Daniel Walton (Fonzleclay)

Waiting in The Wings

http://www.youtube.com/user/fonzleclay

http://www.youtube.com/user/Thomas1Music (which is myself)

There are two leading frameworks for doing http-based integration tests within the Grails framework: functional-test and webtest. Both are packaged as grails plugins and accomplish the same task in a similar manner. The main library behind the scene is HtmlUnit. This is a well thought out library for abstracting web conversations, i.e get this url, check that it has a form, click the submit button. It’s basically a headless browser which even supports Javascript. HtmlUnit appears to have taken the mantle from HttpUnit as the premeir library in this small arena. There has only been one release since 2006 for HttpUnit while HtmlUnit has been very active with 11 releases in the same period.

Webtest is the more established project with its first release in 2007. Webtest is provided by Canoo as a free open source plugin to Grails. The tests are run via an Ant script that packages together the test cases and runs through each one.

Functional-test is a relatively new project with its first release in early 2009. Functional test is basically the same as webtests however instead of using the Ant-based scripts everything is based on Junit and implemented in plain old java or groovy.

We’ve chosen to at least initially proceed with using the Junit-based plugin for our HTTP integration tests. Primarily because all our other tests are also in Junit and it seems better to use one set of API’s for everything instead of Ant for this and Junit for that. While this plugin may be newer it’s traffic on the mailing lists is growing and substantial.

SINERGISASI PERANGKAT KETENAGALISTRIKAN DAN MASYARAKAT UNTUK MEMAJUKAN PEREKONOMIAN BANGSA

Oleh : (Fazar M.C, Robin S, Fela R.W)

Menjaga ketersediaan pasokan listrik itu tidak mudah, banyak faktor yang berperan. Salah satu faktor yang penting adalah dari segi ekonomi. Fakta saat ini memperlihatkan terjadi defisit antara Biaya Pokok Produksi (BPP) dengan harga jual rata-rata listrik. Defisit ini memerlukan kompensasi dalam bentuk subsidi listrik untuk meringankan beban masyarakat. Subsidi listrik tersebut dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan Negara. Keputusan DPR tentang penetapan subsidi listrik tahun 2010 yang hanya sebesar Rp. 37,8 triliun harus disikapi secara bijak oleh semua kalangan, baik PLN dan pemerintah sebagai perangkat ketenagalistrikan maupun masyarakat sebagai konsumen listrik. Rencana PLN untuk menerapkan tarif listrik yang berbeda untuk beberapa golongan tarif sebagai salah satu upaya dalam pengurangan subsidi listrik harus didukung.

Masyarakat Indonesia perlu mengetahui bagaimana kondisi dan permasalahan ketenagalistrikan Indonesia saat ini, dan mengerti berbagai alasan yang menyebabkan diperlukannya subsidi listrik untuk tetap menjaga ketersediaan pasokan listrik di Indonesia. Kemudian perlu adanya solusi – solusi atas semua permasalahan yang ada untuk baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu karya tulis ini akan memuat informasi mengenai kondisi dan permasalahan ketenagalistrik di Indonesia kemudian akan memaparkan beberapa solusi agar ketersediaan pasokan listrik tetap terjaga di masa kini dan masa mendatang.

Fakta dan data Ketenagalistrikan Indonesia

Saat ini menurut laporan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, kapasitas pembangkit listrik saat ini adalah sebesar 33.352 MW. Kapasitas tersebut berasal dari pembangkit PLN sebesar 28.041 MW atau 84,06% dari total kapasitas terpasang, pembangkit swasta (IPP) sebesar 4.244 MW atau 12.72%, dan pembangkit terintegrasi (PPU) sebesar 1.066 MW atau 3,22%. Kapasitas ini harus terus mengalami peningkatan seiring makin meningkatnya pertumbuhan penduduk. Peningkatan kapasitas ini bisa dilihat dari grafik 1 berikut ini :

Dari grafik di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan tenaga listrik yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 1966 kapasitas listrik hanya 500 MW, dalam waktu lima tahun meningkat menjadi 1000 MW dan saat ini kapasitas listrik sudah mencapai 33.000-an MW. Jika ekonomi kita terus bertumbuh dengan cepat dan diiringi dengan peningkatan industri dan penyediaan rumah tinggal, tentu lima tahun ke depan kapasitas listrik yang harus kita miliki setidaknya harus sebesar dua kali lipat dari sekarang, yaitu mencapai 60.000 MW. Beberapa antisipasi telah dilakukan pemerintah, dalam hal ini PLN, salah satunya dengan program pengadaan 10.000 MW yang dibangun di 35 lokasi tersebar di Jawa dan luar Jawa. Langkah lainnya adalah dengan menggalakkan program efisiensi untuk mengurangi losses, yang merupakan kerugian non teknis yang paling utama, yang saat ini mencapai 10%-an.

Penggunaan energi primer pembangkit saat ini masih dikuasai oleh sumber – sumber daya alam tak terbaharukan, seperti batubara dan gas. Sedangkan bahan bakar yang bersumber dari sumber daya alam terbaharukan masih relatif sangat kecil.

Grafik 2 di atas memperlihatkan bahwa terdapat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap bahan bakar batu bara, di mana batu bara menyumbang 48,8% dari total kapasitas pembangkit yang ada saat ini. Hal ini disebabkan karena batu bara merupakan sumber energi yang relatif murah dan juga didukung oleh melimpah ruahnya sumber daya batu bara di Indonesia.

Rasio elektrifikasi

Rasio elektrifikasi adalah ukuran tingkat ketersediaan listrik di suatu daerah. Persebaran rasio elektrifikasi bisa dilihat di gambar 1. Secara rata-rata rasio elektrifikasi Indonesia adalah 66,3% pada pertengahan tahun 2009 ini.

Gambar 1. Rasio Elektrifikasi per Provinsi

Rasio elektrifikasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun sasaran kelistrikan Indonesia adalah tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 67,2% pada tahun 2010 dan PLN mempunyai misi 75-100, yaitu saat memperingati ulang tahun yang ke 75, yang jatuh pada tahun 2020, rasio elektrifikasi di Indonesia sudah mencapai 100%. Peningkatan rasio elektrifikasi tersebut mencakup peningkatan sambungan baru pelanggan PT. PLN (Persero) dan pemanfaatan energi terbaharukan setempat seperti PLTMH, PLTB, PLTS Terpusat dan PLTS Tersebar yang khusus diperuntukkan bagi daerah-daerah terpencil serta peningkatan kualitas dan efisiensi penyediaan energi listrik, dengan memanfaatkan pesatnya kemajuan perkembangan teknologi kelistrikan saat ini. Peningkatan daya yang dapat disediakan dengan percepatan proyek 10.000 MW juga menjadi solusi yang dilakukan oleh PLN di sekitar 35 lokasi di Indonesia.

Harga Penjualan vs Harga Produksi

Pola ketenagalistrikan di Indonesia saat ini menggunakan sistem bundling dimana dari pembangkitan sampai distribusi listrik dipegang oleh satu pemain,  yaitu PLN. Sebagai suatu Badan Usaha, PLN mempunyai perhitungan biaya produksi penyediaan (BPP) listrik yang untuk setiap kWh yang dibangkitkan. Berdasarkan atas fungsi, biaya dapat dibedakan atas pembangkitan, transmisi dan distribusi, sedangkan berdasarkan sifatnya biaya dapat dibedakan atas biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variable cost). Adapun biaya berdasarkan area dapat dibedakan atas biaya pengadaan Listrik untuk daerah Jawa dan biaya pengadaan listrik untuk daerah Sumatera dan lain-lain. Sebagaimana biaya pada sektor-sektor lain, biaya pengadaan listrik juga dapat mengalami perubahan yang disebabkan oleh permintaan (demand) yaitu perubahan biaya yang disebabkan oleh perubahan permintaan per KWh, misalnya biaya tetap (fixed) operasional dan pemeliharaan, pembayaran tetap (fixed payment) ke IPP, dan depresiasi. Selain disebabkan oleh permintaan, perubahan biaya juga dapat disebabkan oleh perubahan KwH energi yang diproduksi, misalnya biaya untuk bahan bakar (fuel), biaya variabel operasional dan pemeliharaan, variabel pembayaran ke IPP.  Sesuai Permen. ESDM No. 269-12/26/600.3/2008) Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN Tahun 2008 ditunjukkan pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. BPP per-sistem

