Ditulis oleh Irham Sya’roni

Januari merupakan bulan istimewa bagi Nahdlatul Ulama (NU), suatu jam’iyyah diniyyah Islamiyyah ijtima’iyyah (organisasi keagamaan Islam dan kemasyarakatan) yang berakidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama’ah dan menganut salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali.

Organisasi yang didirikan di Surabaya pada 31 Januari 1926 M./16 Rajab 1344 H. ini akan memeringati hari lahirnya (Harlah) yang ke-82. Satu bulan penuh bendera berwarna hijau berlambang bola dunia dengan tali jagat sebagai pengikatnya dan dikelilingi sembilan bintang akan menghiasi setiap jalan di negeri ini. Untuk satu bulan pula agenda Harlah telah ditata rapi. Puncaknya, pada 3 Februari 2008 peringatan superakbar Harlah NU akan digelar.

Sebagai organisasi keagamaan yang berkarakter Ahlussunnah wal Jama’ah, NU menampilkan sikap akomodatif terhadap berbagai madzhab keagamaan yang mengitarinya. Sebagai organisasi kemasyarakatan, NU bersikap toleran dan luwes (fleksibel) terhadap nilai-nilai lokal yang telah berurat berakar.

Rahmatan lil’alamin

Zul Asyri, dalam disertasinya (1990), merumuskan dasar-dasar sikap kemasyarakatan NU yang tercakup dalam nilai-nilai universal sebagai berikut:

Pertama, tawassuth (moderat) dan i’tidal (tegak). Yaitu, sikap tengah dan lurus yang berintikan prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama, dan menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatharruf (ekstrem).

Kedua, tasamuh (toleran). Yaitu, sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan (terutama yang bersifat furu’iyyah), kemasyarakatan, maupun kebudayaan.

Ketiga, tawazun (seimbang). Yakni menyeimbangkan pengabdian kepada Allah, manusia, dan lingkungan. Juga menyelaraskan kepentingan masa lalu, kini, dan akan datang.

Keempat, amar ma’ruf nahi munkar. NU selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah segala hal yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kehidupan.

Hal ini ditegaskan pula oleh Ketua Umum PBNU H. A. Hasyim Muzadi dalam orasinya di kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya pada 2 Desember 2006. Dalam orasi untuk meraih gelar doktor honoris causa tersebut, Hasyim Muzadi menyampaikan, bahwa dalam konteks global NU menegakkan Islam rahmatan lil’alamin (penebar kasih sayang bagi seluruh alam) sebagai visinya. Konsep ini diejawantahkan dalam nilai-nilai tawassuth dan i’tidal yang diikuti langkah lanjutannya seperti tasamuh, tawazun, dan tasyawur (dialog).

Dalam mengimplementasikan nilai tawassuth dan i’tidal di tengah kehidupan masyakat, NU menerapkan tiga pendekatan:

Pertama, fiqhul ahkam. Yaitu upaya mencari solusi hukum Islam (fikih) bagi umat ijabah (umat yang telah siap melaksanakan hukum positif Islam), di mana dalam NU dikenal dengan istilah bahtsul masa’il (diskusi masalah-masalah hukum agama).

Kedua, fiqhu da’wah. Yaitu upaya mengembangkan Islam di tengah masyarakat luas yang majemuk dengan beragam budaya, tradisi, pola pikir, dan sebagainya. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan bukan lagi fikih yang legal formal, melainkan guidance and counseling.

Orasi tersebut merupakan salah bukti bahwa NU benar-benar berkomitmen mengglobalisasikan rahmatan lil’alamin bersama nilai-nilai pengejawantahannya. Simpulannya, cita-cita perdamaian tidak akan mungkin terwujud apabila tidak dilandasi basis pemikiran keagamaan yang bervisi rahmatan lil’alamin, dan ini hanya bisa ditemui pada Islam damai dan moderat. Dengan basis pemikiran inilah, Islam akan tampil cantik mempesona, indah menawan, dan sejuk mendamaikan.

Islam Moderat

Pascatragedi keruntuhan dua menara kembar World Trade Center (WTC) 1 September 2001, ketegangan Islam versus Barat semakin mencapai titik klimaks. Apalagi Presiden George W. Bush menyebut teroris Al-Qaidah sebagai pelakunya. Pandangan stereotipikal dan pejoratif yang disebarkan oleh media massa Barat semakin memperburuk kesan terhadap Islam. Islam diidentikkan dengan segala macam simbol dan fenomena yang cenderung berkonotasi negatif, seperti terorisme, fundamentalisme, anti pluralitas, diktator, ortodok dan sebagainya.

Saat itulah NU bertindak aktif dengan memberikan kontribusi yang positif untuk kedamaian dan perdamaian dunia. NU segera melakukan tabayun atau klarifikasi langsung kepada tokoh-tokoh kunci dunia. Dalam perjalanan tabayun itu, NU berusaha memberi pemahaman kepada dunia tentang wajah Islam yang sejati dan meyakin dunia bahwa Islam adalah agama damai. Islam tidak bisa digeneralisasi dengan melihat segelintir orang atau kelompok Islam yang kebetulan radikal dan fundamentalis.

Dunia (baca: Barat) haruslah membuka mata dan objektif, bahwa radikalisme dan fundamentalisme selalu ada dalam tubuh agama apa pun, tak terkecuali dalam Nasrani dan Yahudi. Dalam memandang Islam, Barat baru mengintip satu kamar saja yang kebetulan dihuni orang-orang Taliban atau ekstrimis-ekstrimis lain. Padahal masih banyak kamar sejuk dan damai yang belum diintip oleh mereka.

Di saat Islamophobia meletup di tingkat global –sebagai akibat dari terorisme–, di samping melakukan tabayun pascatragedi WTC, NU juga berperan aktif mengampanyekan dan mengekspor Islam damai ke seluruh dunia melalui International Conference of Islamic Scholar (ICIS). Tugasnya adalah menyosialisasikan mutiara-mutiara Islam seperti keadilan, kemanusiaan, perdamaian, dan sebagainya kepada publik dunia.

Gerak aktif ini tidak terlepas dari platform NU yang mampu mengambil jalan moderat, di mana kemoderatan NU mampu mengenalkan wajah Islam yang ’sejuk’ terhadap masyarakat internasional sekaligus menghapuskan kesan Islam yang diidentikkan Barat sebagai teroris, perusak harmoni dunia, dan sebagainya.

Dakwah yang diajarkan Islam bukan dengan jalan kekerasan, radikalisme, dan pemaksaan. Pun, Islam datang ke Indonesia pada abad XII M dengan cara-cara yang damai melalui perdagangan dan proses akulturasi dan akomodasi terhadap kultur dan tradisi lokal, sehingga nyaris tidak melahirkan ketegangan dengan penduduk lokal. Kedatangan Islam ke Indonesia ini perlu menjadi pelajaran berharga bagi seluru kelompok Islam agar gerakan dakwahnya berkarakter damai, moderat, dan menyejukkan.

