Sebagai negara dengan luasan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, setelah Brasil dan Republik Kongo, Indonesia paham betul manfaat yang bisa diperoleh di Pertemuan Para Pihak Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark, 7-18 Desember 2009.

Indonesia mengincar skema pendanaan dar sektor kehutanan. Skema itu, reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD) telah dua tahun dinegosiasikan, sejak peran hutan diadopsi dalam “Peta Jalan Bali” pada COP-13 di Bali, tahun 2007. Dan, COP-15 tahun ini menjadi titik krusial bagi “ya atau tidaknya” REDD.

Apabila disepakati, berarti ada “janji” mengucurkan dana besar bagi negara-negara berhutan tropis. Sebaliknya, jika dunia tak menyepakati protokol baru dengan REDD di dalamnya, dana besar  “di depan mata” itu menjadi ketidakpastian. Bagi pemerintah, berarti kegagalan.

Program REDD PBB (UN-REDD) dan Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan di bawah Bank Dunia menjanjikan bantuan finansial hampir 10 juta dollar AS bagi pengembangan penerapan REDD. “Setidaknya, Indonesia butuh 18,8 juta dollar AS,” kata Koordinator Substansi REDD dari Departemen Kehutanan Nur Masripatin di Jakarta.

Meski persiapan berongkos mahal, Indonesia jalan terus. Hingga dunia teryakinkan peran penting hutan menyerap dan menyimpan karbon dioksida (CO2) – salah satu unsur utama pembentuk gas rumah kaca (GRK) penyebab utama meningkatnya suhu Bumi.

Distorsi pengertian

Di tengah berbagai persiapan negosiasi, pengertian REDD masih terdistorsi akibat hiruk pikuk indormasi tanpa kendali. Ada yang emahami upah menjaga hutan, bantuan negara maju tanpa syarat, hingga skema jual-beli hutan secara fisik.

Sebenarnya, REDD merupakan aktivitas pengelolaan hutan yang terkait dengan penurunan emisi GRK. Itu berbeda dengan konservasi hutan seperti selama ini karena dikaitkan langsung dengan insentif pendanaan.

Dana dari komunitas internasional baru akan mengucur apabila pengelola hutan bisa membuktikan potensi paparan karbon dioksida dari hutan dapat dihindarkan. Dalam COP-15, hasil paling mungkin : keputusan mengadopsi dan mendefinisikan ruang lingkup.

Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Rachmat Witoelar susai rapat koordinasi di Kantor Menko Kesra beberapa waktu lalu mengungkapkan sinyal bahwa REDD akan disepakati di Kopenhagen. “Negara-negara maju sudah mendukung,” katanya.

Konsekuensi logis

Di tengah nafsu besar pemerintah, kritik datang dari sejumlah kalangan, terutama kelompok masyarakat sipil. Mereka mengingatkan berbagai konsekuensi atas penerapan REDD di negara berkembang.

Beberapa konsekuensi itu, di antaranya, penataan kelembagaan, ketatnya tata ruang, politik pertanahan, serta konservasi yang terukur, termonitor, dan bisa dipertanggungjawabkan melalui laporan. Semua itu mengarah ke karakter birokrat yang disiplin dan profesional.

Fakta selama ini, kelembagaan dan pengawasan merupakan kelemahan besar. Di lapangan, pola urus sumber daya alam selalu meminggirkan masyarakat lokal. “Ribuan komunitas masyarakat adat terancam jika REDD diterapkan,” kata Andon Nababan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Kekhawatiran itu selalu ditepis pemerintah dalam setiap pembahasan rencana penerapan REDD.

Pada pedoman tentang hutan, p[erubahan iklim dan REDD yang dikeluarkan Pusat Riset Kehutanan Internasional (CIFOR) disebutkan, pengambilalihan kawasan hutan berpotensial muncul dalam konteks pembayaran jasa karbon. Pejabat birokrasi, perusahaan swasta, dan elite lokal yang tergoda dapat “merebut” hutan yang secara turun temurun dikelola masyarakat lokal.

Libatkan publik

Hendro Sangkoyo dari School of Democratic Economics melihat bahaya besar dari rezim REDD. Salah satunya, kesemena-menaan penghitungan CO2 di hutan.

“Ada penghuni asli, pengetahuan leluhur, dan sistem sosial di hutan. Sulit membayangkan kalau hanya melihat karbonnya,” ujarnya. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat langsung mutlak adanya dan itu menyita waktu dan energi.

Ia di luar Moskwa, Jumat (27/11), menggarisbawahi ketidakadilan iklim dalam konteks global. Bagaimana pun, reduksi emisi dari industri harus dituntut juga. Tanpa itu, REDD hanya siasat sempurna negara maju dalam rangka mempertahankan kekuasaan dan kerakusannya.

Indikasi itu muncul. Negara-negara maju yang wajib menurunkan emisinya (Annex 1) enggan memenuhi komitmen penurunan laju emisi dalam jumlah besar (deep cut). Mereka khawatir ekonominya seret.

Di Indonesia, Provinsi Nanggrie Aceh Darussalam (NAD) menyiapkan diri masuk dalam pembiayaan krabon hutan. Aceh Green, yang berisi para ahli, LSM, dan lembaga donor, mengembangkan metodologi penghitungan penyerapan karbon, emisi karbon, dan ancaman deforestasi.

Berdasarkan perhitungan skenario 2008-2038 di kawasan hutan Ulu Masen (750.528 hektar), stok CO2 sekitar 2,3 juta ton. “Kami sadar penuh bahwa REDD adalah performance melindungi hutan dari kemungkinan memaparkan emisi, bukan soal jual-beli karbon,” kata Wibisono dari Aceh Green. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

Tidak hanya pemerintah daerah yang tertarik skema REDD, LSM dan perusahaan swasta pun bergelagat sama. Kalau mau jujur, wabah REDD menyeruak karena ada dana besar di sana. Bagaimana menggapainya ? Siapa pengambil manfaat terbesar ? Semua sedang dalam kajian.

Sumber  :

REDD – Wabah Baru Penuh Tanda Tanya, Gesit Ariyanto
Kompas, 28.11.2009

Kita mengenal Swiss sebagai negara miskin sumber daya alam karena tidak memiliki laut dan tidak mempunyai banyak lahan perkebunan serta pertambangan. Namun, negeri tersebut lebih kaya daripada kita. Rahasianya cukup sederhana, yaitu warganya kreatif dan terampil dalam mengembangkan kekayaan alam yang dimiliki meski sangat terbatas serta harus mengimpor dari negara lain.

Sebagai contoh, logam kecil berharga Rp 300.000 diproduksi menjadi arloji yang memiliki nilai tawar hingga Rp 10 milliar (Kompas, 25.10.2009).

Di Indonesia, khususnya Jatim yang kaya akan sumber daya alam seperti perkebunan, laut sangat luas, tambang minyak, dan tambak udang, kekayaan itu kini tidak berbanding lurus dengan kehidupan masyarakat. Kekayaan yang melimpah itu tidak mampu menjadikan warga setempat hidup sejahtera, bahkan jatuh miskin, terutama petani dan buruh tani tegalan/

Padahal, jika kekayaan alam yang dimiliki Jatim secara khusus dan Indonesia pada umumnya diukur dengan kekayaan alam yang dimiliki swiss, itu tentu tidak sebanding. Negeri kita jauh amat kaya, sedangkan Swiss sangat miskin sumber daya alam.

Harus diakui, kehidupan petani di negeri ini tampak tertatih-tatih dalam menjalani hidup. Petani berkelindan dengan utang. Bahkan muncul istilah selain utang adalah kelaparan yang berujung pada kematian. Ambil contoh sederhana, selama musim kemarau banyak petani di probolinggi menumpuk utang karena dari April hingga kini mereka “mengantre” menunggu musim hujan datang.

Hasil bumi pada musim hujan lalu, seperti padi, jagung, dan kacang tanah yang dicanagkan untuk kebutuhan rumah tangga selama setahun, tidak cukup sehingga mereka harus membeli beras dan jagung untuk makanan sehari-hari, (Kompas, 27.10.2009). Fakta lain, akhir-akhir ini tembakau di Madura tidak memberikan hasil gemilang karena harganya anjlok tidak kunjung usai (Syafiqurrahman, Kompas, 21.10.2009).

Problem pertanian saat ini memang cukup kompleks : pupuk langka dan mahal, nilai tawar rendah bahkan produk tidak laku dijual, modal kurang, serta fasilitas minim. Tidak sedikit petani gagal panen akibat lahan mereka tidak subur karena pupuk langka atau petani tidak mampu membelinya. Hasil panen pun kadang sulit dipasarkan.

Selain itu, di pedesaan-pedesaan juga ditemukan banyak petani masih membajak sawah dengan sapi, bukan traktir. Parahnya, banyak petani di pedesaan Madura masih setia memakai dua orang sebagai pengganti sapi untuk menarik bajak. Rentetan itulah yang menjadikan petani resah, bosan, dan harus menderaskan keringat. Petani terpaksa melakukannya tidak lebih dari sekadar mempertahankan kelangsungan hidup.

Namun, masalah yang lebih mendasar bagi para petani adalah ketidakmampuan mereka mengelola hasil pertaniannya. Harus diakui, mereka hanya tahu memetik, selebihnya tidak ada. Ini entah mereka memang tidak pernah berpikir untuk mengelolanya atau justru tidak memiliki modal. Meski ada, usianya hanya seumur jagung seperti hasil produksi petani Madura, yakni keripik singkng, keripik pisang, dodol pisang, rokok, dan jagung goreng yang kemudian lebih banyak “lapuk di hujan”, bubar karena kekurangan modal. Selain itu, karena kualitas dan kemasan yang tidak meyakinkan, masyarakat kita tidak percaya diri untuk menunjukkan produk lokal di hadapan dunia.

Padahal jika dihitung-hitung, keuntungan pengelolaan dari hasil pertanian akan lebih besar ketimbang menjualnya dalam bentuk bahan mentah. Kacang tanah diproduksi dahulu menjadi kacang asin, jagung akan lebih besar nilai jualnya jika diproduksi terlebih dahulu menjadi jagung goreng, singkong menjadi keripik singkong,dan sebagainya.