Untuk penjualan listrik, pemerintah menetapkan harga penjualan listrik atau lebih umum disebut tarif dasar listrik (TDL) yang dikenakan kepada pelanggan listrik PLN. Pemerintah menetapkan pentarifan berdasarkan 5 kelompok pelanggan,yaitu domestik (rumah tangga), pemerintah, industri, bisnis dan sosial dengan total 34 jenis tarif. Tarif Dasar Listrik ditetapkan oleh pemerintah melalui keputusan Presiden berdasarkan persetujuan DPR. Tarif dasar listrik yang berlaku saat ini mengacu pada keppres tahun 2004. Di luar tarif dasar listrik, PLN menggunakan opsi tarif multiguna untuk penyesuaian harga.  Data saat ini menunjukkan, BPP rata-rata per tahun  untuk pelanggan tegangan rendah sebesar 1400 rupiah per kWh, tetapi harga jual untuk rumah tangga berdaya 900 watt (golongan R-1) hanya 600 rupiah per kWh, di sektor industri sampai 200 kVA hanya mempunyai harga jual 780 rupiah per kWh. Dengan demikian terjadi ketimpangan, defisit harga produksi dengan harga penjualan listrik. Untuk mengkompensasi hal tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan subsidi listrik. Pada saat ini, berdasarkan kebijakan yang sudah ada, semua kelompok pelanggan dikenakan tarif yang sama, yaitu tarif yang sudah terkena subsidi. Tidak mengherankan apabila subsidi listrik dari pemerintah sangatlah besar; Pada tahun 2009 saja sebesar Rp. 60,43 triliun dialokasikan dalam APBN. Jadi besarnya subsidi listrik yang dibebankan dalam APBN akan bergantung kepada besarnya defisit antara harga produksi dan harga penjualan listrik di Indonesia, dan inilah pokok permasalahan ketenagalistrikan di Indonesia.  Beberapa hal yang menjadi penyebab permasalahan ini adalah:

1.   Ketidakmerataan jenis pembangkit listrik

Salah satu komponen perhitungan BPP adalah biaya pembangkitan, baik biaya bahan bakar maupun biaya pembelian energi listrik dari pihak swasta. Besarnya kapasitas pembangkit di tiap provinsi berbeda dan sama sekali tidak merata, dimana kapasitas terbesar ada di lingkup Jawa – Bali. Hal ini terkait kepadatan penduduk dan aktivitas yang berbeda antara tiap provinsi. Penempatkan pusat pemerintahan, industri dan perekonomian di daerah Jawa – Bali adalah merupakan penyebab dari membludaknya pembangkit yang ada di kawasan Jawa – Bali.  Pembangkit – pembangkit ini dibangun untuk menjamin ketersediaan listrik pada tiap waktu dengan kualitas yang baik. Dengan besarnya kebutuhan energi pada lingkup Jawa – Bali ini, pembangkit yang memiliki kapasitas serta kehandalan yang cukup untuk menyokong infrastruktur ketenagalistrikan adalah jenis pembangkit termal dengan bahan bakar batu bara. Pembangkit jenis ini memiliki BPP yang cukup rendah, karena ketersediaan batu bara yang melimpah dan harga bahan bakar yang murah. Masifnya kebutuhan batu bara untuk penyediaan listrik di Jawa – Bali ini mengakibatkan timpangnya pengembangan pembangkit listrik di daerah di luar Jawa – Bali. Hal ini yang menyebabkan daerah luar Jawa – Bali cenderung mempunyai BPP yang lebih besar, karena masih menggunakan pembangkit termal dengan bahan bakar diesel, yang memiliki harga yang jauh lebih mahal dari batu bara. Dengan BPP yang besar, dan dihadapkan dengan daya beli masyarakat setempat yang rendah, subsidi pemerintah untuk penyediaan listrik di daerah luar Jawa – Bali menjadi sangat besar.

2.   Penerapan TDL nasional

Dengan penggunaan tarif yang rata pada tiap daerah, masyarakat akan menanggung beban pembayaran listrik yang sama pada tiap daerah walaupun memiliki BPP yang berbeda. Oleh karena itu agar dapat menyeimbangkan biaya produksi dan penjualan, maka perlu diadakan subsidi biaya penyediaan listrik dari pemerintah ke daerah – daerah yang mengalami defisit penjualan listrik yang lalu dibebankan ke APBN. Kebutuhan tiap daerah akan listrik berbeda satu sama lain, baik dari segi kapasitas/besar energi listrik, begitu juga dengan intensitas pemakaian listrik. Perbedaannya terletak dari tingkat kemajuan daerah tersebut, yang ditandai dengan jumlah aktivitas sosial maupun aktivitas ekonomi. Daerah kota tentu akan lebih membutuhkan listrik dengan jumlah dan intensitas yang lebih besar dari daerah non-kota atau desa.

Sebagai produsen listrik dan mempunyai posisi sebagai pemain tunggal, dari segi ekonomi PLN berhak memberikan harga jual yang tinggi bagi daerah maju atau kota. Namun untuk harga jual, pemerintah justru memberlakukan TDL Nasional, sehingga tidak dapat dihindari nilai subsidi yang sebesar itu. Oleh sebab itu muncullah wacana tarif regional, tarif yang hanya berlaku dalam suatu wilayah daerah tertentu. Dalam beberapa tahun belakang, beberapa daerah sudah memberlakukan tarif regional, seperti Batam dan Tarakan.

3.   Pola pemberian Subsidi tidak tepat sasaran

Permasalahan subsidi yang sering dihadapi adalah sasaran subsidi yang tidak jelas, pemberian subsidi yang sering tidak tepat sasaran, besaran subsidi yang disamaratakan untuk semua konsumen listrik dan semua daerah, dan kemudian ditambah dengan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Besarnya subsidi bisa dikurangi bila tarif yang berlaku di suatu kawasan lebih tinggi dari harga jual normal rata-rata. Usaha ini telah dilakukan oleh PLN dengan penetapan tarif listrik yang lebih besar untuk kalangan elite. Cara peng-cluster-an jenis pelanggan ini belum diberlakukan dalam mekanisme pemberian subsidi listrik.

4.   Perilaku konsumsi listrik yang boros dan tidak efisien

Perilaku boros ini biasanya dilakukan oleh kalangan konsumen rumah tangga, baik sosial maupun pemerintah.  Kebiasaan – kebiasaan seperti berhemat dalam pemakaian perabotan listrik, membangun infrastruktur rumah yang tidak minim cahaya, dan lain sebagainya, harus terus digalakkan. Kebiasaan boros ini bisa jadi disebabkan karena rendahnya biaya listrik yang mereka tanggung dibandingkan besarnya pendapatan konsumen tersebut. Contoh, bagi pelanggan golongan 450 VA, rata – rata mereka hanya perlu membayar Rp 30 ribuan dalam satu bulan pemakaian akibat diterapkannya subsidi listrik. Tentu perilaku boros energi ini harus segera dikurangi. Rugi-rugi atau susut sistem ketenagalistrikan saat ini mencapai 10%. Susut ini secara langsung atau tidak langsung berperan dalam berkurangnya ketersediaan listrik, rendahnya rasio elektrifikasi Indonesia, membesarnya biaya operasional untuk mengkompensasi susut, dan tentu saja menambah beban bagi PLN dan negara. Saat ini usaha yang telah dilakukan PLN adalah dengan merehabilitasi peralatan ketenagalistrikan dan memperbaharui jaringan kelistrikan agar susut tersebut dapat dikurangi.