Sebagai salah satu ormas Islam yang moderat, NU harus menjadi pioner dalam upaya menjunjung nilai-nilai humanisme universal dan perdamaian global. Dalam konteks keindonesiaan, NU harus berani tampil di garda depan dalam meredam aksi anarkis yang merebak akibat menjamurnya aliran yang dipandang sesat.

Sekali lagi, NU berhasil membuktikan kemoderatannya ketika tampil menyelesaikan polemik “Nabi” Moshaddeq. Kekerasan bukanlah solusi, karena itu melalui pendekatan tasyawur, Said Agil Siradj, sebagai representasi Islam ala NU, berhasil menyadarkan Moshaddeq dan mengembalikan kesejukan umat seperti semula.

*) Staf Pengajar Pondok Pesantren Darul-Hikmah Yogyakarta

Alamat Pos: Pondok Pesantren Darul-Hikmah Jln. Palagan Tentara Pelajar Km. 15 Sembung Purwobinangun Pakem Sleman Yogyakarta 55582 HP. 08882791308

sumber: http://www.arwaniyyah.com/

Said Agil: Penerima Beasiswa PBNU Harus Pertahankan Aswaja

Jakarta, NU Online
Kader NU penerima beasiswa ke Timur Tengah diharapkan dapat serius belajar dan terus mempertahankan akidah Ahlussunah Waljamaah. Para calon mahasiswa Al-Azhar ini diharapkan meniru para pendahulu mereka yang menimba ilmu di sana dengan sungguh-sungguh, seperti Abu Bakar Aceh dan Qurais Shihab.

“Para kader NU jangan sampai salah memilih jalan. Mestinya jika mereka rajin, maka empat tahun bisa selesai S1. Namun karena di sana juga banyak godaan dan hiburan, maka para makasiswa harus sangat berhati-hati dan menjaga kedisiplinan dirinya.

Demikian dinyatakan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Agil Siradj, ketika memberikan keterangan tentang keberhasilan enam kader NU yang lolos seleksi ke Al-Azhar Mesir. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan langkah baru dalam kesinambungan traidisi intelektual di lingkungan NU.

Said Agil juga menghimbau agar para kader NU dapat bergaul lebih intens dengan mahasiswa-mahasiswa dari negara lain, khususnya negara Arab. Jika di Mesir mereka selalu bergaul dengan sesama mahasiswa dari Indonesia, Maka akan lama terlalu untuk melancarkan bahasa lisannya.

“Telah sejak lama kader-kader NU menimba ilmu di Al-Azhar Kairo. Kini mereka berhasil mendapatkan beasiswa melalui PBNU sejak sebelum berangkat dari Indonesia. Kita berharap ini akan semakin mempererat hubungan antara Mesir dan Indonesia, khususnya Al-Azhar dan NU,” terang Said, Selasa (30/6).

Lebih lanjut Kiai Said -panggilan akrab KH Said Agil Siradj, menuturkan, Al-Azhar telah lama menjalin hubungan baik dengan pesantren-pesantren di Indonesia melalui pengiriman gugu-guru mereka. Hal inilah yang harus di pertahankan dan ditingkatkan ke depan.

PBNU Kembali Berangkatkan Delapan Kadernya ke Sudan

Jakarta, NU Online
Meneruskan nota Embassy of the Republic of Sudan, Jakarta nomor. SEJ/4/1 tertanggal 29 Juni 2009, yang disampaikan melalui Departemen Agama (Depag) Republik Indonesia, Biro Kerjasama Timur Tengah dan Pengembangan SDM kembali mengumumkan nama-nama kader Nahdlatul Ulama (NU) yang lolos belajar ke Sudan, Rabu (22/7).

Kali ini, dari 26 nama-nama yang berhasil mendapatkan Beasiswa untuk belajar di Universitas Afrika Internasional, Sudan, 8 diantaranya adalah kader NU yang mendaftarkan diri melalui Biro Kerjasama Timur Tengah dan Pengembangan SDM. Kedelapan kader tersebut adalah Miftahul Munib Bin Sutarto, Ahmad Sabiqul Himam, Ahmad Taufiqurrahman. Ahmad Sofwan Nur, Fahmi Hasan Nugroho, Alfin Maulana, Ujep Auful Muntaqimin dan Retna Andi Irawan.

Para calon penerima beasiswa ini diterima di Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah setelah selama setahun menunggu. Mereka menjalani test seleksi pada hari Kamis, 28 Agustus 2008 untuk rencana pemberangkatan di tahun yang sama. Namun karena suatu kendala, maka mereka baru akan diberangkatkan pada tahun ini.

Adapun persyaratan untuk dapat menindaklanjuti hak atas beasiswa ini, antara lain adalah, calon mahasiswa harus harus memegang paspor sesuai dengan nama ijazah dan akte kelahiran, Keterangan berbadan sehat dari bebagai penyakit menular terutama HIV melalui klinik yang di rekomendasikan oleh Kedutaan Besar Sudan di Jakarta, dan membawa uang untuk pemeriksaan virus HIV sekali lagi setelah di Sudan nanti sebesar US 300 $ (tiga ratus dolar) dan biaya izin tinggal.

Meneruskan keterangan dari Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Machasin, Pelaksana Harian Biro Kerjasama Timur Tengah dan Pengembangan SDM, Muhammad Dawam Sukardi menyatakan, Universitas Afrika Internasional akan membebaskan biaya SPP, akomodasi dan konsumsi selama di dalam asrama.
.
“Selambat-lambatnya tanggal 20 Oktober 2009 para mahasiswa sudah harus tiba di Universitas Afrika Internasional, Sudan. Jika terlambat maka haknya gugur. Depag akan memberikan bantuan tiket pemberangkatan ke Sudan yang diperkirakan akhir bulan September 2009 nanti,” terang Dawam.

NU Sudan Memeriahkan Hari Bersatunya Yaman

Khartoum, NU Online

NU Sudan dengan Jam’iyah Syifa’ul Qulub (JSQ) diundang untuk memeriahkan hari bersatunya Negara Yaman ke 19 di Khartoum Sudan pada hari Sabtu, (22/5). Acara tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat Timur Tengah, diantaranya kerajaan Saudi Arabia, Qatar, Oman, Mesir, dan negara-negara sahabat lainnya.

Lantunan syair yang menceritakan tentang arab Yaman yang di Sudan, membuka acara tersebut setalah pembacaan al Qur’an oleh Tholib Yaman. Acara disambung dengan sambutan Duta besar yaman yang mengutarakan tentang hubungan darah yang erat antara Arab Yaman dan Arab Sudan.

Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI-NU) Sudan menyumbangkan 2 buah lagu nasyid khas Yaman untuk memeriahkan acara “Bersatunya Yaman ke 19”, disusul dengan penampilan komunitas arab yaman yang di sudan, dengan sebuah lantunan nasyid asli Yaman dari daerah Kassala (asal usul mereka).

“Mereka mengetahui JSQ NU Sudan karena salah seorang pejabat Yaman menghadiri ketika acara ‘Dukungan Palestina untuk Basyir’.” Kata Abdussalam Oyosukarya, kordinatir LDNU Sudan.

