Bali bulan November tahun 1965 adalah masa masa awal pembantaian terbesar abad 20. Bahkan tidak ditemukan proporsi yang lebih tajam dari pembantaian ini sepanjang sejarah bangsa Indonesia atau bahkan Asia Tenggara. Proporsi yang meliputi besarnya jumlah korban dalam kecilnya wilayah pulau Bali dan dalam tempo pembantaian yang sangat singkat.

Tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah korban pembataian itu, khususnya di Bali yang memang secara proporsi paling besar. Perkiraan jumlah yang paling rendah adalah 40.000 dan tertinggi adalah 100.000. Soe Hok Gie memberikan angka 80.000 sebagai perkiraan yang paling konservatif. Pembantaian yang begitu besar itu terjadi hanya dalam kurun waktu minggu saja.

Pada pembataian etnis Tionghoa tahun 1740 oleh Belanda di Batavia hanya mencapai angka 10.000. Jumlah yang setara untuk korban pembataian adalah di Kamboja oleh tentara Khmer Merah pimpinan Pol Pot tetapi memakan waktu yang jauh lebih panjang dan menarik perhatian dunia.

Apa yang terjadi di Bali memang agak berbeda dengan di Jawa. Setelah G30S, di Jawa telah terjadi “pembekuan” terhadap segala hal yang berbau PKI sedangkan di Bali segala macam kegiatan PKI masih bisa berlangsung. Ini yang membuat lawan politik PKI geram dan mengorganisir “pembekuan” itu secara swadaya.

Kalau di Jawa perburuan terhadap simpatisan PKI dilakukan oleh tentara maka di Bali “tugas” tersebut lebih banyak dilakukan oleh warga sipil. Para warga sipil terutama dari partai lawan politik PKI yang secara sukarela menjadi algojo dikenal dengan nama Tameng. Para Tameng ini bertugas mencari informasi, mendata, mendaftar, memburu, menangkap dan membunuh para simpatisan PKI.

Pada ketentaraan tugas tugas tersebut biasanya dilakukan oleh kesatuan yang terpisah. Ketika daftar orang yang akan diburu telah disampaikan oleh kesatuan intelijen maka kesatuan buru sergap melakukan tugasnya dengan berkoordinasi dengan atasan mereka yang kemudian hasilnya diberikan kepada kesatuan eksekusi. Walaupun tidak selalu demikian tapi ada otoritas yang jelas.

Pada kelompok Tameng semua tugas dilakukan kebanyakan bukan oleh kesatuan terpisah. Mulai dari proses pendataan hingga pembataiannya banyak dilakukan sendiri. Satu satunya yang berhak melakukan validasi untuk orang yang terdaftar atau tidak adalah komandan Tameng. Jika komandan bilang bahwa seseorang layak masuk daftar maka anak buah akan melaksanakannya tanpa ragu ragu.

Sebelum pembataian terjadi memang masyarakat Bali pada waktu itu telah didera konflik yang berat meliputi konflik ekonomi, sosial dan politik. Konflik itu sesungguhnya memiliki akar sejarah yang sangat dalam yang meliputi persoalan aparatur pemerintahan negara, feodalisme kasta dan ego Puri. Konflik ideologi partai justru tidak terlalu menonjol.

Puri Puri di Bali memiliki rivalitas satu sama lain yang menyebabkan jika satu Puri menjadi simpatisan ideologi politik tertentu maka Puri rivalnya akan serta merta memihak ideologi politik yang berseberangan dengan rivalnya tanpa merasa perlu menelaah kecocokan visi politik.

Latar belakang konflik ini mewarnai pembataian. Konflik konflik dimasa lalu berperan penting menjadi faktor penentu apakah seseorang layak masuk daftar yang akan dibantai atau tidak. Prosesnyapun tidak memakan waktu lama. Bahkan ada yang secara adhoc alias dadakan, misalnya kelompok Tameng bertemu seseorang dijalan lalu ditangkap, dikonfirmasikan sebentar ke komandan Tameng, jika komandan Tameng setuju maka terjadilah pembataian.

Hampir tidak ada sama sekali verifikasi tentang apakah seseorang itu punya afiliasi dengan partai komunis atau tidak. Tidak ada jaminan aman dari pembantaian walaupun untuk seorang pejabat pemerintahan setingkat Gubernur sekalipun. AA Bagus Sutedja adalah gubernur Bali pada saat itu yang sangat setia dan dekat dengan Bung Karno.

