkat ke kantor dan ia berusaha berprasangka baik terhadap kejadian tersebut. Akan tetapi, jika keterlambatannya itu membuat bosnya marah atau menjadi alasan hilangnya pekerjaan, ia lalu mencari-cari alasan untuk mengeluh. Dia mungkin akan bersikap sama jika kehilangan perhiasan atau jam mahal. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa ada beberapa kejadian kecil yang menyebabkan orang bereaksi dengan wajar atau mereka mau berbaik sangka bahwa hal tersebut mengandung kebaikan. Akan tetapi, contoh-contoh lainnya yang tidak biasa dapat membuatnya mencari pembenaran atas keangkuhan dan kemarahan mereka.

Di sisi lain, sebagian orang hanya menghibur diri dengan berpikir demikian tanpa memiliki pegangan makna yang benar terhadap “melihat kebaikan dalam segala hal”. Dengan sikap demikian, mereka percaya bahwa hal tersebut dapat menjadi cara untuk menciptakan kenyamanan bagi mereka yang tengah tertimpa masalah. Misalnya yang terjadi pada anggota keluarga yang bisnisnya tengah berantakan atau seorang teman yang gagal dalam ujian. Bagaimanapun juga, jika kepentingan merekalah yang dipertaruhkan dan mereka terlihat tak sedikit pun memikirkan kebaikan apa yang ada di balik peristiwa tersebut, mereka telah berlaku bodoh.

Kegagalan untuk melihat kebaikan dalam peristiwa yang dialami seseorang muncul dari hilangnya keimanan seseorang. Kegagalannya untuk memahami bahwa Allahlah yang menakdirkan setiap kejadian dalam kehidupan seseorang, bahwa hidup di dunia ini tidak lain hanyalah ujian, inilah yang menghalangi dirinya untuk menyadari kebaikan apa pun dalam setiap peristiwa yang terjadi padanya.

Kalo lebaran udah dakat, pasti udah rame deh soal mudik. Biasa seh yang paling ramai dari Kota Jakarta lalu orang-orang bergerak ke berbagai kota kecil laennya. Banyak orang yang memandang mudik itu kae kembali ke asal, kembali ke fitrah, kembali ke rumah, dsb. Tapi itu sebenarnya keliru loh. Mudik itu sebenarnya adalah gejala sosial akibat gagalnya pemerintah menciptakan kesejahteraan di seluruh kota di Indonesia.

Karena Pemerintah kurang bisa memeratakan kesejahteraan yang sama di seluruh kota, maka mudik menjadi bagian dari pergolakan sosial di Indonesia. Fenomena ini cuma ada di Indonesia. Hampir semua orang di Indonesia, ngeliat Jakarta sebagai kota yang mantep. Meski Jakarta juga belum jadi kota yang rapi, tapi banyak orang yang pengen tinggal di Jakarta dan meninggalkan daerah asalnya. Akibatnya banyak orang luar daerah yang masuk dan tinggal di Jakarta deh.

Mangkanya ini berarti mudik melambangkan sebuah persoalan yang serius bok. Di samping indahnya mudik, sebenernya ada sebuah gambaran negatif tentang kegagalan program pemerintah; gagal menyejahterakan seluruh kota secara merata. Hmm.. padahal pemerintahan sudah gonta-ganti. Dulu Mohammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia, juga udah bilang kalau otonomi daerah yang seluas-luasnya itu penting. Tapi sampai sekarang belum terlaksana .

Setelah Mohammad Hatta mundur, tetep aja gak berdampak pada terwujudnya otonomi daerah. Janji Soekarno untuk membuat Indonesia sebagai negara federal pada beberapa kerajaan, misalnya Kerajaan Ternate, kemudian diingkari. Terus Indonesia malah ngambil konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus ada juga motto yang secara gak langsung berbunyi “Jakarta adalah yang utama”. Jadi wajar aja kalo Jakarta jadi kota utama dan kota lainnya jadi agak terbengkalai.

Akibat konsep ini, banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan. Selain banyak daerah perbatasan yang tidak keurus, setiap tahun pada saat mudik juga banyak orang Indonesia yang meninggal. Dan ini terus terjadi setiap tahun. Gak cuma itu, selain orang-orang yang ikut mudik gak kunjung berkurang, jumlah mereka yang pergi meninggalkan daerah asal menuju Jakarta juga terus meningkat.

Tapi semoga aja banyak hal positif yang bisa kita ambil dari mudik ini yah…