Dia juga menambahkan bahwa JSQ ini bisa dikembangkan; yang dulunya hanya dikenal masyarakat Indonesia, kini saatnya untuk dipromosikan ke dunia international. Dan terbukti, dalam satu bulan ini sudah beberapa kali JSQ NU Sudan, diundang untuk memeriahkan berbagai even international.

Dikatakannya, dalam waktu dekat ini Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Sudan akan mengadakan Istighosah Kubro bayna ri’ayatul Indonesia wa ti’ayatus Sudan. (mad)

Tentang Konsep Rujhan Usulan Kerangka Berpikir untuk NU

Oleh: Ulil Abshar Abdalla

Tulisan pendek ini merupakan usulan saya untuk mencari rumusan yang relatif ideal yang dapat dipakai untuk menampung keragaman pemikiran dalam tubuh NU saat ini. Karena sumber bacaan generasi baru NU makin berkembang dan berasal dari tradisi yang berbeda-beda, keragaman ini di masa-masa mendatang bukan kian berkurang tetapi akan makin mengalami pendalaman dan perluasan.

Kalau NU tidak mengembangkan kerangka yang tepat untuk menanggapi perkembangan semacam ini, maka akan timbul polarisasi yang membahayakan organisasi itu di masa-masa mendatang. Perspektif yang dipakai oleh Kiai Hasyim Muzadi sejauh ini, menurut saya, sama sekali kurang tepat. Menuduh bahwa pemikiran liberal tidak sesuai dengan kerangka berpikir NU bukanlah cara yang baik untuk menangani fenomena pemikiran.

Kerangka lain yang saya usulkan ini bersumber dari tradisi fikih yang selama ini menjadi “kekayaan intelektual” dalam NU sendiri. Dalam fikih, kita kenal tiga istilah yang dengan modifikasi tertentu, bisa kita pakai sebagai pendekatan alternatif—yaitu rajih, arjah, dan marjuh.

Ketiga istilah itu berasal dari konsep yang dikenal dalam usul fikih sebagai “rujhan”. Dalam usul fikih, kita kenal pula istilah yang luas dipakai oleh para fukaha, yaitu “rujhan al-dalil”, keunggulan sebuah dalil. Dalam tradisi ushul fikih sendiri, istilah “rujhan” didefinisikan sebagai “al-dhann al-mustafad min dalilin aqwa min ghairihi”. Yakni: suatu tesis yang didasarkan pada dalil tertentu yang lebih kuat tinimbang dalil yang lain (baca “Mu’jam Mustalahat Usul al-Fiqh” karangan Qutb Mustafa Sanu, 2002, hal. 216).

Kata kunci dalam konsep tentang rujhan ini adalah dua, yaitu al-dhann yang bisa kita terjemahkan dalam pengertian modern sekarang sebagai tesis atau hipotesis, dan “al-dalil”, atau bukti penguat sebuah tesis/hipotesis. Suatu kondisi “rujhan” terjadi saat sebuah tesis didukung oleh dalil atau bukti yang lebih kuat ketimbang tesis lain yang tidak didukung oleh tesis serupa.

Sutau tesis yang didukung oleh bukti atau dalil yang paling kuat disebut dengan tesis “arjah”, yakni tesis yang paling kokoh karena dalilnya sangat kuat. Di bawah itu adalah tesis yang “rajih”, yaitu tesis yang disokong oleh sebuah dalil yang kuat, meskipun tidak sekuat yang pertama. Sementara tesis yang didukung oleh bukti yang lemah disebut sebagai tesis yang “marjuh”.

Konsep rujhan ini dipakai oleh para sarjana fikih klasik sebagai strategi untuk menampung keragaman dalam sebuah mazhab. Dengan konsep semacam ini, ruang pemikiran dalam fikih diperluas. Keadaannya akan menjadi lain jika konsep yang dipakai berbeda, misalnya haqq dan batil, dua konsep yang sering saya jumpai dan dipakai oleh kalangan Islam radikal di Indonesia saat ini. Dengan pendekatan yang cenderung dualistis seperti itu, ruang perdebatan dipersempit, dan sikap yang muncul ke permukaan adalah absolutisme.

Meskipun belum sampai ke tingkat itu, perspektif yang dipakai oleh Kiai Hasyim Muzadi sejauh menyangkut liberalisasi pemikiran dalam NU lebih mendekati ke pola berpikir yang dualistis itu, atau, kalau mau memakai istilah yang agak sedikit “keren”, pola berpikir dengan kerangka oposisi biner.

Konsep rujhan sama sekali berbeda. Dalam kerangka semacam ini, dimungkinkan sebuah gradasi dan nuansa yang lebih kaya, bukan hitam putih. Tesis yang “marjuh” bukan berarti langsung dikeluarkan sama sekali dari wilayah “kebenaran”. Apa yang disebut kebenaran mencakup tiga hal itu sekaligus, yaitu tesis yang arjah, rajih, dan marjuh.

Tentu kita semua tahu bahwa konsep rujhan ini adalah konsep fikih yang biasanya dipakai di luar apa yang disebut dengan wilayah “ma’lum min al-din bi al-darurah”, yaitu hal-hal yang secara aksiomatik sudah diterima sebagai “kebenaran yang tak terbantahkan” dalam agama. Istilah ini mungkin bisa disetarakan dengan konsep “doxa” sebagaimana dipahami oleh antropolog-filosof Perancis, Pierre Bourdieu. Setiap masyarakat selalu mengandaikan sebuah “doxa”, yaitu semacam kebenaran tersembunyi yang jarang dikatakan tetapi disepakati oleh semua anggota dalam masyarakat bersangkutan. Tegaknya sebuah orde sosial di manapun biasanya selalu mengandaikan adanya doxa semacam itu.

Apa yang disebut dengan “doxa” dalam sebuah masyarakat, entah masyarakat agama atau non-agama, selalu terbatas. Wilayah non-doxa biasanya jauh lebih banyak, luas, dan terus berkembang. Pendekatan “rujhan” lebih tepat dipakai dalam konteks wilayah non-doxa ini. Karena rujhan bergerak pada wilayah non-doxa, maka watak rujhan memang relatif, sebab fondasi pokok konsep ini adalah “dhann” yang ingin saya terjemahkan sebagai “the approximation of truth”, atau penghampiran atas sebuah kebenaran. Hasil akhir dari rujhan bukanlah Kebenaran dengan “K” besar, tetapi hanyalah perspektif yang hendak mendekati kebenaran itu.

Kerangka inilah yang saya usulkan kepada teman-teman, entah di PBNU atau di luar PBNU, untuk melihat kergaman pemikiran dalam tubuh NU sekarang ini. Wilayah perdebatan yang menimbulkan keragaman pemikiran dalam NU sekarang ini, menurut saya, lebih banyak menyangkut wilayah non-doxa itu sendiri. Bahkan kasus Ahmadiyah yang seolah-olah di permukaan merupakan wilayah “doxa”, yaitu soal finalitas kenabian, jika ditelisik lebih dalam bukanlah murni “doxa”. Finalitas kenabian sendiri, saya sepakat, adalah wilayah “doxa”, tetapi bagaimana “doxa” ini ditafsirkan dan dimaknai, bukanlah bagian dari wilayah “doxa” itu.