Pertumbuhan Penduduk = Pertumbuhan Ekonomi = Kenaikan Konsumsi Energi Listrik = Tantangan

Pertumbuhan penduduk akan diikuti pertumbuhan konsumsi energi listrik. Pertumbuhan konsumsi energi listrik ini haruslah diikuti dengan produktivitas sehingga bisa menumbuhkan perekonomian negara atau daerah. Tantangan ini harus dihadapi dengan sedemikian rupa. Dengan disahkannya UU Ketenagalistrikan no. 20 tahun 2002 pada bulan Agustus 2009, pemerintah daerah sesuai dengan aturan otonomi daerah mempunyai wewenang dalam mengolah potensi daerah masingmasing terutama dalam pelayanan penyediaan pasokan listrik di daerah masing-masing. UU ini sempat mendapat perbaikan setelah tahun 2005 ditolak Mahkamah Konstitusi karena dinilai terlalu menerapkan mekanisme pasar. Dengan UU baru hasil revisi ini, swasta harus bekerja sama dengan PLN atau masuk ke tempat yang belum dilayani PLN bila ingin berusaha dalam usaha ketenagalistrikan, dan daerah mempunyai wewenang untuk mencukupi kebutuhan listriknya secara mandiri. Peran serta Pemda, Pemprov, Pemkab sampai setingkat Pemkot diperlukan untuk mencapainya. Dengan adanya UU ini diharapkan subsidi listrik dari pemerintah pusat bisa turun karena pemerintah pusat akan dibantu pemerintah daerah dalam pengucuran subsidi listrik. Dengan demikian subsidi ini bisa dialihkan ke pelayanan masyarakat lain seperti subsidi pendidikan dan kesehatan. Hal ini penting mengingat masalah pendidikan dan kesehatan lebih diperlukan oleh masyarakat mengingat keduanya sangat penting bagi kemajuan kualitas hidup manusia Indonesia.

Menjalankan UU baru ini tidaklah mudah. Ketersediaan ini sebaiknya bisa merata, dalam arti tiap daerah mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh listrik. Untuk itu diperlukan kesiapan masing-masing daerah untuk menjalankan ini. Salah satu ukuran kesiapan suatu daerah ditentukan oleh kondisi daerah, baik dari segi ekonomi, keuangan, politik dan sebagainya. Disisi lain, kesiapan dan kemampuan masyarakat juga memainkan peranan penting. Permasalahan dan tantangan ketenagalistrikan saat ini membutuhkan solusi yang tepat. Ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan, yaitu :

1.   Investasi Pembangkit terbaharukan

Persebaran pembangkit yang tidak merata seperti yang sudah dibahas turut andil dalam tingginya BPP yang membuat harus adanya subsidi listrik. Untuk menguranginya, perlu adanya usaha pembangunan pembangkit di daerah – daerah yang masih minim pembangkit. Indonesia dikarunia dengan potensi – potensi alam yang banyak, sehingga pemanfaatan pembangkit sumber energi baru dan terbarukan adalah salah satu solusinya.

Berdasarkan definisi yang dituturkan dalam Kebijakan Energi Nasional, energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Pembangkit yang memanfaatkan sumber energi terbarukan atau disebut juga sebagai pembangkit non-konvensional yang bersumber dari air, angin, panas matahari, biofuel, dan panas bumi memerlukan biaya investasi awal yang mahal dibandingkan pembangkit konvensional untuk setiap energi yang bisa dibangkitkan. Oleh karena itu, kebanyakan pembangkit non-konvensional hanya dibangun untuk menghasilkan daya yang relatif kecil dan hanya untuk pemenuhan kebutuhan listrik bagi suatu wilayah kecil.

Tiap daerah mempunyai potensi masing-masing dalam dikembangkannya pembangkit bersumber energi terbarukan. Yang menjadi masalah adalah beberapa daerah berpotensi tersebut masih memiliki kebutuhan listrik yang tidak terlalu besar. Oleh karena itu, daerah-daerah tersebut tidak mempunyai posisi dan daya tawar lebih bagi suatu pelaku usaha dan investor untuk mendapatkan harga jual yang tinggi dan akan butuh waktu lama untuk menyeimbangkan biaya investasi yang sudah ditanam. Untuk itu perlu usaha dari tiap daerah agar dapat menarik para pelaku usaha dan investor untuk berinvestasi melalui pembangkit bersumber energi terbarukan ini. Salah satu cara adalah dengan pemberian dana dari Pemda setempat sebagai bantuan untuk membiayai investasi pembangkit terbaharukan tersebut. Untuk memberikan bantuan dana ini, Pemda setempat tentunya akan membutuhkan biaya yang sangat besar, alokasi biaya ini dapat diajukan dalam RAPBD masing-masing daerah tersebut. Dalam RAPBD tersebut, anggaran dana bantuan  investasi akan dimasukkan sebagai salah satu biaya pembangunan daerah. Dengan cara ini diharapkan agar para pelaku usaha ketenagalistrikan lebih tertarik dalam melakukan investasi. Namun bantuan dana ini harus berkurang seiring makin tumbuhnya kegiatan perekenomian daerah tersebut sehingga daya beli masyarakat akan bertambah. Dengan adanya bantuan dana dari masing-masing Pemda tersebut, maka diharapkan pembangunan pembangkit bersumber energi terbarukan akan dapat berjalan dengan lancar, sehingga konsumen akan dapat memperoleh tambahan kapasitas daya listrik. Dengan bertambahnya kapasitas daya listrik tersebut maka anggaran subsidi listrik nasional bagi konsumen tentunya akan dapat dikurangi, khususnya karena subsidi bernilai besar yang selama ini diakibatkan oleh mahalnya harga sumber energi fosil.

Potensi sumber energi terbarukan terbesar yang dimiliki oleh Indonesia adalah dari air, panas bumi, dan surya. Potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang dimiliki oleh Indonesia adalah sebesar 70.000 MW dan saat ini potensi tersebut baru dimanfaatkan sebesar 3.529 MW atau sekitar 6% dari potensi keseluruhannya, dengan potensi PLTA terbesar, berdasarkan RUKN 2004, adalah terletak di Papua yaitu sebesar 24.947 MW. Hasil studi ini tentunya dapat menjadi peluang dan tantangan tersendiri, karena dibalik rasio elektrifikasinya yang masih sangat rendah sekarang ini, Papua ternyata menyimpan potensi yang begitu besar dari PLTA. Opini yang selama ini terbentuk oleh masyarakat tentang citra negatif Papua dapat dengan perlahan menghilang seiring adanya perkembangan di bidang sarana dan prasarana ketenagalistrikan yang akhirnya berujung pada kemajuan di bidang ekonomi. Selain dari air, Indonesia memiliki juga memiliki cadangan energi panas bumi sebesar 27.000 MW  atau setara dengan 40% dari total potensi dunia. Saat ini, potensi panas bumi di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik hingga 16.000 MW, sementara yang telah beroperasi baru menghasilkan 992 MW. Energi panas bumi ini merupakan sumber energi yang ramah lingkungan dan sangat berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia, terlebih lagi dengan adanya fakta bahwa Indonesia menampung 40% dari total potensi dunia, tentu maksimalisasi pembangkit bersumber energi panas bumi di Indonesia ini akan sangat diantisipasi.

Mengingat kondisi iklim Indonesia yang merupakan negara beriklim tropis, maka sudah tentu keuntungan yang dapat dipetik dari kondisi iklim tersebut adalah tersedianya sinar matahari yang merata dan dapat dirasakan oleh hampir seluruh kepulauan Nusantara selama hampir sepanjang tahun. Ini merupakan sumber energi yang sangat potensial di masa depan apabila teknologi panel surya sudah mampu memberikan efisiensi yang tinggi bila dibandingkan terhadap harga dari material penyusunnya.