Dengan demikian, mengingat karut-marut pertanian, petani sudah semestinya bertekad bulat menjalani hidup yang kreatif dan terampil dalam mengembangkan hasil pertaniannya. Tidak salah jika mengambil Swiss sebagai cermin. “Cermin” dalam upaya meningkatkan ekonomi melalui kreativitas dan keterampilan dalam mengelola kekayaan alam, termasuk pertanian. Dengan demikian, petani tidak hanya mengambil keuntungan dari memetik, tetapi juga dari mengelolanya, yang justru lebih besar keuntungannya. Sangat mungkin bagi petani, dengan kekayaan alam melimpah dan kreativitas mumpuni, akan lebih hidup sejahtera dibandingkan dengn warga Swiss.

Sumber  :

Menepis Nasib Buruk Petani, Sitti Musyrifah | Pengurus BEM STIK Annuqayah, Guluk-guluk, Sumenep – wasik89@telkom.net
Kompas, 23.11.2009

PENGENALAN STANDARD ISO 9001 : 2000, ISO 13485 : 2003 dan STANDARD ISO 14001 : 2004

Kenapa Harus ISO ?

Untuk menghasilkan produk yang dapat diterima oleh pasaran dunia, PIRANHAMAS GROUP harus memproduksi produk yang berkualitas tinggi yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan (misalnya:  harus sesuai dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Standard ISO, dan harus memperhatikan K-3 dll.) untuk itu PIRANHAMAS GROUP salah satunya telah mengimplementasikan Standard ISO.

Apakah Standard ISO 9001 : 2000

Adalah suatu sistem yang dapat digunakan oleh Organisasi untuk Memastikan Mutu dan Meningkatkan Kepuasan Pelanggan dalam Mencapai Suatu Tujuan

Lingkup dari Standard ISO 9001 : 2000

1. Umum
2. Acuan Normative
3. Istilah dan Definisi
4. Sistem Manajemen Mutu
5. Tanggung Jawab Menajemen
6. Pengelolaan Sumber Daya
7. Realisasi Produk
8. Pengukuran, analisa dan perbaikan

Apakah Standard ISO 13485 : 2003

Standard ISO 13485 adalah Sistem  Manajemen Mutu khusus untuk Medical Devices ( Alat- alat  Kesehatan ), yang mengatur secara detail tentang produk, misalnya Prosedur Manajemen Resiko, Prosedur Identifikasi dan Mampu Telusur, dll.

Standard ISO 13485 mengacu kepada standrd Internasional yang diakui .

Apakah Standard ISO 14001 : 2004

Standard ISO 14001 adalah Sistem Manajemen Lingkungan yang mengacu kepada aturan-aturan lingkungan baik secara Internasional maupun Nasional.

ISO ini berlaku untuk semua jenis usaha / organisasi.

L I N G K U N G A N

Yang dimaksud lingkungan adalah Keadaan sekeliling tempat organisasi beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia dan keterkaitannya.

PRINSIP-PRINSIP SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ISO 14001 : 2004

(TIGA PILAR ISO 14001)

• Pencegahan Pencemaran.
• Pematuhan Terhadap Peraturan.
• Perbaikan Berkesinambungan.

ASPEK LINGKUNGAN (4.3.1)

PROSEDUR :

1. Identifikasi aspek lingkungan.
2. Penentuan aspek –aspek yang memiliki dampak penting.
3. Informasi selalu mutakhir dan disimpan.
4. Aspek dampak penting diperhitungkan dalam pelaksanaan dan memelihara Sistem Manajemen Lingkungan.

KEBIJAKAN  LINGKUNGAN (4.2)

1. Sesuai dengan sifat, skala dan dampak lingkungan dari kegiatan, produk atau jasanya.
2. Komitmen untuk penyempurnaan berkelanjutan dan pencegahan pencemaran.
3. Komitmen untuk mematuhiperundang-undangan dan peraturan lingkungan yang relevan dan dengan persyaratan lain .
4. Memberikan kerangka untuk menyusun dan mengkaji tujuan dan sassaran lingkungan.
5. Didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara.
6. Dikomunikasikan ke semua orang yang bekerja atas nama organisasi.
7. Tersedia untuk umum.

IDENTIFIKASI DAN PENGENDALIAN ASPEK DAMPAK

Identifikasi dan Pengendalian Aspek dampak lingkungan patuh kepada Peraturan Perundang- undangan Internasional, Nasional maupun Daerah .

PERATURAN  LINGKUNGAN

1. Internasional.
2. Nasional.
3. Daerah Tk I dan II.
4. Standar atau peraturan lain yang diadopsi oleh perusahaan ( Codes of prectices, corporate standard)

TUJUAN DAN SASARAN

S          :           SPESIFIC

M         :          MEASURABLE

A          :          ACHIEVABLE

R          :           RELEVANT

T          :           TIME FRAME

Sistem Managemen Integrasi

Sistem Manajemen yang digunakan pada saat ini :

1. GMP ( CPOB )                 : tentang Mutu Obat
2. SMK-3                           : tentang K-3
3. ISO 9001 : 2000             : tentang Mutu secara Umum

1. ISO 13485 : 2003                       : tentang Mutu khusus untuk  Alat  Kesehatan .

1. ISO 14001 : 2004                       : tentang Lingkungan

Hampir di setiap daerah perbatasan di Indonesia, terutama di jalan lintas propinsi, sering ditemukan fenomena “Warung Remang-Remang”. Disebut remang-remang, karena warung ini memang hanya difasilitasi listrik seadanya. Para pengguna jalan kerap memanfaatkan warung ini untuk melepas lelah, minum kopi sejenak agar mata tetap cerah selama bepergian jauh. Tapi belakangan warung ini diimbuhi konotasi negatif. Pasalnya, selain karena penerangannya kurang, letak tempat ini lumayan terpencil, terlindung belukar bertungkai tinggi atau bahkan di area hutan. Tak jarang, warung “remang-remang” dijadikan lokasi praktik prostitusi ilegal.

Di Kalimantan Selatan (Kalsel), tempat yang “remang-remang” bisa Anda temukan di hampir seluruh wilayah propinsi ini. Di desa maupun kota, di waktu-waktu tertentu rumah remang-remang pasti ada. Bukan karena praktik prostitusi sudah sedemikian merajalela. Tidak pula karena Kalsel masih banyak hutannya. Tapi, rumah ini benar-benar remang-remang. Harfiah tanpa listrik, denotatif cuma diterangi cahaya lilin.

Pemadaman listrik bukan fenomena baru bagi warga Kalsel. Ini sudah jadi isu basi, langganan, dulak, kata warga Banua. Bertahun-tahun lamanya kita harus berteman dengan lilin, lampu teplok, dan genset bagi mereka yang cukup mampu. Padahal, wilayah Kalsel sekarang tengah bertumbuh. Lebih maju dan lentur pada modernitas. Peta industri dan perekonomian yang tadinya baru diangankan kini kian tergambar jelas. Begitu juga dengan potensi pendidikan dan pariwisata yang berkembang dengan asas optimalitas.

Para siswa terpaksa belajar hanya diterangi lampu teplok kala pemadaman listrik tiba. Sumber foto: banjarmasinpost.co.id

Sayangnya, kondisi yang berindikasi positif ini masih harus terjegal masalah ketersediaan listrik. Sektor industri yang sedang semangat bergiat harus berhemat. Para pelajar pun terpaksa belajar di bawah lampu petromaks kala ujian mendekat. Repotnya, pemadaman listrik bisa terjadi kapan saja. Bisa dua hari sekali, sehari dua kali, atau seharian penuh kita harus hidup tanpa pasokan listrik sama sekali. Tak bisa diduga, hanya PLN dan Allah Swt saja yang mengetahuinya jadwalnya.

Tentunya, pemadaman listrik ini terjadi bukan tanpa sebab. PLN Kalsel memiliki dua pembangkit listrik terbesar, yang sepanjang waktu harus dirawat agar tak rusak. Ketika melakukan perawatan pada salah satu pembangkit, otomatis pembangkit tersebut tak bisa digunakan. Lalu pasokan listrik pun hanya bisa mengandalkan dari pembangkit listrik yang satunya. Maka, logis terjadilah pemadaman, karena aliran energinya memang tak cukup untuk menerangi seluruh Kalimantan Selatan. Isu kekurangan bahan bakar batubara untuk menjalankan pembangkit listrik juga pernah mengemuka, dan membuat kita bertanya-tanya. Bukankah tanah kita kaya akan batubara?

Amat ironis jika menyaksikan cita-cita Banua yang sudah merangkul modernisasi, masih harus mengalami byar-pet. Seperti kembali ke tahun ‘60-‘70an waktu listrik baru masuk desa. Efek domino pun terjadi dari pemadaman yang tak berhenti ini. Industri di berbagai bidang jadi kerepotan. Pabrik pupuk, tepung tapioka, atau pengalengan udang jadi tak bisa mencapai target produksi. Begitu juga sektor perdagangan, media, bank, pelabuhan, dan sebagainya.

Sebutlah sektor-sektor ini bisa menggunakan genset untuk mengganti pasokan listrik. Tapi ini tak serta merta memecahkan masalah. Bagaimana dengan pelaku ekonomi kecil-menengah dan para pelajar? Belum lagi angka musibah kebakaran yang meningkat (dan tentu saja memakan korban jiwa dan harta), peralatan elektronik yang rusak, dan sebagainya.

Pertanyaannya kemudian adalah, sampai kapan kondisi ini harus berlangsung? Sementara, fasilitas yang diberikan pemerintah melalui PLN belum pernah sebanding dengan jumlah kerugian yang menimpa warga. PLN jelas tak akan ganti rugi jika ada musibah kebakaran dan ratusan juta melayang.

Mestinya ada peraturan yang lebih bijak mengenai ini. Potongan atas pembayaran listrik, misalnya. Rasanya tak adil ketika warga sudah berusaha menjalankan kewajiban membayar tagihan listrik, namun masih saja menjadi korban pemadaman yang semena-mena.

Mengurangi listrik industri pun bukan solusi terbaik. Jika pemerintah benar-benar sudah tak mampu menyediakan cadangan listrik, masyarakat terutama pelaku industri bisa membeli langsung tenaga listrik dari swasta.

Pada akhirnya ini adalah soal iktikad baik. Sejauh mana pemerintah dan PLN bersungguh-sungguh memberi pelayanan terbaik pada masyarakat? Lengkap dengan fasilitas yang murah dan mudah. Apalagi sebentar lagi Ramadhan datang. Akan sangat mengganggu jika warga harus sahur, berbuka, dan shalat tarawih dalam keadaan remang-remang.