Kerangka rujhan ini tidak dengan mudah menuduh bahwa pemikiran tertentu sudah keluar dari NU. Dengan kerangka ini, paling jauh kita hanya mengatakan bahwa pendapat tertentu adalah “marjuh” dalam kerangka ke-NU-an, atau rajih, atau arjah. Ke-NU-an tidak semata-mata dibentuk oleh hal-hal yang ‘arjah” atau “rajih” saja, tetapi juga mencakup hal yang “marjuh” pula.

Supaya tidak disalah pahami, saya ingin menambahkan catatan penting di akhir tulisan ini. Mungkin ada teman yang mengatakan bahwa kerangka yang saya usulkan ini elitis, terlalu “intelektual”, bahasanya abstrak, serta tak mudah dipahami oleh kalangan nahdliyyin awam.

Keberatan semacam ini bukan sekedar hal yang sifatnya “iftiradli” atau pengandaian saja. Keberatan semacam ini sering saya dengar di banyak kalangan, terutama dari kalangan terpelajar yang jelas merupakan bagian dari “kelas elit” dalam masyarakat NU. Memang di mana-mana saya melihat ada kecenderungan yang mengarah kepada semacam “populisme intelektual”. Elitisme dipandang sebagai hal yang jelek.

Tentu saja konsep yang saya ajukan ini bukan untuk dikemukakan kepada warga nahdliyyin biasa. Ini adalah kerangka konseptual yang dengan sengaja saya lempar ke kalangan elit intelektual NU. Di mana-mana selalu saja ada segolongan orang yang merasa bersalah menjadi bagian dari “elit” lalu mengingkari ke-elitan-nya dengan menonjolkan semacam “populisme intelektual”. Ini gejala yang lumrah di mana saja, dan karena itu tidak terlalu mengherankan saya.

Tetapi haruslah diingat bahwa apa yang disebut dengan doktrin Sunni yang menjadi anutan NU tidak bisa dilepaskan dari dasar-dasar intelektual yang sangat elitis. Kitab-kitab yang dikaji oleh santri di pesantren banyak sekali yang bersifat “elitis”. Warga NU di desa-desa tentu tak membutuhkan kitab semacam “Jam’ al-Jawami’” atau “Al-Ashbah wa al-Nadha’ir”, apalagi kitab yang sangat sangat “lebat” dan kadang susah ditembus dan dipahami seperti kitab ushul fikih karangan al-Razi, “al-Mahsul”. Dasar doktrin Sunni yang termuat dalam kitab-kitab seperti al-Irshad karangan al-Juwaini, atau Kitab al-Tamhid karangan al-Baqillani jelas tidak mudah dipahami oleh warga Sunni biasa. Tetapi bangunan doktrin Sunni tidak bisa dilepaskan dari fondasi yang elitis semacam itu.

Kerangka yang saya usulkan ini adalah pendekatan pada level konseptual untuk melihat keragaman pemikiran dalam NU. Ini adalah usulan untuk para elit NU agar mereka menghindari kerangka yang cenderung dualistis dan dikotomis seperti dipakai oleh Kiai Hasyim Muzadi.

Dalam kerangka yang saya usulkan ini, saya tidak keberatan jika ide-ide liberal yang dikemukakan oleh anak-anak muda NU dianggap “marjuh” dalam kerangka tradisi NU. Tetapi ia bukanlah di luar tradisi itu. Bagi saya, selain tradisi NU bukanlah hal yang statik, tradisi itu juga menyediakan ruang yang luas sehingga bisa menampung hal-hal yang “arjah”, “rajih”, dan bahkan “marjuh”.[]

Mahasiswa Jangan Hanya Berharap PNS

Padang, NU Online
Mahasiswa jangan hanya berharap untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang semakin ketat persaingannya. Mahasiswa juga harus mulai memiliki wawasan kewirausahaan

Demikian dalam Diskusi Panel Kewirausahaan Mahasiswa yang diselenggarakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Padang, Ahad (3/5) kemarin di gedung serbaguna Bintang Sembilan, Padang.

Menurut dosen UPI Padang Drs H Donmarma SH MM, menumbuhkan jiwa kewirausahaan sudah bisa dimulai semasa mahasiswa. Banyak pengusaha yang sukses kini, juga mulai mengembangkan jiwa kewirausahaannya ketika mahasiswa.

“Seorang pemula biasanya terjebak dengan kesibukan yang menjauhkan dirinya untuk memulai kegiatan sebuah bisnis yang sebenarnya.  Kita selalu terjebak dengan mimpi-mimpi masa depan yang berkepanjangan tanpa melakukan riil bisnis,” kata Donmarma dalam diskusi itu.

Narasumber lainnya adalah praktisi Wirausaha Risbon Antoni S Pd. Diskusi dimoderatori Wakil Ketua Tanfidziyah PW NU Sumbar Ir  Khusnun Aziz MM, diikuti sekitar 80 peserta dari berbagai perguruan tinggi di Padang dan Lubuak Alung, Padangpariaman.

Sementara itu, Risbon Antoni yang menyampaikan materi dengan tema Peluang Usaha Mahasiswa yang Murah, Mudah dan Praktis, menyebutkan yang penting dalam berwirausaha adalah menumbuhkan percaya diri, dan mau memulai usaha.

“Banyak peluang usaha yang ada disekitar kita yang selama ini tak tampak,” kata Risbon memberikan beberapa contoh. Dikatakannya, dengan sistem viral marketing, kini bisnis yang bisa dikembangkan berbasis HP, yakni Vnet Club.

“Selama ini kita hanya menggunakan hp untuk dibiayai pulsanya. Tapi kini dengan Vnet, selain membiayai pulsa, juga mendapatkan pulsa dan sejumlah uang sesuai dengan usaha yang dikembangkan,” kata Risbon.

Ketua Advokasi PMII Cabang Padang Alim Marwin menyebutkan, kegiatan dimaksudkan untuk pencerahan mahasiswa. Dengan bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPSDM) Bintang Sembilan Sumbar.

“Diskusi Panel Kewirausahan Mahasiswa ini bertujuan untuk  memberikan wawasan kewirausahaan. Sehingga mahasiswa tersebut mulai melihat peluang usaha yang bisa dikembangkan,” kata Alim.

Mahasiswa NU Harus Visioner dan Berkarakter

Bogor, NU Online
Sebagai komunitas yang memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa, mahasiswa NU harus memiliki visi besar dan karakter dalam membangun masyarakat. Peran sebagai pelopor perubahan harus dimainkan dengan baik dan benar, agar apa yang menjadi idealisme perjuangan selalu tertambat dan tidak lekang oleh waktu.