Lawan lawan politik PKI senantiasa menaruh curiga pada orang orang yang menyatakan kesetiaan kepada Bung Karno walaupun tidak otomatis orang yang militan kepada Bung Karno adalah PKI. Sebagian dari mereka yang dibantai memang PKI tapi sebagian lagi tidak dapat divalidasi. Banyak dari mereka yang hanya jadi korban konspirasi.

Kalau Gubernur saja bisa menjadi korban konspirasi politik maka tidak ada lagi tempat yang aman bagi warga biasa. Tak terbayangkan suasana yang sangat menegangkan kala itu. Orang berlarian larian kesana kemari ditengah jalan. Pintu pintu rumah ditutup. Toko toko dan pasar tutup. Banyak desa yang sepi karena ditinggal penduduknya bersembunyi di hutan karena takut didatangi Tameng.

Sering kali terjadi salah tangkap dan salah bunuh hanya karena kemiripan wajah atau kemiripan nama. Tapi tidak jarang juga terjadi penangkapan atas dasar sentimen pribadi antara komandan Tameng dengan para musuhnya dimasa lalu.

Kelompok Tameng berpakaian hitam hitam bersenjatakan kelewang (samurai) dan beberapa bedil. Mereka datang untuk “menjemput” tidak perduli waktu pagi, siang atau malam. Pintu rumah didobrak, tangkapan diseret masuk kedalam truk yang sudah penuh dengan orang orang yang berwajah pucat pasi, disebuah ladang mereka dipenggal kemudian mayatnya didorong kedalam lubang kuburan masal.

Pernah terjadi buruan tak ditemukan lalu anggota keluarga yang lain dibawa sebagai gantinya. Bahkan ada komandan Tameng yang memanfaatkan mencari jodoh dengan cara memaafkan seorang calon korban asal bersedia menyerahkan adik perempuannya yang cantik sebagai istri komandan Tameng. Para Tameng sangat berkuasa kala itu. Ini disebabkan karena mereka mendapat legitimasi dari pemuka agama baik Hindu maupun Islam bahwa apa yang mereka lakukan adalah bukan dosa.

Adalah mudah memberi legitimasi bagi para pemuka agama itu karena ideologi komunis menafikan keberadaan Tuhan, paling tidak itulah yang dipahami oleh masyarakat Bali dikala itu. Disamping legitimasi pemuka agama diperparah juga oleh ketakutan atas militansi PKI dimasa sebelum G30S. Sebelum G30S terjadi, PKI sangat militan dengan berbagai show of force yang membuat lawan politiknya bergidik.

Berbagai lagu diciptakan untuk mengejek dan membangkitkan semangat. Parade, pawai dan provokasi yang berbau pembantaian disebar ke masyarakat. Mereka bersumpah jika PKI menang maka lawan lawan politik mereka akan dibantai habis habisan sampai ke anak cucu.

Propaganda PKI bukan gertak sambal karena pada pemberontakan PKI di Madiun pembantaian lawan politik oleh PKI benar benar dilakukan dengan keji. Jadi kengerian yang memiliki landasan trauma jika PKI menang maka habislah kita semua.

Semua aksi aksi itu menambah ketegangan politik yang memang sudah ada sejak lama. Kengerian yang begitu besar terhadap propaganda PKI ditambah dengan konflik konflik sebelumnya membuat pembantaian ini menjadi sangat radikal dibanding dengan pembataian di Jawa atau ditempat lain.

Bagi kita yang lahir belakangan dan tidak mengalami kejadian tersebut bisa dengan mudah membuat pertanyaan: “Walaupun komunis adalah ideologi yang terlarang di Indonesia tapi layakkah mereka dibantai?”. Sulit buat mereka yang menjadi saksi sejarah kejadian itu untuk menjawab secara gamblang.

Saya tidak ingin jadi orang yang pongah mengorek suatu peristiwa yang sangat delicate untuk diceritakan. Saya hanya bisa mendengar kesaksian para orang tua tentang kejadian itu dan berusaha menghayati suasana hati mereka mengarungi sejarah.