Atau mungkin PLN sedang menantang kita untuk menjalankan ibadah Ramadhan dengan lebih khusyuk. Dengan beribadah dalam keremangan, mungkin kita bisa meresapi bagaimana Rasulullah dan para sahabat beribadah tunduk kepada Allah dalam keterbatasan. Toh aktivitas ibadah mereka tak pernah diterangi cahaya cukup. Di zaman itu, Rasulullah belum mengenal listrik, bukan?

Lalu, siapkah Anda, keluarga, roda industri, dan barang elektronik Anda menghadapi tantangan ini?

Tabik.

*Dimuat di Harian Banjarmasin Post edisi 11 Agustus 2009 hal. 25 dengan sedikit penyuntingan

Kenapa Pesawat dan Helikopter TNI Indonesia sering jatuh sehingga lebih dari 150 orang tewas di tahun 2008-2009?

Kenapa 11,5 juta rakyat Indonesia menderita busung lapar atau gizi buruk?

Kenapa 120 juta rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan (versi Bank Dunia)?

Kenapa meski SD-SMP gratis tapi SMU dan Perguruan Tinggi Negeri justru mahal dan tidak terjangkau bagi rakyat miskin?

Kenapa pelayanan kesehatan umum di Indonesia sangat mahal dan tidak terjangkau?

Kenapa korupsi merajalela di Indonesia?

Kenapa rel kereta api dan kabel telpon dicuri?

Kenapa penculikan anak sering terjadi, begitu pula perampokan yang tak jarang menimbulkan korban jiwa?

Kenapa Hutang Luar Negeri Indonesia terus meningkat dari Rp 1.200 trilyun di tahun 2004 jadi Rp 1.600 trilyun di tahun 2009?

Kenapa Indonesia selalu bergantung pada Investor Asing dan jika tak ada Investor Asing datang maka pembangunan tidak berjalan?

Jawaban dari semua pertanyaan di atas adalah karena Indonesia tidak punya cukup uang.

Akibatnya, mayoritas rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan. Sebagian dari mereka terpaksa mencuri, menculik, merampok dan sebagainya untuk mendapatkan uang. Seorang anggota Kapak Merah yang didor polisi berkata, “Biarlah saya ditembak mati. Habis saya cuma lulus SD. Cari kerja susah. Jadi merampok guna mendapatkan uang”

Pemerintah tidak bisa membeli pesawat dan helikopter baru untuk menggantikan pesawat dan helikopter lama yang umurnya sudah 30 tahun lebih. Pemerintah hanya bisa memberi bantuan Rp 100 ribu/bulan untuk kurang dari 40 juta rakyat Indonesia. Itu pun BLT tidak bisa berjalan rutin setiap bulan. Pemerintah tidak bisa membiayai penuh pendidikan dan kesehatan sehingga mayoritas rakyat Indonesia meski tergolong miskin versi Bank Dunia harus membayar mahal untuk pendidikan dan kesehatan.

Dengan mahalnya biaya pendidikan di SMU dan Perguruan Tinggi Negeri, maka jika zaman ORBA mayoritas rakyat lulusan SMA, maka dalam 5-10 tahun mendatang jika kebijakan Ekonomi tidak berubah rata-rata pendidikan hanya lulus SMP saja.

Karena pemerintah tidak punya cukup uang, maka terpaksa harus berhutang dan menggantungkan pada datangnya Investor Asing. Jika tidak, pembangunan tidak akan jalan. Menurut penganut paham Ekonomi Neoliberalisme tanpa hutang tidak mungkin ada pembangunan. Padahal kalau hutang sudah membukit dan si peminjam sampai mendikte bangsa Indonesia untuk menyerahkan kekayaan alam dan menjual BUMN yang dimiliki serta menaikkan berbagai harga yang menyengsarakan rakyat, itu sudah tidak sehat lagi.

Hutang Indonesia yang sudah mencapai 68% dari GNP jelas sudah sangat besar dibanding Singapura yang hanya 14%, Arab Saudi 11%, Iran 8%, atau bahkan Malta yang 0%! Jangan “Besar Pasak daripada Tiang!” begitu kata-kata yang bijak dari nenek moyang kita.

Korupsi merajalela di negara kita karena gaji pejabat dan pegawai negeri di Indonesia sangat kecil. Menurut seorang staf Bappenas, GAJI POKOK pejabat tertinggi hanya Rp 3 juta. Padahal di AS, gaji pengantar Pizza saja yang menurut ukuran sana miskin, mencapai Rp 14 juta. Itu pun belum termasuk Tips!

Gaji Presiden Indonesia kurang dari Rp 70 juta/bulan. Kekayaan Presiden SBY “hanya” RP 8,5 milyar! Padahal gaji CEO Chevron (satu perusahaan migas asing yang beroperasi di Indonesia) mencapai US$ 7,8 juta/tahun atau Rp 7,1 milyar/bulan. Artinya dalam 30 tahun masa kerja, CEO perusahaan migas asing ini pendapatannya mencapai  Rp 2,5 trilyun! Itu baru satu orang. Kalau Direksi ada 5 orang dan komisaris ada 5 orang, semuanya bisa mendapat Rp 12 trilyun. Darimana uang untuk menggaji mereka sebesar itu? Di antaranya ya dari minyak dan gas Indonesia!

Coba anda bayangkan, jika Dirut perusahaan migas asing total gajinya mencapai Rp 2,5 trilyun, sementara Dirut BUMN Pertamina hanya Rp 100 juta/bulan atau Rp 36 milyar, mana yang lebih banyak mengambil uang dari kekayaan alam Indonesia? Tentu Dirut perusahaan asing bukan? Bahkan seandainya Dirut BUMN itu korupsi Rp 1 trilyun pun tetap saja lebih banyak uang yang diambil Dirut perusahaan asing dari bumi Indonesia dengan gaji raksasanya yang “legal.”

Silahkan lihat Daftar Perusahaan Terkaya versi Forbes 500:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_companies_by_revenue

1. Exxon Mobil, pendapatan $390.3 billion/tahun, gaji CEO, Rex W. Tillerson, $4.12M/tahun

3. Shell, pendapatan $355.8 billion/tahun, gaji CEO, Jeroen van der Veer, €7,509,244

4. British Petroleum, pendapatan $292 billion/tahun, gaji CEO, Tony Hayward, $4.73M

6. Total S.A., pendapatan $217.6

7. Chevron Corp., pendapatan 214.1 billion/tahun, gaji CEO, David J. O’Reilly, $7.82M

8. Saudi Aramco (BUMN Saudi), pendapatan $197.9 billion/tahun

10. ConocoPhillips, pendapatan $187.4 billion/tahun, gaji CEO, James Mulva, $6.88M

Total dari perusahaan itu saja (10 perusahaan teratas versi Forbes 500) yang juga beroperasi di Indonesia mengelola kekayaan alam kita, itu US$ 1.655 milyar atau sekitar 17 ribu trilyun/tahun. Di antaranya berasal dari kekayaan alam Indonesia. Jumlah itu 17 kali lipat dari APBN Indonesia tahun 2009 yang hanya mencapai Rp 1.037 Trilyun.

Dari data di atas, cukup aneh jika Indonesia yang katanya untuk Migas dapat 85% (kalau Pertambangan lain Indonesia memang cuma dapat 15%) dan asing cuma 15% ternyata dapat tidak lebih dari Rp 350 trilyun/tahun dari Migas sementara 6 perusahaan migas tersebut yang “cuma” dapat 15% bisa mendapat Rp 17.000 Trilyun! Atau 5.600% lebih! Menurut nalar saya itu tidak masuk di akal.

Itu belum dari berbagai perusahaan lain seperti Freeport, Newmont, BHP, dsb yang menguasai emas, perak, tembaga, nikel, dsb di Indonesia. Bisa jadi total penerimaan mereka sekitar Rp 30 Ribu Trilyun/tahun.

Ada yang menyebut bahwa selain yang 15% itu, pihak asing juga mengklaim “Cost Recovery” untuk eksplorasi migas dan juga operasional sehingga besarnya bisa mencapai 30-40%. Selain itu besar migas yang diproduksi juga tidak jelas. Amien Rais berkata, “Jika dari perusahaan migas langsung gasnya disalurkan melalui pipa ke Singapura, bagaimana kita tahu berapa gas yang sebenarnya diproduksi?”

Perbedaan signifikan besarnya angka pendapatan yang diperoleh 6 perusahaan Migas dengan minimnya pendapatan yang diperoleh bangsa Indonesia harusnya menjadi satu indikasi yang harus diinvestigasi.

Arab Saudi cukup cerdas menasionalisasi perusahaan Aramco tahun 1974, Chavez presiden Venezuela juga menasionalisasi perusahaan migas di sana sehingga Venezuela yang merupakan negara penghutang terbesar, sekarang rasio hutangnya hanya kurang dari 40% total GDPnya. Di bawah Indonesia yang rasio hutangnya sudah mencapai 68% dari GDP dan terus bertambah sekitar Rp 100 trilyun/tahun. Kuwait dan Qatar juga mengandalkan BUMN mereka untuk mengelola kekayaan alamnya sehingga tidak bocor ke asing.

Akibatnya negara mereka makmur. Ketika saya tinggal di Arab Saudi selama 6 bulan di rumah satu warga negaranya, di sana bukan cuma bensin lebih murah, tapi sekolah, listrik, rumah sakit gratis. Bahkan di sana kalau kuliah diberi uang saku.

Negara-negara yang maju/makmur seperti AS, Inggris, Perancis, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dsb itu tidak pernah menyerahkan kekayaan alam mereka ke asing. Mereka mengelola sendiri kekayaan alam mereka. Qatar dan Kuwat meski SDMnya sedikit, mereka tetap buat BUMN sendiri. Tenaga ahli mereka cari dari luar negeri termasuk dari Indonesia. Coba lihat Kompas Sabtu-Minggu di kolom lowongan kerja, banyak iklan lowongan kerja dari BUMN Qatar, Kuwait, dsb yang mencari ahli migas dari Indonesia. Dan memang SDM Migas Indonesia cukup ahli dan melimpah karena sebagian besar pekerja di perusahaan migas asing di Indonesia juga merupakan putra-putri Indonesia.

Bahkan Malaysia pun yang serumpun dengan kita dengan jumlah penduduk lebih sedikit dan di bawah kita kualitas SDMnya tetap mengelola sendiri migas mereka via BUMNnya Petronas sehingga 4 kali lipat lebih makmur dari kita. Gedung Petronas pun berdiri megah sebagai gedung tertinggi kedua di dunia sebagai bukti nyata keberhasilan BUMN tersebut.