Demikian ditegaskan oleh Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Surjono Hadi Sutjahjo MS saat tampil sebagai pemateri dalam diskusi yang diselenggarakan Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) IPB di Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor, Ahad (3/5).

Diskusi tersebut digelar sebagai rangkaian Musyawarah I KMNU IPB. Sedangkan tema yang diangkat adalah “Menyemai tradisi, memperkuat kaderisasi untuk menjemput tantangan perubahan.”

Para pemateri lain yang dilibatkan, yakni Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof Dr Cecep Kusmana MS, Pengasuh Pesantren Darul Muttaqien KH Mad Rodja Sukarta, dan Kasubdit Pendidikan Dasar Menengah Depag H.Imam Syafi’i M Pd.

“Mahasiswa NU harus memahami dan menginternalisasi esensi dan visi perjuangan, agar menjadi calon pemimpin yang tangguh dan istiqomah,” kata Koordinator Mayor Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL) Pascasarjana IPB.

Surjono juga menyampaikan betapa pentingan keterbukaan sikap dan luasnya pergaulan sebagai bekal yang dibutuhkan menjadi pemimpin masa depan. “Mahasiswa harus mampu bergaul lintas komunitas. Jangan hanya besar dalam habitatnya saja,” ujarnya.

Prof Cecep Kusmana mengemukakan, mahasiswa NU perlu banyak belajar dari lingkungan untuk menempa karakter dan kecerdasan sosial. “Lingkungan kampus sebagai wahana yang sangat efektif untuk belajar, karena di kampus ada banyak warna aliran, ragam idiologi dan corak gerakan,” terangnya.

Nah, mahasiswa NU jangan hanyut dalam mainstream tersebut. Namun harus mampu memberikan warna sesuai dengan misi dan ajaran ahlusunnah waljamaah yang dianut NU.

KH Mad Rodja Sukarta menambahkan, mahasiswa harus tampil sebagai generasi unggulan dalam arti sesungguhnya. Karena itu, jangan mengenal istilah bercuti dalam berjuang. Jangan pernah berhenti berharap untuk melakukan perubahan dan perbaikan.

“Mahasiswa harus selalu terdepan dalam menjemput tantangan perubahan zaman. Karena itu harus punya visi yang jauh ke depan,” papar mantan aktivis PMII ini.

Sedangkan Imam Syafi’i menyerukan agar mahasiswa NU mempunya keberanian untuk mengambil inisiatif. “Dalam berjuang, kalau kita kurang mempunyai kebiasaan, setidaknya harus punya keberanian. Dengan begitu akan selalu berada di depan.”

Meneropong Entitas Politik, Upaya Menyemai Sistem Politik yang Ideal untuk Bangsa

Dalam rangka mencetak kader ulama yang intelek pada WNI di Khartoum Sudan, Lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia (Lakpesdam) NU Sudan yang didukung oleh Kedutaan Besar Indonesia di Khartoum (KBRI Khartoum) sukses menyelenggarakan Seminar Ilmiah dengan tema “Meneropong Entitas Politik: Upaya Menyemai Sistem Politik yang Ideal untuk Bangsa” 5 April 2009, di Auditorium H. Agus Salim, KBRI Khartoum.

Acara tersebut membahas sistem politik yang ideal untuk Indonesia, dan seputar Pemilu 2009 sebagai bagian dari komitmen penegakkan demokrasi di Indonesia. Acara dihadiri kurang lebih 100 peserta dari berbagai unsur masyarakat termasuk tenaga kerja terampil dan pelajar Indonesia di Sudan

“Seminar Ilmiah ini adalah ide dari anak-anak NU Sudan, yang diprogramkan dalam rapat kerja tahun 2008-2009 NU Sudan. Selain bertujuan untuk menambah wawasan keilmiahan warga NU dan Non NU, seminar ini diharapkan dapat membantu mensukseskan pemilu 2009” ungkap Miftahuddin ahimy dalam sambutannya sebagai  kordinator Lakpesdam NU Sudan.

Seminar menghadirkan 3 (tiga) nara sumber, yaitu Bapak Duta Besar RI Drs. Tajuddien Noor Bolimalakalu, SH, MH, MM, Ketua Ikatan Da’i Indonesia Cabang Riau Muhammad Safroni Samin, M. Ed, dan Ketua Cabang Perwakilan Partai Kebangkitan Nasional Ulama Sudan Muhammad Syukron Latif, BS.

Ketiga pembicara menawarkan pandangan politiknya masing-masing, yaitu: Demokrasi pancasila sebagai ideologi bangsa. Selain itu, sistem politik yang berbasis islam juga terasa sangat ideal untuk bangsa melihat berbagai pertimbangan dari aspek historis rakyat indonesia yang mayoritasnya.

| View Show | Create Your Own

Presiden Sudan Hadiri Pertemuan Puncak Arab

Doha, NU Online
Presiden Sudan Omar al-Bashir mengabaikan surat perintah penangkapan internasional terhadap dirinya dengan melakukan perjalanan ke Doha, Ahad (29/3), untuk menghadiri pertemuan puncak Arab.Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, yang juga telah tiba dengan pesawat terbang di ibukota Qatar tersebut, tetap menghadiri pertemuan yang dibuka Senin itu meski Beshir juga datang, kata seorang pejabat PBB.

“Sudan adalah anggota PBB, sementara Pengadilan Kejahatan Internasional merupakan badan pengadilan independen, yang tidak bisa mencegah PBB berhubungan dengan Sudan,” kata pejabat yang tidak bersedia disebutkan namanya itu kepada AFP.

Spekulasi telah berkembang di Doha bahwa Bashir mungkin tidak menghadiri pertemuan puncak itu agar tidak mempermalukan Qatar, meski negara Teluk itu tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) yang mendakwa presiden Sudan itu melakukan kejahatan perang.

Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Hamad bin Jassem al-Thani menegaskan lagi Sabtu bahwa Bashir diterima dengan baik di Doha. Qatar, seperti juga semua negara Arab kecuali Yordania, bukan penandatangan Statuta Roma yang menetapkan pembentukan pengadilan internasional tersebut.

Presiden Suriah Bashar al-Assad menjadi kepala negara pertama dari Liga Arab dengan 22 anggota yang tiba di ibukota Qatar tersebut untuk pertemuan puncak tahunan dua hari itu.Masih belum jelas berapa banyak pemimpin Arab yang akan hadir, namun Presiden Mesir Hosni Mubarak tidak akan datang untuk mengikuti petemuan tersebut.

Doha menjadi tempat keempat yang dikungjungi Bashir di luar negeri sejak ICC mengeluarkan perintah penangkapan terhadap dirinya pada 4 Maret. Pengadilan internasional itu mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Beshir atas tuduhan melakukan kejahatan perang di Darfur dan ada spekulasi bahwa ia mungkin akan ditangkap ketika meninggalkan Sudan.