Belum lagi bagi para keluarga yang salah satu anggotanya menjadi korban pembataian. Bertahun tahun lamanya mereka hidup dalam diskriminasi dan tidak pernah menceritakan atau membahas tentang anggota keluarganya itu kecuali kepada sesamanya. Janda janda dan anak yatim bertebaran dimana mana. Banyak desa yang lengang karena sebagian penduduknya telah dibantai.

Cerita cerita tentang peristiwa itu banyak disembunyikan dan tak ingin diceritakan. Jangankan dari sisi keluarga yang menjadi korban, dari sisi pihak yang tidak menjadi korbanpun atau hanya sekedar menjadi saksi pembataianpun sulit didapat. Mereka enggan untuk cerita sesuatu yang sangat mengguncang jiwa.

Mungkin karena itulah kejadian ini hampir dilupakan dan tidak mendapat perhatian khusus dari para peneliti akademis tanah air. Penulis asing seperti Geoffrey Robinson lebih memiliki hasrat untuk menulis ketimbangan penulis lokal. Saya beruntung masih bisa mendengar cerita dari berbagai sumber pelaku sejarah melalui cerita langsung mereka maupun dari tulisan yang mereka tulis.

***

Saya ingin menceritakan sebuah kisah pada kala itu yang menurut Adrian Vickers seorang penulis asing yang banyak menulis tentang Bali, sebagai sebuah kisah kepahlawanan.

Suatu pagi di RSUP Sanglah Denpasar segerombolan orang berpakain hitam hitam bersenjatakan kelewang dan bedil masuk ke halaman Rumah Sakit ingin bertemu dengan direktur RS. Mereka adalah para Tameng. Pegawai RS sempat dibuat gempar karena cara mereka masuk yang sangat demonstratif.

Oleh direktur RSUP Sanglah yang kala itu dijabat oleh Dr AAM Djelantik mereka dipersilahkan masuk ke kantornya. Komandan Tameng meminta kepada Dr Djelantik untuk menyerahkan 6 orang pasien yang tercatat dalam daftar yang mereka buat. Keenam orang pasien tersebut menurut komandan Tameng adalah simpatisan PKI.

Dr Djelantik sempat terkejut oleh akurasi nama nama dalam daftar yang mereka sodorkan. Mereka mendesak untuk segera diserahkan keenam pasien tersebut. Para perawat dan dokter yang lain berpikiran habislah sudah riwayat ke enam orang pasien ini. Siapa yang berani melawan Tameng. Apalagi bagi hanya seorang direktur Rumah Sakit bertubuh kecil bernama Dr Djelantik itu.

Apakah prinsip kedokteran yang harus bersedia melayani dan mengayomi pasien masih akan tetap ditegakan Dr Djelantik sementara taruhannya adalah lehernya sendiri. Pedang samurai berkelebat dihadapan Dr Djelantik yang sedang ditunggu jawabannya.

Sebagian petugas kesehatan mungkin merasa cari aman lebih baik keenam orang pasien itu diserahkan saja ketimbang melihat para Tameng itu marah dan menggila di Rumah Sakit. Dr Djelantik sebagai direktur RSUP Sanglah tidak merasa perlu berkonsultasi untuk menjawab pertanyaan.

Jawaban yang Dr Djelantik berikan adalah:

“Maaf, tapi selama para pasien itu masih dalam perawatan di Rumah Sakit ini, maka mereka adalah tanggung jawab saya. Saya tidak bisa menyerahkan mereka selama mereka masih dirawat.

Mereka sudah menyerahkan nasib mereka ketangan saya sejak mereka masuk Rumash Sakit. Kalau mereka sudah selesai dirawat dan berada diluar lingkungan Rumah Sakit maka mereka bukan tanggung jawab saya lagi.”

Jawaban itu disampaikan dengan suara mantap walaupun lutut bergemetar. Mendengar jawaban direktur Rumah Sakit yang tegas itu para Tameng saling pandang sesaat. Mereka kemudian pamit tapi menyisakan pertanyaan besar: apa yang bakal mereka lakukan.

Terlepas dari itu berita telah tersebar keseantero ruang perawatan Rumah Sakit. Ke enam orang pasien yang termasuk kedalam daftar menjadi stress. Dr Djelantik memberi instruksi supaya keenam orang pasien tersebut diperpanjang masa perawatannya sebisa mungkin. Jangan keluarkan mereka walaupun mereka sudah sembuh hingga keadaan politik membaik.