Selama kekayaan alam Indonesia masih dinikmati oleh asing, Indonesia tidak akan pernah bebas dari kemiskinan.

Tidak ada satu bangsa pun yang maju dan sejahtera yang menyerahkan kekayaan alamnya ke pihak asing. Jika kita lihat negara-negara yang maju/makmur seperti AS, Inggris, Perancis, Jerman, Swis, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Venezuela, dan sebagainya, mereka tidak mau menyerahkan kekayaan alamnya ke pihak asing. Harusnya ekonom Indonesia berjuang agar Indonesia bisa mandiri. Bisa berdikari.

Bukan justru membujuk rakyat/pemerintah agar Indonesia tidak mandiri dan bergantung kepada perusahaan2 asing yang ternyata justru memperkaya perusahaan dan direksi mereka sendiri

Oleh karena itu, dari Rp 30 Ribu Trilyun/tahun yang didapat perusahaan-perusahaan asing tersebut, bisa jadi 10-20% berasal dari kekayaan alam Indonesia atau minimal Rp 3.000 Trilyun/tahun.

Saat ini APBN Indonesia hanya sekitar Rp 1.000 trilyun untuk 240 juta rakyat Indonesia. Artinya tiap orang hanya mendapat sekitar US$ 34/bulan. Masih di bawah garis kemiskinan Bank Dunia yang US$ 60/bulan/orang. Tak heran Indonesia tidak punya cukup uang untuk mensejahterakan rakyat, memberi pendidikan yang terjangkau dari SD hingga Perguruan Tinggi, memberi layanan Rumah Sakit yang terjangkau, Pembaruan Alutsista, menyelamatkan anak-anak jalanan, dan sebagainya.

Faisal, Raja Arab Saudi, menasionalisasi perusahaan migas Aramco sehingga menjadi BUMN di tahun 1974. Sejak itu pendapatan negara Arab Saudi meningkat drastis dan bisa memberikan pendidikan gratis bagi rakyatnya dari SD hingga Perguruan Tinggi. Rumah Sakit dan Listrik juga diberikan gratis. Sementara Bensin di sana hanya Rp 700/liter.

Venezuela yang sebelumnya merupakan satu negara penghutang terbesar dan miskin, ketika Hugo Chavez menjadi presiden, menasionalisasi berbagai perusahaan migas dan pertambangan sehingga pendapatannya bertambah. Hutang luar negeri Venezuela saat ini tinggal 40% dari GDP. Ini lebih baik ketimbang hutang Indonesia yang sudah mencapai 68% dan terus bertambah hampir Rp 100 trilyun/tahun setiap tahun. Venezuela bahkan memberi pinjaman ke beberapa negara dan mensubsidi rakyat miskin di AS dengan minyak murah.

AS, Inggris, Perancis, Belanda, dsb maju dan makmur karena selain mengelola kekayaan alamnya sendiri, mereka juga menguras kekayaan alam negara lain. Tak heran jika Anggaran Belanja Militer AS saja mencapai US$ 655 Milyar/tahun atau Rp 6.550 Trilyun/tahun sementara Anggaran Belanja Militer Indonesia cuma Rp 36 Trilyun saja. Kurang dari 1% anggaran AS!

Bayangkan seandainya Indonesia mandiri dan mendapat tambahan Rp 3.000 trilyun dari hasil kekayaan alamnya sehingga APBN kita menjadi Rp 4.000 trilyun/tahun. Artinya ada US$ 138/bulan untuk setiap orang. Seluruh penduduk Indonesia bisa lepas dari garis kemiskinan VERSI BANK DUNIA yang US$ 60/bulan. Indonesia bisa melunasi hutangnya yang Rp 1.600 trilyun dengan mudah. Indonesia tidak perlu menunggu-nunggu “INVESTOR ASING” untuk membangun negerinya.

Segala janji bahwa pendidikan murah, layanan Rumah Sakit murah, pembaruan alutsista, atau pun mensejahterakan rakyat itu hanya omong kosong belaka jika Presiden kita tidak mau mandiri mengelola kekayaan alam Indonesia. Indonesia tidak akan punya cukup uang selama hasil kekayaan alam kita yang menikmati justru Kompeni-kompeni gaya baru yang didukung oleh pemerintah mereka.

Lihat video di mana Kompeni gaya baru yang didukung AS dan Inggris turut campur untuk menguasai kekayaan alam Indonesia sehingga 1 juta korban tewas:

http://www.youtube.com/watch?v=tvnEc48A7yM

Indonesia butuh pemimpin yang bijak dan berani seperti Raja Faisal dari Arab Saudi dan Hugo Chavez dari Venezuela yang berani menasionalisasi perusahaan pertambangan asing dan mandiri mengelola kekayaan alamnya.

Di bawah adalah sebagian hasil kekayaan alam Indonesia. Indonesia masih punya banyak kekayaan alam yang melimpah selain statistik di bawah.

BUMN yang Menguntungkan Negaranya:

Norway’s economy is a mixed one of public and private enterprises. Although the economy is based on free-market principles, the government exercises considerable supervision and control. The state owns railroads and most of the public utilities, and state-owned enterprises largely control the vital oil and natural gas sectors.

Microsoft ® Encarta

http://encarta.msn.com/encyclopedia_761556517_5/norway.html

About PETRONAS

PETRONAS, the acronym for Petroliam Nasional Berhad, was incorporated on 17 August 1974 under the Companies Act 1965. It is wholly-owned by the Malaysian government and is vested with the entire ownership and control of the petroleum resources in Malaysia through the Petroleum Development Act 1974.

Over the years, PETRONAS has grown to become a fully-integrated oil and gas corporation and is ranked among FORTUNE Global 500’s largest corporations in the world. PETRONAS has four subsidiaries listed on the Bursa Malaysia and has ventured globally into more than 32 countries worldwide in its aspiration to be a leading oil and gas multinational of choice.

http://www.petronas.com.my/internet/corp/centralrep2.nsf/frameset_corp?OpenFrameset

Berikut adalah diskusi saya dengan pak Faisal Basri di milis Forum Pembaca Kompas tentang Neoliberalisme dan Privatisasi:

Terimakasih pak Faisal Basri atas tanggapannya

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” [UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3)]

===

— Pada Sel, 16/6/09, Faisal Basri <faisalbasri@ymail.com> menulis:

> Dari: Faisal Basri faisalbasri@ymail.com

> Topik: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Adakah Basri Menangis Ketika BBM Naik  125%? Bls: Boediono Dicerca Neolib, Faisal Basri Nangis

> Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com

> Tanggal: Selasa, 16 Juni, 2009, 11:41 AM

> Ketika harga BBM dinaikkan 114 persen pada oktober 2005, saya geram dan merintih >
> http://www2. kompas.com/ kompas-cetak/ 0510/01/utama/ 2092732.htm).

Tahun

Terimakasih atas kegeraman anda atas kenaikan harga BBM sebesar 114% di Oktober 2005. Namun kita tahu, ketika teman anda Boediono naik jadi Menko Perekonomian di Desember 2005, dia bukannya menurunkan harga BBM malah menaikkannya lagi sebesar 30%.

Anda pernah mengatakan pada orang yang menaikkan harga BBM: “”Saya melihat mereka itu tidak punya hati. Mereka adalah kelompok yang tega atas penderitaan rakyat”

Apakah anda tidak geram dengan tindakan teman anda itu?

Anda juga menyatakan sebaiknya BBM naik 50%:

=

FB:

Penetapan kenaikan harga bahan bakar minyak rata-rata 100 persen lebih oleh pemerintah, Sabtu (1/10) dini hari, dinilai keterlaluan karena melampaui batas kemampuan masyarakat yang hanya bisa menanggung kenaikan sekitar 50 persen.

==

Kemudian di Perspektif Wimar anda mengatakan BBM harus sering naik: agar harga BBM di Indonesia sama dengan harga pasar (baca: harga di AS):

==

http://www.perspektif.net/article/article.php?article_id=869

Faisal Basri: BBM Harus Sering Naik

==

Kenapa?

Silahkan lihat daftar harga bensin dunia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Gasoline_usage_and_pricing

Saat ini harga bensin di Indonesia cuma beda sekitar Rp 2000/liter dengan di AS. Padahal garis kemiskinan di AS sekitar Rp 10,4 juta/orang/bulan, sementara di Indonesia hanya Rp 182 ribu/bulan (versi Bank Dunia US$ 60/bulan). Nah apakah anda ingin agar harga BBM di Indonesia = di AS padahal 80% minyak mentah diproduksi di Indonesia dengan  biaya lifting sekitar US$ 10/barrel atau kurang dan biaya refinery dan distribusi untuk di AS saja sekitar US$ 15/barrel? Padahal dengan harga US$ 25/barrel atau kurang dari Rp 2.000/liter saja sudah untung karena sudah di atas biaya pokok produksi + keuntungan. Silahkan download perhitungan harga bensin di:

http://www.mediafire.com/?jez4ynm4vzt

Dari daftar harga bensin di atas, kita lihat harga di Indonesia sekitar US$ 0,53/liter. Sementara di Arab Saudi US$ 0,12, Malaysia 0,5, Brunei 0,39, di Venezuela US$ 0,045/liter (Rp 450/liter). Masih banyak lagi negara yang bensinnya murah.

Nah kenapa ekonom seperti anda bukannya meminta agar harga bensin di Indonesia dibuat semurah mungkin (selama masih di atas biaya produksi dan pemerintah dapat sedikit keuntungan), namun justru meminta agar harga bensin sering dinaikkan?

Bukankah itu akan menyengsarakan rakyat karena segala harga barang termasuk beras pasti naik? Belum lagi para nelayan, supir angkot, atau pun pengemudi sepeda motor yang mayoritas rakyat miskin. Mereka itu juga memakai BBM untuk perahu dan kendaraannya dan justru memakai lebih banyak karena kendaraan mereka terus lalu lalang sepanjang hari ketimbang segelintir orang kaya yang bersedan.

FB:
> Ketika jutaan petani masih dibodohi oleh perusahaan perkebunan “milik negara”, kita

> sepantasnya meratapi dan melawan. Bagi saya, BUMN seperti itu wajib diprivatisasi,

> dikembalikan kepada petani. Bagaimana caranya, kita serahkan kepada para ahli.

