Pulau Ubi Besar dan Pulau Dapur yang ada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, kini tinggal sejarah. Kedua pulau yang berada di Teluk Jakarta itu telah tenggelam akibat eksploitasi pasir laut.

Tenggelamnya dua pulau tersebut, menurut Djoko Ramadhan, Bupati Kepulauan Seribu, disebabkan meningkatnya permukaan air laut. Namun, yang lebih dominan sebagai penyebab tenggelamnya kedua pulau itu adalah akibat eksploitasi penambangan pasir untuk kepentingan pihak lain.

Eksploitasi penambangan pasir itu, menurut Djoko, telah terjadi sejak 2001 silam. Hal itu dilakukan untuk pembangunan landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu yang lalu.

Hal ini, juga mengancam keberadaan 108 pulau lain yang masih ada. “Bahkan, gusung (gundukan pasir) yang tadinya berada di antara Pulau Cipir dan Pulau Bidadari sudah hilang,” kata Djoko, Jumat (14/3).

Untuk menghindari tenggelamnya pulau-pulau kecil lainnya, lanjut Djoko, pihaknya memperketat pengawasan penambangan pasir di kawasannya. “Sejak ada pulau tenggelam, kami memperketat pengawasan terhadap aktivitas penambangan pasir,” tegasnya.

Jika memang diperlukan, ungkapnya, Pemkab Kepulauan Seribu hanya akan memberikan izin penambangan pasir untuk keperluan pembangunan di Pulau Seribu.

“Penggunaan pasir untuk keperluan pembangunan di Pulau Seribu tidak terlalu besar. Toh ini juga untuk keperluan warga pulau juga, tapi kami juga memperketat perizinannya,” tukasnya.

Sebelumnya pulau yang ada di Kabupaten Kepulauan Seribu berjumlah 110 pulau. Namun, dengan tenggelamnya Pulau Ubi Besar dan Pulau Dapur, pulau yang ada di satu-satunya kabupaten yang ada di DKI Jakarta itu kini tinggal 108 pulau.

Luas kepulauan itu kini 6.997,50 meter persegi, dengan luas daratannya mencapai 867,71 hektare yang tersebar di 108 pulau.

Sebanyak 11 pulau merupakan pulau berpenduduk dan satu pulau untuk perkantoran. Dua pulau untuk daerah cagar alam dan 45 pulau daerah resort. Sisanya merupakan pulau-pulau kecil dan tidak berpenghuni dan dikhawatirkan yang rawan tenggelam. 

Sumber: www.inilah.com, 14/03/2008 17:54

Pimpinan Cabang IPNU dan IPPNU Kepulauan Seribu mengadakan menggelar Seminar Pendidikan dengan mengambil tema “Peningkatan Pendidikan Kepulauan Seribu” dengan Nara sumber Bapak Abdul Syukur, Spd, Msi (Praktisi Pendidikan di Kep.seribu), dan Ust. Drs. Mawardi AG (kepala Mapenda Depag Kepulauan Seribu), dan Mohamad Holid (Pimpinan Pusat IPNU).

Menurut Bapak Abdul Syukur telah terjadi pergeseran budaya dalam mengenyam pendidikan, dulu di Kepulauan Seribu tahu 1978 banyak masyarakat tidak mau jadi PNS  karena gaji lebih kecil dari pengahsilan nelayan. kondisi ini berbeda dengan sekarag yang banyak dari pulau yang mengenyam pendidikan hingga S2.

Narasumber dari Kandepag Kepulauan Seribu menekankan pada upaya bagaimana siswa/i yang ada di pulau baik di sekolah umum maupun agama harus bisa baca Al-Qur’an, sebab masyarakat kepulauan seribu 100% beragama Islam, maka sangat ironis masyarakatnya tidak bisa baca al-Qur’an. Menurut rekan Mohamad Holid pendidikan formal hanya memberikan hard skill kepada pelajar hal itu tidak cukup menghantarkan orang menjadi sukses tanpa memiliki soft skill, dan kemampuan soft skill bisa didapat dari  berorganisasi. 

Konfercab Ke-3 PC IPNU-IPPNU Kepulauan Seribu

Kepengurusan IPNU dan IPPNU 2005-2007 telah mengakhiri masa jabatannya, hal ini dapat disaksikan dengan digelarnya Konferensi Cabang Ke-3 IPNU dan IPPNU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu pada tanggal 26-27 April 2008 bertempat di Gelangan Olahraga Pulau Tidung Kepulauan Seribu.