Tapi ketakutan tak terbendung, sebagian dari mereka melarikan diri bersama keluarganya untuk bersembunyi. Ketakutan tidak hanya menghinggapi keenam orang pasien itu tapi juga pasien lain dan petugas kesehatan tak terkecuali Dr Djelantik sebagai direktur RS yang telah menghalangi penangkapan.

Malam hari dikediaman Dr Djelantik pintu rumah digedor oleh beberapa orang berpakaian hitam hitam. Ibu Astri istri Dr Djelantik membuka pintu dan menanyakan keperluan orang tersebut. Mereka mengatakan akan membawa Dr Djelantik karena ada komandan Tameng yang sedang sakit. Apakah benar demikian atau ini hanya teknik untuk “menjemput”.

Keadaanpun menjadi panik, Dr Djelantik segera menelepon Bupati saat itu yang memiliki hubungan dekat dengan beberapa komandan Tameng. Setelah mendapat kepastian dari Bupati bahwa memang benar ada komandan Tameng yang sedang sakit maka Dr Djelantik merasa lega lalu segera berangkat bersama para Tameng ke tempat komandan Tameng yang sedang sakit itu. Rupanya komandan Tameng sedang menggigil demam karena malaria dan tak bisa bertugas, jangankan menebas kepala orang, bangkit dari tempat tidur saja tidak bisa.

Sementara itu pembantaian dimana-mana tetap berlangsung. Siang hari jalanan sepi dalam perjalanan ke Rumah Sakit Dr Djelantik dari dalam mobil land rover yang ia naiki, terlihat dikejauhan beberapa Tameng sedang bertugas menggerebek sebuah rumah. Seiring dengan mendekatkanya mobil Dr Djelantik penggerebekan itu berhenti, seorang Tameng melihat ke arah mobil lalu memberi salam karena mengenali Dr Djelantik. Setelah mobil Dr Djelantik berlalu penggerebekan itu dilanjutkan.

Hati Dr Djelantik berkecamuk. Apa yang mesti ia lakukan? Berhenti dan menggagalkan usaha penggerebekan itu? Ah itu sama saja bunuh diri karena ini bukan dalam lingkungan Rumah Sakit. Perasaannya yang galau mengganggu pikirannya dan hanya bisa berharap agar pembataian ini segera berakhir.

Malam hari kemudian segerombolan mobil Tameng kembali menghampiri Dr Djelantik dikediamannya. Kali ini tidak ada yang sakit. Mereka hanya ingin minta ijin untuk membakar rumah tetangga Dr Djelantik milik seorang saudagar Tionghoa yang telah melarikan diri seminggu sebelumnya karena takut dicap PKI. Etnis Tionghoa memang punya alasan untuk takut karena partai komunis berafiliasi erat dengan negara Republik Rakyat China.

Pembakaran rumahpun dilakukan tapi sebelumnya Dr Djelantik meminta para Tameng untuk memeriksa apakah rumah tersebut sudah benar benar dalam keadaan kosong untuk menghindari kecelakaan terpanggangnya orang yang tak bersalah.

Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Dr Djelantik, beliau hanya seorang dokter. Seorang dokter yang harus melayani pasien entah mereka itu datang dari pihak yang dibantai atau dari pihak yang membantai. Sungguhpun demikian tidaklah mudah menjadi dokter yang berpegang teguh pada prinsip kedokteran ditengah tengah gejolak politik tahun itu.

Semoga cerita diatas bisa memberi sedikit gambaran tentang suasana yang terjadi pada masa itu beserta dengan segala dilema berprinsip dan bersikap. Saya tidak ingin menyimpulkan apa apa. Terlalu sok tahu kalau saya berani menyimpulkan tentang suatu kejadian yang sangat rumit dan penuh emosi. Saya bersukur tidak perlu mengalami atau menjadi saksi sebuah sejarah kelam bangsa ini.

Sumber : Forum-Rektor.Org

Bali, nama ini mungkin secara langsung akan menghadirkan benak di setiap kita akan salah satu daerah di Indonesia dengan keindahan alam serta kebudayaan yang telah dikenal dunia. Menjadi suatu hal yang menarik bila kita mengetahui bahwa Universitas Udayana sebagai universitas tertua di daerah Provinsi Bali, embrio-nya adalah Fakultas Sastra Udayana yang merupakan cabang dari Universitas Airlangga Surabaya. 