2.   Koordinasi BUMD dengan PLN mengantisipasi Tarif Regional

Peningkatan kebutuhan listrik yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas energi yang dapat dibangkitkan merupakan masalah besar yang selama ini menjadi kendala utama dari kualitas penyediaan energi di Indonesia. Perencanaan proyek 10000 MW yang diharapkan mampu mengatasi masalah ketersediaan listrik bukanlah satu-satunya solusi yang dibutuhkan untuk ketercapaiannya kemandirian tiap daerah dari segi ketenagalistrikan. Hal ini disebabkan karena daya sebanyak 10000 MW tersebut hanya masih terhitung ‘hampir cukup’ apabila kita memperhitungkan kekurangan daya sebesar 32.8% pada tahun 2010, yang membutuhkan total sekitar 20000 MW. Oleh karena itu, untuk mencapai rasio elektrifikasi 100%, masih dibutuhkan penyediaan daya yang cukup besar, terutama di luar pulau Jawa.

Terbukanya peluang pihak – pihak swasta (non PLN) untuk berkontribusi pada penyediaan listrik di Indonesia merupakan suatu solusi yang mampu mengatasi masalah dari terlalu cepatnya kenaikan tingkat kebutuhan listrik. Pemanfaatan potensi – potensi alam seharusnya dapat digarap dengan serius oleh Pemda setempat, dengan bekerja sama dengan investor untuk membangun infrastruktur penyediaan listrik. Peranan swasta ini tentunya tidak akan menyalahi peran dasar dari negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk penyediaan energi bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena walaupun mungkin dari sisi pembangkitan listrik dikelola oleh swasta, namun dari sisi transmisi dan distribusi sepenuhnya masih diatur oleh PLN, sehingga PLN masih memiliki peran vital dalam perannya sebagai badan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Skenario penyediaan pasokan listrik seperti ini memungkinkan untuk berlakunya tarif regional.

Tarif regional ini menjadikan tarif jual listrik tiap daerah akan berbeda – beda, bisa lebih mahal dari TDL saat ini atau bahkan lebih kecil. Melihat kemungkinan berlakunya tarif regional yang lebih besar dari TDL saat ini (untuk mengurangi defisit), koordinasi BUMD sebagai pelaku usaha baru dan PLN harus terjalin dengan sinergis. Ini dikarenakan transaksi – transaksi yang akan mereka lakukan mempunyai pengaruh sangat besar dalam penentuan tarif. Koordinasi yang sinergi bertujuan untuk tetap menjamin keterjangkauan harga listrik bagi masyarakat menengah ke bawah. Selain koordinasi antar pelaku usaha ketenagalistrikan, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD setempat juga dibutuhkan. Hal ini mengingat pemerintah daerah dan DPRD mempunyai kekuasaan dalam menentukan kebijakan – kebijakan mengenai ketenagalistrikan untuk daerah mereka.

3.   Pemberian Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Berdasarkan kelemahan – kelemahan pola subsidi yang dijelaskan sebelumnya,  dan adanya kewenangan daerah dalam kebijakan perundang – undangan mengenai ketenagalistrikan, maka apabila pemerintah daerah akan dilibatkan dalam memberikan subsidi bersama pemerintah pusat, subsidi hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yakni a) golongan konsumen mana yang akan diberi subsidi, b) berapa batasan pemakaian kWh perbulan yang akan disubsidi, c) berapa besaran subsidi yang akan diberikan per kWh, dan d) bagaimana mekanisme subsidi tersebut akan disalurkan kepada konsumen pemakai listrik.

Tentunya pertimbangan – pertimbangan tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah tersebut. Kondisi ekonomi daerah bisa diukur dari kapasitas fiskal daerah, yaitu perhitungan penerimaan daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut dan perhitungan pendapatan per kapita. Penyesuaian ini menjadi hal yang penting untuk dikaji oleh Pemda sebelum menerapkan aturan mengenai subsidi agar tidak terlalu memberatkan Pemerintah Pusat dan Pemda maupun konsumen listrik. Disinilah terjadi pengelompokkan pelanggan PLN diterapkan. Pengelompokkan berdasarkan kapasitas fiskal suatu daerah dan pendapatan perkapita.

Daerah dengan kapasitas fiskal rendah akan mendapatkan prioritas lebih dahulu dibanding daerah dengan kapasitas fiskal tinggi. Sedangkan dalam kasus suatu daerah, dimana terdapat pendapatan perkapita yang mempunyai rata – rata yang rendah, akan mendapatkan prioritas terlebih dahulu dibandingkan dengan pendapatan perkapita rata – rata yang tinggi. Kondisi demikian menjadikan pemberian subsidi listrik tidak akan merata namun akan tepat sasaran atau dinamakan subsidi silang. Dalam mewujudkan hal ini, perlu suatu komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk mendata kondisi daerah dan masyarakatnya masing-masing. Kemudian koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dalam pembagian porsi subsidi listrik akan menjadikan pola pemberian subsidi listrik menjadi tepat sasaran. Misalkan, untuk subsidi perumahan dibebankan kepada Pemda, sedangkan subsidi untuk industri dibebankan kepada Pempus.

4.   Hemat Energi

Penghematan energi listrik merupakan solusi yang klasik, namun wajib dilakukan. Rendahnya tarif listrik seharusnya tidaklah menjadi suatu alasan untuk tidak mempertimbangkan pemakaian perangkat elektronik di rumah maupun kawasan industri. Penghematan energi, apabila dilakukan secara menyeluruh di setiap kawasan, tentunya akan menurunkan beban dengan signifikan. Hal ini akan berdampak banyak terhadap besarnya subsidi yang diberikan. Kebutuhan listrik yang terus meningkat tidak sebanding dengan kecepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung penyediaan energi. Penghematan energi tentunya akan mengurangi jumlah permintaan yang muncul, sehingga akan memperbaiki pola peningkatan kebutuhan listrik, dan tentunya akan meningkatkan kualitas listrik yang disediakan karena infrastruktur masih dapat menunjang penyediaan energi dengan baik.

Penghematan energi merupakan salah satu jalan terbaik untuk peningkatan subsidi listrik. Selain mengurangi biaya yang harus disubsidi untuk penyediaan bahan bakar yang diperlukan untuk menghasilkan listrik, penghematan energi juga dapat mengurangi biaya yang harus disediakan untuk pemeliharaan infrastruktur. Peningkatan permintaan energi yang jauh lebih besar daripada kemampuan penyediaan tentunya akan sangat membebani infrastruktur yang ada. Pembebanan yang terlalu besar ini tentunya akan mengurangi lifespan dari beberapa komponen yang penting, sehingga terkadang  terdapat perangkat yang rusak dan harus diganti secara berkala, dan tentunya ini membutuhkan biaya yang besar.

Upaya – upaya yang perlu dilakukan untuk menghemat energi bisa ditinjau dari dua aspek: aspek elektronik dan perilaku. Aspek elektronik merupakan aspek yang melingkupi bagaimana perangkat elektronik rumah tangga dapat bekerja optimal dengan kebutuhan listrik seminim mungkin. Beberapa inovasi seperti AC dengan teknologi inverter, lampu hemat energi, sistem pompa yang dapat diatur, merupakan beberapa dari alat-alat elektronik hemat energi yang bisa didapatkan di pasaran. Aspek kedua merupakan aspek yang sangat berhubungan dengan kebiasaan yang kita lakukan di rumah. Penggunaan AC yang berlebihan, TV yang menyala tapi tidak ditonton, atau bahkan kebiasaan menutup keran air tidak rapat sehingga pompa terus menyala merupakan kebiasaan – kebiasaan yang sangat boros energi. Mungkin dampaknya tidak besar pada tiap rumah, tapi apabila diterapkan di empat puluh juta rumah, tentunya dampaknya sangat luar biasa.