Saya setuju jika 69,4 juta hektar tanah dikuasai oleh 652 BUMN/pengusaha (*1) diserahkan ke sekitar 100 juta petani di Indonesia. Tak pantas jika ada jutaan petani tidak punya sawah dan hanya jadi buruh tani sementara segelintir orang menguasai lebih dari 100 ribu hektar tiap orangnya.

Namun itu umumnya lebih dikenal dengan land reform yang nyaris tidak pernah terjadi. Bukan privatisasi yang saya maksud.

Privatisasi yang banyak terjadi selama ini justru penguasaan BUMN yang strategis dan menguasai kekayaan alam Indonesia untuk diserahkan kepada segelintir orang/pengusaha asing. Sehingga keuntungan yang biasanya masuk ke APBN dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia (jika sistem berjalan benar) sekarang justru dinikmati oleh segelintir pengusaha asing.

==

http://els.bappenas.go.id/upload/other/Telkom%20Untung%20Rp%204.htm

Telkom Untung Rp 4,25 Trilyun

Jakarta, Kompas – PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom) berhasil meraih laba tahun 2001 sebesar Rp 4,25 trilyun, naik 41 persen dibanding tahun 2000 yang Rp 3 trilyun. Pendapatan operasi perusahaan publik itu sendiri sebesar Rp 16,13 trilyun, naik 33 persen dari Rp 12,11 trilyun tahun 2000

==

Contohnya: Telkom dan Indosat justru di”privatisasi” dan dikuasai BUMN Singapura Temasek lewat anak perusahaannya Singtel dan STT. Akibatnya segala percakapan telpon/hp oleh pejabat sipil dan militer di Indonesia yang lewat backbone telekomunikasi tsb bisa dengan mudah disadap Singapura/Asing. Nah harusnya para ekonom itu memikirkan hal2 yang strategis macam ini. Apalagi Telkom dan Indosat itu sebelum diprivatisasi juga sudah untung trilyunan rupiah yang seharusnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Belum lagi privatisasi ANTAM yang mengelola kekayaan alam, sementara Krakatau Steel dan Pertamina menyusul.

PAM juga diprivatisasi sehingga air minum yang dibutuhkan rakyat dikuasai Thames Pam Jaya dan PAM Lyonnaise Jaya. Mutu air tidak berubah dan mereka tidak banyak melakukan perbaikan karena jaringan pipa sudah ada. Namun harga air minum setelah diprivatisasi naik terus. Pernah tagihan PAM saya sampai rp 350 ribu/bulan. 1/3 UMR!

Nah sedihkah anda dengan privatisasi macam itu?

FB:
> Selama Pertamina masih sangat boros dan jadi bancakan para kelompok kepentingan

> (http://faisalbasri. kompasiana. com/2009/ 06/16/virus- virus-itu- ada-di-dalam- diri-kita/), sepantasnya kita juga bicara.

Kalau Pertamina boros atau jadi bancakan kelompok kepentingan, haruskah diprivatisasi/dijual ke asing?

Saat ini 90% migas kita dikuasai perusahaan asing, Pertamina hanya 10%. Banggakah anda sebagai ekonom jika ternyata 100% migas/kekayaan alam kita justru dikelola Kompeni-Kompeni baru berupa Multi National Company?

Saya beruntung sempat mendapat pencerahan dari pak Revrisond Baswir mengenai penjajahan Kompeni. Begitu pula dengan pakar minyak, pak Kurtubi yang waktu itu juga punya semangat yang sama.

Dulu yang menjajah Indonesia adalah Kompeni (Verenigde Oost Indische Compagnie). Bukan pemerintah Belanda. Mereka menguasai perkebunan dan perdagangan rempah2 di Indonesia. Para raja dan sultan tetap bangsa Indonesia, tapi Kompeni memanfaatkan mereka untuk mendikte kepentingan mereka. Rakyat pun bisa bekerja sebagai Kuli Kontrak.

Saat ini juga begitu. Bahkan lebih parah lagi. Jika masa Kompeni Belanda industrinya masih perkebunan yang ramah lingkungan. Sekarang isi bumi kita digali dan dikeluarkan sehingga merusak gunung2, bukit, dan mencemari sungai2. Lihat pertambangan emas di berbagai tempat seperti Freeport di Papua atau pun Newmont di Sulawesi. Sempat terbetik berita tentang pencemaran yang dilakukan berbagai perusahaan di atas. Sungai tidak lagi memberi ikan dimakan, begitu pula laut karena terkontaminasi.

Kalau BUMN boros, solusinya gampang, ganti manajemen. Ganti direksi. Pemerintah berhak mengganti manajemen BUMN. Jika pemerintah tidak becus, rakyat bisa mengganti pemerintah lewat Pemilihan UMUM. Pada BUMN, rakyat langsung atau tidak langsung punya kontrol terhadap BUMN. Buat beberapa BUMN baru sebagai kompetitor sehingga bisa bersaing. Bukan pakai cara gampang dengan memprivatisasi sehingga berpindah ke tangan asing.

Silahkan lihat Daftar Perusahaan Terkaya versi Forbes 500:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_companies_by_revenue

1. Exxon Mobil, pendapatan $390.3 billion/tahun, gaji CEO, Rex W. Tillerson, $4.12M/tahun

3. Shell, pendapatan $355.8 billion/tahun, gaji CEO, Jeroen van der Veer, €7,509,244

4. British Petroleum, pendapatan $292 billion/tahun, gaji CEO, Tony Hayward, $4.73M

6. Total S.A., pendapatan $217.6

7. Chevron Corp., pendapatan 214.1 billion/tahun, gaji CEO, David J. O’Reilly, $7.82M

8. Saudi Aramco (BUMN Saudi), pendapatan $197.9 billion/tahun

10. ConocoPhillips, pendapatan $187.4 billion/tahun, gaji CEO, James Mulva, $6.88M

Total dari perusahaan itu saja (10 perusahaan teratas versi Forbes 500) yang juga beroperasi di Indonesia mengelola kekayaan alam kita, itu US$ 1.655 milyar atau sekitar 17 ribu trilyun. Di antaranya berasal dari kekayaan alam Indonesia.

Arab Saudi cukup cerdas menasionalisasi perusahaan Aramco tahun 1974, Chavez presiden Venezuela juga menasionalisasi perusahaan migas di sana sehingga Venezuela yang merupakan negara penghutang terbesar, sekarang rasio hutangnya hanya kurang dari 40% total GDPnya. Di bawah Indonesia yang rasio hutangnya sudah mencapai 68% dari GDP dan terus bertambah sekitar Rp 100 trilyun/tahun. Kuwait dan Qatar juga mengandalkan BUMN mereka untuk mengelola kekayaan alamnya sehingga tidak bocor ke asing.

Akibatnya negara mereka makmur. Ketika saya tinggal di Arab Saudi selama 6 bulan di rumah satu warga negaranya, di sana bukan cuma bensin lebih murah, tapi sekolah, listrik, rumah sakit gratis. Bahkan di sana kalau kuliah diberi uang saku.

Negara-negara yang maju/makmur seperti AS, Inggris, Perancis, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dsb itu tidak pernah menyerahkan kekayaan alam mereka ke asing. Mereka mengelola sendiri kekayaan alam mereka. Qatar dan Kuwat meski SDMnya sedikit, mereka tetap buat BUMN sendiri. Tenaga ahli mereka cari dari luar negeri termasuk dari Indonesia. Coba lihat Kompas Sabtu-Minggu di kolom lowongan kerja, banyak iklan lowongan kerja dari BUMN Qatar, Kuwait, dsb yang mencari ahli migas dari Indonesia.

Sekali lagi, tidak ada negara yang maju/makmur dengan menyerahkan 100% kekayaan alam mereka ke perusahaan2 asing. Harusnya ekonom Indonesia berjuang agar Indonesia bisa mandiri. Bisa berdikari.

Bukan justru membujuk rakyat/pemerintah agar Indonesia tidak mandiri dan bergantung kepada perusahaan2 asing yang ternyata justru memperkaya perusahaan dan direksi mereka sendiri.

Teman saya dari Pertamina mengatakan kenapa Pertamina rugi, karena Pertamina hanya mengelola 10% dari migas di Indonesia. Pak Marwan Batubara mengatakan ketika Pertamina mengontrak Exxon untuk melakukan eksplorasi migas di Blok Cepu, begitu ketemu justru Exxon yang merebut blok tersebut. Akibatnya Pertamina tidak bisa mendapatkan migas murah di negeri ini. Pertamina harus beli di luar negeri dengan harga pasar/tinggi. Kemudian jika ada keuntungan/pendapatan, uang tersebut tidak bisa masuk ke Pertamina, tapi disalurkan sebagai deviden yang masuk dalam APBN. Itu yang menyebabkan “boros” atau rugi.

Coba lihat pendapatan perusahaan migas asing yang Rp 17 ribu trilyun/tahun. Meski untung segitu, uang itu masuk ke kas mereka. Bukan ke bangsa Indonesia. Paling tidak 10-20% dari uang tersebut berasal dari Indonesia karena banyak Negara seperti Arab Saudi, Venezuela, Qatar, Kuwait, dsb mengelola kekayaan alamnya dengan BUMN mereka. Itu belum perusahaan lain seperti Freeport, Newmont, BHP, dsb yang mengeruk emas, perak, tembaga, nikel, dsb dari bumi Indonesia.

Menurut PENA, sekitar Rp 2.000 trilyun/tahun hasil kekayaan alam Indonesia masuk ke kantong asing. Menurut saya sekitar Rp 2.000-5.000 trilyun/tahun yang masuk ke kantong asing. Jika kita mengelola sendiri, dan Rp 3.000 trilyun yang sebelumnya masuk ke kantong asing jadi milik bangsa Indonesia, maka hutang Luar Negeri Indonesia yang Rp 1.600 trilyun dengan mudah dapat dilunasi. Indonesia juga tak perlu menambah hutang Rp 100 trilyun/tahun dalam 5 tahun terakhir ini.

Selama kekayaan alam kita masuk ke kantong asing, kita cuma dapat receh kecil saja. Pendidikan murah sampai PTN, Rumah Sakit dengan harga terjangkau, atau pembaruan Alutsista hanya janji belaka kalau kita tidak punya cukup uang.