Apakah ini menunjukkan bahwa di Bali cabang ilmu yang pertama kali berkembang adalah ilmu yang berkaitan dengan budaya (baca: sastra) sesuai peran budaya dalam kehidupan masyarakat Bali? Artikel ini tidak mencoba secara langsung menjawab pertanyaan tersebut, namun untuk menceritakan secara singkat sejarah serta profil Universitas Udayana, Bali.

A. Profil Universitas Udayana

Universitas Udayana secara sah berdiri pada tanggal 17 Agustus 1962 dan merupakan perguruan tinggi tertua di daerah propinsi Bali. Tetapi sebelumnya, sejak tanggal 29 September 1958 di Bali sudah berdiri sebuah fakultas yang bernama Fakultas Sastra Udayana sebagai cabang dari Universitas Airlangga Surabaya. 

Fakultas Sastra Udayana yang merupakan embrio dari Universitas Udayana secara resmi diakui sebagai bagian Universitas Airlangga sejak 1 Januari 1959. Peresmian Fakultas Sastra Udayana mempunyai arti yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan Universitas Udayana.
Pada awal tahun 1960-an masyarakat Bali mengidam-idamkan adanya sebuah Perguruan Tinggi di daerah ini. Untuk mewujudkan keinginan masyarakat tersebut maka pada tanggal 12 Mei 1961 diadakanlah pertemuan di antara tokoh-tokoh pendidikan, para pejabat daerah dan pemuka masyarakat. Pertemuan ini dipimpin oleh Prof. Dr. Purbatjaraka yang dibantu oleh seorang sekretaris yaitu Prof. Dr. Ida Bagus Mantra. 

Dalam pertemuan tersebut dibahas langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka persiapan pendirian perguruan tinggi di Bali. Pada pertemuan tersebut juga disepakati untuk membentuk sebuah formatur yang diketuai oleh dr. Anak Agung Made Jelantik, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Bali dengan anggota delapan orang.

Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama formatur ini sudah dapat membentuk sebuah badan yang diberi nama Badan Perguruan Tinggi Daerah Bali yang diketuai oleh Ir. Ida Bagus Oka, (Koordinator Dinas Pekerjaan Umum Nusa Tenggara), Wakil Ketua Dr. I Gusti Ngurah Gede Ngurah dan dibantu oleh dua orang sekretaris yaitu Prof. Dr. Ida Bagus Mantra dan Drh. G. N. Teken Temadja, dilengkapi oleh Pelindung, Pengawas, Penasehat, Bandahara dan beberapa orang anggota. 

Badan Perguruan Tinggi Daerah Bali ini berhasil membentuk Panitia Persiapan Universitas Udayana Bali yang kemudian disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri PTIP No. 4 tahun 1962, tanggal 15 Januari 1962. Adapun susunan personalia Panitia Persiapan Pendirian Universitas Udayana adalah sebagai berikut:

Panitia persiapan ini kemudian menjajagi hal-hal yang berhubungan dengan pendirian Universitas Udayana. Salah satu syarat yang ditetapkan oleh departemen PTIP untuk pendirian universitas pada waktu itu adalah harus memiliki empat fakultas, yang terdiri dari dua fakultas eksakta dan dua fakultas non eksakta. Berdasarkan potensi dan kemampuan yang ada serta kebutuhan masyarakat Bali dan Nusa Tenggara pada saat itu maka Panitia Persiapan merencanakan membuka empat fakultas yaitu:

1. Fakultas Sastra
2. Fakultas Kedokteran
3. Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan
4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Berkedudukan di Bali kecuali Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berkedudukan di Singaraja. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan No. 104/1962 tanggal 9 Agustus 1962, Universitas Udayana secara sah berdiri sejak tanggal 17 Agustus 1962.

Tetapi oleh karena hari lahir Universitas Udayana jatuh bersamaan dengan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia maka perayaan Hari Ulang Tahun Universitas Udayana dialihkan menjadi tanggal 29 September dengan mengambil tanggal peresmian Fakultas Sastra yang telah berdiri sejak tahun 1958.