Acara pembukaan Konfercab Ke-3 IPNU-IPPNU Kepulauan Seribu dan seminar dihadiiri oleh  Bupati Kab.adm kepulauan seribu yang diwakili oleh pihak Kecamatan, Ketua Tanfidziyah NU Kepulauan Seribu, Pimpinan Pusat IPNU,  Ketua PW IPNU (rekan Ahmad Syukri), Ketua PW IPPNU (rekanita Nurhikmah), kepala sekolah, dewan pendidikan, komite sekolah, Ketua-ketua Banom NU Kepulauan Seribu, pengurus PAC dan Siswa.

Menurut Ahmad Fadil  (Ketua Panitia) bahwa pelaksanaan konfercab ini sempat tertunda beberapa bulan terkait dengan kondisi laut yang kurang bersahabat, hal ini menjadi kendala yang panitia alami akan tetapi tidak mengurangi tekad kami membangun IPNU-IPPNU di Kepulauan Seribu. Persiapan yang panjang diharapkan menjadi semangat perjuangan kepengurusan IPNU-IPPNU dua tahun ke depan.

Pelaksanaan konfercab yang seyogyanya dilaksanakan di Gelanggang Olahraga dipindahkan ke gedung kelurahan, hal ini terkait dengan belum masuknya Kabel Listrik Bawah laut yang akan rampung 2 bulan ke depan karena tidak dapat menggunakan listrik pada pagi-sore hari. sekalipun dalam kondisi yang serba terbatas, Konfercab kali ini dinilai lebih berbobot dengan terpilihnya Ketua IPNU yang baru yakni rekan Hery susanto sedangkan Ketua IPPNU yang Baru rekanita Ainatul Mawaddah.

sumber: www.ipnu.or.id, Senin, 28 April 2008

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mendukung rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun tiga pulau yang dihasilkan dari proyek reklamasi (pengeringan dan penimbunan laut di wilayah tertentu) di sepanjang pantai utara (pantura) Jakarta. Namun, muncul kekhawatiran pembangunan itu akan menelantarkan dan membuat Kepulauan Seribu terisolasi.

“Jika dengan pembangunan itu transportasi ke Kepulauan Seribu semakin lancar, tentu sangat baik dan didukung. Juga jika masyarakat akhirnya bisa ramai-ramai ke Kepulauan Seribu karena adanya pembangunan itu. Tetapi jangan sebaliknya, karena di tiga pulau itu nantinya ramai, maka orang akhirnya tidak ada lagi yang ke Kepulauan Seribu. Kalau begitu tidak ada manfaatnya,” kata Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Asep Syarifudin saat dihubungi SP, Jumat (19/9) pagi.

Asep mengemukakan, pembangunan tiga pulau itu hendaknya dipikirkan juga dengan kepentingan masyarakat Kepulauan Seribu khususnya dari segi pariwisata. Harus bisa dijamin dengan pembangunan itu orang bukan menjadi malas atau enggan ke Kepulauan Seribu karena ada fasilitas yang lebih lengkap di tiga pulau itu.

Di sisi lain, ia juga mengemukakan pembangunan itu jangan memperburuk kondisi lingkungan pantura yang kini tercemar. Pembangunan harus mampu menjamin lingkungan Pantura dan Kepulauan Seribu tetap bersih.

Berdayakan yang Ada

Sementara itu, Kepala Sub Pemberitaan Kabupaten Kepulauan Seribu Agus Trimurtoyo berharap Pemprov memberdayakan lebih dulu pulau-pulau yang ada di Kepulauan Seribu sebelum membangun pulau baru. Langkah itu perlu supaya pulau-pulau yang ada dapat dimanfaatkan dan didayagunakan untuk kemajuan masyarakat.

Ia juga mempertanyakan apakah rencana itu sudah diselaraskan dengan aturan terbaru tentang pengelolaan pantura Jakarta yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) yang disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 12 Agustus lalu.

“Saya tidak tahu apakah nanti rencana itu tidak bertentangan dengan Perpres itu? Dengan adanya Perpres itu, aturan-aturan tentang reklamasi yang ada selama ini dengan sendirinya tidak berlaku,” kata Agus.

Sebelumnya, Kepala Bidang Perencanaan Badan Pelaksana Reklamasi Pantura Jakarta, Kushariadi mengatakan akan dibangun tiga pulau di sepanjang kawasan pantura.

Pembangunan itu sebagai bagian dari penataan dan pemanfaatan kawasan Pantura. Ia belum memastikan kapan pembangunan itu dilakukan karena Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada saat ini harus diselaraskan dengan Perpres 54/2008.

“Mungkin tahun depan atau bisa lebih tetapi harus ada penyesuaian atau review lebih dulu RTRW yang ada saat ini dengan Perpres 2008. RTRW yang kini masih berlaku harus diselaraskan dengan Perpres itu. Tetapi, sudah ada satu pulau yang sudah dapat izin Amdal seluas 200 hektare,” kata Kushariadi.

Sumber: Suara Pembaruan, 19 Sep 2008