Solusi – solusi di atas tentunya merupakan solusi yang cukup kompleks, karena semuanya merupakan solusi berjenjang yang harus dilaksanakan secara paralel dan ditinjau dengan lebih seksama. Tercapainya kesejahteraan rakyat dalam sisi ketenagalistrikan hanya dapat terjadi ketika semua elemen masyarakat memiliki pemahaman yang sama dan memiliki kemauan yang tinggi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan sekitar. Solusi seperti pembangunan pembangkit bertenaga nuklir sepintas dirasakan sangat mampu mengatasi krisis energi di Indonesia, namun karena tidak terdapat pemahaman yang sama antara pihak penyedia listrik dan pihak pemerhati lingkungan, maka sampai sekarang isu pembangunan pembangkit tenaga nuklir masih berada dalam polemik yang cukup berkepanjangan. Rakyat sebagai konsumen juga harus memiliki kesadaran bahwa sesungguhnya listrik itu tidak sepenuhnya mudah dan murah, sehingga penggunaan listrik maupun pengelolaannya juga harus diperhatikan sungguh – sungguh. Sekali lagi, harus terdapat kolaborasi yang efisien dan teratur dari semua pihak, baik dari sisi masyarakat sebagai konsumen, sisi industri sebagai produsen, maupun pemerintah sebagai pihak yang mengatur regulasi ketenagalistrikan di Indonesia.

Subsidi listrik mutlak masih diperlukan untuk menutupi kekurangan – kekurangan yang ada saat ini dan beberapa tahun mendatang. Namun seiring dengan berjalannya solusi – solusi yang ditawarkan, subsidi listrik perlahan – perlahan akan menurun. Penurunan ini akan terjadi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena terjaminnya pasokan listrik yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi daerah sesuai dengan potensi daerah tersebut. Usaha – usaha ini harus didukung dan dilaksanakan secara bersinergi baik oleh pemerintah, PLN dan kalangan konsumen listrik. Pemerintah, baik pusat dan daerah, dengan PLN harus bisa bersinergi untuk menghasilkan kebijakan – kebijakan menguntungkan bagi segala pihak. Begitu juga dengan konsumen listrik, diharapkan bisa berperilaku hemat dalam mengkonsumsi energi listrik. Dengan solusi – solusi ini, diharapkan listrik akan menjadi tulang punggung pemberdayaan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga kita akan terus optimis Indonesia akan mencapai rasio elektrifikasi yang sempurna dan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia.

<diajukan untuk LOMBA KARYA TULIS KETENAGALISTRIK 2009>

Beberapa waktu lalu (mungkin tepatnya sekitar tgl. 28 Septermber 09) saya cukup terkejut mendengar berita Liputan6 SCTV yang memberikan berita tentang Perusahaan Listrik Negara (PLN) sedang mengkaji usulan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 20 hingga 30 persen. Apabila kajian ini disetujui, tentu kita dipaksa harus bersiap membayar biaya listrik sesuai dengan tarif baru yang mulai berlaku tahun depan. Padahal tentu saja kita belum siap benar karena kita sendiri juga sedang berada di tengah keterpurukan akan ekonomi yang semakin berat untuk dihadapi.

Menurut Seorang Direktur PLN, kenaikan TDL munkin bisa bervariasi di setiap daerah. Semua disesuaikan dengan daya yang dipakai pelanggan.
Wah kalau begini tentunya bakal menimbulkan kecurigaan sosial, mungkin saja banyak mafia-mafia konglongmerat yang berdalih dengan segala cara agar mendapatkan golongan seperti rakyat jelata, sedangkan masyarakat sederhana dan hidup pas pasan yang menjadi korbannya karena mereka tidak mengerti akan problematika yang mereka hadapi.

Esse título tá parecendo nome de série de tevê com 5 episódios. Mas, não vamos falar em televisão. Esse post tem como objetivo explicar o porquê do nome Torta de Laranja. Somente isso.

Num belo sábado de sol, eu fui estudar com a N., e então, nós decidimos criar um blog. Na real, a gente queria que fosse Torta de Cereja, mas já tinha esse nome. Portanto, a gente resolveu ficar com Torta de Laranja, e ficou essa coisa linda e maravilhosa  que vocês, leitores queridos, leêm *-*

Grata pela atenção, -n 

xoxo, G.

Atlanta – Siemens Industry, Inc. announced the introduction of the Sitrans SL, which combines the benefits of process proven tunable diode laser (TDL) technology with a direct operating mode as close as possible to the process. 

The new Sitrans SL is the only TDL that has a special non-interfering inline reference cell that provides accurate results for at least one year. This enables laser locking completely independent of process gas concentrations, which leads to stable operation, negligible drift values and extended maintenance intervals. Additionally, with its unique compact and durable design, the sensors require very little maintenance even in the most corrosive and hazardous sampling environments.

The new sensors (transmitter and receiver) are designed to be mounted directly on the processing line with no need for a sampling system. Laser light is sent from the transmitter, passing through the process gas, arriving at the detector on the receiver side. The measurements are carried out on-line with a very short response time permitting fast and effective cost-savings in process control.

The laser characteristics of the Sitrans SL allow single-line spectroscopy free of interferences. Since the band width of the laser light is extremely narrow, only the gas component of interest will interact with it providing the user with highly accurate O2 analysis that only requires yearly calibration checks. Other process influences, such as dust and temperature, are easily eliminated due to the inherent compensation capabilities of this technique.

Designed for process control and optimization, safety monitoring and combustion control, the Sitrans SL is well suited for industrial applications such as chemical, steel and municipal waste. The Sitrans SL is available in both FM 1D1 and ATEX versions for Zones I and II.
 
For more information on the Sitrans SL visit www.usa.siemens.com/sl or call 800-964-4114.

Etats généraux, déclarations à l’emporte-pièce habituelles du Président du Pays : tout se conjugue pour que le dossier fiscal s’invite rapidement à la table de la préparation du budget 2010 de la Polynésie française.

Déclarations du Président du Pays “s’interrogeant” sur l’instauration de l’impôt sur le revenu, propositions – partiellement contradictoires d’ailleurs – des ateliers des Etats généraux prônant, soit l’impôt sur le revenu, soit un rééquilibrage entre fiscalité indirecte et fiscalité directe à pression fiscale constante.

Entre 1995 et 2006, la pression fiscale s’est fortement accentuée sur les ménages polynésiens, puisque l’impôt moyen par habitant a augmenté de 4,6 % par an, alors que la croissance du PIB a été de 3,6 %. Rapporté par habitant, le poids de la fiscalité est passé de 15 % à 20 % du PIB.

D’autre part, et grosso modo, la fiscalité directe sur les entreprises ( Impôt sur les sociétés, impôt sur les transactions) est considérée comme trop importante, comparé par exemple à la Métropole. A contrario, la fiscalité indirecte sur les ménages ( TVA et droits à l’importation) est considérée comme excessive, la Contribution de solidarité territoriale n’étant, paradoxalement, pas classée officiellement comme un impôt, car affectée à la Protection sociale généralisée.

En conséquence, l’une des propositions fortes de la société civile est de réduire progressivement le poids des droits à l’importation ( droits et taxes diverses, TDL…), car ceux-ci pèsent proportionnellement plus sur les ménages modestes et accroissent les charges des entreprises. Rappelons, d’ailleurs, que ces droits étaient censés être remplacés par la Taxe à la valeur ajoutée (TVA), ce qui n’a pas été le cas, notamment dans la période 2001-2004. De nombreuses taxes à l’importation ont été créées pour alimenter en ressources les nouveaux établissements publics et sociétés d’économie mixte créés durant cette période.

Cependant, un consensus semble émerger: utiliser en priorité l’outil de la Contribution de Solidarité Territoriale ( CST) pour sauvegarder la protection sociale généralisée. Il y a fort à parier que devant l’impasse budgétaire qui s’annonce pour le budget 2010, le gouvernement accueille comme pain béni cette proposition de la société civile. Il faudra donc s’attendre à un réaménagement de la CST se traduisant, à minima, par une augmentation significative des taux de la CST et un renforcement de sa progressivité.

Par contre, l’instauration de l’impôt sur le revenu sera un problème politique autrement plus ardu…. Le début des manoeuvres politiques et la recomposition des groupes politiques à l’Assemblée de la Polynésie française n’y sont, à mon avis, pas étrangers. Une décision à la hussarde sur ce sujet ferait éclater à coup sûr la coalition majoritaire au pouvoir, déjà divisée par des dossiers relativement mineurs comme celui du “king tamatoa”.