Majelis Ulama Sudan, Ahad, mengeluarkan fatwa yang meminta Presiden Bashir yang menjadi sasaran surat perintah penangkapan internasional itu tidak menghadiri pertemuan puncak Arab di Qatar.Fatwa yang dikeluarkan majelis itu mengatakan, meski Khartoum bersikeras bahwa Beshir akan menghadiri pertemuan Doha pada 29-30 Maret, presiden Sudan itu tidak seharusnya pergi karena “musuh-musuh negara berkeliaran”.

“Karena anda adalah simbol dan pengawal negara… kami merasa kondisinya tidak tepat (untuk menghadiri pertemuan puncak itu) dan tugas ini bisa dilaksanakan oleh orang-orang selain anda,” kata fatwa itu. ICC tidak memiliki wewenang untuk memberlakukan surat perintah penangkapan yang mereka keluarkan, namun para tersangka bisa ditangkap di wilayah negara-negara yang menandatangani perjanjian Roma mengenai pembentukan pengadilan tersebut.

Qatar belum meratifikasi Statuta Roma namun sebagai anggota PBB, negara itu didesak agar bekerja sama dengan pengadilan internasional tersebut.Selain ada kemungkinan Beshir ditangkap di Qatar, sejumlah pejabat khawatir jet presiden Sudan itu akan disergap oleh armada udara negara lain bila berada di luar wilayah angkasa Sudan.

Ketegangan meningkat di Sudan setelah ICC pada 4 Maret mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Bashir karena kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan di Darfur, Sudan barat. Sudan bereaksi dengan mengusir 13 organisasi bantuan dengan mengatakan, mereka telah membantu pengadilan internasional di Den Haag itu, namun tuduhan tersebut dibantah oleh kelompok-kelompok bantuan itu.

Sejumlah pejabat PBB yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan, pengusiran badan-badan bantuan itu akan memiliki dampak yang sangat merugikan bagi rakyat Darfur. Para ahli internasional mengatakan, pertempuran hampir enam tahun di Darfur telah menewaskan 200.000 orang dan lebih dari 2,7 juta orang terusir dari tempat tinggal mereka. Khartoum mengatakan, hanya 10.000 orang tewas.

PBB mengatakan, lebih dari 300.000 orang tewas sejak konflik meletus di wilayah Darfur, pada 2003, ketika pemberontak etnik minoritas mengangkat senjata melawan pemerintah yang didominasi orang Arab untuk menuntut pembagian lebih besar atas sumber-sumber daya dan kekuasaan.Jurubicara ICC Laurence Blairon mengatakan kepada wartawan di pengadilan yang berlokasi di Den Haag, surat perintah penangkapan terhadap Bashir itu berisikan tujuh tuduhan, lima kejahatan atas kemanusiaan dan dua kejahatan perang.

JSQ NU Sudan Hadiri Dukungan untuk Sudan

Khartoum, NU Online
Jamiyyah Syifa’ul Qulub atau yang dikenal dengan JSQ NU Sudan,
hadir dalam undangan  Jaliyyah al-Arabiyyah wal Islamiyyah (Komunintas masyarakat Arab dan Islam) dalam acara Nusrotus Sudan wal Basyir (Dukungan untuk Sudan dan Basyir), dengan tema Bainas Sudan wa Gaza, Shumud wa ‘izzah (antara Sudan dan Gaza, kokoh dan bermartabat) di International Park Khartoum Sudan, Rabu (24/3).

Acara ini dihadiri oleh warga dari pelbagai negara, seperti Yaman, Tunisia, Turki, Syiria, Mesir dan Indonesia. Demi memeriahkan acara ini, Grup JSQ NU turut menghibur hadirin dengan membawakan sholawat dan syair Yamani.

Usai acara, Syeikh Abu Ubadah, ketua Komunitas Palestina di Sudan datang
menghampiri sendiri untuk mengucapkan selamat atas suksesnya JSQ NU Sudan. Abu Ubadah menyatakan, nahnu antum wa antum nahnu fi ummatin waahidatin (kami adalah anda sekalian, dan anda sekailian adalah kami, yaitu dalam umat yang satu).

Salah seorang pemuda Yaman juga maju dan mengatakan bahwa ana Sudani minal Yaman (saya adalah orang Sudan yang berasal dari Yaman). Di Sudan, kalimat Ini berarti bahwa dia benar-benar cinta dengan Sudan, khususnya Sudan yang sekarang dipimpin oleh Umar Basyir.

kontributor NU Online di Sudan, Karimullah Amiruddin melaporkan, acara ini terselengara karena masyarakat Sudan tidak menerima keputusan International Criminal Court (ICC) yang ingin merusak kemajuan Sudan serta mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Senandung Sholawat JSQ NU Sudan untuk Presiden Basyir

Khartoum, NU Online
Group sholawat JSQ NU Sudan (Jamiaah Syifaul Qulub) pada hari Senin (16/3) malam, mendapat penghormatan dari panitia Organisasi mahasiswa Sudan dan mahasiswa mancanegara di Sudan untuk mengisi acara bertemakan: (Enam ratus ribu mahasiswa tebusan untukmu ya Basyir) yang bertempat di lapangan hijau Internasional University of Africa.

Acara ini diselenggarakan oleh seluruh mahasiswa se-Sudan yang bertujuan untuk mendukung penuh presiden Basyir yang dituduh oleh ICC sebagai otak pembantaian, pemerkosaan, perampokan yang terjadi di Darfur Selatan Sudan dan mengecam keputusan ICC tersebut.

Menurut mahasiswa Sudan, tuduhan atas Basyir hanyalah fitnah belaka, konspirasi Barat untuk menguasai kekayaan alam Sudan. Karena apa yang dituduhkan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Bahkan seorang mahasiswa asal Eriteria berteriak keras diatas podium “Pelaku krimininal sejati adalah Bush, teroris sejati adalah Bush, penjahat Internasional adalah Amerika, teroris Internasional adalah Israel, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar”. Yang membuat semua  yang hadir menjadi hanyut dalam gema takbir,” sebagaimana diceritakan oleh Jalaluddin peserta group JSQ termuda.

Kontributor NU Online di Sudan Muhammad Joni Musa melapoarkan, acara ini dihadiri oleh beberapa pejabat Sudan dan seluruh rektor universitas yang ada diantaranya: menteri pendidikan, menteri luar negeri. Menteri pendidikan dan menteri luar negeri dalam kesempatan ini menyampaikan rasa sukacita dan kebahagiaan tiada tara karena Intelektual muda dari seluruh penjuru dunia bisa memehami keadaan yang sebenarnya.

Dan juga mereka berharap kepada seluruh mahasiswa mancanegara untuk menjelaskan fakta sebenarnya yang terjadi di Darfur kepada pemerintah negara mereka.

Acara ini dimeriahkan oleh organisasi-organisasi mahasiswa mancanegara yang berada di Sudan, diantaranya delegasi mahasiswa Eritria, Ethiofia, Irak dan Indonesia yang diwakili oleh Group JSQ NU Sudan yang menampilkan beberapa sholawat yang dipimpin oleh H Yusuf Ali Tanthowi Lc beserta kawan-kawan.