Coba perhatikan, satu CEO gajinya mencapai US$ 7,8 juta atau rp 78 milyar/tahun. Kalau ada 5 direksi dan 5 komisaris bisa untuk gaji saja sekitar rp 300 milyar/tahun. Apakah Pertamina seboros itu? Kalau ada 6 perusahaan berarti sekitar Rp 1000 trilyun hanya untuk gaji Direksi dan Komisaris saja. Sama dengan APBN kita di tahun 2008!

Kalau Pertamina kurang baik, cari solusi yang lebih baik dan cerdas ketimbang melakukan privatisasi atau melego ke pihak asing.

Kita bisa lakukan pergantian dengan manajemen yang jujur dan baik. Toh BUMN seperti Temasek, Petronas, Aramco, Venezuela justru makin membuat bangsanya makmur. Sementara SWASTA seperti Lehman Brothers, Citigroup, Chrysler, Enron, dsb bangkrut atau merugi hingga pemerintah AS harus mengucurkan bantuan sampai US$ 800 milyar dan “Menasionalisasi” Citigroup. Jangan anggap kalau mereka bankrut yang rugi perusahaan itu dan bukan rakyat. Karena kalau aset sudah puluhan milyar ke atas, biasanya perusahaan besar pakai uang rakyat mulai dari kredit Bank yang berasal dari simpanan rakyat hingga melempar saham di pasar modal yang juga dibeli dengan uang rakyat. Jika kredit macet atau perusahaan itu bangkrut, maka uang rakyat itu lenyap. Di BEI saja pernah dalam setahun 24 perusahaan yang go public bangkrut/delisting.

Bisa juga membuat beberapa BUMN baru sebidang hingga ada benchmark dan BUMN yang merugi dilikuidasi.

Jadi hilangkan pandangan Stereotip Swasta pasti untung dan BUMN pasti rugi.

Sekali lagi tidak pernah ada dalam sejarah negara sapi perah yang dieksploitasi pihak asing bisa maju dan makmur.

FB:
> Kalau kita tahu apa yang dikatakan orang tidak benar dan lalu kita memberikan

> perspektif lain, apakah itu salah. Ikhwal saya menangis, tentu ada alasan yang lebih

> dalam. Antara lain ketakutan saya bahwa kita mudah lupa akan apa yang terjadi 11

> tahun lalu..
>
> Mungkin saya terlalu emosional karena menangkap dimensi ketidakadilan, walau itu

> hanya terhadap seorang sosok yang bernama Boediono.

Pak Boediono dari tahun 1998 hingga sekarang malang melintang menjabat berbagai posisi penting di perekonomian Indonesia. Dari Ketua Bappenas, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan bisa jadi nanti sebagai Wapres. Jadi bisa berbuat banyak untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Coba amati dalam rentang tahun 1998-2009:

1. Nilai rupiah anjlok dari Rp 2.200 sejak diberlakukan floating rate dan devisa bebas jadi Rp 10.500 (sempat rp 16.700). Padahal Arab Saudi yang menggunakan credit money real seperti yang dilakukan AS sebelum tahun 1971 yang mematok dollar ke emas, nilainya relatif stabil. Dari tahun 1980 hingga sekarang dengan uang 1 real kita bisa beli sebotol Pepsi Cola. Dengan turunnya nilai rupiah, ini adalah pemiskinan massal.

2. Harga BBM naik dari Rp 700/liter jadi Rp 4.500/liter. Harga BBM memicu kenaikan harga2 barang lainnya padahal penghasilan rakyat pertambahannya tidak sebesar itu. Ini adalah pemiskinan massal.

3. Uang masuk PTN seperti UI tahun 1998 sekitar rp 200 ribu dan SPP per semester sekitar rp 200 ribu. Sekarang untuk masuk UI uang masuknya saja bisa mencapai Rp 150 juta lebih belum uang semesternya. Bagaimana Indonesia bisa jadi bangsa yang cerdas jika PTN mahal karena diprivatisasi jadi BHMN untuk kemudian dijual?

Kebetulan saya kerja di industri retail jadi tahu betul apakah daya beli rakyat melemah/menguat karena retail adalah cermin dari daya beli rakyat. Penjualan di tahun 2009 kurang separuh daripada di tahun 2005 nilai rupiahnya. Perusahaan kompetitor juga begitu. Di media massa juga diberitakan bahwa retail lesu. Retail lesu karena daya beli rakyat melemah. Jadi meski katanya pertumbuhan ekonomi naik 6%/tahun, mungkin itu adalah “ekonomi” yang ngomong. Perusahaan saya justru turun. Gaji saya relatif tidak berubah dari tahun 2005. Teman2 saya dari perusahaan lain bahkan kena PHK dan menganggur hingga sekarang.

Gaji PNS naik katanya, tapi PNS itu jumlahnya kurang dari 5 juta atau <3% dari rakyat Indonesia. Kenaikan gaji justru memicu kenaikan harga barang yang menyengsarakan 80% rakyat Indonesia yang penghasilannya tidak berubah bahkan jadi tidak ada karena kena PHK.

Tiap saya naik bis, minimal pulang pergi ada 5 pengamen. Kemarin malam ada gadis kecil umur 5 tahun yang mengemis minta uang ke penumpang Mikrolet. Hari sudah malam, harusnya gadis kecil itu sudah di rumah beserta keluarganya. Bukan diterminal mencari uang jika dia adalah keluarga mampu karena dia bisa diperkosa para preman terminal. Banyak anak balita lain yang mengamen/mengemis di bis-bis yang saya tumpangi tiap hari kerja.

Harusnya anda menangis untuk mereka karena dengan kebijakan ekonomi yang keliru, rakyat Indonesia yang harusnya makmur justru jadi miskin dan terlunta2 mencari makan di jalan.

> Jangan sampai kita cepat pukul-rata. Dunia tidak hitam-putih.

> Bagaimanapun, saya sepenuhnya sepakat bahwa negeri ini belum berdaulat dalam

> banyak hal. Tapi jangan sampai musuh dalam selimut tertawa terbahak-bahak. .

Saat ini meski mungkin anda termasuk orang kaya, namun mayoritas rakyat Indonesia masih miskin. Ini karena hutang selalu diperbesar dan celakanya lagi pihak pengutang selalu mendikte bahwa Indonesia harus memprivatisasi BUMN, mencabut subsidi barang/BBM, dsb. Kekayaan alam juga diserahkan kepada Kompeni-kompeni asing.

Sekali lagi anda perhatikan bahwa negara yang maju dan makmur adalah negara yang mengelola sendiri kekayaan alamnya. Bukan menyerahkannya ke pihak asing.

Kompeni gaya baru ini tentu menyewa antek2nya untuk membela kepentingan mereka.

Benar peringatan anda: jangan sampai musuh dalam selimut tertawa terbahak-bahak

Pak Faisal, ucapan anda banyak didengar orang, termasuk di milis Forum Pembaca Kompas. Anda bisa melakukan perubahan/memberi masukan agar rakyat Indonesia makmur.

Saya pribadi tidak setuju dengan sistem komunis di mana negara memiliki semuanya. Tapi saya juga tidak setuju jika semua BUMN dijual sehingga BUMN berikut kekayaan alam yang dikelola dikuasai swasta yang mencari untung sebesarnya seperti yang dilakukan Sistem Ekonomi Neoliberalisme.

Untuk kekayaan alam, sembako yang meliputi hajat hidup orang banyak, harus dikelola negara bersama puluhan juta petani (bukan segelintir “petani”) untuk memakmurkan rakyat.

BUMN memang tidak SELALU harus untung karena ada Public Service/Layanan Masyarakat yang harus dijalankan oleh negara seperti penyediaan air minum yang bersih untuk rakyat, listrik, kesehatan, dan pendidikan. Sebagai gantinya, negara menerima pajak dari rakyat sebesar rp 500 trilyun lebih per tahunnya.

Sebagai contoh pagi ini saya dapat SMS dari teman saya yang berbunyi:

===
Salam, peluang beramal bagi yang ingin sedekah. Saat ini ada seorang ibu yang akan melahirkan sesar di RS Fatmawati. Tapi tak ada biaya, bagi yang ingin membantu bisa hubungi Musa di 08811812832

===

Tak semua orang miskin dapat kartu Gakin karena garis kemiskinan BPS yang terlampau rendah.

Teman saya dan saya juga berkunjung ke perkampungan nelayan di Muara Angke. Boleh dikata 90% warganya hidup dalam kemiskinan. Saya bersama teman saya bertamu ke satu rumah yang luasnya paling 9 m2 yang didiami 4 orang untuk mewawancarai calon penerima beasiswa dari satu yayasan yang didirikan teman saya pak Eko. Sedihnya, jauh lebih banyak orang yang harus menerima bantuan ketimbang jumlah donaturnya… Kalau tertarik membantu, silahkan kontak pak Eko dengan MIF Foundationnya.

Jumlah orang miskin saat ini sedikit cuma sekitar 35 juta jiwa karena garis kemiskinan yang dipatok BPS sangat rendah. Cuma rp 182 ribu/bulan per orang. Jika menurut standar Bank Dunia yang US$ 60/bulan, mungkin jumlahnya sekitar 120 juta jiwa. Jika pakai standar AS yang Rp 10,4 juta/bulan, bisa lebih banyak lagi…J

http://infoindonesia.wordpress.com/2008/03/11/umr-dan-garis-kemiskinan-kita-memang-beda-%E2%80%93-umr-indonesia-us-95bulan-as-us-4914bulan/

Neoliberalisme untuk mengidentifikasi paham ekonomi yang bertujuan memprivatisasi semua BUMN, mencabut subsidi barang/BBM itu ada di berbagai ensiklopedi seperti MS Encarta Encyclopaedia, Ensiklopedi Britannica, dsb. Contohnya lihat di bawah (*2)

==

http://encarta.msn.com/encyclopedia_1741588397_2/globalization.html

The IMF and the World Bank usually impose certain conditions for loans and require what are called structural adjustment programs from borrowers. These programs amount to detailed instructions on what countries have to do to bring their economies under control. The programs are based on a strategy called NEOLIBERALISM, also known as the Washington Consensus because both the IMF and the World Bank are headquartered in Washington, D.C. The strategy is geared toward promoting free markets, including privatization (the selling off of government enterprises); deregulation (removing rules that restrict companies); and trade liberalization (opening local markets to foreign goods by removing barriers to exports and imports). Finally, the strategy also calls for shrinking the role of government, reducing taxes, and cutting back on publicly provided services.