En ce qui me concerne, j’estime que la création d’un impôt sur le revenu à côté de la CST en pleine crise économique et de restriction du pouvoir d’achat des ménages serait une mesure désastreuse, car elle pénaliserait le budget des ménages et démoraliserait les forces vives du Pays. Mieux vaudrait explorer la voie de la réduction du coût des institutions, du secteur public et du périmètre de celui-ci.

De manière générale, cette question de la “justice sociale” au sein de la société polynésienne devrait être abordée à l’occasion de la prochaine mandature de l’Assemblée de Polynésie française. Aux partis politiques de se positionner et aux électeurs de trancher à l’occasion de la prochaine campagne des élections territoriales.

Ce serait une voie de sagesse. Mais est-on dans une période de sagesse ou ne voit-on pas s’ouvrir une nouvelle période de provocation ? Les semaines à venir nous le diront…

Lembro-me de ter ido uma vez ao meu pároco reclamar sobre o folheto “Deus conosco”. Nas redes ditas sociais já fora alvo de algumas reclamações e discussões também. E tais folhetos continuam a trazer material duvidoso, por isso publico aqui comentário do amigo Giovani em seu blogue (clique no link para abrir)

Ir ao post O domingo 06/09/09

.

Les constats de l’Autorité de la concurrence métropolitaine sont sans ambiguité : sur un échantillon d’environ 75 produits importés, plus de la moitié des écarts de prix constatés entre la métropole et les DOM sont supérieurs à 55 %. Une part “trop élevée” qui ne peut s’expliquer seulement par les frais de transport et l’octroi de mer, taxe spécifique à l’importation.

La concurrence est insuffisante dans les marchés de détail et de gros et le secteur de la grande distribution à dominante alimentaire présente un niveau de concentration élevé. Ainsi, certains groupes détiennent des parts de marché supérieures à 40 % sur certaines zones de chalandise. Je rappelle qu’à l’occasion d’un billet précédent, je précisais que sur l’ensemble de la Polynésie, un seul groupe, Carrefour-Champion pour ne pas le nommer, dépasse largement cette part de 40 %.

Cette autorité souligne également le comportement des importateurs-grossistes qui, faute de concurrence, prélèvent des “marges commerciales conséquentes qui oscillent entre 20 % et 60 % pour un nombre élevé de références, voire approchent ou dépassent 100 % pour d’autres produits”. Idem en Polynésie…

Elle n’exclue pas de poursuivre son enquête pour, éventuellement punir certaines pratiques “susceptibles de recevoir la qualification d”ententes anti concurrentielles” comme les prix de revente imposés, des exclusivités de clientèle ou des restrictions au commerce parallèle.

Elle préconise de “lever les obstacles” à l’arrivée de nouveaux acteurs, notamment de supprimer certains contrôles préalables à l’ouverture de magasins de plus de 1000 m2 et diminuer le seul de concentration à partir duquel la notification est obligatoire.

Il faut également mieux informer le consommateur.

L’autorité préconise aussi d’améliorer les circuits logistiques d’approvisionnement avec la métropole pour réaliser des économies d’échelle et souhaite que l’Etat et les collectivités réfléchissent à la création de centrales d’achat et de stockage régionales.

L’Autorité recommande enfin de “réexaminer les dispositifs d’aides aux entreprises implantées dans les DOM après avoir contaté qu’elles incitent peu à l’amélioration de la compétitivité des entreprises locales, voire encouragent des prix élevés”.

Elle n’exclue pas la suppression progressive de l’octroi de mer, une taxe montrée du doigt comme l’une des causes de la cherté de la vie dans les DOM, mais qui assure d’importantes recettes aux collectivités locales. Rappelons qu’en Polynésie, l’équivalent de l’octroi de mer est la Taxe de développement local…

Mêmes causes, mêmes effets, que l’on soit en Guadeloupe, à la Réunion ou en Polynésie. Peut être même est-ce pire en Polynésie.

Il est dommage, d’ailleurs, qu’un atelier spécifique sur la formation des prix n’ait pas été réuni à l’occasion des Etats généraux de la Polynésie. Pour mémoire, la crise sociale aux Antilles et à la Réunion avait pour origine la dénonciation de ces prix trop élevés.

Récemment, j’ai lu que Monsieur Georges PUCHON militait pour la concurrence. J’espère que celà dépassera la simple inauguration d’un nouveau magasin de bricolage. A quand une Autorité de la concurrence polynésienne ?

* Vous pouvez télécharger l’Avis n° 09-A-45 du 8 septembre 2009 relatif aux mécanismes d’importation et de distribution des produits de grande consommation dans les départements d’outre-mer à l’adresse suivante :

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/avisdec.php?numero=09A45

Advanced Tactical Systems – www.ultra-ats.com – was named as one of the Best Companies to Work for in Texas for 2009 by Texas Monthly Magazine and the Texas State Chapter of the Society for Human Resource Management (SHRM). ATS is a mission-focused organization that values putting the warfighter first, doing what’s right, executing with passion and meeting our commitments.

Advanced Tactical Systems is one of 25 businesses within Ultra Electronics and has a history of growth and success. ATS has a strong and established management team and a solid base of contracts. Most importantly, the company is well positioned within the high growth C4I market. We design, develop, deliver, and support real-time tactical command and control systems and have delivered systems to all branches of the U.S. Armed Forces and many of our Allied and Coalition partners. Our systems and personnel have supported every major conflict since our founding in 1987.

It is against this backdrop that ATS seeks a Director of Business Development, a leader to develop and execute the next generation strategy to ensure that ATS continues to maximize its potential. This position will be responsible for establishing and coordinating all marketing and business development functions for the company.

KEY RESPONSIBILITIES
· Provide strategic vision and associated roadmap to ensure the continued growth and success of ATS’ business within the C4ISR domain and across the Department of Defense and adjacent agencies / military organizations.
· Serve as key operational leader and be fully accountable for the ongoing success for the Marketing and Business Development efforts.
· Create and establish relationships with key decision makers and acquisition officials with the DoD / military community to lead and win new business.
· Work closely with ATS’ sister companies within Ultra to ensure effective pursuit strategies for programs that require multi business group collaboration.
· Represent ATS and Ultra across the DoD / military market space as well as with industry-partner executives.

YEAR ONE CRITICAL SUCCESS FACTORS
· Be a “Rock-turner” and contribute to the rapid growth of the business.
· Establish a high energy and creative culture that encourages teamwork and the break-down of silos.
· Create a culture that will grow the business by taking current and new capabilities to market.

PROFESSIONAL EXPERIENCE
The successful candidate must:
· Be a proven leader with the capability to rapidly grow the business by identifying new service offerings and taking current capabilities to new customers. A transformative executive is sought.
· Have 10+ years of increasing P&L experience and selling solutions within the C4I / federal government / military community where there was a significant level of direct accountability.
· Ideal candidate will have a proven track record of taking a small C4I footprint and succeeded in growing a significant business.
· Inspirational management style, the ability to build relationships with an existing high-performing organization and be able to quickly develop a compelling forward looking vision for the business.
· Have a career experience base encompassing significant project management, capture management, and proposal management within the DoD mission community.
· Exhibit industry reputation and established relationships with key decision makers and acquisition officials in the DoD and other federal agencies.
· Illustrate a proven record of pursuing and winning mission services and solutions-based new business opportunities of significant size, complexity of scope and/or following a unique/complex business model.
· Possess a results orientation with prior executive experience where personal contributions and demonstrated business development capabilities contributed to consistent growth and enhanced profitability.
· Be strong at problem-solving and conceptual thinking. Possess the capability to work in a fast-paced, entrepreneurial environment.
· Possess exceptional interpersonal skills with the ability to form strategic relationships.
· Display excellent written communications and presentation capabilities.

EDUCATION
Requires a Bachelor’s degree in Engineering, Marketing, General Business, Finance, or a related field.

MUST HAVE A CURRENT US SECURITY CLEARANCE OR THE ABILITY TO OBTAIN ONE.

Apply online at http://tr.im/xOuf or forward your resume to hr@ultra-ats.com.