Pada tahun 1964 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dipisahkan dari Universitas Udayana dan dijadikan IKIP Malang cabang Singaraja, sehingga sejak itu Universitas Udayana masih memiliki tiga fakultas saja. Kemudian selaras dengan perkembangan Universitas Udayana maka secara berturut-turut didirikan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (1964), Fakultas Teknik (1965) dan pada tahun 1967 didirikan Fakultas Pertanian dan Fakultas Ekonomi tetapi pada saat itu hanya diijinkan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sampai pada tingkat Sarjana Muda. Baru kemudian sejak tahun 1976 Fakultas Pertanian dan Fakultas Ekonomi diijinkan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sampai tingkat Sarjana.
Pada tahun 1968 IKIP Cabang Singaraja diintegrasikan kembali ke dalam Universitas Udayana dan dijadikan dua Fakultas yaitu Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Dengan demikian sejak tahun 1968 Universitas Udayana memiliki 9 Fakultas yaitu:

1. Fakultas Sastra
2. Fakultas Kedokteran
3. Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan
4. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat
5. Fakultas Teknik
6. Fakultas Pertanian
7. Fakultas Ekonomi
8. Fakultas Keguruan
9. Fakultas Ilmu Pendidikan

Dalam perjalanan hingga sekarang, sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 204/0/1997, tanggal 22 Agustus 1997 Program Studi Kedokteran Hewan berubah status resmi menjadi Fakultas Kedokteran Hewan. Sehingga sampai tahun 2004, Universitas Udayana memiliki sembilan fakultas yaitu:

1. Fakultas Sastra
2. Fakultas Kedokteran
3. Fakultas Hukum
4. Fakultas Ekonomi
5. Fakultas Teknik
6. Fakultas Pertanian
7. Fakultas Peternakan
8. Fakultas MIPA
9. Fakultas Kedokteran Hewan

B.Visi dan Misi

Visi

Universitas Udayana Menjadi Universitas yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya.

Misi

Sedangkan misi yang diemban dalam mewujudkan visi di atas adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, memiliki relevansi dan kompetensi tinggi
2. Mengembangkan kerjasama diberbagai bidang dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri guna meningkatkan mutu Tri Darma, kemandirian dalam manajemen dan keuangan dan meningkatkan mutu pelayanan.
3. Memberdayakan Universitas Udayana sebagai perguruan tinggi yang aktif dalam membangun masyarakat yang berlandaskan pada pengembangan dan kemajuan IPTEKS terkini untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menyentuh kepentingan masyarakat dan stakeholders, sehingga IPTEKS yang dikembangkan tetap tergayut dengan kebutuhan masyarakat.
5. Meningkatkan kemampuan manajemen organisasi dan kepemimpinan yang berorientasi kepada pelayanan yang berkualitas, profesional, demokratis, dan berjiwa kewirausahaan.
6. Mengembangkan infrastruktur pendidikan tinggi yang handal untuk penyelenggaraan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga fungsional yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan ekstensi UNUD.

C. Tujuan Pendidikan di Universitas Udayana

Sebagai unsur pendidikan Nasional, Universitas Udayana menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tujuan:

• Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat mengembangkan, menciptakan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
• Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan tahap kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

D. Motto dan Lambang Universitas Udayana

1. Motto
Universitas Udayana mempunyai motto sebagai berikut: TAKITAKINING SEWAKA GUNA WIDYA. Artinya Manusia sebagai penuntut ilmu berkewajiban mengejar pengetahuan dan kebajikan. Kata-kata ini menurut Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus diambil dari kitab Nitisastra yakni sebuah kitab yang memuat nasehat-nasehat orang berbuat dan bertingkah laku yang baik.

2. Lambang Universitas Udayana
Lambang Universitas Udayana dikenal dengan sebuatan Widya Cakra Prawartana yang maknanya pemutara roda ilmu pengetahuan berdasarkan Pancasila (lihat gambar di samping)

Lambang ini berwujud sebuah lingkaran yang mempunyai roda atau cakra. Pada bagian paling tengah terdapat padma atau bunga teratai dengan delapan helai daun, yang melambangkan kesucian Tuhan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila. Lingkaran atau roda tersebut mempunyai empat buah jari-jari atau ruji yang melambangkan kekuatan yang membaja dari empat sila lainnya dari Pancasila. Pada bagian luar dari jari-jari lingkaran atau roda tersebut dihiasi dengan 54 buah titik sebagai rantai permata sesuai dengan rangkaian ilmu pengetahuan yang diberikan di Universitas Udayana.