Penampilan JSQ ini mendapat simpati dan sambutan hangat dari masyarakat Sudan dan seluruh hadirin bahkan sebagian mereka menari-nari kegirangan sambil mengangkat tangan. Ketika lantunan sholawat JSQ berakhir mereka berteriak memohon kepada group JSQ untuk melentunkan beberapa sholawat lagi. (hjm)

NU Sudan Adakan Peringatan Maulid

Khartoum, NU Online
Sebagai ungkapan kegembiraaan atas dilahirkannya Nabi Muhaamad SAW, Warga Negara Indonesia (WNI) di Sudan merayakannya dengan menyelenggarakan maulid nabi yang diadakan oleh PCI NU Sudan pada hari Jumat (13/3).

Acara yang berlangsung di aula H Agus Salim KBRI dimulai selepas ashar dengan pembacaan maulid barzanji oleh tim Jam’iyyah Syifaul Qulub (JSQ) yang di dilanjutkan dengan  berbagai sambutan.

Ceramah maulid diisi oleh H Auzai Mahfuz BS yang dengan gaya Betawinya menekankan budaya maulid merupakan sebuah budaya positif yang harus dilestarikan, khususnya oleh bangsa Indonesia karena maulid merupakan sebuah sarana untuk mengingatkan kita kepada perjuangan Rasulullah SAW dan  menghayati ajaran beliau sehari-hari.

Koordinator acara, H Miftahuddin Ahimy  menambahkan bahwa selain sebagai ungkapan kegembiraan atas kelahiran rasulullah SAW maulid nabi di Sudan hendaknya dapat menjadi wahana silaturrahim WNI yang jauh dari tanah air, hal itu juga ditekankan

Acara berlangsung sampai maghrib dengan melakukan sholat berjamaah dan ramah tamah antara WNI yang memanfaatkan kesempatan ini karena tak dapat setiap saat berkumpul.

Pengadilan Kolonial Tetap Berjalan

Tanpa adanya prinsip kebenaran, maka perbedaan kepentingan akan membawa pada perbedaan sikap dan tindakan yang sewenang-wenang dengan atas nama keadilan atau obyektivitas. Karena kepentingan merampas tanah Nusantara, maka seluruh kekuatan bangsa yang hendak menuntut kebebasasn dianggap sebagai perusuh atau teroris. Tokoh besar seperti Diponegoro, Mahatma Gandhi yang oleh bangsanya dianggap sebagai pahlawan pembawa keadilan, oleh colonial dianggap perusuh dan teroris yang harus dimusnahkan.

Tokoh seperti Soekarno, Ali Jinnah, Jawaharlal Nehru, semuanya teroris di mata kolonial, padahal mereka perang membela nasib bangsanya yang ditindas dan diperas oleh sistem kolonialime Barat. Kelakuan seperti itu terus berjalan dalam dunia kolonial Barat baik atas nama PBB, Mahkamah Internasional termasuk atas nama International Criminal Court (ICC). Kepentingan ekonomi selalu melatarbelakangi keputusan mereka.

Bisa anda bayangkan ketika Indonesia bisa membebaskan Timor Timur dari penjajahan Portugis, lalu membngunnya, mulai infrastruktur, pembangunan sistem pemerintahan modern dan membangun dunia Pendidikan. Tiba-tiba Indonesia dituduh melakukan pemerasan dan pelanggaran HAM di sana. Anehnya, Portugis yang menjajah negeri itu selama ratusan tahun dan menjarah kekayaan bangsa itu tidak pernah dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan. Ya, ini semua karena cara pandang lembaga-lembaga international itu masih bersifat kolonial. Dan setelah wilayah itu merdeka, juga menjadi ajang jarahan kekuatan internasional, sehingga kehidupan ekonomi semakin susah dan secara politik semakin kacau.

Sikap politiik semacam itu yang melatarbelakangi International Criminal Court yang menetapkan Presiden Sudan Omar Bashir sebagai penjahat yang harus ditangkap, karena dianggap melakukan kejahatan kemanusiaaan di Daftur. Mereka tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa untuk mempertahankan kesatuan dan keamanan Negara, pemerintah harus berbuat tegas. Kalau tidak, Negara akan hancur dan ini masih dalam kekuasaaan sang presiden, sehingga tidak pada tempatnya memvonis seorang pimpinan yang menjalankan kepemimpinannya sebagai penjahat.

Banyak para pemimpin Negara Islam yang didakwa sebagai penjahat mulai dari Tokoh Suci seperti Ayatullah Khomeini, Muammar Qadafi, Saddam Hussein dan sebagainya.  Sementara para kolonial tidak melakukan hal serupa terhadap pemimpin yang jelas membasmi kemanusiaan seperti Simon Peres. Ketika dia menjabat sebagai perdana Menteri Israel dengan kejam ia melakukan penindasan terhadap rakyat Palestina. Jangankan mendapat tuduhan sebagai penjahat atau teroris, sebaliknya malah mendapatkan penghargaan tertinggi yaitu Nobel Perdamaian tahun 1994. Dengan penghormatan palsu itu, dia makin percaya diri dengan mendirikan Peres Centre for Peace. Sebagai tokoh perdamaian, perangai ganas Peres tidak hilang. Terbukti ketika menjadi Presiden Israel, ia memerintahkan pembasmian penduduk Gaza yang menewaskan ribuan rakyat dan menghancurkan seluruh bangunan di negeri itu.

Mengingat kenyataan seperti itu, maka sangat bijak sikap pemerintah Republik Indonesia yang mengusulkan untuk menunda eksekusi terhadap presiden Omar Bashir  itu dengan mengutamakan pursuit of peace (jalan damai) bukan sekadar promotion of justice (pencarian keadilan) yang tidak adil itu. Sementar NU lebih tegas lagi bahwa keputusan itu harus dikaji ulang, karena kalau data yang diperoleh tidak sahih (akurat), maka pengadilan internasional akan terjadi salah tangkap dan menjatuhkan keputusan berdasarkan asumsi data dan bukti-bukti yang keliru. Karena konflik di Daftur adalah konflik antra etnis, yang kemudian disulut oleh kekuatan asing untuk menguasai ladang minyak di kawasan itu. Karena itu, NU menolak internasionalisasi konflik di Daftur, sehingga berakibat mengganggu keamanan  di seluruh negeri, bahkan mengancam kepala negaranya karena semua ini sebuah persekongkolan jahat.

Langkah itu setidaknya mengajarkan agar seseorang tidak lekas percaya pada informasi dan berbagai opini yang disebarkan melalui forum ilmiah ataupun politik termasuk pengadilan yang berwatak kolonial, yang menetapkan keputusan tidak berdasarkan kebenaran dan keadilan yang hakiki, melainkan berdasarkan perebutan aset ekonomi, sumber daya alam yang ada di kawasan itu. Negara-negara Islam mesti memiliki kemandirian dan keberanian dalam mengelola politik dan sumber daya ekonominya sendiri. (Abdul Mun’im DZ)

Indonesia Sesalkan Keputusan ICC

Jakarta, NU Online
Pemerintah Indonesia menyesalkan keputusan International Criminal Court (ICC) mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Presiden Sudan Omar Hassan Ahmad Al Bashir.