______________________________
Advanced Tactical Systems, Inc
An Ultra Electronics Business
www.ultra-ats.com

EOE

Follow us on Twitter: http://twitter.com/Ultra_ATS
Become our Fan on Facebook: http://tr.im/lejn

Ces dernières années, j’ai constaté qu’il n’y avait plus aucun investissement direct extérieur en Polynésie française, à l’exception notable et très récente de la téléphonie mobile ( mara télécom-siemens, vodaphone et digicel). Et pourtant, ces investissements sont sources de capitaux, d’innovation et de modernisation économique, d’ouverture au marché international, de participation à la mondialisation, de création de richesses et d’emplois.

Il est vrai que la Polynésie française, contrairement à de nombreux autres pays, n’a pas fait évoluer une règlementation des investissements étrangers relativement restrictive. De facto, de nombreux secteurs d’activité sont fermés à ces investisseurs. C’est notamment le cas dans le domaine de la pêche, de la perliculture, du transport aérien international et interinsulaire, des transports en commun, de la production et distribution d’énergie ( concession de l’EDT), des croisières touristiques interinsulaires, des pensions de famille, des casinos et des postes et télécommunications (téléphone fixe et mobile…).

Dans de nombreux autres secteurs, divers régimes d’autorisations qui, quelquefois s’empilent les uns aux autres, sont aussi des freins aux investissements : aquaculture, marinas, agriculture, cliniques privées, téléphonie mobile, hypermarchés, magasins spécialisés d’une superficie importante, télévision…. Un véritable parcours du combattant qui limite les ardeurs et qui peuvent mettre la patience des investisseurs à rude épreuve. A priori, le but recherché n’est pas de décourager l’investisseur extérieur. Mais pratiquement, n’est ce pas le cas ?

Malgré ces restrictions, le champ d’expression pratique de ces investisseurs est relativement vaste : hotellerie, animations touristiques diverses (golf, club de plongée, compagnie de charters nautiques, location automobile…) , agriculture, industrie agro-alimentaire, industries de transformations diverses, laboratoires de recherche, bâtiment-travaux publics, commerce spécialisé,  les TIC, les services aux entreprises ( hors postes et télécommunications) ou aux particuliers….

Mais pourquoi les investisseurs extérieurs ne se “bousculent-ils pas au portillon” ?

Deux motivations principales guident les investisseurs extérieurs.

1) La satisfaction d’une demande domestique pas ou peu satisfaite.

Malheureusement, la taille démographique ( 260.000 habitants) de la Polynésie française limite les opportunités. Point positif cependant : notre niveau de vie et notre pouvoir d’achat peuvent intéresser des investisseurs qui ne sont pas bloqués par cette taille critique démographique. C’est le cas, justement, et dans une certaine mesure, de la téléphonie mobile : le marché local semble être lucratif ( les bénéfices plantureux de Tikiphone qui les “remonte” vers l’OPT le démontrent).

De même, notre éloignement géographique et, paradoxalement,  les barrières à l’entrée ( droits de douane, TDL, interdictions à l’importation, quotas….)  sur notre marché peuvent déclencher des intentions d’investir. Malheureusement, ces dernières années, on n’a rien vu venir de conséquent. Tant mieux pour certains de nos capitalistes locaux installés depuis longtemps dans certains secteurs. Mais est-ce tant mieux pour les consommateurs polynésiens ?

On peut donc en conclure que le marché polynésien n’intéresse pas grand monde, si ce n’est les exportateurs étrangers.

2) Nos avantages comparatifs pour conquérir les marchés extérieurs.

Notre premier atout est, bien sûr, le tourisme. Il est vrai que dans les décennies 60 – 80, ce secteur a accueilli de nombreux investisseurs et chaines hotelières extérieures. Mais dans la période récente, c’est le calme plat et il y a même un petit mouvement de désengagement ( club méditerranée) . En fait, ce sont les “capitalistes locaux”, adossés aux riches épargnants français, qui se sont substitués à ces investisseurs extérieurs, grâce notamment aux leviers majeurs que constituent la défiscalisation nationale ( Loi Pons, Paul, Girardin, Jégo) et la défiscalisation locale ( “Loi Flosse” et suivantes…). Sans ces leviers, je ne sais pas où on en serait…

Tant mieux pour notre “grande bourgeoisie” polynésienne qui a pu réinvestir les bénéfices réalisés dans divers secteurs d’activité dans ce secteur porteur et celui, complémentaire, du transport aérien international, quitte à s’appuyer sur l’expertise gestionnaire et le réseau de distribution des grandes chaines hotelières internationales ( Accor- Sofitel, Intercontinental, Méridien, Radisson, Outrigger, puis, Sheraton, puis Hilton….). Seul inconvénient du système: la richesse se concentre et continue à se concentrer entre quelques mains…

Mais dans les autres secteurs ? Rien dans la perliculture et la pêche. Fermés aux investisseurs étrangers ( mais pas à d’éventuels prête-noms locaux…) jusqu’à nouvel ordre.

On nous dit que le cinéma est un secteur “porteur”. Certes, mais les résultats ne sont pas probants jusqu’ici. Peut être qu’entre les avantages théoriques et le parcours du combattant pratique, il y a un fossé incommensurable. Ce n’est pas le promoteur du golf de Moorea qui nous contre-dira dans son domaine…

Alors, face à ce bilan particulièrement pauvre, que faire ?

Je pense qu’en premier lieu, il faut que nos décideurs, en 2009, nous disent exactement ce qu’ils veulent des investisseurs extérieurs. Si j’ai bien compris, c’est en voie d’être clarifié dans le domaine des croisières interinsulaires ( révision des incitations, notamment fiscales). Mais dans les autres secteurs, il serait temps d’actualiser nos textes relatifs aux investissements étrangers.

En second lieu, il faut comparer avec ce que les autres pays similaires à la Polynésie française font pour attirer les investisseurs. Si on veut de ces investisseurs ( la question se pose ici lorsqu’on voit diverses autorités religieuses se mêler de questions “temporelles”, voire très terre à terre, comme le tourisme “gay”…), que faut-il faire pour être attractif ?

En troisième lieu, une fois que l’on a identifié en quoi nous pouvons être “attractifs”, il faut le faire savoir (  information et communication) et aller chercher ces investisseurs de manière efficace (prospection “ciblée”). Le moins que l’on puisse dire, au vu des maigres résultats, est que nous ne sommes pas très dynamiques et performants dans ce domaine.

Autre chantier et autre défi à relever !

La crise de nerfs épidermique de quelques groupes de danse polynésienne qui a défrayé récemment la chronique culturelle est révélatrice de l’un des maux qui frappe la Polynésie contemporaine : la production matérielle se déconnecte de plus en plus de la culture, alors qu’auparavant ces deux dimensions faisaient corps.

Remontons en arrière : il y a une douzaine d’années, on a assisté à un début d’invasion de costumes traditionnels fabriqués aux Philippines ou en micronésie pour satisfaire les besoins de nos groupes traditionnels à moindre coût. Sous la pression du monde culturel et de l’artisanat, nos élus décident “d’orienter” artificiellement la consommation de costumes traditionnels, notamment des more, vers la production locale. En quoi faisant ? En limitant drastiquement la concurrence des produits importés par l’instauration d’une taxe de développement local au taux de 80 %.

Aujourd’hui, gros revirement d’attitude : les mêmes groupes de pression qui réclamaient une telle protection crient au scandale et réclament instamment une libération des importations et la suppression des droits à l’importation, notamment de cette taxe de développement local sur les more importés de Micronésie.

Que s’est-il passé dans l’intervalle ?

La limitation de la concurrence extérieure par l’instauration de droits à l’importation a abouti progressivement à une rente de situation au bénéfice exclusif de quelques artisans polynésiens spécialisés dans la confection de ces costumes. Ils ont peu à peu dicté leurs conditions de production, de disponibilité et de prix face à des consommateurs captifs qui n’avaient plus le choix. Conditions de plus en plus draconiennes qui ont conduit à l’exaspération de ces mêmes consommateurs.