Pembuatan lambang Universitas Udayana diprakarsai oleh Prof. Dr. Ida. Bagus Mantra dengan mengundang Drs. I Gusti Ngurah Bagus (Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus), Dr. R. Goris dan I Gusti Bagus Sugriwa. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra mengusulkan bentuk lambang Universitas Udayana sesuai dengan bentuk gambar yang dimuat dalam bukunya Frits A. Wagner yang berjudul Indonesia, The Art of an Island Group, halaman 116. Gambar yang diusulkan oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra dari buku tersebut di atas berbentuk tiga buah roda matahari yang digunakan sebagai hiasan kepala atau dada mahkota kerajaan Majapahit.

Lambang Universitas Udayana yang dipakai sekarang juga bermakna matahari. Warna lambang Universitas Udayana adalah kuning keemasan dengan dasar biru. Warna kuning keemasan melambangkan matahari terbit dan warna biru melambangkan warna langit. Lambang dan nama Universitas Udayana mengandung makna dan harapan bahwa senantiasa menerangi kegelapan atau kebodohan (awidya) sehingga dapat mensejahterakan dunia.

E. Hymne Universitas Udayana

Universitas Udayana mempunyai hymne seperti dibawah ini. Hymne ini hanya dinyanyikan pada hari-hari tertentu
Lagu : Drs. I. G. B. N. Pandji
Syair : dr. IBN. Narendra

Hymne Universitas Udayana
Pujastuti Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa
Udayana Kau Ksatria Kusuma Negara
Kami Kau Berikan Pusaka Widya Maha Merta
Kuberjanji Setiakan Mengabdi Darma-Mu
Udayana Jayalah kau Dipersada Bu Pertiwi
Udayana Megalah Kau untuk Indonesia Raya

Hymne ini dinyanyikan secara resmi untuk pertama kalinya pada tanggal 2 Mei 1966 pada saat pengukuhan dokter Goesti Ngoerah Gde sebagai Lektor Kepala dalam kuliah Neurologi dalam rapat Senat Universitas Udayana. Kemudian untuk pertama kalinya dinyanyikan dalam Dies Natalis Udayana pada tanggal 29 September 1966.

Tahun 1961 AA Bagus Sutedja adalah seorang Gubernur Bali yang ambisius, idealis dan sangat patriotik. Maklum beliau adalah pejuang yang dulu ikut bergerilia dihutan mengusir penjajah Belanda.

Beliau sangat tidak suka dengan segala macam yang berbau barat karena mengingatkan kesan akan penjajah dimasa yang lampau. Sementara itu para expatriat masih banyak diperkerjakan sebagai tenaga ahli di Bali pada waktu itu karena memang kekurangan tenaga ahli terutama dibidang kedokteran.

Sutedja sangat ingin segera mengusir para dokter expatriat itu lalu menggantikanya dengan tenaga ahli lokal. Mengandalkan tenaga ahli dari Jawa tidak mungkin karena di Jawa juga kekurangan tenaga ahli. Satu satunya cara adalah menciptakan tenaga ahli sendiri. Ini adalah suatu visi panjang kedepan Sutedja kala itu.

Ide dan mimpinya tentang mendirikan sekolah kedokteran itu sering beliau beberkan pada teman teman tokoh lainnya. Salah satunya kepada Kepala Kesehatan Propinsi Bali pada waktu itu Dr Djelantik. Dr Djelantik yang tahu bagaimana persyaratan dan kebutuhan untuk membangun sebuah fakultas kedokteran menganggap ide Sutedja terlalu dini.

Selama tidak kurang 3 tahun Dr Djelantik harus mendengarkan mimpi Sutedja yang terasa mengambang diawang-awang itu. Segala penjelasan Dr Djelantik tidak bisa meyakinkan Sutedja bahwa kini belum saatnya membangun fakultas kedokteran. Sutedja berharap terlalu besar kepada Dr Djelantik karena Dr Djelantik sebagai dokter lulusan Belanda dianggap mampu merealisasikan mimpinya tersebut.

Sampai suatu saat, awal tahun 1961 Bung Karno datang berkunjung ke Bali. Pada sebuah pertemuan informal antara Bung Karno, Sutedja, Dr Djelantik dan beberapa tokoh penting Bali lainnya, Sutedja menceritakan idenya tersebut kepada Bung Karno.