Indonesia berharap agar Surat Perintah dimaksud tidak menimbulkan dampak negatif terhadap proses yang sedang berlangsung. Sebaliknya juga Pemerintah Sudan tidak memberikan reaksi berlebihan yang dapat bersifat kontraproduktif bagi proses politik yang telah diupayakan dengan susah payah untuk perdamaian di Darfur, menurut sebuah pernyataan resmi dari Departemen Luar Negeri di Jakarta, Rabu.

Terkait tuntutan ICC terhadap Presiden Sudan, Indonesia berpandangan bahwa diperlukan suatu keseimbangan antara “promotion of justice” dengan “pursuit of peace”.

Dalam kapasitas sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2007-2008, Indonesia telah menyatakan dukungan atas seruan agar DK PBB mempertimbangkan untuk meminta ICC menunda (deferred) investigasi sehubungan dengan situasi di Darfur.

Opsi deferral ini sesuai dengan Pasal 16 Statuta Roma yang juga terdapat pada paragraf Preambular 2 dari Resolusi 1593.

Seruan ini juga telah disampaikan oleh berbagai negara dan organisasi regional seperti Uni Afrika dan Liga Arab.

Pemerintah Indonesia terus memantau secara seksama perkembangan terakhir di Sudan semenjak dikeluarkannya Surat Perintah penangkapan oleh ICC, terutama untuk menjaga keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di Sudan.

Berdasarkan laporan terakhir, terdapat sekitar 400 WNI di Khartoum, ditambah dengan keberadaan kontingen Polisi Indonesia yang berjumlah 143 personil di Darfur sebagai bagian dari misi UNAMID dan 11 orang personil TNI yang tergabung dalam misi UNMIS.

Surat Perintah penangkapan itu merupakan keputusan pertama yang pernah dikeluarkan oleh ICC untuk Kepala Negara yang masih menjabat.

Meskipun secara de jure dan de facto, Al Bashir memiliki kapasitas resmi sebagai Kepala Negara yang sedang berkuasa namun menurut ICC hal itu tidak mengecualikannya dari tanggungjawab atas pidana yang dituduhkan dan tidak memberikan kekebalan atas tuntutan ICC.

ICC meminta agar semua negara pihak Statuta Roma, anggota Dewan Keamanan PBB yang tidak menjadi pihak dan negara-negara lainnya untuk segera mempersiapkan dan mengirimkan ke Sudan permintaan kerjasama untuk menangkap dan menyerahkan Al Bashir.

Apabila Pemerintah Sudan gagal memenuhi kewajiban bekerjasama dengan ICC, Majelis kemungkinan akan menjadikan hal itu sebagai temuan dan memutuskan untuk mereferensikannya kepada Dewan Keamanan PBB.

Indonesia menyesalkan bahwa sejak referral isu Sudan oleh DK PBB ke ICC melalui pengesahan Resolusi 1593 (2005), tidak tercapai kemajuan dalam kerjasama antara ICC dengan Pemerintah Sudan.

Indonesia menghormati kemandirian ICC dan memandang perlunya kerjasama dari Pemerintah Sudan terkait tuntutan ICC terhadap dua orang warga negaranya, yaitu mantan Menteri Dalam Negeri Sudan, Ahmed Haroun dan Pimpinan Milisi Janjaweed, Ali Muhammad Ali Abd’-Al-Rahman.

Namun demikian, kerjasama Pemerintah Sudan maupun pelaksanaan Resolusi 1593 tidak membatalkan prinsip komplementaritas ataupun menghilangkan kewajiban pengadilan Sudan untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan di Darfur. (ant/mad)

PBNU Curigai Adanya Intervensi Asing pada Konflik di Sudan

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencurigai adanya intervensi pihak asing pada konflik di Darfur, wilayah barat Sudan. Sebab, konflik yang melibatkan sang Presiden, Omar Al-Bashir, itu sarat kepentingan ekonomi dan politik.

Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi mengatakan hal itu kepada wartawan saat menerima Anggota Parlemen Sudan, Sayyid Abdul Mun’im Sunni Ahmad, di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (11/3)

Dijelaskan Hasyim, Darfur merupakan salah satu wilayah yang kaya ladang minyak. Sebagian belum dieksplorasi dengan maksimum. “Sehingga banyak pihak ingin memperkeruh suasana di sana,” terang Hasyim.

Tanda-tanda yang menjadi alasan kecurigaan lainnya adalah sikap sejumlah negara Barat yang menuduh Presiden Bashir sebagai penjahat perang dan pelanggaran hak asasi manusia di Darfur.

“Padahal, Bashir itu bergerak di negaranya sendiri. Berbeda dengan Israel yang menginvasi negara lain (baca: Palestina). Berbeda juga dengan Amerika Serikat yang menyerang Irak,” jelas Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars itu.

Hasyim mengingatkan pada semua pihak, terutama umat Islam, agar mewaspadai hal tersebut. Pasalnya, menurut dia, kasus serupa tidak hanya terjadi pada Presiden Bashir. Banyak pemimpin Islam yang difitnah seperti halnya dialami Presiden Bashir.

“Di Suriah, Presiden Bashar al-Assad dituduh membunuh Khariri. Di Iran, Presidennya, Mahmoud Ahmadinejad, dituduh ingin mengembangkan senjata nuklir. Padahal, nuklir yang dikembangkan negaranya bertujuan damai,” ungkap Hasyim.

Atas dasar itu, PBNU, tegas Hasyim, mendukung sepenuhnya langkah-langkah hukum maupun politik untuk memperkuat posisi Presiden Bashir. Baginya, hal itu bukan sekedar pembelaan terhadap Islam, melainkan juga pada kemanusiaan.

Hal senada dikatakan Sayyid Abdul Mun’im. Ia menyatakan, pertikaian di Darfur hanya persengketaan kecil antarsuku yang dapat diselesaikan secara intern. Bukan pemberontakan politik seperti yang digambarkan media-media Barat.

”Kami ingin masyarakat dunia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di negeri kami. Banyak orang memfitnah dan menuduh kami telah melakukan pembantaian. Padahal, orang-orang negara-negara agresor (AS dan sekutunya), yang sebenarnya melakukan pembunuhan,” ujar Abdul Mun’im.
Pada Rabu (4/2) lalu, Mahkamah Internasional (ICC) mengeluarkan keputusan menangkap Presiden Bashir, dengan tuduhan kejahatan perang dan pelanggaran HAM di wilayah Barat Sudan, Darfur.

Namun keputusan dari Den Haag Belanda itu ditentang Sudan, negara-negara Arab, dan Uni Afrika. Tuduhan tersebut adalah, Basyir secara tidak langsung telah melakukan genosida terhadap warga sipil, penyiksaan, dan perampasan. Bukan hanya itu, ICC juga mengeluarkan tujuh tuduhan lain kepada Basyir. (rif)