==

Beberapa gejalanya adalah privatisasi, pencabutan subsidi barang/BBM, dsb. Gejala demam berdarah adalah badan panasnya tinggi dan tidak turun selama beberapa hari, bercak merah, dsb. Namun penyakit demam berdarah tetap positif meski ada gejala yang tidak terbukti. Sebagai contoh, tidak semua penderita demam berdarah memiliki bercak merah di kulitnya.

Nah Neoliberalisme juga begitu. Meski ada gejala yang tidak terlihat, bukan berarti itu bukan Neoliberalisme jika gejala2 lain yang disebut terlihat.

Tapi semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah dan benar-benar berjuang untuk mensejahterakan rakyat.

Saat ini saya paling cuma membuat blog seperti www.infoindonesia.wordpress.com yang paling banter cuma dikunjungi 1800 orang per hari dengan isi berbagai artikel yang diharap bisa mencerahkan bangsa Indonesia.

http://infoindonesia.wordpress.com/2008/01/15/beberapa-langkah-mengurangi-kemiskinan-di-indonesia/

Tabik,
> faisal basri

— On Tue, 6/16/09, A Nizami <nizaminz@yahoo. com> wrote:

From: A Nizami <nizaminz@yahoo. com>

Subject: [Forum-Pembaca- KOMPAS] Adakah Basri Menangis Ketika BBM Naik 125%? Bls: Boediono Dicerca Neolib, Faisal Basri Nangis

To: Forum-Pembaca- Kompas@yahoogrou ps.com

Date: Tuesday, June 16, 2009, 2:01 AM

Apakah Faisal Basri menangis ketika BUMN-BUMN yang merupakan milik rakyat Indonesia dijual ke swasta/asing?

Adakah Faisal Basri menangis ketika harga BBM di Indonesia naik mengikuti harga minyak dunia sampai 125% sehingga memicu kenaikan harga-harga barang lainnya?

Adakah Faisal Basri menangis ketika sebagian besar kekayaan alam Indonesia dikelola oleh asing sehingga perusahaan2 migas/pertambangan asing yang beroperasi di Indonesia masuk daftar perusahaan terkaya versi FORBES 500 dengan pendapatan ribuan trilyun rupiah/tahun dan CEOnya penghasilannya sampai rp 7 milyar lebih per bulan sementara 11,5 juta rakyat Indonesia kurang gizi/busung lapar?

Apakah itu Neoliberal (ini ada di berbagai ensiklopedia) , Ekonomi Jalan Tengah (yang tidak ada di Ensiklopedi) , selama BUMN-BUMN dijual ke swasta/asing, selama kekayaan alam Indonesia diserahkan kepada asing, mayoritas rakyat Indonesia akan terpuruk dalam kemiskinan..

===

Ayo Belajar Islam sesuai Al Qur’an dan Hadits

http://media-islam.or.id

— Pada Sen, 15/6/09, Agus Hamonangan <agushamonangan@ yahoo.co. id> menulis:

Dari: Agus Hamonangan <agushamonangan@ yahoo.co. id>

Topik: [Forum-Pembaca- KOMPAS] Boediono Dicerca Neolib, Faisal Basri Nangis

Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com

Tanggal: Senin, 15 Juni, 2009, 4:33 AM

http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/15/15020598/boediono.dicerca.neolib.faisal.basri.nangis.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengaku menangis ketika mendengar Boediono, rekannya sesama ekonom, dicerca sebagai neoliberalis.

Ceritanya terjadi ketika dirinya berada di Singapura pada pertengahan bulan Mei kemarin. Saat itu, Faisal mengaku tengah berada di dalam MRT di Negeri Merlion tersebut. Dirinya membaca berita-berita yang menyatakan bahwa Boediono itu neolib karena telah melakukan privatisasi BUMN.

“Mungkin saya agak cengeng. Tapi saya benaran menangis melihat kawan saya dicerca,” ujar Faisal pada acara peluncuran buku karya Boediono yang berjudul Ekonomi Indonesia, Mau ke Mana?, Senin (15/6) di Gedung Perpustakaan Nasional.

Saat itu juga, Faisal langsung mempercepat kepulangannya ke Indonesia lewat Batam. Dalam perjalanan pulang itulah, Faisal menuliskan artikel yang “membela” mantan gubernur Bank Indonesia itu dan mengirimkannya ke blog pribadinya di Kompasiana.com. Tulisannya itu kemudian mendapat tanggapan banyak orang.

Buku Ekonomi Indonesia, Mau ke Mana? merupakan kumpulan esai ekonomi karya Boediono yang pernah diterbitkan di berbagai jurnal, surat kabar, dan majalah. Sepuluh esai yang dipublikasikan itu terdiri dari delapan tulisan ekonomi makro, satu keynote speech Gubernur Bank Indonesia, dan satu catatan pribadi tentang Prof Widjojo Nitisastro.

Turut hadir dalam peluncuran buku tersebut sejumlah ekonom, seperti Tony Prasetiantono, Sumarlin, dan juga tokoh-tokoh pers, seperti Rosihan Anwar, Fikri Jukri, dan Rektor UGM Soedjarwadi.

Sent from Indosat Blackberry

HIN

__._,_.___

Messages in this topic (2) Reply (via web post) | Start a new topic

Messages | Polls

=====================================================
Pojok Milis Komunitas Forum Pembaca KOMPAS [FPK] :

1.Milis Komunitas FPK dibuat dan diurus oleh pembaca setia KOMPAS

2.Topik bahasan disarankan bersumber dari http://epaper.kompas.com/ , http://kompas.com/ dan http://kompasiana.com/

3.Moderator berhak memuat,menolak dan mengedit E-mail sebelum diteruskan ke anggota

4.Moderator E-mail: agus.hamonangan@gmail.com agushamonangan@yahoo.co.id

5.Untuk bergabung: Forum-Pembaca-Kompas-subscribe@yahoogroups.com

KOMPAS LINTAS GENERASI

=====================================================

Catatan kaki:

*1 http://infoindonesia.wordpress.com/2008/01/15/beberapa-langkah-mengurangi-kemiskinan-di-indonesia/

*2 Policy implications

Broadly speaking, neoliberalism seeks to transfer part of the control of the economy from state to the private sector,[5] to, ostensibly, bring a more efficient government and, to improve economic indicators of the nation. The definitive statement of the concrete policies advocated by neoliberalism is often taken to be John Williamson’s[6] “Washington Consensus”, a list of policy proposals that appeared to have gained consensus approval among the Washington-based international economic organizations (like the International Monetary Fund (IMF) and World Bank). Williamson’s list included ten points:

* Fiscal policy discipline;

* Redirection of public spending from subsidies (”especially indiscriminate subsidies”) toward broad-based provision of key pro-growth, pro-poor services like primary education, primary health care and infrastructure investment;

* Tax reform – broadening the tax base and adopting moderate marginal tax rates;

* Interest rates that are market determined and positive (but moderate) in real terms;

* Competitive exchange rates;

* Trade liberalization  – liberalization of imports, with particular emphasis on elimination of quantitative restrictions (licensing, etc.); any trade protection to be provided by law and relatively uniform tariffs;

* Liberalization of inward foreign direct investment;

* Privatization of state enterprises;

* Deregulation  – abolition of regulations that impede market entry or restrict competition, except for those justified on safety, environmental and consumer protection grounds, and prudent oversight of financial institutions; and,

* Legal security for property rights.

http://en.wikipedia.org/wiki/Neoliberalism

http://encarta.msn.com/encyclopedia_1741588397_2/globalization.html

]]> http://tidakmenarik.wordpress.com/2009/06/13/peta-sumberdaya-alam-terbesar-didunia-setiap-negara/ Sat, 13 Jun 2009 10:34:38 +0000 Tidak Menarik http://tidakmenarik.wordpress.com/2009/06/13/peta-sumberdaya-alam-terbesar-didunia-setiap-negara/ http://pelangiholiday.wordpress.com/2009/06/10/hutan-raya-bung-hatta/ Wed, 10 Jun 2009 09:15:22 +0000 Rusdi Pelangi http://pelangiholiday.wordpress.com/2009/06/10/hutan-raya-bung-hatta/

HUTAN RAYA BUNG HATTA

Taman Hutan Raya DR. Moh. Hatta atau yang dikenal dengan Taman Hutan Raya Bung Hatta berada di Kecamatan Lubuak Kilangan, Kelurahan Indarung. berjarak 20 Km sebelah timur dari pusat Kota Padang dan jarak dari Minangkabau International Airport adalah sekitar 50 Km.
Luas Taman Hutan Raya Bung Hatta ditetapkan berdasarkan Keppres No. 35 Tahun 1986, dengan luas 240 Ha. Secara geografis Taman Hutan Raya Bung Hatta terletak antara 0032’ – 150 5’ Lintang Selatan dan 100017’ – 1000 42’ bujur Timur. Kawasan Hutan Raya sebelah utara dibatasi oleh Sungai Lubuak Paraku, sebelah barat dibatasi oleh Jembatan Lubuak Paraku, sebelah selatan dibatasi oleh Sungai Baliang dan Bukit Karang selanjutnya sebelah timur dibatasi oleh Panorama II.

Kawasan ini sebelumnya merupakan lokasi Kebun Raya Setia Mulya yang peresmiannya dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, DR. Mohammad Hatta pada tahun 1955. pada saat itu pengelolaan kawasan ini merupakan tanggung jawab Lembaga Ilmu Pengetahuan Alam atau yang sekarang dikenal dengan LIPI. Tahun 1961 pengelolaan kawasan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat dan pada tahun 1981 pengelolaan diserahkan kepada Universitas Andalas. Pada tahun 1984 pihak Universitas Andalas, Pemerintah tingkat I Propinsi Sumatera Barat bersama – sama Menteri Kehutanan sepakat mengubah nama Kebun Raya Setia Mulya menjdi Taman Hutan Raya DR. Mohammad Hatta dan pengelolaannya dipegang oleh Pemerintah daerah yang secara teknis di tanggani oleh Kantor Wilayah Kehutanan Sumatera Barat. Pada tanggal 31 Januari 1991 pengelolaan kawasan ini diserahkan kepada pemerintah daerah Tingkat II Kotamadya Padang dan kemudian membentuk Badan Pelaksana Pengelolaan Taman Hutan Raya DR. Mohammad Hatta yang terdiri dari unsur – unsur Pemerintah daerah tingkat II Kotamadya padang, universitas andalas, dinas dan instansi terkait.