Bung Karno kemudian meminta penjelasan Dr Djelantik sebagai dokter yang diisyaratkan Sutedja mampu merealisasikan idenya. Dr Djelantik kemudian memberikan pandanganya bahwa melihat kenyataan sekarang ini rasanya tidak mungkin bisa terwujud dalam waktu dekat.

Jika kita memang mau mendirikan fakultas kedokteran dengan sumber daya kita sendiri maka dibutuhkan waktu paling tidak sepuluh tahun lagi untuk menunggu lulusan fakultas kedokteran dari Jawa. Lagi pula dari mana kita akan dapatkan dananya? Begitu penjelasan Dr Djelantik.

Bung Karno tertegun sesaat lalu memandang kearah Dr Djelantik. Saling pandang untuk sesaat kemudian Bung Karno tersenyum dan dengan suara mantap beliau berkata:

Baiklah Djelantik, saya tahu kamu menyelesaikan kedokteranmu di Belanda. Saya kira kamu tahu cara yang terbaik untuk mewujudkannya berdasarkan apa yang telah kamu pelajari disana. Jangan lupa bahwa negara kita masih negara berkembang.

Kamu masih perlu belajar tentang motto saya vivere in pericoloso, dan mesti ngerti bahwa kita tidak akan mencapai tujuan kalau harus menunggu sampai semuanya siap, kita harus berani ambil resiko.

Walaupun Dr Djelantik mengerti maksud motto yang sering dipakai di berbagai pidato Bung Karno itu tapi dengan gusar Dr Djelantik keceplosan dengan mengatakan “Maksud Bapak bagaimana?”.

Bung Karno tertawa terbahak lalu menjawab dengan lantang:

Dokter, laksanakan perintah saya Presiden Republik Indonesia. Saya pikir anda orang yang tepat dan mampu mewujudkan keinginan saya. Keinginan saya adalah mendirikan sekolah kedokteran sesegera mungkin.

Saya akan menginstruksikan kepada semua aparat terkait untuk memberikan semua dukungannya atas apapun yang dibutuhkan. Saya ulangi sekali lagi, ini perintah.

Bagi Dr Djelantik semuanya sudah menjadi sangat jelas dan setelah menelan ludah beberapa kali Dr Djelantik menjawab: “Baik Pak, saya mengerti.”

Tidak ada pilihan lain bagi Dr Djelantik yang baru saja meniti karirnya. Dr Djelantik melirik kearah Gubernur Sutedja yang terlihat puas dan sumringah, begitu juga para pejabat dan tokoh penting lainnya yang hadir.

Pada saat rapat dengan aparat terkait sadarlah Dr Djelantik bahwa sebenarnya Sutedja sudah melakukan pendekataan dengan beberapa tokoh lain dan merencanakan tidak hanya mendirikan sebuah sekolah kedokteran tapi bahkan sebuah universitas. Bahkan sudah terbentuk beberapa panitia untuk persiapan pendirian universitas yang dikemudian hari bernama Universitas Udayana.

Sementara para panitia menyiapkan formatur dan legal formal pendirian universitas, Dr Djelantik segera bekerja. Sebagai direktur RSUP Sanglah Dr Djelantik menyediakan ruang aula Rumah Sakit untuk perkuliahan. Menata bangku kelas untuk kuliah fisika, kimia, biologi dan membentuk dua laboratorium sederhana. RSUP Sanglah masih bisa melayani orang sakit tanpa aula.

Masalah timbul ketika kekurangan tenaga dan peralatan. Kemudian Dr Djelantik mengirim surat secara pribadi kepada dekan fakultas kedokteran di Jakarta dan Surabaya untuk memohon bantuan tenaga pengajar dan peralatan untuk tahun pertama perkuliahan.

Beruntung simpati dan dukungan diberikan dari beberapa pengajar muda tanpa pamrih. Sebagai tambahan Dr Djelantik memberikan staff administrasi paling berpengalaman dari RSUP Sanglah untuk ikut membantu.

Akhirnya pada tahun 17 agustus 1962, Universitas Udayana resmi berdiri dengan 4 fakultas, salah satunya adalah fakultas kedokteran dengan Dr Djelantik menjabat sebagai dekan.

Tulisan terkait:

• Visi Kebangsaan Dr AAM Djelantik
• Mengenang Dr A.A.M Djelantik sebagai Bangsawan
• Fakta Kepulangan Dr AAM Djelantik
• Peran Tokoh di Grey Area