C’est ainsi que les prix se sont progressivement envolés et que la pénurie s’est installée au grand dam des groupes de danse traditionnelle. Dans l’urgence, ces groupes réclament un changement des règles du jeu et exigent du Ministre de la culture qu’il règle immédiatement le problème.

Avec du recul, quel enseignement peut-on en tirer ?

En premier lieu, la fermeture et l’atteinte à la liberté de choix du consommateur est une solution de facilité à court terme et qui ne fait qu’aggraver le problème initial à moyen et long terme.

En second lieu, l’identité culturelle qui liait, dans ce cas précis, danse traditionnelle et production locale de more est dénaturée. Notre folklore se perpétue avec des more micronésiens… meilleurs marchés. Quel étrange renversement de situation ! Plutôt que de s’enfermer dans cette contradiction mortelle pour la culture polynésienne, ne faut-il pas réinventer un nouveau lien entre danse traditionnelle et costumes produits localement ? A moins qu’une certaine conception figée de l’identité culturelle ne rime pas avec créativité et imagination.

En troisième lieu, cet exemple caricatural devrait nous inciter à nous interroger sur le fait que de nombreuses productions traditionnelles deviennent hors de prix pour le consommateur polynésien moyen. Il en est ainsi du lait de coco frais, du “miti hue”, du taro, du “umara”…. Ne dit-on pas que le traditionnel “maa tahiti” est devenu un luxe pour les polynésiens habitant la zone urbaine ? Ne parlons même pas des produits maraichers : leur prix s’envolent en même temps qu’ils se raréfient et que leur qualité se dégrade. Il n’y a qu’à observer les tomates vertes, classées en PPN ( !!!) à 620 francs le Kg qui “ornent” les étals de nos supermarchés…

Dans le domaine artisanal, le marché de Papeete est devenu un gigantesque piège à gogos en ce qui concerne les “paréos” polynésiens fabriqués en Indonésie et vendus au décuple du prix normal. Ou quand les mamas de l’artisanat sont transformées en revendeuses de produits importés au détriment du porte-feuille des malheureux touristes qui croient avoir à faire à de la “production locale”. Espérons qu’ils ne sont jamais allés à Bali pour se rendre compte de “l’arnaque” qu’ils subissent !

Identité culturelle, Développement endogène, Production locale ou comment réarticuler ces différentes dimensions sans se scléroser : vaste sujet pour nos Etats Généraux.

garden-tree lopping, trimming, tip, gravel for driveway, cordyline propogation

car

finances-taxation, etc

TDL offers several training classes for DSpace and other software/services we offer. They are a good way to get in depth information on a particular topic; the sessions typically last for a day – in some cases half a day. You’ll be able to get all your questions answered about a particular topic.

This last Wednesday after getting back from vacation I co-taught the “DSpace Customization” class with Steve Williams from UT. I think the class was a great success, here are the slides we used for the class.

DSpace Customization Slides

Ja, fetingbu för EG-domstolen som tycker att trafikdatalagringsdirektivet är en bra idé.
Alternativet verkar vara att bosätta sig utanför EU, om man vill undgå alla lagar de vill införa. Var ska man egentligen bo, några förslag?

Monsieur Jérôme MAINGUET, grand pourfendeur de la Taxe de développement local devant l’éternel, a commis récemment un article très intéressant dans un quotidien de la place intitulé ” le protectionnisme, la couveuse de nos handicaps“. Un article de fond qui doit susciter un débat sérieux.

Ce protectionnisme est pour lui un “cocon douillet, mais pervers” qui empêche la Polynésie de s’adapter à la mondialisation, d’y prendre sa place pour “performer” et essayer de “rayonner”. Il pense que notre Pays n’a délibérément pas été formé à la concurrence et à la compétition. Je cite : ” la Polynésie autonome semble avoir été imaginée, dès le départ, comme une couveuse, où sont gâvés de gros bébés béats, qui bénéficient de la rente viagère d’une protection supposée éternelle…”

Un système qui, paradoxalement, accroit les handicaps, mais défendu par de “puissants groupes de pression, hostiles aux réformes, politiciens, syndicalistes ou autres profiteurs du système“.

Il y défend une thèse intéressante : “dès l’origine, l’autonomie a été conçue par ses promoteurs comme un moyen de prospérer…dans la dépendance de fonds extérieurs, dont on escomptait naïvement qu’ils seraient plus généreux“.

Résultat ? Sociétés parapubliques en faillite perfusées par des recapitalisations régulières, voire accélérées ( ATN…), des industriels réclamant toujours plus de protection ( la fameuse TDL, voire même de nouveaux adeptes de l’interdiction d’importation !!!), consommateurs subissant d’importants surcoûts sur les produits locaux ainsi protégés… On est effectivement loin des impératifs de performance et de compétitivité au bénéfice des consommateurs.

Argument des “abrités” ? L’emploi. Mais à quel coût et à quel prix pour les consommateurs-contribuables ? Là, on n’en sait rien. Du moins, certains ne veulent pas le faire savoir, tant le bilan “avantages-coûts” serait, in fine, désastreux pour la collectivité. On le paye par des produits et des services 2,3, 4, 5 fois plus chers ici qu’ailleurs.

Perversion  du système : “l’emploi artificiel” stérilise la création “d’emploi sain”. Evident, cher Watson. Payer trop cher un produit ou un service empêche le consommateur polynésien d’orienter son budget vers d’autres produits ou services… protégés ou non protégés. On étouffe donc la possibilité pour d’autres entreprises de se développer et de crér des emplois. Le coût de la protection est “apparemment” invisible, mais il est pourtant très réel.

L’alternative ? Exprimer nos ambitions et nos atouts par le travail, l’effort (ouf on a échappé aux 35 heures….), la volonté de surmonter nos handicaps ( qui sont réels : insularité, éloignement, faibles économies d’échelle du fait d’une population limitée et dispersée sur une poussière d’iles), le “désir de s’insérer dans le monde et d’y affirmer sa singularité et son originalité“. Je souscris totalement… surtout que, si on ne le comprend pas, les pays émergents et les grands pays touristiques tropicaux vont se charger de nous le faire comprendre de plus en plus douloureusement… Retarder les échéances, faire la politique de l’autruche n’est assurément pas la solution.

Maitres-mots ? Concurrence, esprit d’entreprise et de compétition, valoriser nos atouts ( notre environnement naturel, notamment, mais aussi nos cerveaux !), ouverture, prospective, stratégie de long terme, “devoirs” avant les “droits acquis”, attractivité face aux capitaux et compétences, ambition, penser global tout en agissant local… Des mots qui écorchent la bouche de certains, mais ô combien nécessaires !

Conclusion de Jérome Mainguet : une “réelle et radicale remise à plat dans la conception de la politique et de l’économie. La Polynésie doit s’ouvrir à la concurrence et chercher à exceller dans les secteurs où elle dispose d’atouts. Celà doit passer nécessairement par l’abandon de la surprotection qui la handicape dans un monde de plus en plus ouvert et qui corrompt les esprits et les comportements“.

” Celà demande une vision nouvelle et courageuse : il faudra sans doute l’avènement d’une nouvelle génération d’hommes et de femmes intègres, compétents, ayant l’ambition et le souci du bien public et à l’esprit libéré des pesanteurs pernicieuses. Des hommes et des femmes de rupture “  C’est vrai que c’est la période des voeux…  Et il convient d’en profiter !

Voilà : c’est dit .  Une analyse bien rafraichissante. Joyeux Noël !

Ultra Electronics Advanced Tactical Systems will be recognized and honored at the Best Companies to Work for in Texas awards ceremony on Wednesday, January 28, 2009 at the Texas Association of Business 2009 Annual Conference. The final rankings will be announced at the luncheon.

Headquartered in Austin, TX, Ultra Electronics Advanced Tactical Systems designs, develops, delivers, and supports real-time tactical command and control systems. We have delivered systems to all branches of the U.S. Armed Forces and many of our Allied and Coalition partners. Our systems and personnel have supported every major conflict since our founding in 1987.

###

Ultra Electronics Advanced Tactical Systems
3300 Duval Road, Suite 200, Austin, TX 78759
www.ultra-ats.com