Topography
Secara umum kawasan ini merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan yang berada pada ketinggian 300 – 700 mdpl serta merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan yang membentang dari utara ke selatan.
Dibandingkan dengan pusat kota padang, suhu di kawasan Taman Hutan Raya Bung Hatta cukup sejuk bekisar antara 190C s/d 260C. Sedangkan curah hujan rata – rata dikawasan ini cukup tinggi mencapai 6000 s/d 7000mm per tahun dengan kelembaban udara berkisar anatara 52 s/d 89 %.
Arah angin pada bulan April – Mei umumnya mengarah ke timur dan bertiup dari arah Barat dan Barat Laut. Sedangkan pada bulan Juni – September, angin bertiup dari Timur atau Tenggara ke arah Barat. Berdasarkan data – data tersebut diatas, iklim di areal Tahura Bung Hatta termasuk tipe iklim A berdasarkan klsifikasi iklim menurut Schmidt dan Fergusson.
Kawasan Taman Hutan Raya Bung Hatta merupakan kawasan perembesan air tanah bagi Kota Padang. Tanah penutup yang mendominasi terdiri dari bongkahan batu andesit, pasir lanau dan pasir lempungan yang mengindikasikan bahwa perembesan air berlangsung lambat hingga sedang, terutama di bagian utara dan selatan areal Taman Hutan Raya.

Sumber Daya Alam
Taman Hutan Raya Bung Hatta merupakan kawasan alami dengan ekosistem hutan darat dengan keragaman hayati yang cukup tinggi.

Flora :
Kuini (mangifera indica), Ambacang (Mangifera foetida), Durian Belanda (Annona Muricata), Buah Nona (Annona Reticula) Kenanga (Canangium Frusticosum), Pisang – pisangan (Polyalthia Oblonga), Xylopia Malayana, Alemanda (Alamanda Cathartica), Jeletung (Dyera Costulta), Oleander (Nerium Oleander), Kamboja (Plumeieria Acuminata), Voacangan Foetida, Timah – timah ( Ilex Cymosa), Birah (Alocasia Macrrohiza), Bunga bangkai (Amorphophalus Campanulatus), Kaladi Hias (Caladium Bicolor), Juluak Antu (Arthrophyllum Diversifolium), Durian (Durio Zibethinus), Mandirawan (Hopea Mengarawan), Keruing (Dipterocarpus Bauddi), Kayu Minyak (Shorea Sumatrana), Buah Seri (Muntingia Calabura), Kemiri(Aleurites Moluccana), Antidesma Montanum, Aporusa Benthamiana, Bischofia Javanica, Clauxylon Polot, Euphorbia pulcherrima, Glochidion Obscurum, Mallotus Paniculatus, Kayu Manis (Cinnamomum Burmannii), Waru (Hibiscus Tilliaceus) dan sebagainya.

Fauna :
Kambing Hutan (Nemorthaidus Sumatrensis) Kijang (Muntiacus Muntjak), Rusa (Cervus Eguinus), Tapir (Tapirus Indicus), Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrensis), Simpai (Presbytis Melalophus), Beruk (Macacca Nemestrina), Kera Ekor Panjang (Mecacca Fascicularis), Siamang (Hylobates Syndactylus), enggang (Bucceros).

Fasilitas
Kawasan Tahura DR M. Hatta memiliki pintu masuk yang dilengkapi dengan loket penjualan karcis. Di area utama tersedia tempat parkir yang cukup luas. Di area ini terdapat fasilitas guest house dengan kapasitas 50 orang juga terdapat ruang makan serta wc umum yang cukup layak pakai. Selain itu dikawasan ini juga terdapat tempat beribadah.
koleksi sejarah berupa dukumentasi dari DR M hatta dapat dilihat di Pusat informasi.
Patung DR M Hatta serta taman dan beberapa gazebo yang dihubungkan oleh jalan stapak yang tertata dengan rapi melengkapi fasilitas penunjang yang dimiliki oleh kawasan ini

Aksesibilitas
Taman Hutan Raya DR Muhammad Hatta memiliki aksesibilitas yang relatif mudah serta sarana jalan yang cukup memadai. Secara umum kawasan berada di pinggir jalan raya menunju Kota Solok sehingga penggujung dapat menggunakan jasa transportasi Padang – Solok. Secara rinci aksesibilitasnya sebagai berikut;
1. Jarak tempuh dari pusat Kota Padang adalah ± 20 Km
2. Jarak tempuh dari MIA (Minangkabau International Airport) adalah ± 50 Km
3. Jarak tempuh dari Bukittinggi adalah ± 100 Km
4. Jarak tempuh dari Kota Solok adalah ± 30 Km
5. Jarak tempuh dari Danau Singkarak adalah ± 45 Km.
6. Jarak tempuh dari Danau Diatas dan Danau Dibawah adalah ± 30 Km    .
Sarana air bersih didapat dari sumber air pegunungan dan kebersihanan dikelola oleh Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Padang. Kawsan ini sudah terhubung dengan saluran telekomuniasi beserta listrik.

Profil Wisatawan
Kawasaan ini pada umumnya di kunjungi oleh wisatawan nusantara dan mancanegara. Kegiatan utama dari wisatawan adalah penelitian dan outbond selain itu juga digunakan sebagai lokasi seminar dan pelatihan.
• Wisatawan nusantara terdiri dari pelajar dan organisasi
• Wisatawan mancanegara terdiri dari : Belanda, Australia, Jerman, Inggris

Peluang pengembangan dan Investasi
Kegiatan pengembangan Taman Hutan Raya DR Mohammad Hatta bertujuan untuk;
1. meningkatkan konvervasi alam guna menjaga keutuhan tanah, tata air dan iklim,
2. meningkatkan upaya pelestarian alam, plasma nuftah, flora dan fauna,
3. meningkatkan peranan dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan sumber daya alam melalui kegiatan penelitian dan pendidikan,
4. meningkatkan kegiatan pariwisata alam yang ramah lingkungan.
Paket pembangunan yang aplikatif terhadap pengembangan Taman Hutan Raya DR. Muhammad Hatta yang sesuai dengan daya dukung tata ruang dan konsep pola konservasi meliputi peruntukan areal atau site plan sebagai berikut;

A. Sentral Area
Sentral area merupakan area pusat dengan luas 7 Ha yang saat ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti guset house, area parkir, MCK, kopel dan taman bunga. Mengingat kondisi sarana yang kurang mendukung maka fasilitas tersebut akan ditata ulang sedemikian rupa sehingga kawasan memiliki kharakter dengan taman – taman yang dilengkapi dengan berbagai jenis bunga tropis.

B. Perkantoran dan Pusat Olahraga
Dengan mengalokasilkan lahan sebesar 6 Ha maka akan di bangun kantor sekretariat Badan Pengelola serta sarana olah raga seperti Kolam renang, lapangan tenis dan badminton serta mini golf.

C. Hutan Koleksi
Kawasan ini diperuntukkan bagi para peneliti dengan areal seluas 22Ha maka di kawasan ini akan dibangungedung pusat penelitian, rumah kaca, perpustakaan, museum bunga, ruang herbarium dan ruang presentasi.

D. Kolam Kodok Raksasa
Sebagai salah satu hewan langka maka pembudidayaan kodok Raksasa dapat di lakukan pada kawasan ini dengan area seluas 3 Ha akan dibangun labor khusus reptil dan sarana penelitian.

E. Camping Ground
Dengan lahan seluas 10 Ha maka kawasan camping ground dapat di bangun dengan mengkombinasikannya dengan sarana dan prasarana outbond.

F. Taman Satwa
Pada area ini akan dibangun kebun binatang mini yang dilengkapi dengan koleksi hewan tropis. Dengan lahan seluas 15 Ha  area ini juga akan dilengkapi denga sarana bird watch.
(putra)

Memang sebuah negeri tropis mempunyai beraneka ragam sumber daya alam baik itu hewani ataupun botani, laut dipenuhi oleh terumbu karang yang indah dan hutan dipenuhi oleh berbagai spesies unik dan varietas2 tumbuhan yang beraneka ragam. Indonesia merupakan negeri tropis yang sangat subur. Kalau saya bilang apa saja yang ditanam pasti akan tumbuh subur (ajip, begitulah kira2), selaku anak bangsa kita bangga, dan patut memberikan apresiasi bahwa kita dilahirkan dinegeri yang subur.

Khusus mengenai terumbu karang, Indonesia dikenal sebagai pusat distribusi terumbu karang untuk seluruh Indo-Pasifik. Indonesia memiliki areal terumbu karang seluas 60.000 km2 lebih. Sejauh ini telah tercatat kurang lebih 354 jenis karang yang termasuk kedalam 75 marga. Bunaken yang terkenal dengan taman laut yang indah diseluruh dunia memiliki ratusan spesies terumbu karang langka, sungguh Indonesia penuh dengan keindahan yang ngak ada bandingnya didunia. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk membuat varietas2 baru yang sesuai dengan ekosistem setempat.(moga aja varietas tersebut segera dipatenkan biar ngak dicuri lagi hehe).

Baru2 ini juga dikabarkan bahwa telah ditemukan varietas baru dari melon hasil budidaya. Yang biasanya melon yang anda ketahui berbentuk bulat tapi varietas baru ini berbentuk kotak (ondeh mande sungguh tak lazim .. Minangnese :Mode=ON). Melon tersebut merupakan hasil budidaya Taman Mekarsari, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.

gbr. Melon kubus karya Taman Mekarsari (Courtesy:SCTV)

Gimana menurut anda kurang apalagi indonesia? SDM Indonesia nih ajip juga, olimpiade fisika, matematika, Computer., jangan salah indonesia mendominasi perolehan medali. Jadi apalagi yang kurang SDA berlimpah dan SDM potensial yang banyak.

Jadi apa yang sebenarnya yang kurang ??? hehe pasti anda juga berfikir tentang hal yang sama dengan saya. Benar !! Apresiasi negara terhadap itu semua masih sangat kurang sehingga apa yang kita miliki tidak terjaga dengan baik. Belum adanya UU yang kuat tentang perlindungan terumbu karang dan perusakkan hutan yang jelas. Dan juga kurangnya lahan buat peneliti2 muda untuk berkreasi sehingga banyak beberapa peneliti muda kita lebih memilih negara lain karena mereka lebih memberikan apresiasi yang lebih atas kreatifitas mereka, ya begitulah kira2.